PARADIGMA PENYULUHAN PERTANIAN PERUSAHAAN SWASTA …

Jurnal Penyuluhan Vol. 16 (01) 2020 | 24-36

DOI: 10.22500/16202028439

Jurnal Penyuluhan | Vol. 16 (01) 2020 | 24

PARADIGMA PENYULUHAN PERTANIAN PERUSAHAAN SWASTA

DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Agricultural Extention Paradigm Private Companies in Bandung Barat District

Kuswarini Sulandjari1)*), Ganjar Kurnia2), Tarya J. Sugarda2), Heppi Hapsari2)

1)Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Singaperbangsa, Karawang 41361, Indonesia 2)Program Pasca Sarjana, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia *)E-mail: [email protected]

Diterima: 26 November 2019 Direvisi: 7 Januari 2020 Disetujui: 27 Februari 2020 Publikasi Online: 30 Maret 2020

Content from this work may be used under the terms of theCreative Commons Atribusi-BerbagiSerupa

4.0 International. Any further distributionof this work must maintain attribution to the author(s) and the

title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the paradigm of organizing and technical agricultural counseling of private company. This is a qualitative research, and data were collected using interview, observation,

document study and FGD techniques. Study documents include reading the standard operational procedures

(SOP) counseling, counseling materials, invitations, vouchers, and coupons. Data were analyzed by reading

the entire text of the interview transcription, summarizing and eliminating duplication, classifying, describing

patterns, and themes. Marketing officers deal with farmer consumers using marketing techniques and

extension methods. Technically, the method of providing knowledge, involving stakeholders, and counseling

private companies uses paradigms: persuasive-participatory (solicitation and deliberation), educative-

participatory (education and deliberation) through information services, consultation, guidance, guidance

and assistance in accordance with farmers' interests, using a professional approach, satisfying farmers,

providing equality and democracy. The results showed that the paradigm of agricultural extension providers

of private companies is oriented to get benefit from the sale of agricultural facilities, or marketing

agricultural products.

Keywords: Agriculture, Extension, Paradigm, Private Companies

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji paradigma penyelenggara dan teknis penyuluhan pertanian perusahaan

swasta. Merupakan penelitian kualitatif, pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi

dokumen dan FGD. Studi dokumen diantaranya dengan membaca: standart operasional prosedure (SOP)

penyuluhan, materi penyuluhan, undangan, voucher, kupon. Analisis data dengan membaca keseluruhan

teks hasil transkripsi wawancara, meringkas dan menghilangkan duplikasi, klasifikasi, deskripsi, pola, dan

tema. Petugas pemasaran berhadapan dengan petani konsumennya dengan menggunakan teknik pemasaran

dan metode penyuluhan. Secara teknis, metode ini memberikan pengetahuan dan melibatkan para

stakeholder, penyuluhan perusahaan swasta menggunakan paradigma: persuasif-partisipatoris (ajakan dan musyawarah), edukatif-partisipatif (pendidikan dan musyawarah) melalui layanan informasi, konsultasi,

bimbingan, dan pendampingan sesuai kepentingan petani, dengan pendekatan profesional, memuaskan petani,

kesetaraan dan demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma penyelenggara penyuluhan

pertanian perusahaan swasta berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan sarana pertanian,

atau memasarkan hasil pertanian.

Kata Kunci: Paradigma, Penyuluhan, Pertanian, Perusahaan Swasta

mailto:[email protected]


EISSN : 2442-4110 | EISSN : 2442-4110


PENDAHULUAN

Upaya mencapai sukses target pembangunan, Kementerian Pertanian menentukan Strategi

Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045, diantaranya adalah penelitian, inovasi dan

sumberdaya manusia berkualitas. RPJMN tahap ke 3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang

berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampun

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terpisahkan dengan pentahapan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN) 2005-2025. Kebijakan pembangunan pertanian 2015-2019

diantaranya dalam hal deseminasi teknologi dan kebijakan dalam penyuluhan (Kementerian Pertanian,

2014). Umali-Deininger (1997) mengungkapkan bahwa komersialisasi pertanian membutuhkan

semakin meningkatnya permintaan terhadap penyuluhan yang semakin spesifik dari sisi klien dan materi (specialized client-and location-specific extension services). Permintaan ini lebih tepat jika

disediakan oleh penyuluh swasta yang berbentuk for-profit firm yang lebih responsif.

Dari sisi yang lain, di Indonesia secara kuantitas dan kualitas terdapat kekurangan pada penyuluhan pemerintah. Secara kuantitas, pada tahun 2016 jumlah penyuluh pertanian di seluruh

Indonesia sebanyak 47.898 orang, yang terdiri dari PNS 25.932 orang (54,14%), penyuluh THL

APBN 19.083 orang (39,84%), dan penyuluh THL APBD 2.883 orang (6,02%), sedangkan jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia sebanyak 78.063. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan satu desa

masih terdapat kekurangan tenaga penyuluh pertanian sebanyak 30.165 orang (Pusluhtan, 2016). Hal

tersebut mengakibatkan beban kerja setiap penyuluh cukup besar karena wilayah binaan penyuluh

cukup luas dan jumlah kelompok tani binaan cukup banyak (Pramono et al. 2017).

Suhanda et al. (2008) mengulas kendala penyuluhan pemerintah secara kualitatif. Hasil

penelitiannya mengenai penyuluhan di Jawa Barat menunjukkan bahwa: faktor-faktor motivator

pendorong semangat kerja penyuluh tidak memadai, dengan rincian motif berprestasi rendah, kesempatan pengembangan rendah, dan promosi karir rendah. Penyuluh pertanian bekerja dengan

faktor-faktor hygine pencegah ketidakpuasan rendah, yaitu kondisi kerja (sarana-prasarana pendukung

kerja) kurang baik, gaji dan honor rendah serta kurangnya supervisi/pembinaan. Demikian halnya hasil

penelitian Cahyono (2014) yang mengevaluasi 126 penyuluh pertanian pemerintah dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Malang. Penelitiannya menemukan

bahwa pada level SDM, diperkirakan hanya 17,5% petugas penyuluh pertanian yang benar-benar

terspesialisasi sebagai penyuluh, sementara sisanya hanya datang dari bidang-bidang terkait. Lebih dari itu, beban kerja dari penyuluh adalah dua kali lipat lebih dari beban ideal yang direkomendasikan

Kementerian Pertanian. Di sisi lain, hanya 31,7% petani melihat bahwa program penyuluhan pertanian

bermanfaat bagi mereka. Sejumlah masalah yang muncul mencakup masalah kurangnya partisipasti petani, kurangnya anggaran, tidak adanya forum penyuluhan lintas sektor, kurangnya kecakapan kerja

penyuluh pertanian dari organisasi lain, dan tidak adanya alat penyuluhan yang layak. Sejumlah

penyuluh pertanian (95,2%) menyatakan bahwa mereka masih memerlukan pelatihan dalam berbagai

bidang seperti penggunaan teknologi informasi (75,40%), pemasaran produk pertanian (65,87%), dan

penggunaan teknologi pertanian yang sesuai (64,29%).

Ulasan di atas menunjukkan besarnya tuntutan terhadap penyuluhan untuk perkembangan

pertanian dan agribisnis pada era global. Ditambah dengan kurangnya kuantitas dan kualitas penyuluhan di Indonesia, maka pelibatan sektor swasta menjadi penting. Sebagaimana pernyataan

Rivera dan Alex (2004), pemerintah sendiri tidak akan dapat mencapai sasaran pelayanan penyuluhan

sesuai dengan tuntutan. Pelayanan tersebut memerlukan peran lembaga swasta sehingga penyuluhan

bukan hanya program pemerintah tetapi merupakan program banyak lembaga agar dapat melayani masyarakat untuk dapat memperoleh pengetahuan dan informasi baru. Sesuai dengan Rivera dan Alex

(2004) bahwa konsep privatisasi penyuluhan dimulai semenjak 1980-an oleh pemerintahan di berbagai

negara.

Di Indonesia, pelibatan penyuluh pertanian swasta telah ditetapkan dalam Undang Undang No

16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Sasaran pelibatan

masih bersifat kuantitatif, yaitu memenuhi kekurangan tenaga penyuluh pertanian (Syahyuti 2014).


Sektor swasta merupakan salah satu sektor yang terlibat pada penyuluhan pertanian. Dalam undang-

undang tersebut dijelaskan bahwa penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha

dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan

pertanian swasta diatur dengan Permentan No. 61 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang menyebutkan bahwa keterlibatan penyuluh swasta dilaksanakan

dengan sistem kemitraan; penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau

lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan, sementara penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya

sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Undang-undang tersebut dapat dipersepsikan bahwa

terdapat kesamaan penyuluh swasta dengan penyuluh swadaya atau “dengan kesadarannya sendiri”

untuk bekerja dengan prinsip nirlaba atau sosial (Syahyuti, 2014). Jika dipersepsikan sama dengan penyuluh swadaya “dengan kesadarannya sendiri”, maka pertanyaannya adalah apakah dunia usaha

(perusahaan) menyelenggarakan penyuluhannya dari “kesadarannya sendiri” dengan motif

sosial/nirlaba atau sebaliknya dengan prinsip untuk mendapatkan laba. Jika atas kesadaran sendiri dengan prinsip nirlaba diantaranya dapat disalurkan melalui tanggung jawab sosial (Corporate Social

Responsibility/CSR) sebagai wujud partisipasinya memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian.

Jika berorientasi profit dari sudut pandang (perspektif) dunia usaha, prinsip nirlaba tentunya kurang sesuai. Menurut Umali-Deininger dan Schwartz (1994) penyelenggara penyuluhan swasta

adalah perusahaan penyedia input produksi dan perusahaan pemasar hasil pertanian. Penyuluh

pertanian swasta perlu mendapatkan jaminan bahwa investasi yang mereka berikan memberikan hasil.

Hal ini berarti pengeluaran akan lebih kecil dari pemasukan yang diterima swasta. Pemasukan ini dipengaruhi oleh sifat produk, derajat spesifisitas informasi atau teknologi, ukuran dan tingkat

pertumbuan permintaan penyuluhan petani, tingkat perkembangan pasar input dan output, derajat

pembangunan infrastruktur pendukung, dan derajat persaingan pada pasar pelayanan penyuluhan swasta (Umali Deininger dan Schwartz, 1994). Selanjutnya Umali Deininger dan Schwartz (1994)

juga berpendapat bahwa usaha berisiko tinggi yang memungkinkan rugi secara finansial. Pemasukan-

pemasukan ini harus mampu menutupi dan memberikan surplus terhadap pengeluaran yang dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan SDM penyuluhan yang berkualifikasi, ekonomi skala

operasional penyuluhan, dan ketersediaan bahan penyuluhan publik. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Schwatrz (1994), bahwa peran pemasaran bagi penyuluh dapat mengalihkan penyuluh dari tugas

utama mereka, ini menjadikan hal yang kontroversial dari ekstensi publik. Ferroni dan Zhou (2018)

menyatakan ada juga ambivalensi tentang sektor swasta dalam pertanian.

Sajeev dan Swamy (2008) juga mengingatkan bahwa penyuluh swasta memiliki kelemahan

karena kemungkinan akan menghindari petani kecil dan marjinal yang justru paling membutuhkan, berfokus pada daerah yang menguntungkan, kurang terpelajar dan lebih berorientasi pada meraih

keuntungan sebesar-besarnya, berfokus lebih pada tanaman yang menguntungkan mereka, dan

elemen-elemen komersial akan besar pada kontak antara petani dan penyuluh pertanian swasta. Selain

itu, Bhaskaran (2006) mengingatkan potensi penyuluh swasta untuk mengeksploitasi petani. Sementara itu, Jose (2008) juga mengingatkan potensi kalau penyuluh swasta dapat tidak peduli

dengan prinsip keberlanjutan dan bahkan dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam semaksimal

mungkin.

Syahyuti (2014) mengulas adanya permasalahan lain yang perlu pula diantisipasi jika

memberikan keleluasaan yang besar kepada penyuluh swasta adalah: (1) dimana sebagian besar

pengetahuan termasuk tentang pertanian sesungguhnya sudah menjadi milik umum (public good); (2) kekhawatiran kurang memerhatikan aspek-aspek manajemen lingkungan; (3) kekhawatiran akan

kurang memerhatikan para petani yang tergolong lemah (lack adequate access to educational

institutions); (4) kekhawatiran akan kurang memberikan informasi berkenaan dengan bagaimana

menekan resiko berusaha untuk petani dan juga menekan biaya transaksi; dan (5) kekhawatiran akan kurang memerhatikan isu-isu kesehatan terutama dalam aplikasi berbagai obat-obatan kimia terhadap

manusia. Privatisasi penyuluhan juga dapat mengancam keberadaan dan pendayagunaan kearifan lokal

(local indigenous technology) yang ada pada masyarakat.

Terselenggara dan tercapainya tujuan penyuluhan terkait dengan cara pandang (paradigma)

para pemangku kepentingan (stake holder) penyuluhan. Pengertian paradigma adalah“a basic set of


beliefs that guide action” sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia. Kata

“Paradigma" dalam bahasa Inggris adalah "paradigm" yang berarti "model" (Echols dan Shadily,

1992). Sedangkan Barker (Barker, 1999), menyatakan bahwa kata "paradigma" berasal dari bahasa

Yunani, yaitu "Paradeigma", yang juga berarti model, pola, dan contoh. Paradigma sebagai seperangkat peraturan dan ketentuan (tertulis maupun tidak) yang melakukan dua hal: (1) ia

menciptakan atau menentukan batas-batas; dan (2) cara untuk berperilaku di dalam batas-batas

tersebut agar menjadi orang yang berhasil (Barker 1999).

Menurut Koentjaraningrat (1969) ada tiga wujud kebudayaan yaitu: wujud ideal, wujud

aktifitas dan wujud kebendaan. Ditinjau dari wujud kebudayaan tersebut, paradigma merupakan wujud

ideal kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (1969) paradigma merupakan pola pikir, dimana pola-

pola berpikir mempengaruhi tindakan-tindakan dan kelakuan mereka (anggota masyarakat), baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal membuat keputusan yang penting dalam hidup. Suatu

perusahaan merupakan organisasi sosial. Salah satu ciri organisasi sosial menurut Tella et al. (1968)

adalah adanya formalitas yaitu perumusan tertulis mengenai tujuan dan aturan-aturan, kebijakan dan ketentuan serta keputusan dan lainnya. Termasuk ketentuan berkaitan dengan pengendalian

anggotanya. Untuk pengendalian anggota organisasi menurut Etzioni dan Amitai (1986) terdapat

kategori sarana yaitu: (1) sistem pengendalian yang memanfaatkan kekuatan memaksa (coercisive power); (2) pengendalian yang memanfatkan ganjaran material uang atau benda (utilitarian power);

dan (3) sistem pengendalian yang memanfatkan simbol-simbol, prestise, tanda jasa (sosial power).

Berdasarkan pernyataan tersebut, berarti perusahaan swasta juga menerapkan sistim pengendalian

terhadap karyawannya.

Penyuluhan pertanian perusahaan swasta dilakukan oleh petugas pemasaran atau petugas

pembeli hasil pertanian. Tugas mereka ditentukan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan dan

paradigma perusahaan. Paradigma penyelenggara penyuluhan swasta terwujud pada aturan tentang penyelelenggaraan penyuluhan, misalnya standar oprasional prosedur (SOP). Hal ini sesuai dengan

“paradigma sosiologi fakta sosial” dari Durkheim (1912) yang memandang masyarakat sebagai

kenyataan atau fakta yang berdiri sendiri, terlepas dari persoalan apakah individu-individu menyukainya atau tidak menyukainya. Masyarakat dalam strukturnya (bentuk pengorganisasian,

peraturan, hirarki kekuasaan, peranan-peranan, nilai-nilai, dan apa yang disebut sebagai pranata-

pranata sosial) merupakan fakta yang terpisah dari individu, namun mempengaruhi individu tersebut.

Sesuai dengan “paradigma sosiologi fakta sosial” paradigma penyelenggaraan penyuluhan pertanian

diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 1. Alur Paradigma Penyuluhan Pertanian Perusahaan Swasta


Ulasan di atas menunjukkan bahwa orientasi penyuluhan perusahaan swasta merupakan

pemikiran mendasar yang menentukan aktifitas penyelenggaraan penyuluhan melalui petugas yang

berhadapan dengan petani. Dasar pemikiran tersebut perlu diarahkan dan diatur agar pelaksanaan

penyuluhan sesuai dengan kaidah-kaidah penyuluhan. Dengan demikian dasar pemikiran (paradigma) penyuluhan perusahaan perlu dipahami, apakah dengan prinsip nirlaba ataukah berorientasi

mendapatkan keuntungan. Sudah ada beberapa penelitian tentang penyuluhan pertanian swasta. Talib

et al. (2018), tujuan penelitian adalah untuk menguji efektivitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang digunakan oleh penyedia penyuluhan pertanian publik dan swasta bagi petani kecil di

Pakistan. Menurut Nagarajan et al. (2015), tujuan dari penelitiannya yaitu berupaya memperkirakan

dampak diferensial dari penerapan Kapas Hibrida Bt. Anchaver (2015) mengadakan studi melalui

penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena ekstensi swasta, faktor-faktor yang menentukan ke sektor ini di Nigeria dan dampaknya terhadap pengembangan pertanian khususnya

dalam menggantikan lembaga-lembaga publik. Ayasina et al. (2013) Studi penelitian ini bertujuan

mengeksplorasi fenomena ekstensi swasta di Nigeria dan dampaknya terhadap pengembangan pertanian khususnya dalam menggantikan lembaga-lembaga publik. Ali et al. (2011). Penelitian ini

menganalisis jenis layanan penyuluhan yang diberikan oleh sistem penyuluhan swasta kepada petani.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian di tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada paradigma penyuluhan pertanian swasta. Berdasarkan ulasan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menelaah kondisi paradigma penyelenggara penyuluhan perusahaan swasta dan kondisi paradigma

teknis penyuluhan pertanian perusahaan swasta.

METODE

Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) di lokasi yang banyak terdapat penyuluh

dari perusahaan yaitu di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penentuan

dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan zona agriekosistem dataran tinggi yang secara geografis maupun demografis adalah sentra produksi sayuran dataran tinggi yang intensif

akan berdaya serap tinggi dalam penggunaan input luar baik alat dan mesin pertanian, benih, pupuk,

bahan media tanam, perangsang pertumbuhan, pestisida dan lainnya (Williams et al. 1993). Di daerah tersebut terdapat sekitar 100 perusahaan swasta yang memasarkan produknya dan 5 perusahaan

pemasaran hasil pertanian. Selain itu, di Kecamatan Lembang terdapat sekitar 30 buah kios sarana

produksi pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada

situasi yang alami (Creswell, 2014). Pada penelitian ini, individu dan kelompok individu tersebut

adalah pelaksana penyuluhan swasta dan sasaran penyuluhan adalah petani.

Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang

dan perilaku yang diamati. Konstruktivisme adalah suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Manusia

mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi dengan obyek, fenomena, pengalaman dan

lingkungan mereka. Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi dan memecahkan persoalan yang sesuai (Suparno 2008). Pendekatan kualitatif dipandang

paling sesuai dengan permasalahan yang diangkat karena mampu melihat dan mengkontruksi

paradigma penyuluhan perusahaan swasta. Pendekatan kualitatif juga berguna untuk mengetahui penyelenggaraan penyuluhan menurut perspektif petani dan pihak pemerintah. Hal ini sejalan dengan

pendapat Raco (2010) bahwa penelitian kualitatif mencari pengertian yang mendalam tentang suatu

gejala, fakta, atau realita, yang dalam hal ini adalah paradigma penyuluhan pertanian swasta menurut

individu. Individu tersebut adalah penyuluh pertanian swasta, petani dan atau kelompok tani sasaran,

beserta steakholder terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan swasta.

Pengambilan data dilaksanakan sekitar bulan April tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun

2019. Data pada penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang empiris maupun bermakna. Menurut Sugiyono (2011), data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, gambar, foto, gerak

tubuh, ekspresi wajah. Kualitatif empiris adalah data sebagaimana adanya, sedangkan data kualitatif


bermakna adalah data yang perlu dimaknai dari data yang tampak. Data kualitatif empiris pada

penelitian ini mengenai penyelenggaraan penyuluhan. Sedangkan data kualitatif bermakna yaitu data

mengenai aturan-aturan penyuluhan (SOP) dan pendapat atau sikap penyuluh serta petani.

Narasumber ditentukan secara purposif berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu setelah peneliti memasuki situasi sosial penyuluhan pertanian swasta. Pertimbangan tertentu ini adalah yang

dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau yang memudahkan peneliti menjelajahi

obyek/situasi sosial yang diteliti. Untuk menentukan narasumber berikutnya dilakukan dengan metode snowball. Menurut (Bogdan dan Taylor (1975), Snowball sampling adalah teknik pengambilan sumber

data (narasumber) yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal tersebut

dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang

memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2011). Nasution (1988) penentuan narasumber dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada

taraf “redundancy” (datanya telah jenuh, bila ditambah lagi tidak memberikan informasi yang baru).

Narasumber (informan) dalam penelitian ini adalah: penyuluh dari perusahaan swasta yang melakukan penyuluhan di Kecamatan Lembang. Dari sekitar 100 perusahaan yang memasarkan

produknya. dan 5 perusahaan pemasaran. Perusahaan memasarkan produk: benih, pupuk dan nutrisi

tanaman, serta perusahaan pestisida. Terdapat 25 perusahaan yang menugaskan tenaga pemasaran (penyuluh) di wilayah Lembang. Dari 25 penyuluh terdapat 11 orang penyuluh swasta (sales asisten

dan sales eksekutif) yang dijadikan narasumber, dengan pertimbangan penyuluh yang bersedia

diwawancara dan ada akses untuk berinteraksi dengan penyuluh tersebut; penyuluh pemerintah yang

dijadikan narasumber adalah Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Lembang dan Penyuluh Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT); dua orang pemilik kios; satu orang

distributor; satu orang ketua Gapoktan; empat orang ketua kelompok tani; dan lima belas orang

petani.

Teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah

ada (Sugiyono, 2011). Berbagai teknik pengumpulan tersebut adalah: (1) wawancara ditranskripsikan dan dianalisis lebih lanjut; Wawancara mendalam dan diskusi dengan narasumber penyuluh swasta

dan petani serta pihak terkait. Wawancara merupakan “percakapan antara dua orang dengan satu orang

mencoba mengarahkan percakapan untuk mendapatkan informasi dengan tujuan spesifik” (Gorden

1995). Wawancara dilakukan secara aktif untuk memaksimalkan hasil dan wawancara dilaksanakan dengan membangun secara kolaboratif makna dari narasi wawancara (Gorden, 1995); (2) diskusi

mendalam dilakukan melalui focus group discusion (FGD) penyuluh pertanian swasta. FGD

dimaksudkan untuk memperoleh data dari dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada isu tertentu. Selain itu juga untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari narasumber,

mengenai informasi kelompok, sikap kelompok, pendapat kelompok dan keputusan kelompok. Peserta

FGD adalah penyuluh swasta, petani dan individu yang banyak mengetahui penyelenggaraan

penyuluhan swasta, berpengalaman praktis pada focus masalah, pribadi yang terlibat dalm focus masalah yaitu petani, tokoh otoritas terhadap kasus yang didiskusikan; (3) observasi atau pengamatan

di lapangan serta pengamatan dilakukan pada beberapa kasus yang dianggap penting dan menarik,

sebagai bahan pendukung yang akan memberikan gambaran spesifik. Observasi penyuluhan perusahaan swasta berupa field farmer meeting (FFM), dan demonstrasi plot serta pada saat penyuluh

mengadakan kunjungan ke petani; dan (4) studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan informasi

tentang prosedur pelaksanaan standar atau standart operasional prosedure (SOP), waktu, kehadiran dan catatan berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan swasta yang ada di perusahaan atau

penyuluh, serta dokumentasi yang ada di kelompok tani.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti dengan menggunakan panduan

wawancara. Sesuai dengan Nasution (1988), bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain bahwa manusia dalam hal ini peneliti sebagai instrumen penelitian utama. Wawancara dirancang

secara spesifik untuk masing-masing kelompok responden. Walau begitu, pada dasarnya instrumen

penelitian menanyakan isu yang sama hanya dari perspektif yang berbeda-beda. Untuk menjawab tujuan penelitian, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Tahapan analisis data yaitu

membaca dokumen yaitu SOP, materi penyuluhan, contoh undangan, voucher, kupon, dan lainnya.


Selain itu juga membaca keseluruhan teks hasil transkripsi wawancara, diiringi dengan meringkas dan

menghilangkan duplikasi. Selanjutnya, peneliti melakukan klasifikasi terhadap hasil wawancara agar

intisari hasil wawancara diperoleh. Dari hasil klasifikasi, diperoleh deskripsi, pola, dan tema yang

kemudian dilaporkan sebagai temuan hasil penelitian (Raco 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Penyelenggara Penyuluhan Pertanian Perusahaan Swasta

Proses Manajemen Penyuluhan

Penyelenggaraan penyuluhan perusahaan swasta dilakukan melalui proses manajemen.

Manajemen penyuluhan perusahaan swasta, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

evaluasi. Perencanaan penyuluhan dibuat oleh petugas pemasaran (penyuluh perusahaan).

Perencanaan penyuluhan perusahaan penjual sarana produksi pertanian (benih, pupuk dan nutrisi tanaman, pestisida) cenderung didesain /dirancang secara top down. Secara umum, dasar perencanaan

perusahaan pemasaran sarana produksi pertanian meliputi: produksi secara nasional, permintaan

dealer, permintaan Region seles manager (RSM), kebutuhan petani, permasalahan petani. Isi perencanaan: jenis kegiatan, frekuensi, komoditi sasaran, petani sasaran, jenis benih, sasaran dan

jumlah sasaran, tempat alat, bahan dan konsumsi dan biaya penyuluhan. Perencanaan penyuluhan

perusahaan pemasaran hasil pertanian meliputi: penentuan jenis komoditi yang akan disalurkan atau diekspor, memperhatikan permintaan pasar domestik dan ekspor, penentuan target ekspor, kesepakatan

harga beli dan harga jual produk yang akan diekspor. Isi perencaraan penyuluhan perusahaan

pemasaran mencakup: wilayah sasaran, luas areal, petani dan waktu.

Penyuluhan perusahaan sarana produksi pertanian dan pemasaran hasil cenderung diorganisasi secara internal, namun ada yang bekerja sama dengan penyuluh input lainnya serta berkoordinasi

dengan penyuluh pemerintah, tokoh tani dan pemilik kios sarana produksi pertanian setempat.

Pengorganisasian penyuluhan perusahaan benih, pupuk dan nutrisi tanaman serta perusahaan pestisida meliputi: biaya pemasaran termasuk dalam biaya produksi sehingga merupakan komponen untuk

menentukan harga jual. Pelaksanaan penyuluhan bersama petani ada kalanya bersama kios. Penyuluh

ada yang menghubungi penyuluh pemerintah, menghubungi kelompok tani, key farmer, invluerer, kios. Selain itu juga melakukan distribusi undangan, menyiapkan tempat alat dan bahan, pemasangan

atribut promosi, dan menyiapkan konsumsi. Pengorganisasian perusahaan pemasaran: interaksi dengan

petani pemasok secara personal adakalanya secara kelompok, koordinasi dengan pembeli, dan

persiapan admisistrasi.

Pelaksanaan penyuluhan perusahaan penjual sarapa produksi pertanian: materi sebagian besar

tentang produk yang dipasarkan, budidaya tanaman serta lingkungan; metode penyuluhan: anjangsono,

demplot, farmers meeting, farmers day, Fieldtrip. Teknik pemasaran: one day promo, launching product, dan lain-lainnya. Untuk menimbulkan daya tarik dilakukan pemberian hadiah-hadiah serta

hiburan kepada peserta. Untuk membina loyalitas konsumen dilakukan layanan konsultasi, bimbingan,

pendampingan dan layanan purna jual. Dengan demikian metodenya gabungan antara metode

penyuluhan dengan teknik pemasaran. Pelaksanaan penyuluh perusahaan pemasaran input pertanian: Materi penyuluhan tentang: budidaya tanaman, lingkungan, kualifikasi produk, spesifikasi produk,

kuantitas, produk, kontinyuitas pasokan, harga, negosiasi, perjanjian, menjaga kuantitas dan kualitas

produk, penanganan pasca panen. Metode penyuluhan: anjangsono, diskusi, konsultasi. Evaluasi penyuluhan meliputi: jumlah petani yang hadir, capaian target kegiatan dan capaian penjualan.

Evaluasi penyuluhan pemasaran hasil: capaian kuantitas dan kualitas serta kontinyuitas pasokan

produk, realisasi perjanjian.

Proses manajemen penyuluhan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyuluhan perusahaan

penjual sarana produksi pertanian bertujuan memasarkan dan menjual produk untuk mencapai omzet

penjualan sebanyak-banyaknya dan mempertahankan loyalitas konsumen sesuai dengan kebutuhan

petani. Kotler (2001) mengemukakan bahwa pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan

manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari

suatu perusahaan. Menurut Stanton (2001), definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-pemasaran.html


kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan

dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada

maupun pembeli potensial. Perusahaan pemasaran hasil bertujuan mempertahankan kualitas, kuantitas

dan kontinyuitas pasokan.

Proses Penyuluhan

Menurut penjelasan pihak perusahaan (Staf Perusahaan Swasta Sarana Produksi Pertanian)

bahwa fungsi petugas penyuluh perusahaan, yaitu melakukan promosi secara langsung dengan cara memperkenalkan produk perusahaan sesuai komoditi yang ditanam, memberikan bimbingan mengenai

teknik budidaya tanaman, dan membantu memberikan solusi mengenai permasalahan yang dihadapi

petani. Pedoman pelaksanaan kegiatan penyuluh swasta adalah standart operational prosedure (SOP).

Tujuan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian swasta dapat dilihat dari (SOP) penyuluh swasta yang dibuat oleh perusahaan. Berikut ulasan SOP dari salah satu perusahaan swasta. Menurut penyuluh dari

5 perusahaan lainnya bahwa secara substansi SOP tersebut sama dengan SOP dari perusahaannya,

namun ada perbedaan redaksi dan ketentuan standar capaian, jenis dan jumlah imbalan serta sanksi pada masing-masing perusahaan. SOP tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan yang

terdapat dalam standar operasional prosedur penyuluhan perusahaan sarana produksi swasta bersifat

agresif promotion dan massive promotion. Sasaran penyuluhan adalah: petani kunci, petani, kios, dan perkebunan, dan petani pada umumnya. Kegiatan tersebut meliputi: demo solution, demo, techno &

commercial meeting key farmers, techno & comercial meeting retailer, techno & comercial meeting

distributor, techno & comercial meeting plantation, field monthly meeting, farmer meeting, key

farmers meeting, technical meeting followup demo plantation, retailer meeting, field trip, solution expo, harvesting festival, big harvesting festival, one-day promo, plantation event, farmers on event,

product launching.

Standar operasional tersebut menunjukkan: (1) sesuai dengan definisinya, bahwa setiap kegiatan merupakan aktifitas promosi, demo komersial, kunjungan niaga, aktifitas yang terkait

dengan bisnis perusahaan, atau meningkatkan hubungan bisnis; (2) dalam kegiatan wajib

mempresentasikan /memaparkan product knowledge bisa salah satu atau beberapa jenis merek produk dengan penggolongan: merek wajib, merek prioritas, merek penting, produk baru, merek lain yang

sampelnya masih ada; (3) pemberian sampel-sampel produk; (4) dapat dilakukan penjualan produk

biasanya meminjam dari retailer atau kios; (5) ditentukan target kegiatan setiap kuartal atau setiap

tahun untuk setiap penyuluh dan untuk satu perusahaan; dan (6) terdapat ketentuan sasaran, jumlah sasaran, waktu, biaya, tekhnik penyelenggaraan, serta ketentuan pembuatan perencanaan penyuluh

untuk mendapat persetujuan. Untuk terlaksananya kegiatan sesuai dengan SOP diperlukan prasarana,

sarana dan biaya. Menurut penjelasan seorang Sales Executive dan seorang Sales Assistant salah satu perusahaan pestisida: “Bahwa biaya yang digunakan untuk kegiatan mereka adalah biaya dari

perusahaan termasuk dalam biaya pemasaran. Menurut penjelasan staf perusahaan benih bahwa biaya

petugas lapang pemasaran (penyuluh) termasuk budget biaya promosi. Biaya promosi tersebut

diperhitungkan untuk menentukan harga jual. Biasanya nilainya tidak lebih dari 1,5 % dari harga jual. Dengan demikian biaya penyuluhan tidak termasuk dalam biaya “corporate social responsibility

(CSR)”.

Biaya pemasaran/penyuluhan digunakan untuk menentukan harga produk. Sesuai dengan pernyataan Umali dan Schwartz (1994), berikut cara untuk memperoleh pendapatan yang digunakan

penyuluhan swasta berbeda-beda mulai dari memasukkan biaya penyuluhan pada harga produk

mereka hingga memberikan tarif langsung pada pemerintah atau petani untuk jasa penyuluhan (Umali dan Schwartz 1994). Kegiatan petugas pemasaran perusahaan melalui penyuluhan merupakan

pengejawantahan/perwujudan paradigma dalam tindakan. Tujuan kegiatan menurut penyuluh:

“….mengadakan kegiatan dengan petani bertujuan : memperkenalkan produk baru, meningkatkan

penjualan produk, meningkatkan penjualan produk yang turun omsetnya, menjaga supaya jumlah

penjualan produk tidak turun…. “ (Penyuluh swasta/SE).

Sebelum melaksanakan kegiatan, penyuluh membuat perencanaan, yaitu:

“...Perencanaan yang dibuat berdasarkan pada target. Ada dua macam target yaitu target sales dan target marketing. Target sales berupa tonase penjualan (omset). Target sales (penjualan)


dicapai dengan target marketing (pemasaran). Dengan mengoptimalkan promosi pada spot yang

telah ditentukan...” (Penyuluh perusahaan pupuk dan pestisida)

“....untuk melaksanakan kegiatan ada sejumlah penjualan yang harus dicapai yaitu target petugas

lapang Rp. 200 juta per bulan....” (Penyuluh perusahaan) pestisida)

Penyuluh swasta melaksanakan tugasnya untuk memasarkan produk. Motivasi penyuluh

dalam melaksanakan tugas tersebut untuk memperkenalkan produk baru, meningkatkan penjualan

produk, meningkatkan penjualan produk yang turun omzet serta menjaga omzet penjualan produk. Dalam melaksanakan perannya pemyuluh mendapatkan imbalan bila sesuai dengan yang diharapkan

perusahaan. Apabila capaian penjualan penyuluh kurang atau tidak sesuai dengan harapan perusahaan,

penyuluh mendapatkan sanksi. SOP suatu perusahaan, diantaranya mencantumkan: pemberian kelas kendaraan operasional roda 4: kelas 1 (kendaraan senilai>Rp.300jt) untuk marketing dengan omset

rata-rata Rp. 500 jt/bulan. Kelas 2 (kendaraan senilai>Rp.200jt) untuk marketing dengan omset rata-

rata Rp.300jt/bulan. Kelas 3 (kendaraan senilai>Rp.150jt) untuk marketing dengan omset rata-rata Rp.200jt/bulan. Kelas 4 (kendaraan senilai >Rp.100jt) untuk marketing dengan omset rata-rata

Rp.100jt/Bulan diberikan minimal rata-rata selama 9 bulan atau mencapai Target Triwulan Berturut-

turut tiga kali.

Evaluasi kinerja berdasarkan SOP: (1) marketing dengan penjulan terbaik per Tahun akan diberi catatan khusus (untuk penilaian pada sistem Index Kinerja di HRD); (2) marketing yang

menjual memenuhi target Triwulan tiga kali berturut-turut akan langsung diberikan fasilitas kendaraan

operasional; (3) bila marketing dalam masa percobaan, sudah bisa menjual pada tiga dealer/agent atau senilai Rp. 100.000.000 maka otomatis langsung diangkat menjadi pegawai dalam evaluasi prestasi

dan menerima fasilitas perusahaan seperti jaminan kesehatan keluarga dll; (4) dalam 1 bulan tidak

mempunyai nilai penjualan akan diberi catatan khusus dan penilaian penundaan kenaikan pada sistem

Index Kinerja di HRD; (5) apabila empat kali dalam satu tahun terdapat penjualan bulanan yang kosong akan di beri surat teguran; (6) marketing dalam dua bulan berturut-turut tidak mempunyai nilai

penjualan maka akan diberi surat peringatan SP I; (7) marketing yang telah melewati masa evaluasi

prestasi, apabila dalam tiga bulan berturut-turut tidak ada penjualan maka akan di Putus Hubungan Kerja; (8) bila pada masa evaluasi marketing tidak ada nilai perjualan sama sekali dalam jangka waktu

2 bulan berturut turut akan di berikan SP III dan Pemutusan Hubungan Kerja; (9) bila pada masa

evaluasi prestasi dalam 1 tahun pertama tidak memenuhi targe penjualan, perusahaan akan memutuskan Hubungan Kerja.; (10) bila sudah mendapatkan surat peringatan Ketiga artinya sekaligus

merupakan surat Pemutusan Hubungan Kerja; (11) marketing mendapat catatan khusus dianggap salah

membaca kondisi pasar sehingga merugikan perusahaan; (12) apabila terdapat toko mengembalikan

barang karena barang tidak laku; (13) apabila lebih dari 3 kali terdapat toko yang mengembalikan barang karena barang tidak laku, marketing yang membawahi dealer tersebut; (14) bila marketing

wilayah (RM)/Koordinator Marketing Wilayah (RMC)/Marketing District Manager (MDM) tidak

dapat bekerjasama dengan pihak pabrik, maka pihak pabrik berhak mengajukan pengganti staf baru yang lebih dapat bekerjasama dengan baik kepada direktur perusahaan; (15) evaluasi kinerja ini

berlaku pada marketing setelah masa percobaan tiga bulan; dan (16) marketing yang melanggar aturan

akan diberikan sanksi dari Surat Teguran sampai pemberian Surat Peringatan SP I s/d SP III.

“....Penempatan atau mutasi penyuluh juga berdasarkan omset, ada penyuluh yang dipindah tugaskan

karena omzet turun atau rendah atau seorang penyuluh dipindah tugaskan untuk meningkatkan omset

penjualan...” (Penyuluh Swasta/Sales Asisten)

“....Target 2 milyar/tahun/wilayah kerja untuk perusahaan besar sampai 1,2 milyar/3 bulan...”

(Penyuluh Nutrisi Tanaman)

“ ...Selain gaji pokok juga penyuluh diberi insentif berdasarkan omset penjualan misalnya bonus

bulanan, bonus tahunan, demikian juga jika omset rendah atau turun ada sanksi misalnya, diberi

peringatan, dipindah tugas...“ (Penyuluh Swasta)

SOP marketing suatu perusahaan tentang perhitungan fee marketing: a) Regional Marketing 75%., b) Regional Marketing Coordinator 15%., c) Marketing District Manager 3.5%., d) Marketing

Manager 1.5%., e) Aplikator / Product Promotor 5 %. Menurut penjelasan penyuluh swasta:


“...saya bekerja terutama untuk memasarkan produk perusahaan berdasarkan SOP dan petunjuk teknis

dari perusahaan, dengan adanya fee marketing menjadi semangat mencapai omzet penjualan, selain itu

juga membantu mengatasi permasalahan tanaman petani” (Penyuluh Swasta)

SOP dan penjelasan penyuluh swasta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam

melaksanakan tugasnya para penyuluh berdasarkan pada aturan pada SOP yang bertujuan memasarkan

produk perusahaan dan bersifat promosi dengan dana termasuk dalam biaya produksi. Penilaian kinerja penyuluh berdasarkan kemampuan memasarkan dan menjual produk perusahaan. Penyuluh

mendapatkan insentif imbalan berupa bonus sesuai target penjualan. Penyuluh mendapatkan

peringatan atau sanksi bila kurang dan tidak sesuai harapan perusahaan. Paradigma penyelenggara penyuluhan adalah penyuluhan swasta merupakan aktivitas promosi. Ketentuan penyelenggaraannya

dibuat oleh perusahaan terkait dengan bisnis perusahaan. Sarana dan biaya penyuluhan termasuk

dalam komponen biaya pemasaran produksi, bukan dana CSR. Tujuan penyuluhan untuk memasarkan

produk, meningkatkan penjualan produk yang turun omzet serta menjaga omzet penjualan produk. Penyuluhan perusahaan pemasar hasil bertujuan untuk mendapatkan laba. Hal tersebut tidak sesuai

dengan rumusan (Clear et al. 1984) bahwa penyuluhan merupakan jenis khusus pendidikan

pemecahan masalah (problem solving) yang berorientasi pada tindakan, mengajarkan sesuatu, mendemostrasikan, dan memotivasi, tapi tidak melakukan pengaturan (regulating) dan juga tidak

melaksanakan program yang non-edukatif (Nasution 1988). Pendapat Kelsey dan Hearne (1955)

bahwa penyuluhan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas. Salah satu dari panca etika penyuluh pertanian yang ditetapkan pada kongres

Perhiptani 1986 adalah penyuluh pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani

nelayan sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program apapun bersama petani

nelayan beserta keluarganya.

Paradigma penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan ketentuan perusahaan, ukuran kinerja

penyuluh yaitu capaian kegiatan dan omset penjualan. Kinerja penyuluh menentukan imbalan dan

insentif serta sanksi dari perusahaan. Penyuluhan bersifat informatif, edukatif, konsultatif, bimbingan, pendampingan. pemberian layanan (services), hiburan, untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan

kebutuhan petani.

Paradigma Teknis Penyuluhan Pertanian Perusahaan Swasta

Berdasarkan metode, tersedia empat paradigma penyuluhan berdasarkan dua dimensi yaitu cara memberikan pengetahuan dan cara melibatkan para stakeholder. Menurut (Nafes 2005), ada

empat paradigma yaitu: (1) persuasif-paternalistik: ajakan yang memaksa; (2) transfer teknologi

persuasif-partisipatoris: ajakan dan musyawarah (pemberian saran); (3) edukatif-paternalistik: pendidikan yang memaksa (pengembangan SDM); (4) edukatif-partisipatif: pendidikan dengan

musyawarah (pemberdayaan). Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian (Slamet 2003) adalah: jasa

informasi, lokalitas, berorientasi agribisnis, pendekatan kelompok, fokus pada kepentingan petani, pendekatan humanistik-egaliter, profesionalisme, akuntabilitas, memuaskan petani. Paradigma

penyuluhan tercantum pada Pasal 2 UU 16 tahun 2006 bahwa “Penyuluhan diselenggarakan

berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama,

partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung gugat”.

Pelaksana penyuluhan pertanian perusahaan swasta adalah petugas pemasaran. Penyuluhan

yang dilakukan penyuluh perusahaan swasta diterima oleh sasarannya yaitu petani. Penjelasan petani

tentang penyuluhan tersebut adalah:

“....biasanya pada acara yang diadakan penyuluh perusahaan baik perusahaan pupuk, pestisida,

maupun benih menginformasikan tentang produk-produk perusahaannya, meliputi kandungan, manfaat, keunggulan, cara penggunaan, dengan cara menunjukkan / membuktikan dengan demplot,

mengirformasikan harga yang pada akhirnya memasarkan produk dan adakalanya menjual produk....”

(Petani dan Pemilik Kios)

“....penyuluhan diadakan di lokasi sawah, kebun dengan demplot, di kios dan di tempat-tempat

istimewa misalnya di rumah makan, hotel...”(Petani)


“.....pada acara yang dilaksanakan penyuluh perusahaan sering ada hadiah-hadiah untuk petani yang

hadir dapat berupa kaos, sepatu kerja, topi, sampel produk, minyak goreng, minuman ringan, mi instan

dan sebagainya” (Yana, petani)

“....pada jumlah pembelian tertentu ada hadiah-hadiah bisa berupa barang-barang atau voucher

hiburan misalnya mancing.... “(Petani)

“...dalam satu tahun 2 kali pembelian jumlah tertentu mendapat tiket mancing atau tergantung

permintaan kelompok tani (kelompok tani biasanya pada satu kios)...” (Penyuluh swasta)

Ulasan petani dan penyuluh tersebut di atas menunjukkan bahwa penyuluhan bersifat

persuasif atau ajakan mengusahakan tanaman dengan baik, mengatasi permasalahan tanaman menggunakan produk perusahaan. Ajakan tersebut bersifat langsung secara verbal maupun tidak

langsung menimbulkan daya tarik dengan pemberian hadiah-hadiah. Hadiah merupakan hadiah

kehadiran pada suatu acara dan hadiah pembelian sejumlah produk. Hadiah dapat berupa potongan harga pembelian produk, voucher untuk hadiah dan voucher untuk membeli produk. Hal ini

ditunjukkan hasil wawancara dengan petani.

“....Ilmu yang diberikan banyak dari produk, pertumbuhan tanaman, kesuburan tanah, hama, efek

residu, dibimbing dengan akrab sehingga bisa konsultasi cara mengatasi masalah pada kondisi yang

tepat....” (Deni Budiman, petani)

“.....penyuluh swasta juga memberi tahu tentang teknik budidaya tanaman yang kurang baik dirubah

menjadi lebih baik, kondisi lingkungan, serangan hama dan predator, obatnya tidak boleh

dicampur.....” (Ade Sofyan, petani)

“.....petani kalau diundang hampir pasti datang misalnya yang diundang 20 atau 30 orang, aktifitas di

ruangan juga baik, tanya jawab, diskusi, jika membeli pada saat acara sering ada bonus, tidak

memaksa, ada hiburan, makan, tetapi jika tidak membeli tidak apa atau bisa membeli di kios....” (Cucu

Hermawan, petani)

“....pada saat pertemuan atau berbincang-bincang, penyuluh swasta selain promosi juga memberi tahu

cara memberikan obat hama dengan dosis yang dianjurkan, jangan berlebihan karena akan

menimbulkan hama yang tahan dan merusak lingkungan....” (Yana, petani)

“...penyuluh menunjukkan cara memupuk, memberantas hama, menjawab jika ditanya masalah

tanaman, jika petani melaksanakan demplot atau menggunakan produknya diberi bimbingan dan saran

jika tanaman tidak subur atau kena hama....” (Gungun, petani).

Ulasan di atas menunjukkan bahwa penyuluhan merupakan jasa informasi. Selain itu

penyuluhan juga memberikan jasa konsultasi melalui pemberian saran bila ada permasalahan yang

dihadapi oleh petani. Berdasarkan metode, dalam memberikan pengetahuan dan melibatkan para

stakeholder penyuluhan swasta menggunakan paradigma persuasif-partisipatoris yaitu ajakan dan musyawarah (pemberian saran). Selain itu penyuluhan swasta juga menggunakan paradigma Edukatif-

partisipatif yaitu pendidikan dengan musyawarah (pemberdayaan). Penyuluhan memberikan jasa

informasi dan konsultasi, bimbingan dan pendampingan sesuai kepentingan petani, dengan pendekatan

kesetaraan, profesionalisme, berusaha memuaskan petani dan demokratis.

KESIMPULAN

Paradigma penyelenggara penyuluhan pertanian perusahaan swasta berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented) dari penjualan sarana pertanian, atau memasarkan hasil

pertanian. Petugas pemasaran berhadapan dengan petani konsumennya dengan menggunakan teknik

pemasaran dan metode penyuluhan untuk menimbulkan daya tarik dan menjaga loyalitas konsumen.

Paradigma penyuluh pertanian perusahaan perusahaan penyedia sarana produksi adalah memasarkan produk untuk mencapai target kegiatan dan target penjualan. Paradigma penyuluh perusahaan

pemasaran adalah target kuantitas, kualitas dan keberlanjutan pasokan. Capaian target tersebut untuk

menentukan jumlah imbalan barupa gaji dan bonus serta sanksi.

Secara teknis metode, dalam memberikan pengetahuan dan melibatkan para stakeholder;

penyelenggaraan penyuluhan perusahaan swasta menggunakan paradigma persuasif-partisipatoris

yaitu ajakan dan musyawarah (pemberian saran). Selain itu penyuluhan swasta juga menggunakan paradigma Edukatif-partisipatif yaitu pendidikan dengan musyawarah (pemberdayaan). Penyuluhan


memberikan jasa informasi dan konsultasi, bimbingan dan pendampingan sesuai kepentingan petani,

dengan pendekatan profesional, memuaskan petani, humanistik egaliter (kesetaraan) dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, S., Ahmad, M., Ali, T., Hassan, S. W., dan Luqman, M. 2011. Role of Private Extension System

in Agricultural Development Through Advisory Services in the Punjab, Pakistan. Pakistan

Journal of Science, 63(2). Anchaver, E. 2015. The Role of Private Extension Services in Developing Nigerian Agriculture |

EmmanuelAnchaver-Academia.edu.Tersedia:

http://www.academia.edu/20716498/The_Role_of_Private_Extension_Services_in_Developing_

Nigerian_Agriculture Ayasina, S. O., Adekunle, O. A., dan Oyeyinka, R. A., dan Ayandijii, A. 2013. Assessment of Public

and Private Extension Administration in Southwestern Nigeria. 3(19), 45–50.

Bogdan, R. and Taylor, S.J. 1975. Introduction to Qualitative Research Methode. New York: John Willey and Sons.

Barker, J. A. 1999. Paradigma Upaya Menemukan Masa Depan. Batam: Interajsara.

Bhaskaran. 2006. Incremental Innovation and Business Performance: Small and Medium-Size Food Environment. Journal of Small Business Management. 44 (1); Academic Research Library

Bungin, B. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia.

Cahyono, E. D. 2014. Challenges Facing Extension Agents in Implementing the Participatory

Extension Approach in Indonesia: A Case Study of Malang Regency in the East Java Region. Tersedia: http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1404402942.

Clear. 1984. The Cooperative Extension Service: An Adaptable Model for Develoming Countries.

Urbana, Il: Interpaks. Cresswell, J.W. 2014. “Library of Congress Cataloging-in-Publication Data” dalam Research Design

Qualitative Quantitative and Mixed Methodes Approaces. London: Sage.

Durkheim E. 1912. The Elementary forms of religious life. Trans. By Joseph Ward Swain. New York: The Free Press

Echols, J. M., Shadily. 1992. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Etzioni, Amitai, 1986. Organisasi-Organisasi Modern. Jakarta : UI-Press.

Ferroni, M., dan Zhou, Y. 2018. The Private Sector and India’s Agricultural Transformation. Global Journal of Emerging Market Economies, 9(1–3), 28–37. Tersedia:

https://doi.org/10.1177/0974910117716406

Gorden, R. L. 1995. Literature Review of Interviewing dan Re-Interviewing. Probing Interview, 1(3), 1–9.

Jose, A. I. 2008. “Private Extension and Cyber Extension in India” dalam Agricultural Extension

Systems: Issues and Approaches. New Delhi: Concept Publishing Company.

Kelsey dan Hearne. (1955). Urgensi Falsafah Penyuluhan Pembangunan dan Etos Kerja dalam Pemberdayaan Masyarakat. Journal Ilmiah CIVIS, II(1), 217–237.

Kementerian Pertanian R. I. 2014. Kebijakan dan Program Pembangunan Pertanian 2015-2019.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian. Disampaikan pada Muserbangtan 2014. Koentjaraningrat. 1969. Pengantar Antropologi. Jakarta: Aksara

Kotler, P. 2001. Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan

Pengendalian. Jakarta: Salemba Empat. Nafes, L. 2005. Consolidating Extension in the Lao PDR. (January), 83. Tersedia:

http://www.laolink.org/Literature/Consolidating_Extension_Laos.pdf

Nagarajan, L., Pray, C. E., dan Naseem, A. 2015. Empirical analysis on the impact of private-sector

R&D on cotton productivity in India. AgBioForum, 18(2), 182-192. Tersedia: http://www.agbioforum.org

Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Tarsito

Peraturan Menteri R. I. 2008. Peraturan Menteri Pertanian No. 61 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta. Cell, pp. 1–46.

https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043

http://www.academia.edu/20716498/The_Role_of_Private_Extension_Services_in_Developing_Nigerian_Agriculture

http://www.academia.edu/20716498/The_Role_of_Private_Extension_Services_in_Developing_Nigerian_Agriculture

http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1404402942

http://www.agbioforum.org/

https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043


Albarracín, W., Sánchez, I. C., Grau, R., & Barat, J. M. (2011). Salt in food processing; usage and

reduction: A review. International Journal of Food Science and Technology, 46, 46, 1329–1336.

https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2010.02492.x

Pramono, H., Fatchiya, A., & Sadono, D. (2017). Kompetensi Penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Jurnal Penyuluhan, 13(2), 194.

https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i2.16128

Tella, T. S. Di, Berelson, B., & Steiner, G. (1968). Human Behavior: An Inventory of Scientific Findings. Desarrollo Económico, 8(29), 165. https://doi.org/10.2307/3465917

Raco, J. R. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta:

Grasindo.

Rivera, W. M., dan Alex, G. 2004. The Continuing Role of Goverment in Pluralistic Extension System. Journal of Emergency Management, 11(3), 169. Tersedia:

https://doi.org/10.5055/jem.2013.0191.

Sajeev, M. V., dan Swamy, B. K. N. 2008. “Private Extension – The Urgent Need of Indian Agriculture” dalam Agricultural Extension Systems: Issues and Approaches. New Delhi:

Concept Publishing Company.

Schwartz, S. H. 1994. Are there universal aspects in the structure and contents of human values?. Journal of Social Issues. 50. 19-46

Slamet, M. 2003. ”Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah”. Dalam

Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor : IPB Press.

Stanton, W. J. 2001. Prinsip Pemasaran. Jakarta: Erlangga. Suhanda, N. S., Jahi, A., Sugehin, B. G., & Susanto, D. (2008). Kinerja Penyuluh Pertanian Di Jawa

Barat Job Performance of Agricultural Extension Agent in West Java Province. Jurnal

Penyuluhan, 4(2), 100–108. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suparno. 2008. Ketrampilan Dasar Menulis. Jakarta: Universitas Terbuka.

Syahyuti. 2014. Implementasi Kebijakan Untuk Mengoptimalkan Peran Penyuluh Pertanian Swasta di Indonesia. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 19–34.

Talib, U., Ashraf, I., Agunga, R., dan Chaudhary, K. M. 2018. Public and private agricultural

extension services as sources of information for capacity building of smallholder farmers in

Pakistan. Journal of Animal and Plant Sciences, 28(6), 1846–1853. Tella, Berelson, & Steiner, 1968. Human Behavior: An Inventory of Scientific Findings. Journal

Desarrollo Económico. 8(29), 165–166.

Umali, D. L., dan Schwartz, L. 1994. Public and Private Agricultural Extension: Beyond Traditional Frontiers. In The Hastings Center report.

Umali-Deininger, D. 1997. Public and Private Agricultural Extension: Partners or Rivals? The

International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.

http://wbro.oxfordjournals.org/content/12/2/20 3.abstract. Undang-undang R. I. 2006. No. 16 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Williams, C. N., Uzo, J. O., dan Peregrine, W.T.H. 1993. Produksi Sayuran di Daerah Tropika.

Terjemahan Soedharoedjian, R., Penyunting Tjitrosoepomo, G. Jogjakarta: Gajahmada University Press.

Documents

PARADIGMA PENYULUHAN PERTANIAN PERUSAHAAN SWASTA …