Administrasi Pendidikan di Indonesia(Studi Literatur)

Hade AfriansyahUniversitas Negeri Padang

IndonesiaE-mail : hadeafriansyah@fip.unp.ac.id

Abstrak—This article aims to describe how the educational administration should be going on generally. The methodology used to arrange this article is Systematic Literature Review (SLR). First, researcher find relevant theories, and then make a conclusion about it, then analyzing, and finally make a new information based researcher analyzing. The result of this article base on the researcher analyzing is generally there are four steps to do educational administration. They are planning, actuating, controlling, and evaluating.

Keywords—educational administration; educational management

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor penting yang berperan dalam kebangkitan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, pengelolaannya harus terkelola dengan baik. Pendidikan di Indonesia memang sudah berjalan dan terkelola, namun pengelolaannya berlangsung kurang maksimal. Meskipun sebenarnya upaya-upaya perbaikan sudah dilakukan, dan pilihan solusinya juga sudah beraneka ragam, namun tetap saja pengelolaannya kurang maksimal sehingga hasilnya juga kurang maksimal. Oleh karena itu, penulis bermaksud membuat artikel ini agar dapat dijadikan salah satu referensi dalam mengelola pendidikan secara umum. Pembatasan masalah pada artikel ini adalah pad pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SMA. Pada hakikatnya artikel ini dibagi menjadi dua bagian besar yaitu konsep manajemen dan ruang lingkup manajemen pendidikan.

II. METODE

Artikel ini disusun dengan metode Systematic Literature Review (SLR), yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan kajian terkait administrasi/manajemen pendidikan baik berupa buku, artikel, dan sumber lainnya. Setelah bahan kajian dikumpulkan, selanjutnya bahan tersebut diteliti dan dipelajari, kemudian penulis berusaha menyimpulkan sebuah pengetahuan baru hasil dari analisis terhadap bahan kajian tersebut.

III. KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian inti dari penulisan artikel. Karena bagian ini memuat bahan kajian dan pembahasan teori yang diteliti mengenai administrasi pendidikan. Administrasi memiliki kesamaan kata dengan manajemen, hanya saja

penggunaan kata “administrasi” lebih populer di Eropa dan kata manajemen lebih populer di Amerika. Dalam artikel ini, kedua istilah tersebut digunakan dengan arti dan makna yang sama.

A. Manajemen Menurut Hendri FayolFayol merupakan ahli manajemen generasi awal, banyak

yang menggelarinya sebagai bapak manajemen (Rahman, 2012), ia hidup dari tahun 1841 – 1925. Menurut Fayol proses manajemen yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan dilakukan dlaam beberapa tahapan yaitu : planning, organizing, command, coordination, dan control . Menurut Fayol ada 14 prinsip dalam manajemen yaitu : (1) division of work (pembagian kerja), (2) authority (wewenang dan tanggung jawab), (3) discipline (disiplin), (4) unity of command (kesatuan dalam perintah), (5) unity of direction (kesatuan arah), (6) subordination of individual interest (mengutamakan kepentingan umum (general interest) di atas kepentingan individu), (7) remuneration (pemberian upah bagi pekerja), (8) centralization (sentralisasi), (9) scalar chain (rantai perintah), (10) order (ketertiban), (11) equity (keadilan), (12) stability of tenure of personnel (kestabilan masa kerja pekerja), (13) initiative (inisiatif), dan (14) esprit de corps (semangat jiwa kesatuan). Meskipun teori Fayol sudah sangat tua, namun teorinya tetap berkontribusi besar pada penerapan manajemen modern secara umum di seluruh dunia saat ini (McNamara, 2009).

B. Manajemen Menurut George Robert TerryAlasan penulis mengutip teori manajemen George Robert

Terry dikarenakan teorinya sangat popular di Indonesia. Terry hidup pada tahun . Menurut Terry proses manajemen dilakukan dalam empat langkah, yaitu (1) planning (perencanaan), (2) organizing (pengorganisasian), (3) actuating (pelaksanaan), dan (4) controlling (pengawasan dan evaluasi) atau sering disingkat dengan POAC (Terry, 1968). Di Indonesia istilah POAC berlaku dimana-mana untuk pengistilahan proses manajemen menurut Terry.

C. Manajemen Pendidikan di IndonesiaPendidikan di Indonesia diatur dengan cara membuat

delapan standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah yang ada (Maxmanroe, 2018). Kedelapan standar ini biasa disebut dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP ini dijadikan dasar untuk mengelola pendidikan. Kedelapan standar ini adalah: (1) standar isi, terkait materi dan

1Administrasi Pendidikan, Padang 2019

kompetensi lulusan minimal untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu yang di dalamnya terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

Di dalam standar isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

(2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses pendidikan (4) standar sarana dan prasarana, (5) standar pengelolaan, (6) standar pembiayaan pendidikan, (7) standar penilaian pendidikan, (8) standar pendidik dan tenaga kependidikan

Kedelapan standar didukung dan diatur dalam beberapa aturan resmi yang ada di Indonesia. Berikut rincian terkait aturan yang menjadi landasan kedelapan standar tersebut.

Tabel 1. Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan yang mengatur

No. Standar Nasional Pendidikan Peraturan

1 Standar isi a. (Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006)

b. (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kom, 2006)

c. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, 2007)

2 Standar kompetensi lulusan

a. (Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006)

b. (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kom, 2006)

3 Standar proses pendidikan

a. (Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007)

b. (Permendiknas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras, 2008)

c. (Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C, 2008)

4 Standar sarana dan prasarana

a. (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Sd/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), 2007)

b. (Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas

No. Standar Nasional Pendidikan Peraturan

Luar Biasa (SMALB), 2008)c. (Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK), 2008)

5 Standar pengelolaan(Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah, 2007)

6 Standar pembiayaan pendidikan

(Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Meneng, 2009)

7 Standar penilaian pendidikan

(Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, 2007)

8Standar pendidik dan tenaga kependidikan

a. (Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, 2007)

b. (Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, 2007)

c. (Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 2007)

d. (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah, 2008)

e. (Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, 2008)

f. (Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah, 2008)

g. (Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, 2008)

h. (Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan, 2009), (Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan, 2009), (Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus, 2009), (Permendiknas Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C, 2009), (Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C, 2009), (Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan, 2009)

D. Pembahasan1) Ruang Lingkup Administrasi PendidikanBerdasarkan kajian teori di atas terkait manajemen

pendidikan di Indonesia dan berbagai referensi utama atau grand theory yang sudah didapatkan, maka dapat penulis simpulkan bahwa ruang lingkup administrasi pendidikan yang ada di Indonesia adalah : (1) administrasi kurikulum, (2) administrasi peserta didik, (3) administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, (4) administrasi sarana dan prasarana, (5) administrasi keuangan, (6) administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, (7) administrasi tata usaha, dan (8) administrasi layanan khusus. Kedelapan ruang lingkup ini

2Administrasi Pendidikan, Padang 2019

seharusnya mendapat perhatian dengan porsi yang lebih besar agar pendidikan yang ada di Indonesia dapat menjadi lebih baik. Kedelapan ruang lingkup ini berbeda dengan delapan standar pendidikan yang sudah di bahas sebelumnya, ini dikarenakan hasil analisis penulis terhadap kajian tersebut. Sebagai contoh, penulis tidak memasukan standar kompetensi lulusan, karena menurut penulis standar kompetensi lulusan tidak tepat jika dijadikan ruang lingkup manajemen/administrasi pendidikan. Bahasa yang paling tepat menurut penulis adalah administrasi peserta didik, yang isinya membahas tentang bagaimana manajemen peserta didik sejak awal penerimaan hingga tamat. Begitu juga dengan ruang lingkup yang lainnya.

2) Proses Administrasi PendidikanMenurut Terry bahwa proses manajemen dapat disingkat

dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling (Fayol, 1916). Penulis mendukung pendapat Fayol tersebut, hanya saja menurut penulis organizing dapat digabungkan pada proses planning. Organizing (pengorganisasian) pada hakekatnya adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi, menganalisis kebutuhan dan sumber daya angota yang dimiliki, lalu menyusun strategi penempatan personil secara matang untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah ini sama seperti langkah pada proses perencanaan. Sehingga penulis menyimpulkan proses manajemen pendidikan ke dalam tiga proses besar yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil. Namun ada tambahan satu proses lagi, yang tidak terikat secara urutan dan sangat fleksibel sekali yaitu pengawasan dan evaluasi. Proses Pelaksanaan dan Evaluasi ini penulis

Adapun penjelasan secara lebih rinci tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

a) PerencanaanSekolah sebagai lembaga formal wajib memiliki

perencanaan yang jelas dan terukur. Kata kunci yang penulis gunakan pada tahap ini adalah “rencanakan apa yang akan dilaksanakan”. Perencanaan pada tahap ini dilakukan oleh pihak internal sekolah atau bantuan dari pihak lain yang ahli dan memiliki pengalaman sehingga mampu memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi dimasa depan, karena perencanaan selalu berbicara tentang masa depan. Perencanaan dilakukan dengan cara menentukan tujuan. Tujuan hendaknya menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam membuat tujuan hendaknya mendahulukan kebutuhan daripada keinginan dan mempertimbangkan aspek pembiayaan, social, dan keluarga.

Langkah dan strategi untuk mencapai tujuan dilakukan pada tahap ini dan hendaknya dilakukan analisis SWOT terlebih dahulu agar mendapatkan pilihan yang tepat karena ada banyak langkah dan strategi yang bisa dilakukan. Salah satu bagian dari penyusunan strategi pada tahap perencanaan ini adalah menyusun struktur organisasi dengan berlandaskan asas “right man on the right place” artinya menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian yang dimiliki.

Adapun output dari tahap ini berupa aturan tertulis seperti program kerja, SOP, petunjuk pelaksanaan, Undang-Undang,

tata tertib, dan lain sebagainya. Output tersebut harus disahkan oleh pemimpin dan mengikat semua anggota yang terkait, karena kalau tidak mengikat maka kemungkinan besar rencana hanya tinggal rencana. Agar perencanaan yang telah disusun dengan baik dapat berjalan dengan maksimal maka perlu dilakukan pengawasan secara melekat agar pelaksanaannya sesuai dengan yang direncanakan, dan pada akhirnya hasilnyapun sesuai dengan yang diharapkan.

b) PelaksanaanKata kunci yang penulis gunakan untuk mengingat tahap

ini adalah “laksanakan apa yang direncanakan”. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar. Ketika pelaksanaan sedang dilaksanakan sesuai rencana, fungsi pengawasan tetap harus dilaksanakan agar dapat mengetahui adanya permasalahan yang terjadi dan menyebabkan kerugian, karena situasi selalu saja bisa berubah-ubah tanpa adanya perkiraan sebelumnya. Perubahan situasi bisa saja menuntut perubahan rencana awal untuk menghindari kerugian bila rencana awal tetap dilaksanakan. Agar pelaksanaan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana, dibutuhkan kematangan organisasi dari semua anggota. Pada tahap ini masih memungkinkan untuk memberikan pembinaan terhadap guru dan pelaku pendidikan lainnya.

c) PengawasanPengawasan yang dimaksudkan disini adalah pengawasan

melekat (“Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat,” 1989), (“Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/46/M.Pan/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” 2004). Secara sederhana pengawasan melekat adalah pengawasan yang bila menemukan penyimpangan maka dapat segera diperbaiki, tidak terfokus pada pemberian reward (penghargaan) dan punishment (hukuman) tapi terfokus pada perbaikan. Di bidang pendidikan, pengawasan sering disebut supervisi, supervisi yang dimaksudkan pada tahap ini adalah supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Berbeda dengan evaluasi akhir seperti yang akan dijelaskan di bawah, pada tahap ini pengawasan dilakukan oleh pihak internal, sedangkan evaluasi akhir yang akan dijelaskan di bawah dilakukan oleh pihak ekstrnal seperti pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, atau Dinas Pendidikan Provinsi.

Situasi yang terjadi di lapangan sangat dinamis, sehingga diperlukan pengawasan agar dapat mendeteksi secara dini penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

Pengawasan pada tahap ini tidak hanya dilakukan di waktu tertentu saja, namun dilakukan sejak awal perencanaan

d) Evaluasi HasilTahap ini merupakan tahap akhir dalam proses manajemen

suatu sekolah. Evaluasi hasil pada tahap ini dilakukan oleh pihak eksternal, yaitu pengawas dari tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Pengawas akan mengevaluasi sebuah laporan hasil tertulis dan melakukan kunjungan ke sekolah untuk mengecek bukti dari laporan tertulis yang diberikan. Evaluasi

3Administrasi Pendidikan, Padang 2019

hasil pada tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang capaian keberhasilan tujuan dari kinerja yang telah dilakukan, lalu membandingkan capaian tersebut dengan capaian yang direncanakan, kemudian menganalisis hasil perbandingan kedua capaian tersebut, lalu hasil analisis capaian digunakan sebagai rekomendasi perencanaan selanjutnya.

Pada tahap ini sekolah tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap temuan kesalahan telah terjadi, namun bisa dijadikan pengalaman untuk perbaikan selanjutnya agar tidak melakukan hal yang sama. Tindak lanjut dari hasil evaluasi akhir ini berupa pemberian reward bagi sekolah yang memiliki

kinerja baik, pemberian punishment bagi sekolah yang melakukan banyak pelanggaran (bahkan hokum pidana bagi yang terbukti melakukan KKN) selain memberikan pembinaan untuk penyelenggaraan pendidikan selanjutnya, dan melakukan upaya untuk menghilangkan akibat penyimpangan yang terjadi.

Pelaksanaan tahap ini harus tetap diawasi agar sesuai dengan prosedur. Bila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan prosedur, maka laporan yang dibuat tersebut harus segera diperbaiki agar sesuai dengan prosedur.

Gambar 1. Proses Manajemen Pendidikan Secara Garis Besar

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada makalah ini maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar proses manajemen pendidikan terdiri dari empat proses, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan, dan (4) evaluasi akhir.

Daftar PustakaFayol, H. (1916). General and Industrial Management. London: Sir Isaac

Pitman & Sons, Ltd.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. (1989). Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/46/M.Pan/4/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. (2004). Republik Indonesia.

Maxmanroe. (2018). 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Fungsi dan Tujuannya. Retrieved from https://www.maxmanroe.com/vid/umum/standar-nasional-pendidikan.html

McNamara, D. E. (2009). From Fayol‟s Mechanistic To Today‟s Organic Functions Of Management. American Journal of Business Education, 2(1).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C (2007). Republik Indonesia.

Permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (2006). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras (2008). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (2007). Republik Indonesia.

4Administrasi Pendidikan, Padang 2019

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah (2007). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (2007). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan (2007). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (2006).

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kom (2006). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Sd/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) (2007). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah (2008). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah (2008). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah (2008). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor (2008). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C (2008).

Permendiknas Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) (2008). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK) (2008). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus dan Pelatihan (2009). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (2007). Republik indonesia.

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus dan Pelatihan (2009). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus (2009). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C (2009). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C (2009). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan (2009). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah (2007). Republik Indonesia.

Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Meneng (2009).

Rahman, H. (2012). Henry Fayol and Frederick Winslow Taylor’s Contribution to Management Thought: An Overview. ABC Journal of Advanced Research, 1(2).

Terry, G. R. (1968). Principles of management. Illinois : Ricard D. Irwin.

5Administrasi Pendidikan, Padang 2019