Upload
kepala-suku
View
48
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Paparan tentang pendataan Dapok tahun 2014
Citation preview
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASARKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Landasan Kebijakan Dasar Hukum:Undang – undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Rencana Strategi Depdiknas Tahun 2011 – 2015.Instruksi Menteri No.2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0293/MPK.A/PR/2014 tentang Pelaksanaan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar Jakarta Nomor 3045/C/LK/2014 tentang Penjaringan DAPODIKDAS Tahun Pelajaran 2014/2015Surat Dirjen Pendidikan Menengah Jakarta Nomor 2484/D/M12014 tentang Penggunaan Aplikasi dapodikmenPeraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.Peraturan Daerah Jember Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2014.Keputusan Bupati Jember Nomor 65/DPA-SKPD/2014 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2014.Keputusan Bupati Jember Nomor 188,45/77/012/2014 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2014.
Tujuan : Tujuan kegiatan pendataan tingkat sekolah ini adalah untuk memperoleh data secara langsung dengan cepat, akurat, valid, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan termutakhir. Data dari sekolah akan digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten untuk perencanaan dan evaluasi program pendidikan
Kegunaan :Data yang diperoleh dari sekolah akan digunakan untuk dasar perencanaan, evaluasi dan kebijakan nasional serta dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk pemberian bantuan kepada sekolah yang antara lain mencakup program :
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber APBNBantuan Operasional Sekolah dari sumber APBD
(BOSDA/BOSP)Rehabilitasi ruang belajar (ruang kelas, perpustakaan,
laboratorium, dls)Dana Alokasi Khusus (DAK)Ruang Kelas BaruSubsidi bagi siswa kurang mampu secara ekonomiSubsidi/tunjangan bagi guruDan lain sebagainya
Indikator Output Pendataan Sekolah 2014 :Dalam aplikasi sudah tersedia fasilitas untuk membuat profil
sekolah dan absensi kelas Data sekolah yang terupdate dapat dikenali langsung oleh pusat
akan kebutuhan dan kondisinya Untuk PTK, terfasilitasi sistem updating data setiap ada
perubahan yang terjadi pada masing-masing individu PTKAlokasi anggaran BOS berdasarkan basis data yang dikirimkan
oleh sekolah Untuk siswa akan mudah dikenali keadaan dan kebutuhannya
( prestasi, beasiswa, subsidi, dll )Sekolah yang tidak melakukan pendataan individual ini
kemungkinan tidak teridentifikasi untuk penyaluran program-program pendidikan yang digulirkan oleh Kemdikbud
Bagian dari Tupoksi yang bersinergi dengan program-program Kemdikbud
Profil Pendidikan Prov/Kab/kota yang memiliki akurasi tinggi dengan berbasiskan data individual
Sedang dibangun sistem pemanfaatannya agar dinas Pendididkan Kab/kota dapat merasakan pemanfaatannya secara langsung
Indikator Proses Pendataan Sekolah 2014 :
Meningkatkan APK APM di semua jenjang pendidikan.
Mengoptimalkan sekolah-sekolah yang memiliki SDM yang kurang memadai dan sarana prasarana yang tidak mendukung dalam mengimbangi penguasaan dibidang Teknologi Informasi Komunikasi
Jenis Data :Ada 3 (tiga) kelompok utama jenis data yang wajib di entry sekolah, yaitu:
Data Sekolah (F-SEK)Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(F-PTK)Data Peserta Didik (F-PD)
Konsekuensi Bagi Sekolah :- Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kelengkapan data yang akan dikirim oleh sekolah akan menjadi dasar pemberian jenis dan besar bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada masing-masing sekolah. - Oleh karena itu, sekolah yang tidak memberikan data akan dihapus keberadaan nya baik di lingkungan Kabupaten,Provinsi dan Pusat serta tidak akan dapat dialokasikan segala jenis bantuan kepada sekolah yang bersangkutan. Demikian juga, data yang tidak akurat, akan mengakibatkan ketidak tepatan jenis dan besar bantuan yang diberikan. - Sekolah diharuskan memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena data tersebut akan dijadikan dasar untuk evaluasi dan audit kepada sekolah
Kepala Sekolah : Menugaskan kepada operator sekolah untuk menggunakan aplikasi Dapodik,
menerapkan Kebijakan di sekolah dan memberikan informasi yang lengkap mengenai Pembagian Tugas Mengajar Guru di sekolah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Kemdikbud
Guru-Guru : Memberikan informasi yang sejelas jelasnya kepada operator mengenai data-data
Individu GuruOperator Sekolah
• Melakukan Entry Data untuk Kevalidan Data dan Update Data melalui Aplikasi Dapodik
Operator Dinas Kabupaten/Kota :` - Membimbing secara teknis aplikasi
- Melakukan Perbaikan data kelulusan (untuk Tunjangan Profesi) seperti :
- Mutasi Guru Keluar/masuk Kab. Lain- Alih Jabatan (Guru-Pengawas)- Perbaikan NUPTK- Konversi Kode Bidang Studi Sertifikasi- Penambahan Jam diluar Dikdas- Mengusulkan SK
•
Pemangku Kepentingan
5 HAL YANG WAJIB DIPAHAMI OLEH SEKOLAH UNTUK MEMVALIDKAN DATA DAPODIK :
Kurikulum / KTSPJuknis BOSStandart Pelayanan MinimalPeraturan 5 Menteri tetang tentang Penataan dan Pemerataan
Guru Pegawai Negeri SipilData-data pada Dapodik yang bersifat Mandatory (wajib)
karena berpengaruh Langsung ke Program-program di P2TK Dikdasmen
13
PENGERTIAN DAERAH KHUSUS
DAN TUNJANGAN KHUSUS
13
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan27 Agustus 2013
Agenda
1
2
3
Peraturan Perundang-Undangan
Daerah Khusus
Tunjangan Khusus
14
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANGGURU DAN DOSEN
Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
DEFINISI DAERAH KHUSUS MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN
Catatan :Daerah perbatasan merupakan salah satu jenis dari daerah khusus
DEFINISI TUNJANGAN KHUSUS MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN
17
BERLOKASI DI DAERAH KHUSUS DENGAN TINGKAT KESULITAN
HIDUP YG LEBIH BERAT
17
SEKOLAH YG ADA DI SK BUPATI ADALAH
SEKOLAH DI DAERAH KHUSUS KEPULAUAN SERIBU PROV. DKI JAKARTA
SEKOLAH DI DAERAH KHUSUS KEPULAUAN SERIBU PROV. DKI JAKARTA
SEKOLAH DI DAERAH KHUSUS KAB. NUNUKAN (DAERAH PERBATASAN DENGAN NEGARA LAIN)
SEKOLAH DI DAERAH KHUSUS DI GORONTALO
SEKOLAH DI DAERAH KHUSUS DI GORONTALO
Data Pokok Aktivitas
Data Pokok Entitas
Peserta Didik
Satuan Pendidika
nPTK
Rombel / Angkatan
Pembelajaran
Program Substansi
DATA SISW
A
DATA SISW
A
MasukanNama Siswa
MasukanNama Siswa
Data peserta didik dipublikasikan melalui Laman:
a. Terdiri dari semua data siswa yang telah memiliki nisn baik di jenjang pendidikan dasar, menengah, siswa lulusan pendidikan dasar dan menengah maupun siswa putus sekolah.
b. Jumlah siswa ± 47 juta siswac. Akses data individu siswa dapat
dilakukan dengan melakukan pencarian data berdasarkan NISN ataupun pencarian berdasarkan Nama siswa, Tempat dan Tanggal Lahir
Menu Data Master – Peserta Didika. Terdiri dari semua data siswa jenjang
pendidikan dasar dan menengah yang telah memiliki nisn yang valid (sesuai dengan referensi nisn PDSP).
b. Jumlah siswa ± 24 juta siswac. Akses data individu siswa dapat
dilakukan berdasarkan wilayah (provinsi, kab/kota) sampai individu siswa pada sekolah.
Menu Pengelolaan – Peserta Didika. Akses data dapat dilakukan oleh
Provinsi, Kab/Kota dan sekolah menggunakan akun yang telah ditentukan.
b. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota dapat memonitor jumlah peserta didik yang valid dan tidak valid pada sekolah tertentu pada wilayahnya.
c. Operator sekolah dapat melakukan validasi terhadap residu data sekolahnya.
DATA SISWADATA SISWA
MasukanNomor NISN
MasukanNomor NISN
Data Master - Peserta Didik – Pendidikan Dasar dan Menengah
Data Master Peserta Didik Pendidikan Dasar dan Menengah – Provinsi – Kab/Kota
Data Master Peserta Didik - SD INPRES BUASUM
Klik untuk melihat data NISN yang
lengkap
Data Master Peserta Didik - SD INPRES BUASUM – Individu Siswa
Lengkapi data Tempat dan
Tanggal Lahir
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Login Kab/Kota
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Login Provinsi, Kab/Kota, Sekolah
1 Masukkan username
2 Masukkan password
3 Masukkan kode
4
Catatan:1.Username dan password yang digunakan oleh operator provinsi dan kab/kota sama dengan username dan password untuk mengakses penelusuran data (query.data.kemdikbud.go.id).2.Username dan password yang digunakan operator sekolah sama dengan username dan password untuk mengakses Aplikasi DAPODIK Dikdas.
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Antarmuka Kab/Kota – Menu Dashboard
Menampilkan grafik jumlah siswa yang valid dan tidak valid pada masing-masing sekolah di Kab. Indramayu.
Menampilkan progres harian validasi yang dilakukan oleh sekolah.
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Antarmuka Kab/Kota – Menu Sekolah
Pilih Kecama
tan
Pilih Sekolah untuk melihat
data siswa
Terlihat semua data siswa yang valid di sekolah yang telah dipilih sebelumnya
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Antarmuka Sekolah – Menu Home
Menampilkan diagram pie yang menunjukkan persentase siswa yang valid (NISN siswa data dapodik sesuai dengan NISN di database PDSP) dan persentase data siswa tidak valid (residu) pada sekolah tersebut.
Menampilkan progres harian validasi yang dilakukan oleh sekolah.
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Antarmuka Sekolah – Menu Referensi
Menampilkan semua data siswa yang memiliki NISN yang valid yaitu NISN sama antara NISN yang dimasukkan operator sekolah melalui aplikasi DAPODIK DIKDAS dengan NISN yang terdapat pada database PDSP.
Untuk melihat data tertentu, bisa dilakukan filter (pemilihan) sesuai dengan data yang ingin dicari berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Antarmuka Sekolah – Menu Residu
Menampilkan residu yaitu semua data siswa yang memiliki NISN tidak valid artinya NISN yang dimasukkan melalui aplikasi DAPODIK DIKDAS tidak sama dengan NISN yang terdapat pada database PDSP.
Untuk melihat data tertentu, bisa dilakukan filter (pemilihan) sesuai dengan data yang ingin dicari berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Antarmuka Sekolah – Menu Residu (Contoh 1)
1. Pilih Data Siswa yang akan di Validasi
Data DAPODIK
Data PDSP
2. Klik tombol Search Next
2. Pilih data karena bisa dianggap sama hanya berbeda ejaan nama yaitu Devangga pada Dapodik dan Defangga pada PDSP
3. Klik pada tombol Match untuk melakukan validasi
Data individu siswa yang sudah divalidasi akan hilang dari list residu dan masuk ke list referensi pada Menu Referensi
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Antarmuka Sekolah – Menu Referensi (Contoh 1)
Data yang telah divalidasi sebelumnya yaitu atas nama Devangga Restu Agusta sudah hilang dari list residu pada Menu Residu dan masuk ke list referensi pada Menu Referensi
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Antarmuka Sekolah – Menu Residu (Contoh 2)
Data PDSP
1. Pilih data yang akan di validasi
Hasil pencarian diatas terlihat perbedaan Nama maka lakukan pencarian ke-2
Data DAPODIK
2. Klik tombol Search Next untuk melakukan pencarian data3. Klik tombol Search Next
untuk melakukan Pencarian ke-2
Pada pencarian ke-2 masih belum ditemukan data atas siswa yang akan divalidasi, maka lakukan pencarian sampai 6 kali pencarian (sampai tombol Search Next tidak aktif)
Pada contoh ini, setelah dilakukan pencarian sampai pencarian ke-5 masih tidak ditemukan data yang sesuai.
4. Klik tombol Not Match untuk Create NISN
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Antarmuka Sekolah – Menu Referensi (Contoh 2)
Pada menu referensi terlihat data siswa yang telah divalidasi sebelumnya dan telah dibuatkan NISN atas siswa tersebut.
Pengelolaan Data – Peserta Didik – Antarmuka Sekolah – Menu Residu
Berikut yang perlu diperhatikan dalam melakukan Validasi Data Peserta Didik
1.Pencarian data peserta didik dilakukan menggunakan 5 (lima) pendekatan sehingga operator sekolah bisa melakukan pencarian dengan meng-klik tombol Search Next sebanyak 5 kali untuk menemukan data yang sama antara data PDSP dengan data DAPODIK.
2.Jika telah dilakukan 5 kali pencarian namun tidak ditemukan data yang sama maka operator dapat meng-klik pada tombol Not Match. Operator sekolah harus benar-benar yakin bahwa tidak ditemukan kesamaan/kemiripin data setelah dilakukan pencarian data sebanyak 5 kali.
3.Perubahan data DAPODIK dilakukan melalui aplikasi DAPODIK. Data yang sudah diubah harus dilakukan sinkronisasi supaya data tersebut bisa masuk ke database PDSP. Perubahan data yang telah dilakukan dan telah di sinkronisasi akan bisa terlihat di verval peserta didik dalam waktu 1- 2 jam (maksimal 24 jam).
TUJUAN DAPODIK SEMENTARA INI
UNTUK MENUNTASKAN INI
TUJUAN DAPODIK SEMENTARA INI
UNTUK MENUNTASKAN INI
APLIKASI DAPODIKAPLIKASI DAPODIK
APLIKASI TUNJANGAN
45
KEBIJAKAN PENGELOLAAN TUNJANGAN 2014
45
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
JAN..MAR
APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4
Jadwal Pembayaran TP dilakukan minggu ke 2 sd ke 3 setiap triwulan2 3
DAPODIK SEMESTER 2 T.A. 2013/2014 DAPODIK SEMESTER 1 T.A. 2014/2015
Guru dibayar tunjangannya sebanyak 3 bulan untuk TW 1, Jika memenuhi syarat menggunakan data dapodik semester 2
1. Guru yang dibayar TW 1 tidak otomatis dibayar di TW 2 jika tidak memenuhi syarat lagi.
2. Guru akan tetap dibayar tunjangannya di TW 2 jika JJM di dapodiknya memenuni syarat.
1. Guru yang dibayar TW 1 dan TW 2 tidak otomatis dibayar di TW 3 jika tidak memenuhi syarat lagi.
2. Guru akan tetap dibayar di TW 3 jika memenuni syarat berdasarkan data dapodik Semester 1 TA.2014/2015.
Pastikan dan lakukan update :1.Dasar Penerbitan SKTP TW 1 dan TW 2 Menggunakan Dapodik semester 2 T.A. 2013/2014.2.Dasar Penerbitan SKTP TW 3 dan TW 4 Menggunakan Dapodik semester 1 T.A. 2014/2015.
48
April 2012 Desember 2013
Sosialisasi dan
Pelatihan Dapodik Tingkat
Kabupaten/Kota/ Sekolah
April - Agustus
9-16 Des
Input dan perbaikan data sekolah ke dalam Dapodik dari April 2012 sd November 2013 untuk Tunjangan Profesi dan respon P2TK melalui surat ke dinas/sekolah dan email serta
SMS ke guru
April - Agustus
: 61% – 90%: 31 – 60%: 0% - 30%
Clossing Date pengusulan tunjangan Fungsional, Khusus, dan
Bantuan Kualifikasi melalui
Dapodik
Jan
18 Maret 9-16 Juli
(SetDitjen Dikdas & P2TK Dikdas)
9-16 April
Pencairan dana
Tunjangan CW 4 dari Direktorat
P2Tk Dikdas melalui KPPN-3 Jakarta
Pencairan dana
Tunjangan CW 3 dari Direktorat
P2Tk Dikdas melalui KPPN-3 Jakarta
9-6 Okt
Pencairan dana
Tunjangan CW 2 dari Direktorat
P2Tk Dikdas melalui KPPN-3 Jakarta
Pencairan dana
Tunjangan CW 1 dari Direktorat
P2Tk Dikdas melalui KPPN-3 Jakarta
Penerbitan SKPenerbitan SPPPenerbitan SPM
28 Maret
Rakor untuk memverifikasi
Data Tunjangan
Profesi secara Manual
Clossing Date
Verifikasi data
Tunjangan Profesi melalui Dapodik maupun Manual
30 Nov
: 91% – 100%
JAN..MAR
APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DAPODIK SEMESTER 2 T.A. 2013/2014 DAPODIK SEMESTER 1 T.A. 2014/2015
SK Triwulan I dengan masa berlaku SK hanya 6 bulan(Jan – Juni)
3 bulan waktu untuk perbaikan data
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SK Triwulan II dengan masa berlaku SK hanya 6 bulan(Juli – Des)
5 bulan waktu untuk perbaikan data
18 20 22 17 22 21
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6
120PAGI
JENJANG SEKOLAH DASAR
18 20 22 17 22 21
20 18 22 17 25 21
KELAS 1 KELAS 2 KELAS 3 KELAS 4 KELAS 5 KELAS 6
120PAGI
SIANG 120
240/8 = 30
JENJANG SEKOLAH DASAR
25 25 25
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
30 30 33
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
22
9.4
JENJANG SMP
25 25 25
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
30 30 33
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
22
9.4
JENJANG SMP
20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
JENJANG SMP
20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
252
21
12
15.75
16
JENJANG SMPBERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015
20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
252
21
12
15.75
16
JENJANG SMPBERLAKU SEBELUM DESEMBER 2015
20 20 20
7.1 7.2 7.3
75Kelas 7
20 20 20
8.1 8.2 8.3
93Kelas 8
20 20 22 84Kelas 9
9.1 9.2 9.3
15
7.4
18
8.4
22
9.4
15
8.5
252
21
12
15.75
16
JENJANG SMPMULAI BERLAKU JANUARI 2016
KEGIATAN P2TK BERBASIS DATABASE YG TERINTEGRASI DGN DAPODIK(Penentuan Gaji Terbaru Guru dari SIMPAK (Alternatif I)
KemdikbudSekolah
Dapodik
P2TK DIKDAS
Kecukupan Angka Kredit
Status telah Sertifikasi
Bertugas di daerah khusus
Status GBPNS
Kebutuhan Guru
Data Guru
Data Guru
Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam
Pelaksanaan Beban Mengajar 24 jam
BANK MITRA
Guru Profesional
Kesejahteraan
Data Guru
Status Kuliah dan Ijazah
NPSNNISNNUPTKRombelDaerah khusus
Data IndividuSiswa/PTK
No. Rek GuruKebutuhan Guru
Kebutuhan Guru
Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya didapat dari nominal setiap dana yg masuk ke rekening guru dan dimungkinkan tunjangan disalurkan setiap bulan
KEMENKEU
Bisa menginformasikan gaji terbaru berdasarkan Penilaian Angka Kredit (Permenegpan No.16/2009)
4
63
1. Mengajar sesuai sertifikat pendidik2. Melaksanakan Beban Mengajar min.
24 Jam /minggu3. Sebagai Guru Tetap di Departemen4. Mengajar pada satuan pendidikan sesuai
rasio minimal5. Usia max 60 tahun6. Tidak terikat sbg tenaga tetap di instansi
lain
Persyaratan menerima Tunjangan Profesi
Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15
Persyaratan menerima Tunjangan Profesi
Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15
G. Menjadi Anggota Organisasi Profesi ??????????
1. Golongan
1. Mengajar sesuai sertifikat pendidik
PEMANFAATAN INTEGRASI SISTEM UNTUK PENYALURAN TUNJ. PROFESI
2. Melaksanakan Beban Mengajar min. 24 Jam /minggu3. Sebagai Guru Tetap di Departemen
5. Usia max 60 tahun
6. Tidak terikat sbg tenaga tetap di instansi lain
4. Mengajar pada satuan pendidikan sesuai rasio minimal
DAPODIK
3. Tunj. Profesi 1 x Gaji Pokok2. Masa Kerja
4. Hasil PK Guru
SIM PENILAIAN ANGKA KREDIT
NomorRekening Guru
BANK MITRA
SK Tunjangan
SIM ANEKA TUNJANGAN
Kebutuhan Anggaran Tahun Berikutnya didapat dari nominal setiap dana yg masuk ke rekening guruDgn sistem integrasi data
sehingga dapat mengontrol persyaratan sesuai PP 74 maka Tunjangan bisa dibayarkan oleh sistem bekerja sama dgn perbankan setiap bulan yg alokasi dananya dipusat atau dekon .
Semua syarat dan Nominal Tunj. Profesi Menurut PP 74 Tahun 2008 bisa diperoleh dari integrasi sistem
SUDAH OPERASIONAL AKHIR 2012Keterangan garis
KEMENKEU
65
PEMETAAN ROMBEL : GURU : SISWAUNTUK PERHITUNGAN BEBAN MENGAJAR GURU
http://223.27.144.195:8083/info.php
1
http://223.27.144.195:8083/info.php
Data Kondisi Saat Ini
Proyeksi (1-5
Tahun)
Rencana Kebutuhan
Aturan/
Harapan
RencanaPenyediaa
n
Rencana Pendistribus
ian
Data PTK:-Lokasi-Jumlah-Kompetensi
-PTK Pensiun-Target APK-Penambahan RKB/USB
-Waktu-Lokasi-Jumlah-Kompetensi
-Waktu-Lokasi-Jumlah-Kompetensi
-Jam Min-Jam Maks-SPM
Para-meter
-JJP/MP-Kap Kelas
Pasokan Lulusan
PPG
Sertifikasi
Tunjangan
Akreditasi
Hibah
BOS/BSM
Izin Belajar
Penyetaraan
Peserta Didik
Satuan Pendidikan PTK
Rombel / Angkatan
Proses Pembelajar
an
ProgramSubstansi
Pembelajaran
Data Pokok
Transaksi
Rehab
Nilai UN
.
.
.
....
.
.
.
....Data ReferensiData Referensi
Data Transaksi
Data Pokok
PelaporanPenyesuaia
nPenyaluran
Per 31 Juni 2013
Peserta Didik
Satuan Pendidi
kan
PTK
Rombel /
Angkatan Pembelaja
ran
Program
Substansi
Data Pokok
Data Peserta Didik(Individual & Relasional)
Perencanaan dan
Penganggaran
Aplikasi Manajemen BOS
Updated flow through, flow in, flow out
Pembiayaan Dapodik yang diambil dari BOS
Ruang Lingkup Sistem
Penduduk Peserta Didik
Penduduk Usia Sekolah
(PUS)
PUS MiskinPenduduk
Miskin
Kriteria Miskin
Penerima BSM
PUS Miskin Tidak
Sekolah
NIK
NIK
Sistem Penyaluran BSM
Disduk Kab/Kot
a
Disdik Kab/Kot
a
Kemdikbud
TNP2K
Menjamin tetap memperoleh sampai lulus SMP SMA/K
Peserta Didik
Kemenag
KW Agama Kab/Kot
a
intersectionsubstraction
Sekolah
Sekolah
Sekolah
DAPODIK
Sistem #1db
Sistem #2db
Sistem #ndb
Sistem #3db
PDSPWarehouse
dapodik
Pendataandapodik
PendataandapodikPendata
andapodik
Model Integrasiyang belum pernah berhasil
Data Referensi
Data Referensi
Data Transaksi
Data Pokok
Dapodik sebagai
backbone
Bus data pendidikan
Pelaporan &
Statistik
Data mart &
web svc
Informasi publik
Antar instansi /Antar kementerian
Terima Kasih