If you can't read please download the document
Upload adrian-muldaur
View 228
Download 1
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
DESCRIPTION
penjelasan UU 18 2015
Penjelasan UU 32-09 - pslh.ugm.ac.idpslh.ugm.ac.id/home/data/undang-undang/UU32-2009-Penjelasan.pdfdengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang ... negara menjamin hak
Paparan sosialisasi uu nomor 20 tahun 2011 prog sejuta rumah-pekanbaru
Sanksi pajak dan besarnya sanksi pajak
Penjelasan UU 32-09 - storage.jak-stik.ac.idstorage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/LingkunganHidup/IND-PUU-1-2009...dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang ... negara
SANKSI SANKSI PELANGGARAN ETIKA PROFESI APOTEKER.docx
upaya dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap sanksi-sanksi
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIANeprints.umm.ac.id/35896/4/jiptummpp-gdl-mochammade-47080-4-isibab-i.pdfpertambangan (regulasi pendukung UU Minerba, sanksi pelanggaran ketentuan,
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)
PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL …eprints.upnjatim.ac.id/6593/1/file1.pdf · 42 3.1.1 Sanksi ... logging dengan menerapkan tindak pidan illegal logging menurut UU. NO. 41
· 2 days ago · 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN): (paparan terlampir) 2. Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) menyampaikan masukan,
pustaka.unpad.ac.idpustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/Makalah-Aspek-Hukum... · dilihat dengan perumusan sanksi pidana dalam Pasal 30 UU Sinasiptek ... sampai sebatas
1.UU No. 13 Tahun 2003 - Fspbun › wp-content › uploads › 2013 › 05 › UUNo... · No.13 Tahun 2003, dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 190 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 yaitu
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIARinspektorat.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/PAPARAN-SABER-PUNGLI... · KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK POLRI 6 Dasar : UU No 14
PENERAPAN PILIHAN SANKSI ADMINISTRASI DAN SANKSI …
NASKAH AKADEMIK - core.ac.uk · PDF filenaskah akademik penerapan sanksi pidana terhadap kurir perdagangan narkotika dibawah umur ditinjau dari uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika
Paparan ThorCon International · ketenaganukliran karena di kuatirakan akan bertentangan dengan UU No 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran (UUK) dan mengingat sedang berlangsungnya
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Baratbp2d.jabarprov.go.id/storage/app/media/Paparan/Ka BP2D - Forum...• UU no. 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah • PP
bandung.bpk.go.idbandung.bpk.go.id/files/2018/12/Denda-PBB.pdf · tentang tatacara penghapusan sanksi administratif atas keter- lambatan pembavaran PBB, ini diamanatkan di UU no 28
SETELAH UU CIPTA KERJA: MENELAAH EFEKTIVITAS ......UU No. 32 Tahun 2009 pada UU Cipta Kerja adalah adanya penambahan jenis sanksi administratif, yakni denda administratif. Denda administratif
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERKAIT IZIN ...ppesumatera.menlh.go.id/sipil/application/uploads/Sanksi...administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang PPLH. PASAL 77 UU
Tata cara pengenaan sanksi pdrd sesuai uu 28 2009 kab kota
Prosedur Penanganan Perkara Monopoli Dan Persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Uu No. 5 Tahun 1999
PAPARAN UU MINERBA 2009
LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA · 46 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, untuk penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin, persetujuan,
repository.maranatha.edu Kegiatan...sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun terkait sanksi pidana, hal ini tidak dapat Adapun terkait sanksi pidana, hal ini tidak dapat dilepaskan
KUP Sanksi
SERTIFIKASI SOSIALISASI PENDIDIK UNTUK DOSENwr1.unila.ac.id/serdos2017/1-sd1-Paparan Serdos... · § Amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang profesionalisasi
sanksi pajak
MINDSET SUKSESMINDSET SUKSES - … · Sanksi Pelanggaran Pasal 44 UU No. 7/1987 tentang ... artikel opini reflektif untuk tabloid Kontan dan The Jakarta Post. Saat itu ... bahasa
BAN-PT SISTEM AKREDITASI NASIONAL DAN …agus.staff.telkomuniversity.ac.id/files/2015/03/PAPARAN-BAN-PT.pdf · • Otoritas ditetapkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
