Upload
baguz-baru
View
101
Download
14
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Cegah illegal fishing
Citation preview
1
CEGAH Illegal fishing
= 2,3 juta km2
= 0,8 juta km2
= 2,7 juta km2
High Seas
• Potensi Lestari (MSY) = 6,4 Juta ton/tahun
• JTB (Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan) = 5,12 juta ton/tahun (80% MSY)
• Peluang = + 1,5 juta ton/tahun
LAUT
Berupa danau, waduk, sungai, dan rawa seluas 550.000 hektar dengan produksi 310.240 ton (2001)
Area potensial untuk budidaya = 24 jt Ha, potensi produksi = 57,7 jt ton/thn (BPS 2005)
PERAIRAN UMUM
POTENSI PERIKANAN INDONESIAPOTENSI PERIKANAN INDONESIA
MENGAPA ILLEGAL FISHING?
• INDUSTRI PENGOLAHAN NEG TETANGGA HARUS BERTAHAN
• FISHING GROUND DI NEGARA LAIN MAKIN BERKURANG RASIONALISASI ARMADA
• DISPARITAS HARGA IKAN
• LAUT INDONESIA TERBUKA
• PENGAWASAN LEMAH
Dimana illegal fishing?
• Zona ekonomi ekksklusif indonesia
• Laut teritorial
• Laut Natuna:– Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia
• Utara Sulawesi Utara: Phillippine
• Laut Arafura:– Thailand, RRC, Taiwan
TINGKAT PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIKANAN DI WPP-RI
Ukuran lingkaran menunjukkan tingkat pelanggaran
Kerugian akibat illegal fishing
• Estimasi per tahun Rp 30 trilyun
• Overfishing dan overcapacity
• Kelestarian SDI rusak stok menurun
• Tangkapan per unit usaha nelayan dan perusahan nasional menurun
• Usaha perikanan tidak kondusif
• Melemahkan daya saing perusahaan Indonesia
• Nelayan terpinggirkan
Modus operandi
• Tanpa dokumen izin
• Memiliki izin tapi melanggar ketentuan: alat tangkap, fishing ground, port of call
• Pemalsuan dokumen
• Manipulasi persyaratan (DC, Bill of sale)
• Transhipment di laut tdk pernah lapor di PP
• Double flagging
Eksternal:• IUU tinggi• Koordinasi lemah• Kesadaran rendah• Kerjasama lemah
KONDISIPengawasan
SAAT INI
Internal:• SDM lemah• Sar-pras terbatas• KKP baru solid
KEBIJAKANSTRATEGI PROGRAM
UNCLOS ’82UU 31, 27PP, Permen
RenstraRKA-KLAPBN
PengawasanEFEKTIF &
EFISIEN
LAUTSEJAHTERA
& AMAN
POLA PIKIR WASDALPOLA PIKIR WASDAL SDKPSDKP
KEBIJAKAN UMUM
• Wasdal SDKP diarahkan untuk menekan IUU fishing secara signifikan, dengan mengerahkan sumber daya yang ada,
menggalang kerjasama dg mitra penegak hukum, mengoptimalkan kekuatan sendiri
dengan menerapkan prioritas, efektif & efisien guna terwujudnya pengelolaan
SDKP yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan keamanan.
Strategi Penanganan
• Preemptive pencegahan offensif sebelum terjadinya pelanggaran di wilayah kelautan perikanan
• Responsif reaksi cepat dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana
• Persuasif pembinaan terhadap pelaku untuk meningkatkan kesadaran tidak melanggar hukum
• Koordinasi melakukan koordinasi dg instansi terkait (BAKORKAMLA, TNI AL, POLRI dll)
1. PENGADAAN KAPAL 2. PENDAFTARAN KAPAL
3. PERIZINAN
4. OPERASI KAPAL
Kerugian Akibat Illegal Fishing Menurunnya Produktivitas Usaha; Pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Berkurangnya Peluang Tenaga Kerja Indonesia; Hilangnya sebagian devisa negara; Berkurangnya nilai tambah dari industri pengolahan; Ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan; Rusaknya citra Indonesia pada kancah Internasional.
Sumber
PERMASALAHAN IUU FISHING
PERMASALAHAN IUU FISHING
Sebagian Kerugian Ekonomi karena IUU Fishing
RincianPukat Ikan L Arafura
Pukat Ikan S Malaka
Pukat Udang
Pukat cincin pelagis besar
Rawai Tuna
Ukuran Kapal (GT) 202 240 138 134 178Kekuatan mesin (HP) 540 960 279 336 750
Produksi (ton/kpl/th) 847 864 152 269 107
Rugi pungutan perik. (Rp.juta/kapal/th) 193 232 170 267 78 Rugi subsidi BBM (Rp.juta/kapal/th) 112 221 64 77 173 Rugi produksi ikan (Rp.juta/kapal/th) 3,559 1,733 3,160 1,101 801 Total kerugian (Rp.juta/kapal/th) 3,864 2,187 3,395 1,446 1,052
Kerugian negara antara lain :
3. Produksi ikan yang dicuri (Volume dan Nilai)
1. Pungutan Perikanan yang dibayarkan dengan tarif kapal Indonesia2. Subsidi BBM yang dinikmati oleh kapal asing yang tidak berhak;
SUMBERDAYA PENGAWASANSUMBERDAYA PENGAWASAN
Vessel Monitoring System VMS
Vessel Monitoring System VMS
KAPAL PENGAWAS
PENGAWAS/PPNS
MSAPESAWAT/UAV
VMS
RADAR SATELIT/PANTAI
POKMASWASALAT
KOMUNIKASI
SLO (SURAT LAIK OPS)LBP (LOGBOOK PERIKANAN)
PROSES PENANGANAN PELANGGARAN
15
PENYIDIKANPENYIDIKAN
PENUNTUTANPENUNTUTAN
PEMERIKSAANPEMERIKSAANDI SIDANGDI SIDANG
PENGADILANPENGADILAN
PERBANDINGAN PROSES DIK TUT RIKSA
DI PENGADILANPERIHAL KUHP RUU PERIKANA
N
PENYIDIKAN 60 hari 30 hari
PENUNTUTAN 50 hari 25 hari
PEMERIKSAAN DI PENGADILAN
90 hari 30 hari
BANDING 90 hari 30 hari
KASASI 110 hari 30 hari
17
KETENTUAN PIDANA
• Jenis : pelanggaran & kejahatan;
• Hukuman : penjara & denda
• Hukuman penjara max. 10 th dan denda max. Rp. 2 milyar;
• Khusus di ZEEI, hukuman denda max. Rp. 20 milyar. Penjara tidak ada kecuali ada perjanjian antara RI dengan negara yang bersangkutan;
• Yang dapat dikenai hukuman : 1. Nakhoda; 2. pemilik kapal; 3. Pemilik perusahaan; 4. Operator kapal; 5. Ahli penangkap ikan; dan 6. Anak Buah kapal;
• Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporaasi, sanksi dan tuntutannya dijatuhkan pada pengurusnya dengan ketentuan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.
TERIMA KASIHTERIMA KASIH
• KEJUJURAN DAN DISIPLIN KEJUJURAN DAN DISIPLIN NAFASKUNAFASKU
• LOYALITAS DAN LOYALITAS DAN INTEGRITAS DARAHKUINTEGRITAS DARAHKU• SEDERHANA URAT SEDERHANA URAT
NADIKUNADIKU
PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENYULUHAN merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasi dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya
lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan
dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup“
Pemberdayaan dan kewirausahaan
Pendekatan kawasan dan industrialisasi
Partisipasipatif dan Mandiri
Teknologi KP dan Informasi Komunikasi(SIMLUH KP)(SIMLUH KP)
Sinergitas penyuluhan dan perluasan jejaring kerja
BERFIKIR MENGANALISIS BERORGANISASI BERUSAHA
BERFIKIR MENGANALISIS BERORGANISASI BERUSAHA
Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi:
pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan, dan kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat.
Sasaran utama
Sasaran antara
Pelaku utama
Pelaku usaha
SASARAN PENYULUHAN
Penjelasan
Nelayan,Pembudidaya,Pengolah Ikan
1.Identifikasi potensi wilayah dan
ekosistem perairan;
2.Identifikasi kebutuhan teknologi KP;
3.Penyusunan programa dan rencana
kerja penyuluhan KP;
4.Penyusunan, penerapan dan
pengembangan metode dan materi
penyuluhan KP;
5. Bimbingan dan pembinaan kemampuan teknis biofisik KP;7. Pengembangan swadaya dan swakarya
pelaku utama;
8. Pembinaan kesadaran dan penataan hukum,
pemanfaatan sumberdaya laut dan ikan;
9 .Pembinaan peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
11.Penumbuhan jejaring kerja antara sumber informasi dan teknologi dengan
pengguna;
12.Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penyuluhan KP;
13. Evaluasi dampak penyuluhan KP; Pengembangan metode/sistem kerja penyuluhan KP;
14. Pengembangan wirausaha bidang KP; 15. Penggalangan solidaritas dan
kepedulian dalam menjaga/ memelihara sarana prasarana bidang KP; dan
16. Pengembangan profesi penyuluh KP.
• Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan.
• Materi penyuluhan berisi unsur pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.
MATERI PENYULUHAN
•Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
•Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
•Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
Fungsi Sistem Penyuluhan
memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
(Pasal 4)
membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan
Fungsi Sistem Penyuluhan ... Lanjutan (Pasal 4)
• Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan penyuluhan.
• Kerja sama penyuluhan dapat dilakukan antar-kelembagaan penyuluhan, baik secara vertikal, horisontal, maupun lintas sektoral.
• Kerja sama penyuluhan antara kelembagaan penyuluhan nasional, regional, dan/atau internasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri.
• Penyuluh swasta dan penyuluh swadaya dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dapat berkoordinasi dengan penyuluh PNS.
PERAN SERTA DAN KERJA SAMA
BEBERAPA HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PENYULUH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENYULUHAN TENTANG(PUBLIK INFORMATION CAMPIGN) :
A.Penguasaan/Pemahaman Bahan Materi Penyuluhan;
1. Materi tentang hal yang berkaitan dengan Illegal fishing.(Peraturan-peraturan berkaitan dg penangkapan ikan, pelestarian dan
lingkungan). UU Nomor 5 Th1983 tentang ZEE Indonesia, UU Nomor 17
Th 1985 tentang pengesahan UNCLOS, UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K, UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau pulau
kecil. 2. Pemahaman terhadap peta yang disepakati yang digunakan
sebagai alat bantu penyuluhan dalam PIC.3. Pemahaman terhadap wilayah penangkapan ikan di Indonesia
yang masih potensi/produktif sebagai alternatif pilihan wilayah penangkapan
ikan bagi nelayan.4. Pemahaman teknologi dalam pemilihan alternatif kegiatan usaha
bidang perikanan bagi nelayan (Budidaya, Pengolahan, Pemasaran).
B. Penguasaan Penetapan Pemilihan Metode danTeknik Penyuluhan.
Pemilihan Metode disesuaikan dengan kebutuhan danPerkembangan, yang pada prinsifnya penyuluhan dilakukan secara Partisipatif dan Persuasif,baik melalui pendekatan perseorangan,kelompok maupun masal.(Anjang Sono,Temu KIPRAH, Temu Usaha, Sarasehan,dll)
C. Membantu Mencarikan Alternatif Usaha dan Diversifikasi Usaha Baik Bagi Nelayan Dewasa, Muda dan Juga Perempuan.
1.Penangkapan Ikan dengan alat ramah lingkungan.2.Budidaya Rumput Laut, Pemeliharaan Ikan di KJA, dll.3. Bidang Pengolahan Ikan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi industri kreatif.
Tumbuh dan berkembangannya kelembagaan bisnis perikanan dlm mendukung diversifikasi usaha atas kemampuan sendiri ( kemandirian progresif )
Tumbuhnya tokoh-tokoh pembaharu bisnis perikanan setempat yang mampu mendorong kerjasama antar pelaku bisnis dari segmen yang berbeda.
Tumbuh dan berkembangnya model model penyuluhan partisipatif.
1. Berkurangnya Jumlah Nelayan Pelintas Batas.(khusus)2. Meningkatnya Pendapatan dan Produktifitas Pelaku
Utama(Nelayan)
1. Berkurangnya Jumlah Nelayan Pelintas Batas.(khusus)2. Meningkatnya Pendapatan dan Produktifitas Pelaku
Utama(Nelayan)
Membangun sumber daya manusia kelautan dan perikanan profesional melalui pengembangan sistem penyuluhanyang inovatif dan berdaya saing untukmemperkokoh ekonomi berbasis kelautan dan perikanan berkelanjutan
CyberExtensionSIM LUHSMS gateway
www.pusluh.kkp.go.id
Sebaran Penyuluh12.957
AgenPerubahanPenyuluh
PNS/CPNSPenyuluh
PPTKPenyuluh
SWADAYAPenyuluh Swasta
3.212 1.213 8.492 40
24,79% 9,36% 65,54% 0,31%
SustainableD e v e l o p m e n t
Data per 9 Februari 2015
TERIMA KASIH
PUSAT PENYULUHAN KP
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PUSAT PENYULUHAN KPBPSDMKP,
KERJASAMA PENYULUHAN ILLEGAL FISHING
Indonesia - AustraliaProgram Sosialisasi Bersama
D E P A R T M E N T O F A G R I C U L T U R E , F I S H E R I E S A N D F O R E S T R Y
PERKENALAN :
Nama : Sofyan RivaiTempat Tanggal Lahir : Garut, 9 Agustus 1961Jabatan : Penyuluh rangkap Kepala Sub.Bidang Program Pusat Penyuluhan KPRiwayat Pendidikan :- Diploma III Ahli Penyuluhan Pertanian Jurusan Perikanan (APP Sidoarjo Jatim)- S1 (Sarjana Ekonomi) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhy Niaga JakartaRiwayat Jabatan/Pekerjaan ;Kepala Sub Bidang Program Penyuluhan KP (KKP) sampai saat ini (Men KP).Kepala Sub. Bidang Materi Penyuluhan BPSDM KP (KKP)Kepala Laboratorium Diseminasi Teknologi Pertanian Ambon Maluku; (DEPTAN)
Pengalaman Pekerjaan dan Keahlian :1. Penyusun, Materi Penyuluhan melalui Media Cetak; Penyusun/penulis Brosur, Leaflet, Buku dan Modul Penyuluhan Perikanan 2. Penyusunan Bahan Penyuluhan melalui Media Elektronik/Penyusun Visual Script, Naskah Skenario Film dan Radio.3. Pelaksana dan Penyiapan Materi Penyuluhan ( Kaji Terap Teknologi Perikanan, dan Uji Adaptasi Teknologi Perikanan);4. Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian (Gelar Teknologi Perikanan, Percontohan Teknologi, Visitor Plot, Visitor Display, Aplikasi Teknologi, Temu Lapang, Temu Usaha, dan Temu Aplikasi Teknologi Mimbar Sarasehan, Temu Karya, Temu Usaha, Temu KIPRAH/ Komunikasi dan Praktek Pemecahan Masalah, Pameran)5. Koordinator Lapangan Prasasti Mina (Program Rinsisan Akselerasi Inovasi Teknologi Perikanan untuk Kalimantan Selatan).