* PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

OLEH :BENYAMIN SURAKASUBDIT LAYANAN JARINGAN TELEKOMUNIKASIDIREKTORAT TELEKOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

*AgendaDasar HukumStruktur Penyelenggaraan TelekomunikasiProsedur Perizinan PenyelenggaraanInfrastruktur pasif sebagai fasilitas pendukung jaringan telekomunikasiMenara Telekomunikasi

*DASAR HUKUM (1)Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

*DASAR HUKUM (2)(tambahan)Kep. Menhub No. KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkominfo No. 31/PER/M.KOMINFO/9/2008.

Kep. Menparpostel Nomor: KM.105/PB.105/-MPPT-96 Tentang Penyelenggaraan TELSUS dan Permen Kominfo No. 18/PER/M.KOMINFO/10/-2005 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.kominfo/03/2009/ Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

*Teleponi dasarNilai Tambah Teleponi:Panggilan PremiumKartu PanggilNomor Telepon MayaRekaman Telepon Untuk UmumStore And ForwardPusat Layanan InformasiMultimedia:ISPNAPInternet Teleponi Keperluan PublikSistem Komunikasi DataJasaJaringanTetap lokalTetap SLJJTetap SLITetap tertutupBergerak terestrial:PagerTrunking

Bergerak selularBergerak satelitTelsusKeperluan Sendiri:Perseorangan (amatir radio, KRAP)Instansi pemerintahDinas khususBadan hukum

Keperluan HANKAM(Diatur tersendiri)Keperluan Penyiaran(Diatur tersendiri)

Struktur Penyelenggaraan Telekomunikasi

Syarat Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);3. Badan Usaha Swasta; atau4. Koperasi.*

*PROSEDUR PERIZINAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI SELEKSI Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Tetap Lokal Circuit Switched, Tetap SLJJ, Tetap SLI, Bergerak Seluler)Menggunakan sumber daya alam terbatas (spektrum frekuensi, kode akses penomoran)Mekanisme Pelelangan atau Beauty Contest (resource sudah ada)ULO Oleh Ditjen PPIIzin diterbitkan Oleh Menteri (Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan)

EVALUASIPenyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi (Jartaplok Packet Switched, Jartaptup, Jasa Teleponi Dasar, Jasa Nilai Tambah Teleponi dan Jasa Multimedia)Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam TerbatasMekanisme EvaluasiULO Oleh Ditjen PPIIzin diterbitkan Oleh Menteri (untuk Jaringan Telekomunikasi dan Jasa Teleponi Dasar) dan Dirjen PPI (untuk Jasa Nilai Tambah dan Multimedia)

PERSYARATAN : Pelaksanaan Seleksi dan Evaluasi harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Proses Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi telah disertifikasi ISO 9001:2008Izin Prinsip oleh Menteri/DirjenCalon OperatorUji Laik Operasi oleh Ditjen PPIIzin Penyelenggaraan oleh Menteri/Dirjen PPIIZIN PRINSIP: memberikan kesempatan untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk dapat menyelenggarakan layanan telekomunikasiUJI LAIK OPERASI: pengujian oleh tim yang dibentuk oleh Dirjen PPI untuk menguji sistem secara teknis dan operasionalIZIN PENYELENGGARAAN (MODERN LICENSING) : Kontrak penyelenggara dengn Pemerintah ang memuat hak, kewajiban, sanksi dan pelaporan penyelenggaraan, dan dievaluasi 5 tahun sekaliALUR PERIZINAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI

Syarat Permohonan Izin Prinsip (1)1.Akta pendirian perusahaan beserta pengesahan dari instansi yang berwenang;2.Perubahan akta perusahaan beserta persetujuan atau surat penerimaan laporan dari instansi yang berwenang;3.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);4.Surat keterangan domisili;5.Rencana usaha (business plan) yang memuat : a.Jenis layanan sesuai dengan penyelenggaraan yang dimohonkan; b.Cakupan wilayah pembangunan dan layanan yang akan dibangun (roll out plan) yang merupakan komitmen untuk 5 (lima) tahun;6.Surat pernyataan kepemilikan dana dari bank, paling sedikit sebesar 5% dari total investasi untuk pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi selama 5 tahun sebagaimana tercantum dalam roll out plan;

*

Syarat Permohonan Izin Prinsip (2)7.Data teknis yang terdiri dari : a.Konfigurasi sistem dan teknologi jaringan yang akan dibangun; b.Diagram dan rute serta peta jaringan; c.Spektrum frekuensi radio yang diusulkan dalam hal calon penyelenggara jaringan telekomunikasi bermaksud menggunakan spektrum frekuensi radio.8.Pernyataan bahwa data teknis, alat/perangkat, sarana dan/atau prasarana telekomunikasi yang akan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan rencana dasar teknis;9.Untuk perusahaan eksisting wajib melampirkan surat keterangan tidak ada pajak yang terhutang (tax clearance) dari kantor pajak;10.Surat pernyataan/laporan susunan kepemilikan saham perusahaan langsung sampai dengan 2 (dua) tingkat di atas perusahaan pemohon, termasuk negara asal pemilik saham;11.Surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan selama masa laku izin prinsip;12.Surat pernyataan tidak akan merubah susunan kepemilikan saham perusahaan setelah mendapat izin penyelenggaraan telekomunikasi, sebelum memenuhi kewajiban pembangunan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari total kewajiban pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam izin penyelenggaraan telekomunikasi;13.Surat pernyataan tidak ada hubungan afiliasi dengan perusahaan lain (pada tingkat direktur utama).

*

Izin Penyelenggaraan : Hak dan Kewajiban Penyelenggara

1.Setelah memperoleh Izin Penyelenggaraan, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dapat menyelenggarakan layanannya sesuai dengan izin yang diperolehnya.2.Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya sebagai berikut:a.Melaporkan kinerja penyelenggaraan setiap tahunnya kepada Dirjen PPIb.Membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi sebesar 0.5% dari pendapatan kotor sebagai Peneremaan Negara Bukan Pajakc.Membayar Kewajiban Pelayanan Universal sebesar 1.25% dari pendapatan kotor sebagai pembiayaan terhadap wilayah-wilayah yang tidak terjangkau layanan telekomunikasid.Ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam regulasi dan kontrak Izin Penyelenggaraan

Penyertaan Modal Asing : Batas Maksimal

1.Berdasarkan Perpres No 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal2.Jasa Teleponi Dasar, melekat kepada ketentuan Penyelenggara Jaringana.Jaringan Tetap Lokal 49%b.Jaringan Bergerak Seluler -65%c.Jaringan Tetap Tertutup 65%3.Jasa Nilai Tambah Teleponi 100% dengan kemiteraan UKM4.Jasa Multimedia:a.Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) 49%b.Jasa Interkoneksi Internet (Network Akses Point) 65%c.Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik 49%d.Jasa Sistem Komunikasi Data 95%

JUMLAH IZIN PENYELENGGARAAN TAHUN 2013

TELEPON BERGERAK SELULAR: 8PSTN/FWA: 5JARINGAN TETAP TERTUTUP: 71JARINGAN TETAP PACKET SWITCHED: 30JARINGAN SATELIT: 1JASA NILAI TAMBAH CALL CENTER: 10JASA NILAI TAMBAH PREMIUM CALL: 11JASA NILAI TAMBAH KARTU PANGGIL: 8JASA ITKP : 26JASA SISTEM KOMUNIKASI DATA: 11JASA INTERKONEKSI INTERNET (NAP): 48JASA ISP: 231

Struktur & Daftar Negatif Investasi!Daftar Negatif Investasi (DNI):Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010

Infrastruktur pasif sebagai fasilitas pendukung jaringan telekomunikasi (1)1.Dalam sektor telekomunikasi khususnya penyelenggaraan infrastruktur (jaringan) telekomunikasi dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori bisnis, yaitu : a.Penyelenggara dan Pemilik jaringan (membangun fasilitas jaringan fisik dan menyediakan layanan jaringan fisik dan/atau virtual yang terdiri 3 level yaitu backbone, distribution dan access dengan cakupan nasional, regional atau pun lokal) b.Penyedia fasilitas telekomunikasi (fasilitas pendukung yang sangat vital seperti lahan, menara, duct fiber)

Infrastruktur pasif sebagai fasilitas pendukung jaringan telekomunikasi (2)2.Berdasarkan pola bisnis infrastruktur telekomunikasi dipandang dari sisi perizinan terdiri dari 2 bagian, yaitu : a.Penyelenggara Jaringan (perizinan yang dimiliki diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan secara pola bisnis dapat melakukan pembangunan jaringan diseluruh wilayah Indonesia); b.Penyedia fasilitas telekomunikasi (perizinan yang dimiliki dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi fasilitas telekomunikasi tersedia dan khusus untuk Menara kepemilikannya dapat penyelenggara jaringan ataupun penyedia fasilitas telekomunikasi)

Menara Telekomunikasi (1)1.Pengertian Menara Telekomunikasi yaitu bangun bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi2.Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Walikota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur

Menara Telekomunikasi (2)3.Penyedia Menara dapat diselenggarakan Penyelenggara Telekomunikasi atau bukan PenyelenggaraTelekomunikasi4.Penyedia Menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara merupakan perusahaan nasional.5.Lokasi pembangunan menara wajib mengikuti beberapa ketentuan, yaitu :a.Rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;b.Rencana detail tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;c.Rencana tata bangunan dan lingkungan

Menara Telekomunikasi (3)6.Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung yang terdiri dari :a.Pertanahan (grounding);b.Penangkat petir;c.Catu Daya;d.Lampu halangan penerbangan;e.Marha halangan penerbangan;f.Pagar pengaman

Menara Telekomunikasi (4)7.Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan identitas hukum yang terdiri dari :a.Nama pemilik menara;b.Lokasi dan koordinat menara;c.Tinggi menara;d.Tahun pembuatan/pemasangan menara;e.Penyedia jasa konstruksi; danf.Beban maksimum menara.8.Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan persyaratan, yaitu :a.Persyaratan administrasi;b.Persyaratan teknis

Menara Telekomunikasi (5)9.Persyaratan administrasi permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara terdiri dari :a.Status kepemilikan tanah dan bangunan;b.Surat keterangan rencana kota;c.Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;d.Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;e.Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Jakarta bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;f.Informasi rencana penggunaan bersama menara;g.Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;h.Dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset

Menara Telekomunikasi (6)10.Persyaratan teknis permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara terdiri dari :a.Gambar rencana teknis bengunan menara meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;b.Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, jumlah titik pnasi, termasuk geoteknik tanah;c.Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Menara Telekomunikasi (7)11.Pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi DKI Jakarta wajib memperhatikan ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan Menara di wilayah administrasinya.

*

**********