Upload
ppk-benjeng-gresik
View
383
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
Panduan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
KOMISIPEMILIHANUMUM
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
PPK
PengarahHusni Kamil Manik, S.P., Ketua KPUIda Budhiati, SH., MH., Anggota KPUSigit Pamungkas, S.IP., MA., Anggota KPUArief Budiman, S.S., S.IP., MBA., Anggota KPUDr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si., Anggota KPUDrs. Hadar Nas Gumay., Anggota KPUJuri Ardiantoro, M.Si., Anggota KPU
Penanggung JawabIr. Arif Rahman Hakim, MS., Sekjen KPU
Pengarah TeknisIr. Moyong Haryanto, Kepala Biro Perencanaan dan Data InformasiRr. Endang Pujiastuti Secapawati ST, Kepala Bagian Pengolahan Data dan Informasi
PenulisHasyim Asy’ariPartono Samino
Desain dan LayoutI Ketut Rai BS
Diterbitkan dan Didistribusikan olehKomisi Pemilihan UmumInformasi lebih lanjut hubungiSekretariat Jendral Komisi Pemilihan UmumJalan Imam Bonjol 28, jakarta Pusat 10310Telp.021-31937223 Fax.021-3157759
Copy Rights: Boleh diperbanyak untuk kepentingan sosialisasi Pemilu
Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK
Secara sederhana dalam proses pemutakhiran data pemilih PPK memiliki tugas,
wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
Tahap persiapan
1. Membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di
tingkat kecamatan.
2. Menerima data pemilih per TPS (Model A.0-KPU) dan seluruh alat perlengkapan
pemutakhiran data pemilih dari KPU Kabupaten/Kota ketika dilaksanakan
BimTek untuk diserahkan kepada PPS dan Pantarlih. Secara rinci PPK akan
menerima:
No Jenis dokumen dan perlengkapanDiterima
YA TIDAK
1 Hard Copy Data Pemilih Per TPS (Model A.0-KPU) sejumlah
Pantarlih di kecamatan yang akan diberikan kepada setiap
Pantarlih
2 Formulir Data Pemilih Baru (Model A.A-KPU) sesuai dengan
kebutuhan yang akan diberikan kepada setiap Pantarlih
3 Formulir bukti telah didaftar/data (Model A.A.1-KPU) yang
akan diberikan kepada Pantarlih
4 Stiker pemutakhiran data pemilih (Model A.A.2-KPU) sesuai
kebutuhan (satu KK satu stiker);
5 Ballpoint sesuai jumlah Pantarlih
6 Spidol sesuai jumlah Pantarlih
7 Pensil sesuai jumlah Pantarlih
8 Map plastik sesuai jumlah Pantarlih
( )
Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK)
KOMISIPEMILIHANUMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
3. Melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau pelatihan pemutakhiran data
pemilih bagi PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK.
Verifikasi Data Pemilih
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam proses supervisi dan asistensi kepada PPS
dan Pantarlih adalah sebagai berikut:
1. Apakah Pantarlih telah memulai verikasi faktual tepat waktu?
2. Bagaimana perkembangan pemutakhiran yang dilakukan oleh Pantarlih setiap
minggu?
3. Apakah Pantarlih telah bekerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan (lihat SOP
Pantarlih)?
4. Apa kendala/hambatan yang dihadapi oleh Pantarlih di lapangan?
5. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota jika ditemukan Pantarlih
yang kekurangan formulir atau alat kelengkapan pemutakhiran.
6. Ketepatan waktu Pantarlih menyerahkan hasil verikasi faktual kepada PPS.
Penyusunan DPS
KPU menetapkan penyusunan DPS dilakukan oleh PPS bersama-sama PPK di
kantor PPK.
Penyusunan DPS ini menjadi tahap pertama yang paling penting dalam
menentukan kualitas DPT.
PPK membantu PPS dalam proses menyusun dan mengumumkan DPS.
Operator PPK melakukan entry data DPS bersama-sama dengan PPS yang
bersangkutan.
PPK diwajibkan melakukan analisis terkait dengan sumber daya manusia,
teknologi (komputer), dan jumlah desa/kelurahan dan TPS yang dimiliki oleh
masing-masing PPK agar dalam keterbatasan sumber daya PPK tetap mampu
menyusun DPS secara optimal dan tepat waktu.
22
SOP pemutakhiran bisa dilihat di http://doc.kpu.go.id/index.php/SOP_SRS_
Pemutakhiran
Yang harus dilakukan oleh PPK dalam keterbatasan tersebut adalah membuat
jadwal petugas PPK dan PPS dalam menyusun DPS.
Yang menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan, penetapan dan pengumuman
DPS adalah sebagai berikut:
1. PPK dan PPS harus melakukan entry data DPS dengan bersumber pada Model
A.0-KPU dan Model A.A-KPU hasil verikasi Pantarlih;
2. PPK memastikan pada waktu entry data DPS ke dalam formulir Model A.1-KPU
(halaman aplikasi yang sudah benar);
3. PPS wajib mendampingi operator PPK ketika melakukan entry data/menyusun
DPS;
4. PPK dan PPS harus teliti dan hati-hati dalam setiap entry data untuk
menghindari kesalahan tulis maupun kesalahan memasukkan data
Pemutakhiran menggunakan aplikasi SIDALIH mengikuti SOP http://doc.kpu.
go.id/index.php/SOP_SRS_Pemutakhiran;
5. Melakukan konrmasi kepada Pantarlih ketika PPK dan PPS menemukan data
yang dianggap tidak dimengerti;
6. Memeriksa kembali keakuratan data yang telah selesai di-entry (draft DPS)
dengan cara mencocokkan hasil entry data dengan Model A.0-KPU dan Model
A.A-KPU;
3
KOMISI PEMILIHAN UMUM
3
7. Mencetak DPS yang telah selesai diperiksa kebenarannya dan meminta PPS
untuk kembali memeriksa keakuratan data dan memberikan paraf di setiap
halaman DPS yang akan ditetapkan;
8. Menyampaikan DPS tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk digandakan
sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu yaitu 1 (satu) rangkap untuk bahan
pengumuman di PPS dan 1 (satu) rangkap sebagai bahan pengumuman di
masing-masing RT dan 1 (satu) rangkap untuk dokumen PPS;
9. Proses penyusunan DPS adalah 1 bulan setelah Pantarlih selesai melakukan
verikasi faktual yaitu 10 Juni s.d. 9 Juli 2013.
Penetapan dan Pengumuman DPS
Setelah PPK menyelesaikan penyusunan DPS, PPK mencetak DPS tersebut dan
memberikannya kepada masing-masing PPS untuk ditetapkan sebagai DPS (Model A.1-
KPU).
Dalam proses penetapan DPS yang dilakukan oleh PPS, PPK melakukan beberapa hal
di bawah ini:
1. Memastikan seluruh PPS menetapkan DPS pada tanggal 10 Juli 2013;
2. Memastikan PPS menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka PPS;
3. Memastikan PPS mengumumkan DPS di tempat-tempat yang strategis agar
mudah diakses oleh pemilih;
4. Memastikan PPS mengumumkan DPS sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan yaitu tanggal 11 Juli s.d. 24 Juli 2013.
5. PPK mengumpulkan DPS dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK dan melakukan
rekapitulasi DPS tingkat kecamatan dalam rapat pleno terbuka PPK
6. Memberikan soft copy DPS dalam format PDF yang terkunci kepada pengurus
partai politik tingkat kecamatan sebagai bahan tanggapan dan masukan
terhadap DPS
Perbaikan DPS dan DPSHP
Yang menjadi perhatian utama PPK dalam asistensi dan supervisi terhadap PPS pada
tahap ini adalah sebagai berikut:
44
1. Memastikan PPS mengetahui dan menjalankan jadwal tanggapan dan masukan
dari masyarakat dan peserta pemilu terhadap DPS (11 Juli s.d. 1 Agustus 2013)
maupun DPSHP ( 17 s.d. 23 Agustus 2013).
2. Memastikan PPS mengetahui dan memahami serta menjalankan
prosedur/mekanisme proses perbaikan DPS dan DPSHP.
3. Memastikan PPS mengetahui dan menjalankan jadwal perbaikan DPS dan
DPSHP dengan baik dan benar (2 s.d. 15 Agustus 2013 untuk perbaikan DPS
dan 24 Agustus s.d. 6 September 2013 untuk perbaikan DPSHP).
4. Mengkoordinasikan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta
pemilu melalui KPU Kabupaten/Kota atau on line untuk diverikasi
kebenarannya oleh PPS.
5. Mengkoordinasikan temuan analisis potensi data ganda dan data tidak akurat
lainnya dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS yang bersangkutan untuk kembali
dilakukan verikasi dan perbaikan.
Konsolidasi DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir
PPK memiliki kewajiban untuk mengkonsolidasi (mengumpulkan) dan merekapitulasi
DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU.
Proses rekapitulasi DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir di tingkat kecamatan dilakukan
dalam rapat pleno terbuka PPK dengan mengundang Panwaslu Kecamatan, pejabat
pemerintah kecamatan, dan pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kecamatan.
KOMISI PEMILIHAN UMUM
5
6
PPK wajib menyerahkan DPS, DPSHP, dan DPSHP Akhir beserta rekapitulasinya
kepada KPU Kabupaten/Kota secepatnya, paling lambat 1 hari setelah PPK melakukan
rapat pleno rekapitulasi masing-masing data pemilih.
Menyampaikan DPT kepada PPS
Setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT, maka PPK akan menerima DPT dari
KPU Kabupaten/Kota dan wajib menyampaikan kepada masing PPS yang
bersangkutan.
Menyusun Daftar Pemilih (DP) Khusus
1. PPK membantu PPS untuk menyusun DP Khusus secara terkomputerisasi
dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan.
2. PPKsegara menyampaikan usulan Daftar Pemilih Khusus (Model A-Khusus) dan
rekapitulasi usulan Daftar Pemilih Khusus dalam bentuk hard copy dan soft copy
kepada KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota.
Penggunaan Sidalih/Aplikasi
Dalam proses penyusunan daftar pemilih baik DPS, DPSHP, maupun DPSHP Akhir :
Telah terdaftar menjadi petugas dimasing-masing portal Kabupaten
PPK akan dibekali minimal 1 (satu) buah ash disc yang berisi aplikasi Sidalih
untuk menyusun daftar pemilih secara komputerisasi.
PPK harus menentukan anggota dan staff pendukungnya yang memiliki
kemampuan mengoperasikan komputer sebagai operator Sidalih.
Jika PPK tidak memiliki komputer dan/atau sumber daya yang memiliki
kemampuan untuk mengoperasikan komputer maka penyusunan daftar pemilih
dapat dilakukan di KPU Kabupaten/Kota atau dengan ditulis tangan.
Untuk PPK yang ingin mengakses aplikasi SIDALIH maka diperlukan koneksi
internet, masuk ke masing-masing portal kabupaten dengan alamat http://
namakabupatenkab. kpu.go.id
6
KOMISI PEMILIHAN UMUM
7
Urutan dalam menggunakan aplikasi adalah
Menyaring pemilih
Pilih nama pemilih
Klik saring untuk menghapus pemilih dari data pemilih
Menambah data pemilih
Jika data pemilih tidak ada dalam sistem sidalih, maka data pemilih tersebut bisa
ditambahkan melalui menu pemutakhiran
Cara menambah data pemilih satu persatu
1.Pilih menu Sidalih > Pemutakhiran
2.Pilih wilayah untuk pemutakhiran
3.Klik tambah data untuk
4.Isikan informasi data pemilih yang baru
5.Klik simpan, maka data terbaru akan tampil pada halaman terakhir dari
daftar pemutakhiran
7
8
Menambah data pemilih secara banyak yang sudah dituliskan di excel dengan format
seperti format impor DPT yaitu
Cara menambah adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu Sidalih > Tambah Data
2. Pilih wilayah untuk Tambah Data
3. Klik Unggah
4. Copy data yang berasal dalam excel dengan Ctrl+C
5. Paste ke dalam form yang disediakan pada SIDALIH dengan perintah Ctrl+V
6. Klik Unggah, lalu klik unggah sekali lagi
7. Setelah selesai Tambah data, Klik Copy ke Data Pemilih
8
KOMISI PEMILIHAN UMUM
999
Mengubah Data Pemilih
Jika dibutuhkan maka informasi data pemilih bisa diubah sesuai kebutuhan
Cara mengubah data pemilih
1. Pilih menu Sidalih > Pemutakhiran
2. Klik ubah disamping nama
3. Lakukan perubahan
4. Klik Simpan
10
Form
ulir
Model
A.0
-KP
U
KOMISI PEMILIHAN UMUM
11
Form
ulir
Model
A.0
.2-K
PU
11
12
Form
ulir
Model
A.1
-KP
U
12
KOMISI PEMILIHAN UMUM
13
Form
ulir
Model
A.1
.2-K
PU
13
14
Form
ulir
Model
A.2
-KP
U
14
KOMISI PEMILIHAN UMUM
15
Form
ulir
Model
A.2
.2-K
PU
15
16
Form
ulir
Model
A.2
.A-K
PU
16
KOMISI PEMILIHAN UMUM
17
Form
ulir
Model
A.2
.A.2
-KP
U
17
18
Form
ulir
Model
A.3
-KP
U
18
KOMISI PEMILIHAN UMUM
19
No. Program / Kegiatan Jadwal Keterangan
1 Pembentukan PPK dan PPS/PPLN Des 2012 s/d Maret
2013
Dilaksanakan oleh KPU,
KPU kabupaten/kota
2 Pembentukan KPPS /KPPSLN 9 Feb s/d 9 Maret
2014
Dilaksanakan oleh
PPS/PPLN
3 Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN 15 Maret s/d 15 April
2013
Dilaksanakan oleh
PPS/PPLN
4 Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU
provinsi dan KPU kabupaten/kota
20 s/d 31 Maret 2013 Dilaksanakan oleh KPU
5 Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan
dan penelitian)
1 April s/d 9 Juni
2013
Dilaksanakan oleh
Pantarlih
6 Penyusunan bahan Daftar Pemilih
Sementara (DPS)
10 Juni s/d 9 Juli
2013
Dilaksanakan oleh PPS
7 Penetapan DPS 10 Juli 2013 Dilaksanakan oleh PPS
8 Pengumuman DPS 11 s/d 24 Juli 2013 Dilaksanakan oleh PPS
9 Masukan dan tanggapan masyarakat 11 Juli s/d 1 Agust
2013
10 Perbaikan dan penyusunan DPS 2 s/d 15 Agust 2013 Dilaksanakan oleh PPS
11 Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan (DPSHP)
16 Agust 2013 Dilaksanakan oleh PPS
12 Pengumuman, masukan dan tanggapan
masyarakat atas penetapan DPSHP
17 s/d 23 Agust 2013 Dilaksanakan oleh PPS
13 Perbaikan DPSHP 24 Agust s/d 6 Sept
2013
14 Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU
kabupaten/kota
7 s/d 10 Sept 2013 Dilaksanakan oleh PPS
melalui PPK
15 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
tingkat kabupaten/kota
7 s/d 13 Sept 2013 Dilaksanakan oleh KPU
kabupaten/kota
16 Penyerahan DPT kepada KPU, KPU
provinsi, PPK dan PPS
14 s/d 20 Sept 2013 Dilaksanakan oleh KPU
kabupaten/kota
17 Pengumuman DPT 21 Sept 2013 s/d9
April 2014
Tanggal penting bagi PPK, PPS dan Pantarlih
Sumber : Peraturan KPU No.6 Tahun 2013 Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU No.07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
19
Catatan:
2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Layanan HelpdeskSenin-Sabtu: 08:00 - 16:00
Minggu: 08:00 - 13:00
Kontak HelpdeskNo Telp: 021 3193 1527, 021 319 37223
No Fax: 021 315 6362Email: [email protected]
www.kpu.go.id