Upload
others
View
49
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Panduan “Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanganannya”
PENGARAHPimpinan Komisi Pemberantasan KorupsiHerry Muryanto, Plt. Deputi Informasi dan DataR.Z. Panca Putra, Plt. Deputi Penindakan
KOORDINATORSujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK
TIM PENYUSUNNovarizaIman SantosoJohnson Ridwan GintingPutri Rahayu WijayantiAmarillys Enika Noora AriesiyaniMuhammad Kharisma GumilangSutarno BintoroDwi Siska SusantiPauline ArifinDwi Setyani Hanindita
SUPPORTING:Ilah WinartiHenny Mustika SariDESAIN VISUAL:Meytrin Suci Pratiwi
Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia, Maret 2020Hak cipta dilindungi oleh Undang-UndangDipersilahkan mengutip isi dengan menyebutkan sumbernya
DISUSUN DAN DITERBITKAN ATAS KERJASAMAKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - https://www.kpk.go.id/Department of Home Affairs Australia - https://www.homeaffairs.gov.au/SustaIN - http://sustain.id/
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) semakin kom-pleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berba-gai sektor. Hampir semua pelaku tindak pidana, khusus nya korupsi, selalu berusaha menyembunyikan atau me- nyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar susah dite-lusuri oleh aparat penegak hukum sehingga mereka dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegia-tan yang sah maupun tidak sah.
Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TP TPPU), membawa angin segar bagi penegak hukum untuk mengejar pelaku pencucian uang baik ak-tif maupun pasif dan mengembalikan atau memulihkan kerugian negara atas tindak pidana tersebut.
Sayangnya, sejak undang-undang tersebut disahkan, masih sedikit sekali penanganan TPPU yang dilakukan oleh penegak hukum, termasuk KPK. Dari tahun 2012, KPK baru menangani TPPU sekitar 4,7% saja dibandingkan to-tal perkara yang telah ditangani oleh KPK. Hal ini juga berlaku di penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan. Padahal, berdasarkan National Risk Assessment (NRA) 2015 yang disusun oleh Inter-Agency Working Group NRA Indonesia, tindak pidana korupsi (TPK) merupakan tindak pidana tertinggi yang beresiko terjadinya TPPU.
KATA SAMBUTAN
Salah satu satu persoalan yang menyebabkan rendahnya angka penanganan TPPU tersebut yaitu kurangnya kapasitas penegak hukum baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ditambah lagi masih adanya perbedaan paradigma dan strategi antar penegak hukum dalam penanganan TPPU yang menimbulkan kerancu-an dalam penanganan perkara TPPU dan dapat berujung pada disparitas penegakan hukum.
Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Department of Home Affairs Aus-tralia bekerjasama menyusun Panduan Memahami Tipologi Pencucian Uang dan Bagaimana Penanganannya, yang berisi-kan uraian tipologi pencucian uang dari 19 (sembilan belas) perkara TPPU yang telah ditangani KPK dan telah berkekuatan hukum tetap.
Harapannya, panduan ini dapat menjadi pegangan bagi pe- negak hukum dalam menemukan indikasi TPPU dan bagaima-na strategi terbaik dalam penanganannya. Namun demikian, penegak hukum tidak dapat melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU sendiri, dibutuhkan kerjasama yang baik dengan semua pihak termasuk Pusat Pelaporan dan Ana-lisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sehingga, tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dan upaya optimalisasi pengembalian kerugian negara dapat diwujudkan.
Salam Hangat,Pimpinan KPK
Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan semua pihak yang telah menyumbangkan waktu dan pikiran-nya, Tim Penyusun telah menyelesaikan Panduan “Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi Penanga-nannya” berdasarkan 19 (sembilan belas) perkara yang ditanga-ni KPK dan yang telah berkekuatan hukum tetap. Panduan disusun atas kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Department of Home Affairs Australia, yang dituju-kan untuk memudahkan penegak hukum dalam memahami tipologi pencucian uang dan menangani tindak pidana pencu-cian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal korupsi.
Berdasarkan National Risk Assessment (NRA) 2015 yang disu-sun oleh Inter-Agency Working Group NRA Indonesia, tindak pidana korupsi (TPK) merupakan salah satu tindak pidana asal yang berisiko tinggi menjadi sumber TPPU. Dalam rencana aksi Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tahun 2017-2019, PPATK bersama KPK, POLRI dan Kejaksaan RI menginisiasi penyusunan Dokumen Sectoral Risk Assessment (SRA) TPPU terhadap tindak pidana asal korupsi. Berdasarkan peta risiko SRA tersebut, diidentifikasi 2 (dua) faktor risiko utama yang memiliki risiko tinggi, yaitu kerugian keuangan negara dan suap-menyuap yang akan menjadi priori-tas dalam melakukan mitigasi risiko. Salah satu rekomendasi SRA tersebut adalah perlu mengefektifkan proses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi dan pencucian uang mela- lui penguatan unit-unit terkait penegakan hukum dalam rangka reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Peningka-tan kapasitas terkait TPPU menjadi salah satu strategi men-jalankan rekomendasi tersebut.
KATA PENGANTAR
Fakta rendahnya penanganan TPPU oleh penegak hukum dibandingkan dengan TPK, semakin menegaskan bahwa pe-ningkatan kapasitas penegak hukum memang harus menjadi prioritas. Tercatat sejak 2012 sampai dengan 31 Desember 2018 hanya terdapat 31 (tiga puluh satu) penyidikan TPPU dari total 652 (enam ratus lima puluh dua) kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data tersebut me-nunjukkan rendahnya penanganan kasus TPPU (4,7%) diban-dingkan total perkara yang telah ditangani oleh KPK. Hal yang sama juga terjadi di Kejaksaan dan Kepolisian dimana penanga-nan TPPU terutama dengan tindak pidana asal korupsi masih sangat rendah.
Dalam rangka peningkatan kapasitas penegak hukum dalam pe- nanganan TPPU, Direktorat PJKAKI bekerjasama dengan Department of Home Affairs Australia berinisiatif untuk me-nyusun Panduan “Memahami Tipologi Pencucian Uang dan Bagaimana Penanganannya” yang diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi penegak hukum dalam memahami tipolo-gi dan strategi praktis penanganannya. Meningkatnya kapasi-tas penegak hukum dalam penanganan TPPU diharapkan pula dapat berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah perkara yang ditangani, yang akhirnya mendukung upaya optmalisasi pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Tidak menutup kemungkinan panduan ini dikembangkan untuk perkara-perkara TPPU yang ditangani oleh penegak hukum lain atau untuk perkara TPPU yang lebih kompleks.
Panduan ini disusun dengan meminta masukan dari berba-gai pihak di internal KPK yang menangani perkaranya secara langsung untuk dijadikan bahan kajian, mulai dari tahap pe-nyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penelusuran aset. Untuk menguji apakah panduan dapat dipahami oleh penegak hukum, dilakukan pula simulasi terhadap panduan dengan melibatkan perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan PPATK. Berbagai masukan yang diterima Tim Penyusun, diakomodir sedapat mungkin demi penyempurnaan panduan.
Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam berbagi pengalaman, pemikiran dan pengumpulan data. Semoga hasil studi ini da-pat dijadikan pedoman penanganan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi untuk memudahkan penegak hukum dalam penanganan perkara TPPU.
Salam Hormat,
Tim Penyusun
1. Celia Maunder (Department of Home Affairs Australia)
2. Michael Petty (Department of Home Affairs Australia)
3. Budhy Tanddo (Department of Home Affairs Australia)
4. Daniel Burnicle (Australian Federal Police)
5. Kaisar Akbar (Department of Home Affairs Australia)
6. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M (Pakar TPPU)
7. Fitroh Rohcahyanto (Direktur Penuntutan KPK)
8. R.Z. Panca Putra (Direktur Penyidikan KPK)
9. Iguh Sipurba (Plt. Direktur Penyelidikan KPK)
10. Mungki Hadipratikto (Koordinator Unit Labuksi KPK)
11. Aprizal (Plt. Direktur Dumas KPK)
12. Budi Agung Nugroho (Penyidik KPK)
13. Agus Ariwibowo (Penyidik KPK)
14. Ali Fikri (Penuntut Umum KPK)
15. Wawan Yunarwanto (Penuntut Umum KPK)
16. Ariawan Agustiartono (Penuntut Umum KPK)
17. Wahyu P.R.Y.P (Penyidik KPK)
18. Novel Baswedan (Penyidik KPK)
19. Ahmad Burhanudin (Penuntut Umum KPK)
20. M. Rofiq Arrosyid (Penyidik KPK)
21. Muadz Dfahmi (Penyidik KPK)
22. Wedrianto Rahardjo (Penyelidik KPK)
23. Afief Yulian Miftach (Penyidik KPK)
24. Anwar Munajah (Penyidik KPK)
25. Arend Arthur Duma (Penyidik KPK)
26. Arin Karniasari (Penuntut Umum KPK)
27. Budi Nugraha (Penuntut Umum KPK)
28. Budi Santoso (Direktorat PJKAKI KPK)
29. Christian (Penyidik KPK)
30. Dadi Mulyady (Penyelidik KPK)
31. David Hartono Hutauruk (Unit Labuksi KPK)
UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA NARASUMBER
32. Dewitya Iriani (Unit Labuksi KPK)
33. Estika Permata Sari (Unit Labuksi KPK)
34. Feby Dwiyandospendy (Penuntut Umum KPK)
35. Haerudin (Penuntut Umum KPK)
36. Herry Purnomo (Unit Labuksi KPK)
37. I Wayan Riana (Penuntut Umum KPK)
38. Iskandar Marwanto (Penuntut Umum KPK)
39. Lalu Garin Alham (Direktorat PJKAKI KPK)
40. Luki Dwi Nugroho (Penuntut Umum KPK)
41. Malkan Adiyanto (Unit Labuksi KPK)
42. Mochamad Wiraksajaya (Penuntut Umum KPK)
43. Ni Nengah Gina Saraswati (Penuntut Umum KPK)
44. Pujiyanto Zaenudin (Unit Labuksi KPK)
45. Rizki Baihaqi (Unit Labuksi KPK)
46. Rossa Indah Esyam (Unit Labuksi KPK)
47. Santos Sambuaga (Unit Labuksi KPK)
48. Takdir Suhan (Penuntut Umum KPK)
49. Titik Utami (Unit Korsup KPK)
50. Trimulyono Hendradi (Penuntut Umum KPK)
51. Wahyu Dwi Oktafianto (Penuntut Umum KPK)
52. Fithriadi Muslim (Direktur Hukum PPATK)
53. Ardhian Dwiyoenanto (PPATK)
54. Asep Kurniawan Cakra (PPATK)
55. Muh. Afdal Yanuar (PPATK)
56. Wilson Mario (PPATK)
57. Ikhsan Dwitama (PPATK)
58. Steffy Edwar (PPATK)
59. Anno Soembolo (Bareskrim Polri)
60. Arjuna Meghanada (Kejaksaan Agung)
61. Bima Yudha A. (Kejaksaan Agung)
62. Ferdinand Sianturi (Kejaksaan Agung)
63. M. Djufri (Kejaksaan Agung)
64. Moch. Agus Salim (PN Tipikor Jakarta Pusat)
65. Sigit Herman Binaji (PN Tipikor Jakarta Pusat)
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ii
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI 1
DAFTAR TABEL 3
DAFTAR GAMBAR 3
Bab 1: Pendahuluan 5
1.1. Latar Belakang 7
1.2. Tujuan 9
1.3. Metode Penyusunan 9
Bab 2: Tipologi Tindak Pencucian Uang dari Tindak
Pidana Korupsi 11
2.1. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang
dengan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak
Pidana Asal 13
2.2. Studi Kasus TPPU dari TPK yang ditangani KPK 17
2.3. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang 24
Studi Kasus 1: Wa Ode Nurhayati 36
Studi Kasus 2: Djoko Susilo 46
Studi Kasus 3: Ahmad Fathanah 60
Studi Kasus 4: Lutfhi Hasan Ishaaq 76
Studi Kasus 5 : M. Akil Mochtar 91
Studi Kasus 6 : Rudi Rubiandini 107
Studi Kasus 7 : Deviardi 118
Studi Kasus 8 : Ike Wijayanto 130
Studi Kasus 9 : Anas Urbaningrum 137
Studi Kasus 10 : Heru Sulaksono 145
Studi Kasus 11 : Syahrul Raja Sempurnajaya 154
Studi Kasus 12 : Ade Swara – Nurlatifa 164
Studi Kasus 13 : Fuad Amin 173
Studi Kasus 14 : Muhammad Nazarudin 182
Studi Kasus 15 : Ojang Sohandi 198
Studi Kasus 16 : M. Sanusi 207
Studi Kasus 17 : Bambang Irianto 216
Studi Kasus 18 : Ali Sadli 226
Studi Kasus 19 : Rochmadi Saptogiri 224
Bab 3: Strategi Penanganan Tindak Pencucian Uang dari
Tindak Pidana Korupsi 244
3.1. Sumber Kasus TPPU 245
3.2. Strategi Pembuktian Kasus TPPU 246
3.3. Merencanakan Investigasi dan Aspek
Penting Lainnya 251
3.4. Menyusun Profil Pelaku 253
3.5. Mendapatkan Data Keuangan
dan Bukti Lainnya 255
3.5.1 Menggunakan pertanyaan
Investigasi 4W+ 1 H 255
3.5.2 Informasi dari sumber publik dan
Lembaga pemerintah lainnya 255
3.5.3 Teknik Investigasi Khusus
(Physical Surveillance, Electronic
Surveillance, Undercover Operations) 255
3.5.4 Trash Runs (Tempat sampah) 256
3.5.5 Sampul Surat 256
3.5.6 Permintaan keterangan/wawancara 257
Tabel 1. Rumusan Pasal TPPU Aktif 14
Tabel 2. Rumusan Pasal TPPU (Pasif) 15
Tabel 3. Tindak Pidana Asal TPPU 16
Tabel 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi 17
Tabel 5. Daftar Perkara TPPU yang berasal dari TPK
(KPK, 2019) 18
Tabel 6. Tipologi kasus TPPU yang ditangani oleh KPK
2012-Maret 2019 28
Gambar 1. Tahapan Tipologi TPPU 26
Gambar 2. Skema Kasus TPPU Wa Ode Nurhayati 45
Gambar 3. Skema Kasus TPPU Djoko Susilo 59
Gambar 4. Skema Kasus TPPU Ahmad Fathanah dan
Luthfi Hasan Ishaaq 89
Gambar 5. Skema Kasus TPPU M. Akil Mochtar 106
Gambar 6. Skema Kasus TPPU Rudi Rubiandini dan
Deviardi 129
Gambar 7. Skema Kasus TPPU Ike Wijayanto 136
DAFTAR TABEL
3.5.7 Pemantauan akun (account monitoring order) 257
3.5.8 Penggeledahan dan Penyitaan 257
3.5.9 Permintaan dokumen ke Lembaga
Keuangan 259
3.6. Identifikasi data yang relevan 260
3.7. Mengorganisasikan data: Menyusun Profil
Keuangan 261
3.8. Menganalisis data: Membandingkan Aliran
dan Profil Keuangan 262
3.9. Melakukan Kerjasama Internasional 263
DAFTAR GAMBAR
Gambar 8. Skema Kasus TPPU Anas Urbaningrum 144
Gambar 9. Skema Kasus TPPU Heru Sulaksono 153
Gambar 10. Skema Kasus TPPU Syahrul Raja Sempurnajaya 163
Gambar 11. Skema TPPU Ade Swara – Nurlatifah 172
Gambar 12. Skema Kasus TPPU Fuad Amin 181
Gambar 13. Skema Kasus TPPU M. Nazarudin (1) 195
Gambar 14. Skema Kasus TPPU M. Nazarudin (2) 196
Gambar 15. Skema Kasus TPPU M. Nazarudin (3) 197
Gambar 16. Skema Kasus TPPU Ojang Sohandi 206
Gambar 17. Skema Kasus TPPU M. Sanusi 215
Gambar 18. Skema Kasus TPPU Bambang Irianto 225
Gambar 19. Skema Kasus TPPU Ali Sadli 233
Gambar 20. Skema Kasus TPPU Rochmadi Saptogiri 238
Gambar 21. Contoh Flow Chart Transaksi Keuangan 257
Gambar 22. Contoh Flow Chart Hubungan & Aset 259
PENUTUP 305
DAFTAR PUSTAKA 306
LAMPIRAN 308
1BAB Pendahuluan
6
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan buku, Pan-
duan Memahami Tipologi Pencucian Uang dari Korupsi dan Strategi
Penanganannya, kemudian tujuan dan bagaimana proses penyusu-
nan buku.
1.1. Latar Belakang Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat risiko tindak
pidana pencucian uang (TPPU) pada kategori menengah-tinggi dengan sistem
keuangan yang masih dinilai rentan dengan pencucian uang. Berdasarkan National
Risk Assessment (NRA) 2015 yang disusun oleh Inter-Agency Working Group NRA
Indonesia, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan perpajakan merupa-
kan 3 (tiga) peringkat tertinggi yang berisiko menjadi tindak pidana asal TPPU. Dari
ketiga tindak pidana asal tersebut, yang memiliki tingkat ancaman TPPU tertinggi
adalah tindak pidana korupsi (TPK) dengan poin 9,0, diikuti tindak pidana perpaja-
kan sebesar 7,5, dan tindak pidana narkotika sebesar 7,3.
Namun, eratnya kaitan TPK dengan TPPU tidak berbanding lurus dengan
angka penanganannya oleh penegak hukum. Tercatat sejak 2012 sampai dengan 31
Desember 2018 hanya terdapat 31 (tiga puluh satu) penyidikan TPPU dari total 652
(enam ratus lima puluh dua) kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK). KPK sendiri baru menangani TPPU dengan tindak pidana
asal korupsi pada tahun 2012. Data tersebut menunjukkan rendahnya penanganan
kasus TPPU (4,7%) dibandingkan total perkara yang telah ditangani oleh KPK. Hal
yang sama juga terjadi di Kejaksaan dan Kepolisian dimana penanganan TPPU teru
tama dengan tindak pidana asal korupsi masih sangat rendah.
Secara praktik ada dua pendekatan dalam penanganan kasus TPPU de-
ngan TPK sebagai tindak pidana asal, yakni: follow the suspect dan follow the money.
Follow the suspect memfokuskan pada mengejar pelaku kejahatan terlebih dahulu
baru asetnya. Sedangkan follow the money memfokuskan pada mengejar aset ter-
lebih dahulu, selanjutnya baru mengungkap tindak pidana dan pelakunya. Kedua
pendekatan ini perlu dipahami oleh aparat penegak hukum untuk dapat me-
ngoptimalkan penanganan kasus TPPU dalam kasus TPK sebagai tindak pidana asal.
Namun, hingga saat ini penegak hukum belum menggunakan pendekatan follow
the money secara optimal.
Menangani kasus TPPU sebetulnya sama dengan menangani tindak pidana
lainnya, hanya saja diperlukan kemampuan khusus untuk memahami bisnis proses
di penyedia jasa keuangan maupun institusi non keuangan, membaca dan mema-
hami laporan keuangan, menganalisis alur transaksi keuangan, serta kemampuan
lainnya. Sehingga peningkatan kapasitas dan pengetahuan penegak hukum sangat
perlu untuk dilakukan terkait ini. Pararel, penugasan langsung untuk penanga-
7
nan TPPU menjadi cara juga untuk meningkatkan pemahaman penanganan TPPU
tersebut.
Selain itu, masing-masing lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejak-
saan, dan Kepolisian memiliki standar dan prosedur yang berbeda dalam pe-
nanganan perkara TPPU dengan tindak pidana asal korupsi. Ada penegak hukum
yang memandang bahwa tindak pidana asal TPPU tidak harus dibuktikan, dan ada
pula yang berpandangan sebaliknya. Ada penegak hukum yang menggabungkan
tuntutan tindak pidana asal dengan TPPU-nya dan ada pula yang sebaliknya, dan
beberapa perbedaan lainnya. Ketidaksamaan standar dan prosedur ini dapat me-
nimbulkan kerancuan dalam penanganan perkara TPPU dan dapat berujung pada
disparitas penegakan hukum.
Saat ini tidak banyak panduan teknis yang dapat digunakan pe-
negak hukum sebagai acuan dalam penanganan TPPU dengan tindak pidana
korupsi sebagai tindak pidana asal. Walaupun ada, masih bersifat umum. Se-
lain itu, belum ada kajian yang secara khusus membahas secara detail tipolo-
gi dan modus TPPU dengan TPK sebagai tindak pidana asal di Indonesia.Sela-
ma ini, penegak hukum Indonesia sering menggunakan referensi tipologi TPPU
dari FTAF (Financial Action Task Force) yang bersumber dari kasus-kasus yang
ditangani oleh FIU (Financial Intelligence Unit) sedunia. Padahal belum ten-
tu tipologi tersebut menggambarkan kasus TPPU yang terjadi di Indonesia.
Dengan adanya tipologi dan modus TPPU yang bersumber dari kasus-kasus
TPPU di Indonesia akan memberikan gambaran kepada penegak hukum me-
ngenai kasus TPPU dan cara penanganannya sehingga menambah wawasan dan
pemahaman penegak hukum.
Oleh karena itu, KPK bekerjasama dengan Department of Home Affairs
Australia berinisiatif menyusun Panduan Teknis Penanganan TPPU dengan
tindak pidana asal TPK yang secara komprehensif membahas tipologi dan mo-
dus TPPU yang dilakukan oleh pelaku. Laporan sebagai tahap awal, panduan
ini menggunakan 19 (Sembilan belas) kasus TPPU yang telah berkekuatan hu-
kum tetap (inkracht) yang ditangani KPK selama kurun waktu 2012 sampai 31 Maret
2019. Tidak menutup kemungkinan, kedepan dikembangkan dengan menggunakan
kasus-kasus yang ditangani oleh penegak hukum lain.
8
Penyusunan panduan ini merupakan kelaniutan dari penyusunan Pedoman
Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal
yang telah diterbitkan pada akhir tahun 2018, kerjasama antar KPK dengan Depart-
ment of Home Affairs Australia.1
1.2. Tujuan Panduan ini dapat dijadikan acuan sebagai panduan teknis bagi penegak hukum dalam memahami tipologi TPPU dari tindak pidana asal berupa TPK dan
strategi penanganannya.
1.3. Metode PenyusunanAdapun tahapan penyusunan panduan ini, adalah sebagai berikut :
a. Kajian literatur selama bulan Juni 2019 dan Desember 2019 terhadap 19 kasus
TPPU yang telah diputus Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (inkracht)
yang bertujuan untuk mengidentifikasi rincian kasus TPPU dan tipologi TPPU
dari masing-masing studi kasus dan strategi penanganannya.
b. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) selama 3 hari pada
tanggal 2, 3 dan 4 Juli 2019 dengan Tim penyelidik, penyidik, penuntut dan
labuksi KPK yang menangani 19 studi kasus dengan tujuan untuk mengkonfir-
masi hasil analisis tipologi TPPU yang disusun oleh Tim Penyusun dan mengi-
dentifikasi strategi penanganan kasus TPPU.
c. Diskusi dengan pakar TPPU, Bapak Yunus Husein dan PPATK pada tanggal 9
November 2019 yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam penyusu-
nan tipologi dan panduan.
d. FGD pada tanggal 21 November 2019 dengan penyidik yang menangani 6 studi
kasus dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan strate-
gi penanganan kasus TPPU.
e. Workshop Simulasi tanggal 12-13 Desember 2019 yang dihadiri oleh perwaki-
lan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (Penyelidik, Penyidik, Jaksa, Labuksi,
Dumas), Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri dan PPATK. Kegiatan ini
difasilitasi oleh pakar TPPU dari Australia yaitu Bapak Budhy Tando dan Dan
1 https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/umum/pedoman-penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang-dan-pemulihan-aset-di-pasar-modal.
9
Burnickle, serta pakar TPPU nasional, Bapak Yunus Husein. Workshop ini dilakukan
dengan tujuan menguji apakah panduan yang dibuat cukup mudah dipahami oleh
penegak hukum dan meminta masukan dari seluruh peserta.
10
2BAB Tipologi Tindak Pencucian Uang dari
Tindak Pidana Korupsi
Bab ini menguraikan mengenai hubungan Tindak Pidana Pencucian
Uang dengan tindak pidana asal yaitu Tindak Pidana Korupsi. Selan-
jutnya menjelaskan mengenai Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang
yang berasal dari studi kasus yang ditangani oleh KPK.
Adapun, pada BAB ini diuraikan juga analisis kasus dan tipologi dari 19
studi kasus TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang sudah
inkracht per Maret 2019.
12
2.1. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana
Korupsi sebagai tindak pidana asal.2
TPPU adalah suatu tindak pidana lanjutan (follow up crimes) dari kejahatan
asal (predicate crimes). Pada umumnya pelaku TPPU berusaha untuk menyembunyi-
kan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana asal dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum.
Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan TPPU, diantaranya:
Sedangkan menurut tempat terjadinya tindak pidana asal dan TPPU, pencu-
cian uang dapat berupa:
Adapun menurut bentuk kriminalisasinya, TPPU dalam wilayah hukum In-
donesia diatur dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU). Dalam UU PP TPPU tersebut TPPU
dibedakan dalam tiga jenis, dimana masing-masing diatur dalam pasal yang terdapat
di dalam UU PP TPPU tersebut, diantaranya:
2 Disarikan dari PPATK. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2017. Diakses dari http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/77/tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2017.html
1. Self Laundering merupakan pencu-cian uang yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal;
2. Third Party Money Laundering merupakan pencucian uang yang di-lakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.
1. Domestic Money Laundering yaitu lokasi pencucian uang dan tindak pi-dana asal terjadi di dalam negeri;
2. Laundering Offshore merupakan pencucian uang yang dilakukan di luar jurisdiksi negara guna menyulit-kan aparat penegak hukum dalam me-nelusuri hasil tindak pidana;
3. Foreign Predicate Crime on Money Laundering merupakan pencucian uang atas tindak pidana asal yang ter-jadi di luar yurisdiksi negara.
13
(1) Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif
TPPU aktif terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU. Disebut sebagai
TPPU aktif karena adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamar-
kan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut adalah rumusan Pasal 3 dan Pasal 4:
Tabel 1. Rumusan Pasal TPPU Aktif
TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU PP TPPU, lebih
menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal;
b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga
bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana.3
(2) Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
TPPU pasif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU. Dinamakan TPPU
pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamar-
kan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut rumusan Pasal 5 ayat (1):
Pasal 4
Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sum-ber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang se-benarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
Pasal 3
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membe-lanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamar-kan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
3 PPATK. Modul E-learning 1 Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme bagian 4. Diakses dari http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20 -%20Bag%204%20-%20Pengaturan%20Pencegahan.pdf
14
Tabel 2. Rumusan Pasal TPPU (Pasif)
TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU PP TPPU lebih me-
nekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :
a. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan;
b. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamar
kan asal usul harta kekayaan.4
TPPU tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh tindak pidana asal karena
objek TPPU adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Namun
dalam pembuktian TPPU, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu
sebagaimana diatur dalam pasal 69 UU PP TPPU.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PP TPPU, tindak pidana asal TPPU terdiri
atas 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal serta 1 (satu) ketentuan yang men-
cakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau
lebih dengan rumusan pasal sebagai berikut:
15
4 Ibid
Pasal 5
ayat (1)
Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransfer-an, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau meng-gunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya meru-pakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
Tabel 3. Tindak Pidana Asal TPPU
Berdasarkan ketentuan tersebut, TPK merupakan salah satu tindak pidana
asal dari terjadinya TPPU. Adapun jenis perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai
TPK berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam
UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi (UU TPK). UU TPK mengatur jenis TPK ke dalam 30 Pasal yang dapat
dikelompokkan menjadi 7 jenis TPK yakni:5
5 KPK. Buku Saku Memahami untuk Membasmi. 2006.
16
PASAL 2 Ayat (1) UU PP TPPU
Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
a. korupsi q. penggelapanb. penyuapan r. penipuanc. narkotika s. pemalsuan uangd. psikotropika t. perjudiane. penyelundupan tenaga kerja u. prostitusif. penyelundupan migran v. di bidang perpajakang. di bidang perbankan w. di bidang kehutananh. di bidang pasar modal y. di bidang kelautan dan perikanan;
ataui. di bidang perasuransian j. kepabeanank. cukail. perdagangan orangm. perdagangan senjata gelapn. terorismeo. penculikanp. pencurian
z. tindak pidana lain yang diancam de-ngan pidana penjara 4 (empat) ta-hun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Nega-ra Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupa-kan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2.2. Studi Kasus TPPU dari TPK yang ditangani KPK
2.2.1. Daftar Studi Kasus
Selama periode 2012 sampai dengan 31 Desember 2019, KPK telah me-
nangani 34 (tiga puluh empat) Perkara TPPU yang berasal dari TPK. 19 (sembilan
belas) perkara telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht), sedangkan 13 (tiga belas) perkara masih dalam tahap penyidikan / penun-
tutan, maupun persidangan. Tipologi TPPU dari TPK yang dianalisis sebagai studi
kasus dalam panduan teknis ini adalah berdasarkan perkara yang telah mendapat
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Salah satu perkara yakni
atas nama Terpidana Ade Swara dan Nurlatifah digabung dalam satu perkara. Se-
hingga total Terpidana dalam studi kasus adalah 19 (sembilan belas) orang.
1. Kerugian keuangan negara Pasal 2; Pasal 32. Suap-menyuap Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat
(1) huruf b; Pasal 13; Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 11; Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2); Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d
3. Penggelapan dalam jabatan Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 huruf a ; Pasal 10 huruf b; Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan Pasal 12 huruf e; Pasal 12 huruf g; Pasal 12 huruf h
5. Perbuatan curang Pasal 7 ayat (1) huruf a; Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf c ; Pasal 7 ayat (1) huruf d ; Pasal 7 ayat (2); Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
17
Tabel 4. Jenis-Jenis Tindak Korupsi
Nam
a
Terp
idan
a
Jen
is K
elam
in
(L/
P )
Pro
fesi
Terp
idan
a
Pu
tusa
n
Pe
ng
ad
ila
n
Inkr
acht
(PN
/PT
/MA
)
Tem
pat
Kej
adia
n
Perk
ara
Wak
tu
Kej
adia
n
Perk
ara
Pas
al T
PP
U
(UU
PP
TP
PU
)
Pas
al T
PK
(UU
TP
K)
1. Wa
Ode
N
urha
yati
PA
nggo
ta
Dew
an P
er-
wak
ilan
Rak
yat
(DPR
)
MA
No.
214
/PK
/Pid
.Su
s/20
14
Jaka
rta
2010
Pasa
l 3Pa
sal 1
2 hu
ruf a
2.
Djo
ko S
usilo
LPe
rwir
a Ti
nggi
M
abes
PO
LRI
PT N
o 36
/PI
D/T
PK/2
013/
PT D
KI
Jaka
rta
2010
-201
1Pa
sal 3
Pasa
l 2 a
yat (
1)
3.
Ahm
adFa
than
ah
LPe
gaw
ai
Swas
taM
A N
o. 11
48/
Pid.
Sus/
2014
Jaka
rta
2011
-201
3Pa
sal 3
Pasa
l 12
huru
f a
4.
Luth
fi H
asan
Is
haaq
LA
nggo
ta D
PR
RI P
erio
de
2009
-201
4
MA
No.
1195
K/
Pid.
Sus/
2014
Jaka
rta
2011
-201
3Pa
sal 3
Pasa
l 12
huru
f a
5.
M.A
kil M
ocht
arL
Ket
ua
Mah
kam
ah
Kon
stit
usi
MA
No.
336
k/Pi
d.Su
s/20
15Ja
kart
a20
10-2
013
Pasa
l 3Pa
sal 1
2 hu
ruf c
Tabe
l 5. D
afta
r Pe
rkar
a T
PP
U y
ang
bera
sal d
ari T
PK
(K
PK
, 201
9)
Nam
a
Terp
idan
a
Jen
is K
elam
in
(L/
P )
Pro
fesi
Terp
idan
a
Pu
tusa
n
Pe
ng
ad
ila
n
Inkr
acht
(PN
/PT
/MA
)
Tem
pat
Kej
adia
n
Perk
ara
Wak
tu
Kej
adia
n
Perk
ara
Pas
al T
PP
U
(UU
PP
TP
PU
)
Pas
al T
PK
(UU
TP
K)
6.
Rud
iR
ubia
ndin
i
LM
anta
n K
epal
a SK
K M
igas
MA
197
PK/
PID
.Sus
/201
5Ja
kart
a20
11-2
013
Pasa
l 3Pa
sal 1
2 hu
ruf a
7.
Dev
iard
iL
Swas
taPN
No.
84/
Pid.
Sus/
TPK
/201
3/PN
. Jkt
.Pst
Jaka
rta
2011
-201
3Pa
sal 3
Pasa
l 12
huru
f a j
o Pa
sal 1
1
8.
Ike
Wija
yant
oL
Plt.
Pani
tera
M
uda
PHI
Band
ung
MA
No.
215
4K/
Pid.
Sus/
2014
Jaw
a Ba
rat
2010
-201
1Pa
sal 3
Pasa
l 12
huru
f a,
12 h
uruf
f da
n 12
hu
ruf b
9.
Ana
s U
rban
ingr
um
LA
nggo
ta D
PR
RI P
erio
de
2009
-201
0
MA
No
1261
K/
Pid.
Sus/
2015
Jaka
rta
2005
-201
0Pa
sal 3
Pasa
l 11 j
o Pa
sal 1
8
10.
Her
u Su
laks
ono
LPe
gaw
ai P
T N
indy
a K
arya
MA
No.
196
4 K
/Pid
.Sus
/201
5A
ceh
dan
Jaka
rta
2004
-201
3Pa
sal 3
Pasa
l 2 a
yat (
1) Jo
Pa
sal 1
8
11.
Syah
rul R
aja
Sem
pum
ajay
a
LK
epal
a Ba
p-pe
bti-
Kem
en-
teri
an P
erda
-ga
ngan
RI
PT N
o.03
/PID
/TP
K/2
015/
PT
DK
I
Jaka
rta
2011
-201
2Pa
sal 3
Pasa
l 12
huru
f e,
huru
f b, h
uruf
a
dan
Pasa
l 5 a
yat (
1)
Nam
a
Terp
idan
a
Jen
is K
elam
in
(L/
P )
Pro
fesi
Terp
idan
a
Pu
tusa
n
Pen
gad
ilan
Inkr
acht
(PN
/PT
/MA
)
Tem
pat
Kej
adia
n
Perk
ara
Wak
tu
Kej
adia
n
Perk
ara
Pas
al T
PP
U
(UU
PP
TP
PU
)
Pas
al T
PK
(UU
TP
K)
12.
Ade
Sw
ara
(did
akw
a be
rsa-
maa
n N
urla
tifa
h)
LBu
pati
K
araw
ang
M
A N
o. 2
864
K/P
id.S
us/2
015
Jaw
a Ba
rat
2013
Pasa
l 3Pa
sal 1
2 hu
ruf e
da
n Pa
sal 1
113
. N
urla
tifa
h (d
idak
wa
bers
a-m
aan
Ade
Sw
ara)
PSw
asta
(is
-tr
i Bup
ati
Kar
awan
g)
MA
No.
286
4 K
/Pid
.Sus
/201
5Ja
wa
Bara
t20
13
14.
H. F
uad
Am
inL
Ket
ua D
PRD
K
abup
aten
Ba
ngka
lan
Prov
insi
Jaw
a Ti
mur
(20
14-
2019
)/M
anta
n Bu
pati
Ban
g-ka
lan
(Per
iode
20
03-2
008
dan
peri
ode
2008
-20
13)
MA
No.
980
K/
Pid.
Sus/
2016
Jaw
a Ti
mur
2007
-201
4Pa
sal 3
Pasa
l 12
huru
f b
dan
Pasa
l 11
Nam
a
Terp
idan
a
Jen
is K
elam
in
(L/
P )
Pro
fesi
Terp
idan
a
Pu
tusa
n
Pen
gad
ilan
Inkr
acht
(PN
/PT
/MA
)
Tem
pat
Kej
adia
n
Perk
ara
Wak
tu
Kej
adia
n
Perk
ara
Pas
al T
PP
U
(UU
PP
TP
PU
)
Pas
al T
PK
(UU
TP
K)
15.
Muh
amm
ad
Naz
arud
in
LA
nggo
ta D
PR
RI
159/
Pid.
Sus/
TPK
/201
5/PN
. Jk
t.Pst
Jaka
rta
2010
-201
3Pa
sal 3
Pasa
l 12
huru
f b
16.
Oja
ng S
ohan
diL
Bupa
ti K
abu-
pate
n Su
bang
PN N
o 67
/Pid
.Su
s-TP
K/2
016/
PN.B
dg
Jaw
a Ba
rat
2016
-201
7Pa
sal 3
Pasa
l 5 a
yat (
1)
huru
f a, P
asal
12 B
, Pa
sal 1
1 17
. M
. San
usi
LA
nggo
ta D
PRD
D
KI J
akar
ta
2014
-201
9
PT
7/Pi
d.Su
s/TP
K/2
017/
PT
DK
I
Jaka
rta
2016
-201
7 Pa
sal 3
Pasa
l 12
huru
f a
18.
H. B
amba
ng
Iria
nto
LW
alik
ota
Ma-
diun
Per
iode
ta
hun
2014
-20
19
PN 5
3/Pi
d.Su
s/Tp
k/20
17/
Pn.S
by
Jaw
a Ti
mur
20
16-2
017
Pasa
l 3Pa
sal 1
2 hu
ruf i
da
n Pa
sal 1
2 B
19.
Ali
Sadl
iL
Kep
ala
Sub
Aud
itor
at
III.B
.2 B
adan
Pe
mer
iksa
an
Keu
anga
n/Pe
laks
anaa
n
PN 113.
Pid.
Sus-
TPK
/201
7/PN
.Jkt P
st
Jaka
rta
2016
-201
7Pa
sal 3
Pasa
l 12
hur
uf a
da
n Pa
sal 1
2 B
Nam
a
Terp
idan
a
Jen
is K
elam
in
(L/
P )
Pro
fesi
Terp
idan
a
Pu
tusa
n
Pen
gad
ilan
Inkr
acht
(PN
/PT
/MA
)
Tem
pat
Kej
adia
n
Perk
ara
Wak
tu
Kej
adia
n
Perk
ara
Pas
al T
PP
U
(UU
PP
TP
PU
)
Pas
al T
PK
(UU
TP
K)
Tuga
s ke
pala
A
udit
orat
III.
E pa
da A
udi-
tor U
tam
a K
euan
gan
III
BPK
RI
Penc
abut
an P
T 12
/Pid
.Sus
-TP
K/2
018/
PT
DK
I
20.
Roc
hmad
i Sa
ptog
iri
LA
udit
or U
tam
a A
KN
III B
PK R
I PT 11
/Pid
.Sus
-TP
K/2
018/
PT
D
KI
Jaka
rta
2016
-201
7 Pa
sal 5
Pasa
l 12
huru
f a
A. Berdasarkan jenis kelamin
Pria
Wanita
18
2
B. Berdasarkan jenis pekerjaan/profesi pelakuAnggota DPRD 6
Kepala Lembaga/Kementerian 2
Gubernur, Walikota, Bupati & wakil 3
Eselon I/II/III 3
Hakim 1
Polisi 1
Direksi/Komisaris/Pegawai BUMN/D 1
Swasta 3
C. Berdasarkan jenis TPPU yang dilakukan
pelaku
Pasal 3 UU PP TPU (TPPU Aktif) 19
Pasal 5 UU PP TPU (TPPU Pasif) 1
2.2.2. ProfilPelakuTPPU Berdasarkan daftar 19 (Sembilan belas) perkara TPPU tersebut diatas, pro-
fil 20 (dua puluh) orang pelaku dapat dikategorikan sebagai berikut:
23
D. Berdasarkan jenis TPK yang dilakukan pelaku
Penyuapan & Gratifikasi (Pasal 11, Pasal 5, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, dan/atau Pasal 12 B UU TPK)Pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f)Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i)
Kerugian negara (Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU TPK)
2
15
1
2
E. Berdasarkan lokasi terjadinya
Sumatera 1Dki Jakarta 13Jawa 6
2.3. Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang
Secara terminologi, defiinisi dari istilah Tipologi adalah ilmu yang
mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Sedangkan
pengertian tipologi kaitannya dengan rezim anti pencucian uang dan pencega-
han pendanaan terorisme didefinisikan oleh Asia Pasific Group sebagai “study
of methods, techniques and trends of money laundering and terrorist financing”
yakni kajian mengenai metode, teknik dan tren dari pencucian uang dan pen-
danaan terorisme.6
6 Op.Cit. PPATK.
24
Metode dan teknik (atau biasa disebut sebagai modus operandi) yang
dilakukan oleh pelaku pencucian uang semakin berkembang, seiring dengan
perkembangan zaman dan banyaknya fasilitas keuangan yang ditawarkan kepa-
da masyarakat. Namun, pada dasarnya, modus tersebut dapat diklasifikasikan
ke dalam tiga tipe atau jenis, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi
bahkan dapat dilakukan secara bersamaan.
Ketiga tahapan tipologi TPPU yakni:
PENEMPATAN (placement)
Merupakan upaya menempatkan hasil dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap awal dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Penempatan hasil kejahatan bisa dilaku-kan dengan berbagai cara, diantaranya pemecahan sejumlah be-sar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli se-jumlah instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening yang berada di lokasi lain.
25
PEMISAHAN/PELAPISAN (layering)
Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sum-bernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serang- kaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamar-kan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
Gambar 1. Tahapan Tipologi TPPU
Egmont Group pada tahun 1999 mengumpulkan 100 studi kasus dan
indikator TPPU dari 151 jurisdiksi yang secara garis besar dapat dikategorikan
dalam 5 tipologi TPPU yakni: 7
1. Penyembunyian dalam Struktur Bisnis (Concealment within Business Struc-
tures);
2. Penyalahgunaan Bisnis Yang Sah (Misuse of Legitimate Business);
3. Penggunaan Identitas Palsu, Dokumen, atau Perantara (Use of False Identi-
ties, Documents, or Straw Men);
PENGGABUNGAN (integration)
Merupakan upaya menggunakan atau memasukkan harta ke-kayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat dengan leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum.
7 Egmount Group. A compilation of 100 sanitised cases on successes and learning moments in the fight against money laundering. Diakses dari http://www.ctif-cfi.be/website/images/EN/typo_egmont/21-100casesgb.pdf
26
4. Eksploitasi Isu Yurisdiksi Internasional (Exploiting International Jurisdic-
tional Issues);
5. Penggunaan Jenis Aset Anonim (Use of Anonymous Asset Types).
Selain itu, terdapat beberapa penelitian dan laporan terkait jenis-jenis
tipologi TPPU antara lain yang dilakukan oleh:
a. PPATK berdasarkan putusan perkara TPPU yang telah berkekuatan hu-
kum tetap tahun 2016 8, terdapat 21 jenis tipologi TPPU dari berbagai tin-
dak pidana asal termasuk TPK.
b. Asia Pasific Group (APG) on Money Laundering terdapat 27 jenis Tipologi
TPPU dari berbagai tindak pidana asal.9 Jenis tipologi ini juga terdapat
dalam Laporan APG tahun 2018.10
Jenis-jenis tipologi yang telah diidentifikasi oleh PPATK dan APG terse-
but digunakan sebagai referensi awal dalam melakukan analisis tipologi
dalam setiap studi kasus. Dalam hal terdapat tipologi selain jenis tipologi
tersebut, maka diidentifikasi sebagai tipologi berdasarkan studi kasus TPPU
yang ditangani oleh KPK.
Berdasarkan kesembilan belas studi kasus TPPU yang ditangani oleh
KPK, hampir seluruh pelaku melakukan salah satu atau keseluruhan tahapan
TPPU (placement, layering dan integration) dengan berbagai modus/tipologi.
Hampir seluruh pelaku diputus bersalah sebagai pelaku TPPU aktif (Pasal 3)
dan hanya Terdakwa Rochmadi Saptogiri yang dihukum sebagai pelaku TPPU
pasif (Pasal 5) karena hanya terbukti menerima sebuah mobil dari pelaku TPK
dan TPPU lainnya (Ali Sadli). Terdapat setidaknya 29 jenis tipologi TPPU yang
digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil keja-
hatan TPK sebagaimana dijelaskan berikut ini.
8 PPTK.2017. Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2017, hhtp://www.ppatk.go.id /publikasi/read/77/tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2017.html,diakses pada 12 Juni
2019 9 Asia/Pasific Group on Money Laundering. Typologies: Introduction. Diakses dari http://www.apgml.org/methods-and-
trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dae-9c25-6215103e56da 10 Asia/Pasific Group on Money Laundering, APG Yearly Typologies Report: 2018 Methods and Trends of Money Laun-
dering and Terrorism Financing. Diakses dari http://www.apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=8d052c1c-b9b8-45e5-9380-29d5aa129f45
27
Tabel 6. Tipologi kasus TPPU yang ditangani oleh KPK 2012-Maret 2019
Tipologi TPPU (Studi Kasus KPK)
Kode Tipologi
Perkara
1. Transaksi tidak dilakukan mela-lui industri keuangan perbankan namun dominan menggunakan transaksi tunai.
T.1 1. Wa Ode Nurhayati 2. Djoko Susilo3. Luthfi Hasan Ishaaq4. Rudi Rubiandini5. Deviardi6. Muhammad Nazarudin7. M. Akhil Muchtar 8. Anas Urbaningrum9. Ade Swara/Nurlatifah10. Ojang Sohandi11. Heru Sulaksono 12. M. Sanusi13. Syahrul Raja Sempurna-
jaya14. Bambang Irianto
2. Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, ba-ngunan dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan keluarga/orang lain.
T.2 1. Ahmad Fathanah 2. Djoko Susilo3. Luthfi Hasan Ishaaq4. Rudi Rubiandini5. Deviardi 6. M. Akhil Muchtar 7. Ali Sadli8. Rochmadi Saptogiri 9. Muhammad Nazarudin10. Anas Urbaningrum11. Ade Swara/Nurlatifah12. Ojang Sohandi13. M. Sanusi14. Syahrul Raja Sempurna-
jaya15. Bambang Irianto
3. Pembelian aset yang berharga (misalnya, properti, kuda balap, kendaraan, dan lain-lain) hasil kejahatan diinvestasikan dalam barang yang memiliki nilai jual yang tinggi dengan maksud menghindari pelaporan harta ke-kayaan untuk menyembunyikan sumber hasil kejahatan/ pembe- lian barang berharga yang mudah dipindahkan (perhiasan, berlian,
T.3 1. Wa Ode Nurhayati 2. Ahmad Fathanah 3. Rudi Rubiandini4. Deviardi5. Fuad Amin6. Anas Urbaningrum 7. Ike Wijayanto8. Ojang Sohandi9. Heru Sulaksono 10. Syahrul Raja Sempurna-
jaya
28
29
Tipologi TPPU (Studi Kasus KPK)
Kode Tipologi
Perkara
logam mulia, dan lain-lain): sebuah teknik dengan pembelian barang untuk menyembunyikan kepemilikan atau memindahkan barang tersebut tanpa terdeteksi dan menghindari pengaturan AML/CFT di sektor keuangan – contohnya memindahkan berlian dari satu negara ke negara lain.
Purchase of valuable assets (real estate, race horses, vehicles, etc): Criminal proceeds are invested in high-value negotiable goods to take advantage of reduced report-ing requirements to obscure the source of proceeds of crime / Pur-chase of portable valuable com-modities (gems, precious metals etc): A technique to purchase in-struments to conceal ownership or move value without detection and avoid financial sector AML/CFT measures – e.g. movement of dia-monds to another jurisdiction.
4. Penempatan hasil tindak pidana ke dalam organisasi kemasyaraka-tan maupun lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk pem-berian sumbangan untuk opera-sional kegiatan.
T.4 1. Ojang Sohandi2. Bambang Irianto
5. Penggunaan pihak lain/ perantara dalam transaksi keuangan se-hingga pelaku dapat terhindar dari pelacakan transaksi. Pelaku bertindak sebagai Beneficial Owner.
T.5 1. Wa Ode Nurhayati 2. Djoko Susilo3. M. Akhil Muchtar 4. Rudi Rubiandini5. Deviardi6. Ali Sadli7. Rochmadi Saptogiri 8. Muhammad Nazarudin9. Anas Urbaningrum10. Ade Swara/Nurlatifah11. M. Sanusi12. Bambang Irianto
30
Tipologi TPPU (Studi Kasus KPK)
Kode Tipologi
Perkara
6. Penggunaan nominee, trust, anggota keluarga, atau pihak lain/perantara dalam transaksi keuangan sehingga dapat me- nyembunyikan identitas orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan tersebut.
Use of nominees, trusts, family members or third parties etc: to obscure the identity of persons controlling illicit funds.
T.6 1. Djoko Susilo2. Rudi Rubiandini3. Deviardi4. Fuad Amin5. Muhammad Nazarudin
7. Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan melakukan transaksi hasil tindak pidana.
T.7 1. M. Akhil Muchtar 2. Muhammad Nazarudin3. M. Sanusi4. Heru Sulaksono 5. Syahrul Raja Sempurna-
jaya
8. Menggabungkan uang hasil tin-dak pidana dengan uang hasil usaha yang sah (mingling) atau se-baliknya untuk menyembunyikan sumber hasil kejahatan.
Mingling (business investment): A key step in money laundering involves combining proceeds of crime with legitimate business monies to obscure the source of funds
T.8 1. Wa Ode Nurhayati 2. Anas Urbaningrum
9. Penempatan pada produk bernilai investasi seperti deposito berjang-ka dan polis asuransi (unit link).
T.9 1. Wa Ode Nurhayati 2. M. Akhil Muchtar 3. Fuad Amin4. Muhammad Nazarudin5. Ojang Sohandi6. Syahrul Raja Sempurna-
jaya
10. Pembelian aset menggunakan sa-rana pembiayaan sehingga tam-pak bahwa aset tersebut berasal dari harta yang sah. Padahal uang yang digunakan untuk cicilan/pe-lunasan berasal dari hasil kejaha-tan.
T.10 1. Ali Sadli2. Ahmad Fathanah 3. Muhammad Nazarudin4. M. Sanusi
31
Tipologi TPPU (Studi Kasus KPK)
Kode Tipologi
Perkara
11. Structuring (smurfing): suatu metode yang melibatkan banyak transaksi (setor tunai, penarikan, transfer), seringkali mengguna-kan berbagai orang (misalnya ke-luarga, kerabat, atau pihak lain), dengan transaksi bernilai kecil dalam frekuensi yang tinggi, dan terkadang menggunakan banyak akun untuk menghindari deteksi ambang batas pelaporan.
Structuring (smurfing): A method
involving numerous transactions (deposits, withdrawals, transfers), often various people, high volumes of small transactions and some-times numerous accounts to avoid detection threshold reporting obli-gations.
T.11 1. Wa Ode Nurhayati 2. Ahmad Fathanah 3. Rudi Rubiandini4. Deviardi 5. M. Akhil Muchtar 6. Ike Wijayanto7. Muhammad Nazarudin8. Fuad Amin9. Heru Sulaksono 10. Syahrul Raja Sempurna-
jaya
12. Pertukaran mata uang / konversi uang tunai: digunakan untuk membantu penyelundupan ke yurisdiksi lain atau untuk me-manfaatkan persyaratan pelapo-ran yang rendah pada money changer untuk meminimalkan pendeteksian - misalnya pembe-lian cek perjalanan (travel check) untuk memindahkan sejumlah uang ke yurisdiksi lain.
Currency exchanges / cash con-version: used to assist with smug-gling to another jurisdiction or to exploit low reporting requirements on currency exchange houses to minimise risk of detection – e.g. purchasing of travellers cheques to transport value to another juris-diction.
T.12 1. Ahmad Fathanah 2. M. Akhil Muchtar 3. Rudi Rubiandini4. Deviardi5. Heru Sulaksono 6. Bambang Irianto
13. Penggunaan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda untuk kepentingan satu orang ter-tentu.
T.13 1. Deviardi
32
Tipologi TPPU (Studi Kasus KPK)
Kode Tipologi
Perkara
14. Penggunaan identitas palsu untuk menyembunyikan identitas orang yang terlibat dalam upaya pencu-cian uang atau pendanaan tero- risme.
Identity fraud / false identification: used to obscure identification of those involved in many methods of money laundering and terrorist financing.
T.14 1. Rochmadi Saptogiri
15. Penggunaan kartu kredit, cek, wesel dan lain-lain sebagai instru-men untuk mengakses dana yang disimpan di lembaga keuangan, seringkali di yurisdiksi negara lain.
Use of credit cards, cheques, promi-sory notes etc: Used as instru-ments to access funds held in a financial institution, often in an-other jurisdiction.
T.15 1. M. Akhil Muchtar 2. Ojang Sohandi
16. Investasi di pasar modal untuk menyembunyikan sumber dana hasil kejahatan untuk membeli instrument pasar modal dan se-ringkali memanfaatkan syarat pe-laporan yang relatif lebih lemah (saham, sukuk, reksadana, dll)
Investment in capital markets: to obscure the source of proceeds of crime to purchase negotiable in-struments, often exploiting rela-tively low reporting requirements.
T.16 1. Fuad Amin2. Muhammad Nazarudin3. Bambang Irianto
17. Penggunaan perusahaan/korpo-rasi cangkang: teknik untuk me-nyembunyikan identitas orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan dan memanfaatkan syarat pelaporan yang relatif lebih lemah.
T.17 1. M. Akhil Muchtar 2. Muhammad Nazarudin
Tipologi TPPU (Studi Kasus KPK)
Kode Tipologi
Perkara
18. Menyuap oknum penegak hukum untuk menutupi tindak pidana lain.
T.18 1. Ojang Sohandi
19. Membelanjakan untuk perangkat kampanye
T.19 1. Ade Swara/Nurlatifah2. Ojang Sohandi
20. Penggunaan dana hasil kejahatan untuk pembiayaan operasional kegiatan sosial/pemerintahan/kegiatan lainnya (misalnya pem-berian dana hasil kejahatan un-tuk kegiatan pengesahan APBD, perayaan ulang tahun lem-baga pemerintah /organisasi masyarakat, dan lain-lain).
T.20 1. Ade Swara/Nurlatifah
21. Memberikan uang untuk pengu-rusan kasus dan konsultan.
T.21 1. Syahrul Raja Sempurna-jaya
2. Bambang Irianto
22. Penggunaan dana hasil kejaha-tan untuk memberikan hadiah/bonus/THR/honor/akomodasi/transportasi/fasilitas/dan biaya lainnya untuk/kepada pihak lain/keluarga.
T.22 1. Ahmad Fathanah 2. Rudi Rubiandini3. Deviardi4. Ali Sadli5. Ade Swara/Nurlatifah6. Bambang Irianto 7. Ojang Sohandi
23. Dana hasil tindak pidana ditrans-fer atau ditempatkan ke reke- ning tabungan biasa/rekening giro dengan tujuan untuk me nyembunyikan asal-usul harta ke-kayaan atau mendapatkan keun-tungan berupa bunga/hadiah dari bank tersebut
T.23 1. Wa Ode Nurhayati 2. Rudi Rubiandini3. Deviardi4. M. Akhil Muchtar 5. Ike Wijayanto6. Muhammad Nazarudin
24. Menggunakan uang hasil kejaha-tan untuk membayar/melunasi cicilan/angsuran/hutang/kartu kredit.
T.24 1. Wa Ode Nurhayati 2. Ahmad Fathanah 3. Rudi Rubiandini4. Deviardi5. Ade Swara/Nurlatifah6. Heru Sulaksono 7. Muhammad Nazarudin
25. Menggunakan uang hasil kejaha-tan untuk membeli atau mendi-rikan suatu usaha yang sah yang dikelola/diatasnamakan pelaku, keluarga atau orang lain
T.25 1. Djoko Susilo
33
Tipologi TPPU (Studi Kasus KPK)
Kode Tipologi
Perkara
26. Penggunaan layanan profesional “gatekeeper” (pengacara, akuntan, broker, dll) untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan. Mungkin juga termasuk profe-sional yang menawarkan layanan jasa ‘pencucian uang’ khusus un-tuk pelaku kejahatan.
Use “gatekeepers” professional services (lawyers, accountants, brokers etc): to obscure identity of beneficiaries and the source of illicit funds. May also include co-rrupt professionals who offer ‘spe-cialist’ money laundering services to criminals.
T.26 1. Djoko Susilo2. Muhammad Nazarudin
27. Pemberian pinjaman dengan ja-minan kepada orang lain menggu-nakan uang hasil tindak pidana, sehingga uang cicilan pengem-balian pinjaman tampak sebagai uang yang sah.
T.27 1. M. Akhil Muchtar 2. Ade Swara/Nurlatifah
28. Uang hasil tindak pidana digu-nakan untuk keperluan pribadi pelaku/keluarganya.
T.28 1. M. Akhil Muchtar 2. Ade Swara/Nurlatifah3. Fuad Amin4. Syahrul Raja Sempurna-
jaya29. Penggunaan identitas palsu dalam
pembukaan rekening.T.29 1. Fuad Amin
34
35
Adapun berbagai bentuk tipologi tersebut dapat terjadi baik di tahapan
placement, layering ataupun integration. Berdasarkan hasil identifikasi tipologi
tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
• Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, tanah, bangunan
dan properti dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain dan
penggunaan pihak lain/ perantara (termasuk pihak keluarga) merupakan
tipologi urutan pertama yang paling sering digunakan oleh Pelaku TPPU
(15 Pelaku), baik pelaku yang merupakan pihak penyelenggara negara
maupun pihak swasta.
• Transaksi tidak dilakukan melalui industri keuangan perbankan namun
dominan menggunakan transaksi tunai merupakan tipologi urutan kedua
yang sering digunakan oleh Pelaku TPPU (14 pelaku).
• Penggunaan pihak lain/ perantara dalam transaksi keuangan sehingga
pelaku dapat terhindar dari pelacakan transaksi (Pelaku bertindak sebagai
Beneficial Owner digunakan oleh 12 Pelaku.
• Pembelian aset yang berharga (misalnya, properti, kuda balap, kendaraan,
dan lain-lain) hasil kejahatan diinvestasikan dalam barang yang memiliki
nilai jual yang tinggi dengan maksud menghindari pelaporan harta ke-
kayaan untuk menyembunyikan sumber hasil kejahatan/ pembelian barang
berharga yang mudah dipindahkan dan Structuring (smurfing) digunakan
oleh 10 Pelaku.
• Penggunaan dana hasil kejahatan untuk memberikan hadiah/bonus/THR/
honor/akomodasi/transportasi/fasilitas/dan biaya lainnya untuk/kepada
pihak lain/keluarga dan menggunakan uang hasil kejahatan untuk mem-
bayar/melunasi cicilan/angsuran/hutang/kartu kredit digunakan oleh 7
Pelaku.
Adapun rincian dari tipologi 19 (Sembilan belas) studi kasus TPPU
tersebut dan 1 (satu) kasus yang melibatkan pelaku TPPU dari Korporasi (PT
TRADHA) adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:
Studi Kasus 1:WA ODE NURHAYATI
Nama Terpidana : Wa Ode Nurhayati
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur Sesuai Surat Dakwaan : 30 tahun
Profesi/pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Waktu Kejadian Perkara : 2010 (TPK dan TPPU)
Tempat Kejadian Perkara : Jakarta
Waktu Inkracht : 2013 (TPK dan TPPU)
Jenis TPK : Penyuapan untuk Pegawai Negeri/
Penyelenggara Negara
Jenis TPPU : TPPU Aktif
Jenis Dakwaan : Kumulatif (Penggabungan antara dakwaan
TPK dan TPPU)
Putusan :
Terdakwa diputus bersalah melanggar pasal 12 huruf a UU No. 31 /1999 jo. UU No.20/2001
(UU TPK) dan Pasal 3 UU No.8/2010 (UU PP TPPU).
• Pidana penjara: 6 (enam) tahun;
• Pidana denda: Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
kurungan;
• Mengembalikan kepada terdakwa sebesar Rp10 M karena uang tersebut bukan dari
hasil tindak pidana/kejahatan melainkan hasil bisnis dan usaha sebelum Terpi-
dana/Pemohon Peninjauan Kembali menjadÍ anggota Badan Anggaran DPR-RI.
(Putusan terakhir adalah Peninjauan Kembali No. 214/PK/Pid.Sus/2014 tanggal 19 Ok-
tober 2016)
Informasi Kasus
37
Deskripsi Kasus
TINDAK PIDANA KORUPSI
Tahun 2010
Terkait alokasi DPID (Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah) Tahun 2011 Kabupaten
Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bener Meriah.
• Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.5 M dari HAS (Sekretaris LPK DPP Golkar
2010-2015) yang berasal dari FEF (seorang pengusaha) sebagai realisasi kesepakatan
5%-6% (atas permintaan Terdakwa) dari pengalokasian DPID Tahun Anggaran 2011
dari Kabupaten Aceh Besar (Rp50 M), Kabupaten Pidie Jaya (Rp226.3 M) dan Kabu-
paten Bener Meriah (Rp50 M). Terdakwa menerima uang tersebut sebagai Anggota
Badan Anggaran DPR-RI yang dapat mengusahakan agar ketiga kabupaten tersebut
mendapat alokasi DPID Tahun Anggaran 2011.
• Dana Rp5.5 M tersebut masuk ke rekening Terdakwa sebanyak 8 kali dan 1 kali tran-
saksi ke rekening SA (suami Terdakwa) dalam kurun waktu Oktober 2010.
Terkait alokasi DPID tahun 2011 Kabupaten Minahasa
• Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp750 juta, yang masing-masing berasal dari
Saul PDN (pengusaha) sebesar Rp350 juta dan ANM (pengusaha) sebesar Rp400
juta, sebagai realisasi kesepakatan mereka dari pengalokasian DPID untuk Kabu-
paten Minahasa. Uang tersebut kemudian dimasukan ke rekening Terdakwa mela-
lui SY (staf Terdakwa) sebanyak 2 kali dalam kurun waktu Oktober-November 2010.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Tahun 2010 – 2011
Terdakwa:
Menempatkan uang sebesar Rp50.095 M ke rekening tabungannya pada rekening
Bank Mandiri Cabang DPR RI No. Rek 102XX dengan rincian sebagai berikut:
• Menempatkan harta kekayaan berupa uang sebesar Rp6.25 M yang merupakan
hasil TPK.
• Menempatkan harta kekayaan berulang kali hingga berjumlah Rp44.345 M de-
ngan rincian sebagai berikut:
38
1. Mentransfer dan pemindahbukuan yang dilakukan melalui SY sebesar
Rp11.934 M (2010) dan Rp9.53 M (2011) secara bertahap sehingga totalnya men-
jadi Rp21.471 M.
2. Menerima Setoran tunai dari pihak lain sebesar Rp6.21 M a.l. FZ Rp2 M;
Setoran Kliring dari cek BPD Papua Rp500 juta; Setoran Kliring dari cek BPD
Jabar- Banten Rp1 M; ANZ Panin Card Center Rp12 juta; ES Rp4.7 juta; AB Rp1.2
M; TW Rp1.38 M; RA Rp35 juta; WS Rp80 juta.
3. Menerbitkan hutang deposito/gadai deposito sebesar Rp9 M dengan jaminan
deposito rekening No.1002XX pada Bank Mandiri sebesar Rp10 M.
4. Menerima bunga bank rekening Terdakwa No. 102XXX pada Bank Mandiri
sebesar Rp65.58 M.
5. Menerima bunga deposito rekening No.1002XX pada bank Mandiri sebesar
Rp449.75 M.
6. Menerima bunga deposito rekening No.1440XX pada Bank Mandiri sebesar
Rp4.053 M.
7. Mencairkan rekening AXA Mandiri Financial Services rekening No.070XX
pada Bank Mandiri sebesar Rp2.23 M.
8. Memindahbukuan dari rekening Tabungan Mandiri US Dollar di Bank Man-
diri KCP Jakarta DPR-RI nomor 102XX sebesar Rp5.157 M.
Terdakwa selanjutnya mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan mem-
bayarkan uang yang ditempatkan pada Rekening Nomor: 102-XX di Bank Mandiri KCP
Jakarta DPR RI tersebut dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pi-
dana korupsi, dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Membayar melalui pemindahbukuan ke rekening PT AXA MANDIRI Financial
Services di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI nomor 070XX, yaitu :
• Tanggal 14 Oktober 2010, sebesar Rp2.5 M untuk pembayaran Polis MRS 51XX
atas nama Terdakwa.
• 20 Desember 2010, sebesar Rp100 juta untuk pembayaran premi I atas nama F
(anak Terdakwa).
2. Mengalihkan ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Mandiri KCP Ja-
karta DPR RI melalui pemindahbukuan, yaitu :
39
• Tanggal 01 Nopember 2010, sebesar Rp10 juta untuk pembukaan deposito ber-
jangka 12 bulan dengan Rekening No. 102XX atas nama terdakwa.
• Tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp100 juta untuk pembukaan deposito ber-
jangka dengan Rekening No. 144XX atas nama terdakwa.
3. Membayar angsuran bunga hutang deposito berjangka pada Bank Mandiri / Auto
Grab Fund (AGF) rekening No.102XX pada Bank Mandiri KCP DPR RI, sampai de-
ngan September 2011 seluruhnya sebesar Rp567 juta.
4. Membayar angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur, Jakarta, seluruhnya sebe-
sar Rp7.95 M yang dilakukan oleh SY ditransfer kepada SSH.
5. Membayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar
Rp850 juta pada tanggal 27 Desember 2010 melalui penarikan tunai yang dilakukan
oleh SY.
6. Membelanjakan sebesar Rp20 juta untuk perhiasan emas.
7. Mentransfer sebesar Rp106 juta ke rekening gaji No.102XX atas nama Terdakwa
pada Bank Mandiri secara bertahap.
8. Membayar angsuran rumah ke 6,7,8 sebesar Rp23.7 juta.
9. Mengalihkan dengan penarikan tunai yang dilakukan Terdakwa dari tahun 2010-
2011 secara bertahap sejumlah Rp7.063 M.
10. Mengalihkan melalui penarikan tunai secara bertahap yang dilakukan oleh SY atas
perintah terdakwa sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp17.41 M.
11. Mentransfer ke rekening pihak ketiga sebanyak 39 orang yang dilakukan terdakwa
secara bertahap dengan total Rp2.98 M dan sebesar Rp619.25 juta melalui rekening
ATM atas nama pihak lain yang tidak diketahui identitasnya.
12. Membelanjakan Uang sebesar Rp808.16 juta ke Sarinah, Carrefour, Sogo Dept
Store dan lain-lain dengan menggunakan fasilitas kartu debit.
40
Analisis Kasus
1. Berdasarkan Unsur Pasal
Terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1)
KUHP.
Unsur Pasal Fakta PerbuatanSetiap Orang Terdakwa merupakan anggota DPR RI periode
2009 – 2014 yang ditempatkan pada Komisi VII DPR RI Tahun Sidang 2010 – 2011 dari Fraksi Par-tai Amanat Nasional dan Anggota Badan Angga-ran RI Tahun Sidang 2009 – 2010.
Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
Menempatkan uang sebesar Rp50.595 M ke rekening tabungan terdakwa pada Bank Mandiri Cabang DPR RI No.Rek 102XX yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dan harta kekayaan lainnya melalui setoran tunai, transfer, pemin-dahbukuan, pencairan, dan lain-lain, secara ber-tahap dan berulang kali.
Mentransfer sebesar Rp106 juta ke rekening gaji atas nama Terdakwa dan ke rekening pihak ketiga (39 orang) yang dilakukan Terdakwa se-jumlah Rp2.987 M.
Mengalihkan:• ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada
Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI sebesar Rp10.1 M.
• dengan penarikan tunai yang dilakukan ter-dakwa dari tahun 2010-2011 secara bertahap sejumlah Rp7.063 M.
• melalui penarikan tunai secara bertahap yang dilakukan oleh SY atas perintah ter-dakwa sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp17.410 M.
41
Unsur Pasal Fakta PerbuatanMembelanjakan sebesar Rp20.43 juta untuk perhiasan emas dan sebesar Rp808.16 juta ke Sarinah, Carrefour, Sogo Dept Store, dll.
Membayarkan:• Polis MRS sebesar Rp2.5 M atas nama Ter-
dakwa.• Premi I sebesar Rp100 juta atas nama F
(anak Terdakwa).• Angsuran bunga hutang deposito berjangka
pada Bank Mandiri/Auto Grab Fund (AGF) sampai dengan September 2011 dengan total Rp567.4 juta.
• Angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur, Jakarta, seluruhnya sebesar Rp7.950 M.
• Angsuran rumah ke 6,7,8 sebesar Rp23 juta.Yang diketahuinya atau patut diduganya merupa-kan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Dana sebesar Rp6.25 M yang ditempatkan, di-transfer, dialihkan, dibelanjakan, dan dibayarkan merupakan hasil penerimaan dari TPK terkait pengurusan dana DPID Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Benar Meriah, dan Kabupaten Minahasa.Selain itu, harta kekayaan lainnya sebesar Rp44.345 M yang juga ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dan dibayarkan, memi-liki tempus yang sama saat Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR RI dan anggota Badan Ang-garan DPR RI.
Dengan tujuan me-nyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
Terdakwa menempatkan, mentransfer, menga-lihkan, membelanjakan, membayarkan harta ke-kayaannya dengan total Rp50.595 M pada tahun 2010-2011 dengan tujuan untuk menyembunyi-kan dan menyamarkan harta kekayaannya yang dilakukan melalui orang lain dan pihak ketiga, dilakukan secara berulang dan bertahap, dan dalam berbagai bentuk. Terdakwa juga tidak per-nah melaporkan harta kekayaan tersebut pada LHKPN.
42
Unsur Pasal Fakta Perbuatan(Catatan: Berdasarkan Putusan PK No. 214/PK/Pid.Sus/2014 tanggal 19 Oktober 2016, harta Ter-dakwa yang dirampas oleh negara sebesar Rp10 M dinyatakan sebagai hasil dari bisnis yang sah dan wajib dikembalikan kepada Terdakwa).
2. Berdasarkan Tahapan dan Tipologi TPPU
Penempatan (Placement) Menempatkan harta kekayaan berupa uang sejumlah Rp50.595 M ke rekening tabungan terdakwa pada Bank Mandiri Cabang DPR RI No. Rek 102XX yang dilakukan dengan cara:
Perbuatan TipologiTransfer dan pemindahbukuan yang dilakukan oleh orang lain se-cara bertahap dengan total Rp21.471 M.
T.5,T.11
Setoran tunai dari 9 (sembilan orang) dengan total Rp6.21 M. T.11
Penerbitan hutang deposito/gadai deposito sebesar Rp9 M dengan jaminan deposito lain.
T.8
Penerimaan bunga bank sebesar sebesar Rp65.585 juta dari reke-ning tabungan terdakwa pada Bank Mandiri Cabang DPR RI No.Rek 102XXX.
T.23
Penerimaan bunga deposito sebesar Rp449.753 juta dan Rp4.053 juta.
T.8
Pencairan rekening bank AXA Mandiri Financial Service sebesar Rp2.236 M.
T.8
Pemindahbukuan dari rekening bank Mandiri US Dollar sebesar Rp5.15 M.
T.8
Pelapisan (Layering)
Perbuatan TipologiMentransfer sebesar Rp106 juta ke rekening gaji atas nama Ter-dakwa.
T.23
Mentransfer ke rekening pihak ketiga (39 orang) yang dilakukan Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp2.9 M.
T.11
Mengalihkan ke dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RI sebesar Rp10.1 M melalui pemindah-bukuan secara bertahap.
T.9
43
Integrasi (Integration)
Perbuatan TipologiMembayar pembelian Apartemen Permata Residence di Senayan Jakarta sebesar Rp850 juta melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh SY.
T.1,T.3,T.5
Membayar angsuran rumah ke 6,7,8 sebesar Rp23.7 juta. T.24
Membayar angsuran pembelian rumah di Jalan Guntur No. 64, Jakarta, seluruhnya sebesar Rp7.95 M yang dilakukan SY melalui penarikan tunai dan ditransfer kepada SSH secara bertahap.
T.24
Membelanjakan uang sebesar Rp808 juta ke Sarinah, Carrefour, Sogo Dept Store dll. dan sebesar Rp20.43 juta untuk perhiasan emas menggunakan fasilitas kartu debit.
T.3
Perbuatan TipologiMengalihkan dengan penarikan tunai yang dilakukan Terdakwa dari tahun 2010-2011 secara bertahap sejumlah Rp7.063 M.
T.11
Mengalihkan melalui penarikan tunai secara bertahap yang dilaku-kan oleh SY atas perintah Terdakwa sehingga seluruhnya menjadi sebesar Rp17.4 juta.
T.6,T.12
Membayar Polis MRS 51XXX sebesar Rp2.5 M atas nama Terdakwa. T.9
Membayar angsuran bunga hutang deposito berjangka pada Bank Mandiri / Auto Grab Fund (AGF) sampai dengan September 2011 dengan total Rp567 juta.
T.24
44
Gambar 2 Skema Kasus TPPU Wa Ode Nurhayati
45
Studi Kasus 2:DJOKO SUSILO
Informasi Kasus
Nama Terpidana : Djoko Susilo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur Sesuai Surat Dakwaan : 52 tahun
Profesi/pekerjaan : Perwira Tinggi Mabes POLRI
Waktu Kejadian Perkara : 2010-2011 (TPK dan TPPU)
Tempat Kejadian Perkara : Jakarta
Waktu Inkracht : 2014 (TPK dan TPPU)
Jenis TPK : Merugikan Keuangan Negara
Jenis TPPU : TPPU Aktif
Jenis Dakwaan : Kumulatif (Penggabungan antara dakwaan
TPK dan TPPU)
Putusan :
Terdakwa diputus bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 /1999 jo. UU No.20/2001
(UU TPK) dan Pasal 3 UU No.8/2010 (UU PP TPPU).
• Pidana Penjara : 18 (delapan belas) tahun;
• Pidana denda : Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun
kurungan;
• Uang Pengganti : Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar) dan apabila tidak diba-
yar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi
uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi
pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
• Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih
dalam jabatan publik.
(Putusan terakhir adalah Kasasi No 537 K/PID.SUS/2014 tanggal 4 Juni 2014).
47
Deskripsi Kasus
TINDAK PIDANA KORUPSI
Tahun 2010
Terkait Pengadaan Driving Simulator
• Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi
R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 yang diketuai oleh TR
dengan anggota NNS. Serangkaian perbuatan Terdakwa dengan menyalahguna-
kan kewenangan dalam jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau
kedudukannya selaku Kepala Korps Lalu lintas Polri yang telah melanggar hukum
dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku
KPA bersama-sama dengan DP selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan TR selaku
Ketua Panitia Pengadaan serta bersama-sama dengan BS selaku Direktur PT CMMA
dan SSB selaku Direktur PT ITI telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp32 M
serta menguntungkan orang lain atau suatu korpoorasi yakni: DP sebesar Rp50 juta,
BS Rp93.4 M, SSB sebesar Rp4 M, PRIMKOPPOL Mabes Polri sebesar Rp15 M, WIP
(Anggota Irwasum) sebesar Rp500 juta, GKG (Anggota Irwasum) sebesar Rp50 juta,
D (Bagian Keuangan Mabes Polri) sebesar Rp50 juta dan WS alias J sebesar Rp20
juta.
• Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar
Rp145 M atau setidak-tidaknya Rp121.830 M sesuai dengan Surat dari BPK tertang-
gal 27 Maret 2013 perihal penyampaian hasil investigatif dalam rangka penghitu-
ngan kerugian negara atas pengadaan Driving Simulator R-2 dan R-4 pada Korlantas
Polri TA 2011.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Tahun 2010 – 2011
Terdakwa:
Membelanjakan dengan membeli tanah dan properti atas nama orang lain se-
bagai berikut:
• Terdakwa dengan menggunakan nama DW (Ayah DA, istri ketiga terdakwa) mem-
48
beli sebidang tanah 2.640 m2 dengan SHM untuk pengelolaan SPBU di Kapuk,
Jakarta Utara seharga Rp11.5 M namun tertulis di Akta Jual Beli Rp5.349 M. Pem-
bayaran dilakukan melalui EM (notaris) dan untuk menyembunyikan kepemilikan
tanah tersebut maka tetap diatasnamakan penjual namun pengalihan dan haknya
diberikan kepada DW. SPBU tersebut kemudian dijalankan oleh PT KA, dengan HI
(teman terdakwa) dan EBS (teman terdakwa) sebagai Direktur Utama dan Direktur
pengelolaan SPBU. Setiap bulan terdakwa menerima uang dari pengelolaan SPBU
tersebut melalui rekening khusus atas nama DW yang buku tabungan dan ATM-nya
dipegang oleh DA.
• Menggunakan nama MAH (Istri kedua terdakwa) membeli tanah 50m2 di Jagakar-
sa, Jakarta Selatan dari TN seharga Rp46.5 juta dan diatasnamakan MAH.
• Membeli 3 bidang tanah melalui MUD (mantan staff Terdakwa) di Yogyakarta selu-
as 518 m2, 510 m2, dan 518 m2 dengan harga total Rp3 M namun tercantum di Akta
Jual Beli smasing-masing seharga Rp500 juta yang kemudian diatasnamakan MUD.
• Melalui EM membeli tanah seluas 246 m2 seharga Rp6.35 M di Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan. Melalui EM melakukan pembayaran tanda jadi atas pembelian ta-
nah sebesar Rp100 juta kepada penjual. Setelah dilakukan perjanjian perikatan jual
beli dengan penjual, terdakwa melalui EM melakukan pembayaran yaitu : pemba-
yaran pertama secara tunai sebesar Rp3.350 M kepada penjual yang kemudian oleh
penjual disetorkan ke BII Maybank dan pelunasan sebesar Rp2.787 M secara tunai
kepada penjual dan oleh penjual disetor ke rekening yang sama. Tanah tersebut di-
atasnamakan DA.
• Membeli tanah atas nama MUD seluas 511 m2 di Yogyakarta seharga Rp389.5 juta
namun tercantum di Akta Jual Beli seharga Rp300 juta.
• Membeli tanah atas nama DA seluas 750 m2 tanah di Semarang seharga Rp7.1 M na-
mun tercantum di Akta Jual Beli seharga Rp940 juta. Pembayaran dilakukan mela-
lui EM dan LAR (teman terdakwa).
• Membeli tanah atas nama MAH seluas 3.201 m2 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan
seharga Rp5.035 M. Kemudian dijual dengan harga yang sama kepada HR (teman
MAH).
• Membeli tanah a/n DA seluas 1.180 m2 di Jawa Tengah seharga Rp6 M melalui DW
selaku ayah kandung DA. Pembayaran dilakukan melalui DW.
49
• Dengan bantuan EM mengalihkan sebidang tanah berikut bangunan rumah atas
nama DA seharga Rp1.95 M yang terletak di Depok, Jawa Barat menjadi atas nama
EBS.
• Dengan bantuan EM mengalihkan sebidang tanah berikut bangunan rumah atas
nama DA seharga Rp950 juta yang terletak di Mekarsari menjadi atas nama EBS.
• Menggunakan nama MAH untuk mengalihkan kepemilikan harta kekayaan ter-
dakwa berupa tanah dan bangunan dengan cara dijual ke orang lain, antara lain :
− Tanah 1.098 m2 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp1.727 M.
− Tanah seluas 7.250 m2 atas nama MAH di Tabanan Bali dijual seharga
Rp1.595 M.
− Tanah seluas 315 m2 di Badung Bali dijual kepada IWN sebesar Rp2.7 M
− tanah seluas 377 m2 beserta bangunan atas nama MAH di Tanjung Barat,
Jaksel dijual seharga Rp1.8 M.
− tanah seluas 1.234 m2 atas nama MAH di Jagakarsa dijual seharga Rp2.15 M
− tanah seluas 897 m2 atas nama MAH di Pasar Minggu, Jaksel seharga
Rp6.47 M dialihkan atas nama LS (orang lain) padahal orang tersebut
tidak pernah melakukan pembelian dan tidak melakukan pembayaran.
Membeli beberapa kendaraan bermotor :
• Bus Mercedes benz 2005 Rp485 juta atas nama K (Ayah S, supir pribadi terdakwa).
• Bus Isuzu ELF Rp60 juta atas nama K.
• Bus Isuzu ELF 2010 silver Rp452 juta atas nama K.
• Minibus Toyota Rush 2011 Rp160 juta atas nama S (supir pribadi Terdakwa) kemu-
dian dibaliknama atas nama SAI (orang lain).
• Mobil Avanza Rp130 juta atas nama MZA (orang lain).
• Memberikan sejumlah uang kepada S untuk membayarkan pembelian kendaraan
bermotor yaitu Bus Mercedez Benz 2004 putih seharga Rp480 juta atas nama TE
(orang lain) dan Mitsubishi Colt Diesel 2009 biru silver metalik seharga Rp375 juta
atas nama AH (orang lain).
Bahwa dari harta kekayaan terdakwa yang diperoleh sejak Oktober 2010-2012 sebesar
Rp42.956 M, terdakwa mengalihkan harta kekayaannya tersebut dengan menjualnya
kepada pihak lain pada tahun 2012 sebesar Rp15.009 M.
50
1. Berdasarkan Unsur Pasal
Terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Unsur Pasal Fakta PerbuatanSetiap Orang Terdakwa merupakan Kepala Korps Lalu Lintas
Polri berdasarkan SK Kapolri No. KEP/xx tang-gal 15 September 2010 dan SK No. Pol: KEP/xx tanggal; 15 September 2010 tentang Pengukuhan Dalam Jabatan lingkungan POLRI.
Terdakwa juga sebagai Kuasa Pengguna Angga-ran (KPA) dalam Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pe- ngadaan Driving Uji Klinik Pengemudi Roda Em-pat (R-4) Tahun Anggaran 2011.
Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
Membelanjakan dengan membeli tanah dan property atas nama orang lain :• Terdakwa dengan menggunakan nama DW
(Ayah DA, istri ketiga terdakwa) membeli se-bidang tanah 2.640 m2 dengan SHM untuk pengelolaan SPBU di Kapuk, Jakarta Utara seharga Rp11.5 M namun tertulis di Akta Jual Beli Rp5.349 M. Pembayaran dilakukan me-lalui EM (notaris) dan untuk menyembunyi-kan kepemilikan tanah tersebut maka tetap diatasnamakan penjual namun pengalihan dan haknya diberikan kepada DW. SPBU tersebut kemudian dijalankan oleh PT KA, dengan HI (teman terdakwa) dan EBS (te-man terdakwa) sebagai Direktur Utama dan Direktur pengelolaan SPBU. Setiap bulan terdakwa menerima uang dari pengelolaan SPBU tersebut melalui rekening khusus atas nama DW yang buku tabungan dan ATM-nya dipegang oleh DA.
Analisis Kasus
51
Unsur Pasal Fakta Perbuatan• Menggunakan nama MAH (Istri kedua ter-
dakwa) membeli tanah 50 m2 di Jagakarsa, Jakarta Selatan seharga Rp46.5 juta dan di-atasnamakan MAH.
• Membeli 3 bidang tanah melalui MUD (mantan staff Terdakwa) di Yogyakarta selu-as 518 m2, 510 m2, dan 518 m2 dengan harga total Rp3 M namun tercantum di Akta Jual Beli masing-masing seharga Rp500 juta yang kemudian diatasnamakan MUD.
• Melalui EM membeli tanah seluas 246 m2 seharga Rp6.35 M di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Melalui EM melakukan pembayaran tanda jadi atas pembelian tanah sebesar Rp100 juta kepada penjual. Setelah dilaku-kan perjanjian perikatan jual beli dengan penjual, terdakwa melalui EM melakukan pembayaran yaitu : pembayaran pertama se-cara tunai sebesar Rp3.