- Adalah PS yang rumusannya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV

- Dalam Pembukaan adanya rumusan tanpa nama

- Kedudukan, tata urutan, cara penulisannya, telah ditetapkan dalam Tap MPRS No. XX / MPRS/ 1966

Pancasila yang mana yang dipelajari Pancasila yang mana yang dipelajari

Hakekat Pembukaan UUD 1945

1. Sebagai sumber tertib hukum yang tertinggi. Adalah kebulatan peraturan-peraturan hukum yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan bersama-sama membentuk suatu kesatuan

Syarat Sumber Tertib Hukum a. Adanya kesatuan subyek yg mengadakan (Pemerintahan Negara Republik Indonesia ) b. Adanya asas kerokhanian sbg dasar peraturan ( Pancasila ) c Kesatuan daerah untk berlakunya peraturan ( tmpah darah ) d. Adanya kesatuan waktu (Sejak Indonesia Merdeka )

Hakekat Pembukaan UUD 1945

22. . Sebagai Pokok Kaidah Negara yang Sebagai Pokok Kaidah Negara yang FundamentalFundamental ( Staatsfundamental norm) ( Staatsfundamental norm)

Unsur Didalamnya adalah

1. Terjadinya di bentukOleh pendiri neg

2. Dari segi isinya

Memuat ketentuan :1. Ttg adanya tujuan negara2. Adanya UUD3. Bentuk negara ----- RI4. Adanya asas kerokhanian

Hakekat Pembukaan UUD 1945Hakekat Pembukaan UUD 1945( LANJUTAN DARI 1 )( LANJUTAN DARI 1 )

- Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya dijiwai Pembukaan UUD 1945 pada hakekatnya dijiwai oleh Pancasila, sehingga dalam kedudukan dan oleh Pancasila, sehingga dalam kedudukan dan fungsi fungsi Pancasila sebagai dasar Negara RepublikPancasila sebagai dasar Negara Republik IndonesiaIndonesia, Pancasila merupakan suatu dasar , Pancasila merupakan suatu dasar dan asas kerokhanian dalam setiap aspek dan asas kerokhanian dalam setiap aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum Indonesia. penyusunan tertib hukum Indonesia.

Jadi kedudukan Pancasila sebagaimana Jadi kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai sumber dari segala sumber hukum IndonesiaIndonesia

a).a). Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakekat kedudukan maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakekat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945. yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945.

b) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya mempunyai b) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945.kedudukan lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945.

c) Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara c) Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental yang menentukan adanya UUD 1945, yang yang Fundamental yang menentukan adanya UUD 1945, yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis (UUD) menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis (convensi), jadi merupakan sumber maupun tidak tertulis (convensi), jadi merupakan sumber ” hukum dasar negara ” ” hukum dasar negara ”

d) Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai Pokok d) Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental mengandung pokok-pokok Kaidah Negara yang Fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945.1945.

Hubungan Pembukaan Dg Pasal UUD 45

MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945MAKNA PEMBUKAAN UUD 19451. Alinia pertama pengakuan tentang nilai 'hak kodrat' yaitu hak

untuk merdeka, yang tersimpul dalam kalimat "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa

2. Alinia kedua merupakan konskwensi logis dari alinea pertama yaitu hak kodrat yaitu hak untuk merdeka yg dicapai dg perjuangan,

jadi bukan hadiah dari bangsa asing ( Jepang )

3. Alinea ketiga mengandung makna religius, konsekuensinya hrs mendasari seluruh hukum positif, dan juga adanya pengakuan bhwa kemerdekaan adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa

4. Alinea keempat memuat inti berdirinya RI merdeka yaitu “ tujuan negara, diadakanya UUD negara, bentuk negara yaitu republik, tentang adanga dasar filsafat negara yaitu Panasila

a).a). Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakekat kedudukan maka Pembukaan UUD 1945 mempunyai hakekat kedudukan yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945. yang terpisah dengan batang tubuh UUD 1945.

b) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya mempunyai b) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945.kedudukan lebih tinggi dari pada batang tubuh UUD 1945.

c) Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara c) Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental yang menentukan adanya UUD 1945, yang yang Fundamental yang menentukan adanya UUD 1945, yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis (UUD) menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis (UUD) maupun tidak tertulis (convensi), jadi merupakan sumber maupun tidak tertulis (convensi), jadi merupakan sumber ” hukum dasar negara ” ” hukum dasar negara ”

d) Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai Pokok d) Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental mengandung pokok-pokok Kaidah Negara yang Fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945.1945.

Hubungan Pembukaan Dg Pasal UUD 45

Empat Pokok Pikiran Pembukaan UUD 45Empat Pokok Pikiran Pembukaan UUD 45

Poko Pokiran PertamaPoko Pokiran Pertama : : Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam 'Pembukaan' diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang 'Pembukaan' diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi segenap bangsa melindungi segenap bangsa

Poko Pokiran kedua Poko Pokiran kedua Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat “. Pokok pikiran ini yang didasarkan pada kesadaran seluruh rakyat “. Pokok pikiran ini yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial menciptakan keadilan sosial

Poko Pokiran ketiga Poko Pokiran ketiga Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan /perwakilan kerakyatan dan permusyawaratan /perwakilan

Poko Pokiran keempat Poko Pokiran keempat Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhurcita-cita moral rakyat yang luhur “.“. : :

Kedudukan PancasilaKedudukan Pancasila

1.1. Sebagai dasarSebagai dasar negara RI negara RI akan memberi arah akan memberi arah dalam penyelenggaraan negara. dalam penyelenggaraan negara. Disini PancasilaDisini Pancasila sbg sumber dari segala sbg sumber dari segala sumber hukum RI. Implementasinya pada sumber hukum RI. Implementasinya pada peraturan organikperaturan organik

2.2. Sebagai pandangan hidupSebagai pandangan hidup akan memberi akan memberi petunjuk dalam hidup bermasyarakatpetunjuk dalam hidup bermasyarakat. .

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

- - UUD Pada awal kemerdekaan UUD Pada awal kemerdekaan

UUD 1945 belum dapat dilaksanakan, karena UUD 1945 belum dapat dilaksanakan, karena berjuang dimana kaum penjajah ingin kembali.berjuang dimana kaum penjajah ingin kembali.

- - Konstitusi RISKonstitusi RIS

Negara RI berubah menjadi neg Federal ( UUD Negara RI berubah menjadi neg Federal ( UUD RIS ).RIS ).

UUD 45 hanya berlaku di Neg RI ( jawa dan UUD 45 hanya berlaku di Neg RI ( jawa dan Sumatra dg ibukota Jogyakarta )Sumatra dg ibukota Jogyakarta )

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 ( lanjutan ) ( lanjutan )

- - Undang-Undang Dasar SementaraUndang-Undang Dasar Sementara

Indonesia berbentuk Negara Kesatuan Indonesia berbentuk Negara Kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1950. dengan Undang-Undang Dasar 1950.

Sistem pemerintahannya parlementerSistem pemerintahannya parlementer Demokrasi liberal dan sudah berhasil Demokrasi liberal dan sudah berhasil

melaksanakan pemilihan umum dan berhasil melaksanakan pemilihan umum dan berhasil membentuk badan konstituante.membentuk badan konstituante.

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 ( lanjutan ) ( lanjutan )

- - UUD 1945 ( yang berlaku berdasarkan Dekrit UUD 1945 ( yang berlaku berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 )Presiden 5 Juli 1959 )

Alasan kembali ke UUD 1945Alasan kembali ke UUD 1945

1. Alasan obyektif 1. Alasan obyektif

2. Alasan Subyektif2. Alasan Subyektif

Demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin yaitu Demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin yaitu sistem demokrasi ” apabila DPR tidak dapat mencapai sepakat sistem demokrasi ” apabila DPR tidak dapat mencapai sepakat atas sesuatu maka permasalahan tersebut diserahkan pada atas sesuatu maka permasalahan tersebut diserahkan pada pemimpin / Presiden. Jadi presiden yang akan memutuskan ”.pemimpin / Presiden. Jadi presiden yang akan memutuskan ”.

UUD 1945 Pada Masa Orde BaruUUD 1945 Pada Masa Orde Baru Tujuan/cita-cita Orde BaruTujuan/cita-cita Orde Baru 1. Koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya.1. Koreksi terhadap pemerintahan sebelumnya. 2. Ingin memperbaiki nasip rakyat dalam semua2. Ingin memperbaiki nasip rakyat dalam semua aspek aspek 3. Ingin melaksanakan PS secara murni dan 3. Ingin melaksanakan PS secara murni dan konskwenkonskwen

Yang diraskan oleh rakyatYang diraskan oleh rakyat 1. Ujung-ujungnya otoriter1. Ujung-ujungnya otoriter 2. Pancasila dijadikan sebagai alat kekuasaan2. Pancasila dijadikan sebagai alat kekuasaan 3. Maraknya praktik KKN3. Maraknya praktik KKN 4. Semakin tidak berpihak pada rakyat4. Semakin tidak berpihak pada rakyat

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 ( lanjutan )( lanjutan )