Ini Lho Cara Pasien BPJS Periksa KandunganKamis, 10 April 2014 19:04http://jogja.tribunnews.com/2014/04/10/ini-lho-cara-pasien-bpjs-periksa-kandungan

Antara FotoKartu BPJS KesehatanLaporan Reporter Tribun Jogja, Gaya LufityantiTRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -BAGAIMANA cara pasien BPJS periksa kandungan? Waktu itu saya periksa ke dokter keluarga / PPS I. saya berniat untuk periksa kehamilan, tapi oleh dokter tersebut saya tidak diperiksa cuma dikasih obat Fondazen 8 biji. Saya bertanya apa untuk periksa kandungan tidak dirujuk ke PPS II yang ada dokter kandungannya? Dokter tersebut bilang kandungan ibu tidak ada masalah, jadi tidak perlu dirujuk, terus saya tanya apa di sini ada buku KMS-nya, dokter tersebut bilang ibu bisa periksa ke bidan praktek biar nanti dapat buku KMS. Kenapa jawaban dokternya seperti itu? Kenapa saya harus ke bidan padahal saya tiap bulan dipotong untuk membayar iuran BPJS?Pengirim : +6281227282xxx- Pemeriksaan kehamilan di Dokter keluarga / bidan jejaringnya atau Puskesmas sesuai dengan pilihan peserta saat mendaftar. Apabila ada kelainan atau risiko dalam kehamilan, pasien dapat dirujukke RS.- Untuk pelayanan persalinan dan kebidanan dilakukan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pelayanan persalinan normal diutamakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas, klinik atau bidan yang menjadi jejaring faskes tk I). Penjaminan persalinan normal di faskes tingkat lanjutan/ RS hanya dapatd ilakukan dalam kondisi gawat darurat (perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya). (*)Dr Donni HendrawanKepala Cabang BPJS Kesehatan DIYLayanan BPJS Kesehatan Bagi Ibu Hamil30 April 2014 22:55:49Oleh: BPJS Kesehatanhttp://www.kompasiana.com/infobpjskesehatan/layanan-bpjs-kesehatan-bagi-ibu-hamil_54f77611a3331168648b45f4

Halo Kompasianers!Ada kabar baik lho, untuk calon ibu yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menyediakan pelayanan kebidanan dan neonatal sebagai upaya menjamin dan melindungi para calon ibu selama proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.Jenis Pelayanan yang Ditanggung BPJS KesehatanPelayanan yang dijamin meliputi: a) pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal care / ANC) untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi, b) persalinan, c) pemeriksaan bayi baru lahir, d) pemeriksaan pasca persalinan (postnatal care / PNC) terutama selama nifas awal selama 7 hari setelah melahirkan, dan e) pelayanan KB.Pelayanan ANC dan PNC dapat Anda lakukan di fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam keadaan darurat. Tujuannya agar ada keteraturan pencatatan pantograf, monitoring perkembangan kehamilan, dan memudahkan administrasi klaim kepada BPJS Kesehatan. Perlu Anda ketahui, pemeriksaan ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi medis yang mengharuskan Anda mendapat penanganan spesialis di fasilitas kesehatan lanjutan.Persalinan normal diutamakan dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Penjaminan persalinan normal di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Yang dimaksud kondisi darurat adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin, serta kondisi lainnya yang mengancam keselamatan jiwa ibu dan bayinya.Pahami KetentuannyaPada kasus persalinan normal pervaginam dengan berat badan lahir bayi normal atau sehat (tidak ada masalah medis), maka:1. Untuk pelayanan perawatan bayinya sudah termasuk ke dalam paket persalinan ibu, sehingga tidak perlu dibuatkan Surat Eligibilitas Peserta (ESP) tersendiri. SEP adalah bukti keabsahan peserta yang diterbitkan di fasilitas kesehatan, yang menyatakan bahwa seseorang adalah benar peserta BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut.2. Bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), pada persalinan anak pertama hingga ketiga, setelah kelahiran anaknya, orang tua harus segera melapor ke Kantor Cabang / Kantor Operasional Kabupaten (KLOK) BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu peserta BPJS Kesehatan dengan membawa Surat Keterangan Lahir atau Surat Akte Kelahiran.3. Proses pendaftaran bayi menjadi peserta BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku.

Pada kasus persalinan pervaginam normal atau dengan penyulit, ataupun persalinan operasi pembedahan caesaria, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan atau bayi tidak sehat (memiliki masalah medis), maka untuk perawatan bayinya dibuatkan SEP tersendiri. Berikut ketentuannya:1. Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU) anak pertama hingga ketiga, maka:- Perawatan bayinya dapat langsung dijamin oleh BPJS Kesehatan dan diterbitkan SEP tersendiri.- Segera setelah bayi lahir, orang tua melapor ke Kantor Cabang atau Kantor Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) BPJS Kesehatan untuk dapat diberikan identitas nomor kartu peserta (kartu peserta tidak dicetak) dengan melampirkan Surat Keterangan Kelahiran. Nama yang digunakan untuk entry dalam masterfile kepesertaan adalah Bayi Ny (nama ibunya).- Identitas nomor kartu peserta ini berlaku maksimal 3 (tiga) bulan.- Orang tua bayi harus kembali ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu kepesertaan bayinya dengan melampirkan salinan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dalam waktu maksimal 3 bulan (sesuai dengan ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku).- Apabila setelah 3 bulan kartu BPJS Kesehatan bayi belum diurus, maka penjaminan untuk bayinya akan dihentikan sementara sampai dilakukan pengurusan kartu.2. Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah anak ke-4 dan seterusnya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (diluar Penerima Pensiun PNS, Perintis Kemerdekaan, dan Veteran), untuk semua persalinan dengan kondisi bayi mempunyai masalah medis, maka:- Orang tua bayi diminta segera mendaftarkan bayi tersebut sebagai peserta BPJS Kesehatan, termasuk pembayaran iuran, dan selanjutnya melapor ke petugas BPJS Kesehatan Center untuk diterbitkan SEP-nya.- Proses tersebut harus dilakukan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak kelahirannya, atau sebelum pulang jika bayi dirawat kurang dari 7 hari.- Apabila pengurusan kepesertaan dan penerbitan SEP dilakukan pada hari ke-8 dan seterusnya atau setelah pulang, maka biaya pelayanan kesehatan bayi tidak dijamin BPJS Kesehatan.Begini Prosedur PelayanannyaUntuk memeriksakan kehamilan, Anda bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tercantum di kartu BPJS Kesehatan Anda atau jejaringnya. Di sana, Anda akan mendapat pelayanan kesehatan oleh tenaga medis profesional. Jangan khawatir, tenaga medis di sana juga memiliki kompetensi yang memadai.Jika terdapat masalah medis dalam kehamilan Anda yang tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberi surat rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan. Anda dapat segera berkunjung ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan dan kartu BPJS Kesehatan. Selanjutnya Anda akan memperoleh SEP di rumah sakit sebelum mendapat pelayanan kesehatan. Selesai!Semoga bermanfaat.BPJS Kesehatan Tak Biayai Pengobatan Dokter SpesialisMar 27, 2014adminhttp://radarmadura.co.id/2014/03/bpjs-kesehatan-tak-biayai-pengobatan-dokter-spesialis/Kadinkes: Program JKN untuk Dokter Spesialis Bukan Dihentikan.KETAPANG Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ternyata tidak membiayai semua jenis pengobatan medis. Buktinya, warga pemegang kartu BPJS tidak bisa berobat dan konsultasi kesehatan kepada dokter spesialis secara gratis.Tidak heran, sejak diberlakukan program BPJS, dokter spesialis kandungan yang biasa melayani pasien jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kini tidak datang lagi ke Kecamatan Ketapang. Sebab, program BPJS tidak membiayai peserta untuk berobat ke dokter spesialis.Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ketapang Agus Arifudin mengatakan, sejak ada perubahan dari Jamkesmas ke JKN BPJS, dokter spesialis kandungan yang biasa didatangkan ke puskesmas untuk melayani pasien jamkesmas saat ini sudah tidak ada lagi.Kalau masih Jamkesmas, di sini (Puskesmas Ketapang, Red), mendatangkan dokter spesialis kandungan, dua kali seminggu. Sekarang sudah macet (tidak dibiayai) karena BPJS tidak membiayai untuk dokter spesialis, paparnya kepadaJawa Pos Radar Madura, Rabu(26/3).Padahal, sambungnya, kedatangan dokter spesialias kandungan ke Puskesmas Ketapang, sangat membantu warga pantura yang sedang hamil. Pasien yang hendak melahirkan, jauh-jauh hari sudah diketahui apakah harus dioperasi atau tidak. Kami sangat terbantu sekali (saat dengan jamkesmas), tambahnya.Untuk itu, dia berharap program yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu itu dalam waktu dekat bisa segera dihidupkan kembali. Sedangkan untuk jangka panjang, daerah pantai utara (pantura) bisa didirikan rumah sakit.Kalau dokter spesialis kandungan sudah tidak melayani di tingkat puskesmas, lebih baik buat rumah sakit. Sebab, dokter spesialis saat ini hanya ada di RS (rumah sakit), katanya.Untuk menyiasati pasien yang tidak mau dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sampang, pihaknya hanya mengimbau kepada pasien untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis. Seperti halnya, ke Tanjungbumi dan dan RSUD Sampang.Humas RSUD Sampang Yuliono mengatakan, seharusnya BPJS juga bisa mengkaver pembiayaan masyarakat yang akan berobat ke dokter spesialis. Sebab, BPJS merupakan pengganti dari program Jamkesmas. Dokter spesialis kandungan itu sangat dibutuhkan untuk bisa memberi pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, terangnya.Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Firman Pria Abadi menjelaskan, program JKN untuk dokter spesialis bukan dihentikan. Tetapi, masih proses memulai lagi sambil menunggu payung hukumnya. Karena itu, pihaknya menungguMemorandumof Understanding(MoU) antara bupati Sampang dan gubernur Jawa Timur.Kami juga masih menyelesaikan perangkat-perangkatnya. Seperti biaya operasional surat jalan. Sebab, mereka dibayar pemerintah, terangnya.Firman menegaskan, pihaknya bukan tidak menugaskan dokter spesialis anak dan kandungan ke sejumlah puskesmas. Tapi, untuk saat ini JKN yang ditanggung oleh BPJS masih belum melakukan pelayanan di tingkat puskesmas.(adi/zul/rd)

Tanya-Jawab Lebih Detail Tentang Layanan Kehamilan-Persalinan BPJS Kesehatanhttp://www.kompasiana.com/infobpjskesehatan/tanya-jawab-lebih-detail-tentang-layanan-kehamilan-persalinan-bpjs-kesehatan_54f6bcd6a33311ea5a8b47f1

Halo, Kompasianers!Sebelumnya kami sudah memposting artikel mengenai bagaimana prosedur memperoleh layanan kehamilan dan persalinan BPJS Kesehatan (lihat artikelnya di sini: kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/04/30/layanan-bpjs-kesehatan-bagi-ibu-hamil-650410.html)Kali ini kami ingin berbagi informasi yang kami himpun dari hasil tanya-jawab dengan masyarakat di media online. Semoga bermanfaat!Fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat saya terdaftar tidak menyediakan layanan pemeriksaan kehamilan, apakah saya bisa langsung periksa ke rumah sakit?Jika fasilitas kesehatan pertama yang tercantum di kartu BPJS Kesehatan Anda itu ternyata tidak memiliki peralatan yang memadai, maka Anda bisa dirujuk kefasilitas kesehatantingkat pertama lainnyayang memiliki alat pemeriksa kandungan yang memadai. Misalnya, Anda terdaftar di puskesmas/klinik/dokter keluarga yang tidak punya alat untuk memeriksa kandungan yang memadai, maka Anda dapat dirujuk ke puskesmas induk atau fasilitas kesehatan lainnya yang punya alat pemeriksa kandungan lebih lengkap, seperti fasilitas kesehatan dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).Hal itu disebut dengan sistem rujukan secara horizontal. Berikut kami cantumkan link berisi penjelasan lebih lengkap tentang sistem rujukan horizontal dan vertikal:http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/04/17/ini-penjelasan-tentang-sistem-rujukan-berjenjang-647633.htmlAnda bisa langsung pergi ke rumah sakit hanya dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan Anda dan sang bayi (tidak perlu rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama). Kriteria kondisi gawat darurat antara lain terjadi perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya.Rujukan ke rumah sakit juga dapat diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama jika terjadi komplikasi medis pada kandungan ibu hamil yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.Apakah pemeriksaan USG juga ditanggung BPJS Kesehatan?Jika berdasarkan indikasi medis yang jelas dari dokter perlu melakukan tindakan tersebut, maka biayanya dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jika atas permintaan sendiri, maka biayanya tidak dapat ditanggung BPJS Kesehatan.Jika saya ingin bersalin di rumah sakit, apakah biayanya ditanggung BPJS Kesehatan?Jika persalinan di rumah sakit atas kehendak pasien peserta BPJS Kesehatan sendiri alias tidak berdasarkan indikasi medis yang jelas dari dokter, maka biayanya tidak dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Persalinan di rumah sakit hanya dilakukan jika: 1) terjadi komplikasi kandungan peserta BPJS Kesehatan yang membutuhkan penanganan dokter spesialis, 2) peserta BPJS Kesehatan berada dalam kondisi gawat darurat yang mengancam keselamatan nyawa sang ibu dan bayi.Pada persalinan normal, diutamakan dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama beserta jejaringnya, seperti bidan desa atau bidan praktik mandiri.Apakah operasi caesar ditanggung BPJS Kesehatan?Jika sudah ada rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan ada dasar indikasi medis yang jelas dari dokter, maka biayanya dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Sekali lagi kami informasikan bahwa yang memutuskan tindakan operasi caesar adalah dokter berdasarkan indikasi medis yang jelas, bukan atas keinginan pasien sendiri. Sebab, segala tindakan yang biayanya bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan adalah tindakan yang mempunyai indikasi medis yang jelas dengan memperhatikan kondisi pasien.Saya sudah terlanjur melahirkan di rumah sakit/bidan mandiri (yang bukan jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama). Apakah saya bisa mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan untuk penggantian biayanya?Kami sampaikan bahwa BPJS Kesehatan tidak menerima klaim perorangan. Klaim harus diajukan oleh fasilitas kesehatan langsung kepada BPJS Kesehatan, sehingga fasilitas kesehatan tidak diperkenankan menarik biaya dari pasien peserta BPJS Kesehatan.Bagaimana mengurus kepesertaan anak yang baru lahir?Untuk pengurusan kepesertaan anak yang baru lahir, dapat Anda lihat di sini:http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/04/30/layanan-bpjs-kesehatan-bagi-ibu-hamil-650410.htmlBagaimana jika anak saya belum memiliki akte kelahiran karena baru lahir/belum diurus?Jika belum ada akte kelahiran, maka Anda bisa menggunakan Surat Keterangan Lahir untuk mendaftarkan anak Anda sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Pertanyaan dan Keluhan terhadap BPJS Kesehatan dalam Menangani Permasalahan Operasi Caesarhttps://www.lapor.go.id/id/1210051/pertanyaan-dan-keluhan-terhadap-bpjs-kesehatan-dalam-menangani-permasalahan-operasi-caesar.html

LAPORAN:Yth BPJS Kesehatan,

Layanan BPJS Kesehatan bagi PNS menjadi tidak sebagus Askes, terutama permasalahan persalinan. PNS golongan berapa pun hanya mendapatkan fasilitas pada Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) I di Kelas III dan hanya ditangani oleh bidan, tidak dimungkinkan untuk upgrade kelas dan dokter dengan membayar selisih karena tidak sesuai dengan prosedur yang terlalu kaku dari BPJS.

Apabila ada tindakan, maka PPK I tersebut meskipun sanggup melakukan operasi caesar, tetap tidak mau menangani pasien, lebih memilih untuk merujuk ke PPK II dengan resiko selama perjalanan hingga penganan di tujuan yang jauh lebih besar bagi ibu dan balita yang dikandungnya bila langsung ditangani di PPK I tersebut.

Sungguh saat ini kandungan istri saya masuk usia 8 bulan 3 minggu yang artinya kurang dari sebulan lagi anak kami melalui proses persalinan. Melihat ketidakjelasan dari pelayanan BPJS dan resikonya, meskipun saya harus berhutang ke rentenir sekalipun saya tidak memaksakan menggunakan fasilitas BPJS yang sangat tidak layak tersebut, sudah sepantasnya bagi kami yang mengabdi bagi negara mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Seharusnya asuransi bagi PNS jangan gabung dengan BPJS, lebih baik menggunakan swasta sekalian yang lebih jelas, pemotongan dari BPJS pada gaji secara otomatis sebaiknya dihentikan, berikan opsi bagi PNS untuk memilih asuransi yang lebih layak. Sesungguhnya monopoli itu tidak diperbolehkan oleh karena itu BPJS janganlah memonopoli asuransi kesehatan bagi PNS.

Penjelasan tersebut berdasarkan informasi dari Klinik (bersalin) utama Al-Islam Awibitung Bandung klinik PPK I yang telah bekerja sama dengan BPJS, bahwa penanganan persalinan yang mempergunakan BPJS hanya dapat ditangani oleh bidan. Bila ditangani oleh dokter spesialis kandungan maka tidak ditanggung oleh BPJS meskipun pasien berniat membayar selisihnya. Dan apabila terdapat tindakan yang tidak dapat ditangani oleh bidan tersebut akan dirujuk kerumah sakit PPK II meskipun resiko selama perjalanan, tidak peduli kemampuan dari PPK I Awibitung yang sanggup untuk melakukan operasi caesar di tempat, mereka tidak akan lakukan operasi di tempat karena tidak ditanggung oleh BPJS.

Sebagai warga negara saya merasa BPJS telah menyepelekan nyawa manusia dengan kebijakan keuangan yang terlalu kaku. Proses melahirkan itu terdapat resiko kehilangan nyawa baik bagi ibu maupun anaknya, berbeda dengan luka memar atau lecet yang dapat ditolerir di level puskesmas saja dapat ditangani, puskesmas didekat di margahayu raya bahkan lebih tidak jelas lagi, takut untuk menjawab terkait dengan BPJS karena aturan kerjasamanya tidak jelas.

Istri saya akan melahirkan sekitar 2 minggu lagi, saya mohon kepastian pelayanan BPJS, untuk mendapatkan layanan dari dokter untuk melahirkan bisa saya dapatkan di PPK I mana di Bandung? Dan apabila harus operasi caesar bisakah dioperasi di tempat? Sebab kehamilan pertama istri saya dilakukan caesar, dan saya memilih klinik swasta yang siap hingga tindakan caesar di tempat yang tidak bekerjasama dengan Askes saat itu, namun Askes bersedia melakukan reimburst karena memang puskesmas di sekitar lokasi tidak dapat melakukan Caesar di tempat. masih bagus pelayanan dari Askes.

Pertimbangan utamanya adalah Caesar sebisa mungkin di tempat, karena beberapa kasus operasi caesar yang harus di rujuk ke rumah sakit lain telah menghilangkan nyawa, seperti yang teman saya alami.

Mohon penjelasannya. Terima kasih.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatanBapak/Ibu Yth.

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan.

Menjawab pertanyaannya dapat kami sampaikan sebagai berikut :1. Persalinan normal diutamakan dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama

2. Persalinan dapat dilakukan di Fasilitas Tingkat lanjutan apabila dirujuk oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dimana tempat peserta terdaftar kerana indikasi medis atau dikarenakan ketidaklengkapan sarana dan prasarana di Fsilitas Kesehatan tingkat pertama.

3. Terkait dengan penggabungan peserta Askes ke BPJS Kesehatan, hal tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan , diharapkan pada tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia mendapatkan Jaminan Kesehatan, tanpa memandang Status atau pekerjaan seseorang.

Demikian disampaikan, semoga Bapak beserta keluarga selalu sehat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Salam,BPJS KesehatanNurcahyati Ditolak Puskesmas Saat Mau Melahirkan

Suasana hearing di Komisi D DPRD Surabaya (Nurul Arifin/Okezone)

Nurul ArifinJurnalis Share on Facebook Share on Twitter Share on Google

Selasa, 1 April 2014 - 19:00 wibNurcahyati Ditolak Puskesmas Saat Mau Melahirkan

http://news.okezone.com/read/2014/04/01/519/963758/nurcahyati-ditolak-puskesmas-saat-mau-melahirkan

SURABAYA- Kisah seorang pasien yang ditolak untuk berobat sepertinya tak pernah usai. Kali ini menimpa Nurcahyati warga Kedung Tarukan Wetan, Surabaya. Meski memegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Nur Cahyati sempat ditolak oleh Puskesmas.Celakanya lagi, pihak puskesmas memberikan rujukkan ke bidan swasta. Sehingga, meski memegang kartu BPJS, perempuan ini harus membayar biaya persalinan.Fakta tersebut terkuak ketika sang suami Achmad Aris mengadu ke Komisi D DPRD Surabaya. "Pada hari Kamis (12/3/2014) saya datang ke Puskesmas Mojo rencananya minta rujukkan tapi tidak jadi diperiksa padahal saat itu masih pukul 10.00 WIB. Saya disuruh datang lagi besok. Dan esoknya saya dan istri saya datang ke Puskesmas itu tapi ditolak alasannya waktunya mepet. Padahal istri saya memegang kartu BPJS," kata Aris dengan nada kesal, Selasa (1/4/2104).Di puskesmas tersebut, ia mengaku sudah menjelaskan kepada petugas bahwa berdasarkan USG dari dokter, istrinya akan melahirkan. Karena kondisi itulah, Bidan Praktek Swasta bernama Sri Agustin Imron meminta agar dibawa ke Bidan Swasta Juniati Soeganto yang berada tak jauh dari puskesmas."Dia (Sri Agustin Imron-red) bilang tak usah khawatir langsung datang ke bidang Juniati. Bilang dari saya. Aku yang bertanggung jawab," kata Acmad menirukan perkataan bidang puskesmas itu.Achmad juga sempat menanyakan, terkait bagaimana biaya persalinan istrinya karena pemegang kartu BPJS. "Bu Sri tidak bilang apa-apa malah saya diberi kartu nama. Karena kondisi yang mendesak maka istri saya langsung saya bawa ke bidan yang dimaksud," jelasnya.Nur Cahyati, akhirnya melahirkan anak perempuan dengan selamat di Bidang tersebut pada Senin (17/3/2013). Pasca melahirkan, Achmad Aris mengaku kaget. Meski memegang Kartu BPJS, rupanya ia tetap saja membayar biaya persalinan sebesar Rp750 ribu. "Tapi saya kaget karena saya harus bayar Rp750 ribu sebagai biaya persalinan di bidan itu. Lantas apa gunanya memegang kartu BPJS," ujarnya.(ful)

Tunggu BPJS, Nyawa Bisa MelayangBPJS dirancang untuk lebih mengutamakan investasi ketimbang menjamin kesehatan rakyat Indonesia.http://www.sinarharapan.co/news/read/31048/tunggu-bpjs-nyawa-bisa-melayang16 Januari 2014 14:25 Tutut HerlinaKesehataninShare

SH / SeptiawanPERIKSA KESEHATAN - Ibu-bu bersama anak balitanya memeriksa kesehatan di pos kesehatan desa (poskedes), Banua Gea, Dusun Lolombu, Kabupaten Nias Utara. Pemerintah pusat perlu membangun lebih banyak lagi poskedes, layanan kesehatan rakyat yang menjangkau dusun dan masyarakat pedalaman.Maaf ini bukan salah kami, tulis seorang dokter ahli kandungan mengawali cerita pilunya.Sang dokter mengisahkan, cerita pilu itu bermula ketika ia menangani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Pasien yang sedang hamil pertama kali itu ternyata adalah istri dari dokter umum yang menjadi rekan sejawatnya. Ia datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) RS Dokter Sutomo pukul 15.30 WIB, dengan keluhan ketuban pecah dan letak bayi melintang.Pasien tidak pernah ANC (Antenatal Care) di saya, dokter tersebut menerangkan. Pemeriksaan terakhir dilakukan sebulan sebelumnya oleh dokter ahli kandungan lain. Dari anamnesis diketahui, si pasien ternyata punya riwayat gula dan darah tinggi. Untuk menyelamatkan janin dan ibunya, sang dokter merencanakan kelahiran lewat proses caesar.Pertanyaan yang pedih ketika dokter jaga menghubungi saya dan menanyakan, Dokter mau mengerjakan pasien BPJS?, ia mengisahkan.Pedih karena biaya untuk paket caesar umumnya sekitar Rp 3-4 juta, meliputi biaya operasi, obat bius, benang jahit, perawatan di ruangan, infus, dan obat-obatan.Berapa honor yang harus diterima SpOG? Tergantung sisa hal di atas. Bisa Rp 60.000 seperti yang dialami rekan sejawat saya, kata dokter itu.Namun, bukan hal itu yang membuatnya bersedih. Ia tak bisa segera mengoperasi pasien karena masih menunggu proses administrasi BPJS. Jaringan online BPJS saat itu sedang lemah. Hati saya deg-degan bercampur sedih. Mau menunggu sampai kapan? Sampai jadi kasus kasep? ia bertanya pada dirinya sendiri.Padahal, urusan administrasi bukan wewenang para dokter. Setelah sedikit melalui pemaksaan, pasien akhirnya bisa sampaike kamar operasi. Namun, para dokter yang akan menolong persalinan pasien itu harus memutar otak supaya melakukan penghematan. Sang dokter kandungan harus mengirit benang, sementara dokter anestesi harus memilih obat bius yang murah meriah.Namun, cerita pedih tak terhenti sampai di situ.Pascaoperasi, petugas apotek menghubunginya dan mengatakan, obat nyeri tidak ditanggung, begitu juga obat untuk mobilitas usus. Apakah kami para dokter ini jadi dipaksa bekerja di bawah standar oleh pemerintah? ia bertanya.Setelah operasi, pasien masih merasakan kenyerian. Sungguh, maaf, ini bukan salahkami, pasienku sayang, kata dokter itu.Kisah dokter dengan pasien itu ditulis dalamwebsite milik Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Januari 2014. DIB adalah organisasi dokter yang anggotanya ribuan dan tersebar di Tanah Air.Kisah ironis juga diungkapkan seorang relawan kesehatan dari Jawa Timur, Arif Witanto. Melalui pesan layanan singkat (SMS), ia mengatakan, Sunarni, ibu hamil yang memiliki jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) diharuskan melakukan operasi caesar. Namun, warga Karanganyar, Jawa Tengah itu tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RSU Muwardi, Solo karena penuh.Puskesmas yang menjadi tempat rujukan awal lantas melemparnya ke RS Swasta.Padahal, RS itu tidak menjalin kerja sama dengan BPJS. Biaya yang harus ditanggung Sunarni sebesar Rp 8 juta. Di mana bisa cari pertolongan? Dia sekarang pontang-panting cari utangan. Kalau nanti brojol (lahir) duluan gimana, karena nggak dapat utangan? kata Arif.Pasien Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang tadinya tinggal menunjukkan kartu, kini harus menjalani proses berbelit untuk mendapatkan jaminan kesehatan gratis.Mereka kini diwajibkan kembali mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan. Jadi, ngapain kami kemarin dikasih KJS kalau disuruh urus SKTM lagi? tanya Rukmini, kader PKK Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.Penurunan KualitasSejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola BPJS Kesehatan, kisah seperti itu jamak dijumpai. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) menyatakan, sistem asuransi kesehatan yang berlaku nasional sejak 1 Januari 2014 ini memberikan perlindungan kesehatan kepada rakyat miskin, yang selama ini kesulitan memperoleh layanan kesehatan secara murah.Saya tidak mau dengar lagi ada laporan rakyat kurang mampu ditolak rumah sakit dan tidak bisa berobat karena alasan biaya, kata SBY saat memberi pidato sambutan peluncuran program BPJS di Bogor.Ia menegaskan, rakyat miskin dapat berobat dan dirawat gratis di puskesmas dan rumah sakitdengan BPJS yang menjaminnya. SBY menganggap BPJS merupakan jawaban atas harapan rakyat Indonesia yang menginginkan perlindungan kesehatan secara luas.Ketua DPR, Marzuki Alie berpendapat, persoalan yang terjadi saat ini ada karena program itu masih dalam masa transisi. Dengan kerja besar pasti banyak masalah, katanya.Namun, pengamat ekonomi dari Institut for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng menyebutkan, minimnya jaminan kesehatan yang diterima peserta karena BPJS sesungguhnya dirancang untuk memobilisasi dana pemerintah dan rakyat.Sesuai UU BPJS, dana itu bisa diinvestasikan. Uang ratusan triliun yang cair ini dapat ditempatkan di bank atau lembaga keuangan nonbank, untuk membeli surat utang negara (obligasi), diinvestasikan pada surat berharga, atau obligasi di luar negeri.Seorang pejabat yang terlibat langsung pembahasan peraturan pemerintah (PP) soal BPJS pernah mengatakan, perdebatan pasal paling alot terkait dengan penggunaan dana yang dikumpulkan BPJS Kesehatan. Saat masih bernama PT Askes, iuran yang dipungut dari pegawai negeri sipil (PNS) sebagian besar digunakan pengembangan usaha, bukan jaminan kesehatan.Makanya, kenapa banyak obat atau pelayanan yang tidak ditanggung. Itu yang mau kita ubah,tapi mereka tidak mau, kata pejabat yang enggan disebut namanya ini kepada SH, pertengahan November 2013 lalu.Beberapa petugas Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang ditemui SH, mengakui adanya penurunan kualitas jaminan.Peserta BPJS yang membayar iuran sekalipun akan diperlakukan sama dengan peserta BPJS yang preminya ditanggung pemerintah. Bagi PNS, bahkan pejabat negara, harus terlebih dahulu berobat ke puskesmas setempat. Setelah itu baru dirujuk ke RSUD dan jika diperlukan dirujuk ke RS pusat, seperti RSCM.Kami ini, walaupun karyawan RSCM, belum tentu bisa berobat di RSCM, kata seorang karyawan RSCM yang tidak bersedia disebutkan namanya.Menurutnya, dengan UU BPJS, semua pejabat negara tidak bisa lagi menggunakan jaminan kesehatan seperti sebelumnya. Kalau tidak mau melalui puskesmas terlebih dulu, mereka bisa saja bayar langsung dengan uangnya sendiri, katanya.Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo mengatakan, orang sakit seharusnya tidak perlu diatur secara detail. Sebaliknya, yang terpenting adalah penyelamatan nyawa seorang pasien. Menunggu proses ya, sudah mati, katanya.Ade Suhendar, relawan kesehatan dari Jakarta Pusat mengatakan, BPJS tak ubahnya seperti malaikat pencabut nyawa. Orang yang harusnya diselamatkan, mati karena menunggu administrasi. Sekarang saja belum ada, tapi pasti bakal ada kasus seperti itu, ujarnya.Saat ini saja, singkatan BPJS sudah mulai banyak diplesetkan, seperti Banyak Pasien Jasa Sedikit atau Bikin Perasaan Jadi Sedih.

Sumber : Sinar Harapan

Ini 4 Keluhan Utama Soal Pelayanan BPJS Menurut YLKIM Reza Sulaiman- detikHealthMinggu, 22/03/2015 10:00 WIBhttp://health.detik.com/read/2015/03/22/095733/2865854/763/ini-4-keluhan-utama-soal-pelayanan-bpjs-menurut-ylkiakarta-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang membela kepentingan konsumen mengadakan bulan penampungan keluhan BPJS. Bulan penampungan ini rencananya digelar hingga Mei 2015.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan bahwa hingga saat ini, sudah ada total kurang lebih 80 pengaduan soal BPJS sejak program pengaduan dibuka Desember tahun lalu. Dari semua pengaduan tersebut, ada 4 masalah umum yang paling sering ditemui. Apa saja?1. Antrean Berobat yang Lama dan Panjang

Tulus mengatakan bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke YLKI, kinerja BPJS dinilai lebih jelek daripada ketika masih bernama PT ASKES. Salah satu hal yang disorot adalah antrean panjang pasien yang mengular serta memakan banyak waktu.

Ia menambahkan bahwa permasalahan antrean ini tak bisa dianggap sepele. Sebabnya waktu menunggu pasien berobat lebih lama dan potensi kecurangan oleh tenaga kesehatan dalam pemberian nomor antrean.

"Kalau antre terlalu lama nanti telat dapat pengobatan, kondisi paling buruk bisa meninggal ketika mengantre. Selain itu ada indikasi sogok-menyogok ke petugas kesehatan untuk mendapatkan nomor antrean yang lebih kecil," ungkapnya.2. Cakupan BPJS yang Terlalu Renggang

Menurut Tulus, ada kerenggangan antara cakupan manfaat yang diberikan BPJS dengan biaya operasional rumah sakit untuk melakukan tindakan. Akibatnya, banyak rumah sakit, terutama rumah sakit swasta yang menolak pasien rujukan BPJS dengan alasan kamar yang penuh.

"Cakupan manfaat dan biaya operasional rumah sakit untuk tindakan, operasi bedah misalnya sangat tinggi. Yang dibayarkan BPJS hanya Rp 40 juta misalnya, sementara biaya operasional bedah butuh Rp 200 juta. Rumah sakit tentu nggak mau rugi, akhirnya dirujuklah ke RSUD," tutur Tulus.3. Kebijakan dan Peraturan

Beberapa kebijakan dan peraturan soal BPJS dan JKN dinilai Tulus memberikan dampak bagi pelayanan di rumah sakit dan provider. Salah satunya yang ia sorot adalah kebijakan presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Tulus melihat, kebijakan seperti ini hanya akan menambah masalah baru. Contohnya adalah membuat bingung peserta soal penggantian kartu, dan beberapa masalah lainnya.

"Konteks pelayanan itu harus dilihat dari hulu ke hilir. Kalau hulunya belum mulus, tentu saja hilirnya berdampak. Kebijakan dari BPJS, dari Kemenkes dari DPR, dari Presiden ini akan memberikan dampak bagi pelayanan BPJS di rumah sakit dan puskesmas," tambahnya lagi.4. Sosialisasi minim

Meski sudah berjalan selama satu tahun lebih, program JKN ternyata masih memiliki banyak PR. Salah satunya adalah sosialisasi yang minim oleh BPJS selaku pihak penyelenggara.

Contoh kasusnya adalah masih ada rumah sakit yang memulangkan pasien karena menganggap plafon yang dipakai sudah habis. Ini artinya, sosialisasi sistem tarif INA-CBGs belum seratus persen.

HomeKesehatanKesehatanSERBA-SERBI BPJS: Pelayanan PersalinanMONDAY, 21 JULY 2014 7:52 PMSERBA-SERBI BPJS: Pelayanan Persalinanhttp://www.bpjs.info/kesehatan/SERBA_SERBI_BPJS_Pelayanan_Persalinan-6343/

Pelayanan PersalinanPersalinanCakupan Pelayanan Persalinan yang diberikan :1. Pemeriksaan kehamilan oleh dokter umum atau bidan2. Mondok dan makan3. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana4. Pelayanan Persalinan normal5. Pemeriksaan nifas6. Pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis dan Daftar Obat Standar JPK (Generik, DOEN & obat merk dagang)7. Rujukan untuk kasus yang tidak bisa ditangani di rumah bersalin antara lain: kelainan letak janin, pendarahan hebat, tidak ada jalan lahir/keluar janin, Pre Eklamsi Berat (PEB) dengan tensi 150/100, oedema, Asma berat, kencing manis, proteinuria, janin, persalinan kembar dengan penyulit sesuai ketentuan PT. Jamsostek (Persero)Persalinan yang ditanggung :1. Hanya persalinan anak kesatu, kedua dan ketiga2. Persalinan anak kembar normal ditanggung sebagai persalinan dua kali.3. Persalinan yang ditanggung adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan 26 minggu atau lebih.4. Anak keempat dan seterusnya, persalinan maupun pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan proses kehamilan tidak ditanggung.5. Bantuan biaya persalinan normal ditetapkan setinggi-tingginya Rp.750.000,-6. Apabila persalinan normal dilakukan di RS/Bidan yang tidak ditunjuk dengan biaya melebihi Rp.750.000,- maka selisih biaya yang terjadi menjadi beban peserta.7. Pengajuan klaim reimbursement tidak perlu surat aktif kerja dan data riwayat kontrol kehamilan (ANC : Ante Natal Care)8. USG kehamilan pada ANC rutin tanpa kelainan dijamin sebanyak 3(tiga) kali selama kehamilan dengan ketentuan masing-masing 1(satu) kali pada setiap trimester kehamilan. Besaran jaminan untuk USG maksimal setara dengan USG 2 dimensi. USG kehamilan dengan kelainan dijamin sesuai dengan indikasi medis.9. Tindakan operasi sesar (Caesarean Section) pada rumah sakit yang tidak ditunjuk dan tidak emergensi, namun sesuai dengan indikasi medis, dapat diganti dengan paket operasi sesar reimbursement.10. Jaminan pada kasus kehamilan tidak melihat periode peserta didaftarkan sebagai status keluarga, melainkan hanya melihat pada status pada saat kejadian, jika status peserta menikah maka jaminan dapat diberikan.11. Kasus abortus dijamin jika status peserta menikah pada saat kejadian.Pelaksana Pelayanan Kesehatan :a. Rumah Bersalin Pemerintah/Swastab. Rumah Sakit yang ditunjuk untuk kasus rujukanSumber: BPJS KETENAGAKERJAAN

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/01/17/312502/ibu-hamil-dan-bayi-dalam-kandungannya-bisa-didaftarkan-ke-bpjsKamis, 13 August, 2015 - 05:46Top of Form

SearchBottom of Form

Ibu Hamil dan Bayi dalam Kandungannya, Bisa Didaftarkan ke BPJSJAWA BARAT17 Januari, 2015 - 07:54SUMEDANG, (PRLM).- Ibu hamil termasuk bayi dalam kandungannya, bisa sekaligus didaftarkan menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Ketika sudah didaftarkan, semua biaya persalinan di rumah sakit menjadi tanggungan BPJS. Begitu pula berbagai biaya perawatan dan pengobatan bayi di rumah sakit jika terjadi gangguan kesehatan atau pun kelainan fisik setelah dilahirkan.Perlunya bayi dalam kandungan didaftarkan ke BPJS, karena kepesertaan ibu hamil dalam BPJS tidak termasuk dengan bayi dalam kandungannya. Oleh karena itu, bagi ibu hamil bisa sekalian mendaftarkan bayi dalam kandungannya ke BPJS. Seandainya bayi yang dilahirkan menderita kelainan atau gangguan kesehatan, semua pembiayaan di rumah sakit bisa ditanggung oleh BPJS, tutur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Hilman Taufik WS kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (16/1/2015).Menurut dia, syarat pendaftaran BPJS untuk bayi dalam kandungan, yaitu membawa hasil USG yang jenis kelaminnya sudah diketahui. Jenis kelamin bayi dalam kandungan, sudah bisa diketahui rata-rata usia kandungannya 4-5 bulan. Ketentuan ini baru diterapkan sekarang atau mulai tahun ini. Oleh karena itu, saya memberitahukan kepada para ibu hamil khususnya yang usia kandungannya 4 bulan ke atas, bisa sekalian mendaftarkan bayi dalam kandungannya ke BPJS, tutur Hilman.Pendaftaran ibu hamil termasuk bayi dalam kandungannya, kata dia, perlu dilakukan secepatnya. Apalagi bagi ibu hamil yang usia kandungannya sudah tua, bahkan menjelang melahirkan. Sebab, tahun ini ada kebijakan baru. Kartu BPJS, baru berlaku seminggu sejak pendaftaran. Sementara sebelumnya, sehari sejak pendaftaran, kartu BPJS sudah bisa dipakai. Pemberlakuan kebijakan baru itu, khusus untuk peserta BPJS mandiri atau yang bukan tergolong masyarakat miskin.Kalau kepesertaan BPJS warga miskin yang sudah dilengkapi surat rekomendasi dari Dinas Sosial, kartu BPJS-nya bisa langsung dipakai setelah mendaftar. Kebijakan baru ini, perlu diketahui oleh masyarakat yang belum mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Jangan sampai, pendaftarannya mendadak ketika sakit atau dirawat di rumah sakit. Seandainya ada pasien yang membawa kartu BPJS yang belum berlaku, otomatis tergolong pasien umum atau harus membayar berbagai biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit, katanya.Lebih jauh ia menjelaskan, bagi peserta BPJS yang akan menjalani pengobatan atau perawatan di puskesmas dan rumah sakit, harus melalui prosedur yang ditetapkan BPJS. Bahkan tahun ini yang menginjak tahun kedua penerapan BPJS di Kab. Sumedang, tidak ada lagi toleransi bagi peserta yang menyalahi prosedur. Contohnya, bagi peserta BPJS yang bukan pasien UGD (Unit Gawat Darurat), harus melalui rujukan dari puskesmas apabila akan dirawat di rumah sakit. Jika melanggar, pasien tersebut harus membayar berbagai biaya rumah sakit.Kalau tahun kemarin, masih ada kelonggaran atau toleransi. Peserta BPJS yang bukan pasien UGD, masih bisa ditangani di UGD. Namun, dampaknya petugas UGD sendiri yang keteteran menangani pasien yang bukan pasien UGD. Bahkan sebelumnya, jumlah pasien yang penyakitnya bukan gawat darurat tapi dirawat di UGD, hampir mencapai 40%. Nah, sekarang tidak ada toleransi. Semua pasien yang bukan pasien UGD, harus melalui rujukan dari puskesmas, ujarnya.Sementara itu, salah seorang keluarga pasien peserta BPJS, Enung warga Ciherang, Kec. Sumedang Selatan membenarkan, kartu BPJS sekarang ini baru bisa berlaku seminggu sejak pendaftaran. Hal itu, diketahui ketika ia mengurus langsung pendaftaran BPJS dua keponakannya yang menderita gangguan jantung dan pendarahan kandungan.Saya sendiri yang mengurus pendaftarannya. Kalau sebelumnya, kartu BPJS bisa langsung dipakai sehari setelah pendaftaran. Tapi sekarang, seminggu baru kartunya bisa dipakai. Untuk pendaftaran BPJS-nya mudah, cukup membawa KTP dan kartu keluarga. Khusus warga miskin, harus dilampiri surat keterangan miskin dari desa dan kecamatan, kata Enung. (Adang Jukardi/A-108)***

http://www.antarajateng.com/detail/jangan-khawatir-pemeriksaan-kehamilan-hingga-pascamelahirkan-dijamin-bpjs-kesehatan.htmlJangan Khawatir, Pemeriksaan Kehamilan Hingga Pascamelahirkan Dijamin BPJS KesehatanSelasa, 17 Peb 2015 11:25:09 WIBPewarta: -

BPJS Kesehatan menyediakan pelayanan kebidanan dan neonatal sebagai upaya menjamin dan melindungi para calon ibu selama proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

Pelayanan kebidanan yang dijamin BPJS Kesehatan meliputi:1. Pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal care / ANC)2. Persalinan,3. Pemeriksaan bayi baru lahir,4. Pemeriksaan pasca persalinan (postnatal care / PNC) terutama selama nifas awal selama 7 hari setelah melahirkan, dan5. pelayanan KB.

Pelayanan kehamilan/ANC dan pascapersalinan/PNC dapat dilakukan di faskes pertama seperti puskesmas, klinik, dokter keluarga atau bidan jejaring faskes pertama. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam keadaan darurat.

Pemeriksaan kehamilan/ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi medis yang mengharuskan mendapat penanganan spesialis di fasilitas kesehatan lanjutan (berdasar rujukan faskes pertama).

Untuk memeriksakan kehamilan, peserta bisa datang langsung ke faskes pertama yang tercantum di kartu BPJS Kesehatan atau jejaringnya.

Jika terdapat masalah medis dalam kehamilan yang tidak dapat ditangani oleh faskes pertama, maka dokter di faskes pertama akan memberi surat rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan, sehingga peserta dapat segera melakukan pemeriksaan ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan dan kartu BPJS Kesehatan.

Selanjutnya peserta akan memperoleh Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan dilegalisasi petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit sebelum mendapat pelayanan kesehatan.

Tindakan persalinan diutamakan dilakukan di faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Untuk kondisi gawat darurat peserta bisa langsung melalui Unit Gawat Darurat di faskes tingkat lanjutan.

Editor: Nur Istibsaroh

Layanan BPJS Kesehatan Buat Ibu Hamilhttp://www.lintas.me/go/pasutriarea.blogspot.com/layanan-bpjs-kesehatan-buat-ibu-hamil

Ada kabar baik lho, buat calon ibu yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan menyediakan pelayanan kebidanan dan neonatal sebagai upaya menjamin dan melindungi para calon ibu selama proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan.

Jenis Pelayanan yang Ditanggung BPJS KesehatanPelayanan yang dijamin meliputi: a) pelayanan pemeriksaan kehamilan (antenatal care / ANC) untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi, b) persalinan, c) pemeriksaan bayi baru lahir) pemeriksaan pasca persalinan (postnatal care / PNC) terutama selama nifas awal selama 7 hari setelah melahirkan) pelayanan KB.

Pelayanan ANC dan PNC dapat sista lakukan di fasilitas kesehatan pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Pemeriksaan ini dilakukan di tempat yang sama, kecuali dalam keadaan darurat. Tujuannya agar ada keteraturan pencatatan pantograf, monitoring perkembangan kehamilan, dan memudahkan administrasi klaim kepada BPJS Kesehatan. Perlu anda ketahui, pemeriksaan ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan jika terdapat indikasi medis yang mengharuskan sista mendapat penanganan spesialis di fasilitas kesehatan lanjutan.

Persalinan normal diutamakan dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Penjaminan persalinan normal di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Yang dimaksud kondisi darurat adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin, serta kondisi lainnya yang mengancam keselamatan jiwa ibu dan bayinya.

Pahami KetentuannyaPada kasus persalinan normal pervaginam dengan berat badan lahir bayi normal atau sehat (tidak ada masalah medis), maka:

Untuk pelayanan perawatan bayinya sudah termasuk ke dalam paket persalinan ibu, sehingga tidak perlu dibuatkan Surat Eligibilitas Peserta (ESP) tersendiri. SEP adalah bukti keabsahan peserta yang diterbitkan di fasilitas kesehatan, yang menyatakan bahwa seseorang adalah benar peserta BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut. Bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), pada persalinan anak pertama hingga ketiga, setelah kelahiran anaknya, orang tua harus segera melapor ke Kantor Cabang / Kantor Operasional Kabupaten (KLOK) BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu peserta BPJS Kesehatan dengan membawa Surat Keterangan Lahir atau Surat Akte Kelahiran. Proses pendaftaran bayi menjadi peserta BPJS Kesehatan mengikuti ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku.Pada kasus persalinan pervaginam normal atau dengan penyulit, ataupun persalinan operasi pembedahan caesaria, bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan atau bayi tidak sehat (memiliki masalah medis), maka untuk perawatan bayinya dibuatkan SEP tersendiri. Berikut ketentuannya:

a. Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU) anak pertama hingga ketiga, maka:

Perawatan bayinya dapat langsung dijamin oleh BPJS Kesehatan dan diterbitkan SEP tersendiri. Segera setelah bayi lahir, orang tua melapor ke Kantor Cabang atau Kantor Operasional Kabupaten/Kota (KLOK) BPJS Kesehatan untuk dapat diberikan identitas nomor kartu peserta (kartu peserta tidak dicetak) dengan melampirkan Surat Keterangan Kelahiran. Nama yang digunakan untuk entry dalam masterfile kepesertaan adalah Bayi Ny (nama ibunya). Identitas nomor kartu peserta ini berlaku maksimal 3 (tiga) bulan. Orang tua bayi harus kembali ke Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu kepesertaan bayinya dengan melampirkan salinan Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dalam waktu maksimal 3 bulan (sesuai dengan ketentuan penambahan anggota keluarga yang berlaku). Apabila setelah 3 bulan kartu BPJS Kesehatan bayi belum diurus, maka penjaminan untuk bayinya akan dihentikan sementara sampai dilakukan pengurusan kartu.b. Bayi peserta BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah anak ke-4 dan seterusnya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (diluar Penerima Pensiun PNS, Perintis Kemerdekaan, dan Veteran), untuk semua persalinan dengan kondisi bayi mempunyai masalah medis, maka:

Orang tua bayi diminta segera mendaftarkan bayi tersebut sebagai peserta BPJS Kesehatan, termasuk pembayaran iuran, dan selanjutnya melapor ke petugas BPJS Kesehatan Center untuk diterbitkan SEP-nya. Proses tersebut harus dilakukan dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak kelahirannya, atau sebelum pulang jika bayi dirawat kurang dari 7 hari. Apabila pengurusan kepesertaan dan penerbitan SEP dilakukan pada hari ke-8 dan seterusnya atau setelah pulang, maka biaya pelayanan kesehatan bayi tidak dijamin BPJS Kesehatan.

Begini Prosedur PelayanannyaUntuk memeriksakan kehamilan, sista bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tercantum di kartu BPJS Kesehatan anda atau jejaringnya. Di sana, anda akan mendapat pelayanan kesehatan oleh tenaga medis profesional. Jangan khawatir, tenaga medis di sana juga memiliki kompetensi yang memadai.

Jika terdapat masalah medis dalam kehamilan sista yang tidak dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberi surat rujukan ke fasilitas tingkat lanjutan. Anda dapat segera berkunjung ke rumah sakit dengan membawa surat rujukan dan kartu BPJS Kesehatan. Selanjutnya anda akan memperoleh SEP di rumah sakit dan segera mendapat pelayanan kesehatan.

http://aritunsa.com/operasi-caesar-dengan-bpjs-gratis/Operasi caesar dengan BPJS GRATISOperasi caesar dengan BPJS GRATISasal memenuhiketentuan dan syarat. Ini salah satu fungsi / kegunaan dari kartu BPJS Kesehatan. Dan itu pula salah satu alasan terbesar saya mendaftar BPJS, itu saja sebenarnya, biar lebih hemat, hehe. Lumayan kan biaya persalinan yang seharusnya dikeluarkan bisa untuk biaya aqiqah si kecil.

JAMPERSAL Tidak Berlaku LagiSetahun silam pemerintah mengadakan program JAMPERSAL untuk meringankan para ibu-ibu yang hendak melahirkan. Jampersal merupakan singkatan dariJaminan Persalinan. Jaminan pembiayaan pelayanan persalinan itu meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di faskes.Pembiayaan jampersal dahulu secara keseluruhan, jadi semuanya ditanggung. Saya kurang mengerti syarat-syarat lebih detailnya karena sekarang, mulai tahun 2014JAMPERSAL sudah tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya sekarang jaminan serupa dari pemerintah dialihkan ke BPJS yang termasuk dalam program JKN.Banyak Faskes Bekerjasama dengan BPJSTidak perlu khawatir, jaringan kesehatan nasional telah bekerjasama dengan banyak fasilitas kesehatan di Indonesia. Semua Rumah Sakit milik pemerintah insya Allah pasti merupakan menangani BPJS. Sedangkan Rumah Sakit swasta sudah banyak yang bergabung jadi tidak perlu khawatir, kita bisa memilih hendak melakukan persalinan di Rumah Sakit mana.

Tercatat lebih dari 1.500 Rumah Sakit di seluruh Indonesia pada bulan September lalu. Jumlah tersebut akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah peserta BPJS.Pemerintah terus mengupayakan untuk menjalin kerjasama dengan rumah sakit swasta lebih banyak lagi demi memajukan pelayanan kesehatan Indonesia.Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS itu maksudnya rumah sakit tersebut bisa menerimapeserta BPJS.Pengalaman Istri Operasi Caesar dengan BPJSBeberapa waktu yang lalu istri saya divonis harusoperasi caesarkarena bayi sungsang.Alhamdulillah rumah sakit yang kami inginkan telah terdaftar menjadi anggota faskes BPJS sehingga dengan mudah kami bisa mendaftar di sana. Berikut langkah-langkah mendaftarkan istri saya untuk operasi caesar dengan BPJS:1. Mempersiapkan surat rujukan dari Faskes IUntuk keadaan tidak darurat, surat rujukan dari faskes (fasilitas kesehatan) / puskesmas mutlak dibutuhkan sebagai syarat jika menggunakan BPJS. Kecuali ada tindakan darurat misalnya kecelakaan, atau sudah pendarahan sebelum bersalin dari rumah.Karena diagnosa dokter sudah mengatakan istriku harus caesar, kami sudah mempersiapkan surat rujukan dulu dua hari sebelum hari H. Istriku dalam keadaan sehat, memang itu tujuannya agar saat operasi tubuh dalam keadaan fit. Sehingga datang ke rumah sakit memang belum kesakitan atau ada tanda-tanda kontraksi. Selain surat rujukan, siapkan juga KTP suami / istri, KK, Surat Nikah, yang asli dan fotocopy-nya.2. Daftar di loket pendaftaran rawat inapOperasi caesar tidak bisa dilakukan dengan rawat jalan sehingga harus rawat inap. Pertama adalah mendaftar di loket pendaftaran rumah sakit yang Anda tuju. Biasanya loket pendaftaran ini terletak di lobi, atau bagian depan. Kami disambutramah oleh petugasnya, padahal menggunakan BPJS. Tidak seperti kalau menggunakan JAMKESMAS, mendapat perlakuan kurang baik di rumah sakit pemerintah (Pengalaman nenek saya saat operasi katarak)Pada saat mendaftar kita diminta isi formulir dan tandatangan di dalamnya serta menunjukkan KTP maupun kartu BPJS. Setelah semuanya selesai, petugas memberikan selembar kertas yang harus diserahkan kepada bagian ruang perawat kamar yang akan kami tempati.3. Siapkan dokumen-dokumen berikutKarena saat itu masih malam dan kasir rumah sakit tersebut sudah tutup maka saya harus menyiapkan beberapa dokumen yang diminta BPJS keesokan harinya. Berikut ini dokumen yang harus diserahkan:1. Fotocopy KTP suami dan istri masing-masing 3 lembar2. Fotocopy Kartu BPJS pasien (istri saya saja) sebanyak 3 lembar3. Fotocopy Surat Rawat Inap 3 lembar beserta yang ASLIBerdasarkan pengalaman saya, dokumen yang diminta tidak selalu sama. Sebelumnya kami pernah memeriksakan kandungan di rumah sakit yang berbeda dengan BPJS, tapi dokumen yang diminta ada KK. Atau mungkin karena rawat inap dan rawat jalan berbeda ya yang diminta (?)Dokumen-dokumen tadi diserahkan ke bagian pendaftaran BPJS. Insya Allah setiap rumah sakit peserta BPJS ada kantor khusus BPJS masing-masing.4.Berlaku sistem paket (tergantung dari rumah sakit masing-masing berbeda)Di rumah sakit swasta biasanya klaim BPJS ini dihitung harga paket. Misalnya untuk peserta BPJS kelas I jumlah yang ditanggung sekitar 5 juta. Tapi tergantung rumah sakitnya, berbeda rumah sakit maka beda biaya tanggungannya. Di rumah sakit istri saya dirawat, harga paket caesar kelas I sekitar 5 juta, sehingga apa-apa yang diluar paket dibiayai sendiri.Secara keseluruhan, istri saya dirawat selama 4 hari di rumah sakit tersebut hanya nambah biaya perban, pembalut, dan beberapa obat, sekitar kurang dari 200 ribu. Sedangkan untuk bayi berbeda.Bayi Baru Lahir Ditanggung BPJS dengan SyaratIni yang saya baru tahu dan sedikit membuat kami heran, ternyata bayi yang baru lahir melalui proses persalinan caesar tidak masuk dalam syarat alias tidak ditanggung BPJS. BPJS hanya menanggung biaya bayi baru lahir dengan persalinan normal, itupun masih dibagi lagi dengan beberapa syarat diantaranya: Berat Bayi Lahir (BBL) tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi, antara 2.5 kg 4 kg Tidak ada indikasi gangguan lain pada ibu maupun bayiFakta paling mencengangkan dan sekaligus aneh menurut saya adalah bayi hasil caesar kalau mau ditanggung oleh BPJS harus didaftarkan terlebih dahulu. Sementara kita ketahui bahwasyarat pendaftaran BPJSsalah satunya KK. Padahal pembuatan KK sendiri perlu proses, salah satu tahapannya harus ada Akta Kelahiran. Belum lagi proses pendaftaran ke BPJSnya. Sudah bisa pastikan tidak akan cukup waktu 4 hari membuat semua itu.Ditambah lagi pembuatan dokumen itu membutuhkan nama, padahal pemberian nama paling bagus pada saat aqiqah yaitu maksimal 7 hari setelah lahir. Perawatan pasca operasi caesar memakan waktu rata-rata 3-5 hari. Maka dari itu khusus untuk biaya bayi, kami membayar umum sesuai tarif di rumah sakit tersebut.Jadi kesimpulannya, untuk seluruh biaya operasi caesar istri saya dengan kartu BPJS hanya menambah 800 ribu, sisanya dibayar oleh BPJS. Termasuk biaya perawatan bayi yang tidak ditanggung dan belum termasuk biaya keperluan sehari-hari untuk makan saya, haha. Nilai itu tergantung pada rumah sakit masing-masing. Alhamdulillah, lumayan bisa menghemat biaya berjuta-jutaEnaknya BPJS, kita tidak perlu mengeluarkan biaya dari kantong sendiri terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu klaim baru mendapat ganti.