Pajak Pajak PertambahaPertambaha

n Nilain Nilai

Legal Character PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Pajak Objektif

Multi Stage Tax

Mekanisme Pemungutan Menggunakan Faktur Pajak

Pajak Konsumsi Umum Dalam Negeri

Bersifat Netral

Tidak menimbulkan pajak berganda

Penyerahan Penyerahan

Barang Kena PajakBarang Kena Pajak

Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian

Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan leasing

Pengalihan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang

Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma

Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN masukannya dapat dikreditkan

Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang

Penyerahan BKP secara konsinyasi

penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak

Pemakaian SendiriPemakaian Sendiridan dan

Pemberian Cuma-cumaPemberian Cuma-cuma

Pemakaian Barang Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pengusaha Pengusaha Kena PajakKena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Non BKPNon BKP&&

Non JKPNon JKP

Non Barang Kena Pajak

1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering;

4. emas batangan, dan surat berharga.

Non Jasa Kena Pajak berdasarkan Pasal 4a UU No. 18 Tahun 2000

1. jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;

2. jasa di bidang pelayanan sosial;

3. jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;

4. Jasa keuangan

5. Jasa asuransi

6. jasa di bidang keagamaan;

7. jasa di bidang pendidikan;

8. jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;

9. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

10. jasa tenaga kerja;

11. jasa perhotelan;m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

12. jasa penyediaan tempat parkir;

13. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

14. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

15. jasa boga atau katering

Penghitungan Penghitungan PPNPPN

Tarif PPN

Adalah sebesar 10%

Kecuali untuk ekspor yang dikenakan tarif 0%

- ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

- ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

dan

- ekspor Jasa Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Dasar Pengenaan PajakPajak

HARGA JUAL Nilai berupa uang

Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual Barang Kena Pajak.

Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual, antara lain : pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi.

PENGGANTIAN Nilai berupa uang

Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya dimintaoleh penjual Barang Kena Pajak.

Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

dicantumkan dalam faktur pajak.

NILAI IMPOR Nilai berupa uang yang menjadi Dasar

penghitungan bea masuk

Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai

Undang-Undang Pabean.

Tidak termasuk PPN/PPn BM.

Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk

PPN = 10% x Nilai Impor

NILAI EKSPOR Nilai berupa uang

Termasuk biaya yang diminta atau

seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu, nilai

yang tercantum dalam dokumen PEB

(Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah

difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai).

PPN Ekspor = 0% x Nilai Ekspor

NILAI LAIN

Jenis-jenis nilai lain : Harga jual atau penggantian

setelah dikurangi laba kotor 

Perkiraan harga jual rata-rata

Harga pasar wajar

Persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau imbalan-Harga faktual yang dianggap wajar 

Pemakaian Sendiri :DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga jual atau Penggantian dikurangi laba bruto)PPN = 10% X Harga Pokok Penjualanb.

Pemberian Cuma-Cuma :DPP = Harga Pokok Penjualan (Harga Jual atau Penggantian dikurangi laba bruto)PPN = 10% X Harga Pokok Penjualan

Penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang DPP = Harga Jual atau penggantian dikurangi laba kotorPPN = 10% x Harga Jual atau penggantian dikurangi laba kotor

DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah

Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh PKP yang menghasilkan BKP yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Dasar Pengenaan Pajak tidak termasuk PPN dan PPnBM

Penyerahan BKP yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh PKP selain Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau impor, Dasar Pengenaan Pajak termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.

Pemungut PPNPemungut PPN

Jenis Pemungut PPNSejak tanggal 1 Januari 2004, Pemungut PPN (Pembeli Khusus) terdiri dari (563/KMK.03/2003) :

Bendaharawan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, yang dananya dari APBN/APBD.

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP Penjual. Dengan demikian, pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang (10%).

Apabila pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungut PPN (Pembeli Khusus), PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP Penjual, melainkan disetor langsung ke kas negara oleh Pemungut PPN tersebut. Dengan demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya (10%) disetor langsung ke kas negara.

Faktur PajakFaktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak

yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

Kena Pajak.

FAKTUR PAJAK STANDAR

adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang : Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang

menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang

Kena Pajak atau Penerima JasaKena Pajak; Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau

Penggantian, dan potongan harga; Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;

dan Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak

menandatangani Faktur Pajak;

FAKTUR PAJAK GABUNGAN

Faktur Pajak Gabungan adalah

Faktur Pajak Standar untuk semua

penyerahan Barang Kena Pajak

dan/atau penyerahan Jasa Kena

Pajak yang terjadi selama 1 (satu)

bulan takwim kepada pembeli

Barang Kena Pajak atau penerima

Jasa Kena Pajak yang sama

FAKTUR PAJAK SEDERHANA

FAKTUR PAJAK SEDERHANA DIBUAT DALAM HAL TERJADI

PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA KONSUMEN YANG IDENTITASNYA

TIDAK LENGKAP

FAKTUR PAJAK SEDERHANA MINIMAL HARUS MEMUAT :

NAMA, ALAMAT, NPWP WAJIB PAJAK YANG MENYERAHKAN BKP/JKP

JENIS DAN KUANTUM BKP/JKP YANG DISERAHKAN

JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN YANG SUDAH TERMASUK PAJAK

ATAU PAJAK DICANTUMKAN SENDIRI

TANGGAL PEMBUATAN FP SEDERHANA

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK STANDAR

YAITU SELAMBAT-LAMBATNYA :

pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK STANDAR

YAITU SELAMBAT-LAMBATNYA :

pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;

pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak Standar yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak Standar seharusnya dibuat adalah bukan merupakan Faktur Pajak Standar.

PENGKREDITAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKANPAJAK MASUKAN

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.(Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan)

Apabila dalam suatu Masa Pajak: PK > PM, selisihnya yang harus disetor ke

kas negara oleh PKP paling lambat akhir bulan berikutnya

PM > PK, selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya, atau direstitusi pada akhir tahun buku (pengecualian untuk pengusaha tertentu yang bergerak dalam bidang ekspor BKP, BKP Tidak Berwujud, JKP, penyerahan kepada pemungut, belum berproduksi dan tidak dipungut PPN)

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

perolehan BKP atau JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;

pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalamSuratPemberitahuanMasaPajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan

perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan

Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penyesuaian PPN Penyesuaian PPN MasukanMasukan

Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang tidak mengakibatkan penyesuaian (koreksi) atas :

Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual, artinya PKP Penjual tidak diperkenankan membatalkan (menarik kembali) Pajak Keluaran yang telah dilaporkan dalam SPT-nya.

Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima jasa, artinya PKP Pembeli tidak perlu membatalkan Pajak Masukan yang telah dikreditkan dalam SPT-nya.

BKP yang Dibeli Musnah/Rusak Karena Bencana Alam atau Kondisi Force Majeure

 Tidak mengakibatkan penyesuaian (koreksi) atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya oleh pembeli. 

Dengan demikian, Pajak Masukan atas barang yang musnah atau rusak tersebut tetap dapat dikreditkan.

Kesalahan dalam Pemungutan Pajak

Apabila pajak yang telah dipungut tersebut telah disetor dan dilaporkan, maka PKP yang bersangkutan tidak dapat meminta kembali (restitusi).

Pajak yang salah dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan atau belum dibebankan sebagai biaya.

Kesalahan pemungutan dapat berupa ; seharusnya tidak terutang PPN tetapi dipungut PPN, atau terjadi pemungutan PPN yang jumlahnya lebih besar dari yang seharusnya terutang.