Upload
buixuyen
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pajak Penghasilan 26
Pajak Penghasilan Pasal 26
Pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selainbentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia
Pajak Penghasilan 26
Subjek Pemotong Pajak
1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak dalam negeri:a) Badan
b) Orang Pribadi yang ditunjuk
3. Penyelenggara kegiatan
4. BUT
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
Pajak Penghasilan 26
Objek Pajak
Ayat (1):
a) Dividen
b) Bunga termasuk premium, diskonto, danimbalan sehubungan dengan jaminanpengembalian utang
c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
e) Hadian dan penghargaan
f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
g) Premi swap dan transaksi lindung nilailainnya
h) Keuntungan karena pembebasan utang
Ayat (2):
a) Penghasilan dari penjualan ataupengalihan harta
b) Premi asuransi
Ayat (2)a:
Penghasilan sebagaimana dimaksudPasal 18(3) UU PPh
Ayat (4):
Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangipajak (Earning After Tax)
Pajak Penghasilan 26
TARIF
20% P3B
DPP
PENGHASILANBRUTO
(Pasal 26 ayat (1))
PERKIRAANPENGHASILAN NETO
(Pasal 26 ayat (2) dan ayat (2a))
EARNING
AFTER TAX
(Pasal 26 ayat (4))
×
Pajak Penghasilan 26
PPh Pasal 26 ayat (1)
Atas penghasilan yang diterima oleh WPLN non-BUT yang berupa:• Dividen;
• Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalianutang;
• Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
• Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
• Hadian dan penghargaan;
• Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
• Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
• Keuntungan karena pembebasan utang.
Dipotong PPh 20% dari Bruto Atau Sesuai dengan P3B
Bersifat final
Pajak Penghasilan 26
PPh Pasal 26 ayat (2)
Barang bergerak berupa: perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan
Penghasilan dari penjualan ataupengalihan harta:
Dipotong PPh 20% dari Perkiraan Penghasilan Neto(25% dari harga Jual)(PMK-82/PMK.03/2009)
Sepanjang nilainya melebihi Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
Pajak Penghasilan 26
PPh Pasal 26 ayat (2)
Dipotong PPh 20% dari PerkiraanPenghasilan Neto (25% dari harga Jual)
Penghasilan dari penjualan atau pengalihansaham perseroan:
Perseroan adalah Perseroan Terbatas DalamNegeri yang sahamnya diperjualbelikan olehpemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri
(WPLN) dan tidak berstatus sebagai Emitenatau Perusahaan Publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
(KMK No. 434/KMK.04/1999)
Pajak Penghasilan 26
PPh Pasal 26 ayat (2)
Dipotong PPh 20% dari PerkiraanPenghasilan Neto (50% atau 10% atau
5% dari jumlah premi)
Penghasilan dari Premi asuransiyang diterima perusahaan asuransi
luar negeri:
Perkiraan Penghasilan Neto:
• 50% apabila dibayar oleh tertanggung
• 10% apabila dibayar oleh perusahaan asuransi dalam negeri
• 5% apabila dibayar oleh perusahaan re-asuransi dalam negeri
(KMK-624/KMK.04/1994)
Pajak Penghasilan 26
PPh Pasal 26 ayat (2a)
Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara(conduit company atau special purpose company) yang
didirikan atau bertempat di tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
Penghasilan sebagaimana dimaksudPasal 18(3c) UU PPh:
Dipotong PPh 20% dari Perkiraan PenghasilanNeto (25% dari harga jual)
(PMK-258/PMK.03/2008)
Pajak Penghasilan 26
PPh Pasal 26 ayat (4)
Dipotong PPh 20% dari DPP,
kecuali ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan PMK-14/PMK.03./2011
Atas Penghasilan Kena Pajak setelahdikurangi pajak pasal 17 UU PPh
Dasar Pengenaan Pajak:
Penghasilan Kena Pajak - PPh Pasal 17 terutang(PMK-14/PMK.03/2011)
Pajak Penghasilan 26
IKHTISAR OBJEK PAJAK, DPP, DAN TARIFPPh Pasal 26
NO. OBJEK PAJAK DPP TARIF EFEKTIF
1 Dividen
Jumlah Bruto Penghasilan
20% x jumlah bruto
2. Bunga (termasuk premium, diskonto, dan jaminan pengembalian Utang)
3. Royalti
4. Sewa dan penghasilan lain sehubungandengan Penggunaan harta
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan
6. Pensiun dan Pembayaran Berkala lainnya
7. Premi Swap dan transaks lindung nilai
8. Hadiah dan Penghargaan
9. Keuntungan karena Pembebasan Utang
10. Penjualan Harta di Indonesia > Rp. 10 Juta
25% Hg. Jual 5% x Hg. jual
Pajak Penghasilan 26
IKHTISAR OBJEK PAJAK, DPP, DAN TARIFPPh Pasal 26
NO. OBJEK PAJAK DPP TARIF EFEKTIF
11 Premi Asuransi/Reasuransi:
a. Premi dibayar tertanggung kpd persh. Asuransi LN
50% Jml. Premi
10% x Jml. Premi
b. Premi dibyr oleh Persh. Asuransi di Ind kpd persh. Asuransi LN
10% Jml.Premi
2% x jml. Premi
c. Premi dibyr oleh Persh. Reasuransi di Ind kpd persh. Asuransi LN
5% Jml.Premi
1% x jml. Premi
12. Penghasilan dan penjualan Atau pengalihan saham
25% Hg. Jual 5% x Hg. Jual
13 Pengh. Kena Pajak BUT setelah dikurangi pajak
Erning AfterTax (EAT)
20% / P3B x EAT
Pajak Penghasilan 26
Penerapan ketentuan P3BStart
Identifikasi Transaksi
Internasional, seperti:
Subjek & Objek Pajak
Tentukan Perlakuan
Pajak menurut UU
PPh
Ada
PPh
terutan
g?
P3B
diterapka
n?
P3B
Konflik
dengan
UU PPh?
Perlakuan Pajak
menurut P3B, khusus
untuk isu yang
berkonflik.
Stop
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Perlakuan Pajak
menurut UU PPh
JALAN TERUS!!!
Tidak
Ya
Untuk hal-hal lain yang
tidak berkonflik dengan
P3B: UU PPh JALAN
TERUS!!!
Pajak Penghasilan 26
Penerapan ketentuan P3B
Secara unilateral Indonesia menerapkan 2 cara penerapan P3B:
1. Relief-at source method: P3B diterapkan oleh WP Pemotong Pajaksaat WPLN menerima penghasilan (PER-61 & PER-62 Tahun 2009).
2. Refund method: manfaat P3B diberikan melalui refund (Pasal 17 ayat(2) UU KUP, PMK-10/PMK/2013).
Secara bilateral, dilakukan melalui Prosedur Persetujuan Bersama(Mutual Agreement Procedures/MAP) sesuai ketentuan P3B.