Upload
vongoc
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Oleh:
DR. Ir. Chaizi Nasucha, M.PKN. (Ketua Umum Keluarga Alumni Teknik Geodesi UGM)
Disampaikan Dalam:
Acara Peringatan Setengah Abad Jurusan Teknik Geodesi UGM I. PENDAHULUAN
Pada saat ini pajak adalah merupakan sumber penerimaan Negara yang cukup
sigfnifikan besarnya. Dalam APBN Tahun 2009 kontribusi penerimaan pajak adalah
sebesar Rp 661,8 Milyar (77% dari APBN).
Salah satu jenis pajak yang walaupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak
secara keseluruhan kecil, tapi sangat berarti bagi Pemerintah Daerah adalah Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB). Dalam kurun empat atau lima tahun mendatang pengelolaan PBB
khususnya sektor Pedesaan dan sektor Perkotaan akan dilimpahkan kepada Pemerintah
Daerah. Oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Pemerintah Daerah harus
mengetahui bagaimana sistem pengelolaan PBB dari mulai pendataan sampai dengan
masuknya uang ke Kas Negara.
Alur pengelolaan PBB dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak
yang dilakukan melalui pendaftaran ataupun pendataan. Hasil dari pendaftaran dan
pendataan terhadap objek dan subjek pajak merupakan informasi baik bersifat numerik
maupun spasial yang sangat berguna dalam pengelolaan PBB. Keseluruhan pengelolaan
PBB tersebut telah terintegrasi dalam suatu system informasi yang biasa dikenal dengan
nama Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
II. SUMBER DAYA PBB
Inventarisasi sumber daya PBB pada hakekatnya merupakan survey dan
investigasi terhadap segenap jenis objek dan cakupan wilayah tanah pemajakan, yang
apabila disentuhkan dengan system penunjangnya akan mampu melahirkan desain
potensi untuk peningkatan jumlah, luas, jenis objek dan subjek pajak yang mendekati
keadaan sebenarnya di lapangan. Usaha tersebut berarti mengantarkan desain potensi
sumber daya PBB untuk dapat diproses lebih lanjut melalui intensifikasi. Ekstensifikasi
dan pemeliharaan data objek dan subjek PBB.
Untuk memperoleh hasil yang optimal, diperlukan sistem penunjang berupa
sinergi dari pengaruh hubungan timbal balik antara sumber daya manusia, sumber daya
PBB dan sumber daya ilmu dan teknologi. Apabila sistem penunjangnya berfungsi
dengan baik, maka hasil dari interaksi ketiganya dapat melahirkan desain potensi yang
prima, untuk kemudian diolah menjadi data objek dan subjek pajak yang akurat.
Inventarisasi sumber daya PBB harus selalu dilandasi pemikiran optimalisasi
pemanfaatan segenap potensi yang terdapat dalam wilayah yang bersangkutanmenuju
posisi kesiapan untuk dilakukan pendataan dan penilaian. Pemeliharaan data dilakukan
agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Dalam operasionalisasinya, inventarisasi sumber daya PBB memerlukan
kelompok kerja yang secara khusus bertugas mengadakan inventarisasi dan evaluasi
terhadap segenap sumber daya PBB bagi kebijaksanaan pengelolaan dan
pemanfaatannya. Kelompok kerja tersebut berfungsi menghubungkan aspek penyediaan
data dan informasi dengan aspek perumusan kebijaksanaan melalui unsur yang
bertanggung jawab dan mampu menerjemahkan seleksi yang bersifat menyeluruh ke
dalam faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pengumpulan harga jual tanah sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, progresifitas NJKP sesuai dengan
pemanfaatan objek PBB, laporan PPAT yang kontinyu, lengkap, benar dan dilampiri
SPOP, dan penilaian individu pada semua jenis objek khusus yang dibarengi dengan
penyertaan parameter-parameter jenis objek yang segera dibakukan, seperti bangunan di
pedesaan, bangunan baru berupa condominium dan apartemen di perkotaan, status
pertanian yang beralih fungsi menjadi real estate, kawasan industri, pelabuhan laut dan
udara, lapangan golf, jalan tol, platform di lokasi penambangan dan emplasemen di
wilayah perkebunan dan perhutanan. Penyusunan rencana inventarisasi hendaknya
komprehensif dan pragmatis, serta ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang
berkaitan dengan basis data untuk peningkatan pokok ketetapan yang sangat mendesak
dan memerlukan prioritas penanganan untuk kepentingan jangka pendek, menengah,
dan panjang.
Mengingat luasnya wilayah serta kompleksnya pola sumber daya PBB, maka
dalam program inventarisasi ini diselenggarakan pendekatan bertingkat, yaitu:
a. Program inventarisasi sumber daya PBB yang menyangkut ruang, sebaiknya
memanfaatkan segenap sistem sensor dalam bentuk peta sesuai keperluan yang
sudah tersedia di instansi terkait.
b. Hampiran fungsional dengan melibatkan segenap unsur departemen dan
lembaga yang secara fungsional berkaitan dengan sumber daya PBB yang dapat
merekomendasikan daftar dengan satuan jumlah, jenis, dan lokasi objek dan
subjek pajak dari institusi lainnya, yang diharapkan dapat memberikan
diantaranya berupa data harga jual tanah yang sebenarnya, agar informasi harga
tanah menjadi kokoh. Dengan cara ini akan tercapai pelaksanaan atas dasar
partisipasi fungsional sesuai bidang keahlian dan tanggung jawab masing-
masing.
c. Hampiran terpadu yang mengarahkan kegiatan fungsional itu sedemikian rupa,
sehingga hasil kegiatan masing-masing merupakan komponen yang memenuhi
dan mencukupi kebutuhan informasi sebagaimana dirumuskan guna mencapai
tujuan inventarisasi sumber daya PBB untuk bahan operasional bagi intensifikasi
dan ekstensifikasi data objek dan subjek pajak. Hampiran terpadu ini juga
bertujuan mencapai efisiensi dan sinkronisasi dalam memenuhi kebutuhan
informasi yang menyeluruh bagi penangananinformasi sumber daya PBB dari
hulu, menengah, sampai hilir, serta perumusan rencana-rencana alternatif
pemanfaatannya.
III. PERAN DATA DAN INFORMASI SPASIAL
Dalam memenuhi harapan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sumber
keuangan negara, yang bertumpu pada tanah sebagai sumber daya alam yang tidak
pernah habis dan bangunan yang merupakan benda ekonomi yang akan terus
berkembang mengikuti pertumbuhan kebutuhan manusia, maka diperlukan suatu
kebijaksanaan berjenjang dan menyeluruh terhadap pendataan. Pendataan menyentuh
langsung objek dan subjek pajak sebagai pelaku utama dalam proses ke-PBB-an. Untuk
itu perlu terus dilakukan pengembangan sistem, perlengkapan, teknologi dan
pranatanya.
Pendataan PBB pada dasarnya merupakan kepentingan pemerintah, karenanya
merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pula agar pendataan dilakukan dengan
ketelitian optimal agar tidak merugikan wajib. Komputerisasi sebagai suatu subsistem
pendataan mengalami perkembangan dengan intensitas yang mengagumkan karena
kecepaan proses data yang tinggi. Dengan demikian keterlambatan waktu (time lag)
antara pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dibuat menjadi semakin singkat
sehingga tercapai „real time assessment“ dan ini sangat menolong integrasi pengenaan
PBB yang tepat waktu. Karenanya fungsi profesionalisme dan pengawasan sangat
penting disini. Pengawasan produk secara tajam sangat penting yang semuanya dapat
dicakup dalam pranata pendataan yang lengkap dan berwibawa.
Peta dasar PBB atau peta sejenis yang diperoleh dari instansi lain, harus
didefinisikan sebagai media komunikasi dan tulang punggung pengembangan PBB
tingkat primer yang lebih mapan dan perlu dimonitor agar lebih memadai untuk
program jangka panjang dalam menghadapi era reformasi. Arah perkembangan sistem
informasi disinyalir akan mengikuti pola awal berupa interaksi data alfanumeris dalam
Sistem Manajemen Informasi Perpajakan (PBB, PPN, PPh, dan BPHTB), kemudian
interelasi data grafis dengan data alfanumeris dalam Sistem Informasi PBB dan pada
akhirnya menjadi interdependensi antar sistem informasi yang bertumpu pada data
grafis (spasial) dan data alfanumeris dari instansi terkait.
Peta (data spasial) harus disiapkan agar sewaktu-waktu dalam jumlah dan mutu
tertentu dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan, perencanaan,
peningkatan pokok, pengendalian pemungutan, dan penerimaan pada semua jenis objek
pajak. Peta pada hakekatnya sangat diperlukan sebagai sebagai alat komunikasi PBB
yang bersifat strategis, taktis, dan operasional dalam pendataan PBB yang berwawaskan
penerimaan negara.
Peta-peta yang khusus berhubungan dengan pengelolaan PBB terdiri dari Peta
Zona Nilai Tanah (ZNT), dan Peta Blok. Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan
suatu peta yang menggambarkan informasi mengenai nilai-nilai tanah yang ada dalam
suatu kelurahan/desa yang terbagi atas beberapa zona nilai tanah. Dengan melihat peta
ini seorang wajib pajak misalnya dapat mengetahui berapa nilai tanah per meter persegi
di daerahnya dan mencocokkannya dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
PBB. Seorang developer misalnya juga dapat melihat berapa nilai tanah per meter
persegi yang ingin dibebaskannya untuk mendirikan real estat (perumahan). Demikian
juga halnya dengan instansi pemerintah yang ingin membebaskan tanah guna
kepentingan umum dapat melihat dan mempelajari nilai-nilai tanah yang tercantum di
dalam peta tersebut sebelum mengambil keputusan untuk pembebasannya. Contoh peta
ZNT adalah sebagaimana gambar 1 berikut.
P ETA ZON A N ILAI TAN AH
Gambar 1. Peta Zona Nilai Tanah
Peta Blok merupakan peta yang berisikan data mengenai bidang-bidang objek
pajak. Dalam suatu blok biasanya terdiri dari kurang lebih 200 objek pajak. Untuk
daerah yang padat dapat lebih dari angka tersebut sedangkan untuk daerah yang jarang
seperti di pedesaan mungkin kurang dari angka tersebut. Peta blok ini didesain
sedemikian rupa lengkap dengan nomor objek pajak. Nomor-nomor dalam peta tersebut
menggambarkan Nomor Objek Pajak (NOP) sesuai dengan NOP yang ada di SPPT.
Pemanfaatan lebih lanjut dari peta blok ini dirancang sedemikian rupa sehingga
dapat memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan PBB seperti
berikut:
1. Informasi Rinci Objek Pajak
Gambar 2: Informasi Rinci Objek Pajak
Dalam tampilan diatas dapat dilihat bahwa selain informasi grafis berupa gambar
bidang-bidang objek pajak, maka data atributiknya juga dapat ditampilkan. Sebagai
contoh untuk bidang objek pajak dengan Nomor Objek Pajak 12 ditampilkan
sebagian data atributik berupa: Nomor Objek Pajak (NOP), letak objek pajak, nama
wajib pajak, status wajib pajak, pekerjaan, alamat wajib pajak, luas bangunan,
jumlah lantai bangunan, luas tanah, kode Zona Nilai Tanah, jenis tanah (tanah
kosong atau ada bangunan), jumlah bangunan, Nilai Jual Objek Pajak bumi, Nilai
Jual Objek Pajak bangunan, dan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan.
Dalam perkembangan berikutnya, karena tuntutan kebutuhan maka informasi yang
ditampilkan dalam Informasi Rinci Objek Pajak juga meliputi: informasi keluarga,
informasi kenderaan, informasi tagihan listrik/telepon, dan informasi perpajakan
lainnya seperti yang telah disebutkan di atas. Kemudian dengan menggunakan
teknologi image processing tampilan Informasi Rinci tersebut juga dilengkapi
dengan foto dari objek pajak. Sehingga tampilan lengkap dari Informasi Rinci Objek
Pajak adalah seperti dalam gambar 3 berikut ini.
Gambar 3: Informasi Rinci Objek Pajak Perumahan
Informasi Rinci Objek Pajak yang ditampilkan dalam Gambar 3 tersebut di atas
merupakan informasi rinci objek pajak perumahan. Selain itu informasi rinci objek
pajak dapat juga menampilkan objek pajak non-perumahan (perusahaan), seperti
gambar 4 dibawah ini.
FOTO BANGUNAN LOKASI ASET
SIN : XX.XX.XXX.XXX
FOTO BANGUNAN LOKASI ASET
SIN : XX.XX.XXX.XXX
Gambar 4 : Informasi Rinci Objek Pajak Non-Perumahan
Dengan kelengkapan informasi yang tersedia, Informasi Rinci Objek Pajak
Perumahan dan non-Perumahan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan
(multipurpose) perpajakan seperti:
(a) intensifikai dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
(b) ekstensifikasi Wajib Pajak PPh Orang Pribadi;
(c) ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak PPh Badan;
(d)intensifikasi dan ekstensifikasi PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas
Tanah dan Bangunan;
(e)intensifikasi PPN (membangun sendiri).
2. Informasi Jenis Penggunaan Bangunan
Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengelola PBB, maka SIG PBB juga
menampilkan jenis penggunaan bangunan, seperti perumahan, perkantoran, pertokoan,
rumah sakit dan lain-lain yang ditampilkan dalam gambar 5 berikut ini.
Gambar 5: Informasi Jenis Penggunaan Bangunan
Dalam tampilan informasi jenis penggunaan bangunan diatas, yang ditampilkan adalah:
perumahan, perkantoran swasta, pabrik, toko/apotik/pasar/ruko, rumah sakit/klinik,
olahraga/rekreasi, hotel/wisma, bengkel/gudang/pertanian, gedung pemerintah,
bangunan tidak kena pajak, bangunan parkir, apartemen, pompa bensin, tangki minyak,
gedung sekolah, dan lain-lain. Didalam pengelolaan PBB terdapat 16 jenis penggunaan
bangunan sehingga apabila didalam suatu lokasi terdapat ke 16 jenis penggunaan
bangunan tersebut, maka didalam tampilan akan terdapat warna-warna yang berbeda
yang menunjukkan masing-masing jenis penggunaan bangunannya.
3. Informasi Penilaian Individual
Sebagaimana diketahui penilaian objek pajak yang dilakukan oleh irektorat PBB
(KP.PBB) ada 2(dua) jenis yaitu secara massal dan individual. Informasi hasil penilaian
individual dapat ditampilkan seperti gambar 6 dibawah ini.
Gambar 6: Informasi Penilaian Individual.
Dalam tampilan informasi penilaian individual diatas, yang ditampilkan adalah objek-
objek yang sudah dinilai secara individual ataupun belum. Sehingga di dalam tampilan
hanya akan muncul dua warna yang berbeda yaitu warna objek yang telah dinilai secara
individual dan warna objek yang belum dinilai secara individual.
4. Informasi Status Pemilik Objek Pajak
Gambar 7: Informasi Status Pemilik Objek Pajak
Dalam tampilan status pemilik objek pajak diatas, yang ditampilkan adalah: Pegawai
Negeri Sipil (PNS), ABRI, Pensiunan, Badan Usaha, dan lain-lain. Masingmasing status
juga akan ditampilkan dengan warna yang berbeda.
5. Informasi Status Pembayaran
Gambar 8: Informasi Status Pembayaran
Dalam informasi status pembayaran diatas, yang ditampilkan adalah PBB sudah lunas
atau belum lunas. Dalam contoh di atas, warna merah menunjukkan bahwa PBB atas
objek tersebut belum dilunasi, sedangkan warna kuning menunjukkan bahwa PBB atas
objek tersebut telah dilunasi pembayarannya.
IV. PENUTUP
Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
1. Hendaknya Data dan Informasi Spasial dapat lebih dimanfaatkan bukan hanya
untuk kepentingan pengelolaan PBB namun juga untuk kepentingan-
kepentingan lainnya khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara.
2. Peran data dan Informasi Spasial sangat berguna dalam pengelolaan PBB,
Kebutuhan yang sangat besar ini pada dasarnya merupakan lahan yang
menjanjikan bagi lulusan Teknik Geodesi.
3. Segera setelah pengelolaan PBB sepenuhnya diberikan kepada Pemda oleh
Pemerintah Pusat maka kewajiban Pendidikan dan Pelatihan khususnya
mengenai Pemetaan, Pendataan dan Penilaian pada SDM Pemda akan sangat
dibutuhkan , dan Sumbangsih peran Lulusan Teknik Geodesi sangat diminta
partisipasinya.