p.42 RD H.B. sh

KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO P- 42 “UNTUK KEADILAN“

SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perk : PDS – 02/ MA.TEBO/10/ 2012

I. P E N D A H U L U A N

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : RD. HASAN BASRI S, SH. MSI.Tempat lahir : JambiUmur / Tgl. lahir : 49 tahun / 14 Juni 1963Jenis kelamin : Laki-lakiKebangsaan /Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl. Barau-barau Rt. 022 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan

Jambi Selatan Kota JambiA g a m a : IslamPekerjaan : PNS (Mantan Kabbag Umum Setdakab Tebo)Pendidikan : S – 2

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor :28/Pen.Pid/TPK/2012/PN.Jambi tanggal 1 Nopember 2012 sehubungan dengan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B- 2049/N.5.17/Ft.1/10/2012 tanggal : 31 Oktober 2012 terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RD. HASAN BASRI, S. SH, MSI selaku Pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setda Kab. Tebo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/ 53/UP tanggal 4 Nopember 2002 bersama dengan Drs. H.A. Madjid Muaz, MM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar bulan Oktober 2003 yang berlanjut sampai dengan bulan Mei Tahun 2005, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Tebo atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Sebagai orang yang Melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------

Bahwa sekira bulan Oktober 2003 bertempat dirumah dinas Bupati Tebo di Km. 4 Muara Tebo terdakwa telah menerima kiriman 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM dari pihak PT. Istana Saranaraya serta melaporkan penerimaan ke -2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut kepada Drs. H.A. Madjid Muaz selaku Bupati Kab. Tebo dan selanjutnya Drs. H.A. Madjid Muaz meminta kepada terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap fisik ke – 2 unit kendaraan pemadam kebakaran tersebut, padahal baik terdakwa RD. Hasan Basri maupun Drs. H.A. Madjid Muaz telah nyata mengetahui bahwa didalam APBD Kab. Tebo Tahun Anggaran 2003 tidak terdapat anggaran untuk pembelian 2 unit mobil pemadam kebakaran.

1

Bahwa setelah penerimaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM tersebut, untuk pembayarannya kemudian dalam rapat pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kab. Tebo tahun 2004, saksi Drs. H.A. Madjid Muaz memerintahkan saksi Ir. Mahyudin selaku Ketua Bappeda untuk memasukkan anggaran pembayaran ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut kedalam APBD Kab. Tebo tahun 2004 senilai Rp. 2.499.500.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh pihak PT. Istana Saranaraya, akan tetapi karena pada saat itu anggaran yang tersisa hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka selanjutnya Drs. H.A. Madjid Muaz meminta kepada terdakwa dan saksi Ir. Mahyudin agar pada tahun anggaran 2004 segera dibayarkan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran terlebih dahulu, sedangkan untuk 1 (satu) unit lagi akan dibayarkan pada tahun anggaran 2005.

Bahwa selanjutnya saksi Ir. Mahyudin memasukkan anggaran pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran kedalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Bagian Umum Pemda Kab. Tebo dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa.

Bahwa kemudian setelah RAPBD tahun anggaran 2004 tersebut disahkan menjadi APBD tahun anggaran 2004, selanjutnya terdakwa RD. Hasan Basri selaku Kabag Umum sekaligus bertindak sebagai Pemimpin Proyek atas perintah Drs. H.A. Madjid Muaz lalu membuat atau menyusun Daftar Isian Proyek (DIP) dengan kegiatan berupa pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran type V80ASM yang diterima sebelumnya dari PT. Istana Saranaraya pada sekira bulan Oktober 2003.

Bahwa kemudian guna persiapan pelaksanaan mencairkan anggaran tersebut, lalu terdakwa melalui Nota Dinasnya Nomor : 028/02/Umum tanggal 12 maret 2004 mengusulkan kepada Drs. H.A. Madjid Muaz agar dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut dilakukan dengan mekanisme penunjukkan langsung, dengan menunjuk PT. Istana Saranaraya sebagai rekanan yang akan mengerjakan kegiatan pengadaan tersebut. Bahwa Drs. H.A. Madjid Muaz yang sebelumnya juga telah mengetahui ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut adalah merupakan kiriman dari PT. Istana Saranaraya kemudian menyetujui usulan terdakwa.

Bahwa guna melaksanakan proses pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tahun 2004 tersebut, selanjutnya terdakwa RD. Hasan Basri membentuk Panitia Pengadaan untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Tahun Anggaran 2004 dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor : 01 tahun 2004 tanggal 15 Maret 2004 dengan susunan Panitia pengadaan sebagai berikut :1. Ir. Jalaludin selaku Ketua 2. Eko Nuryanto, S.Stp selaku Sekretaris3. A. Yusuf, SH selaku Anggota4. Rts. Dewi Sartika selaku Anggota5. Agus Darsya selaku Anggota Serta membentuk panitia pemeriksa barang pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Tahun Anggaran 2004 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor : 01 tahun 2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang Panitia Pemeriksa Barang pada Bagian Umum Setda Kab. Tebo tahun 2004 dengan susunan sebagai berikut :1. Sudarno, SH selaku Ketua2. Doddy Chandra, SH selaku Sekretaris3. Hendri Nora, ST selaku Anggota4. Jupri selaku Anggota5. Bunyamin selaku Anggota

2

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi proses administrasi pencairan anggaran pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran ditahun 2004 tersebut, dengan tidak memperhatikan ketentuan – ketentuan atau peraturan – peraturan perundang - undangan yang berlaku, kemudian terdakwa RD. Hasan Basri mempersiapkan seluruh dokumen pengadaan penunjukkan langsung 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM, dokumen kontrak kerja, dokumen pemeriksaan pekerjaan dan dokumen serah terima pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya agar dokumen – dokumen tersebut seolah - olah telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku lalu terdakwa meminta kepada saksi Erwanto agar seluruh dokumen – dokumen tersebut ditandatangani oleh masing – masing anggota panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang, dimana dalam dokumen yang terdakwa persiapkan tersebut, seolah – olah pihak rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yaitu PT. Istana Saranaraya hadir pada setiap tahapan kegiatan pengadaan, dimana pada kenyataannya pihak PT. Istana Saranaraya tidak pernah hadir ataupun mengikuti seluruh proses yang dituangkan dalam dokumen – dokumen tersebut, hal ini karena seluruh dokumen tersebut dibuat hanya sebagai formalitas saja sebagai syarat pencairan anggaran. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah BAB IV huruf c angka (2) yang mengatur dan menentukan bahwa “ pengguna barang dan jasa harus mempedomani prosedur pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003” dan bertentangan dengan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bahwa setelah seluruh dokumen pengadaan dan dokumen pemeriksaan barang yang dibuat hanya sebagai formalitas guna pencairan anggaran tersebut ditanda tangani oleh panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang, kemudian terdakwa mengirimkan seluruh dokumen pengadaan, dokumen kontrak kerja dan dokumen pemeriksaan barang serta dokumen serah terima pekerjaan tersebut ke pihak PT. Istana Saranaraya di Jakarta untuk ditanda tangani, setelah seluruh dokumen – dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak PT. Istana Saranaraya barulah kemudian dokumen – dokumen tersebut dikirimkan kembali kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajukan Nota Dinas Nomor : 028/01/ Umum tanggal 12 April 2004 yang berisi permohonan untuk pencairan anggaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan seluruh dokumen – dokumen pengadaan yang dibuat secara formalitas oleh terdakwa kepada Drs. H.A. Madjid Muaz, MM, Dimana Drs. H.A. Madjid Muz yang sebelumnya telah mengetahui bahwa seluruh proses pengadaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanyalah sekedar formalitas saja guna pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran ditahun 2004 tersebut, lalu menyetujui usulan pembayaran tersebut.

Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Erwanto untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkannya ke Bagian Keuangan Pemda Kab. Tebo dengan melampirkan dokumen – dokumen fiktif tersebut dan selanjutnya Bagian Keuangan lalu mengeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang ditujukan kepada rekening PT. Istana Saranaraya sebesar Rp. 895.230.680,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) setelah dikurangi pajak - pajak. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan :

3

1. Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu :Pasal 5 e, f, g dan h KEPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, menghindari dan mencegah terjadinya Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menghindari dan mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan atau Kolusi dengan Tujuan untuk Keuntungan Pribadi Golongan atau Pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 9 ayat (4) dan (5) KEPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan : Pengguna Barang dan Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi Fisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakannya.

2. Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan “ Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBB / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia “.

3. Pasal 18 ayat (3) Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa selanjutnya untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM ditahun 2005 dilakukan oleh terdakwa dengan cara awalnya pada sekira bulan September 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 saat dilakukannya rapat pembahasan RAPBD Kab. Tebo tahun anggaran 2005, Drs. H.A. Madjid Muaz meminta kepada terdakwa agar pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang belum dibayar pada tahun 2004 untuk dimasukkan kedalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Umum Setda Kab. Tebo tahun anggaran 2005.

Selanjutnya setelah anggaran pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut dimasukkan kedalam APBD Kab. Tebo tahun anggaran 2005 di Bagian Umum Pemda Kab. Tebo. Kemudian terdakwa selaku Kabag Umum sekaligus selaku Pemimpin Proyek yang sebelumnya telah menerima mobil pemadam kebakaran tersebut ditahun 2003, lalu mempersiapkan dokumen pengadaan yang dibuat secara formalitas ditahun 2005, kemudian terdakwa kembali membuat Nota Dinas Nomor : 028/42/Umum tanggal 22 Maret 2005 yang isinya untuk meminta persetujuan dilakukannya Penunjukkan Langsung terhadap pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tahun 2005 kepada Bupati Tebo Drs. H.A. Madjid Muaz, dengan menunjuk PT. Istana Saranaraya sebagai rekanan yang akan mengerjakan kegiatan pengadaan tersebut. Bahwa Drs. H.A. Madjid Muaz yang sebelumnya juga telah mengetahui ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut adalah merupakan kiriman dari PT. Istana Saranaraya kemudian menyetujui usulan terdakwa. Bahwa selanjutnya dalam rangka melakukan pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran ditahun 2005 tersebut, dengan tidak memperhatikan ketentuan – ketentuan atau peraturan – peraturan perundang - undangan yang berlaku, lalu terdakwa RD. Hasan Basri kembali mempersiapkan seluruh dokumen fiktif berupa dokumen penunjukkan langsung pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM, dokumen kontrak kerja, dokumen pemeriksaan pekerjaan dan dokumen serah terima pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya agar dokumen – dokumen

4

tersebut seolah - olah telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku lalu terdakwa meminta kepada saksi Erwanto agar seluruh dokumen – dokumen tersebut ditandatangani oleh masing – masing anggota panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang, dimana dalam dokumen yang terdakwa persiapkan tersebut, seolah – olah pihak rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yaitu PT. Istana Saranaraya hadir pada setiap tahapan kegiatan pengadaan, dimana pada kenyataannya pihak PT. Istana Saranaraya tidak pernah hadir ataupun mengikuti seluruh proses yang dituangkan dalam dokumen – dokumen tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah BAB IV huruf c angka (2) yang mengatur dan menentukan bahwa “ pengguna barang dan jasa harus mempedomani prosedur pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003” dan bertentangan dengan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bahwa setelah seluruh dokumen pengadaan dan dokumen pemeriksaan barang yang dibuat hanya sebagai formalitas guna pencairan anggaran tersebut ditanda tangani oleh panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang, kemudian terdakwa mengirimkan seluruh dokumen pengadaan, dokumen kontrak kerja dan dokumen pemeriksaan barang serta dokumen serah terima pekerjaan tersebut ke pihak PT. Istana Saranaraya di Jakarta untuk ditanda tangani, setelah seluruh dokumen – dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak PT. Istana Saranaraya, lalu terdakwa mengajukan Nota Dinas yang berisi permohonan untuk pencairan anggaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan seluruh dokumen – dokumen pengadaan yang dibuat secara formalitas oleh terdakwa kepada Drs. H.A. Madjid Muaz, MM. Dimana Drs. H.A. Madjid Muz yang sebelumnya telah mengetahui bahwa seluruh proses pengadaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanyalah sekedar formalitas saja guna pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran ditahun 2005 tersebut, lalu menyetujui usulan pembayaran tersebut.

Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Erwanto untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkannya ke Bagian Keuangan Pemda Kab. Tebo dengan melampirkan dokumen – dokumen fiktif tersebut dan selanjutnya Bagian Keuangan lalu mengeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang ditujukan kepada rekening PT. Istana Saranaraya sebesar Rp. 895.230.680,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) setelah dikurangi pajak – pajak.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu :A. KEPRES 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah yaitu : Pasal 13 ayat (2) yang menetapkan bahwa, Harga Perkiraan Sendiri disusun oleh Panitia

Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa.Lampiran I Bab I Point E yang mengatur/menentukan bahwa perhitungan HPS harus

dilakukan dengan cermat, dengan mempergunakan data dasar dan mempertimbang-kan :Analisis Harga Satuan Kerja yang bersangkutanPerkiraan Perhitungan Biaya oleh Konsultan/Engineer’s Estimate (EE) Harga Pasar

Setempat Pada Saat Penyusunan HPS Harga Kontrak / SPK untuk barang / pekerjaan

5

sejenis setempat yang pernah di kerjakan. Informasi Harga Satuan yang dipublikasikan secara Resmi oleh Badan Pusat Statistik, Badan Instansi lainnya dan Media Cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan. Harga tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan/Agen Tunggal atau Lembaga Independen dan Daftar Harga Standar / Tarif Biaya yang dikeluarkan Instansi yang berwenang.

B. Pasal 5 e, f, g dan h KEPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, menghindari dan mencegah terjadinya Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menghindari dan mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan atau Kolusi dengan Tujuan untuk Keuntungan Pribadi Golongan atau Pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

C. Pasal 9 ayat (4) dan (5) KEPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan : Pengguna Barang dan Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi Fisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakannya.

D. Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan “ Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBB / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia “.

E. Pasal 18 ayat (3) Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

F. Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bahwa berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahli Institut Tehnologi Bandung (ITB) terhadap harga ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran yang pengadaannya dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2004 dan 2005 tersebut diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut : Harga pokok produksi Rp. 349.100.000,-Biaya over head sebesar 20% Rp. 69.820.000,-Biaya pengiriman Rp. 3.500.000,-Total harga per unit Rp. 442.420.000,-Harga 2 unit mobil Kab. Tebo Rp. 884.840.000,-

Berdasarkan perhitungan Ahli dari ITB tersebut diatas, selanjutnya didapatkan Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Pusat terhadap kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tahun 2004 dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tahun 2005 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kabag Umum Pemda Kab. Tebo ataupun selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Pemimpin proyek bersama Drs. H.A. Madjid Muaz selaku Bupati Tebo telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Keuangan Pemda Kab. Tebo yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Nomor : SR-746D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 yaitu sebagai berikut :Pengadaan 1 unit mobil tahun 2004 : Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp. 895.230.681,-Harga mobil pemadam kebakaran per unit Rp. 442.420.000,-Jumlah kerugian negara Rp. 472.810.681,-

Pengadaan 1 unit mobil tahun 2005 :

6

Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp. 895.230.681,-Harga mobil pemadam kebakaran per unit Rp. 442.420.000,-Jumlah kerugian negara Rp. 472.810.681,-

Jumlah kerugian negara pada Kab. Tebo :Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp. 1.790.461.361,-Harga 2 unit mobil pemadam kebakaran Rp. 844.840.000,-Kerugian Keuangan Negara / Daerah Rp. 945.621.361,-

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli diatas, akibat perbuatan terdakwa RD. Hasan Basri bersama dengan Drs. H.A. Madjid Muaz mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini keuangan daerah Kab. Tebo dan setidak – tidak telah memperkaya PT. Istana Saranaraya sebesar Rp. 945.621. 361,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang -undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RD. HASAN BASRI, S. SH, MSI selaku Pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setda Kab. Tebo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/ 53/UP tanggal 4 Nopember 2002 bersama dengan Drs. H.A. Madjid Muaz, MM selaku Bupati Kab. Tebo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.25-136 tanggal 16 Mei 2001 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Oktober 2003 yang berlanjut sampai dengan bulan Mei Tahun 2005, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Tebo atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagi suatu perbuatan yang diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa terdakwa RD. Hasan Basri. S, SH, Msi selaku Pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setda Kab. Tebo dan juga bertindak selaku Pemimpin Proyek pada Kegiatan di Bagian Umum Setda Kab. Tebo memiliki tugas dan tanggungjawab : menyusun Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengangkat Panitia / Pejabat Pengadaaan Barang / Jasa, Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara dan Lokasi yang disusun Panitia Pengadaan, menetapkan dan Mengesahkan Hasil Pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya, Menyiapkan dan melaksanakan Perjanjian dengan Pihak Penyedia Barang dan Jasa, Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak, bertanggung jawab dari Segi Administrasi, Fisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakannya. Sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3), (4), dan (5) Keppres No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

7

Dan Drs. H.A. Madjid Muaz selaku Bupati Kab. Tebo mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Pemda Kab. Tebo diantaranya : 1. Menyusun rencana penggunaan anggaran.2. Pemegang kekuasaan anggaran, menyetujui penggunaan anggaran3. Menentukan kebijakan – kebijakan umum penggunaan anggaran.

Selanjutnya sekira bulan Oktober 2003, terdakwa telah menerima kiriman 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM dari pihak PT. Istana Saranaraya serta melaporkannya kepada Drs. H.A. Madjid Muaz selaku Bupati Kab. Tebo dan kemudian Drs. H.A. Madjid Muaz meminta kepada terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap fisik ke – 2 unit kendaraan pemadam kebakaran tersebut, padahal baik terdakwa RD. Hasan Basri selaku Kabag Umum maupun Drs. H.A. Madjid Muaz selaku Bupati Tebo telah nyata mengetahui bahwa didalam APBD Kab. Tebo Tahun Anggaran 2003 tidak terdapat anggaran untuk pembelian 2 unit mobil pemadam kebakaran.

Bahwa setelah penerimaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM tersebut, untuk pembayarannya kemudian pada rapat pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kab. Tebo tahun 2004, Drs. H.A. Madjid Muaz selaku Bupati Tebo yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menyusun rencana penggunaan anggaran dan bertugas dalam menentukan kebijakan – kebijakan umum penggunaan anggaran kemudian memerintahkan kepada saksi Ir. Mahyudin selaku Ketua Bappeda untuk memasukkan anggaran pembayaran ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut kedalam APBD Kab. Tebo tahun 2004 senilai Rp. 2.499.500,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat penawaran dari PT. Istana Saranaraya, akan tetapi karena pada saat itu anggaran yang tersisa hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka selanjutnya Drs. H.A. Madjid Muaz meminta kepada terdakwa agar pada tahun anggaran 2004 segera dibayarkan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran terlebih dahulu, sedangkan untuk 1 (satu) unit lagi akan dibayarkan pada tahun anggaran 2005.

Bahwa setelah rapat pembahasan anggaran tersebut, kemudian saksi Ir. Mahyudin memasukkan anggaran pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran kedalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Bagian Umum Pemda Kab. Tebo dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa.

Bahwa kemudian setelah RAPBD tahun anggaran 2004 tersebut disahkan menjadi APBD tahun anggaran 2004, selanjutnya terdakwa RD. Hasan Basri selaku Kabag Umum sekaligus bertindak sebagai Pemimpin Proyek atas perintah Drs. H.A. Madjid Muaz lalu membuat atau menyusun Daftar Isian Proyek (DIP) dengan kegiatan berupa pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran type V80ASM yang diterima sebelumnya dari PT. Istana Saranaraya pada sekira bulan Oktober 2003.

Selanjutnya terdakwa RD. Hasan Basri yang mengetahui bahwa anggaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut dimasukkan kedalam APBD Kab. Tebo tahun 2004, padahal 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut telah diterima sebelumnya oleh terdakwa dibulan Oktober tahun 2003, kemudian terdakwa selaku Kabag Umum Setda Kab. Tebo yang memiliki kewenangan sebagai pemimpin proyek kegiatan pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut selanjutnya mempersiapkan pelaksanaan pencairan anggaran pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut, dengan cara terdakwa menyampaikan Nota Dinas Nomor : 028/02/Umum tanggal 12 maret 2004 kepada Drs. H.A. Madjid Muaz selaku Bupati Tebo agar dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut dilakukan dengan mekanisme penunjukkan langsung, dengan menunjuk PT. Istana Saranaraya yang telah mengirimkan mobil pemadam kebakaran tersebut dibulan

8

Oktober tahun 2003 sebagai pelaksana pekerjaan. Selanjutnya Drs. H.A. Madjid Muaz yang sebelumnya telah mengetahui bahwa mobil pemadam kebakaran kiriman dari PT. Istana Saranaraya kemudian menyetujui usulan terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa RD. Hasan Basri dengan kewenangan yang dimilikinya dan guna melaksanakan proses pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tahun 2004 tersebut, lalu membentuk Panitia Pengadaan untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Tahun Anggaran 2004 dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor : 01 tahun 2004 tanggal 15 Maret 2004 dengan susunan Panitia pengadaan sebagai berikut :1. Ir. Jalaludin selaku Ketua 2. Eko Nuryanto, S.Stp selaku Sekretaris3. A. Yusuf, SH selaku Anggota4. Rts. Dewi Sartika selaku Anggota5. Agus Darsya selaku Anggota Serta membentuk panitia pemeriksa barang pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Tahun Anggaran 2004 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Nomor : 01 tahun 2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang Panitia Pemeriksa Barang pada Bagian Umum Setda Kab. Tebo tahun 2004 dengan susunan sebagai berikut :1. Sudarno, SH selaku Ketua2. Doddy Chandra, SH selaku Sekretaris3. Hendri Nora, ST selaku Anggota4. Jupri selaku Anggota5. Bunyamin selaku Anggota

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi proses administrasi pencairan anggaran pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran ditahun 2004 tersebut, dengan tidak memperhatikan ketentuan – ketentuan atau peraturan – peraturan perundang - undangan yang berlaku, lalu terdakwa RD. Hasan Basri telah mempersiapkan seluruh dokumen fiktif berupa dokumen penunjukkan langsung pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM, dokumen kontrak kerja, dokumen pemeriksaan pekerjaan dan dokumen serah terima pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya agar dokumen – dokumen tersebut seolah - olah telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku lalu terdakwa meminta kepada saksi Erwanto agar seluruh dokumen – dokumen tersebut ditandatangani oleh masing – masing anggota panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang, dimana dalam dokumen yang terdakwa persiapkan tersebut, seolah – olah pihak rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yaitu PT. Istana Saranaraya hadir pada setiap tahapan kegiatan pengadaan, dimana pada kenyataannya pihak PT. Istana Saranaraya tidak pernah hadir ataupun mengikuti seluruh proses yang dituangkan dalam dokumen – dokumen tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah BAB IV huruf c angka (2) yang mengatur dan menentukan bahwa “ pengguna barang dan jasa harus mempedomani prosedur pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003” dan bertentangan dengan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Selanjutnya terdakwa RD. Hasan Basri dalam bertindak selaku Pemimpin Proyek dalam menentukan harga pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM yang terdakwa tuangkan dalam kontrak kerja tersebut, terdakwa lakukan tanpa melakukan pengecekan atau mencari perbandingan harga terhadap barang yang akan diadakan atau dengan sengaja tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan secara

9

sepihak terdakwa telah menetapkan biaya pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM tersebut sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu :A. KEPRES 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa


Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa.B. Lampiran I Bab I Point E yang mengatur/menentukan bahwa perhitungan HPS harus

dilakukan dengan cermat, dengan mempergunakan data dasar dan mempertimbang-kan :Analisis Harga Satuan Kerja yang bersangkutan

Perkiraan Perhitungan Biaya oleh Konsultan/Engineer’s Estimate (EE) Harga Pasar Setempat Pada Saat Penyusunan HPS Harga Kontrak / SPK untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah di kerjakan. Informasi Harga Satuan yang dipublikasikan secara Resmi oleh Badan Pusat Statistik, Badan Instansi lainnya dan Media Cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan. Harga tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan/Agen Tunggal atau Lembaga Independen dan Daftar Harga Standar / Tarif Biaya yang dikeluarkan Instansi yang berwenang.

Bahwa setelah seluruh dokumen pengadaan dan dokumen pemeriksaan barang yang dibuat hanya sebagai formalitas guna pencairan anggaran tersebut ditanda tangani oleh panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang, kemudian terdakwa mengajukan Nota Dinas Nomor : 028/01/ Umum tanggal 12 April 2004 yang berisi permohonan untuk pencairan anggaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan seluruh dokumen – dokumen pengadaan yang dibuat secara formalitas oleh terdakwa kepada Drs. H.A. Madjid Muaz, MM yang sebelumnya telah mengetahui bahwa seluruh proses pengadaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut hanyalah sekedar formalitas saja guna pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran ditahun 2004 tersebut, lalu menyetujui usulan pembayaran tersebut.

Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Erwanto untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkannya ke Bagian Keuangan Pemda Kab. Tebo dengan melampirkan dokumen – dokumen fiktif tersebut dan selanjutnya Bagian Keuangan lalu mengeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang ditujukan kepada rekening PT. Istana Saranaraya sebesar Rp. 895.230.680,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) setelah dikurangi pajak – pajak. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan :1. Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah

yaitu :Pasal 5 e, f, g dan h KEPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, menghindari dan mencegah terjadinya Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menghindari dan mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan atau Kolusi dengan Tujuan untuk Keuntungan Pribadi Golongan atau Pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

10

Pasal 9 ayat (4) dan (5) KEPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan : Pengguna Barang dan Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi Fisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakannya.

2. Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan “ Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBB / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia “.

3. Pasal 18 ayat (3) Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa selanjutnya untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM ditahun 2005 dilakukan dengan cara awalnya pada sekira bulan September 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 saat dilakukannya rapat pembahasan RAPBD Kab. Tebo tahun anggaran 2005, Drs. H.A. Madjid Muaz selaku Bupati Kab. Tebo yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun rencana penggunaan anggaran dan bertugas menentukan kebijakan – kebijakan umum penggunaan anggaran meminta kepada terdakwa selaku Pemimpin proyek ataupun Pengguna anggaran agar pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang diterima pada bulan Oktober 2003 dan belum dibayar pada tahun 2004 untuk dimasukkan kedalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Umum Setda Kab. Tebo tahun anggaran 2005 dan selanjutnya terdakwa masukkan kedalam Daftar Isian Proyek (DIP) pada kegiatan Bagian Umum Setda Kab. Tebo.

Selanjutnya setelah anggaran pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut dimasukkan kedalam APBD Kab. Tebo tahun anggaran 2005 di Bagian Umum Pemda Kab. Tebo. Kemudian terdakwa yang bertindak selaku Kabag Umum dan selaku Pengguna Anggaran kegiatan pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut selanjutnya melakukan persiapan pelaksanaan mencairkan anggaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut, dengan cara terdakwa menyampaikan Nota Dinas Nomor : 028/42/Umum tanggal 22 maret 2005 kepada Drs. H.A. Madjid Muaz selaku Bupati Tebo agar dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut dilakukan dengan mekanisme penunjukkan langsung, dengan menunjuk PT. Istana Saranaraya yang telah mengirimkan mobil pemadam kebakaran tersebut dibulan Oktober tahun 2003 sebagai pelaksana pekerjaan. Selanjutnya Drs. H.A. Madjid Muaz yang sebelumnya telah mengetahui bahwa mobil pemadam kebakaran kiriman dari PT. Istana Saranaraya kemudian menyetujui usulan terdakwa tersebut.

Selanjutnya guna melaksanakan proses pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tahun 2005 tersebut, selanjutnya terdakwa RD. Hasan Basri selaku Pengguna Anggaran atau Pemimpin Proyek lalu kembali membentuk Panitia Pengadaan untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Tahun Anggaran 2005 dengan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 dengan susunan sebagai berikut :1. Drs. Erwanto selaku Ketua2. Hendry Nora, ST selaku Sekretaris3. Agus Darsya selaku Anggota4. A. Yusuf, SH selaku Anggota5. Jasriwarni selaku Anggota

11

Serta membentuk panitia pemeriksa barang pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Tahun Anggaran 2005 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 207 tahun 2005 tanggal 7 Mei 2005 dengan susunan sebagai berikut :1. Sudarno, SH selaku Ketua2. Arbiudin, S.Stp selaku Sekretaris3. Samsir, SE selaku Anggota4. Ir. Agus Sunaryo selaku Anggota5. Jupri selaku Anggota Bahwa selanjutnya untuk memenuhi proses administrasi pencairan anggaran pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran ditahun 2005 tersebut, dengan tidak memperhatikan ketentuan – ketentuan atau peraturan – peraturan perundang - undangan yang berlaku, lalu terdakwa RD. Hasan Basri selaku Pemimpin Proyek kembali mempersiapkan seluruh dokumen fiktif berupa dokumen penunjukkan langsung pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM, dokumen kontrak kerja, dokumen pemeriksaan pekerjaan dan dokumen serah terima pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya agar dokumen – dokumen tersebut seolah - olah telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku lalu terdakwa meminta kepada saksi Erwanto agar seluruh dokumen – dokumen tersebut ditandatangani oleh masing – masing anggota panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang, dimana dalam dokumen yang terdakwa persiapkan tersebut, seolah – olah pihak rekanan yang ditunjuk untuk mengerjakan pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yaitu PT. Istana Saranaraya hadir pada setiap tahapan kegiatan pengadaan, dimana pada kenyataannya pihak PT. Istana Saranaraya tidak pernah hadir ataupun mengikuti seluruh proses yang dituangkan dalam dokumen – dokumen tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah BAB IV huruf c angka (2) yang mengatur dan menentukan bahwa “ pengguna barang dan jasa harus mempedomani prosedur pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003” dan bertentangan dengan asas kepatutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bahwa selanjutnya karena pada tahun anggaran 2004 telah dibayarkan harga pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran kepada pihak PT. Istana Saranaraya sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka terdakwa RD. Hasan Basri selaku Pemimpin Proyek dalam menentukan harga pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V80ASM tahun 2005 tersebut juga telah mengikuti harga tersebut diatas tanpa membuat harga perkiraan sendiri (HPS) atau tanpa melihat harga pembanding.

Bahwa setelah seluruh dokumen pengadaan dan dokumen pemeriksaan barang yang dibuat hanya sebagai formalitas guna pencairan anggaran tersebut ditanda tangani oleh panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang, kemudian terdakwa mengirimkan seluruh dokumen pengadaan, dokumen kontrak kerja dan dokumen pemeriksaan barang serta dokumen serah terima pekerjaan tersebut ke pihak PT. Istana Saranaraya di Jakarta untuk ditanda tangani, setelah seluruh dokumen – dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak PT. Istana Saranaraya, lalu terdakwa mengajukan Nota Dinas yang berisi permohonan untuk pencairan anggaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan seluruh dokumen – dokumen pengadaan yang dibuat secara formalitas oleh terdakwa kepada Drs. H.A. Madjid Muaz, MM selaku Bupati Tebo. Dimana Drs. H.A. Madjid Muz yang sebelumnya telah mengetahui bahwa seluruh proses pengadaan yang dilakukan

12

oleh terdakwa tersebut hanyalah sekedar formalitas saja guna pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran ditahun 2005 tersebut, lalu menyetujui usulan pembayaran tersebut.

Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Erwanto untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengirimkannya ke Bagian Keuangan Pemda Kab. Tebo dengan melampirkan dokumen – dokumen fiktif tersebut dan selanjutnya Bagian Keuangan lalu mengeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang ditujukan kepada rekening PT. Istana Saranaraya sebesar Rp. 895.230.680,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) setelah dikurangi pajak – pajak.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu :A. KEPRES 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa


Pejabat Pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna Barang dan Jasa.B. Lampiran I Bab I Point E yang mengatur/menentukan bahwa perhitungan HPS harus

dilakukan dengan cermat, dengan mempergunakan data dasar dan mempertimbang-kan :Analisis Harga Satuan Kerja yang bersangkutan

Perkiraan Perhitungan Biaya oleh Konsultan/Engineer’s Estimate (EE) Harga Pasar Setempat Pada Saat Penyusunan HPS Harga Kontrak / SPK untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah di kerjakan. Informasi Harga Satuan yang dipublikasikan secara Resmi oleh Badan Pusat Statistik, Badan Instansi lainnya dan Media Cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan. Harga tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikan/Agen Tunggal atau Lembaga Independen dan Daftar Harga Standar / Tarif Biaya yang dikeluarkan Instansi yang berwenang.

C. Pasal 5 e, f, g dan h KEPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi Etika, menghindari dan mencegah terjadinya Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, menghindari dan mencegah Penyalahgunaan Wewenang dan atau Kolusi dengan Tujuan untuk Keuntungan Pribadi Golongan atau Pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

D. Pasal 9 ayat (4) dan (5) KEPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menentukan : Pengguna Barang dan Jasa bertanggung jawab dari segi Administrasi Fisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakannya.

E. Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan “ Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBB / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia “.

F. Pasal 18 ayat (3) Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

13

G.Pasal 3 angka (1) Undang – undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Bahwa berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahli Institut Tehnologi Bandung (ITB) terhadap harga ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran yang pengadaannya dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2004 dan 2005 tersebut diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut : Harga pokok produksi Rp. 349.100.000,-Biaya over head sebesar 20% Rp. 69.820.000,-Biaya pengiriman Rp. 3.500.000,-Total harga per unit Rp. 442.420.000,-Harga 2 unit mobil Kab. Tebo Rp. 884.840.000,-

Berdasarkan perhitungan Ahli dari ITB tersebut diatas, selanjutnya didapatkan Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Pusat terhadap kegiatan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tahun 2004 dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tahun 2005 yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kabag Umum Pemda Kab. Tebo ataupun selaku Pengguna Anggaran maupun selaku Pemimpin proyek bersama Drs. H.A. Madjid Muaz selaku Bupati Tebo telah mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Keuangan Pemda Kab. Tebo yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Nomor : SR-746D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 yaitu sebagai berikut : Pengadaan 1 unit mobil tahun 2004 :Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp. 895.230.681,-Harga mobil pemadam kebakaran per unit Rp. 442.420.000,-Jumlah kerugian negara Rp. 472.810.681,-

Pengadaan 1 unit mobil tahun 2005 :Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp. 895.230.681,-Harga mobil pemadam kebakaran per unit Rp. 442.420.000,-Jumlah kerugian negara Rp. 472.810.681,-

Jumlah kerugian negara pada Kab. Tebo :Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp. 1.790.461.361,-Harga 2 unit mobil pemadam kebakaran Rp. 844.840.000,-Kerugian Keuangan Negara / Daerah Rp. 945.621.361,-

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli diatas, akibat perbuatan Drs. H.A. Madjid Muaz bersama terdakwa RD. Hasan Basri telah mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini keuangan daerah Kab. Tebo atau setidak – tidak telah memperkaya PT. Istana Saranaraya sebesar Rp. 945.621. 361,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1,) (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RD. HASAN BASRI, S. SH, MSI selaku Pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setda Kab. Tebo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 821.22/ 53/UP tanggal 4 Nopember 2002 bersama dengan Drs. H.A. Madjid Muaz, MM (yang

14

dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar bulan Oktober 2003 yang berlanjut sampai dengan bulan Mei Tahun 2005, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Tebo atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih berada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagi suatu perbuatan yang diteruskan, Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----------------------

Bahwa sekira awal bulan Oktober tahun 2003 Pemkab Tebo terdakwa RD. HASAN BASRI.S, SH.Msi selaku Kabbag Umum Setdakab Tebo telah menerima pengiriman 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Type V80 ASM dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta yang dilampiri dengan Profile Perusahaani PT. Istana Sarana Raya, padahal ketika itu pada APBD TA.2003 Pemkab Tebo tidak ada dianggarkan Pengadaan sarana prasarana berupa mobil pemadam kebakaran dan hal ini dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi DRS.H.A. MADJID MUAZ, MM selaku Bupati Kab. Tebo.

Bahwa dalam rangka membayar pengiriman 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran Merk Tohatsu Type V80 ASM dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta DRS.H.A. MADJID MUAZ, MM memerintahkan agar terdakwa RD. HASAN BASRI. S, SH, MSI untuk membuat kelengkapan syarat administrasi pencairan anggaran kegiatan pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang tertuang pada APBD Pemkab Tebo TA. 2004 dan penjabarannya pada PERDA No.1 tahun 2004 yang telah ditandangani oleh saksi Drs. H.A. Madjid Muaz.

Bahwa kemudian terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. Msi. kemudian mempersiapkan seluruh dokumen pelelangan / pengadaan dengan metode Penunjukan Langsung dan seluruh dokumen pemeriksaan barang berupa 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V80 ASM yaitu :1. Nota dinas No 028/02/UMUM, 2. Berita Acara Rapat No. 3/PAN-MB/20043. Berita Acara Aanwijzing No. 4/PAN-MB/2004, 4. surat No. 05/PAN-MB/2004, Surat No 01/I15/III/20045. Berita Acara Penelitan Penawaran No 07/PAN-MB/20046. Berita Acara Hasil Evaluasi dan Negosiasi Penawaran No 8/PAN-MB/20047. Surat Perjanjian Jual Beli No. 04/Pimpro-MB/2004 atas pengadaan 1 (satu) unit mobil

pemadam kebakaran dengan nilai Rp. 999.750.000,008. Surat Undangan No. 09/PAN-MB/20049. Berita Acara Pemeriksaan Barang No 06/PAN-MB/200410. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan No 06.A/PIMPRO-MB/2004. serta meminta seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatanganinya padahal Proses kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud tidak pernah dilakukan hanya formalitas saja karena Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V80 ASM telah dikirim oleh PT. Istana Sarana Raya pada sekira bulan Oktober tahun 2003 dan telah diterima oleh Pemkab Tebo melalui terdakwa RD. HASAN BASRI.S, SH.MSI dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Drs. H.A. MADJID MUAZ

Tujuan pembuatan dokumen yang hanya formalitas tersebut adalah agar bisa diajukan sebagai syarat Administrasi pencairan anggaran pembelian / pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran tersebut dan hal itu dengan diketahui dan disetujui oleh Drs. H. .A. MADJID MUAZ, MM.

15

Bahwa selanjutnya seluruh dokumen – dokumen dan Administrasi yang telah dipersiapkan dan telah ditanda tangani oleh masing-masing Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang dimaksud kemudian dilampirkan oleh terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. Msi. pada pengajuan Nota Dinas Nomor :028/01/Umum tanggal 12 April 2004 kepada Bupati Tebo yaitu Drs. H.A. MADJID MUAZ, MM. yang isinya Mohon Pencairan Dana Proyek Pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran milik Pemkab Tebo yang kemudian telah mendapat persetujuan dari Drs. H.A. MADJID MUAZ, MM.

Bahwa Nota Dinas Nomor :028/01/Umum tanggal 12 April 2004 beserta dokumen pengadaan sebagai lampirannya tersebut yang telah disetujui oleh terdakwa Drs. H.A. MADJID MUAZ, MM. dimaksud kemudian telah dijadikan dasar diterbitkannya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) oleh Bagian Keuangan Setdakab Tebo ke rekening PT. Istana Sarana Raya pada Bank BPD Jambi Cabang Muara Tebo.

Bahwa selanjutnya pada TA.2005 dalam rangka membayar Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V80 ASM telah dikirim oleh PT. Istana Sarana Raya pada sekira bulan Oktober tahun 2003 dan telah diterima oleh Pemkab Tebo melalui terdakwa RD. HASAN BASRI.S, SH.MSI dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Drs. H.A. MADJID MUAZ proses pembayarannya adalah sama dengan pelaksanaan pada TA. 2004, pada saat APBD Kabupaten Tebo Tahun 2005 telah disahkan dan anggaran pengadaan 1 (satu) unit pemadam kebakaran terdapat dibagian umum, DRS.H.A. MADJID MUAZ, MM memanggil terdakwa RD. HASAN BASRI S.SH,MSI untuk segera membayar 1 (satu) Unit Mobil pemadam kebakaran yang sudah diterima pada tahun 2003 dan kemudian terdakwa RD. HASAN BASRI S. SH.Msi. membuat Nota Dinas tanggal 22 Maret 2005 Nomor : 028/42/Umum tentang meminta persetujuan agar dilakukan mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tahun 2005 dengan melampirkan Profile perusahaan yang mengirimkan mobil kebakaran tersebut yaitu PT. Istana Saranaraya dan kemudian disetujui oleh Drs. H. A. MADJID MUAZ, MM dengan disposisi ‘ YA”, padahal Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V80 ASM yang telah dikirim oleh PT. Istana Sarana Raya pada sekira bulan Oktober tahun 2003.

Bahwa Drs. H.A. MADJID MUAZ, MM. juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Penunjukan Langsung dan Panitia Pemeriksa Barang pada Bagian Umum Setdakab Tebo termasuk didalamnya terhadap kegiatan pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V80 ASM yang telah dikirim oleh PT. Istana Sarana Raya pada sekira bulan Oktober tahun 2003

Bahwa untuk kelengkapan syarat administrasi pencairan anggaran kegiatan pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang tertuang pada APBD Pemkab Tebo TA. 2005 dimaksud maka terdakwa RD. HASAN BASRI.S, SH. Msi. kemudian mempersiapkan seluruh dokumen pelelangan / pengadaan dengan metode Penunjukan Langsung dan seluruh dokumen pemeriksaan barang berupa 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V80 ASM yaitu Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Mobil Pemadam Kebakaran V 80 ASM dengan harga

Rp.1.000.000.000,00., Berita Acara Pembukaan Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Surat No. 07/PAN/UMUM/2005, surat No 08/PINLAK-MB/2005 Surat Perjanjian Jual Beli No 02/PINLAKMB/2005, Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 74/PAN-UMUM/2005, Berita Acara Serah Terima Barang No. 185/PINLAK-MB/2005serta meminta seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang untuk menandatanganinya padahal Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V80 ASM

16

telah dikirim oleh PT. Istana Sarana Raya pada sekira bulan Oktober tahun 2003 sehingga isi Dokumen pengadaan tersebut adalah tidak benar dan hanya formalitas saja.

Bahwa selanjutnya seluruh dokumen – dokumen yang telah dipersiapkan dan telah ditanda tangani oleh masing-masing Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang dimaksud kemudian dilampirkan oleh terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. Msi. pada pengajuan Nota Dinas kepada Drs. H.A. MADJID MUAZ, MM. yang isinya Mohon Pencairan Dana Proyek Pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran milik Pemkab Tebo yang kemudian telah mendapat persetujuan dari Drs. H.A. MADJID MUAZ, MM.

Bahwa Nota Dinas beserta seluruh dokumen pengadaan yang dibuat secara formalitas tersebut dan disetujui oleh Drs. H.A. MADJID MUAZ, MM. dimaksud kemudian telah dijadikan dasar diterbitkannya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) oleh Bagian Keuangan Setdakab Tebo ke rekening PT. Istana Sarana Raya pada Bank BPD Jambi Cabang Muara Tebo.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1,) (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

II. FAKTA SIDANG

Berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan persidangan secara berturut-turut diperoleh adanya fakta-fakta berupa alat bukti Keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, alat bukti Keterangan terdakwa, alat bukti Surat, alat bukti Keterangan Ahli serta Alat Bukti Petunjuk dan adanya barang-barang bukti sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

Dihadapan persidangan telah dihadirkan dan diperiksa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Ir.MAHYUDDIN, MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa R,D HASAN BASRI. SH,Msi namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Saksi membenarkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Tebo adalah Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor :821.22/15/UP Tanggal : 8 Agustus 2001.

- Saksi membenarkan bahwa pada sekitar awal bulan Nopember 2003 diadakan rapat staf Pemda Kab. Tebo yang dipimpin oleh Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM, yang dalam rapat tersebut Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM dalam penjelasannya mengatakan bahwa pada saat sebelum acara ulang tahun Kabupaten Tebo bulan Oktober 2003 telah datang 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta, dan dijelaskan oleh Bupati Tebo bahwa mobil tersebut datang sesuai dengan Radiogram Mendagri, tetapi Radiogram tersebut tidak diberikan kepada kapda saksi selaku kepala BAPPEDA tetapi hanya diperlihatkan saja.

- Saksi membenarkan bahwa Kemudian Bupati Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM memerintahkan kepada saksi selaku Kepala BAPPEDA untuk menganggarkan pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran tersebut tersebut sebesar Rp. 2.499.500.000,-(dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh PT. Istana Saranaraya yaitu 1 unit

17

mobil pemadam kebakaran seharga Rp. 1.249.750.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM juga memerintahkan saksi bahwa pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran tersebut dimasukkan kedalam DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang pada saat itu dijabat oleh R. HASAN BASRI.

- Saksi membenarkan bahwa Bahwa 1 (satu) hari setelah rapat staf tersebut saya menghadap Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM dan melaporkan bahwa dari Rancangan APBD 2004 yang telah BAPPEDA susun, tidak tersedia lagi dana sebanyak Rp. Rp. 2.499.500.000,-(dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, dan saya jelaskan bahwa dana yang masih tersedia untuk dialokasikan hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- Saksi membenarkan bahwa mendengar penjelasan dari saksi Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM memerintahkan saya untuk mengalokasikan dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tersedia tersebut untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran saja, dan sisanya sebesar Rp. Rp. 1.499.500.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) milyar diperintakan Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM untuk dimasukkan kedalam APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2004 atau APBD Tahun Anggaran 2005.

- Saksi membenarkan bahwa Bahwa Terdakwa R. HASAN BASRI selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo mengetahui sebelum saya memasukkan anggaran mobil pemadam kebakaran masuk kedalam DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, karena setelah saya menerima perintah dari Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM untuk mengalokasikan dana yang hanya tersedia pada TA. 2004 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran saja, dan sisanya sebesar Rp. 1.499.500.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diperintakan Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM untuk dimasukkan kedalam APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2004 atau APBD Tahun Anggaran 2005, pada hari itu juga saya sampaikan kepada Kabag Umum Sdr. R. HASAN BASRI, dan Sdr. R. HASAN BASRI menjawab bahwa ia akan melaksanakan perintah Bupati Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM tersebut

- Saksi membenarkan bahwa Bahwa sekitar pertengahan bulan Nopember 2003, diadakan presentasi Rancangan - APBD oleh masing-masing SKPD, saat presentasi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo Bupati Drs. H.A. MAJID MUAZ, MM menjelaskan bahwa pengadaan mobil Pemadam Kebakaran baru dimasukkan BAPPEDA sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sisanya Rp. 1.499.500.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) agar dimasukkan pada APBD- Perubahan 2004 atau APBD 2005, hal ini dilakukan untuk membayar 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran yang sudah diterima sebelumnya, sehingga anggaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) masuk pada anggaran Bagian Umum Setda Kabupaten Tebo.

- Saksi membenarkan bahwa dalam rapat staf penyusunan anggaran TA. 2005 yang diadakan sekira bulan September 2004 yang dipimpin oleh Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM, yang dalam rapat tersebut Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM mengingatkan saya untuk memasukkan sisa pembayaran mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 1.499.500.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu saya jawab sudah kami masukkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), selanjutnya Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ,

18

MM, mengatakan kenapa dimasukkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),sedangkan sisa yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.499.500.000,-(satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saya jawab, berdasarkan Laporan Realisasi Kegiatan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, realisasinya hanya sebesar Rp. 999.750.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pisik 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran, sehingga untuk pembayaran barang yang sama atau sejenis tidak mungkin harganya akan berbeda, dan berdasarkan hal tersebut pada Tahun Anggaran 2005 plafon dana pembayaran 1 (satu) unit mobil Pemadam Kebakaran tetap sama jumlahnya dengan anggaran tahun 2004 yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dimasukkan kedalam DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja) pada Bagian Umum.

- Saksi membenarkan Benar bahwa yang memerintahkan saksi untuk memasukkan usulan anggaran pembelian/ pengadaan pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran masuk kedalam APBD Tebo Tahun Anggaran 2004 dan 2005 adalah Bupati Tebo Drs.H.A. MAJID MUAZ, MM.

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pengusulan pengadaan mobil damkar oleh SKPD bagian Umum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Drs. ERWANTO, ME, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Saksi membenarkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. Msi. namun tidak memiliki hubungan keluarga.

- Saksi membenarkan bahwa Awalnya Saksi sebagai staf pada Bagian Umum mengetahui bahwa pada akhir tahun 2003 Pemda Kab. Tebo menerima kiriman 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM dari Jakarta diterima oleh Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. selaku Kabbag Umum dan selanjutnya melaporkan penerimaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran tersebut kepada Bupati Tebo Bapak MADJID MUAZ dan kemudian pada tahun anggaran 2004 pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut dimasukkan kedalam APBD dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan 1 (satu) unit lagi masuk dalam APBD tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

- Saksi membenarkan bahwa Pada tahun anggaran 2004 yang bertindak sebagai Pemimpin proyek pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tersebut adalah Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. ,sedangkan Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Proyek oleh Pimpro.

- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi, pada saat 2 (dua) mobil pemadam kebakaran tersebut diterima oleh Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. , anggaran untuk pembayaran 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran tersebut belum ada didalam APBD Kab. Tebo tahun anggaran 2003, kemudian Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. mengajukan usulan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran untuk tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Bappeda Kab. Tebo, begitu juga untuk 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dimasukkan kedalam usulan anggaran tahun 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) melalui Bappeda Kab. Tebo.

- Bahwa benar Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Bendahara Proyek adalah mempersiapkan dokumen pembayaran diantaranya kwitansi, surat permintaan

19

pembayaran, berita acara pembayaran, daftar perincian rencana pengeluaran. Setelah semua dokumen tersebut dilengkapin kemudian diajukan ke Bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran. Sedangkan adapun tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Ketua Panitia lelang pada tahun 2005 adalah melaksanakan pelelangan penunjukkan langsung yang dimulai dengan mempersiapkan dan membuat HPS (harga perkiraan sendiri) terhadap barang yang akan diadakan, mengadakan rapat panitia lelang, mengundang calon rekanan, melakukan evaluasi penawaran, menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang lelang tersebut, tetapi semua proses – proses diatas tidak pernah dilaksanakan karena seluruh dokumen – dokumen pengadaan telah dibuat dan disiapkan oleh Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. selaku Pimpro.

- Bahwa benar Memang benar pada saat itu Saksi pernah menemui para panitia lelang dan para panitia pemeriksa barang untuk menandatangani seluruh dokumen – dokumen kelengkapan pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tersebut, tetapi pada saat Saksi diperintah oleh Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. selaku Pimpro dan selaku atasan Saksi dibagian umum.

- Bahwa benar saksi Yang membuat seluruh dokumen – dokumen pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 tersebut adalah Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. selaku Pimpro.

- Bahwa benar Pembayaran ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut sepengetahuan Saksi sudah dilaksanakan yaitu dilakukan melalui Bank BPD Muara Tebo ke rekening PT. Istana sarana raya.

- Bahwa benar Pelelangan terhadap 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM pada tahun 2005 dilakukan dengan metode Penunjukkan langsung atas perintah Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. selaku pemimpin proyek, tetapi semua tahapan dalam proses pelelangan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan dokumen pelelangan yang ada hanyalah formalitas saja, karena pada saat itu Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. mengatakan bahwa pada tahun 2004 dokumen – dokumen pelelangan juga dibuat secara formalitas saja, maka untuk tahun 2005 hanya tinggal menyesuaikan saja. Kami selaku panitia lelang tidak pernah membuat dokumen – dokumen pelelangan tersebut.

- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi Bupati Tebo Bapak Madjid Muaz mengetahui dan menyetujui proses pelelangan dengan mempergunakan mekanisme penunjukkan langsung, karena setahu Saksi Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. pernah membuat Nota Dinas untuk meminta persetujuan dilakukannya penunjukkan langsung terhadap pengadaan ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut. Selain itu menurut Saksi Bupati Tebo juga mengetahui bahwa seluruh dokumen pelelangan dan pemeriksaan barang untuk pengadaan ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut dibuat hanya sebagai formalitas saja guna pencairan anggaran untuk pembayaran ke – 2 unit mobil tersebut karena Bupati juga sudah mengetahui bahwa ke – 2 mobil tersebut sudah diterima oleh Pemda Kab. Tebo pada akhir tahun 2003. selain itu Bupati juga yang memerintahkan Kabag Umum yaitu Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. untuk mengusulkan anggaran pembayaran mobil pemadam kebakaran tersebut.

- Bahwa benar Saksi mau menandatangani seluruh dokumen pelelangan penunjukkan langsung pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tersebut karena diminta dan diperintahkan oleh Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. selaku Pimpro dan atasan Saksi di Bagian Umum, selain itu pada saat itu Saksi mau menandatangani dokumen – dokumen tersebut karena Saksi melihat 1 (satu)

20

unit mobil pemadam kebakaran tersebut sudah ada di rumah dinas Bupati Tebo sehingga Saksi berpikir bahwa pekerjaan tersebut sudah benar dan tidak fiktif.

- Sepengetahuan Saksi yang memerintahkan agar pembayaran ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut dimasukkan kedalam anggaran tahun 2004 dan 2005 adalah Bupati Tebo Terdakwa Madjid Muaz kepada Kabag Umum yaitu Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. , kemudian Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. memasukkan pembayaran 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kedalam APBD tahun 2004 melalui Bappeda Kab. Tebo, sedangkan untuk 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran lainnya dimasukkan kedalam anggaran tahun 2005 dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dimana seluruh kegiatan pengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun 2004 dan tahun 2005 tersebut masuk kedalam kegiatan yang dikelola pada Bagian Umum.

- Bahwa benar Menurut Saksi, terdakwa Madjid Muaz selaku Bupati Tebo mengetahui bahwa seluruh dokumen pengadaan ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut dibuat hanya formalitas saja sebagai syarat pencairan anggaran, karena pada saat itu Bupati juga , mengetahui bahwa ke – 2 unit mobil sudah diterima oleh Kabag Umum, selain itu Bupati juga yang memerintahkan kepada Kabag Umum untuk mengusulkan pembayaran ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran kedalam APBD tahun 2004 dan 2005.

- Bahwa benar saksi Pada saat itu Panitia lelang tidak ada membuat HPS (harga perkiraan sendiri), tetapi didalam dokumen kontrak memang terdapat HPS yang Saksi tanda tangani tetapi HPS tersebut bukanlah Saksi yang membuatnya, seluruh dokumen tersebut dibuat oleh Pimpro dalam hal ini Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. .

- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi, dokumen pengadaan yang dibuat hanya sekedar formalitas tersebut juga dilampirkan pada saat pengajuan nota dinas permintaan persetujuan pencairan anggaran kepada Bupati.

- Bahwa benar Memang benar pada saat itu Saksi pernah menemui para panitia lelang dan para panitia pemeriksa barang untuk menandatangani seluruh dokumen – dokumen kelengkapan pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tersebut, tetapi pada saat Saksi diperintah oleh Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. selaku Pimpro dan selaku atasan Saksi dibagian umum.

- Bahwa benar saksi Yang membuat seluruh dokumen – dokumen pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 tersebut adalah Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. selaku Pimpro.

- Bahwa benar Secara pasti maka Saksi tidak dapat untuk menyebutkannya lagi perihal apa saja persyaratan administrasi yang telah dilaksanakan ketika itu, namun yang untuk Saksi sampaikan bahwa dalam rangka melaksanakan pembayaran kepada pihak rekanan maka atas permintaan pembayaran yang diketahui Pimpro serta dilampiri dengan adanya bukti Kwitansi, SPP, SPMU serta adanya bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang kemudian diteruskan ke Bagian Keuangan guna proses pembayarannya lebih lanjut yang diserahkan kepada pihak rekanan untuk di bawa guna pencairan di Bank yang sumber dananya adalah APBD Pemkab Tebo tahun anggaran 2004.

- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi seluruh dokumen pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tersebut dibuat hanya sebagai formalitas saja, karena pada saat itu Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi.

21

mengatakan bahwa dokumen – dokumen pengadaan tersebut dibuat sebagai syarat pencairan anggaran untuk pembayaran ke – 2 unit mobil tersebut karena ke – 2 mobil tersebut sudah diterima sejak akhir tahun 2003.

- Bahwa benar Yang melaksanakan pekerjaan pengadaan ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM pada tahun 2004 dan tahun 2005 tersebut adalah PT. Istana sarana raya dengan direktur atas nama HS. Daud, sedangkan nilai kontrak untuk masing – masing unitnya adalah sebesar Rp. 999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan sebagian, namun membantah bahwa terdakwa yang membuat dokumen pengadaan

3. HENDRY NORA,ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa R,D HASAN BASRI. SH,Msi namun tidak

mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut karena pada tahun 2004 saksi ditunjuk menjadi anggota Panitia Pemeriksa Barang terhadap pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM dan pada tahun 2005 saksi ditunjuk sebagai sekretaris panitia lelang pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM

- Bahwa benar adapun dasar hukum bagi saksi menjadi anggota panitia pemeriksa barang untuk tahun 2004 yaitu surat keputusan pemimpin proyek dalam hal ini Terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. dengan surat nomor : 01 tahun 2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang pembentukan panitia pemeriksa barang pada bagian umum Setda Kab. Tebo Tahun 2004, sedangkan untuk sebagai sekretaris panitia lelang pengadaan tahun 2005 saya diangkat oleh Bupati Tebo berdasarkan surat Nomor : 207 Tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005.

- Bahwa benar tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi dalam jabatan sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM tahun anggaran 2004 adalah Setahu saksi hanya mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM tahun anggaran 2004apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi dalam jabatan sebagai Sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM tahun anggaran 2005 antara lain : a. Menyusun jadwal dan penetapan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;b. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);c. Menyiapkan Dokumen Pengadaan, Dokumen Prakualifikasi termasuk kriteria dan tata

cara penilaian, penawaran dan dokumen pengadaan lainnya;d. Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan

pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi f. Melakukan evaluasi pada penawaran yang masuk;g. Mengusulkan calon pemenang ;h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang

atau jasa;i. Menandatangani Fakta Integritas sebelum kegiatan pengadaan dimulai.

22

- Bahwa saksi sebagai sekretaris merangkap anggota Panitia Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM pada Tahun Anggaran 2005, baru mengetahui bahwa saksi masuk dalam anggota Panitia Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM Tahun Anggaran 2005 pada saat Ketua Panitia Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran TA.2005 yaitu Drs. Erwanto memanggil saksi kemejanya dan mengatakan bahwa saksi adalah sebagai anggota Panitia Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM tahun anggaran 2005 lalu Drs. Erwanto menyodorkan 1 (satu) bundel dokumen lelang yang belum dijilid berisikan Berita Acara Pelelangan yang harus ditanda tangani lalu saksi tandatangani.

- Bahwa benar saksi tidak ikut memeriksa kelengkapan Mobil Pemadam Kebakaran milik Pemkab Tebo Tahun 2004 tersebut, saksi hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor 06/PAN-MB/2004 yang disodorkan kepada saksi oleh Sdr. ERWANTO selaku Kasubag Perlengkapan pada Bagian Umum Setda Tebo tetapi saya Saya tidak mengetahui persis kapan saksimenandatangani Berita Acara Pemeriksaan barang berupa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM beserta kelengkapannya “dalam keadaan baik” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/PAN-MB/2004 tanggal 1 April 2004, dan sebelum saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 06/PAN-MB/2004 tanggal 1 April 2004 tersebut saya sudah tahu bahwa 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM sudah ada di rumah dinas Bupati Tebo pada awal tahun 2004.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui spesifikasi mobil pemadam kebakaran Tahun anggaran 2004 tersebut, yang saksi tahu Cuma ada 1 (satu) unit mobil Mobil Pemadam Kebakaran.

- Bahwa benar pada saat itu saksi diminta oleh Sdr. Erwanto untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut dan pada saat itu Sdr. Erwanto menjelaskan bahwa mobil pemadam kebakaran tersebut sudah diterima sebelumnya dan hanya tinggal dilakukan pembayaran, oleh karena saksi diminta untuk menandatangani dokumen – dokumen tersebut guna sebagai persyaratan administrasi pencairan anggaran.

- Bahwa benar Panitia Pengadaan Barang/Jasa ada melaksanakan pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM tahun anggaran 2005 sebanyak 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dan mekanisme yang digunakan adalah Penunjukkan Langsung.

- Bahwa benar yang memerintahkan untuk menggunakan Metode Pemilihan/Penunjukkan Langsung dalam Pengaaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM adalah Pimpinan Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2005 yaitu saudara Terdakwa RD. Hasan Basri,SH, MSi, berdasarkan surat nomor 08/PINLAK-MB/2005 tanggal 25 April 2005 perihal Penetapan Penunjukan Langsung pelaksanaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Pelaksana Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2005 yaitu Terdakwa RD. Hasan Basri,SH, MSi mengenai Apakah pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran dimaksud masuk dalam kategori dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 22 Keppres 80 tahun 2003 saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa benar nilai proyek / pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2005 adalah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) bersumber dari

23

dana APBD Tahun 2005 dan dalam rangka melaksanakan pengadaannya maka panitia pengadaan tidak ada membuat/menetapkan HPS terlebih dahulu.

- Bahwa benar nilai kontrak pekerjaan pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM tahun anggaran 2005 senilai Rp. 999.750.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan panitia pengadaan tidak pernah melakukan klarifikasi tehknis dan negosiasi harga kepada pihak rekanan pengadaan barang.

- Bahwa benar yang tertera pada Berita Acara tersebut adalah tanda tangan saksi selaku anggota panitia pengadaan, perlu saksi jelaskan bahwa copy Berita Acara Pembukaan Penawaran,Evaluasi,klarifikasi dan negosiasi harga Tahun 2005 tanggal 14 April 2005 beserta daftar hadirnya, copy Daftar Pembukaan Penawaran tanggal 13 April 2005 beserta daftar hadirnya, Copy Berita Acara Persiapan tanggal 28 maret 2005,copy Berita Acara Anwijzing tanggal 11 April 2005 beserta daftar hadirnya, beserta foto copy surat-surat lain dilaksanakan hanya formalitas saja.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa proses pelelangan terhadap 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tersebut digunakan mekanisme penunjukkan langsung tetapi proses pelelangan tersebut tidak dilakukan karena seluruh kelengkapan administrasi pelelangan dibuat hanya formalitas guna kelengkapan administrasi keuangan untuk proses pembayaran atas pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran yang akan dibayar telah tersedia,

- Bahwa benar saksi mau menandatangani dokumen – dokumen tersebut karena pada saat itu Sdr. Erwanto selaku Ketua Panitia lelang datang menemui saksi dan meminta agar menanda tangani dokumen – dokumen lelang tersebut, pada saat itu dokumen tersebut dikatakan hanya formalitas saja karena barang yang dilelang berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut telah ada pada akhir tahun 2003, maka seluruh proses pelelangan yang dilakukan hanya formalitas saja sebagai syarat untuk melakukan pencairan anggaran

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. EKO NURYANTO, SSTP. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. Msi. Namun tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa benar Saksi mengetahui mengenai pengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun 2004 dan tahun 2005 tersebut, pada tahun 2004 Saksi ditunjuk menjadi Sekretaris panitia pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM.

- Bahwa dasar hukum saksi menjadi anggota panitia lelang tersebut untuk tahun 2004 yaitu surat keputusan pemimpin proyek dalam hal ini Tersangka RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. dengan surat nomor : 01 tahun 2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang pembentukan panitia pengadaan barang, proyek – proyek pada bagian umum sekretariat daerah Kab. Tebo.

- Bahwa mekanisme yang digunakan dalam pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tersebut adalah Penunjukkan Langsung, Saksi mengetahuinya pada saat Saksi menandatangani dokumen pengadaan tersebut yang pada saat itu ada yang dibawa oleh Sdr. Erwanto ataupun yang Saksi tanda tangani diruangan Kabag Umum yaitu terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi.

24

- Bahwa Saksi mengetahui ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut diterima ditahun 2003 karena pada saat itu ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut diserahkan dan diparkirkan dirumah dinas Bupati, setahu Saksi yang menerima ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut adalah Bagian Umum.

- Bahwa Nilai proyek pekerjaan pengadaan 1 (satu) mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tahun 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tahun 2005 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan benar didalam dokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi, tetapi setahu Saksi mekanisme atau prosedur lelang yang terdapat dalam dokumen tersebut tidak ada dilakukan karena Saksi selaku sekretaris panitia pengadaan tidak pernah melakukan prosedur tersebut, Saksi hanya diminta oleh terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. dan Sdr. Erwanto untuk menandatangani dokumen yang telah lengkap dan pada saat itu sudah ditanda tangani oleh beberapa anggota panitia pengadaan, sedangkan siapa yang membuat dokumen tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa setahu Saksi nilai kontrak pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tahun anggaran 2004 adalah sebesar Rp. 999.750. 000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setahu Saksi, proses penunjukkan langsung tersebut diketahui dan disetujui baik oleh Pimpro terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. maupun Bupati Tebo yaitu Bapak Madjid Muaz, karena dokumen – dokumen pelelangan penunjukkan langsung yang diberikan kepada Saksi selaku sekretaris panitia lelang berasal dari Bagian Umum atau dari Pemimpin Proyek sendiri yaitu TERSANGKA RD. HASAN BASRI S, SH. MSI.

- Bahwa pada saat menyerahkan dokumen administrasi penunjukkan langsung, terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. dan Sdr. Erwanto menjelaskan kepada Saksi bahwa ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut sudah ada di Kabupaten Tebo, oleh karenanya untuk melakukan pembayaran terhadap 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut maka Saksi selaku sekretaris panitia lelang diminta untuk menandatangani seluruh dokumen administrasi penunjukkan langsung pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran pada tahun 2004 yang sebelumnya telah dibuat, sebagai syarat kelengkapan pencairan anggaran.

- Bahwa sepengetahuan saksi semua dokumen pengadaan tersebut hanyalah sekedar formalitas saja karena mobilnya sudah ada pada Tahun 2003 dan untuk syarat pembayaran saja.


5. Ir.AGUS SUNARYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa RD. HASAN BASRI namun tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa yang Saksi mengetahui mengenai pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut karena pada tahun 2005 Saksi ditunjuk menjadi Anggota Panitia Pemeriksa Barang terhadap pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM.

25

- Bahwa adapun dasar hukum bagi Saksi anggota pantia pemeriksa barang berdasarkan surat keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Mei 2005 tentang pembentukan panitia pemeriksa barang pada Setda Kab. Tebo.

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi dalam jabatan sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM tahun anggaran 2005 adalah Setahu Saksi hanya mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM tahun anggaran 2005 apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

- Bahwa secara nyata atau secara fisik, Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tersebut, Saksi hanya melihat mobil pemadam kebakaran tersebut dari jauh pada diparkir dirumah dinas Bupati Tebo.

- Bahwa benar didalam dokumen berita acara pemeriksaan barang Nomor : 74/PAN – UMUM/2005 tanggal 16 Mei 2005 tersebut adalah tanda tangan Saksi, walaupun pada kenyataannya Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik mobil pemadam kebakaran tersebut, pada saat itu seingat Saksi Sdr. Erwanto datang keruangan Saksi untuk meminta agar Saksi menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM telah diterima oleh Pemda Kab. Tebo sebanyak 2 (dua) unit pada tahun 2004 atau jauh hari sebelum berita acara pemeriksaan barang tersebut ditanda tangani, Saksi mengetahuinya karena ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut diparkir dihalaman rumah dinas Bupati Tebo.

- Bahwa sepengetahuan Saksi ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut dianggarkan dalam 2 tahun anggaran yaitu tahun 2004 dan tahun 2005, oleh karenanya pada saat itu baru dibuat berita acara pemeriksaan barang untuk pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran untuk tahun 2005 tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen – dokumenberita acara pemeriksaan barang dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh panitia pemeriksa barang pada tahun 2005, karena dokumen – dokumen tersebut akan digunakan sebagai syarat pencairan anggaran pada tahun 2005 tersebut.

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertindak sebagai Pemimpin proyek terhadap pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tahun 2005 tersebut adalah tersangka R. HASAN BASRI selaku Kabag Umum, karena pada saat itu seluruh pengadaan kendaraan dilaksanakan oleh Bagian Umum.

- Bahwa seingat Saksi tersangka R. HASAN BASRI tidak pernah meminta kepada panitia pemeriksa barang untuk melakukan pengecekan fisik terhadap mobil pemadam kebakaran tersebut, sehingga Saksi pun selaku anggota panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap mobil pemadam kebakaran tersebut, tetapi sepengetahuan Saksi dokumen – dokumen tersebut dibuat hanya sebagai formalitas saja untuk pencairan anggaran karena sebelumnya mobil pemadam kebakaran tersebut sudah diterima oleh Pemda Kab. Tebo pada tahun 2004.

- Bahwa Saksi mau menanda tangani dokumen tersebut karena pada saat itu Saksi lihat seluruh panitia pemeriksa barang sudah menanda tangani dokumen tersebut, selain itu

26

Saksi juga beranggapan bahwa pekerjaan tersebut sudah benar karena mobil pemadam kebakaran tersebut sudah ada dirumah Bupati Tebo dan Saksi berpikir bahwa pekerjaan tersebut tidaklah fiktif, sehingga Saksi mau menandatanganinya.

- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi anggota panitia pemeriksa barang tahun 2005 adalah Bupati Tebo Bapak Madjid Muaz, mengenai mengapa pelaksanaan pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dilakukan pada tahun 2005 Saksi kurang mengetahuinya tetapi kemungkinan pada saat itu anggaran untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran baru dianggarkan ditahun 2005, mengingat kondisi keuangan yang dimiliki pemerintah daerah pada saat itu maka kemungkinan dianggarkan untuk pembayarannya ditahun 2004 dan 2005.

- Bahwa kegiatan pengadaan ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut dikelola dibagian umum Setda Kab. Tebo sedangkan unit kerja yang mengusulkannya kedalam anggaran tahun 2004 dan 2005 biasanya adalah unit kerja yang mengelola kegiatan tersebut dalam hal ini Bagian Umum, sedangkan untuk usulan anggaran yang diajukan pada setiap tahun anggaran sebelum dilakukan pembahasan oleh Tim bersama DPRD terlebih dahulu dibuat surat pengantar penyampaian RAPBD yang ditanda tangani oleh Bupati, dengan demikian setiap usulan anggaran semestinya atau seharusnya diketahui oleh Bupati.


6. SUDARNO,SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa RD. HASAN BASRI namun tidak memiliki hubungan keluarga

- Bahwa benar yang saksi ketahui mengenai pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut karena pada tahun 2004 dan tahun 2005 saksi ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pemeriksa Barang terhadap pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM.

- Bahwa benar adapun dasar hukum bagi saksi menjadi Ketua panitia pemeriksa barang tersebut untuk tahun 2004 yaitu surat keputusan pemimpin proyek dalam hal ini Tersangka RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. dengan surat nomor : 01 tahun 2004 tanggal 15 Maret 2004 tentang pembentukan panitia pemeriksa barang pada bagian umum Setda Kab. Tebo Tahun 2004, sedangkan untuk tahun 2005 diangkat sebagai Ketua pantia pemeriksa barang berdasarkan surat keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Mei 2005 tentang pembentukan panitia pemeriksa barang pada setda Kab. Tebo.

- Bahwa benar secara nyata atau secara fisik, saksi melakukan pemeriksaan terhadap ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM tersebut bersama Sdr. Dody Chandra dan Sdr. Erwanto pada awal tahun 2004 bertempat dirumah dinas Bupati Tebo, pada saat itu saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap pemeriksaan terhadap ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu proses pelelangan sudah selesai dilaksanakan atau belum, pada saat itu saksi diminta oleh Sdr. Erwanto untuk mengecek atau memeriksa kondisi ke – 2 mobil pemadam kebakaran tersebut, tetapi setahu saksi ke – 2 mobil pemadam kebakaran tersebut sudah ada dirumah dinas Bupati Tebo sejak akhir tahun 2003.

27

- Bahwa benar tanda tangan pada berita acara pemeriksaan barang tersebut adalah tanda tangan saksi, tetapi mengenai berita acara pemeriksaan barang tertanggal 1 April 2004 memang benar merupakan berita acara yang dibuat pada saat setelah selesai dilakukan pemeriksaan, tetapi untuk berita acara pemeriksaan barang tertanggal 16 Mei 2005 tersebut dibuat hanya sebagai formalitas saja, karena pemeriksaannya sudah saksi lakukan pada awal tahun 2004 secara bersamaan.

- Bahwa benar yang meminta saksi untuk menanda tangani berita acara pemeriksaan barang tertanggal 16 Mei 2005 secara formalitas saja pada saat itu adalah Tersangka RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. selaku Pimpro pengadaan mobil pemadam kebakaran, saat itu Tersangka RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. datang keruangan saksi dan meminta untuk menanda tangani berita acara tersebut walaupun pada saat itu saksi tidak melaksanakan pemeriksaan, karena sudah saksi lakukan pada tahun 2004.

- Bahwa benar setahu saksi, proses penunjukkan langsung tersebut diketahui dan disetujui baik oleh Pimpro Tersangka RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. maupun Bupati Tebo yaitu Bapak Madjid Muaz, karena dokumen – dokumen pelelangan penunjukkan langsung yang diberikan kepada saksi selaku anggota panitia lelang berasal dari Bagian Umum atau dari Pemimpin Proyek sendiri yaitu RD. HASAN BASRI.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi memang mengetahui ke -2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut sudah ada di Kab. Tebo pada akhir 2003 atau jauh hari sebelum dibuat berita acara pemeriksaan barang tertanggal 1 April 2004 dan tanggal 16 Mei 2005, hal tersebut saksi lakukan karena ada permintaan dari Tersangka RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. selaku Pemimpin proyek yang meminta saksi untuk menandatangani berita acara pemeriksaan barang tersebut guna kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran ke– 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut diatas.

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa semua dokumen berita acara pemeriksaan barang tersebut dibuat hanya untuk formalitas saja guna kelengkapan berkas administrasi pencairan anggaran, karena saksi sendiri mengetahui bahwa ke – 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut telah ada sejak akhir tahun 2003.

7. H. HARMAIN, SE.MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb

- Benar bahwa saksi kenal dengan tersangkaRD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka dimaksud. Adapun hubungan saksi dengan Tersangka RD. HASAN BASRI S, SH. MSi. S, SH.MSI. adalah hubungan kerja yaitu sebagai rekan kerja dimana ketika saya menjabat sebagai Kabbag Keuangan maka yang bersangkutan menjabat sebagai Kabbag Umum.

- Bahwa pada tahun 2003 saksi diangkat menjadi Kapala Bagian Keuangan pada Setda Kabupaten Tebo adalah berdasarkan SK Bupati Nomor:821.22/10/UP Tanggal 20 Februari 2003.

- Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi saksi selakua Kapala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tebo yaitu membantu Bupati dalam mengendalikan pengeluaran keuangan daerah, menyusun dan merumuskan kebijakan Bupati dibidang Keuangan Daerah serta membantu Bupati dalam menyusun Nota Anggaran dan Perhitungan APBD dan melakukan upaya peningkatan kinerja Keuangan Daerah (sesuai Pasal 33 PERDA Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo).

28

- Bahwa benar di APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2004 ada Proyek Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran dengan nilai PAGU sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) pada proyek pengadaan mobilitas dan sarana prasarana pemerintah Kabupaten Tebo pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo, begitu juga APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2005 ada Proyek Pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran dengan nilai PAGU sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) pada proyek pengadaan mobilitas dan sarana prasarana pemerintah Kabupaten Tebo pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

- Bahwa mekanisme pencairan anggaran yang saksi lakukan mengacu kepada Permendagri nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pasal 46 ayat (3) mengenai anggaran belanja rutin dan pasal 63 ayat (5) mengenai anggaran belanja pembangunan. Bahwa pencairan tersebut terlebih dahulu Bendaharawan proyek mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Bagian Keuangan dengan dilampirkan antara lain :

Surat Pemberian Pekerjaan. Surat Penunjukan Rekanan disertai Risalah Lelang. Kontrak. Kwitansi Pembayaran. Berita Acara Pemeriksaan Barang. Berita Acara Serah Terima Barang, dan SSP (Slip Setoran Pajak). Akta Notaris Perusahan Penyedia Barang dalam hal ini PT.Istana Sarana Raya. Nota Dinas dari Kabag Umum dalam hal ini dijabat oleh tersangka R.HASAN

BASRI,SH,Msi. Yang telah disetujui oleh Bupati Tebo yang dijabat oleh saksi Drs. H.MAJID MU’AZ,MM.

- Bahwa sebelum pencairan maka saksiterlebih dahulu mengecek apakah anggaran tersedia di dalam APBD, jika Anggaran tersebut benar tersedia lalu saksi selaku Kabag Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang ditujukan kepada Rekening Penyedia Barang yaitu PT. Istana Sarana Raya lalu SPMU tersebut saksi serahkan kepada Staf bagian Keuangan yaitu SODIKIN dan oleh SODIKIN kemudian diserahkan kepada ERWANTO (Bendahara Proyek Bagian Umum) untuk diteruskan kepada rekanan PT. Sarana Raya.

- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diajukan oleh bendaharawan ERWANTO dan Pemimpin Proyek tersangka R.HASAN BASRI,SH,M.Si atas pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM kapasitas 4000 liter untuk Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp. 999.750.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran kepada H.S. DAUD Direktur PT. Istana Saranaraya.

- Setelah semua persyaratan lengkap, saksi selaku Kabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 166/PT/IV/2004 Tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 999.750.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPN-DN : 90.886.364 (Sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPH Ps.22 Rp.13.632.955 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 104.519.319 (seratus empat juta lima ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) kepada HS.DAUD.MBA Direktur PT Istana Saranaraya pada Bank DKI Cabang Utama Jakarta Pusat Nomor Rekening 010.0806.00.01 kemudian SPMU tersebut saksi tandatangani dan saksi serahkan kepada staf bagian keungan SODIKIN dan oleh SODIKIN kemudian

29

diserahkan kepada ERWANTO (Bendahara Proyek Bagian Umum) untuk diteruskan kepada rekanan PT. Sarana Raya.

- Setelah semua persyaratan lengkap, saksi selaku Kabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 241/PK/BT/2005 Tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 999.750.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong PPN-DN : 90.886.364 (Sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan PPH Ps.22 Rp.13.632.955 (tiga belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga pajak yang harus dipotong sebesar Rp. 104.519.319 (seratus empat juta lima ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) kepada HS.DAUD.MBA Direktur PT Istana Saranaraya pada Bank DKI Cabang Utama Jakarta Pusat.

- Benar bahwa dana proyek Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM yang menggunakan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2004 dan 2005 telah dicairkan dan telah diterima oleh rekanan yaitu HS.DAUD.MBA Direktur PT Istana Saranaraya.

- Benar bahwa selain kelengkapan administrasi sebagai persyaratan proses pencairan anggaran untuk pembayaran pengadaan Mobil Damkar milik Pemkab Tebo dimaksud, maka benar saksi selaku Kabbag Keuangan Setdakab Tebo ada menerima Nota Dinas dari Kepala Bagian Umum yaitu tersangka R. HASAN BASRI S, SH. Msi masing-masing selaku Pimpro pada TA.2004 dan selaku Pimpinan Kegiatan pada TA.2005 masing-masing tentang “Mohon pencairan dana Proyek Pengadaan Mobilitas dan Sarana Prasarana Pemkab Tebo Tahun Anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 yang masing-masing telah disetujui oleh Bupati Tebo yaitu saksi Drs. Madjid Muaz, MM.

- Bahwa pengajuan Nota Dinas yang telah disetujui oleh Bupati tersebut tidak ada diatur dalam Permendagri Nomor 2 tahun 2004 tentang APBD, akan tetapi sepanjang pengalaman saksi ketika menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Setdakab Tebo maka pada setiap pengajuan permintaan pembayaran tetap harus dilampirkan juga Nota Dinas Permohonan Pencairan Dana yang harus telah disetujui oleh Bupati barulah dapat dilakukan proses pencairan. Jadi kelengkapan dimaksud diberlakukan juga untuk seluruh pencairan dana APBD Kabupaten Tebo.

- Benar bahwa potongan pajak PPN-DN dan PPH Ps.22 sebesar Rp. 104.519.319 (seratus empat juta lima ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 104.519.320 (seratus empat juta lima ratus Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tidak dibayarkan kepada rekanan, pajak tersebut langsung dipotong oleh pihak Bank BPD Jambi Cabang Muara Tebo pada saat pencairan dilakukan, yang menyetorkan pajak tersebut kepada Kantor Pajak adalah pihak Bank BPD Jambi Cabang Muara Tebo, mengenai buktinya setoran pajak tersebut ada pada Bendahara Proyek yang bersangkutan.

- Benar bahwa fotocopy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 166/PT/IV/2004 Tanggal 30 April 2004 dan Foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 241/PK/BT/2005 Tanggal 10 Juni 2005 yang saksi buat dan saksi tandatangani yang tertera atas nama saksi tersebut dan perlu saksi jelaskan bahwa Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 166/PT/IV/2004 Tanggal 30 April 2004 dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 241/PK/BT/2005 Tanggal 10 Juni 2005 tersebut saksi buat rangkap 5 (lima), dan saksi tandatangani hanya 2 (dua) rangkap saja, satu rangkap buat pihak Bank BPD Jambi Cabang Tebo, satu rangkap buat Rekanan sedangkan 3 rangkap hanya tertulis “DTO”.

30

- Bahwa sebenarnya saksi mengetahui 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM dimaksud telah ada di Kabupaten Tebo pada akhir 2003 karena 2 (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran Dengan Pompa Merek Tohatsu V80ASM dipajang di halaman parkir rumah Dinas Bupati Tebo.


8. H. DARKUTNI ,SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb

- Bahwa benar kenal dengan Terdakwa RD. HASAN BASRI S, namun tidak punya hub saudara.

- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris Daerah Kab Tebo dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004

- Bahwa benar yang menjadi Tupoksi saksi sebagai Sekretaris daerah adalah : membantu Bupati dalam bidang administrasi pembangunan membantu Bupati dalam bidang administrasi pemerintahan membantu Bupati dalam bidang administrasi kemasyarakatan

- Bahwa benar saksi pernah diminta untuk menghadiri rapat pembahasan usulan RAPBD Kab Tebo Tahun anggaran 2003, 2004 dan 2005, akan tetapi pada saat itu saksi hanya mendengarkan saja dan tidak pernah dilibatkan mengenai pembahasan usulan-usulan RAPBD tersebut.

- Saksi membenarkan bahwa untuk pengusulan RAPBD Kab Tebo tahun anggaran 2003 tidak ada usulan anggaran pembelian 2 (dua) unit pemadam kebakaran.

- Saksi membenarkan bahwa melihat ada 2 (dua) unit mobil pemadam Kebakaran yang diparkir dirumah dinas Bupati Tebo.

- Saksi membenarkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dari mana ke 2 (dua) mobil pemadam kebakaran tersebut, tetapi setelah ada permasalahan mengenai mobil pemadam kebakaran tersebut dan saksi juga dimintai keterangan oleh KPK, barulah saksi mengetahui bahwa ke 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran itu dikirim dari Jakarta.

- Saksi membenarkan bahwa sama sekali tidak mengetahui anggaran pembayaran ke 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran tersebut.

- saksi membenarkan bahwa tidak mengetahui mengenai proses pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut.

- Saksi membenarkan bahwa pada saat itu tidak mengetahui adanya Radiogram dari Menteri dalam negeriyang berkaitan dengan pengadaan mobil pemadam kebakaran.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi pada Tahun 2003,2004 dan 2005 tugas dan tanggung jawab Sekda berkaitan dengan anggaran APBD Kab Tebo dan saksi pada saat itu sudah menjabat sebagai Sekda Kab Tebo dan saksi diangkat menjadi ketua Tim Asistensi Pembahasan usulan RAPBD tahun 2003,2004 maupun 2005 tetapi saksi tidak pernah dilibatkan dalam semua kegiatan pembahasan usulan RAPBD tersebut, pada saat itu semua kegiatan pembahasan anggaran RAPBD dilakukan oleh ketua Bappeda yaitu sdr Ir. MAHYUDIN, Kabag Keuangan sdr HARMAIN, Kepala Dispenda sdr H. Izhar bersama dengan bupati Tebo yaitu Drs. H.A. Madjid Muaz, MM.

31


B. KETERANGAN AHLI

1. Dr. Ir. INDRAWANTO, Staf Pengajar Program Studi Teknik Mesin pada Institut Teknologi Bandung (ITB), pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan

pekerjaan dengan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI.

- Bahwa pendidikan Ahli terakhir adalah Doktor (S3) bidang Teknik Mesin tamat tahun 1998 dari Katholieke Universiteit Leuven Belgia, dan dari Tahun 1999 sampai dengan sekarang Ahli menjabat sebagai Kepala Laboratorium Dasar Proses Produksi, Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara pada Institut Tehnologi Bandung (ITB).

- Bahwa Keahlian Khusus yang Ahli miliki yaitu berkaitan dalam bidang Konstruksi/Karoseri mobil pemadam kebakaran dan estimasi harga pokok produksi kendaraan dalam bidang Proses Produksi mesin dan penghitungan harga pokok produksi.

- Bahwa benar berdasarkan surat permintaan penyidik Kejari Tebo Nomor :B-955/N.5.17/Fd.1/06/2012 tanggal 8 Juni 2012 dan surat tugas yang ditandatangani oleh Prof. IRAWATI, MS. sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Organisasi ITB, Nomor: 920 a/ I1. B03 / KP /2012, tanggal 11 Juni 2012, perihal Penunjukan Sebagai Ahli maka Ahli telah memberikan keterangan berkaitan dengan hasil ”Pemeriksaan Fisik dan Teknis serta Penghitungan Harga Pokok Produksi Mobil Pemadam Kebakaran V80ASM di Beberapa Pemerintahan Provinsi/Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia termasuk didalamnya pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran Type V80ASM di Kabupaten Tebo pada tahun anggaran 2004 dan 2005” tertanggal 18 Desember 2008 yang telah digunakan dalam perkara Tersangka HARI SABARNO, S.I.P, MBA , Tersangka OENTARTO SINDUNG MAWARDI,dkk dan dalam perkara HENGKY SAMUEL DAUD.

- Bahwa setelah Ahli menganalisa kembali file Laporan ”Pemeriksaan Fisik dan Teknis serta Penghitungan Harga Pokok Produksi Mobil Pemadam Kebakaran V80ASM di Beberapa Pemerintahan Provinsi/Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Tebo” tertanggal 18 Desember 2008, maka Ahli mengambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan atas kesimpulan dalam laporan ”Pemeriksaan Fisik dan Teknis serta Penghitungan Harga Pokok Produksi Mobil Pemadam Kebakaran V80ASM di Beberapa Pemerintahan Provinsi/Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia” tersebut yang digunakan dalam perkara Tersangka HARI SABARNO, S.I.P, MBA, MM,Tersangka OENTARTO SINDUNG MAWARDI,dkk dan dalam perkara TPK dengan tersangka HENGKY SAMUEL DAUD dengan perkara ini.

- Bahwa benar Pemeriksaan Fisik dan Teknis serta Penghitungan Harga Pokok Produksi Mobil Pemadam Kebakaran V80ASM dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yang terdapat pada unit mobil pemadam kebakaran type V80ASM di wilayah Pemprov/ Pemkab/ Pemkot di Indonesia tersebut , yaitu: a. Chassis-kabin-mesin yang dipergunakan adalah merk Isuzu type NKR 66. b. Karoseri mobil yang diperiksa terdiri dari ruang peralatan, tangki air dan ruang

pompa. Ruang peralatan dan ruang pompa berbentuk kotak persegi panjang mempergunakan material baja hitam 2 (dua) mm yang dilapis aluminium bordes atau pelat baja galvanized. Tangki air mempergunakan material pelat baja hitam 4 (empat) mm berbentuk kotak persegi panjang dengan ukuran 197 x 185 x 120 cm³

32

atau mempunyai volume sekitar 4.400 (empat ribu empat ratus) liter dan dilengkapi dengan pelat penahan goncangan air yang konstruksinya kurang rapat serta dilengkapi manhole pada bagian atas dengan bentuk persegi.

c. Perlengkapan, yaitu alat-alat pendukung kinerja Mobil Pemadam Kebakaran V80 ASM namun bukan merupakan bagian dari karoseri ataupun chassis-kabin-mesin. Perlengkapan tersebut terdiri dari lampu rotary, microphone + horn, tangga, lampu sorot, sirine, Suction Hose, Delivery Hose, Pemancar Monitor, Pemancar, Gun Nozzle, Forked Joint, Basket + Filter Penghisap, Operator Uniform + Helm + Gloves, Fire Extinguiser.

d. Pompa jenis portable merk Tohatsu type V 80 ASM3 dengan kapasitas sesuai yang tertera pada name-plate adalah 2,05 (dua koma nol lima) m³/menit pada tekanan 0,6 (nol koma enam) MPa serta 1,5 (satu koma lima) m³/menit pada tekanan 1,0 (satu koma nol) MPa. Pompa digerakkan oleh mesin 2 (dua) langkah dengan konstruksi 2 (dua) silinder yang semestinya dapat menghasilkan daya 47,8 (empat puluh tujuh koma delapan) kW pada 5000 (lima ribu) rpm.

- Bahwa benar selanjutnya Ahli melakukan penghitungan harga pokok produksi (HPP) unit mobil pemadam kebakaran type V 80 ASM dimaksud dengan mempergunakan metode REKONSTRUKSI pembuatan/perakitan unit mobil pemadam kebakaran yang dilakukan dengan urutan langkah sebagai berikut :a. Melakukan kajian dan penghitungan ulang terhadap kebutuhan, jenis dan kualitas

material yang dipergunakan. b. Melakukan kajian dan penghitungan proses pembuatan karoseri.c. Melakukan survey pasar terhadap harga material dan ongkos proses yang

dibutuhkan dalam pembuatan karoseri dan konstruksi unit mobil pemadam kebakaran.

d. Menghitung harga pokok produksi unit mobil pemadam kebakaran V 80 ASM pengadaan tahun 2003 dan 2004

- Bahwa benar berdasarkan hasil penghitungan maka diperoleh HPP (Harga Pokok Produksi) satu unit mobil pemadam kebakaran type V 80 ASM pengadaan tahun 2004 adalah sama dengan pengadaan tahun 2005 yaitu sebesar Rp.349.100.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) setiap unitnya dengan perincian sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

No Komponen HPP Harga (Rp)

1 Chassis-Kabin-Mesin 110.000.000,00

2 Material karoseri + ongkos, termasuk harga perlengkapan 106.000.000,00

3 Harga pompa Tohatsu V80 ASM3 125.000.000,00 4 Ongkos Desain 8.090.499,00

Total 349.090.499,00 Dibulatkan menjadi 349.100.000,00Terbilang: Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah

- Bahwa biaya / Harga Pokok Produksi sebesar Rp.349.100.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) setiap unitnya tersebut adalah diluar biaya Overhead, yaitu semua biaya yang ditanggung oleh perusahaan di luar biaya langsung buruh dan material. Biaya overhead dapat meliputi biaya accounting, promosi, asuransi, bunga bank, konsultan hukum, pajak, tagihan listrik dan telepon, sewa kantor, biaya perjalanan.

1. NASRUL WATHON Ak, CFE, CFrA, BKP, Auditor Ahli Muda pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

33

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI.

- Bahwa berdasarkan surat permintaan penyidik Kejari Muara Tebo Nomor :B-954/N.5.17/Fd.1/06/2012 tanggal 08Juni 2012 Perihal Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Direktur Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor :ST-306/D601/2012 tanggal 13 Juni 2012 maka Ahli telah memberikan Keterangan Ahli Bidang Akuntansi dan Auditing dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi sehubungan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran di Kabupaten Tebo tahun anggaran 2004/2005.

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab sehubungan dengan jabatan fungsional Ahli saat ini adalah berdasarkan perintah dari pimpinan melakukan Audit Investigasi atau melakukan Audit Penghitungan Kerugian Negara

- Bahwa Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.

- Bahwa defenisi Kerugian Negara adalah Kekurangan uang , surat berharga , dan barang , yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

- Bahwa Ahli pernah melakukan Audit atas Kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan pompa merk Tohatsu Type V 80 ASM dan Pembebasan Bea Masuk/Pajak mobil pemadam kebakaran merk MORITA di beberapa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia dengan pembayaran bersumber dari APBD Tahun 2002 s/d 2005 yang tertuang dalam laporan nomor SR-746D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 hal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Type V80ASM dan Merk Morita pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Batang Hari, Tebo, Tanjung Jabung Timur, Boolaang Mongondow, Minahasa, Kepulauan Talaud, Kota Jambi, Kendari, Otorita Kota Batam, Makassar dan Medan Tahun Anggaran 2002 sd 2005. Terkait dengan Radiogram Nomor : 027/1496/OTDA,

- Bahwa sesuai dengan laporan nomor SR-746D6/1/2009 tanggal 24 Juni 2009 hal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) atas kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Type V80ASM pada Pemerintah Kabupaten Tebo masing-masing Tahun Anggaran 2004 dan 2005, bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo telah melaksanakan pengadaan 2(dua) unit mobil pemadam kebakaran sebesar bruto Rp. 1.999.500.000 dikurangi pajak dan retribusi Rp. 209.038.639,- atau netto sebesar Rp 1.790.461.361 dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung sehingga pelaksanaan pengadaan tersebut telah bertentangan dengan :1) Keppres No. 80 Tahun 2003 pada Lampiran I, Bab I Huruf C Angka 1.a.4) yang

menyebutkan :Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :a) Keadaan tertentu, yaitu :

34

(1)Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

(2)pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau

(3)pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan : (a) untuk keperluan sendiri; dan/atau(b) teknologi sederhana; dan/atau (c) resiko kecil; dan/atau(d) Ketua Tim Likuidasi BRR NAD-Nias u.p. Wakil Ketua Kelompok Kerja

Hukum dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

b) Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu(1)pekerjaan berdasarkan tarif resmi yg ditetapkan pemerintah; atau (2)pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia

barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau (3)merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin

industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau (4)pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan

teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

2) Keppres No. 80 Tahun 2003 – Lampiran I, Bab I Huruf C Angka 1.a.3) yang menyebutkan :Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3) Keppres No. 80 Tahun 2003 – Pasal 17 ayat 4 :Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihanpenyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

- Bahwa adapun metoda yang dipergunakan dalam menghitung Kerugian Keuangan Negarayang dilaksanakan pada Kabupaten Tebo dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM dihitung dengan cara : Nilai pembayaran netto yang diterima oleh PT. Istana Saranaraya dari Pemerintah

Provinsi / Kabupaten / Kota di Indonesia dikurangi dengan Harga Perolehan Mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM.

Nilai Pembayaran Netto diperoleh berdasarkan Nilai SPM/Bukti Pembayaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota di Indonesia, dikurangi dengan pajak-pajak berupa PPN / PPh / Retribusi yang dipotong/dipungut oleh Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota di Indonesia.

Harga Perolehan Mobil Pemadam Kebakaran Type V 80 ASM terdiri dari Harga Pokok Produksi ditambah dengan Biaya Overhead serta Biaya Pengiriman ke Provinsi / Kabupaten / Kota di Indonesia.

Berdasarkan metode penghitungan tersebut, terdapat kerugian keuangan negara.

- Bahwa berdasarkan Audit yang Ahli lakukan maka dapat dijelaskan semestinya rincian harga perolehan mobil pemadam kebakaran type V 80 ASM pada Pemkab Tebo tersebut adalah sebagai berikut : Harga Pokok Produksi sebelum biaya Over Head persatuan unit mobil adalah

Rp.349.100.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) Biaya Over Head persatuan unit mobil sebesar 20 % dari harga pokok sehingga

biaya Over Head persatuan unit mobil adalah Rp. 69.820.000,- (enam puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

35

Biaya Pengiriman mobil adalah persatuan unit Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga dari penghitungan tersebut dapat diketahui semestinya harga perolehan per unit mobil pemadam kebakaran type V 80 ASM yaitu Rp.442.420.000,- (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga harga perolehan untuk 2 (dua) unit (masing-masing satu unit pada TA.2004 dan TA.2005) adalah Rp.844.840.000,- (delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa sesuai hasil audit yang dilakukan Ahli maka penyimpangan yang menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara/daerah dalam pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran V80ASM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo pada TA 2004 dan 2005 adalah sebesar Rp. 945.621.361,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Kontrak No.04/PINLAK-MB/2004 Tanggal 26 Maret 2004 Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp. 895.230.681,- Harga perolehanPemadam Kebakaran V80ASM Rp. 422.420.000,- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Rp. 472.810.681,-

Kontrak No.02/PINLAK-MB/2005 Tanggal 27 Maret 2005 Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp. 895.230.680,- Harga perolehanPemadam Kebakaran V80ASM Rp. 422.420.000,- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Rp. 472.810.680,-

Jumlah Kerugian Keuangan Negara pada Kabupaten Tebo Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp.1.790.461.361,- Harga perolehan Pemadam Kebakaran V80ASM Rp. 844.840.000,- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Rp. 945.621.361,-

C. BUKTI S U R A T

1. Copy hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Jakarta.

2. Copy SK Bupati Nomor: 059 tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2004.

3. Keputusan Bupati Tebo Nomor 5 tahun 2005 tanggal 28 Maret 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Tebo TA. 2005.

D. BARANG BUKTI

- 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM dengan Nomor Polisi BH 8003 WZ, Nomor Mesin W004004 dan Nomor Rangka MHCNK66LY3J004004;

- 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu Type V80ASM dengan Nomor Polisi BH 8004 WZ, Nomor Mesin W004005 dan Nomor Rangka MHCNK66LY3J004005;

- 1 (satu) buah buku penjabaran APBD Kabupaten Tebo tahun anggaran 2004;- 1 (satu) buah buku penjabaran APBD Kabupaten Tebo tahun anggaran 2005;- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 Juni 2005 untuk pembayaran pembelian 1 (satu)

unit mobil pemadam kebakaran merk V80 Isuzu NKR. 66 sebesar Rp. 999.750.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar daftar pengantar surat permintaan pembayaran tanggal 7 Juni 2005 sebesar Rp. 999.750.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada HS. Daud. MBA selaku pimpinan PT. Istana Sarana Raya untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran;

36

- 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran sebesar Ro. 999.750.000,- (Sembilan ra-tus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar daftar rincian Penggunaan PK sebesar Rp. 999.750.000,- (Sembilan ra-tus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) tanggal 10 Juni 2005 sebesar Rp. 999.750.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Istana Sarana Raya untuk pembelian 1 (satu) unit mobil pe-madam kebakaran;

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 028/42/Umum tanggal 22 Maret 2005 dengan perihal penunjukkan langsung pengadaan kendaraan dinas pemadam kebakaran merk V80 Isuzu NKR. 66;

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 028/207/Umum tanggal 24 Mei 2005 dengan perihal Mohon Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Mobilitas dan Sarana Prasana Pemerinta-han Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2005.

E. KETERANGAN TERDAKWA

RD. HASAN BASRI SH. Msi. pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai PNS sejak dari tahun 1984 pada kantor Gubernur jambi dan pada Tahun 2002 terdakwa dimutasikan ke Pemkab Tebo.

- Bahwa benar pada awal Tahun 2003 terdakwa telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Bagian (Kabag) Umum pada Setdakab Tebo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo dengan tugas dan tanggungjawab melayani surat menyurat, Rumah tangga Bupati, mengatur jadwal kegiatan Bupati.

- Bahwa benar pada sekira awal bulan Oktober tahun 2003 bertempat di Kantor Bupati Tebo maka terdakwa telah menerima pengiriman 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk ... type ... yang dilampiri profile perusahaan PT. Istana Sarana Raya Jakarta, dimana ketika itu supir pembawa Mobil Damkar tersebut menyatakan bahwa mobil dimaksud adalah bantuan dari pusat.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pada sore harinya segera melaporkan penerimaan ke-2(dua) unit Mobil Damkar dimaksud kepada Drs. Majid Muaz. MM selaku Bupati Tebo, atas laporan terdakwa selanjutnya Bupati Tebo telah memerintahkan terdakwa untuk mencheking kondisi dan kelengkapan ke-2(dua) unit Mobil Damkar dimaksud serta membawanya ke rumah dinas Bupati Tebo untuk diparkirkan.

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2003 tersebut, Pemda Kab. Tebo tidak ada menganggarkan pengadaan atau pembelian mobil pemadam kebakaran dalam APBD Pemkab Tebo.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan negosisi harga kepada PT.Istana Sarana Raya Jakarta terhadap penerimaan ke- 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran yang dikirim ke kab Tebo dimaksud.

- Bahwa benar pengadaan sarana dan prasarana pada Bagian Perekonomian Sedakab Tebo yang dianggarkan pada APBD Pemkab Tebo semestinya diawali dengan adanya penyusunan dan pengajuan dari Bagian Umum Setdakab Tebo, akan tetapi khusus untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa ke-2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran dimaksud maka Bagian Umum Setdakab Tebo tidak pernah melakukan penyusunan dan pengusulannya untuk dianggarkan pada APBD Pemkab Tebo baik pada tahun anggaran 2004 maupun pada tahun anggaran 2005.

- Bahwa benar setelah disahkannya APBD Pemkab Tebo pada tahun anggaran 2004 maka terdakwa dipanggil oleh Drs. Madjid Muaz, MM. selaku Bupati Tebo yang kemudian memerintahkan terdakwa agar melakukan pembayaran terhadap satu unit Mobil Damkar yang telah dianggarkan melalui Bagian Umum Setdakab Tebo sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) pada APBD Pemkab Tebo tahun anggaran 2004 tersebut.

37

- bahwa benar kemudian terdakwa melakukan penyusunan Daftar Isian Proyek (DIP) pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran dimaksud pada Bagian Umum Setdakab Tebo dan mengingat bahwa mobil pemadam kebakaran yang dimaksud telah diterima pada sekira bulan Oktober 2003 sebelumnya maka terdakwa membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor : 028/02/Umum tanggal 12 Maret 2004 kepada Bupati Tebo untuk mohon persetujuan penunjukkan langsung pengadaan kendaraan dinas pemadam kebakaran Pemda Kab. Tebo sebanyak 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan melampirkan profile PT. Istana Sarana Raya.

- bahwa benar Nota Dinas Nomor : 028/02/Umum tanggal 12 Maret 2004 tersebut kemudian didisposisi oleh Bupati Tebo dengan tulisan “Ya” yang artinya menyetujui usul Terdakwa tersebut.

- Bahwa benar terdakwa sendiri yang membentuk panitia pengadaan tersebut.- Terdakwa membenarkan bahwa sebelumnya terdakwa pernah juga mengadakan

proses pengadaan barang dan jasa.- Terdakwa membenarkan bahwa proses kegiatan pengadaan ke 2 unit mobil pemadam

kebakaran tersebut tidak sesuai dengan Keppres 80 tahun 2003- Terdakwa membenarkan bahwa seluruh dokumen dalam pengadaan ke 2 unit mobil

pemadam kebakaran pada tahun 2004 dan 2005 adalah fiktif yang semata-mata untuk pencairan anggaran guna membayar ke 2 unit mobil pemadam kebakaran tersebut

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa proses pengadaaan ke 22 unit mobil pemadam kebakaran tersebut bertentangan dengn peraturan tetapi terdakwa takut mengingatkan hal tersebut kepada Bupati, terdakwa takut dimutasi atau di nonjobkan.

- Terdakwa membenarkan bahwa tidak pernah menerima fee/bayaran dari pihak manapun

- Terdakwa merasa sangat menyesal dengan adanya perkara ini

III. ANALISA FAKTA

Dari hasil pemeriksaan Berkas Perkara atas nama terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. di depan persidangan, maka dari keterangan para saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Ahli, dan Barang Bukti yang telah dihubungkan satu sama lain sebagaimana terurai diatas sebelumnya dapat disimpulkan tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2003 s/d 2005 adalah benar terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Tebo dengan jabatan selaku Kepala Bagian Umum pada Setdakab Tebo yang telah diangkat berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor :821.22/53/UP tanggal 4 Nopember 2002. Dan dalam tahun 2004 dan tahun 2005 tersebut terdakwa RD. HASAN BASRI juga telah bertidak selaku Pimpinan Proyek Pengadaan Mobilitas dan Sarana prasarana Pemkab Tebo termasuk didalamnya pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran milik Pemkab Tebo yang pada tahun 2004 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 063 tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 dan pada tahun 2005 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005.Selain adanya alat bukti surat berupa SK Bupati Tebo Nomor :821.22/53/UP tanggal 4 Nopember 2002, Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 063 tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004, Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005, maka fakta tersebut telah diterangkan oleh seluruh saksi serta dibenarkan oleh terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. sendiri.

2. Berdasarkan keterangan saksi Ir. Mahyuddin, MM, saksi Drs. Erwanto, ME, saksi Hendri Nora, ST, saksi Eko Nuryanto, SSTP, saksi Ir. Agus Sunaryo dan saksi Sudarno, SH. di persidangan yang saling berkaitan satu sama lainnya dengan keterangan dan pengakuan

38

terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. sendiri maka diketahui bahwa benar pada sekira awal bulan Oktober tahun 2003 Pemerintahan Kabupaten Tebo telah mendapat kiriman 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM untuk Pemkab Tebo dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta, walaupun pada tahun anggaran 2003 tersebut Pemkab Tebo tidak ada menganggarkan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana berupa Mobil Pemadam Kebakaran akan tetapi terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Kabbag Umum tetap menerima pengiriman (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta tersebut serta melaporkannya kepada Bupati Tebo Drs. Majid Muaz, MM. yang kemudian telah memerintahkan terdakwa untuk mencheking keadaan dan kondisi kedua mobil pemadam kebakaran dimaksud.

3. Bahwa benar pada rapat staf pembahasan anggaran tahun 2004 yang dilaksanakan sekira awal bulan Nopember 2003 Bupati Tebo Drs. Majid Muaz, MM. telah memerintahkan saksi Ir.MAHYUDDIN, MM, selaku Kepala BAPPEDA untuk menganggarkan pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM tersebut sebesar Rp. 2.499.500.000,-(dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh PT. Istana Saranaraya berkaitan adanya Radiogram Mendagri No. 027/1496/OTDA tanggal 13 Desember 2002” perihal pelaksanaan pengadaan sarana pemadam kebakaran, kebersihan dan sebagainya yang memadai seperti untuk pemadam kebakaran Type V 80 ASM serta dimasukkan kedalam DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa R. HASAN BASRI S, SH.MSI. Pada rapat tersebut saksi Ir.MAHYUDDIN, MM, telah menyampaikan keterbatasan anggaran/ keuangan yang dimiliki Pemkab Tebo, sehingga Bupati Tebo Drs. Majid Muaz, MM memerintahkan agar pada tahun anggaran 2004 dianggarkan pengadaan 1(satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) saja sedangkan sisanya akan dianggarkan pada tahun anggaran 2005 berikutnya.

4. Bahwa benar kemudian pada rapat staf pembahasan anggaran tahun anggaran 2005 dengan alasan pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2005 adalah sama spesifikasinya dengan yang dianggarkan pada tahun 2004 seharga Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka akhirnya Bupati Tebo Drs. Madjid Muaz, MM menyetujui penganggaran 1(satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM pada tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) juga.

5. Bahwa benar terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Kepala Bagian Umum Setdakab Tebo tidak pernah mengusulkan didalam RASK Bagian Umum perihal pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada tahun anggaran 2004 maupun tahun anggaran 2005, akan tetapi pada setiap tahun anggaran dimaksud kemudian terdakwa mengetahui adanya penganggaran 1(satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM tersebut pada APBD Pemkab Tebo yang tercantum di dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja Bagian Umum Setdakab Tebo masing-masing sebesar 1(satu) milyar rupiah adalah berdasarkan pemberitahuan dari saksi Ir. MAHYUDDIN, MM selaku Kepala BAPPEDA Tebo. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti terdakwa dengan melakukan penyusunan dan pembuatan DIP Bagian Umum Setdakab Tebo baik itu pada tahun anggaran 2004 maupun pada tahun anggaran 2005 berupa pengadaan sarana prasarana 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk / type V 80 ASM.

6. Bahwa benar pada tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 yaitu setelah terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI dalam kapasitasnya selaku Kabag Umum selesai melakukan penyusunan dan pembuatan DIP Bagian Umum Setdakab Tebo pada masing-masing tahun berjalan dimaksud maka pada tahun angggaran 2004 terdakwa kemudian

39

membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor :028/02/Umum tanggal 12 Maret 2004 kepada Bupati Tebo dan pada tahun anggaran 2005 terdakwa juga membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor :028/42/Umum tanggal 22 Maret 2005 yaitu masing-masing perihal mohon persetujuan mekanisme penunjukan langsung kepada PT. Istana Sarana Raya dalam pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk /type V 80 ASM dengan alasan bahwa jenis pengadaan dimaksud adalah termasuk pekerjaan yang spesifik dan jasanya sangat terbatas yang kemudian telah disetujui oleh Bupati Tebo Drs. Madjid Muaz, MM. dengan membubuhkan disposisi “Ya” serta menandatangani/ memarafnya pada masing-masing Nota Dinas dimaksud, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Bupati Tebo Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta.

7. Bahwa benar pada tahun 2004 yaitu setelah Bupati Tebo Drs. Majid Muaz, MM menerbitkan Surat Keputusan Nomor 063 tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Dinas Instansi dan Bagian Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2004 dimana terdakwa ditetapkan sebagai Pimpinan Proyek Pengadaan Mobilitas dan Sarana prasarana Pemkab Tebo kemudian terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dalam kapasitasnya selaku Pimpro telah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang untuk pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk / type V 80 ASM dalam tahun anggaran 2004.

8. Bahwa benar pada tahun 2005 juga terbit Keputusan Bupati Tebo yaitu Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung / Penunjukan / Negosiasi / Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi atas Biaya Operasional dan Pemeliharaan Setdakab Tebo Tahun Anggara 2005 yang menunjuk terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI sebagai Pimpinan Proyek.

9. Bahwa benar guna pencairan anggaran maka agar seolah-olah pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperlukan guna formalitas pencairan anggaran baik pada tahun anggaran 2004 maupun pada tahun anggaran 2005 terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Pimpinan Proyek masing-masing telah membuat / mempersiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan barang serta meminta seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana tersebut di dalam SK Pimpro Nomor 01 tahun 2004 dan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 untuk menandatanganinya. Kemudian terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. telah melampirkan seluruh dokumen fiktif tersebut masing-masing dalam pengajuan Nota Dinas Nomor :028/01/Umum tanggal 12 April 2004 dan pada Nota Dinas Nomor :028/207/Umum tanggal 24 Mei 2005 yang ditujukan kepada Bupati Tebo tentang permohonan pencairan anggaran pembelian 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM masing-masing sebesar Rp.999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Istana Sarana Raya Jakarta baik itu pada tahun 2004 maupun pada tahun 2005, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta dan bahwa

40

seluruh lampiran dokumen pengadaan dan pemeriksaan barang adalah fiktif / palsu belaka hanya guna formalitas pencairan anggaran semata.

10. Bahwa benar Pemkab Tebo telah membayarkan anggaran pengadaan 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80 ASM sebesar Rp.1.790.461.361,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang ditujukan kepada HS.DAUD.MBA Direktur PT Istana Saranaraya pada Bank DKI Cabang Utama Jakarta Pusat Nomor Rekening 010.0806.00.01 masing-masing yaitu untuk pengadaan 1(satu) unit pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 895.230.681,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan untuk pengadaan 1(satu) unit lagi pada tahun 2005 sebesar Rp. 895.230.680,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) masing-masing setelah dipotong pajak.

11. Bahwa pada tahun 2004 dan tahun 2005 maka harga perolehan persatuan unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM adalah sebesar Rp. Rp. 422.420.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), nilai tersebut adalah merupakan akumulasi perhitungan dari Harga Pokok Produksi (HPP) persatuan unit mobil sebesar Rp.349.100.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan Biaya Over Head persatuan unit mobil sebesar 20 % dari harga pokok sehingga biaya Over Head persatuan unit mobil adalah Rp. 69.820.000,- (enam puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) serta biaya pengiriman mobil persatuan unit sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli maka kerugian negara dalam pengadaan 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM milik Pemkab Tebo pada tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 945.621.361,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian :

Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp.1.790.461.361,00 – Harga per olehan Pemadam Kebakaran V80ASM Rp. 844.840.000,00 = Rp. 945.621.361,-

13.Bahwa benar dantara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Kabbag Umum maupun Drs. MADJID MUAZ, MM selaku Bupati Tebo tidak pernah saling mengingatkan satu sama lain bahwa penerimaan ke-2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta tersebut pada bulan Oktober 2003 maupun penganggaran dan pembayarannya melalui APBD Pemkab Tebo kepada PT. Istana Sarana Raya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

14.bahwa baik terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. ataupun Drs. MADJID MUAZ, MM sama sekali tidak ada mendapat atau menerima fee/keuntungan/ upeti atau apapun istilahnya dari manapun juga sehubungan pelaksanaan pengadaan ke-2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM milik Pemkab Tebo pada tahun 2004 maupun pada tahun 2005 tersebut .

IV. ANALISA JURIDIS / PEMBUKTIAN

Berdasarkan fakta-fakta Hukum yang bersumber dari alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas sampailah kami pada pembuktian mengenai Unsur-unsur Tindak Pidana yang kami Dakwakan, mengingat bahwa Surat Dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSI. dalam bentuk Dakwaan Alternatif

41

Subsidairitas maka terlebih dahulu kami akan membuktikan Dakwaan Kesatu Primair dalam Surat Dakwaan yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang -undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;5. yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan;6. beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Ad. 1 unsur Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud sesuai dengan pasal 1 angka 3 ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian orang perseorangan disini tidak dapat diartikan lain adalah orang / setiap orang sebagai subjek hukum (karena pada hakekatnya maka yang dapat untuk melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban hukum itu adalah manusia / naturlijke personen) yang karena kedudukan dan perbuatannya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi (baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri), serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Prof. Moeljatmo (Azas-azas Hukum Pidana Bina Aksara, 1987 hal 165), menyebutkan bahwa untuk menentukan kemampuan dapat tidaknya bertanggungjawab maka subjek hukum itu harus memenuhi : Kemampuan untuk dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan

yang bertentangan dengan hukum. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya

perbuatan.

Pada persidangan disamping bahwa terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSI. telah membenarkan identitasnya yang dibacakan sesuai surat dakwaan maka diketemukan fakta bahwa ianya juga terbukti mampu dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hal ini didasarkan pada fakta – fakta bahwa sejak awal hingga akhir tahapan pemeriksaan persidangan terdakwa telah memperlihatkan kesehatan jasmani, rohani serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna.

Berdasarkan pengertian dan uraian fakta tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi Error In Personal (kesalahan terhadap orangnya) didalam diri terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSI. yang dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 unsur secara melawan hukum

Sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam

42

arti materiil, yakni suatu perbuatan dapat dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis/hukum formal), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa fakta ;- Bahwa pada tahun 2003 s/d 2005 adalah benar terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI.

berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Tebo dengan jabatan selaku Kepala Bagian Umum pada Setdakab Tebo yang telah diangkat berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor :821.22/53/UP tanggal 4 Nopember 2002. Dan dalam tahun 2004 dan tahun 2005 tersebut terdakwa RD. HASAN BASRI juga telah bertidak selaku Pimpinan Proyek Pengadaan Mobilitas dan Sarana prasarana Pemkab Tebo termasuk didalamnya pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran milik Pemkab Tebo yang pada tahun 2004 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 063 tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 dan pada tahun 2005 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005.Dengan demikian maka terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI adalah seorang Pegawai negeri sebagaimana pengertian pasal 1 angka 2 huruf a dan b UU. Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan telah diperluas pengertiannya (sesuai Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-12-1962 No. 81 K/Kr/1962. Dalam Perkara : R. Moetomo Notowidigdo) yaitu “ Pasal 92 K.U.H.P. tidak memberi penafsiran mengenai siapakah yang harus dianggap sebagai pegawai negeri, tetapi memperluas arti pegawai negeri sedangkan menurut pendapat Mahkamah Agung yang merupakan pegawai negeri ialah setiap orang yang diangkat oleh Penguasa yang dibebani dengan jabatan Umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau bagian-bagiannya”

- Fakta bahwa benar pada sekira awal bulan Oktober tahun 2003 Pemerintahan Kabupaten Tebo telah mendapat kiriman 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM untuk Pemkab Tebo dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta, walaupun pada tahun anggaran 2003 tersebut Pemkab Tebo tidak ada menganggarkan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana berupa Mobil Pemadam Kebakaran akan tetapi terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Kabbag Umum tetap menerima pengiriman (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta tersebut serta melaporkannya kepada Bupati Tebo Drs. MADJID MUAZ, MM. dan

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 yaitu setelah terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI dalam kapasitasnya selaku Kabag Umum selesai melakukan penyusunan dan pembuatan DIP Bagian Umum Setdakab Tebo pada masing-masing tahun berjalan dimaksud maka pada tahun angggaran 2004 terdakwa kemudian membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor :028/02/Umum tanggal 12 Maret 2004 kepada Bupati Tebo dan pada tahun anggaran 2005 terdakwa juga membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor :028/42/Umum tanggal 22 Maret 2005 yaitu masing-masing perihal mohon persetujuan mekanisme penunjukan langsung kepada PT. Istana Sarana Raya dalam pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk /type V 80 ASM dengan alasan bahwa jenis pengadaan dimaksud adalah termasuk pekerjaan yang spesifik dan jasanya sangat terbatas yang kemudian telah disetujui oleh Bupati Tebo Drs. Madjid Muaz, MM. dengan membubuhkan disposisi “Ya” serta menandatangani/ memarafnya pada masing-masing Nota Dinas dimaksud, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Bupati Tebo Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta.Rangkaian perbuatan terdakwa RD. HASAN BASRI S,SH.MSI. bersama dengan Drs. MADJID MUAZ, MM. tersebut masing-masing dalam kapasitasnya selaku Kepala Bagian

43

Umum Setdakab Tebo dan Bupati Tebo sekaligus juga sebagai pengguna barang/jasa dan pengguna anggaran telah bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, d, e, f Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Fakta bahwa guna pencairan anggaran maka agar seolah-olah pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperlukan guna formalitas pencairan anggaran baik pada tahun anggaran 2004 maupun pada tahun anggaran 2005 terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Pimpinan Proyek masing-masing telah membuat / mempersiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan barang serta meminta seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana tersebut di dalam SK Pimpro Nomor 01 tahun 2004 dan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 untuk menandatanganinya. Kemudian terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. telah melampirkan seluruh dokumen fiktif tersebut masing-masing dalam pengajuan Nota Dinas Nomor :028/01/Umum tanggal 12 April 2004 dan pada Nota Dinas Nomor :028/207/Umum tanggal 24 Mei 2005 yang ditujukan kepada Bupati Tebo tentang permohonan pencairan anggaran pembelian 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM masing-masing sebesar Rp.999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Istana Sarana Raya Jakarta baik itu pada tahun 2004 maupun pada tahun 2005, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta dan bahwa seluruh lampiran dokumen pengadaan dan pemeriksaan barang adalah fiktif / palsu belaka hanya guna formalitas pencairan anggaran semata.Rangkaian perbuatan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI tersebut dalam kapasitasnya sebagai Pimpro bersama dengan Drs. MADJID MUAZ, MM selaku Bupati Tebo sekaligus selaku pengguna barang dan pengguna anggaran telah bertentangan dengan Kebijakan Umum dan Etika Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g dan pasal 5 huruf f dan g Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Sehingga bilamana fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian pasal 1 angka 5 jo angka 2 Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka kewenangan pelaksanaan pengadaan Mobilitas dan Sarana Prasarana Pemkab Tebo berupa pengadaan 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran milik Pemkab Tebo pada tahun anggaran 2004 dan 2005 yang menjadi objek dalam perkara ini oleh terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSI. adalah berdasarkan mandat yang diberikan Bupati Tebo sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 063 tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 dan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 masing-masing penunjukan terdakwa sebagai Pimpinan Proyek / Pelaksana Proyek dimaksud. Oleh karenanya setiap penyimpangan / setiap perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pimpinan Proyek sehubungan pelaksanaan pengadaan Mobilitas dan Sarana Prasarana Pemkab Tebo berupa pengadaan 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran milik Pemkab Tebo pada tahun anggaran 2004 dan 2005, adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang melekat didalam kedudukan atau jabatannya selaku Pimpinan Proyek dan selaku Pengguna Barang/Jasa dimaksud.

Menurut Mahkamah Agung RI. perbuatan yang dirumuskan didalam pasal 2 ayat(1) tersebut adalah rumusan umum dan sangat luas cakupannya yang akan menjerat semua orang apapun

44

kwalitasnya sepanjang telah melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut, sehingga Mahkamah Agung RI. didalam putusannya Nomor 821 K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan pasal 3 UU. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU. Nomor 20 tahun 2001 adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) UU. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU. Nomor 20 tahun 2001 tersebut, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Spesialis Derogat Lex Generalis. Hal ini adalah senada dengan pendapat Prof. Oemar Seno Adji (Oemar Seno Adji, Hukum Pidana

Pengembangan, Ibid hal.248-249 dan 260) yang menganjurkan untuk dilakukan penghalusan hukum (rechtsverfijning) dalam implementasinya oleh hakim, yaitu suatu aturan umum itu dibatalkan oleh kekecualian khusus.

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 821 K/Pid/2005 dan pendapat Prof. Oemar Seno Adji yang serta fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana terurai diatas, maka perbuatan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dalam kwalitasnya selaku Pimpinan Proyek adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam unsur pasal 2 ayat (1) UU. Nomor 31 tahun 1999 jo UU. Nomor 20 tahun 2001 karena telah diatur secara khusus di dalam pasal 3 UU. Nomor 31 tahun 1999 jo UU. Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian maka kami berpendapat bahwa unsur pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan oleh karenanya maka unsur selanjutnya tidak perlu untuk kami buktikan lagi.

Mengingat bahwa Dakwaan Primair tidak terbukti maka lebih lanjut kami akan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair Surat Dakwaan yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1,) (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi ;3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena

jabatan atau kedudukan ;4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;5. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;6. Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

sebagi suatu perbuatan yang diteruskan

Ad. 1 Setiap orang ;

Pengertian setiap orang secara otentik telah mendapat penjelasan pada pasal 1 angka 3 ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Pengertian orang perseorangan disini tidak dapat diartikan lain adalah orang / setiap orang sebagai subjek hukum (karena pada hakekatnya maka yang dapat untuk melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban hukum itu adalah manusia / naturlijke personen) yang karena kedudukan dan perbuatannya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi (baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri), serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

45

Prof. Moeljatmo (Azas-azas Hukum Pidana Bina Aksara, 1987 hal 165), menyebutkan bahwa untuk menentukan kemampuan dapat tidaknya bertanggungjawab maka subjek hukum itu harus memenuhi : Kemampuan untuk dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan

yang bertentangan dengan hukum. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya

perbuatan.

Berkaitan dengan diri terdakwa di persidangan, disamping bahwa terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSI. telah membenarkan identitasnya yang dibacakan sesuai surat dakwaan maka diketemukan fakta bahwa ianya juga terbukti mampu dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hal ini didasarkan pada fakta – fakta bahwa sejak awal hingga akhir tahapan pemeriksaan persidangan terdakwa telah memperlihatkan kesehatan jasmani, rohani serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna.

Berdasarkan pengertian dan uraian fakta tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi Error In Personal (kesalahan terhadap orangnya) didalam diri terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSI. yang dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi ;

Secara harfiah menguntungkan mempunyai pengertian mendapatkan untung dari adanya suatu daya upaya / perbuatan. Sedangkan mengutungkan diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi menurut R. WIRYONO, SH sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Sedangkan dalam Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, perihal berapa jumlah keuntungan yang merupakan kehendak yang ingin dicapai oleh pelaku sama sekali bukanlah menjadi syarat yang harus terpenuhi, cukuplah bila telah memberikan keuntungan bagi terdakwa atau orang lain atas adanya daya upaya karena jabatan dan kedudukan yang ada pada terdakwa sehingga menurut E. SOEDARTO, SH, MH dalam buku Hukum Pidana Alumni Bandung, 1977 hal 142, unsur menguntungkan diri, orang lain ataupun koorporasi merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan wewenang / jabatan yang dapat ditentukan secara objektif dengan tindakan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa, .... dst. Hal tersebut sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI No : 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 (yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun ke V No : 58 halaman 34) yang dalam salah satu pertimbangkan hukumnya menyatakan : “Unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.”

Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum tentang kejadian dan keadaan sebagai berikut :

- bahwa benar guna pencairan anggaran maka agar seolah-olah pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperlukan guna formalitas pencairan anggaran baik pada tahun anggaran 2004 maupun pada tahun anggaran 2005 terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Pimpinan Proyek masing-masing telah membuat / mempersiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan barang serta meminta seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa

46

Barang sebagaimana tersebut di dalam SK Pimpro Nomor 01 tahun 2004 dan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 untuk menandatanganinya. Kemudian terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. telah melampirkan seluruh dokumen fiktif tersebut masing-masing dalam pengajuan Nota Dinas Nomor :028/01/Umum tanggal 12 April 2004 dan pada Nota Dinas Nomor :028/207/Umum tanggal 24 Mei 2005 yang ditujukan kepada Bupati Tebo tentang permohonan pencairan anggaran pembelian 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM masing-masing sebesar Rp.999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Istana Sarana Raya Jakarta yang kemudian telah disetujui oleh Drs. MADJID MUAZ, MM selaku Bupati Tebo baik itu pada tahun 2004 maupun pada tahun 2005, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta dan bahwa seluruh lampiran dokumen pengadaan dan pemeriksaan barang adalah fiktif / palsu belaka hanya guna formalitas pencairan anggaran semata.

- Bahwa kemudian benar Pemkab Tebo telah membayarkan anggaran pengadaan 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80 ASM sebesar Rp.1.790.461.361,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang ditujukan kepada HS.DAUD.MBA Direktur PT Istana Saranaraya pada Bank DKI Cabang Utama Jakarta Pusat Nomor Rekening 010.0806.00.01 masing-masing yaitu untuk pengadaan 1(satu) unit pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 895.230.681,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan untuk pengadaan 1(satu) unit lagi pada tahun 2005 sebesar Rp. 895.230.680,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) masing-masing setelah dipotong pajak.

- pada tahun 2004 dan tahun 2005 maka harga perolehan persatuan unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM adalah sebesar Rp. Rp. 422.420.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), nilai tersebut adalah merupakan akumulasi perhitungan dari Harga Pokok Produksi (HPP) persatuan unit mobil sebesar Rp.349.100.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan Biaya Over Head persatuan unit mobil sebesar 20 % dari harga pokok sehingga biaya Over Head persatuan unit mobil adalah Rp. 69.820.000,- (enam puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) serta biaya pengiriman mobil persatuan unit sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- sehingga berdasarkan keterangan Ahli maka kerugian negara dalam pengadaan 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM milik Pemkab Tebo pada tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 945.621.361,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian :Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp.1.790.461.361,00 – Harga per olehan Pemadam Kebakaran V80ASM Rp. 844.840.000,00 = Rp. 945.621.361,-

- bahwa baik terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. ataupun Drs. MADJID MUAZ, MM sama sekali tidak ada mendapat atau menerima fee/keuntungan/ upeti atau apapun istilahnya baik dari manapun juga sehubungan pelaksanaan pengadaan ke-2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM milik Pemkab Tebo pada tahun 2004 maupun pada tahun 2005 tersebut .

Berdasarkan fakta bahwa terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud

47

pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta dan bahwa seluruh lampiran dokumen pengadaan dan pemeriksaan barang adalah fiktif / palsu belaka hanya guna formalitas pencairan anggaran semata, adalah merupakan bukti yang kuat bahwa terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI bersama dengan Drs. MAJID MUAZ, MM. telah dengan segaja membiarkan PT. Istana Sarana Raya Jakarta mendapat keuntungan sebesar Rp. 945.621.361,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang sekaligus juga merupakan kerugian bagi keuangan negara cq keuangan Pemkab Tebo.Walaupun terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. maupun Drs. MAJID MUAZ, MM. terbukti tidak memperoleh atau menikmati keuntungan sama sekali, akan tetapi unsur pasal dalam hal ini adalah bersifat alternatif.

Dengan demikian maka unsur pasal inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Bahwa salah satu sifat perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi merupakan delik / Perbuatan Melawan Hukum Formil. Dalam hal ini bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah, cukup dibuktikan adanya penyimpangan prosedur / tahapan dan mekanisme pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut dilaksanakan atau adanya pelanggaran terhadap larangan – larangan atau kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan yang mengaturnya (tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya) , ataupun apa yang menjadi substansi (tujuan) dari diberikannya wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah tersebut tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, atau ditujukan dengan maksud dan tujuan lain yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain yang akhirnya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau setidaknya dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian bagi Negara.Berdasarkan pengertian Harfiah sebagaimana termuat dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga Balai Pustaka Jakarta 2003 hal. 1227) kewenangan adalah Hak dan Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Berkenaan penerapan unsur pasal 3 UU. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi maka Prof.Dr.Jur Andi Hamzah menegaskan bahwa addresat pasal 3 sebagai berikut : “ ... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan .. “ yang menunjukkan bahwa subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi kwalitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan (HYPERLINK “http://infohukum.co.cc/ perbedaan-pasal-2-dan-pasal-3-uu-nomor-31-tahun-1999-yang-telah-diubah-

dengan-uu-nomor-20-tahun-2001)

Bahwa sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3), (4), dan (5) Keppres No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehubungan dengan kapasitas dan kedudukan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Pimpinan Proyek memiliki tugas tanggungjawab serta kewenangan yang antara lain adalah menyusun Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengangkat Panitia / Pejabat Pengadaaan Barang / Jasa, Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jadwal, Tata Cara dan Lokasi yang disusun Panitia Pengadaan, menetapkan dan

48

Mengesahkan Hasil Pengadaan Panitia / Pejabat Pengadaan sesuai kewenangannya, Menyiapkan dan melaksanakan Perjanjian dengan Pihak Penyedia Barang dan Jasa, Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak, bertanggung jawab dari Segi Administrasi, Fisik, Keuangan dan Fungsional atas Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakannya.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 jo angka 5 jo angka 2 Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dengan kedudukan dan jabatannya selaku Pimpinan Proyek secara otomatis pula maka terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. berkedudukan sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang/jasa.

Berdasarkan seluruh Alat-alat bukti berupa Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan diketemukan adanya fakta-fakta hukum perbuatan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH. MSI. adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003 s/d 2005 adalah benar terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Tebo dengan jabatan selaku Kepala Bagian Umum pada Setdakab Tebo yang telah diangkat berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor :821.22/53/UP tanggal 4 Nopember 2002. Dan dalam tahun 2004 dan tahun 2005 tersebut terdakwa RD. HASAN BASRI juga telah bertidak selaku Pimpinan Proyek Pengadaan Mobilitas dan Sarana prasarana Pemkab Tebo termasuk didalamnya pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran milik Pemkab Tebo yang pada tahun 2004 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 063 tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 dan pada tahun 2005 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005.Dengan demikian maka terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI adalah seorang Pegawai negeri sebagaimana pengertian pasal 1 angka 2 huruf a dan b UU. Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan telah diperluas pengertiannya (sesuai Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-12-1962 No. 81 K/Kr/1962. Dalam Perkara : R. Moetomo Notowidigdo) yaitu “ Pasal 92 K.U.H.P. tidak memberi penafsiran mengenai siapakah yang harus dianggap sebagai pegawai negeri, tetapi memperluas arti pegawai negeri sedangkan menurut pendapat Mahkamah Agung yang merupakan pegawai negeri ialah setiap orang yang diangkat oleh Penguasa yang dibebani dengan jabatan Umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau bagian-bagiannya”

- Fakta bahwa benar pada sekira awal bulan Oktober tahun 2003 Pemerintahan Kabupaten Tebo telah mendapat kiriman 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM untuk Pemkab Tebo dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta, walaupun pada tahun anggaran 2003 tersebut Pemkab Tebo tidak ada menganggarkan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana berupa Mobil Pemadam Kebakaran akan tetapi terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Kabbag Umum tetap menerima pengiriman (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta tersebut serta melaporkannya kepada Bupati Tebo Drs. MADJID MUAZ, MM. dan

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 yaitu setelah terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI dalam kapasitasnya selaku Kabag Umum selesai melakukan penyusunan dan pembuatan DIP Bagian Umum Setdakab Tebo pada masing-masing tahun berjalan dimaksud maka pada tahun angggaran 2004 terdakwa kemudian membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor :028/02/Umum tanggal 12 Maret 2004 kepada Bupati Tebo dan pada tahun anggaran 2005 terdakwa juga membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor :028/42/Umum tanggal 22 Maret 2005 yaitu masing-masing perihal mohon persetujuan mekanisme penunjukan langsung kepada PT. Istana Sarana Raya dalam pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk /type V 80 ASM dengan alasan bahwa jenis pengadaan dimaksud adalah termasuk pekerjaan yang spesifik dan jasanya sangat terbatas yang kemudian telah disetujui oleh Bupati Tebo Drs. Madjid Muaz, MM. dengan membubuhkan disposisi “Ya” serta menandatangani/ memarafnya pada masing-

49

masing Nota Dinas dimaksud, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Bupati Tebo Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta.Rangkaian perbuatan terdakwa RD. HASAN BASRI S,SH.MSI. bersama dengan Drs. MADJID MUAZ, MM. tersebut masing-masing dalam kapasitasnya selaku Kepala Bagian Umum Setdakab Tebo dan Bupati Tebo sekaligus juga sebagai pengguna barang/jasa dan pengguna anggaran telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran sebagai mana dimaksud oleh Undang – undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan “ Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBB / APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia “.Selain itu maka perbuatan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI bersama dengan Bupati Tebo Drs. Madjid Muaz, MM dimaksud dalam melakukan penerimaan serta melakukan proses pengadaan atas ke-2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran dimaksud secara langsung telah bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan barang / jasa pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu pada ;pasal 3 yang menyatakan ; Pengadaan Barang / Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :huruf c, Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia

barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedure yang jelas dan transparan.

huruf e, Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.

huruf f, Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

- Bahwa kemudian guna pencairan anggaran maka agar seolah-olah pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperlukan guna formalitas pencairan anggaran baik pada tahun anggaran 2004 maupun pada tahun anggaran 2005 terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Pimpinan Proyek masing-masing telah membuat / mempersiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan barang serta meminta seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana tersebut di dalam SK Pimpro Nomor 01 tahun 2004 dan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 untuk menandatanganinya. Kemudian terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. telah melampirkan seluruh dokumen fiktif tersebut masing-masing dalam pengajuan Nota Dinas Nomor :028/01/Umum tanggal 12 April 2004 dan pada Nota Dinas Nomor :028/207/Umum tanggal 24 Mei 2005 yang ditujukan kepada Bupati Tebo tentang permohonan pencairan anggaran pembelian 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM masing-masing sebesar Rp.999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Istana Sarana Raya Jakarta baik itu pada tahun 2004 maupun pada tahun 2005, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta dan bahwa seluruh lampiran dokumen

50

pengadaan dan pemeriksaan barang adalah fiktif / palsu belaka hanya guna formalitas pencairan anggaran semata.Rangkaian perbuatan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI tersebut dalam kapasitasnya sebagai Pimpro bersama dengan Drs. MADJID MUAZ, MM selaku Bupati Tebo sekaligus selaku pengguna barang dan pengguna anggaran telah bertentangan dengan Kebijakan Umum dan Etika Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yaitu;pasal 4 huruf g; mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah negara Kesatuan Indonesia.

pasal 5 huruf f ; menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

huruf g; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Berdasarkan fakta-fakta dimaksud maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI dalam kapasitas kedudukannya selaku Kabbag Umum maupun Pimpinan Proyek Pengadaan Mobilitas dan Sarana Prasarana Setdakab Tebo dalam pengadaan 2(dua)unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80asm pada tahun 2004 dan tahun 2005 telah menyimpang dari prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pengelolaan anggaran daerah pada Kabupaten Tebo.

Dengan demikian maka unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Pengertian kerugian negara secara Yuridis termuat dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor : 31 tahun 1999 jo UU Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan :Kerugian Keuangan Negara adalah Kerugian Negara yang telah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan Hasil Temuan Instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk.

Sedangkan Merugikan Keuangan Negara menurut Ahli ukum R. WIRYONO, SH adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya Keuangan Negara, Akibat perbuatan sengaja maupun Alpa oleh Penanggungjawab pengelola Keuangan Negara yang bersangkutan ataupun oleh pihak – pihak lainnya.

Sedangkan pengertian Keuangan Negara secara Yuridis termuat dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan keuangan negara adalah :

“Seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara atau segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. Berada dalam Penguasaan, Pengurusan, Pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

b. Berada dalam penguasaan, Pengurusan, Pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau berdasarkan perjanjian dengan negara.

51

Pengertian Perekonomian Negara adalah : Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan Azas Kekeluargaan atau Usaha Masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah ditingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan yang bertujuan memberi manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka diketahui bahwa :

- benar Pemkab Tebo telah membayarkan anggaran pengadaan 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80 ASM sebesar Rp.1.790.461.361,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) yang ditujukan kepada HS.DAUD.MBA Direktur PT Istana Saranaraya pada Bank DKI Cabang Utama Jakarta Pusat Nomor Rekening 010.0806.00.01 masing-masing yaitu untuk pengadaan 1(satu) unit pada tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 895.230.681,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan untuk pengadaan 1(satu) unit lagi pada tahun 2005 sebesar Rp. 895.230.680,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) masing-masing setelah dipotong pajak.

- pada tahun 2004 dan tahun 2005 maka harga perolehan persatuan unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM adalah sebesar Rp. Rp. 422.420.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), nilai tersebut adalah merupakan akumulasi perhitungan dari Harga Pokok Produksi (HPP) persatuan unit mobil sebesar Rp.349.100.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan Biaya Over Head persatuan unit mobil sebesar 20 % dari harga pokok sehingga biaya Over Head persatuan unit mobil adalah Rp. 69.820.000,- (enam puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) serta biaya pengiriman mobil persatuan unit sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- sehingga berdasarkan keterangan Ahli maka kerugian negara dalam pengadaan 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM milik Pemkab Tebo pada tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp. 945.621.361,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian :Pembayaran netto kepada PT. Istana Saranaraya Rp.1.790.461.361,00 – Harga per olehan Pemadam Kebakaran V80ASM Rp. 844.840.000,00 = Rp. 945.621.361,-

Bertitik tolak dari pengertian – pengertian kerugian keuangan negara tersebut diatas dihubungkan dengan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan maka pada saat terdakwa melakukan pengadaan Mobilitas dan Sarana Prasarana milik Pemkab Tebo yang dalam hal ini adalah pengadaan 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM milik Pemkab Tebo pada tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005, maka pada azasnya seluruh Dana Anggaran yang telah diadakan/disediakan dan dibayarkan kepada pihak PT. Istana Sarana Raya dalam pengadaan tersebut merupakan Kekayaan Negara/Keuangan Negara dalam hal ini adalah bersumber dari APBD Kabupaten Tebo yaitu yaitu TA. 2004 sebesar Rp. 895.230.681,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 895.230.680,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang berada dalam Penguasaan, Pengurusan, Pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara pada Bagian Umum Setdakab Tebo.

Dengan demikian maka unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 5 Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;

52

Unsur – unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara Yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur – unsur telah dinyatakan terbukti.

Dalam teori dan doktrin Ilmu Hukum Pidana yang melakukan menyuruh, menyuruh lakukan atau yang turut melakukan dikenal dengan sebutan Deelneming atau Penyertaan menurut ahli hukum EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH dalam buku Azas – Azas Hukum Pidana d Indonesia dan Penerapannya Alumni AHM.PT HM Hal 339 – 347 “Untuk dapat dipidananya seorang pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ditentukan dalam 4 (empat) kwalifikasi yaitu :

- Mereka yang melakukan suatu tindakan / perbuatan.- Mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan / perbuatan.- Mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan / perbuatan.- Mereka yang dengan sengaja menggerakkan orang lain melakukan suatu tindakan /

perbuatan.

Sedangkan menurut Hogeraad tanggal 19 Desember 1923 : ‘Pelaku atau Petindak adalah seorang yang menurut kewenangan dan kemampuannya seyogyanya menghentikan mengakhiri tindakan yang dilarang itu namun tetap dibiarkannya berlangsung.

Menurut Prof. MOELJATNO Perbuatan penyertaan / turut serta berarti :’Seorang atau lebih pelaku tindak pidana melaksanakan bagian atau seluruh unsur – unsur pidana yang dilakukan, tetapi pada azasnya seluruh peserta bertanggungjawab / dipertanggungjawabkan atas terwujudnya unsur – unsur tindak pidana tersebut, sehingga menurut EY. KANTER dan SR. SIANTURI seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut, sehinga masing – masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan perannya merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan satu kesatuan dengan peserta lainnya, sehingga disebut sebagai perbuatan turut serta (Mede Plegen) dalam Doktrin dan Pengetahuan Ilmu Hukum.

Berkaitan dengan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini diketahui bahwa ;

- bahwa benar pada sekira awal bulan Oktober tahun 2003 Pemerintahan Kabupaten Tebo telah mendapat kiriman 2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM untuk Pemkab Tebo dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta, walaupun pada tahun anggaran 2003 tersebut Pemkab Tebo tidak ada menganggarkan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana berupa Mobil Pemadam Kebakaran akan tetapi terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Kabbag Umum tetap menerima pengiriman (dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta tersebut serta melaporkannya kepada Bupati Tebo Drs. Majid Muaz, MM. yang kemudian telah memerintahkan terdakwa untuk mencheking keadaan dan kondisi kedua mobil pemadam kebakaran dimaksud.

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 yaitu setelah terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI dalam kapasitasnya selaku Kabag Umum selesai melakukan penyusunan dan pembuatan DIP Bagian Umum Setdakab Tebo pada masing-masing tahun berjalan dimaksud maka pada tahun angggaran 2004 terdakwa kemudian membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor :028/02/Umum tanggal 12 Maret 2004 kepada Bupati Tebo dan pada tahun anggaran 2005 terdakwa juga membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor :028/42/Umum tanggal 22 Maret 2005 yaitu masing-masing perihal mohon persetujuan mekanisme penunjukan langsung kepada PT. Istana Sarana Raya dalam pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk /type V 80 ASM dengan alasan bahwa jenis pengadaan dimaksud adalah termasuk pekerjaan yang spesifik dan jasanya sangat terbatas yang kemudian telah disetujui oleh Bupati Tebo Drs. Madjid Muaz, MM. dengan membubuhkan disposisi “Ya” serta menandatangani/ memarafnya pada masing-masing Nota Dinas dimaksud, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan

53

Bupati Tebo Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta.

- Bahwa benar guna pencairan anggaran maka agar seolah-olah pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperlukan guna formalitas pencairan anggaran baik pada tahun anggaran 2004 maupun pada tahun anggaran 2005 terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Pimpinan Proyek masing-masing telah membuat / mempersiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan barang serta meminta seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana tersebut di dalam SK Pimpro Nomor 01 tahun 2004 dan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 untuk menandatanganinya. Kemudian terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. telah melampirkan seluruh dokumen fiktif tersebut masing-masing dalam pengajuan Nota Dinas Nomor :028/01/Umum tanggal 12 April 2004 dan pada Nota Dinas Nomor :028/207/Umum tanggal 24 Mei 2005 yang ditujukan kepada Bupati Tebo tentang permohonan pencairan anggaran pembelian 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM masing-masing sebesar Rp.999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Istana Sarana Raya Jakarta baik itu pada tahun 2004 maupun pada tahun 2005, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta dan bahwa seluruh lampiran dokumen pengadaan dan pemeriksaan barang adalah fiktif / palsu belaka hanya guna formalitas pencairan anggaran semata.

- Bahwa benar dantara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Kabbag Umum maupun Drs. MADJID MUAZ, MM selaku Bupati Tebo tidak pernah saling mengingatkan satu sama lain bahwa penerimaan ke-2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta tersebut pada bulan Oktober 2003 maupun penganggaran dan pembayarannya melalui APBD Pemkab Tebo kepada PT. Istana Sarana Raya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Berdasarkan rangkaian fakta dimaksud maka jelas terlihat adanya kerja sama atas dasar kesadaran yang sama antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI dengan Drs. MADJID MUAZ, MM yang maksud dan tujuannya adalah guna menguntungkan PT. Istana Sarana Raya Jakarta. Karena tidaklah mungkin terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI berani untuk membuat dan mengajukan dokumen pengadaan dan pemeriksaan barang fiktif/palsu kepada Drs. MADJID MUAZ, MM selaku Bupati Tebo guna formalitas pencairan anggaran, kecuali mana memang hal tersebut adalah dikehendaki dan dirancang bersama oleh terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Drs. MADJID MUAZ, MM.

Dengan demikian maka unsur pasal sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan(Mede Plegen) dalam hal ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 6 Antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagi suatu perbuatan yang diteruskan

54

Berdasarkan seluruh rangkaian fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari seluruh alat – alat bukti atas perkara ini, diperoleh fakta – fakta perbuatan bahwa:- Bahwa benar pada rapat staf pembahasan anggaran tahun 2004 yang dilaksanakan sekira

awal bulan Nopember 2003 Bupati Tebo Drs. Majid Muaz, MM. telah memerintahkan saksi Ir.MAHYUDDIN, MM, selaku Kepala BAPPEDA untuk menganggarkan pengadaan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM tersebut sebesar Rp. 2.499.500.000,-(dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh PT. Istana Saranaraya berkaitan adanya Radiogram Mendagri No. 027/1496/OTDA tanggal 13 Desember 2002” perihal pelaksanaan pengadaan sarana pemadam kebakaran, kebersihan dan sebagainya yang memadai seperti untuk pemadam kebakaran Type V 80 ASM serta dimasukkan kedalam DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa R. HASAN BASRI S, SH.MSI. Pada rapat tersebut saksi Ir.MAHYUDDIN, MM, telah menyampaikan keterbatasan anggaran/ keuangan yang dimiliki Pemkab Tebo, sehingga Bupati Tebo Drs. Majid Muaz, MM memerintahkan agar pada tahun anggaran 2004 dianggarkan pengadaan 1(satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) saja sedangkan sisanya akan dianggarkan pada tahun anggaran 2005 berikutnya.

- Bahwa benar kemudian pada rapat staf pembahasan anggaran tahun anggaran 2005 dengan alasan pengadaan mobil pemadam kebakaran tahun anggaran 2005 adalah sama spesifikasinya dengan yang dianggarkan pada tahun 2004 seharga Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka akhirnya Bupati Tebo Drs. Madjid Muaz, MM menyetujui penganggaran 1(satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM pada tahun anggaran 2005 adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) juga.

- Bahwa benar terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Kepala Bagian Umum Setdakab Tebo tidak pernah mengusulkan didalam RASK Bagian Umum perihal pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran pada tahun anggaran 2004 maupun tahun anggaran 2005, akan tetapi pada setiap tahun anggaran dimaksud kemudian terdakwa mengetahui adanya penganggaran 1(satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM tersebut pada APBD Pemkab Tebo yang tercantum di dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja Bagian Umum Setdakab Tebo masing-masing sebesar 1(satu) milyar rupiah adalah berdasarkan pemberitahuan dari saksi Ir. MAHYUDDIN, MM selaku Kepala BAPPEDA Tebo. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti terdakwa dengan melakukan penyusunan dan pembuatan DIP Bagian Umum Setdakab Tebo baik itu pada tahun anggaran 2004 maupun pada tahun anggaran 2005 berupa pengadaan sarana prasarana 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk / type V 80 ASM.

- Bahwa benar pada tahun anggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 yaitu setelah terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI dalam kapasitasnya selaku Kabag Umum selesai melakukan penyusunan dan pembuatan DIP Bagian Umum Setdakab Tebo pada masing-masing tahun berjalan dimaksud maka pada tahun angggaran 2004 terdakwa kemudian membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor :028/02/Umum tanggal 12 Maret 2004 kepada Bupati Tebo dan pada tahun anggaran 2005 terdakwa juga membuat dan mengajukan Nota Dinas Nomor :028/42/Umum tanggal 22 Maret 2005 yaitu masing-masing perihal mohon persetujuan mekanisme penunjukan langsung kepada PT. Istana Sarana Raya dalam pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk /type V 80 ASM dengan alasan bahwa jenis pengadaan dimaksud adalah termasuk pekerjaan yang spesifik dan jasanya sangat terbatas yang kemudian telah disetujui oleh Bupati Tebo Drs. Madjid Muaz, MM. dengan membubuhkan disposisi “Ya” serta menandatangani/ memarafnya pada masing-masing Nota Dinas dimaksud, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan

55

Bupati Tebo Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta.

- Bahwa benar pada tahun 2004 yaitu setelah Bupati Tebo Drs. Majid Muaz, MM menerbitkan Surat Keputusan Nomor 063 tahun 2004 tanggal 16 Maret 2004 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek pada Dinas Instansi dan Bagian Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2004 dimana terdakwa ditetapkan sebagai Pimpinan Proyek Pengadaan Mobilitas dan Sarana prasarana Pemkab Tebo kemudian terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dalam kapasitasnya selaku Pimpro telah menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan Proyek Nomor 01 Tahun 2004 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang untuk pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk / type V 80 ASM dalam tahun anggaran 2004.

- Bahwa benar pada tahun 2005 juga terbit Keputusan Bupati Tebo yaitu Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung / Penunjukan / Negosiasi / Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi atas Biaya Operasional dan Pemeliharaan Setdakab Tebo Tahun Anggara 2005 yang menunjuk terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI sebagai Pimpinan Proyek.

- Bahwa benar guna pencairan anggaran maka agar seolah-olah pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperlukan guna formalitas pencairan anggaran baik pada tahun anggaran 2004 maupun pada tahun anggaran 2005 terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. selaku Pimpinan Proyek masing-masing telah membuat / mempersiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan barang serta meminta seluruh Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana tersebut di dalam SK Pimpro Nomor 01 tahun 2004 dan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 207 tahun 2005 tanggal 7 Maret 2005 untuk menandatanganinya. Kemudian terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. telah melampirkan seluruh dokumen fiktif tersebut masing-masing dalam pengajuan Nota Dinas Nomor :028/01/Umum tanggal 12 April 2004 dan pada Nota Dinas Nomor :028/207/Umum tanggal 24 Mei 2005 yang ditujukan kepada Bupati Tebo tentang permohonan pencairan anggaran pembelian 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran merk Tohatsu type V 80 ASM masing-masing sebesar Rp.999.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. Istana Sarana Raya Jakarta baik itu pada tahun 2004 maupun pada tahun 2005, dimana antara terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. dan Drs.MADJID MUAZ, MM. saling mengetahui dan menyadari bahwa Mobil Pemadam Kebakaran yang dimaksud pada masing-masing Nota Dinas tersebut adalah Mobil Pemadam Kebakaran yang telah mereka terima pada sekira awal bulan Oktober 2003 sebelumnya dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta dan bahwa seluruh lampiran dokumen pengadaan dan pemeriksaan barang adalah fiktif / palsu belaka hanya guna formalitas pencairan anggaran semata.

Dengan demikian disimpulkan bahwa benar pembayaran ke-2(dua) unit Mobil Pemadam Kebakaran type V80ASM yang diterima dari PT. Istana Sarana Raya Jakarta pada bulan Oktober 2003 oleh terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI tersebut adalah dilakukan melalui APBD Pemkab Tebo selama dua tahun anggaran yaitu tahun anggaran2004 dan 2005. Oleh karenanya maka sudah barang tentu pula berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa telah mempersiapkan dan mempergunakan dokumen-dokumen pengadaan dan pemeriksaan barang fiktif/palsu yang akhirnya telah dipergunakan sebagai bahan syarat

56

kelengkapan formalitas administrasi pencairan anggaran yang berujung pada kerugian negara.

Sehingga kami berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

V. TUNTUTAN PIDANA

--------- Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. telah terbukti secara syah dan meyakinkan secara bersama-sama dan berlanjut melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1,) (2) dan ayat (3) Undang - undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Surat Dakwaan dan oleh karenanya maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya itu.- -----------------------------------------------------------------------------------

---------- Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hal – hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tebo.

Hal – hal Yang Meringankan :- Bahwa terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui dan menyesali

perbuatannya;- Bahwa terdakwa tidak menikmati sama sekali hasil kejahatannya.

----------------- Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan : ---------------------------------------------

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Membebaskan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. tersebut dari Dakwaan Kesatu Primair Surat Dakwaan.

2. Menyatakan terdakwa RD. HASAN BASRI S, SH.MSI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Surat Dakwaan

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama .... tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. .... subsidair .... bulan kurungan.5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).--

----------------- Demikianlah Surat Tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini ... tanggal ..... Januari 2013.- --------------------------------------------------------------------------------------

JAKSA PENUNTUT UMUM,

57

Documents

p.42 RD H.B. sh