Upload
doananh
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 1 dari 40 hal
P U T U S A N Nomor : 288 / PDT / 2016 / PT.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
Ahli Waris Alm. WELLY SIREGAR dengan Isterinya Almh. RISMA Br. SIHOMBING, yakni sebagai berikut; 1) JULIANDA Br. SIREGAR, yang beralamat di Jl. Pintu Air, Gang Selamat
No. 5, Kelurahan : Siti Rejo I, Kecamatan : Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I;
2) MOSES SIREGAR, yang beralamat di Jl. Pintu Air, Gang Selamat No. 5, Kelurahan : Siti Rejo I, Kecamatan : Medan Kota,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia,
untuk selanjutnya disebut disebut sebagai
TERGUGAT-II; 3) FERIANI Br. SIREGAR, yang beralamat di Jl. Pintu Air, Gang Selamat
No. 5, kelurahan : Siti Rejo I, Kecamatan : Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-III;
4) MARUDUT SUSIREGAR, yang beralamat di Jl. Pintu Air, Gang Selamat No. 5, Kelurahan : Siti Rejo I, Kecamatan : Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-IV;
5) ELNIDA Br. SIREGAR, yang beralamat di Jl. Pintu Air, Gang Selamat No. 5, Kelurahan : Siti Rejo I, Kecamatan : Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-V;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 2 dari 40 hal
6) LAS GORDON SIREGAR, yang beralamat di Jl. Pintu Air, Gang Selamat No. 5, Kelurahan : Siti Rejo I, Kecamatan : Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT-VI; 7) NELLY Br. SIREGAR, yang beralamat di Jl. Pintu Air, Gang Selamat
No. 5, Kelurahan : Siti Rejo I, Kecamatan : Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-VII;
8) HERMAN SIREGAR, yang beralamat di Jl, Pintu Air, Gang Selamat No. 5, Kelurahan : Siti Rejo I, Kecamatan : Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-VIII;
9) ANICO Br. SIREGAR, yang beralamat di Jl. Pintu Air, Gang Selamat No. 5, Kelurahan : Siti Rejo I, Kecamatan : Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-IX;
10) NETTY Br. SIREGAR, yang beralamat di Jl. Pintu Air, Gang Selamat No. 5, Kelurahan : Siti Rejo I, Kecamatan : Medan
Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT-X; Dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV
sampai dengan Tergugat X diwakili oleh Kuasa
Hukumnya AULIA ZUFRI, SH – Advocate/Legal
Consultant, berkantor di BBH LSM PAKAR /
Jl.Karya Bakti No.63 Medan berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 08 April 2015 No.Reg :
532/Penk.Perd/2015/PN.Mdn ;
untuk selanjutnya TERGUGAT-I, TERGUGAT-II,
TERGUGAT-III, TERGUGAT-IV, TERGUGAT-V,
TERGUGAT-VI, TERGUGAT-VII, TERGUGAT-VIII,
TERGUGAT-IX dan TERGUGAT-X selanjutnya
disebut sebagai PARA PEMBANDING semula
PARA TERGUGAT ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 3 dari 40 hal
M e l a w a n
1. RUSBAINI MATONDANG, Lahir di Barus tanggal 12 September 1943, jenis kelamin perempuan,, agama Kristen, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan
Indonesia, alamat Jalan Jermal III Gg. Muara No. 4,
Kel. Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, Indonesia, Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1271045209430001, untuk selanjutnya disebut sebagai… PENGGUGAT - I ;
2. Ahli Waris Alm. SABAR MATONDANG, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 November 2002, yang
diketahui oleh Kepala Lingkungan VI, Kelurahan
Tembung dan diketahui Kepala Kelurahan Tembung
Kecamatan Medan Tembung, yakni : 1. SORTA MARIA Br. LUMBAN TOBING, (isteri Alm. Sabar Matondang),
lahir di Tarutung tanggal 14 Maret 1947, jenis
kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jalan Kapten M. Jamil Lubis
No. 38, Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Nomor
Induk Kependudukan : 12711454033470002 ; 2. YOSIE MATONDANG, (anak), lahir di Medan tanggal 16 Agustus 1974,
jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan
Karyawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Nusa Indah 1/6 A, Kel. Malaka, Kec. Duren
Sawi, Kota Jakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta, Indonesia, Nomor Induk Kependudukan
(NIK) : 0954075608748543 ; 3. ADE SANDRA MATONDANG, ( anak ), lahir di Jakarta tanggal 13
Februari 1975, jenis kelamin perempuan, agama
Kristen Protestan, pekerjaan Karyawati,
kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kemang
Utara II, No. 10-A, Kel. Bangka, Kec. Mamp.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 4 dari 40 hal
Parpatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota, Indonesia, Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 0953035302757009 ; 4. ANDI TIMBANG MATONDANG, ( anak ), lahir di Medan tanggal 14
Januari 1976, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta,
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kapten
M. Jamil Lubis No. : 38, Kel. Tembung Kec. Medan
Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia, Nomo Induk Kependudukan (NIK) :
0250191401760003 ; 5. SIMON MATONDANG, (anak), lahir di Medan tanggal 29 Juli 1979, jenis
kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan
Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jl. Arteleri No. : 25 Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar
Martoba, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera
Utara, Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
0253062907790002 ; 6. ISHABELLA MATONDANG, ( anak ), lahir di Tarutung, tanggal 14
Februari 1981, jenis kelamin perempuan, agama
Kristen, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jl. Kapten M. Jamil Lubi No. :
38 Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 025019540281 ; Kesemuanya untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT – II ;
3. REPTAULY br MATONDANG, lahir di Sibolga, tanggal 10 September 1948, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jl. Kawi No. 5 Kel. Pusat
Pasat, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, Indonesia, Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1271015009480002, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT – III ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 5 dari 40 hal
4. EDISON MATONDANG, lahir di Sibolga, tanggal 11 November 1950, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan
Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jl. Dalihan Natolu No. 230, Kel. Kuta Gambir, Kec.
Sidikalang, Kab. Dairi, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1211011111500001, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT – IV ;
5. Ahli Waris Alm. BUDIMAN MATONDANG, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.4/676 yang didasarkan pada
Surat Pernyataan / Pengakuan Ahli Waris, tanggal 02
Februari 2015 dan Surat Keterangan Ahli Waris
Lurah Kenangan Baru Nomor :
474.4/4081/SKT/III/2015 tanggal 03 Februari 2015,
yang diterbitkan Camat Percut Sei Tuan, tertanggal
05 Februari 2015, yakni : 1. ROSMAIDA br SILITONGA, (Istri Alm. BUDIMAN MATONDANG), lahir
di Palembang, tanggal 18 Desember 1958, jenis
kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jl. Garuda II No. 17 Kel.
Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 120101812580003 ; 2. DANIEL MATONDANG, ( anak ), lahir di Medan, tanggal 04 Juni
1982, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen,
pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jl. Garuda II No. 17, Kel.
Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 1207260406820008 ; 3. JULIANA ERIKA MATONDANG, (anak), lahir di Medan, tanggal 17 Juli
1983, jenis kelamin perempuan, agama Kristen,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Air
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 6 dari 40 hal
Hakim GG. Pendidikan Lr. J, No. : 12, Kel. Pasar
Merah Timur, Kec. Medan Area, Provinsi Sumatera
Utara, Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1271105707830006; 4. FEBRINA THERESIA MATONDANG, (anak), lahir di Medan, tanggal 19
Februari 1991, jenis kelamin perempuan, agama
Kristen, pekerjaan Mahasiswa, kewarganegaraan
Indonesia, beralamat di Jl. Garuda II, No. 17, Kel.
Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 1207265902910003 ; Kesemuanya untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT – V ;
6. Ahli Waris Alm. ELISA MATONDANG, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 04 Februari 2015, yang telah
diketahui oleh Lurah Sitirejo I dan kemudian diketahui
dan dibenarkan oleh Kepala Lingkungan XVI, yakni : 1. TIURMA Br. LUMBANTOBING, ( Istri Alm. ELISA MATONDANG), Lahir
di Tarutung, tanggal 14 Oktober 1961, Jenis Kelamin
: Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Warga Negara
Indonesia (WNI), beralamat di Jl. Pintu Air Gg.
Selamet No. 5, Kel. Sitirejo I, Kec. Medan Kota,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1271015410610002; 2. NATALIN Br. MATONDANG, (Anak), beralamat di Jl. Pintu Air, Gang
Selamat 5/4, RT : 015, RW : 36, Kelurahan : Siti
Rejo I, Kecamatan : Medan Kota, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia; 3. FRANSISCUS MATONDANG, (Anak), Lahir di Medan, tanggal 01 Mei
1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen,
Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Warga
Negara Indonesia (WNI), beralamat di Jl. Pintu Air,
Gang Selamat 5/4, RT : 015, RW: 36, Kelurahan : Siti
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 7 dari 40 hal
Rejo I, Kecamatan : Medan Kota, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia; 4. ANDRI MATONDANG, (Anak), Lahir di Medan, tanggal 12 Januari 1988,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan :
Wiraswasta, Kewarganegaraan : Warga Negara
Indonesia (WNI), beralamat di Jl. Pintu Air, Gang
Selamat 5/4, RT : 015, RW : 36, Kelurahan : Siti Rejo
I, Kecamatan : Medan Kota, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, Indonesia;
5. IKE MATONDANG, (Anak), beralamat di Jl. Pintu Air, Gang Selamet 5/4,
RT : 015, RW : 36, Kelurahan : Siti Rejo I,
Kecamatan : Medan Kota, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, Indonesia;
Kesemuanya untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-VI;
7. FEDELIKA Br. MATONDANG, Lahir di Medan, tanggal 26 Februari 1959, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan :
Warga Negara Indonesia (WNI), beralamat di Jl. Kawi
No. 5, Kel. Pusat Pasar, Kec. Mean Kota, Provinsi
Sumatera Utara, Indonesia, Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1271016602590001, untuk
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-VII;
8. MARTHA Br. MATONDANG, Lahir di Medan, tanggal 08 Maret 1961, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan :
Warga Negara Indonesia (WNI), beralamat di Jl.
Selambo II, No. 20, Kel. Amplas, kec. Medan Amplas,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia,
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1271094803610001, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-VIII;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 8 dari 40 hal
9. EMMI MATONDANG, Lahir di Medan, tanggal 10 Maret 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan :
Warga Negara Indonesia (WNI), beralamat di Jl.
Mangga II, Blok M, No. 20, Kel. Jatenang Baru, Kec.
Pondok Baru, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT-IX; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : LAMSIANG SITOMPUL, SH, MH, J. PATAR MANGAPUL SIBARANI, SH, MH, dan HENGKI SILAEN, SH., masing-masing Advokat / Pengacara – Konsultan
Hukum / Penasehat Hukum pada “Law Office LAMSIANG SITOMPUL, SH & ASSOCIATES”, yang
berkantor di Jalan Jend. Gatot Subroto No. : 179 (lt.II)
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia,
Kode Pos :20112, Telp/Fax : +6261-4529722, email :
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2015; PENGGUGAT-I, PENGGUGAT-II, PENGGUGAT-III,PENGGUGAT-IV,PENGGUGAT-V, PENGGUGAT-VI, PENGGUGAT-VII, PENGGUGAT- VIII dan PENGGUGAT-IX, selanjutnya disebut
sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal
09 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan pada tanggal 10 Maret 2015 dibawah register Nomor “
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 9 dari 40 hal
120/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan
sebagai berikut :
1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari PENGGUGAT I;
PENGGUGAT II ; PENGGUGAT III; PENGGUGAT IV; PENGGUGAT V;
PENGGUGAT VI ; PENGGUGAT VII ; PENGGUGAT VIII dan
PENGGUGAT IX yang bernama WILSON MATONDANG dengan
MAGDALENA Br. SIREGAR, dari perkawinan tersebut dikaruniai anak
sebanyak 9 (sembilan) orang anak, yakni: 4 (empat) laki-laki dan 5 (lima)
perempuan, yaitu sebagai berikut: - Rusbaini Matondang (Pr);
- Sabar Matondang (Lk);
- Reptauli Matondang (Pr);
- Edison Matondang (Lk);
- Budiman Matondang (Lk);
- Elisa Matondang (Lk);
- Fedelika Matondang (Pr);
- Martha Matondang (Pr);
- Emmy Matondang (Pr).
2. Bahwa kedua dari orang tua PENGGUGAT I; PENGGUGAT II;
PENGGUGAT III; PENGGUGAT IV; PENGGUGAT V; PENGGUGAT VI;
PENGGUGAT VII; PENGGUGAT VIII dan PENGGUGAT IX telah
meninggal dunia, yakni: Alm. WILSON MATONDANG meninggal dunia
pada tanggal 26 Januari 2002 dan Alm. MAGDALENA Br. SIREGAR
meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1998. Dengan meninggalnya kedua
orang tua dari PENGGUGAT I; PENGGUGAT II; PENGGUGAT III;
PENGGUGAT IV; PENGGUGAT V; PENGGUGAT VI; PENGGUGAT VII;
PENGGUGAT VIII dan PENGGUGAT IX, maka segala hak-hak
keperdataan tentang Alm. WILSON MATONDANG dengan Isterinya Almh.
MAGDALENA Br. SIREGAR secara hukum jatuh kepada para ahli
warisnya. Kedudukan secara hukum dari PENGGUGAT I; PENGGUGAT
II; PENGGUGAT III; PENGGUGAT IV; PENGGUGAT V; PENGGUGAT VI;
PENGGUGAT VII; PENGGUGAT VIII dan PENGGUGAT IX adalah sah
sebagai ahli waris dari Alm. WILSON MATONDANG dengan Isterinya
Almh. MAGDALENA Br. SIREGAR dibuktikan dengan SURAT
KETERANGAN Nomor: 470/205, yang dibuat di Medan pada tanggal 02
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 10 dari 40 hal
Juli 2003, dikeluarkan Kepala Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan
Kota, kemudian diketahui oleh Camat Medan Kota sesuai Nomor Register:
63/SK/CMK/X/2003, Tanggal 24 Oktober 2003; 3. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT II dalam gugatan ini merupakan
ahli waris dari Alm. SABAR MATONDANG, dimana Alm. SABAR
MATONDANG telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1996,
dengan meninggalkan ahli warisnya sebanyak 6 (enam) orang, yakni:
SORTA LUMBANTOBING; YOSIE MATONDANG; ADE SANDRA
MATONDANG; ANDI TIMBANG MATONDANG; SIMON MATONDANG
dan ISHABELLA MATONDANG, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ahli
Waris yang diperbuat di Medan tanggal 20 Nopember 2002, kemudian di
ketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Tembung, Kecamatan
Medan Tembung dan selanjutnya diketahui dan ditandatangani juga oleh
Kepala Lingkungan VI Kelurahan Tembung. Maka secara hukum hak-hak
keperdataan dari Alm. SABAR MATONDANG secara hukum jatuh kepada
ahli warisnya, yakni dalam gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT II; 4. Bahwa kedudukan hukum PENGUGAT V dalam gugatan ini merupakan
ahli waris dari Alm. BUDIMAN MATONDANG, dimana Alm. BUDIMAN
MATONDANG telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2012, dengan
meninggalkan ahli warisnya sebanyak 4 (empat) orang, yakni: ROSMAIDA
Br. SILITONGA; DANIEL MATONDANG; ERIKA MATONDANG; dan
FEBRINA THERESIA MATONDANG, dibuktikan dengan Surat
Pernyataan/Pengakuan Ahli Waris, di buat di kengan Baru tanggal 02
Februari 2015 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kenangan Baru.
Kemudian Lurah Kenangan Baru menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris
Nomor: 474/408/SKT/II/2015, dibuat diKenangan Baru, Tanggal 30 Januari
2015 yang ditandatangani oleh Lurah Kenangan Baru, dan selanjutnya
disahkan dan ditantangani oleh Camat Percut Sei Tuan sesuai Surat
Keterangan Ahli Waris Nomor: 474/676, dibuat ditembung, tanggal 5
Februari 2015. Maka secara hukum hak-hak keperdataan dari Alm.
BUDIMAN MATONDANG secara hukum jatuh kepada ahli warisnya, yakni
dalam gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT V; 5. Bahwa kedudukan hukum PENGGUGAT VI dalam gugatan ini merupakan
ahli waris dari Alm. ELISA MATONDANG yang telah meninggal dunia
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 11 dari 40 hal
pada tanggal 17 Juni 2013, dengan meninggalkan ahli warisnya sebanyak
5 (lima) orang, yakni: TIURMA Br. LUMBAN TOBING; KRISTINA NATALIA
RUMENTA MATONDANG; PRANSISCUS HAPOSAN MATONDANG;
ANDRI MATONDANG dan INEKE INDRIANI Br. MATONDANG, dibuktikan
dengan Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diperbuat di Medan pada
tanggal 04 Februari 2015, kemudian diketahui dan ditandatangani oleh
Lurah Sitirejo I serta diketahui dan dibenarkan serta ditandatangani oleh
Kepala Lingkungan XVI. Maka secara hukum hak-hak keperdataan dari
Alm. ELISA MATONDANG secara hukum jatuh kepada ahli warisnya,
yakni dalam gugatan ini disebut sebagai PENGGUGAT VI; 6. Bahwa hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan
TERGUGAT I; TERGUGAT II; TERGUGAT III; TERGUGAT IV;
TERGUGAT V; TERGUGAT VI; TERGUGAT VII; TERGUGAT IX dan
TERGUGAT X adalah keluarga dekat dari hubungan darah garis
keturunan kesamping dari Alm. MAGDALENA Br. SIREGAR; 7. Bahwa semasa hidup dari Alm. WILSON MATONDANG dengan Isterinya
Almh.MAGDALENA Br. SIREGAR ada meninggalkan harta warisan/harta
peninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang
terletak di Jl. Pintu Air, Gang Selamat No.: 5, Kelurahan: Siti Rejo I,
Kecamatan: Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
Indonesia, dengan luas + 380 M2 (tiga ratus delapan puluh meter persegi)
yang dibuktikan dengan Surat Perdjandjian Penyerahan Hak, tertanggal 16
Maret 1955, yang mana sebidang tanah tersebut diperoleh Alm. WILSON
MATONDANG dari M.USUL. Adapun batas-batas tanah sebagaimana
dituangkan dalam Surat Perdjandjian Penyerahan Hak tersebut, sebagai
berikut: - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Selamet : 38 M; - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tampubolon : 38 M; - Sebelah Utara berbatasan dengan Sudarmo : 10 M; - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ismail Batubara : 10 M.
8. Bahwa semasa hidup dari Alm. WELLY SIREGAR dimasa setelah
perkawinannya dengan isterinya bernama RISMA Br. SIHOMBING (Orang
tua PARA TERGUGAT) disekitar tahun 1957 pernah diberikan hak
menempati sementara seluruh objek sengketa oleh WILSON
MATONDANG bersama isterinya MAGDALENA Br. SIREGAR. Pemberian
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 12 dari 40 hal
hak menempati sementara tersebut diberikan karena WELLY SIREGAR
bersama isterinya RISMA Br. SIHOMBING tidak mempunyai tempat
tinggal menetap sampai menunggu ada rumah tinggal bersama dari
WELLY SIREGAR bersama dengan isterinya;
9. Bahwa setelah salah satu dari ahli waris Alm. WILSON MATONDANG
dengan isterinya Almh. MAGDALENA Br. SIREGAR yang bernama
RUSBAINI br. SIREGAR (PENGGUGAT I) menikah, maka Alm. WILSON
MATONDANG melakukan perombakan terhadap 1 (satu) unit rumah yang
berada diatas objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian dengan cara
melakukan penyekatan dari bagian depan rumah sampai kebelakang
rumah tanpa merubah bentuk rumah tersebut; setelah dilakukan
penyekatan separuh dari rumah tersebut dijadikan PENGGUGAT I sebagai
tempat tinggalnya. Kemudian setelah PENGGUGAT I memiliki rumah
sendiri diarah perumnas Helvetia Kota Medan, yang selanjutnya
PENGGUGAT I memilih meninggalkan separuh rumah objek sengketa
tersebut. Setelah tanah dan rumah tersebut kosong, disaat setelah
perkawinan dari Alm. ELISA MATONDANG bersama isterinya bernama
TIURMA br. LUMBANTOBING (PENGGUGAT VI) memilih bertempat
tinggal di objek sengketa sampai dengan sekarang ini;
10. Bahwa semasa hidup dari orang tua PARA TERGUGAT bernama WELLY
SIREGAR tidak ada permasalahan hukum antara PARA PENGUGAT
dengan PARA TERGUGAT dalam hal menempati separuh objek sengketa,
walaupun antara PENGGUGAT VI hidup dalam satu atap rumah yang
dipisahkan dengan dinding rumah yang telah terbagi dua; 11. Bahwa setelah Alm. WELLY SIREGAR meninggal dunia, telah terjadi
perbuatan melawan hukum (PMH) dilakukan oleh ahli waris Alm. WELLY SIREGAR, yakni: A. Perbuatan/tindakan akal-akalan dari ahli waris dari Alm. WELLY
SIREGAR yang mengklaim bahwa terhadap objek sengketa adalah
milik ahli waris Alm. WELLY SIREGAR dengan cara membuat
pengumuman di harian Surat Kabar Sinar Indonesia Baru (SIB) secara
berturut-turut di tanggal 8, 9, dan 10 Oktober 2002 tentang berita hilang
dengan kata-kata hilang tercecer 1 (satu) buah surat tanah a.n. WELLY
SIREGAR lokasi Pintu Air Gg. Selamat No.: 5 Medan. Atas tindakan
tersebut, PARA PENGGUGAT sangat terkejut yang kemudian
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 13 dari 40 hal
sebagian dari ahli waris Alm. WILSON MATONDANG/Almh.
MAGDALENA Br. SIREGAR melakukan pencegahan berupa upaya-
upaya hukum ke Kantor Kelurahan Siti Rejo I, karena Ahli Waris Alm.
WILSON MATONDANG/Almh. MAGDALENA Br. SIREGAR memiliki
dokumen kepemilikan atas objek sengketa adalah milik dari orang tua
dari PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Surat Perdjandjian
Penyerahan Hak, tertanggal 16 Maret 1955;
B. PARA TERGUGAT juga melakukan tindakan akal-akalan mengklaim
seluruh objek sengketa adalah miliknya, yakni dengan cara
mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Medan sesuai Putusan
Nomor: 427/Pdt.G/2002/PN.Mdn, Tanggal 16 Juni 2003, Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 300/PDT/2003/PT.Mdn, Tanggal 13
Januari 2004. Terhadap putusan perkara tersebut telah berkekuatan
hukum tetap. Fakta hukum dalam pertimbangan putusan tersebut
dinyatakan ternyata bahwa benar surat jual beli tersebut adalah
pembelinya WILSON MATONDANG. Sehingga dalam Amar
Putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
C. Bahwa demikian juga PARA TERGUGAT dengan keinginannya untuk
tetap mengambil alih objek sengketa menjadi miliknya tanpa berdasar
hukum, disekitar bulan Agustus 2004, Ahli Waris WELLY SIREGAR
(PARA TERGUGAT) kembali mengajukan Gugatan di Pengadilan
Negeri Medan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
343/Pdt.G/2004/PN.Mdn, Tanggal 16 Juni 2005, Jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 324/PDT/2005/PT-Mdn, Tanggal 15
Maret 2006. Tehadap Putusan perkara tersebut dengan objek yang
sama dengan gugatan PARA TERGUGAT sebelumnya telah
berkekuatan hukum tetap. Fakta hukum dalam putusan perkara
tersebut dinyatakan dalam Amar Putusannya menyatakan menolak
Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terhadap tindakan PARA
TERGUGAT yang selalu mengklaim objek sengketa adalah miliknya,
dengan amar putusan tersebut membuktikan PARA TERGUGAT secara
hukum tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk menyatakan PARA
TERGUGAT berhak atas objek sengketa. Disamping itu juga, dengan
adanya daya upaya dari PARA TERGUGAT yang berusaha berkeinginan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 14 dari 40 hal
untuk menjadikan objek sengketa menjadi hak miliknya, dan juga
perbuatan PARA TERGUGAT yang sampai diajukannya Gugatan ini tetap
menguasai separuh hak milik PARA PENGGUGAT, maka perbuatan
PARA TERGUGAT demikian dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum (onrecht matigedaad); 13. Bahwa oleh karena terbukti perbuatan PARA TERGUGAT telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), berakibat hukum PARA
PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian materil dan lmmaterial. Maka
secara hukum sangat patut dan beralasan agar Pengadilan menghukum
PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti
kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT tersebut kepada PARA
PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
A. Kerugian Materil: - PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai objek
sengketa secara keseluruhan sejak tahun 1957 hingga gugatan ini
diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebesar
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun x 58 Tahun = Rp.
174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah); - Kerugian akibat hilangnya bunga atas penghasilan yang semestinya
di peroleh dari hasil pengelolaan uang rata-rata tiap bulannya dapat
menghasilkan keuntungan sebesar 12 % (dua belas Persen) setiap
bulannya, maka PARA PENGGUGAT telah menderita kerugian
keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar; 12 % x Rp.
174.000.000, - = Rp. 20.880.000,- (dua puluh juta delapan ratus
delapan puluh ribu rupiah); - Biaya pengosongan objek sengketa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta rupiah); - Biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengurusan perkara dan
jasa Advokat, semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). B. Kerugian Immateriil:
- PARA PENGGUGAT menjadi malu ditengah-tengah masyarakat
karena tidak bisa menguasai hak milik sendiri, sehingga sangat
berkurang kepercayaan masyarakat terhadap PARA PENGGUGAT,
yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 15 dari 40 hal
dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah); 14. Bahwa dengan terbuktinya PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum (onrecht matigedaad) menguasai setengah bahagian
objek sengketa hak milik dari PARA PENGGUGAT, maka patut beralasan
hukum agar menghukum dan memerintahkan PARA TERGUGAT maupun
pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk meninggalkan tanah
dan mengosongkan rumah milik PARA TERGUGAT (objek Perkara) dalam
keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
15. Bahwa PARA PENGGUGAT patut menduga PARA TERGUGAT beritikad
tidak baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya pengadilan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)
atas seluruh barang bergerak milik PARA TERGUGAT yang berada di atas
sebahagian tanah dan di dalam isi rumah objek sengketa yang sekarang
ini ditempati PARA TERGUGAT baik yang sudah ada maupun yang
akan ada;
16. Bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak mematuhi atau terlambat
mematuhi isi putusan dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya
PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan sampai PARA
TERGUGAT melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo; 17. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang
autentik sifatnya adalah sangat beralasan dan eksepsional sifatnya untuk
menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta,
meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar
bij vorraad);
Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka gugatan ini telah
cukup beralasan, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan
berkenan menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak
untuk hadir pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya
memeriksa, mengadili dan memutuskan:
1. Menerima gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan ahli waris dari Alm. WILSON MATONDANG dengan
isterinya Almh. MAGDALENA br. SIREGAR berdasarkan Surat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 16 dari 40 hal
Keterangan Nomor: 470/205, yang diterbitkan Kepala Kelurahan Pusat
Pasar, Kecamatan Medan Kota, Tertanggal 02 Juli 2003 kemudian
disahkan dan diketahui oleh Camat Medan kota dengan Nomor Register:
63/SK/CMK/X/2003, tertanggal 23 Oktober 2003, yakni bernama:
- Rusbaini Matondang (Pr);
- Sabar Matondang (Lk);
- Reptauli Matondang (Pr);
- Edison Matondang (Lk);
- Budiman Matondang (Lk);
- Elisa Matondang (Lk);
- Fedelika Matondang (Pr);
- Martha Matondang (Pr);
- Emmy Matondang (Pr)
3. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai
kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo;
4. Menyatakan Surat Perdjandjian Penyerahan Hak, antara WILSON MATONDANG dengan M. USUL, tertanggal 16 Maret 1955 adalah sah dan berkekuatan hukum;;
5. Menyatakan sah secara hukum bahwa terhadap sebidang tanah berikut
bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pintu Air, Gang Selamat No.: 5,
Kelurahan: Siti Rejo I, Kecamatan: Medan Kota, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, Indonesia, dengan luas + 380 M2 (tiga ratus delapan
puluh meter persegi) yang dibuktikan dengan Surat Perdjandjian
Penyerahan Hak, antara WILSON MATONDANG dengan M. USUL, tertanggal 16 Maret 1955 adalah harta warisan/harta peninggalan milik dari seluruh ahli waris Alm. WILSON MATONDANG dengan isterinya Almh. MAGDALENA br. SIREGAR;
6. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Pemegang Hak yang sah atas
sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pintu Air,
Gang Selamat No.: 5, Kelurahan: Siti Rejo I, Kecamatan: Medan Kota,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dengan luas + 380 M2
(tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang dibuktikan dengan Surat
Perdjandjian Penyerahan Hak, antara WILSON MATONDANG dengan
M. USUL, tertanggal 16 Maret 1955;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 17 dari 40 hal
7. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum (onrecht matigedaad) yang merugikan PARA PENGGUGAT; 8. Menghukum dan Memerintahkan PARA TERGUGAT yang menguasai
setengah objek sengketa maupun pihak lain yang memperoleh hak dari
padanya untuk meninggalkan tanah dan mengosongkan rumah milik
PARA PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas
seluruh barang bergerak milik PARA TERGUGAT yang berada di atas
sebahagian tanah dan di dalam isi rumah objek sengekta yang sekarang
ini ditempati PARA TERGUGAT baik yang sudah ada maupun yang
akan ada;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa masing-
masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari
keterlambatan sampai PARA TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini
dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materil dan
Imateriil yang diderita PARA PENGGUGAT, secara tunai dan sekaligus
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan, dengan
perincian sebagai berikut: A. Kerugian Materil: - PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati dan menguasai objek
sengketa secara keseluruhan sejak tahun 1957 hingga gugatan ini
diajukan, yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebsar
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun x 58 Tahun = Rp.
174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah); - Kerugian akibat hilangnya bunga atas penghasilan yang semestinya
di peroleh dari hasil pengelolaan uang rata-rata tiap bulannya dapat
menghasilkan keuntungan sebesar 12 % (dua belas Persen) setiap
bulannya, maka PARA PENGGUGAT telah menderita kerugian
keuntungan yang seharusnya diperoleh sebesar; 12 % x Rp.
174.000.000,- = Rp. 20.880.000,- (dua puluh juta delapan ratus
delapan puluh ribu rupiah); - Biaya pengosongan objek sengketa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh
juta rupiah);
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 18 dari 40 hal
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengurusan perkara dan
jasa Advokat, semuanya berjumlah tidak kurang dari Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). B. Kerugian Immateriil: - PARA PENGGUGAT menjadi malu ditengah-tengah masyarakat
karena tidak bisa menguasai hak milik sendiri, sehingga sangat
berkurang kepercayaan masyarakat terhadap PARA PENGGUGAT,
yang semuanya itu menurut hukum, dapat dimintakan penggantian
dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah); 12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
13. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat
telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : A. Exceptio Dilatoria
1. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat, para penggugat
mendalilkan "bahwa sebagai dasar kepemilikan penggugat atas sebidang
tanah yang terletak di Jin. Pintu Air Gg.Selamat No.5 Kelurahan Siti Rejo
I, Kecamatan Medan Kota. Kota medan seluas 380m2 berupa surat
Perjanjian penyerahan hak tertanggal 16 Maret 1955".
Dimana terhadap surat tersebut diduga palsu keberadaannya. Sehingga,
pada tanggal 14 Mei 2003 Almh.Risma br.Sihombing (Keluarga orang tua
para penggugat) membuat laporan polisi dengan Nomor Polisi
LP/1229/K3N/2003/OPS/Tabes.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan para penggugat
masih premature, seharusnya Para Penggugat menunggu putusan
pidananya dalam tercapainya kepastian hokum dan rasa keadilan bagi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 19 dari 40 hal
para pihak sudah seharusnya perkara aquo dihentikan sementara sampai
didapatkan keputusan hukum yang tetap dalam ranah peradilan tindak
pidana.sehingga tidak terjadinya dualisme keputusan hukum yang
bertentangan nantinya.
3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas maka pantas dan wajar apabila
Para Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri medan melalui majelis
hakim dalam perkara aquo untuk menyatakan gugatan para penggugat
tidak dapat diterima.
B. Exceptio Res Judicata atau Nebis In Idem 1. Bahwa para penggugat dalam gugatannya pada point 11 huruf b dan c
menyatakan dahulu para Tergugat pernah mengajukan gugatan
dipengadilan negeri medan sebanyak 2(Dua) kali yaitu sebagai berikut :
a. Register perkara No.427/Pdt.G/2002/PN.Mdn Jo.putusan—putusan
Pengadilan Tinggi terhadapa putusan perkara tersebut telah
berkekuatan hukum tetap.
b. Register perkara No.343/Pdt.G/2004/PN.Mdn terhadap putusan
Pengadilan Tinggi Medan No.324/Pdt/2005/PT.Mdn terhadap putusan
perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa apa yang didalilkan para penggugat didalam gugatannya masih
dalam perkara yang sama dengan gugatan yang diajukan oleh para
Tergugat dahulunya.maka jelas perkara ini telah nebis in idem karena
memuat objek gugatan, tuntutan dan para pihak yang sama
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1917 KUHPerdata dan
diperkuat dengan Yuridisprudensi tetap MA No.619K/Pdt/1984 " apa
yang digugat dan diperkarakan ,sama dengan apa yang disengketakan
..." Jo. Putusan MA No.588K/sip/1973 Jo.Putusan Ma No.647K/SIP/1973
Jo putusan MA No.1743K/Pdt/1983.
3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas maka pantas dan wajar apabila
Para Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri medan melalui majelis
hakim dalam perkara aquo untuk menyatakan gugatan para penggugat
tidak dapat diterima. C.Exceptio Obscuur Libel
1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada point 8 dan 9
menyatakan" bahwa semasa hidup dari Alm. Welly Siregar dimasa
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 20 dari 40 hal
setelah perkawinanya dengan isterinya bernama RISMA Br. SIHOMBING
(Orang Tua PARA TERGUGAT) disekitarnya tahun 1957 pernah
diberikan hak menempati sementara seluruh objek sengketa oleh
WILSON MATONDANG bersama isterinya RISMA Br. SIHOMBING
bersama istrinya MAGDALENA Br. SIREGAR.pemberian hak menempati
sementara tersebut diberikan karena WELLY SIREGAR bersama istrinya
RISMA Br. SIHOMBING tidak mempunyai tempat tinggal menetap
sampai menunggu ada rumah tinggal bersama dari WELLY SIREGAR
bersama dengan istrinya. Bahwa setelah salah satu dari ahli waris Alm.
WILSON MATONDANG dengan istrinya Almh. Magdalena Br. SIREGAR
yang bernama RUSBAINI br. SIREGAR (PENGGUGAT I) menikah,maka
Alm. WILSON MATONDANG melakukan perombakan terhadap I (satu)
unit rumah yang beradadiatas objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian
dengan cara melakukan penyekataan dari bagian depan rumah sampai
kebelakang rumah tanpa merubah bentuk rumah tersebut,setelah
dilakukan penyekatan separuh dari rumah tersebut dijadikan
PENGGUGAT I sebagai tempat tinggalnya. Kemudian setelah
PENGGUGAT I memliki rumah sendiri diarah perumnas Helvetia Kota
Medan, yang selanjutnya PENGGUGAT I memilih meninggalkan separuh
rumah objek sengketa tersebut. Setelah tanah dan rumah tersebut
kosong, disaat setelah perkawinan dari Alm. ELISA MATONDANG
bersama istrinya bernama TIURMA br.LUMBANTOBING (PENGGUGAT
VI) memilih bertempat tinggal diobjek sengketa sampai dengan
sekarang ini;
2. Bahwa lalu pada tahun 1957 orang tua para penggugat memberikan hak
untuk menempati objek perkara tersebut kepada orang tua para Tergugat
,namun para penggugat tidak menjelaskan kapan objek perkara tersebut
dibeli oleh orang tua Para Penggugat dan siapa yang menempati objek
perkara tesebut sebelum ditempati oleh orang tua para tergugat.
4. Bahwa Penggugat I mendalilkan bahwa telah menempati objek perkara
sejak perkawinannya tapi Penggugat tidak menjelaskan sejak tahun
berapa Penggugat menempati objek perkara tersebut dan tahun berapa
meninggalkan objek perkara tersebut.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 21 dari 40 hal
5. Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut jelas gugatan Para
Pengggugat tidak jelas dan lengkap sehingga gugatan Para Penggugat
tersebut menjadi kabur (Obscuur Libel) sebagaimana putusan MA
No.250K/Pdt/1984.dinyatakan"gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas
karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat
memperoleh hak atas tanah sengketa".
6. Bahwa pada poin 7 dalam gugatannya,Para Penggugat mendalilkan
objek perkara terletak di J1n.Pintu Air,Gg.Selamat No.5,Kel.Siti Rejo I,
Kec.Medan Kota,Kota Medan dengan luas +380 m2 yang berdasarkan
dengan surat perjanjian penyerahan hak tanggal 16 Maret 1955;
7. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada poin 7 dalam
gugatannya jelas bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena
letak tanah didalam surat tersebut berbeda dengan letak tanah yang
sebenarnya (faktanya), dimana dalam surat perjanjian penyerahan hak
tertanggal 16 Maret 1955 tanah dan bangunan tersebut teletak di
desa/kampung sitirejo dengan penghulu kampung sitirejo bernama Kasan
Pawiro sementara objek perkara terletak, dahulu bernama kampung
bambu dengan wakil penghulu sitirejo yang bernama M.Suparmin dan
pada tahun 1957 kampung tersebut berubah nama menjadi kampong
Simpang Limun sekarang bernama Kelurahan.Siti Rejo I (ic.objek
perkara),maka dimana letak tanah yang berada didalam surat tersebut?.
8. Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut jelas gugatan Para
Pengggugat tidak jelas dan lengkap sehingga gugatan Para Penggugat
tersebut menjadi kabur (Obscuur Libel) sebagaimana putusan MA
No.1149K/Sip/1975 dinyatakan"oleh karena surat gugatan tidak
menyebut dengan jelas letak tanah sengketa,maka gugatan tidak dapat
diterima atas alasan obscuur libel".
DALAM KONVENSI 1. Bahwa para tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan para
Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawabannya.
2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada point?
dan 8, para Penggugat tidak pernah memilki atau membeli objek perkara
tersebut apalagi sampai memberikan hak untuk menempati sementara
kepada orang tua para Terguggat
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 22 dari 40 hal
3. Bahwa benar Penggugat I pernah tinggal di objek perkara tersebut dalam
hal itu dikarenakan orang tua para Penggugat meminta tolong agar
anaknya yang bemama Rusbaini br.Siregar (Penggugat I) dapat tinggal
diobjek tersebut karena sudah menikah dan pada tahun 1979 Penggugat
I meninggalkan objek perkara tersebut karena sudah mempunyai rumah.
4. Bahwa dikarenakan penggugat I tinggal bersama orang tua Para
Tergugat maka orang tua Para Tergugat menyekat sebagian ruangan
tersebut, dan mereka menambah garasi angkot (mobil) dan serta
ruangan lainnya jadi tidak benar apabila para penggugat menyatakan
orang tua para Penggugat yang melakukan, penyekatan tersebut
sebagaimana dalil para penggugat pada point 9 dalam gugatannya.
5. Bahwa benar Para Tergugat pemah mengajukan gugatan sebagaimana
yang diterangkan oleh Para Penggugat dalam gugatannyapada poin 11
huruf b dan c hal itu Para Tergugat lakukan untuk mempertahankan objek
perkara yang merupakan peninggalan orang tua Para Tergugat.
6. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi materil dan immaterial
sebesar Rp.744.880.000,-(tujuh ratus empat puluh empat juta delapan
ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian materil sebesar
Rp.224.880.000 (dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus delapan
puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000 (lima
ratus juta rupiah). Dengan dalil sebagaimana yang dikemukakan
penggugat dalam gugatan sama sekali tidak berdasrkan hukum dan
karenannya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaad);
7. Bahwa terlebih lagi menurut hukum bahwa tuntutan untuk membayar
ongkos pengacara tidak dapat dibenarkan, dan oleh karenannya
haruslah ditolak atau dikesampingkan karena sangat — sangat
bertentangan dengan apa yang dimaksudkan didalam pasal 193 RBg
atau pasal 182 HIR;
8. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, menurut hukum acara perdata
yang berlaku di Indonesia yaitu didalam pasal 147 RBg atau 123 HIR
dijelaskan bahwa tidak diwajibkan para pihak yang berperkara harus
diwakili oleh seorang kuasa atau pengacara,. Atau dengan kata lain RBg
dan HIR tidak menganut atau tidak mengenal lembaga "verplichte
procueur stelling";
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 23 dari 40 hal
9. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas, tergugat
menghunjuk utusan Makamah Agung yang merupak Yurisprudensi tetap
Mahkamah Agung RI. Nomor.983K/Sip/1975 tanggal 11 September 1973
yang didalam amar pertimbanagn hukum nya antara lain disebutkan :
Karena HIR tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat,
tuiutan tentang upah pengacara ditambah 10% incaso komisi ditambah
20%pajak penjualan incaso komisi tidak dapat dikabulkan.
10. Bahwa selanjutnya Tergugat berpendapat bahwa besarnya kerugian
yang diderita oleh penggugat tidak diperinci secara detail dan jelas serta
terperinci berdasarkan bukti yang konkrit dalam bentuk apa-apa saja
kerugian yang diderita penggugat,
11. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas, dengan segala
kerendahan hati tergugat menciteer beberapa putusan Mahkamah Agung
RI. Yang merupakan sumber hukum antar lain
a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 588 K/Sip/1983
tanggal 19 Juni 1984 yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi :
Tuntutang Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-
bukti harus ditolak.
b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 492 K./Sip/1970
tanggal 21 November yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi :
Ganti kerugian sejumlah uang tanpa perincian dalam bentuk apa
yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapatv
diterima karena tuntutan tersebut adalah jelas tidak sempurna
12. Bahwa didalam pekara aquo, Penggugat dalam gugatan Smemohon
kepada Pengadilan Negeri Medan agar meletakan Sita Jaminan terhadap
harta milik Tergugat sangat-sangat bertentangan pasal 261 RBg atau
pasal 227 HIR karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan
melawan hukum terhadap Penggugat maka mengenai Sita Jaminan yang
dimohonkan oleh Penggugat kehadapan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan dalam perkara aquo, secara hukum sepatutnya haruslah
ditolak atau dikesampingkan ;
13. Bahwa sebagai ilustrasi, izinkanlah Tergugat menghunjuk Yurisprudensi
Tetap Mahkamah Agung RI. No. 597 K/Sip/1983 tanggal 24 Mei 1984,
yang amar pertimbangan hukum antara lain :
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 24 dari 40 hal
Conservatoir Beslaag yang diadakan bukan atasalasan-alasan yang
diisyaratkan dalam pasal 227 ayat 1 HIR tidak dapat diterima.
14. Bahwa tuntutan Penggugat tentang membayar uang paksa sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, harus ditolak karena tidak
mempunyai dasar hukum untuk diajukan oleh Penggugat dalam perkara
aquo, karena hal ini bukan merupakan tuntutan untuk membayar
sejumlah uang ;
15. Bahwa untuk menuguhkan hal tersebut diatas, Tergugat menghunjuk
tulisan yang dipaparkan oleh Bapak Prof. Dr. Sudikno Mertokesumo,
SH.didalam bukunya yang berjudul : Hukurn Acara Perdata Indonesia,
Edisi ke-2, cetakan Pertama, tahun 1985, Penerbit Liberti, Yogyakarta,
pada halaman 46 butir d, yang selengkapnya berbunyi ;
Tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte,
dwangsom). Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah
uang maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum
untuk membayar sejumlah uang paksa selama is tidak memenuhi isi
putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan
yang dilakukan oleh Tergugat yang tidakl terdiri dari pembayaran suatu
jumlah uang.
16. Bahwa Penggugat menuntut supaya putusan didalam perkara ini dapat
dijalankan dengan serta merta ;
17. Bahwa Tuntutan Penggugat kehadapan yang Terhormat Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan terhadap masalah sebagaimana tersebut
diatas sama sekali tidak memenuhi persyaratan yang dikehendaki dan
ditentukan berdasarkan
a. Pasal 191 (1) RBg atau pasal 180 HIR Uitvoerbaar bij Voorraad.
b. Surat Mahkamah Agunng R.I. Nomor: 06 tahun 1975 tanggal 01
Desember 1975, perihal : Uitvoerbaar bij Voorraad.
c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomar: 03 tahun 1978 tanggal
01 April 1978, tentang Uitvoerbaar bij Voorraad.
d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.i. Nomor: 03 tahun 2000 tanggal
21 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad)
dan Provisionil.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 25 dari 40 hal
18. Bahwa argumentasi Tergugat diatas sejalan dengan Yurisprudensi Tetap
mahkamah Agung R.I. No. 3328 KJPdt/1984 tanggal 29 April 1986, yang
amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi:
Menimbang, bahwa adanya Surat Edaran Mahkamah Agung R.INo. 06
1975 Jo. No. 03/1978 maka tuntutan eks pasal 180 HIR tentang
Uitvoerbaar bij Voorraadatas putusan, tidak dapat dikabulkan oleh
majelis.
DALAM REKONVENSI 19. Bahwa dengan ini Tergugat Dalam Konpensi mengajukan gugatan
Rekonpensi (gugat balik) terhadap Penggugat Dalam Konpensi dengan
alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini, selanjutnya Tergugat Dalam
Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi (Penggugat dr/ Tergugat dk)
dan Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi (Tergugar
dr/ Penggugat dk) pada perkara ini;
20. Bahwa segala yang diuraikan dalam Eksepsi dan Konpensi diatas secara
"mutatis mutandis" merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
21. Bahwa orang tua Penggugat dr/Tergugat dk telah memiliki objek perkara
tersebut sejak orang tua dr/Tergugat dk lajang dengan jalan jual beli
dengan Alm.Jumingin sekitar tahun 1957 dan pada tahun 1958 orang tua
Penggugat dr/Tergugat dk melakukan pernikahan dan langsung
menempati objek perkara aquo dan para Penggugat dr/Tergugat dk lahir
diobjek perkara tersebut.
22. Bahwa tanah dan bangunan yang merupakan kepemilikan para
Penggugat dr/para Tergugat dk dari warisan orang tua Para Penggugat
dr/Para Tergugat dk yaitu Alm.Welly Siregar dan Alm.Risma
Br.Sihombing, terletak di J1n.Pintu Air,Gg.Selamat No.5,Kel.Siti Rejo I,
Kec.Medan Kota,Kota Medan seluas ±489 m2 dengan batas-batas
sebagai berikut:
Timur dahulu berbatas dengan iln.selamat sekarang Gg.Selamat f
12,18m2
Barat dahulu berbatas dengan rumah marga simanjuntak sekarang
dengan marga Tampubolon f 11,98m2
Utara dahulu berbatas dengan rumah marga Hutagalung seakarang
dengan marga B.Hutabarat f 40,55m2
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 26 dari 40 hal
Selatan dahulu berbatas dengan rumah marga Tobing sekarang
dengan marg S.Sihombing 40,55m2.
23. Bahwa pada tahun 1980,setelah Tergugat I dr/Penggugat I dk pindah dari
objek perkara,tempat tersebut digantikan oleh adiknya yang bernama
Elisa Matondang (Alm) orang tua dari Tergugat VI dr/Penggugat VI dk
atas permintaan orang tua/kalcek para Tergugat dr/Para Penggugat dk
kepada orang tua Para Penggugat dr/Para Tergugat dk.
24. Bahwa dikarenakan surat tanah milik para Penggugat dr/Para Tergugat
dk hilang maka para Penggugat dr/Para Tergugat dk membuat
pengumuman surat hilang disalah satu media cetak sebanyak 3 kali
penerbitan serta didukung surat pernyataan kesaksian dari masyarakat
setempat.
25. Bahwa sebelum orang tua para Penggugat dr/Para Tergugat dk
meninggal dunia pada tahun1998, para Penggugat dr/Para Tergugat dk
pernah menyarankan agar Tergugat VI dr/Penggugat VI dk meninggalkan
rumah yang ditempatinya tersebut namun orang tua laki-laki (welly
siregar) para Penggugat dr/Para Tergugat dk melarangnya karena nanti
akan pindah sendiri,namun hal tersebut ternyata salah Tergugat VI
dr/Penggugat VI dk malah mengakui rumah tersebut milik orang tuanya.
26. Bahwa apa yang menjadi dasar kepemilikan ParaTergugat dr/Para
Penggugat dk diduga palsu keberadaanya hal ini terlihat dari nama
desa,bentuk stempel dan nama kepala kampung dahulunya bernama
wakil penghulu maka jelas perbuatan ParaTergugat dr/Para Penggugat
dk merupakan perbuatan melawan hukum yang menguasai objek tanpa
dasar yang benar.
27. Bahwa dengan sikap ParaTergugat dr/Para Penggugat dk yang
menguasai sebagian objek perkara aquo dengan jalan melawan hukum
telah menimbulkan kerugian baik materil maupun in materil sebagai
berikut
Kerugian Materil karena menghadapi permasalahan Aquo sebesar
Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) sejak tahun 2001 s/d
sekarang.
Kerugian Immateril Bahwa dikarenakan kerugian immateril yang
dialami Penggugat dr/Tergugat dk sangatlah sulit untuk dinilai dengan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 27 dari 40 hal
sejumlah uang, namun, agar Tergugat dr/Penggugat dk lebih memilki
rasa tanggung jawab dan agar lebih berhati-hati di kemudian hari
dalam menanggapi permasalahan hukum, maka dengan ini
Penggugat dr/Tergugat dk menuntut Tergugat dr/Penggugat dk untuk
membayar kerugian Immateril tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) yang dibayarkan secara cash dan tunai;
Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, para Penggugat
dr/Para Tergugat dk dengan hormat dengan ini memohon sudilah kiranya Yang
Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa
dan mengadili perkara aquo ini, agar didalam putusannya nanti kiranya
berkenan untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau
setidak-tidaknya Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
ontvankelijk Verklaard) dan sebaliknya Menerima Gugatan Rekonpensi yang
diajukan para Penggugat dr/para Tergugat dk untuk seluruhnya dan selanjutnya
Menghukum para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar ongkos-
ongkos yang timbul dalam perkara ini
Berdasarkan uaraian-uraian diatas, dengan ini mohon kepada ketua pengadilan
Negeri Medan Cq. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa
dan mengadili Perkara ini agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
seadil-adilnya, dengan memberikan putusan sebagai berikut:
M E N G A D I L I I. DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi Para Tergugat
II. DALAM KONPENSI - Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
III. DALAM REKONPENSI - Mengabulkan Gugatan para Penggugat dr/para Tergugat dk untuk
seluruhnya;
- Menyatakan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk selaku ahli waris dari
Alm.Welly Siregar dan Alm.Risma Br.Sihombing.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 28 dari 40 hal
- Menyatakan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk pemilik atas tanah dan
bangunan yang terletak di J1n.Pintu Air,Gg.Selamat No.5,Kel.Siti Rejo I,
Kec.Medan Kota,Kota Medan seluas L489 m2 dengan batas-batas sebagai
berikut:
Timur dahulu berbatas dengan Jln.selamat sekarang Gg.Selamat t
12,18m2
Barat dahulu berbatas dengan rumah marga simanjuntak sekarang
dengan marga Tampubolon ± 11,98m2
Utara dahulu berbatas dengan rumah marga Hutagalung seakarang
dengan marga B.Hutabarat f 40,55m2
Selatan dahulu berbatas dengan rumah marga Tobing sekarang dengan
marga S.Sihombing f 40,55m2
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat dr/ParaPenggugat dk merupakan
Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Para Tergugat dr/ParaPenggugat dk untuk mengosongkan
sebagian rumah yang ditempatinya dan menyerahkan kepada Para
Penggugat dr/Para Tergugat dk selaku ahli waris dari Alm.Welly Siregar
dan Alm.Risma Br.Sihombing.
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk Membayar kepada para
Penggugat Rekonpensi ganti rugi materil dan Immateril sebesar Rp.
1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan secara
cash dan tunai;
IV.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI - Membebankan kepada penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini
Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex
Aequo et Bono)
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2016
Nomor : 120/Pdt.G/2015/PN.MDN atas gugatan Penggugat yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : - Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 29 dari 40 hal
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan ahli waris dari Alm. WILSON MATONDANG dengan isterinya
Almh. MAGDALENA br. SIREGAR berdasarkan Surat Keterangan Nomor:
470/205, yang diterbitkan Kepala Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan
Kota, Tertanggal 02 Juli 2003 kemudian disahkan dan diketahui oleh Camat
Medan kota dengan Nomor Register: 63/SK/CMK/X/2003, tertanggal 23
Oktober 2003, yakni bernama:
- Rusbaini Matondang (Pr);
- Sabar Matondang (Lk);
- Reptauli Matondang (Pr);
- Edison Matondang (Lk);
- Budiman Matondang (Lk);
- Elisa Matondang (Lk);
- Fedelika Matondang (Pr);
- Martha Matondang (Pr);
- Emmy Matondang (Pr)
3. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai
kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan perkara a quo;
4. Menyatakan Surat Perdjandjian Penyerahan Hak, antara WILSON MATONDANG dengan M. USUL, tertanggal 16 Maret 1955 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sah secara hukum bahwa terhadap sebidang tanah berikut
bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pintu Air, Gang Selamat No.: 5,
Kelurahan: Siti Rejo I, Kecamatan: Medan Kota, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, Indonesia, dengan luas + 380 M2 (tiga ratus delapan puluh
meter persegi) yang dibuktikan dengan Surat Perdjandjian Penyerahan Hak,
antara WILSON MATONDANG dengan M. USUL, tertanggal 16 Maret 1955 adalah harta warisan/harta peninggalan milik dari seluruh ahli waris Alm. WILSON MATONDANG dengan isterinya Almh. MAGDALENA br. SIREGAR;
6. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah Pemegang Hak yang sah atas
sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Pintu Air,
Gang Selamat No.: 5, Kelurahan: Siti Rejo I, Kecamatan: Medan Kota, Kota
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 30 dari 40 hal
Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dengan luas + 380 M2 (tiga
ratus delapan puluh meter persegi) yang dibuktikan dengan Surat
Perdjandjian Penyerahan Hak, antara WILSON MATONDANG dengan M.
USUL, tertanggal 16 Maret 1955;
7. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum (onrecht matigedaad) yang merugikan PARA PENGGUGAT; 8. Menghukum dan Memerintahkan PARA TERGUGAT yang menguasai
setengah objek sengketa maupun pihak lain yang memperoleh hak dari
padanya untuk meninggalkan tanah dan mengosongkan rumah milik PARA
PENGGUGAT dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian karena Penggugat
tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun atau Rp. 250.000,- (dua ratus lima
puluh ribu rupiah) per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di
Pengadilan Negeri Medan yaitu sejak bulan Maret 2015 sampai dengan
putusan ini dilaksanakan ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
DALAM REKONPENSI : - Menolak Gugatan Rekonpensi seluruhnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi secara
tanggung renteng atau bersama untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 2.161.000,- (dua juta seratus enam puluh satu ribu
rupiah) ;
Membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri
Medan No.120/PDT.G/2015/PN.MDN kepada Tergugat II tanggal 31
Desember 2015;
Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Sugeng
Wahyudi, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa
pada tanggal 19 Oktober 2015 Para Pembanding / Para Tergugat telah
mengajukan permohonan banding agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan
Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2015 Nomor: 120/Pdt.G/2015/PN.Mdn
untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 31 dari 40 hal
Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa
pada tanggal 31 Desember 2015 permohonan banding tersebut telah
diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para
Penggugat / Para Terbanding dan pada tanggal 31 Desember 2015 kepada
Tergugat II / Turut Terbanding diberitahukan tanggal 10 Pebruari 2016 ;
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat /
Para Terbanding tanggal 15 Nopember 2015 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Nopember 2015, memori banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para
Terbanding/ Para Penggugat pada tanggal 31 Desember 2015 dan kepada
Turut Terbanding / Tergugat II tanggal 10 Pebruari 2016, yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
I. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie bersifat subjektif dan tidak berdasarkan hukum.
- Bahwa pada hal 39 alinea 3 Dalam Eksepsi Judex Factie menyebutkan :
“ Bahwa gugatan Penggugat cukup jelas tidak kabur yaitu gugatan tentang harta peninggalan Alm. WILSON MATONDANG dengan isterinnya Almh. MAGDALENA Br. SIREGAR yaitu berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Pintu Air Gang Selamat No. 5 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yang oleh Penggugat mendalilkan sebagian dikuasai oleh Para Tergugat dan Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menurut Penggugat tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Alm. WILSON MATONDANG dengan isterinnya Almh. MAGDALENA Br. SIREGAR, mengenai penyebutan nama Lurah atau nama Kelurahan sudah berubah tidak menyebabkan surat gugatan menjadi kabur”.
- Bahwa dalam pertimbangan tersebut diatas, Judex Factie telah mengesampinngkan bukti yang diajukan oleh para Tergugat sehingga Pertimbangan Hukum Judex Factie bersifat subjektif dalam hal ini yang menjadi permasalahan bukan ada tidaknya perubahan tersebut tetapi benar tidaknya / sesuai atau tidaknya alas hak dan objek yang dimaksud Para Pengggugat. Hal ini mungkin saja terjadi dimana orang memiliki alas hak namun objek yang didalam alas hak tersebut bukan objek yang ditunjuknya. Sehingga hal ini sejalan dengan Putusan MA No. 1149K/SIP/1975, dinyatakan oleh karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini bermaksud agar jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku memiliki tanah dengan surat yang berbeda.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 32 dari 40 hal
- Bahwa jelas sesuai bukti-bukti yang autentik yang dihadirkan oleh Para
Tergugat menjelaskan tentang keberadaan alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat patut diduga tidak memiliki kesesuaian antara alas hak dan objek hal ini dikarenakan ada ketidak sesuaian antara letak Kelurahan/Desa serta nama Pejabat pada masa itu.
- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pada hal 41 alinea 2 yang berbunyi :
“ Menimbang, bahwa objek tanah sengketa yang sekarang ini disengketakan oleh Penggugat melawan Para Tergugat adalah objek yang sama, dimana dalam perkara perdata sebelumnya (P-7, P-8, P-9, P-10) Para Tergugat sebagai pihak Penggugat”.
Kemudian pada alinea 3 yang berbunyi :
“ Menimbang, bahwa perkara perdata No. 427/Pdt.G/2002/PN.Mdn dan dalam perkara perdata No. 3343/Pdt.G/2004/PN.Mdn gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya dinytakan ditolak sehingga (P-7) dalam kedua Putusan (P-9) belum ditetapkan siapa yang berhak atas tanah sengketa, maka dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini yang diajukan Penggugat bukan Nebis in Idem sebagaimana dalan jawaban Para Tergugat”.
- Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie tersebut jelas, Majelis Hakim
Judex Factie sebagaimana yang tersebut diatas secara explicit telah mengakui bahwa objek perkara aquo dan objek perkara sebelumnya (bukti P-7, P-8, P-9, P-10) merupakan perkara yang sama yang seharusnya perkara aquo menjadi Nebis in Idem, namun dialinea yang kedua yang tersebut diatas, Majelis Hakim Judex Factie tidak ada mengajukan dasar hukum yang kuat atas pertimbangan hukumnya untuk tidak menerima eksepsi para Tergugat mengenai Nebis in Idem.
- Bahwa judex factie telah keliru dalam dalam membuat putusan sehingga
putusan aquo tidak memiliki dasar hukum yang jelas,patut diketahui dalam menentukan katagori Nebis in Idem harus terpenuhi seluruh syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi ”Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.” Berkaitan dengan perkara aquo, semua syarat untuk menyatakan gugatan aquo Nebis in idem telah terpenuhi seluruhnya maka seharusnya judex factie menerima eksepsi dari Para Tergugat.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 33 dari 40 hal
- Bahwa dengan adanya gugatan demi gugatan yang Pembanding lakukan merupakan fakta bahwa perkara aquo telah berulang kali diajukan dan telah berkekuatanhukum tetap, dengan demikian sangat keliru bilamana Majelis Hakim Judex Factie menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa eksepsi Para Pembanding menggenai Nebis In Idem tidak dapat diterima,karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Factie tersebut hanyalah bersifat subjektif dan tidak berdasarkan hukum.
II. Majelis Hakim Judex Factie Melanggar Hukum Acara Yang Berlaku (
Procedural Error) - Bahwa jelas kiranya putusan yang dibuat Judex Factie telah melanggar
hukum acara yang berlaku sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 43 alinea 2 menyebutkan “Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Tergugat yaitu Binsar Raja Gukguk dan Puasa Hutagaol pada pokoknya menerangkan bahwa Alm. WILLY SIREGAR dengan isterinya RISMA Br SIHOMBING pernah tinggal di tanah sengketa beserta anak-anaknya yaitu Para Tergugat dan WILLY SIREGAR sudah tinggal di tanah sengketa sebelum WILLY SIREGAR menikah dengan RISMA Br SIHOMBING dan saksi-saksi juga menerangkan tentang perubahan nama Kampung Bambu menjadi Sitirejo dan dahulu Lurah tidak ada yang ada Wakil Penghulu yang bernama Suparmin.”
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas terhadap bukti
saksi berada dibawah sumpah yang diajukan oleh para Pembanding telah menerangkan bahwa kampong tersebut dahulu bernama kampung bambu dengan penghulu Suparmin dan ini diperkuat dengan bukti surat yang autentik yang diajukan dalam persidangan, namun judex factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding dalam membuat putusan sehingga judex factie telah melanggar hukum acara yang berlaku.
- Bahwa selain dari pada itu dalam petimbangan hukum Judex Factie tidak
lengkap dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti, sehingga putusan Judex Factie tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), hal ini analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang tentang Pembuktian untuk menghasilkan pertimbangan yang objektif dan rasional agar dapat mencapai suatu kesimpulan hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian perkara, sehingga akhirnya putusan Judex Factie bertentangan denga Pasal 178ayat 1 HIR/189 RBG Jo. PMA No. 2461 K/Pdt/1984 yang menyebutkan “Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena Hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan” Jo. PMA No.672 K/Sip/1972 yang menyebutkan ‘Putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd)
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 34 dari 40 hal
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, secara nyata Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 120/PDT.G/2015/PN.MDN. Tanggal 7 Oktober 2015 telah menyampingkan dan mengabaikan nilai-nilai keadilan sebagai tujuan hukum dan tidak lagi melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk itu Para Pembanding (Semula Para Tergugat) memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut: 1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
120/PDT.G/2015/PN.MDN. Tanggal 7 Oktober 2015. I. DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat. II. DALAM POKOK PERKARA
- Menolak Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
III. DALAM REKONPENSI - Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Pembanding/Para
Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk seluruhnya; Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 25 Pebruari 2016 dan
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Pebruari
2016 ; dan telah diberitahukan kepada Para Tergugat / Para Pembanding
pada tanggal 06 April 2016 dan kepada tergugat II / Turut Terbanding tanggal
25 April 2016 ; yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut
1. Bahwa pada prinsipnya, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas Medan telah benar dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan ditemukan selama persidangan atas perkara a quo, namun untuk menghargai Memori Banding dari PARA TERBANDING dahulu TERGUGAT I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X akan memberi tanggapan atas Memori Banding sepanjang dianggap bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, hukum perdata materil dan hukum acara perdata yang berlaku;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dalam Putusannya Nomor:120/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tanggal 07 Oktober 2015 SUDAH TEPAT DAN BERDASAR HUKUM SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA dalam mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti berupa surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi PARA TERBANDING/PARA PENGUGAT serta bukti-bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi PARA TERBANDING/TERGUGAT I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan TURUT TERBANDING/TEGRUGAT II, sehingga
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 35 dari 40 hal
Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo sudah tepat dalam menilai peristiwa hukum yang benar-benar terjadi yang berujung kepada terwujudnya keadilan bagi diri PARA TERBANDING dan PARA PEMBADING serta TURUT TERBANDING. Oleh karenanya secara hukum terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor: 120/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tanggal 07 Oktober 2015 yang mengabulkan gugatan PARA TERBANDIG/PARA PENGGUGAT untuk sebahagian dalam perkara ini dapat dipertahankan dan telah sesuai dengan prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa yang menjadi OBJEK SENGKETA yang dipermasalahkan diantara Para Pihak dalam Perkara a quo pada pokoknya tentang harta warisan/harta Peninggalan yang ditinggalkan orang tua PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT yang didasarkan pada Surat Perdjandjian Penyerahan Hak, tertanggal 16 Maret 1955 yang diperoleh Wilson Matondang dari M.Usul (Vide Bukti P-I), yang harta warisan/harta peninggalan (Objek Sengketa) tersebut sebahagian dikuasai PARA PEMBANDING dan TURUT TERBANDING secara melawan hukum dan atau melawan hak;
4. Bahwa mencermati dalil Memori Banding dari PARA PEMBANDING hanyalah dalil PENGULANGAN saja dari JAWABAN dan DUPLIK PARA PEMBANDING, sebagaimana diuraikan Pembanding/Penggugat pada memori bandingnya halaman 3, 4 dan 5. Dalam dalil-dalil Memori Banding PARA PEMBANDING tersebut adalah merupakan penguraian mengambil alih atau mengoper penuh seluruh alasan-alasan pertimbangan hukum majelis hakim Judex Factie sebagaimana pertimbangan hukum Majelis hakim pada putusan halaman 39, 41 dan 43;
5. Bahwa dengan tanggapan yiridis PARA PEMBANDING yang di uraian point I dan II halaman 3 dan halaman 4 dalam Memori Bandingnya jelas membuktikan memori banding PARA PEMBANDING bertentangan dengan hukum acara perdata; Hal ini didukung: “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 14 Agustus 1975, Nomor: 143 K/Sip/1956 yang menyatakan dalam pertimbangannya: Menurut tafsiran yang lazim Hakim Banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-segala yang tercantum dalam memori banding; i.c. dengan mengoper penuh alasan-alasan Hakim pertama nyata Hakim Banding tidak menyetujui dalil-dalil dalam memori banding”; Maka sepatutnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menolak seluruh dalil-dalil dari PARA PEBANDING seluruhnya;
6. Bahwa dengan mencermati secara teliti semua dalil-dalil PARA PEMBANDING dalam Memori bandingnya sebagaimana diuraikan mulai
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 36 dari 40 hal
halaman 3 sampai 5 merupakan dalil pengulangan semata disamping dalil-dalil tersebut merupakan dalil yang keliru dan salah yang sengaja PARA PEMBANDING menafsirkan makna hukum yang keliru atas objek sengketa perkara a quo, yang sebenarnya sudah diperiksa Majelis Hakim Judex facti dan telah dipertimbangkan secara tegas dalam putusan Majelis Hakim Judex Facti yang secara tegas Majelis Hakim Judec Factie telah mempertimbangkan pada halaman 39 bagian Eksepsi dan dalam Pokok Perkara halaman 40 sampai dengan halaman 46 dalam Putusan Majelis Hakim Judex Factie;
7. Bahwa dengan ini PARA TERBANDING tegaskan, atas objek sengketa merupakan harta peninggalan/harta warisan Alm. WILSON MATONDANG dengan isterinya Almh. MAGDALENA Br. SIREGAR yang diperoleh dari M. USUL pada tahun 1966 (vide Bukti P-1). Dalam fakta-fakta persidangan terbukti PARA PEMBANDING tidak mampu membuktikan asal usul tanah tersebut sebagai milik PARA PEMBANDING. Hal ini telah tegas dipertimbangkan Majelis Hakim Judex Factie pada pertimbangan putusannya halaman 40 sampai dengan 44; Demikian diuraikan kembali pertimbangan hukum Majelis Hakim judecx factie yang telah cukup dipertimbangkan Majelis Hakim halaman 41 alinea 3, sebagai berikut: “Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan (P-7, P-8, P-9, P-10) sewaktu Para Tergugat sekarang ini mengajukan gugatan atas tanah sengketa gugatan Penggugat (Para Tergugat) sekarang ini dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya dinyatakan ditolak. Para Tergugat tidak ada satupun yang membuktikan tanah sengketa diperoleh Para Tergugat dari orang yangbernama JUMINGIN, sebagaiman jawaban Tergugat halaman 6 point 2”.
8. Bahwa demikian juga, dalil PARA PEMBANDING yang
mempermasalahkan Eksepsi Nebis In Idem merupakan dalil keliru dan tidak berdasar, tidak beralasan hukum sebab eksepsi tersebut sudah jelas diperiksa dalam fakta-fakta perisangan Judex Factie.Dengan demikian, semua dalil-dalil PARA PEMBANDING haruslah ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Demikian diuraikan kembali pertimbangan hukum Majelis Hakim judecx factie yang telah cukup dipertimbangkan Majelis Hakim, sebagai berikut: “Menimbang, bahwa surat bukti (P-7, P-8, P-9, P-10) adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 427/Pdt.G/2002PN.Mdn tanggal 16
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 37 dari 40 hal
Juni 2003 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.: 300/Pdt/2003/PT.Mdn tanggal 13 Januari 2004, dimana Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 343/Pdt.G/2004/PN.Mdn, Tanggal 16 Juni 2005 Yo. Putusan Pegadilan Tiggi Medan No.: 324/Pdt/2005/PT.Mdn, Tanggal 15 Maet 2006, dimana gugatan penggugat dinyatakn ditolak seluruhnya”. “Menimbang, bahwa objek tanah sengketa yang sekarang ini disengketakan oleh Penggugat melawan Para Tergugat adlaah objek yangsama dimana dalam perkara perdata sebelumnya (P-7, p-8, P-9, P-10) Para Tegrgat sebagai Pihak Penggugat”. “Menimbang, bahwa perkara perdata No.: 427/Pdt.G/2002/PN.Mdn dan dalam Perkara Perdata No.: 343/Pdt.G/2004/PN.Mdn gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya dinyatakan ditolak sehingga (P-7) dalam kedua Putusan (p-8) belum ditetapkan siapa yangberhak atas tanah sengekta, maka dengan demikian gugatan Penggugat sekarang ini yang diajukan Penggugat bukan Nebis In Idem sebagaimana dalam Jabwan Para Tergugat”.
9. Bahwa tentang dalil PARA PEMBANDING dalam memori bandingnya yang mempersoalkan nama kampong sebagaimana dalilnya halaman 5 bagian atas, pada intinya: bahwa kampoeng tersebut dahulu bernama kampung bambu dengan penghulu suparmin dan ini diperkuat dengan bukti surat authentik yang diajukan persidangan....dst...”. Dalil tersebut sudah nyata-nyata diperiksa dalam persidangan judex factie. Dalil PARA PEMBANDING tersebut hanya pengulangan semata, disamping disaat PARA PEMBANDING dengan PARA TERBANDING melaksanakans Sidang Lapangan ke objek sengketa secara langsung, secara fakta PARA PEMBANDING dan PARA TERBANDING sama-sama mengakui bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan dlaam perkara a quo adalah objek sengketa yang ditunjuk dalam gugatan a quo. Jadi berdasar hukum dalil PARA PEMBANDING dalam memori bandingnya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
10. Bahwa dalil PARA PEMBANDING bagian REKONVENVI pada Jawabannya merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan hukum acara perdata dan demikian juga secara fakta dalam Memori bandingnya PARA PEMBANDING tidak mempersoalkan tentang REKONVENSI memembuktikan PARA PEMBANDING sudah mengakui pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie halaman 46 sampai 47. Dengan demikian sudah cukup dan benar serta tepat seluruh isi pertimbangan hukum majelis hakim judex facti sebagaimana dituangkan dalam isi putusan halaman 46 sampai dengan 47 dan harus dipertahankan dan dikuatkan.
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 38 dari 40 hal
Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:
1. Menolak permohonan banding PARA PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 07 Oktober 2015 No. 120/Pdt.G/2015/PN-Mdn;
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara.
Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
Nomor : 120/Pdt.G/2015/PN.MDN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan kepada pihak Para
Pembanding / Tergugat I s/d Para Tergugat pada tanggal 13 Januari 2016,
kepada Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 31 Desember 2015
dan kepada Turut Terbanding / Tergugat II pada tanggal 10 Pebruari 2016
untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para
Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo meliputi surat
gugatan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 07 Oktober 2015 Nomor : 120/Pdt.G/2015/PN.MDN, surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini serta telah pula memperhatikan
memori banding dari Para Pembanding / Para Tergugat dan Kontra Memori
Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Penggugat berpendapat sebagai berikut :
Menimbang, bahwa hal – hal maupun keberatan-keberatan yang
termuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut menurut
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak termuat hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan majelis Hakim tingkat pertama, lagi
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 39 dari 40 hal
pula hal-hal dan keberatan-keberatan tersebut telah dengan tepat dan benar
dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo,
oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak akan ditinjau lebih lanjut ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa putusan majelis Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan –
alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan
pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara
ini, oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal
07 Oktober 2015 Nomor : 120/Pdt.G/2015/PN.MDN, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Tergugat
tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat
peradilan dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.
Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat ; - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Oktober 2015
Nomor : 120/Pdt.G/2015/PN.MDN yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 22 NOPEMBER 2016
oleh kami BANTU GINTING, SH selaku Ketua Majelis dengan LINTON SIRAIT,
SH.MH dan ABDUL FATTAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal
26 September 2016 Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan
PE
NG
AD
ILA
N T
ING
GI M
ED
AN
Putusan Nomor.288/PDT/2016/PT.MDN Halaman 40 dari 40 hal
mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari
RABU tanggal 30 NOPEMBER 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim
Anggota, serta ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada PengadilanTinggi
tersebut akan tetapi tanpa dihadiri opleh kedua belah pihak yang berperkara ;
Hakim Anggota : Hakim Ketua :
Ttd Ttd
1. LINTON SIRAIT, SH.MH BANTU GINTING, SH
Ttd
2. ABDU FATTAH, SH.MH
Panitera Pengganti :
Ttd
ROSELINA, SH
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- - Redaksi : Rp. 5.000,- - Pemberkasan : Rp.139.000,-
Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) P
EN
GA
DIL
AN
TIN
GG
I ME
DA
N