Upload
dangtram
View
218
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
P U T U S A N
Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
TERGUGAT. yang beralamat di Jalan Kota Medan, Kecamatan Medan
Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, S.H.,
Advokat, Law Office Targetz, berkantor di Jalan Banda Aceh
Nomor 35 Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota,
Kota Medan, bertindak baik secara bersama-sama atau
sendiri-sendiri selanjutnya disebut Penerima Kuasa
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018,
untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula
TERGUGAT;
L A W A N
PENGGUGAT, Perempuan, Umur + 29 Tahun, Agama: Kristen,
Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal: Kota Medan,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sekarang di Jalan STM
Ujung, Perumahan Eco Park Nomor B32 Desa Suka Maju,
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANDREAS
BRESMAN SINAMBELA, S.H., HALMAN SIMANULLANG,
S.H., MHD. SAKTI H. TAMBUNAN, S.H., & ANDI NASUTION,
S.H. masing-masing Advokat-Penasihat Hukum dari KANTOR
HUKUM ANDREAS SINAMBELA & PARTNERS (ASP),
berkantor dan beralamat Office 213 Grand Palladium Mall
Upper Ground Us, 19 Nomor 2, Jalan Kapten Maulana Lubis
Nomor 8, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-
sendiri selanjutnya disebut Penerima Kuasa berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2018, untuk selanjutnya
disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor
398/Pdt/2018/PT MDN tanggal 13 Desember 2018 Tentang Penunjukan Majelis
dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor
53/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 17 Juli 2018 dan segala surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29
Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 30 Januari 2018 dibawah register perkara Nomor
53/Pdt.G/2018/PN.Mdn, atas hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
yang telah melangsungkan perkawinan tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan
agama Kristen Protestandi Gereja HKBP Medan dan kemudian telah
didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan
dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 2813/T/MDN/2014 tertanggal 27
Agustus 2014;
2. Bahwa berdasarkan point 1 tersebut di atas maka pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan
baik dan harmonis, dan bahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah lahir 1 (Satu) orang anak yang bernama :
Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 2014, sebagaimana
tercacat dalam Surat Baptisan No. 01 BK/01.1/M/RMB/DX/I/2015.
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kembali bekerja yang
mana pihak Penggugat bekerja di Medan dan sepengakuan Tergugat,
Tergugat bekerja di Papua;
5. Bahwa setelah Penggugat hamil komunikasi Penggugat dan Tergugat
sudah tidak baik sama sekali, komunikasi bisa terjalin hanya 3 hari atau
bahkan hanya 1 kali seminggu untuk berbicara, alasan pihak Tergugat tidak
lancar berkomunikasi adalah sinyal tidak bagus dan perbedaan waktu;
6. Bahwa berdasarkan point 5 Penggugat pada saat itu dalam kondisi sedang
hamil anak pertama, yang mana Penggugat membutuhkan perhatian
khusus dari Tergugat selaku suami dari Penggugat dan pada saat itu pun
usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih berusia 2 bulan
yang seharusnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam
masa romantis dan harmonis;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
7. Bahwa penyebab awal dan utama perkelahiaan antara Penggugat dan
Tergugat, adalah komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat,
yang mana Tergugat selalu berusaha untuk tidak berkomunikasi dengan
Penggugat;
8. Bahwa pada saat Penggugat melahirkan Tergugat memang mendampingi,
namun setelah Penggugat melahirkan Tergugat kembali pergi ke Papua
dengan alasan kerjaan;
9. Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Penggugat seringkali meminta
kepada Tergugat untuk ikut ke Papua melihat tempat tinggal dan tempat
bekerja Tergugat, namun Tergugat tidak mengizinkannya dengan alasan
pihak Perusahaan tidak mengizinkan pegawainya membawa keluarga ke
tempat kerja, karena pekerjaan Tergugat dibagian Migas, pada saat itu pun
Penggugat masih mempercayai Tergugat;
10. Bahwa bukan hanya saat di Tergugat di Papua saja Penggugat tidak boleh
ikut bahkan pada saat Tergugat diberi Tugas pindah ke Palembang,
Penggugat minta ikut untuk jalan-jalan dengan anak Penggugat dan
Tergugat, namun Tergugat selalu memberi alasan tidak diizinkan membawa
keluarga dan jarak kerjanya jauh dari kota;
11. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat menderita sakit Tumor di
dalam Rahim dan harus di operasi, Penggugat meminta izin berulangkali
kepada Tergugat untuk berobat ke Penang dan menjalani operasi disana,
namun Tergugat tidak merespon dengan baik rencana Penggugat dan
Tergugat tersebut;
12. Bahwa karena Penggugat tidak mendapat respon dari Tergugat untuk
operasi di Penang maka Penggugat berangkat ke Penang tanpa
memberitahu Tergugat, karena Penggugat sudah merasakan sangat sakit,
Penggugat hanya meminta izin kepada Alm. Ayah Tergugat;
13. Bahwa Penggugat menjalani Operasi dan perawatan di Penang tanpa
didampingi Tergugat (selaku suami dari Pengugat), sebelum Operasi
Penggugat sudah minta izin kepada Tergugat melalui SMS namun
diabaikan, hingga masa setelah operasi sampai pemulihan pun Penggugat
tidak didampingi dan diberi perhatian oleh Tergugat, Penggugat hanya bisa
diam dan menahan sakit sendiri;
14. Bahwa setelah menjalani operasi tersebut, Penggugat merasa bahwa
Tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat sama sekali tidak pernah
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
perhatian terhadap kesehatan Penggugat dan terhadap perkembangan diri
anak antara Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa awalnya, demi anakPenggugat masih bersabar atas sikap Tergugat
yang tidak mau bertanggungjawab terhadap rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;
16. Bahwa ternyata Tergugat juga tidak menyadari kewajibannya menjadi
kepala rumah tangga malah sering menimbulkan percekcokan yang secara
terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
17. Bahwa sudah berulangkali Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat
duduk bersama untuk membicarakan hubungan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat kedepannya, tetapi tidak terjadi perdamaian antara Penggugat
dan Tergugat;
18. Bahwa puncak percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin besar
ketika pada tanggal 11 Februari 2016 Penggugat pada saat acara Resepsi
abang Tergugat (Abang ipar Penggugat), yang mana ketika MC acara
tersebut mengusir Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat
(Anak) dari barisan keluarga Tergugat yang mana pada saat itu, sedang
berlangsung acara prosesi perkenalan keluarga Tergugat dengan para
undangan resepsi, alasan MC mengusir Penggugat dan anak antara
Penggugat dan Tergugat dari barisan tersebut karena tidak ada nama
Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat di daftar nama
barisan prosesi tersebut;
19. Bahwa pada saat kejadian acara resepsi tersebut Tergugat selaku suami
dan ayah hanya diam dan tidak membela Penggugat dan anak antara
Penggugat dan Tergugat, padahal anak antara Penggugat dan Tergugat
menangis karena diusir dari barisan prosesi tersebut dan karena melihat
Tergugat bersikap seperti itu, Penggugat dan anak antara Penggugat dan
Tergugat hanya bisa nangis dan Penggugat membawa pulang anak antara
Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2017 Keluarga Besar Tergugat datang ke
rumah Penggugat untuk minta maaf atas kejadian di acara tertanggal 11
Februari 2016, awalnya orangtua Penggugat tidak menerima maaf dari
Keluarga besar Tergugat karena orangtua Penggugat kecewa kenapa pada
saat kejadian tidak ada respon apa pun dari Keluarga Besar Tergugat
terlebih dari Tergugat selaku suami dan ayah, namun setelah keluarga
Penggugat dan Tergugat bermusyawarah maka Penggugat dan Keluarga
Penggugat memaafkan Tergugat dan keluarga Tergugat;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
21. Bahwa setelah musyawarah tersebut Tergugat tidak juga berubah bahkan
komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dan
musyawarah untuk menasehati Tergugat agar Tergugat lebih peduli kepada
rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan 4 kali setelah
tanggal 11 Februari 2017 tersebut namun tetap saja Tergugat tidak mau
peduli kepada Penggugat dan anak antara Penggugat dan Tergugat;
22. Bahwa Tergugat juga tidak menjalin hubungan yang baik dengan adik-adik
dari Penggugat, ketika di rumah Penggugat ada adik-adik dari Penggugat,
Tergugat selalu makan di kamar dan tidak mau berbicara dengan semua
orang yang ada di rumah;
23. Bahwa Tergugat juga tidak menjalin hubungan yang baik kepada orangtua
Penggugat yang mana orangtua Penggugat merupakan mertua dari
Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menghormati orangtua Penggugat,
tidak pernah memberikan apa pun dan tidak pernah peduli dengan orangtua
Penggugat, padahal Penggugat sangat perhatian dan peduli dengan
orangtua Tergugat;
24. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut di atas, dan ditambah fakta
bahwa + 4 Tahun lamanya Tergugat juga tidak pernah lagi satu ranjang
dengan Penggugat dan tidak peduli sama sekali dengan kondisi Penggugat
dan anak antara Penggugat dan Tergugat maka wajar bilamana Penggugat
menilai bahwa Tergugat tidak memiliki rasa sayang lagi dengan Penggugat
dan anak antara Penggugat dan Tergugat;
25. Bahwa belakang ini Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua
Tergugat daripada rumah Penggugat yang berada di Jalan STM Ujung,
Perumahan Eco Park Nomor B32 Desa Suka Maju, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, hal ini telah memperkuat
benar bahwanya hubungan anatar Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi;
26. Bahwa fakta-fakta pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan diatas, jelas telah
menunjukan bahwa biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
pecah;
27. Bahwa karena biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat kenyataannya
telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali sehingga apa
yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan, maka tidak ada jalan lain yang
terbaik bagi Penggugat dan Tergugat selain bercerai dan oleh karena itu
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
adalah patut dan sesuai dengan hukum apabila Yang Terhormat Ketua
Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar dalam putusannya kelak menyatakan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
28. Bahwa terkait dengan anak hasil perkawinan yaitu Anak, oleh karena anak
tersebut masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan,
bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka telah sesuai hukum apabila
anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat
setelah perceraian Penggugat dan Tergugat;
29. Bahwa putusan perkawinan karena perceraian tidaklah memutus hubungan
dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya terkait biaya
untuk kelangsungan hidup, pemeliharaan dan pendidikan, oleh karena itu
patut menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah
dan biaya hidup sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya
dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami
kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini
didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai anak tersebut dewasa.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada
Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk memutuskan:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan
Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan agama Kristen Protestandi
Gereja HKBP Medan dan kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan kutipan Akta
Perkawinan Nomor 2813/T/MDN2014 Tertanggal 27 Agustus 2014, putus
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anakyang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang bernama : Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 2014,
sebagaimana tercacat dalam Surat Baptisan Reg. Nomor 01
BK/01.1/M/RMB/DX/I/2015, ditempatkan dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup, pemeliharaan dan
pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya
dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami kenaikan
sebesar 10% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di
Pengadilan Negeri Medan sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat
mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu
sebagaimana mestinya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;
Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon untuk
memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa
Tergugat mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan tertanggal
5 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :
I. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013
telah menerima Pemberkatan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak
Protestan (HKBP) Medan. setelah selesai acara tersebut, dilakukan acara
adat batak toba, yang di hadiri kedua orangtua Penggugat dan Tergugat
serta marga-marga keluarga kedua belah pihak, maupun para undangan
lainnya;
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, perkawinan Penggugat
danTergugat di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Medan, dengan kutipan akte perkawinan No. 2813 / T / MDN /
2014;
3. Bahwa benar dari hasil buah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
lahir pada tanggal 18 Mei 2014, 1 (satu) orang anak (Putri), yang
bernama Anak;
4. Bahwa Posita Gugatan Penggugat point 3 dan 5 tidak jelas / kabur
(Obcuur Libel), pada point 3 Penggugat, mengatakan kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis
bahkan lahir dari buah perkawinan 1 (satu) orang anak (Putri) yang
bernama Anak. Akan tetapi point 5 Penggugat mengatakan sejak hamil,
hubungan komunikasi melalui telepon maupun SMS sudah tidak baik lagi
sama sekali, dengan alasan sinyal tidak bagus dan perbedaan waktu.
5. Bahwa sebelum perkawinan dilakukan, Penggugat telah mengetahui
Tergugat bekerja di luar Provinsi (Papua) dan juga berpindah-pindah ke
Provinsi lainnya Pulau Jawa (Jakarta), Sumatera selatan (Palembang),
Kepulauan Natuna;
6. Bahwa tidak benar penyebab awal perkelahian antara Penggugat dan
Tergugat adalah komunikasi yang buruk. Sebaliknya Tergugat selalu
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
menghubungi Penggugat melalui telepon, akan tetapi tidak dapat
dihubungi, dimana keberadaannya, karena Penggugat selalu berpergian
ke Jakarta dan Yogyakarta, Bandung serta ke luar negeri (Malaysia,
Thailand, Jepang, Singapore), tanpa izin dan sepengetahuan Tergugat
dalam rangka dan tujuan yang tidak jelas. Padahal Penggugat bekerja
sebagai karyawan biasa di Bank Mandiri Medan, yang sepatutnya
memerlukan kehadiran setiap hari untuk bekerja;
7. Bahwa pada bulan 12 November 2017 Tergugat, mengalami musibah
kecelakaan lalu lintas pada saat mengendarai sepeda motor, yang
berakibat tangan kiri Tergugat patah tulang dan di opname di RS
Columbia Asia selama 6 hari, Penggugat tidak peduli dan tidak turut
prihatin maupun merawat, malahan pergi ke pulau Jawa (kota Malang),
dengan tujuan tidak jelas tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat;
8. Bahwa Penggugat mengakui pada point 8 Tergugat cukup bertanggung
jawab terhadap keluarga, pada saat Penggugat melahirkan anak (Anak)
Tergugat datang dari tempat pekerjaannya (Papua) untuk mendampingi
Tergugat. Akan tetapi demi untuk kelangsungan hidup keluarga (mencari
nafkah), serta biaya-biaya kebutuhan pendidikan sekolah dari anak, maka
Tergugat harus kembali sesuai masa waktu cuti yang di berikan
Perusahaan;
9. Bahwa gugatan Penggugat point 10, benar Tergugat tidak memberikan
Penggugat ikut ke Papua maupun ke Palembang untuk jalan-jalan
dengan anak Penggugat, oleh karena pekerjaan Tergugat dibagian
migas, sangat berbahaya dan jauh dari kota, juga tidak ada izin dari
perusahaan (Kualifikasi Khusus untuk masuk ke area kerja) dan tidak
sembarangan orang untuk bisa masuk ke area kerja (Blast Zone).
10. Bahwa p ada point 11 dan 12 gugatan Penggugat mengakui tidak ada
izin dari Tergugat untuk pergi berobat ke Penang untuk operasi tumor
rahim. Akan tetapi sepanjang sepengetahuan Tergugat, Penggugat tidak
ada penyakit tumor rahim, yang ada mengidap penyakit kista yang telah
diangkat pada saat proses melahirkan anak (Anak) dan penyakit
Tuberculosis Paru yang telah dioperasi;
11. Bahwa posita Penggugat yang menjadi awal perkelahian adalah
komunikasi yang buruk antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
komunikasi tidak didukung oleh sinyal antara Papua – Medan, selalu
terputus, ini tidaklah dapat dijadikan suatu alasan untuk mengajukan
gugatan perceraian dalam perkawinan ini;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
12. Bahwa gugatan Penggugat pada point 18, 19, 20, 21 pada tanggal 11
februari 2017 permasalahan sebagaimana yang disebutkan pada posita
gugatan, disebabkan salah pengertian tidak ada Tergugat bermaksud
ataupun dengan sengaja untuk mengeyampingkan Penggugat dari
barisan keluarga pada saat prosesi pernikahan abang atau saudara-
saudara Tergugat, dan ini telah diselesaikan secara musyawarah
kekeluargaan. Sehingga alasan ini tidak dapat dipergunakan untuk
dijadikan pertimbangan mengajukan gugatan perceraian;
13. Bahwa posita gugatan Penggugat, pada point 22 dan 23 tidak benar,
Tergugat tidak ada mau menjalin hubungan komunikasi yang baik
dengan adik-adik dari Penggugat yang juga bertempat tinggal bersama-
sama di rumah Penggugat, begitu juga dikatakan Penggugat
orangtuanya tidak pernah diberikan sesuatu, tidak dapat dijadikan alasan
untuk mengajukan gugatan perceraian.
14. Bahwa tidak benar dan sangat tidak masuk akal gugatan Penggugat
mengatakan ±4 tahun lamanya tidak pernah lagi satu ranjang, sedangkan
usia dari hasil buah perkawinan lahir 1 orang putri Anak yang saat ini
masih berusia 4 tahun, ini tidak dapat dijadikan alasan untuk
mengajukan gugatan perceraian.
15. Bahwa gugatan Penggugat pada point 25 mengatakan Tergugat lebih
sering tinggal di rumah orangtua daripada dirumah jalan STM ujung
Medan, ini bukanlah kehendak ataupun keinginan dari Tergugat,
melainkan setiap Tergugat pulang / datang dari Papua ataupun
Palembang kerumah, tidaklah dibukakan pintu maupun dilayani,
sebagaimana kewajiban daripada Penggugat selaku istri yang baik, lebih
eronisnya pada tanggal 16 Januari 2018 Penggugat mengantarkan koper
yang berisi pakaian Tergugat ke alamat rumah, orang tua Tergugat di
pasar II Nomor 34 Tanjung Sari Medan;
16. Bahwa pada point 14 tidak benar Tergugat tidak lagi bertanggung jawab
terhadap Penggugat, tentang kesehatan Penggugat dan perkembangan
diri anak Penggugat dan Tergugat. Sebab setiap bulannya Tergugat
mengirim biaya nafkah kehidupan Penggugat dan anak (Khesya Azelin
Meilani Sipayung), biaya pengobatan kesehatan Penggugat bila
diperlukan serta biaya kebutuhan untuk sekolah Anak;
17. Bahwa seluruh Posita-posita Penggugat tidak ada satu alasan yang
dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana
Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 14, antara lain:
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
A. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lainnya yang sukar disembuhkan
B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun (dua tahun)
berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain diluar kemampuannya
C. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, cukup beralasan
gugatan Penggugat harus ditolak, dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
53/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 17 Juli 2018 amarnya adalah sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan
Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan agama Kristen Protestandi
Gereja HKBP Medan dan kemudian telah didaftarkan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan kutipan Akta
Perkawinan Nomor 2813/T/MDN2014 Tertanggal 27 Agustus 2014, putus
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang bernama :Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei 2014,
sebagaimana tercacat dalam Surat Baptisan Reg. No. 01
BK/01.1/M/RMB/DX/I/2015, ditempatkan dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup, pemeliharaan dan
pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya
dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau mengalami kenaikan
sebesar 10% setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di
Pengadilan Negeri Medan sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat supaya putusan perceraian ini dilaporkan
oleh Penggugat kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat
60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Kantor
Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat pada Register Akta Perceraian dan
menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugati untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 114/2018
tertanggal 25 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan,
Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mdn
tanggal 17 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat
pada tanggal 8 Agustus 2018;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah
menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 1 Agustus 2018 dan telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Agustus
2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2018;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah
menyerahkan kontra memori bandingnya pada tanggal 27 Agustus 2018 dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29
Agustus 2018 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal
10 September 2018;
Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah
menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 17
Juli 2018 yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Pembanding semula
Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding
semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2018, yang isinya menerangkan
bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal
pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-
Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah
mengajukan memori banding tertanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya
sebagai berikut :
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
DALAM POKOK PERKARA
PUTUSAN JUDEX FACTIE YANG KURANG CUKUP PERTIMBANGAN
(ONVILDOENDE GEMOTIVEERD)
Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie halaman 18 paragraf kedua
menyebutkan : Menimbang, bahwa + 4 tahun lamanya Tergugat juga tidak
pernah lagi satu ranjang dengan Penggugat .....dst, sedangkan usia perkawinan
antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat
baru memasuki usia 5 tahun dan hasil buah perkawinan lahir 1 (satu) orang
anak perempuan bernama Anak, yang saat ini masih berusia 4 tahun, hal ini
tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.
Bahwa didalam pertimbangan hukum juga, hakim mempergunakan suatu
keputusan dengan melakukan penafsiran atau inpertasi waktu 4 tahun lamanya
Pembanding semula Tergugat tidak satu ranjang dengan Terbanding semula
Penggugat, termasuk tidak malakukan hubungan biologis lagi yang terungkap
dipersidangan berdasarkan keterangan saksi orang tua dari Terbanding semula
Penggugat (Parsaoran Hutauruk dan Serfina Br Butar-Butar), ini tidak
dibenarkan untuk ditafsirkan seharusnya Terbanding semula Penggugat
membuktikan secara fakta tentang kebenarannya.
Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gustaria Br. Napitupulu yang dihadirkan
Pembanding semula Tergugat dipersidangan telah dapat membuktikan bahwa
Pembanding dan Terbanding selama perkawinan tinggal bersama di rumah
saksi sampai Terbanding semula Penggugat melahirkan seorang anak dan
selama tinggal bersama saksi Pembanding semula Tergugat dan Terbanding
semula Penggugat tidak pernah terjadi percekcokan/pertengkaran.
Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie halaman 22 paragraf pertama
Yurisprudensi MARI No. 1020 K/Pdt/186 tidak tepat dipergunakan sebagai
alasan, karena hanya berdasarkan keterangan saksi dari Terbanding semula
Penggugat orang tua Bapak atau Ibu (Parsaoran Hutauruk dan Serfina Br Butar-
Butar) yang keterangannya atau kesaksiannya hanya mendengar dari
cerita/pemberitahuan Terbanding semula Penggugat, tidak pernah mendengar,
melihat, merasakan secara langsung adanya pertengkaran-pertengkaran di
rumah Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat.
Bahwa sangatlah beralasan untuk dipergunakan menjadikan suatu
pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dengan
melihat dan juga berdasar kepada, saat dilakukan pemberkatan pernikahan
Pembanding semula Terggugat dengan Terbanding semula Penggugat yang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
beragama Nasrani/Kristen disampaikan di Gereja HKBP Medan tanggal 14 Juni
2013, diucapkan oleh Pendeta yang telah disatukan (Pembanding semula
Tergugat dan Terbanding semula Penggugat) tidak boleh dipisahkan/bercerai
selain karena kematian.
Bahwa berikutnya juga mohon dipertimbangkan Terbanding semula Penggugat
sebelum gugatan dimajukan, Putri Anak yang dilahirkan dari perkawinan
Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat tidak
bersekolah lagi di Juita School + 8 bulan dari bulan Januari 2018 sampai bulan
Agustus 2018, sedangkan biaya-biaya untuk pendidikan sekolah tersebut, serta
biaya kehidupan rumah tangga untuk setiap bulannya diberikan (vide bukti T - 5,
T – 6, T - 7, dan terlampir Surat Keterangan).
Bahwa Majelis Hakim dalam amar pertimbangan hukumnya pada halaman 22
paragraf ketiga, tidak mempertimbangkan jawaban pada halaman 1 poin (1) dari
Pembanding semula Tergugat, disamping perkawinan dilangsungkan dengan
pemberkatan di Gereja HKBP Medan juga dilakukan upacara adat Batak Toba;
Bahwa upacara adat Batak Toba yang dilakukan telah mengikat perkawinan
Pembanding dan Terbanding, karena keluarga Pembanding semula Tergugat
telah memberikan sinamot (mahar), sebagai pengganti magis relegius
kekosongan dikalangan keluarga Terbanding semula Penggugat, karena
Terbanding semula Penggugat telah masuk ke keluarga Pembanding semula
Tergugat (marga Sipayung), ataupun telah menjadi paniaran dari marga
Sipayung;
Bahwa dengan demikian yang lahir dari hasil buah perkawinan Pembanding dan
Terbanding (Anak) adalah menjadi ataupun mengikuti garis keturunan
Pembanding semula Tergugat;
Bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat (Penggugat) terhadap
Pembanding semula Tergugat (Tergugat), tidak dibenarkan hukum adat Batak
Toba, karena gugatan tersebut tujuannya untuk meninggalkan keluarga
Pembanding semula Tergugat marga Sipayung, seharusnya dilakukan
Terbanding semula Penggugat penyelesaian secara hukum adat, dan
Terbanding semula Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan 3 (tiga) kali
sinamot (mahar) yang pernah diberikan dan diterima oleh Terbanding semula
Penggugat dari keluarga Pembanding semula Tergugat. Sehingga Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum dan memberikan
pertimbangan hukum dalam perkara a quo dan oleh karena itu Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan memiliki alasan hukum serta keterangan saksi yang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
kuat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dimohonkan
banding dalam perkara a quo.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup berdasar Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan
mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding dengan amar
sebagai berikut :
- Menerima Permohonan Banding Pembanding.
- Menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 53/Pdt.G/2018/PN.Mdn
tanggal 17 Juli 2018.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili,
memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini
berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah
mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2018, yang pada
pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Pembanding/Tergugat telah membuat pernyataan Banding pada
tanggal 25 Juli 2018 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 17 Juli
2018;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberikan
putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 53/Pdt.G/2018/PN.Mdn. tanggal
17 Juli 2018 yang pada intinya “Mengabulkan Gugatan Penggugat
Untuk seluruhnya”.
3. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah tepat
dan benar dalam menerapkan Hukum.
4. Bahwa perlu Terbanding sampaikan bahwa memori banding dari
Pembanding sangat tidak sistematis, dan penyusunan kalimatnya tidak
memenuhi ejaan yang benar serta bertele-tele sehingga Terbanding sangat
sulit memahami apa yang menjadi tujuan ataupun maksud dari memori
banding Pembanding.
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat
dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga
dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan
pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu
putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya
Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan
sangat jelas.
6. Bahwa selanjutnya alasan Pembanding Hal. 3 Paragraf 1 menyatakan bahwa
“pertimbangan Hakim bahwa + 4 Tahun lamanya Tergugat juga tidak pernah
satu ranjang dengan Penggugat......dst, dan Pembanding menyatakan bahwa
usia perkawinan antara Pembanding dan terbanding memasuki usia 5 tahun
dan hasil buah perkawinan lahir 1 (satu) anak perempuan yang saat ini
berusia 4 tahun, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan
gugatan perceraian”, bahwa majelis hakim dalam Judex Factie tingkat
pertama telah benar dan berdasar hukum dalam mempertimbangkan
putusannya, dikarenakan hal tersebut telah nyata terungkap dalam
persidangan dan juga dimuat dalam Replik Terbanding semula Penggugat
Hal. 7 Point 22 yang pada pokoknya menyatakan “pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat adalah bulan Juni 2013, Penggugat hamil pada
Agustus 2013 dan anak lahir pada Mei 2014, sejak sebelum kelahiran anak
tersebutlah Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu ranjang, jika dihitung
sejak Mei 2014 s/d saat ini sangat tepat perhitungan banwa + 4 tahun
Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu ranjang”;
7. Bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat pada Hal 3 paragraf 2
menyatakan bahwa “tidak benar jika Hakim menafsirkan waktu 4 tahun
lamanya Pembanding semula Tergugat tidak satu ranjang dengan
Terbanding semula Penggugat termasuk tidak melakukan hubungan
biologis....dst” bahwa dalil keberatan tersebut adalah dalil yang keliru, dan
kembali Hakim dalam pertimbangannya telah benar menafsirkan bahwa jika
Pembanding dan terbanding tidak pernah satu ranjang bersama, maka
sangat beralasan jika dianggap Pembanding dan terbanding tidak pernah
melakukan hubungan biologis, karena maksud dari dalil gugatan Terbanding
semula Penggugat adalah menyatakan demikian;
8. Bahwa selanjutnya pada hal. 3 paragraf 3 dan 4 pada pokoknya Pembanding
menyatakan bahwa tidak pernah terjadi percekcokan antara Pembanding dan
Terbanding selama Perkawinan berdasarkan keterangan saksi dari
Pembanding, sehingga pertimbangan Judex factie hal. 22 paragraf pertama
tidak tepat dipergunakan sebagai alasan karena hanya berdasar kepada
keterangan saksi Terbanding semula Penggugat yang hanya diketahui
berdasarkan cerita dari Terbanding serta tidak merasakan, melihat dan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
mendengar secara langsung adanya pertengkaran di rumah Pembanding dan
Terbanding, bahwa dalil Pembanding diatas sangat layak untuk tidak
dijadikan Pertimbangan pada Judex Factie tingkat pertama dikarenakan
keterangan saksi yang dimaksud Pembanding diatas dinyatakan hanya oleh
satu orang saksi (GUSTARIA Br. NAPITUPULU) hal ini sesuai dengan asas
Hukum yang menyatakan bahwa “satu saksi bukanlah saksi” dan selanjutnya
dalil tentang keterangan saksi Pembanding semula Tergugat tidak layak juga
dijadikan menjadi bahan mendalilkan Memori Banding,
9. Bahwa dalil keberatan Pembanding semula Tergugat diatas menunjukkan
bahwa Pembanding secara langsung tidak memahami Pertimbangan Hakim
yang dimaksud, bahwa dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “sesuai
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1020 K/PDT/186 dalam kaidah
hukumnya menyatakan: dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun kembali....dst”, bahwa sesuai dengan pertimbangan
tersebut Terbanding sangat sependapat dengan Judex Facie tingkat pertama
dikarenakan hal ini di dukung dengan keterangan Saksi Terbanding semula
Penggugat yaitu (PARSAORAN HUTAURUK & SEREPINA Br. BUTAR-
BUTAR) yang merupakan orang tua dari Terbanding semula Penggugat yang
pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Terbanding semula Penggugat
yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding
semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah terjadi 4 tahun
lamanya dan antara Pembanding dan Terbanding telah diupayakan 4 kali
perdamaian namun selalu gagal;
10. Bahwa selanjutnya sebenarnya Pembanding semua Tergugat telah mengakui
dalil Gugatan Terbanding semula Penggugat yang dipertimbangkan oleh
majelis Hakim dalam Judex Factie tingkat pertama, hal ini bersesuaian
dengan Jawaban Pembanding semula Tergugat yang disampaikan pada
persidangan tingkat pertama pada 5 April 2018 hal. 3 point 13 yang pada
pokoknya menyatakan bahwa “....., ironisnya pada tanggal 16 Januari 2018
Penggugat mengantarkan koper yang berisi pakaian Tergugat ke alamat
orang tua Tergugat di Pasar II No. 34 Tanjung Sari Medan” hal ini jelas
menunjukkan bahwa telah teradi perselisihan dan pertengkaran antara
Pembanding dan Terbanding yang dalam persidangan perkara a quo tingkat
pertama terungkap fakta bahwa hal tersebut telah terjadi + 4 tahun lamanya
dan sejak saat ini bahkan Pembanding dan terbanding tidak lagi pernah
tinggal dalam satu rumah;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
11. Bahwa pada hal 3 paragraf 5 Pembanding semula tergugat menyatakan
bahwa “sangat beralasan untuk dipergunakan menjadi suatu pertimbangan
untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan dengan melihat dan
juga berdasar kepada, saat dilakukan pemberkatan pernikahan Pembanding
dengan Terbanding yang beragama Nasrani/Kristen disampaikan di Gereja
HKBP Medan tanggal 14 Juni 2013, diucapkan oleh Pendeta yang telah
disatukan tidak boleh dipisahkan/bercerai selain karena kematian” bahwa
dalil Pembanding tersebut sangat tidak beralasan hukum, bahwa jelasa
dalam pertimbangan Judex Factie tingkat pertama telah memuat hal-hal yang
dapat dijadikan alasan Perceraian yang dimuat dalam yurisprudensi dan
pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, dimana alasan-alasan Terbanding
semula Penggugat dalam Gugatannya telah berdasarkan hukum dan telah
terbukti dalam persidangan sehingga hal tersebut diatas tidak dapat dijadikan
alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan terhadap
Perkara a quo;
12. Bahwa selanjutnya pada Hal 4 paragraf 1 Pembanding semula Tergugat
menyatakan bahwa “mohon dipertimbangkan Terbanding semula Penggugat
sebelum gugatan dimajukan, Putri Anak yang dilahirkan dari perkawinan
Pembanding dan Terbanding tidak bersekolah lagi di Juita School + 8 Bulan
dari bulan Januari 2018 s.d Agustus 2018, sedangkan biaya-biaya untuk
pendidikan sekolah tersebut, serta biaya kehidupan rumah tangga untuk
setiap bulannya diberikan (Vide bukti T-5, T-6, T-7, dan terlampir surat
keterangan)” bahwa dalam hal ini Terbanding tidak mengerti dengan
permohonan Pembanding terhadap Terbanding, karena dalam dalilnya
Pembanding menyatakan bahwa “mohon dipertimbangkan Terbanding......dst”, meskipun demikian ijinkan Terbanding menjelaskan
bahwa hal tersebut membuktikan bahwa memang sebelumnya Pembanding
semula Tergugat tidak perduli dan tidak mau tahu tentang Terbanding semula
Penggugat dan anak Pembanding dan Terbanding Anak, bahwa benar
keterangan dari sekolah Djuwita School yang terlampir dalam Memori
banding Pembanding, yang menyatakan bahwa Anak merupakan murid
PRESCHOOL Djuwita Medan, sejak Januari 2017 s.d Januari 2018, yang
perlu digaris bawahi adalah Anak anak dari Pembanding semula Tergugat
dan Terbanding semula Penggugat merupakan murid PRESCHOOL yang
artinya pendidikan Pra sekolah yang dalam pengertian sederhananya adalah
murid play group dan saat gugatan dimajukan hingga saat ini anak dari
Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah
pindah sekolah untuk jenjang berikutnya yaitu PAUD (Pendidikan Anak Usia
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
Dini) dan tidak lagi di Djuwita School. Sehingga hal tersebut sama sekali tidak
berhubungan dengan perkara a quo.
13. Bahwa selanjutnya hal. 4 paragraf 2, 3, 4 dan 5 memori banding Pembanding
pada pokoknya menyatakan bahwa “Judex Factie tingkat pertama tidak
mempertimbangkan jawaban Pembanding semula Tergugat halaman 1 point
1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa karena perkawinan
dilangsungkan dengan pemberkatan di Gereja HKBP Medan juga dilakukan
secara adat Batak Toba, sehingga mengikat Terbanding terhadap marga
Pembanding dan anak Pembanding dan Terbanding terhadap marga
Pembanding, dan Pembanding menyatakan bahwa perkara a quo tidak
dibenarkan secara adat batak Toba dan Terbanding semula Penggugat
diwajibkan mengembalikan mahar 3 (tiga) kali lipat dari yang diberikan
Pembanding semula Tergugat. Sehingga Judex Factie tingkat pertama telah
salah dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukumnya”. Bahwa hal
tersebut diatas adalah pernyataan sepihak yang mengada-ada dan tidak
berdasarkan hukum serta bukan merupakan objek/konten yang dimuat dalam
UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975.
Sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan
Putusan Judex Factie tingkat pertama;
14. Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengerti maksud dan tujuan dari
Pembanding mengajukan banding dan alasan-alasan dalam memori
bandingnya, di satu sisi Pembanding seolah ingin mempertahankan rumah
tangganya dengan berusaha untuk membatalkan Judex Factie tingkat
pertama, namun disisi lain Pembanding seolah bersikap bahwa Pembanding
ingin menuntut mahar yang telah diberikannya kepada Terbanding bahkan
melipatgandakan jumlahnya menjadi 3 (tiga) kali lipat yang diakibatkan oleh
Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat,
sehingga sangat beralasan hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan untuk menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula
Tergugat, dikarenak berdasarkan fakta-fakta yang muncul pada persidangan
tingkat pertama, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah
tepat adanya dan berdasar hukum serta beralasan hukum yang cukup
bahkan kuat, sehingga patut dan wajar apabila permohonan Banding
Pembanding semula Tergugat ditolak;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil Pembanding yang
menyatakan Judex Factie Tingkat Pertama Kurang Cukup Pertimbangan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
(Onvildoende Gemotiveerd), adalah tidak berdasar hukum dan harus
dikesampingkan;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layak bilamana
keseluruhan dalil dari pada Pembanding dalam Memori Bandingnya harus
dikesampingkan dan di tolak, dan memohon kepada Majelis Hakim Pada
Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan memutus perkara ini untuk
menyatakan dalam amar putusannya :
- Menolak Permohonan Banding Pembanding;
- Menolak dalil-dalil Memori Banding Pembanding untuk Seluruhnya
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
53/Pdt.G/2018/PN.Mdn tanggal 17 Juli 2018.
Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon untuk
memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 17 Juli 2018, serta
memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra
memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat yang
dihubungkan pertimbangan-pertimbanhan Hakim pada Pengadilan Tingkat
Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Pembanding semula Tergugat
yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama oleh karenanya
keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding Semula Tergugat
tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:
Menimbag, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding
berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum, Majelis hakim tingkat
pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan
menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang
menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan
tersebut telah tepat dan benar ;
Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada
Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum
Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai
pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dalam
menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
sepanjang mengenai Pokok permasalahan antara Pembanding semula
Tergugat denganTerbanding semula Penggugat ;
Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim
pada Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pokok perpasalahan antara
Pembanding Semula Tergugat dengan Terbanding Semula Tergugat telah
tepat dan benar namun Majelis hakim pada Pengadilan tingkat banding
menemukan adanya kekeliruan Pengadilan Tingkat pertama dalam penjatuhan
amar putusan pada poin (5) yang memerintahkan kepada Penggugat supaya
putusan perceraian ini dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Pencatatan
Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan
tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
berdasarkan laporan tersebut Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat
pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,
sementara Terbanding semula Penggugat pada petitum gugatannya pada poin
(5) menyatakan agar Majelis Hakim, Memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Negeri Medan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan
Sipil Kota Medan agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian ini
dalam daftar yang diperuntukan untuk itu sebagaimana mestinya ,
Menimbang, bahwa Pelaporan Terbanding semula Penggugat supaya
putusan perceraian ini dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Pencatatan
Sipil Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan
tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
berdasarkan laporan tersebut Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat
pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,
adalah merupakan kewajiban Terbanding semula Penggugat, karena Undang-
undang , sehingga Pengadilan tidak perlu memerintahkan hal tersebut ;
Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran
Mahakamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Pengadilan ( Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum )
huruf (c) “ Dengan berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang administrasi kependudukan Jo Undang- undang Nomor 24 tahun 2013
maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang kurangnya memuat
perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil ditempat peristiwa
perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis hakim
tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada pengadilan tingkat
pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang tidak
dimintakan didalam petitum gugatan oleh karenya Majelis hakim pada
Pengadilan tingkat banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 17 Juli 2018,sepanjang
mengenai amar putusan pada poin (5) tersebut sehingga amar putusan
selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat
tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam
Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang
dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;
Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Pasal 149 RBg./125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;
M E N G A D I L I
Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat tersebut;
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pdt.G/2018/PN
Mdn, tanggal 17 Juli 2018 yang dimohonkan banding sepanjang mengenai
amar putusan pada poin (5) sehingga amar selengkapnya adalah sebagai
berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan
Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013, berdasarkan agama Kristen
Protestandi Gereja HKBP Medan dan kemudian telah didaftarkan di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan kutipan Akta
Perkawinan Nomor 2813/T/MDN2014 Tertanggal 27 Agustus 2014, putus
karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat yang bernama :Anak, Perempuan, lahir pada tanggal 18 Mei
2014, sebagaimana tercacat dalam Surat Baptisan Reg. No. 01
BK/01.1/M/RMB/DX/I/2015, ditempatkan dalam pemeliharaan Penggugat;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah hidup, pemeliharaan dan
pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap
bulannya dengan ketentuan jumlah tersebut akan bertambah atau
mengalami kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, terhitung sejak
gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan sampai anak tersebut
dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk
mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan agar Pegawai
Pencatat mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang
diperuntukan untuk itu sebagaimana mestinya ,
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan
sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh kami : Tigor
Manullang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H.,M.H. dan Dr.
Albertina Ho, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat
banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim
Anggota serta Hamonangan Rambe, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para
Terbanding/Kuasa Hukum;
Hakim Anggota Hakim Ketua
ttd ttd Poltak Sitorus, S.H.,M.H. Tigor Manullang, S.H.,M.H.
ttd
Dr. Albertina.Ho, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti
ttd
Hamonangan Rambe, S.H.,M.H.
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 398/Pdt/2018/PT MDN
Perincian Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-