P U T U S A N Nomor 417/Pdt/2018/PT MDN PENGADILAN … fileDisposisi II dilakukan apabila telah menyerahkan bukti pelunasan kredit/surat roya dari BTN. 3.6. Telah dilakukan penutupan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 417/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A N Nomor 417/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara

perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

SUKADI, Lahir di Medan pada tanggal 30 September 1966, Pekerjaan

Wiraswasta, bertemoat tinggal di Dusun I-B Barat, Desa Paya Bakung,

Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, baik selku

Pribadi maupun selaku Komisaris CV. BAHARI LESTARI, untuk

selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula sebagai

PENGGUGAT ;

L a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Sentra Kredit Kecoil

Polonia, Jalan Iskandar Muda Nomor 95 Medan, untuk selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING I semula sebagai TERGUGAT I;

PT. BALAI MANDIRI PRASARANA (BALEMAN), berkantor di Jalan Amal Luhur

(Griya Millenium) Nomor 7-A Medan, untuk selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING II semula sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat

yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 November 2018

Nomor 417/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 November

2018 Nomor 417/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti

untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Sidang dan Salinan

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2016 Nomor 518/

Pdt.G/2016/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21

September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan pada tanggal 21 September 2016 dalam Register Nomor :

518/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Bahwa Penggugat adalah suami/ahli waris dari almarhumah DEWI FARIDA,

yang telah meninggal dunia pada Hari Jum’at, tanggal 22 Juli 2011 di Desa

Paya Bakung, Kecamatan hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah DEWI FARIDA telah memperoleh

fasilitas kredit dari Tergugat-I sebesar Rp 450.000.000,- (empatratus

limapuluh juta rupiah) sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 2/3470/PK/4/2009,

pada tanggal 13 April 2009, selama jangka waktu 60(enampuluh) bulan

terhitung sejak tanggal 13 April 2009 sampai dengan 12 April 2014.

3. Bahwa didalam klausula Perjanjian Kredit Pasal 8 disebutkan bahwa

“Penerima Kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi

ketentuan dan persyaratan” sebagai berikut :

3.1. Perjanjian Kredit BNI Wirausaha beserta lampirannya telah

ditandatangani.

3.2. Biaya propisi dan administrasi telah disetor tunai.

3.3. Jaminan kredit berupa SHM No.372 telah diikat Hak Tanggungan

senilai Rp. 459.500.000,- minimal SKMHT/APHT telah ditandatangani.

3.4. Disposisi I dilakukan untuk take over dari BTN.

3.5. Disposisi II dilakukan apabila telah menyerahkan bukti pelunasan

kredit/surat roya dari BTN.

3.6. Telah dilakukan penutupan asuransi atas jiwa dan agunan.

4. Bahwa didalam klausula Pasal 17 Perjanjian Kredit juga disebutkan bahwa

“selama kredit berjalan, barang-barang agunan yang dapat diasuransikan,

wajib diasuransikan oleh Penerima Kredit kepada Perusahaan Asuransi

yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank terhadap resiko kerugian yang macam

resiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh Bank sebagaimana

tercantum dalam rincian” sebagai berikut :

4.1. Penerima kredit ditutup asuransi jiwa pada asuransi BNI Life selama

jangka waktu kredit dengan premi menjadi beban Penerima Kredit.

4.2. Bangunan ber IMB yang terletak di Pasar I Desa Paya Bakung

Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ditutup asuransi

sebesar Rp 183.700.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuhratus

ribu rupiah).

4.3. Persediaan bahan baku yang terletak di Jalan Binjai Km-11 Nomor 40-

A Medan ditutup asuransi sebesar Rp 51.355.000,- (limapuluh satu juta

tigaratus limapuluh lima ribu rupiah).

Didalam Perjanjian Asuransi (Polis) harus dicantumkan

klausulasedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari

pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada Bank

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Hutang Penerima Kredit

kepada Bank.

5. Bahwa istri Penggugat (DEWI FARIDA) selaku Penerima kredit telah

meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2011, sebelum berakhirnya jangka

waktu kredit, bahwa dengan demikian menurut Pasal 17 ayat (1) Perjanjian

Kredit maka sisa hutang Penerima Kredit/Debitur dibayar oleh pihak

Asuransi.

6. Bahwa akan tetapi setelah istri Penggugat meninggal dunia, Tergugat-I

menganggap istri Penggugat selaku Penerima Kredit/Debitur telah

menunggak/ tidak membayar kredit.

7. Bahwa selanjutnyaTergugat-I pernah beberapa kali mengingatkan

Penggugat agar membayar kredit kepada Tergugat-I, akan tetapi melalui

Kuasa Hukum Penggugat telah mensomasi Tergugat-I agar menyerahkan

Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama Dewi Farida kepada Penggugat.

8. Bahwa sekalipun Tergugat-I telah Penggugat minta agar menyerahkan

Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas naam DEWI FARIDA kepada

Penggugat, namun Tergugat-I tidak pernah beritikad baik untuk

menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tersebut kepada Penggugat

selaku ahli warisnya.

9. Bahwa Tergugat-I malahan membuat surat pemberitahuan kepada

Penggugat bahwa tanah/rumah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas

nama DEWI FARIDA akan dilaksanakan pelelangan yang akan dilakukan

oleh Tergugat-II.

10. Bahwa melalui suratnya juga Tergugat-I telah memerintahkan Penggugat

agar mengosongkan tanah/rumah yang Penggugat tempati sekarang sesuai

Sertifikat Hak Milik Nomor 372, karena pada Hari Jum’at tanggal 23

September 2016 akan dilaksanakan Lelang.

11. Bahwa pelaksanaan lelang yang diajukan oleh Tergugat-I kepada Tergugat-

II atas Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama DEWI FARIDA/istri

Penggugat adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Penggugat

maupun ahli waris dari almarhumah DEWI FARIDA yang lainnya, sesuai

ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor

118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005.

12. Bahwa untuk itu perbuatan Tergugat-I yang tidak punya itikad baik untuk

menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama DEWI FARIDA

kepada Penggugat bahkan mengajukan kepada Tergugat-II agar

melaksanakan pelelangan atas tanah/rumah sesuai SHM Nomor 372,

adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


13. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat-II yang telah menyetujui untuk

melaksanakan lelang Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor

372 atas nama DEWI FARIDA/istri Penggugat sementara Penggugat

sebagai ahli waris dari almarhumah DEWI FARIDA selaku pemilik hak

tanggungan tidak pernah dimintai persetujuan, sementara Tergugat-II

mengetahui bahwa menurut Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan

R.I Nomor 118/PMK.07/2005, tanggal 30 November 2005 adalah merupakan

perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa oleh karena itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

pelaksanaan lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat-II atas permintaan

Tergugat-I pada Hari Jum’at, tanggal 23 September 2016, atas sebidang

tanah seluas 788 M2 dengan segala hak-hak yang melekat diatasnya,

setempat dikenal dengan Jalan Pasar I, Desa Paya Bakung, Kecamatan

Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sesuai Sertifikat Hak Milik

Nomor 372 atas nama DEWI FARIDA.

15. Bahwa sangat patut dan pantas menurut hukum apabila Majelis Hakim yang

mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat-I

untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama DEWI

FARIDA kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat.

16. Bahwauntuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan terjadi akibat

adanya pelaksanaan lelang tersebut sepatutnya apabila Majelis Hakim yang

mulia berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah/rumah sesuai

Sertifikat Hak Milik Nomor 372 atas nama DEWI FARIDA.

17. Bahwa sepatutnya pula apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat –

Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom sebesar Rp

500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat

– Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

18. Bahwa selanjutnya sepatutnya apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat

– Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai diatas kiranya bapak Ketua

Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan berkenan menetapkan hari persidangan

guna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memanggil para pihak

guna hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan untuk itu serta

menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


3. Menyatakan perbuatan Tergugat – Tergugat adalah merupakan perbuatan

melawan hukum.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan

Lelang yang dilakukan oleh Tergugat-II atas permintaan Tergugat-I, terhadap

sebidang tanah seluas 788 M2 berikut bangunan rumah tinggal dengan

segala hak-hak yang melekat diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan

Pasar I, Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli

Serdang, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 372, atas nama DEWI FARIDA.

5. Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 372

atas nama Dewi Farida kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa

syarat.

6. Menghukum Tergugat – Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

dwangsom sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sertiap hari

keterlambatan apabila Tergugat –Tergugat lalai untuk melaksanakan isi

putusan dalam perkara ini.

7. Menghukum Tergugat – Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat I telah

mengajukan jawabannya tertanggal, 20 Februari 2017, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya Tergugat I menerangkan fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa antara Tergugat I dengan Penggugat / Debitur telah ada perikatan

hukum dengan menandatangani Perjanjian Kredit – Perjanjian Kredit

sebagai berikut :

a. Perjanjian Kredit Nomor 2/3470/PK/4/2009 tanggal 13 April 2009 dengan

Maksimum Kredit sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta

rupiah) (Bukti T I – 1);

b. Perjanjian Kredit Nomor 8/3470/PK/12/2009 tanggal 30 Desember 2009

dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

yang merupakan restrukturisasi atas fasilitas kredit pada huruf a diatas

(Bukti T I – 2);

c. Perjanjian Kredit Nomor 9/3470/PK/12/2009 tanggal 30 Desember 2009

dengan Maksimum Kredit sebesar Rp 319.948.064,- (tiga ratus sembilan

belas juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


rupiah) yang merupakan restrukturisasi atas fasilitas kredit pada huruf a

diatas (Bukti T I – 3);

2. Bahwa perjanjian kredit a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum positif

di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian

sebagaimana tersebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri

dalam perjanjian kredit tersebut (Asas Pacta Sun Servanda);

3. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang (kredit) berdasarkan perjanjian-

perjanjian kredit a quo, Debitur / Penggugat telah menyerahkan sebagai

agunan (jaminan) berupa sebidang tanah seluas +788 M2 berikut bangunan

yang terletak di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak,

Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan bukti kepemilikan

berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 372 tanggal 29 Agustus 2007 (Bukti T I –

4) atas nama Dewi Farida yang telah diikat dengan Hak Tanggungan

peringkat pertama sebesar Rp 459.500.000,- (empat ratus lima puluh

sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor

995/2009 tanggal 06 Mei 2009 (Bukti T I – 5) ;

4. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit a quo, Tergugat wajib melaksanakan

prestasinya yakni menyediakan dana kredit dan menyalurkan kepada

Debitur / Penggugat. Prestasi dimaksud telah dilaksanakan oleh Tergugat

dengan mencairkan uang kredit ke rekening Debitur / Penggugat yaitu

sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara

pemindahbukuan ke Rekening Nomor 125540682 atas nama Dewi Farida

pada tanggal 31 Mei 2009(Bukti T I – 6);

5. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit a quo sebagai kontra prestasi dari

Debitur / Penggugat adalah membayar kewajiban bunga dan hutang pokok

pada saat jatuh tempo, tetapi Debitur / Penggugat tidak lagi memenuhi

kewajibannya tersebut pada Rekening Pinjaman Nomor 125540682 sejak 30

Juni 2010 sehingga bergeser ke Non Performing Loan (NPL) atau macet

pada tanggal 29 Oktober 2010;

6. Bahwa hutang (kredit) Debitur / Penggugat pada akhirnya masuk dalam

golongan macet dengan jumlah kewajiban posisi per tanggal 31 Juli 2016

(Bukti T I – 7) adalah sebagai berikut :

a. Maksimum Pinjaman : Rp 419.948.064,- (empat ratus sembilan belas

juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu

enam puluh empat rupiah);

b. Tunggakan Hut Pokok : Rp 404.114.729,- (empat ratus empat juta

seratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh

sembilan rupiah);

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


c. Tunggakan Bunga : Rp 508.210.891,- (lima ratus delapan juta dua

ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh

satu rupiah);

d. Biaya : Rp 2.400.222,- (dua juta empat ratus ribu dua

ratus dua puluh dua rupiah);

e. Denda : Rp 158.062.824,- (seratus lima puluh delapan

juta enam puluh dua ribu delapan ratus dua

puluh empat rupiah);

f. Jumlah Keseluruhan : Rp 1.072.788.666,- (satu milyar tujuh puluh dua

juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu

enam ratus enam puluh enam rupiah).

7. Bahwa oleh karena Debitur / Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya

yakni membayar hutang-hutangnya berdasarkan perjanjian kredit

sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, maka Tergugat melakukan

teguran-teguran tertulis kepada Debitur / Penggugat;

8. Bahwa Debitur / Penggugat tetap mengabaikan kewajibannya walaupun

telah ditegur beberapa kali oleh Tergugat secara tertulis agar Debitur /

Penggugat segera melunasi pembayaran kredit melalui surat nomor (Bukti T

I – 8);

a. Surat BNI Nomor LOC/2/1448 tanggal 01 September 2009 perihal Surat

Teguran ke - 1;

b. Surat BNI Nomor LOC/2/1248 tanggal 02 Juli 2010 perihal Surat Teguran

ke - 2;

c. Surat BNI Nomor LOC/2/1412 tanggal 04 Agustus 2010 perihal Surat

Teguran ke – 3 (Somasi 1);

d. Surat BNI Nomor LOC/2/1585 tanggal 03 September 2010 perihal Surat


e. Surat BNI Nomor LOC/3/642A/R tanggal 08 Oktober 2010 perihal Surat


9. Bahwa oleh karena Debitur / Penggugat tidak beritikad baik untuk melunasi

hutang (kreditnya) dimana telah menunggak pembayaran kewajiban kredit

lebih dari tiga kali sebagaimana kewajiban yang tertera pada Pasal 9 ayat (1)

dan (2) pada Perjanjian Kredit Nomor 2/3470/PK/2009 jo Pasal 6 Perjanjian

Kredit Nomor 8/3470/PK/12/2009 jo Pasal 6 Perjanjian Kredit Nomor

9/3470/PK/12/2009 sehingga Debitur / Penggugat dinyatakan wanprestasi,

maka Tergugat I berhak melakukan pengakhiran perjanjian yang

mengakibatkan Debitur / Penggugat harus membayar lunas seluruh

hutangnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit

Nomor 2/3470/PK/2009 jo Pasal 19 Perjanjian Kredit Nomor

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


8/3470/PK/12/2009 jo Pasal 19 Perjanjian Kredit Nomor 9/3470/PK/12/2009

tentang Hak Bank Untuk Mengakhiri Perjanjian Kredit;

10. Bahwa oleh karena Debitur / Penggugat telah dinyatakan wanprestasi dan

tidak melunasi seluruh hutang-hutangnya, maka Tergugat I selaku Kreditur

berhak mengambil pelunasan hutang dari agunan kredit yang telah

diserahkan dan telah diikat Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996;

11. Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan menyebutkan :

”Apabila Debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

dari hasil penjualan tersebut”.

12. Bahwa Tergugat I adalah pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama

berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 995/2009 tanggal 06 Mei

2009senilai Rp 459.500.000,- (empat ratus lima puluh sembilan juta lima

ratus ribu rupiah) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 372 tanggal 29 Agustus

2007 (Bukti T I – 4) atas nama Dewi Faridayang diterbitkan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) Nomor 12/2009 tanggal 17 April 2009 oleh Dewi Farida (Debitur)

(Bukti T I – 5);

Oleh karena itu Tergugat I mempunyai hak eksekutorial dan Tergugat I dapat

melaksanakan haknya dengan menyerahkan pelaksanaannya secara lelang

terbuka untuk mengambil pelunasan hutang dari agunan kredit yang telah

diserahkan;

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-

dalil yang diajukan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara

tegas dalam gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat

diterima berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat / Debitur dalam angka 2 halaman 2 dalil gugatannya

mengakui telah mengikatkan diri dengan Tergugat I pada perjanjian kredit

sebagaimana yang telah diuraikan juga oleh Tergugat I dalam poin 1

halaman 2 jawaban ini;

2. Bahwa Penggugat / Debitur telah menyepakati isi perjanjian kredit a quo,

dan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit a quo secara sadar dan

tanpa paksaan mengikatkan diri dan secara sukarela setuju tunduk pada isi

perjanjian kredit a quo, sehingga setiap orang yang menandatangani

perjanjian kredit a quo wajib bertanggungjawab terhadap isi dan

ketentuannya, yang mana hal tersebut merupakan bentuk kesesuaian

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


kehendak (konsesualisme) antara Para Pihak sehingga terjadilah

persetujuan / kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian;

3. Bahwa Penggugat / Debitur dalam angka 3 halaman 2 dalil gugatannya juga

mengakui jaminan dari Fasilitas Kredit Penggugat / Debitur yang diatur

dalam Perjanjian Kredit a quo adalah sebagaimana tersebut dalam point 3

halaman 3 jawaban ini;

4. Bahwa Tergugat I telah melaksanakan prestasinya dengan mencairkan uang

kredit berdasarkan Perjanjian Kredit a quo ke rekening Penggugat Nomor

125540682 atas nama Dewi Farida pada tanggal 31 Mei 2009 sebesar Rp

450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 dan 5 gugatannya yang menyatakan

bahwa kredit Penggugat ditutup asuransi sehingga sisa kredit Penggugat /

Debitur akan dibayarkan pada saat Key Person atas nama Dewi Farida

meninggal dunia adalah dalil yang keliru, dimana berdasarkan Surat BNI Life

Nomor 03223.BL.PTG.GL.0409 tanggal 17 April 2009 (Bukti T I - 9), Debitur

atas nama Dewi Farida diminta untuk memenuhi persyaratan pengajuan

penutupan asuransi kredit berupa :

a. Informasi tambahan mengenai penyakit kista yang diisi oleh Debitur

yang bersangkutan;

b. Laporan pemeriksaan kesehatan dari dokter;

c. Hasil laboratorium atau hasil pemeriksaan yang telah dilakukan;

d. Apabila pernah melakukan operasi, melampirkan hasil operasi/resume

medis.

Namun Debitur / Penggugat berdasarkan surat tertanggal 08 Desember

2009 (Bukti T I - 10) meminta kepada Tergugat I untuk tidak melakukan

penutupan asuransi karena sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga

Debitur tidak ditutup asuransi jiwanya;

6. Bahwa selanjutnya Debitur / Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya

yakni membayar hutang-hutangnya sejak tanggal 30 Juni 2010 dan masuk

golongan macet sejak tanggal 29 Oktober 2010 berdasarkan perjanjian

kredit a quo, maka Tergugat I melakukan teguran-teguran tertulis kepada

Debitur / Penggugat;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 halaman 4 gugatan Penggugat

yang menyatakan Tergugat I harus menyerahkan objek Hak Tanggungan

kepada Ahli Waris Debitur atas nama Dewi Farida (dhi. Penggugat) adalah

dalil yang keliru, karena Debitur telah lalai memenuhi kewajibannya

membayar angsuran pokok ditambah bunga dan telah memenuhi kriteria

wanprestasi sehingga Tergugat I berhak untuk melakukan pelelangan atas

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


jaminan kredit tersebut berdasarkan Hak Tanggungan yang dipegang oleh

Tergugat I;

8. Bahwa somasi / peringatan melalui surat teguran dari Tergugat I dilakukan

setelah Penggugat / Debitur tidak melaksanakan prestasinya dan merupakan

peringatan bagi Penggugat / Debitur untuk melaksanakan kewajibannya

yaitu membayar angsuran kredit;

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 halaman 5 yang menyatakan

pelaksanaan lelang yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II adalah

tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Debitur dan Penggugat selaku

ahli waris dari Dewi Farida (Debitur) adalah dalil yang keliru, dimana Debitur

atas nama Dewi Farida telah memberikan persetujuan pembebanan Hak

Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana

yang telah disebutkan dalam angka 12 halaman 6 Jawaban ini;

10. Bahwa Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan

penjual atau penetapan provosional atau putusan dari lembaga peradilan

umum. Selain daripada alasan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri

Keuangan a quo, lelang atas Hak Tanggungan tidak dapat dibatalkan

sehingga gugatan Penggugat untuk membatalkan lelang atas objek Hak

Tanggungan adalah tidak berdasarkan hukum dan wajib untuk ditolak;

11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 halaman 5 gugatannya yang

menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan objek Hak

Tanggungan dan melakukan lelang atas objek Hak Tanggungan tersebut

merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang keliru, dimana

pelelangan objek Hak Tanggungan didasarkan pada APHT yang diberikan

oleh Pemilik objek berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 372 serta sudah sesuai

dengan prosedur yang seharusnya yang sedari mula telah disadari

konsekuensi hukumnya oleh Penggugat apabila terjadi wanprestasi

perjanjian kredit a quo

12. Bahwa dalil Penggugat angka 16 halaman 6 untuk meletakkan sita jaminan

(conservatoir beslag) terhadap objek perkara / objek Hak Tanggungan

adalah dalil yang tidak berdasar, sebab Tergugat I sebenarnya adalah pihak

yang dirugikan atas tidak dipenuhinya prestasi Penggugat / Debitur kepada

Tergugat I dimana Tergugat I merupakan pemegang Hak Tanggungan atas

objek perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sama sekali tidak

berdasar dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar dapat secara hati-hati,

cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat

agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden

buruk di kemudian hari, untuk itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan

amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat / Debitur untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Debitur tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Penggugat / Debitur wanprestasi;

3. Menghukum Penggugat / Debitur untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Turut Tergugat

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak

Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang menarik Turut

Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo untuk menuntut ganti rugi

secara Wanprestasi terhadap Penggugat adalah adanya kaitan dalam

perdata putusan No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 24 September

2007 jo. Putusan No. 61/Pdt.G/2008/PT-Mdn tanggal 30 Juni 2008 jo.

Putusan No. 1742 K/Pdt/2009 tanggal 13 Januari 2010 jo. Putusan No.

166 PK/Pdt/2011 tanggal 9 Juni 2011 ;

Bahwa adapun para pihak dalam perkara perdata putusan No.

306/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 24 September 2007 tersebut adalah 15

(lima belas) Tergugat dan 2 (dua) Turut Tergugat ;

Bahwa untuk sempurnanya gugatan Penggugat yang mendalilkan

gugatannya dari putusan No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 24

September 2007, seharusnya semua pihak dalam perkara perdata

putusan No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 24 September 2007 {15

(lima belas) Tergugat dan 2 (dua) Turut Tergugat} ditarik sebagai pihak

dalam perkara a quo ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik semua pihak dalam

perkara perdata putusan No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 24

September 2007, maka gugatan Penggugat melanggar hukum Acara

Perdata (gugatan kurang pihak) dan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I

(vide putusan MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977 jo putusan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


M.A.R.I. No. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1988), sehingga

gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Eroor In Persona

Bahwa adapun duduk perkara gugatan Penggugat sebagaimana

diuraikan dalam dalil posita dan petitum gugatannya diketahui dengan

pasti bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah

internal antara Penerima Kuasa (Penggugat) dengan Pemberi Kuasa

(Tergugat) dalam perkara perdata putusan No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn

yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah

masalah internal antara Penerima Kuasa (Penggugat) dengan Pemberi

Kuasa (Tergugat) dalam perkara perdata putusan No.

306/Pdt.G/2006/PN-Mdn yang sama sekali tidak ada hubungannya

dengan Turut Tergugat, maka gugatan Penggugat yang menarik Turut

tergugat sebagai pihak adalah Error In Persona, sehingga gugatan

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sebagai landasan hukum atas argumentasi tersebut,

perkenankanlah Turut Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap M.A.R.I.

sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember

1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti

tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan

TIDAK DAPAT DITERIMA” ;

2. Putusan Mahkamah Agung R.I No.447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976,

yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan :

“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena

adanya kekeliruan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA” ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat dalam

perkara ini tidak memenuhi syarat formil, sehingga sangat beralasan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri medan yang memeriksa dan mengadili

perkara a quo berkenan menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau

dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Turut Tergugat memohon hal-hal yang telah dikemukakan dalam

Eksepsi tersebut diatas secara mutatis mitandis mohon dianggap telah masuk

Dalam pokok Perkara ini sehingga Turut Tergugat tidak mengulanginya satu

persatu ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Bahwa adapun dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara a

quo pada pokoknya adalah Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat

berupa imbalan jasa dengan dasar wanprestasi, kaitannya perjanjian antara

Penggugat dengan Tergugat ic. Surat Pernyataan dibawah tangan bermeterai

cukup tanggal 29 Maret 2005 (dalil posita halaman 2 alinea 2, halaman 3 alinea

5 dan petitum point 4) dalam pengurusan perkara perdata No.

306/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 24 September 2007 jo. Putusan No.

61/Pdt.G/2008/PT-Mdn tanggal 30 Juni 2008 jo. Putusan No. 1742 K/Pdt/2009

tanggal 13 Januari 2010 jo. Putusan No. 166 PK/Pdt/2011 tanggal 9 Juni 2011 ;

Bahwa apabila diteliti lebih dalam dalil posita dan petitum gugatan

Penggugat ternyata Penggugat tidak ada menuntut apapun terhadap Turut

Tergugat ;

Bahwa terhadap objek perkara perdata No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn

tanggal 24 September 2007 jo. Putusan No. 61/Pdt.G/2008/PT-Mdn tanggal 30

Juni 2008 jo. Putusan No. 1742 K/Pdt/2009 tanggal 13 Januari 2010 jo. Putusan

No. 166 PK/Pdt/2011 tanggal 9 Juni 2011 telah dilakukan perdamaian antara

Pihak Pertama Pemegang Kuasa Dan penyerahan Hak ic. IWAN MULIANA

SAMOSIR dengan Pihak Kedua PT. Pancing Business Centre ic. ANTON E.

PANGGABEAN serta pihak Ketiga ALWI, SH, sesuai dengan Akta Perdamaian

No.126 tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat dihadapan ROOSMIDAR, SH, Notaris

di medan dan Pengumuman Koran Harian Analisa terbitan Medan, Senin 23 Juli

2012 halaman 40 ;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jelas dalil posita dan petitum gugatan

Penggugat tidak ada meminta kepada Pengadilan Negeri Medan menghukum

Turut Tergugat untuk turut bertanggungjawab atas permasalahan antara

Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

khususnya terhadap Turut Tergugat maka sangat beralasan huku,m bagi

Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan

atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

Verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 518/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 16

Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini yang hingga perkara ini diucapkan sebesar Rp. 3.344.000,-

(Tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah),- ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 63/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang dibuat oleh Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Pembanding semula

Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 518/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 16 Mei 2017 dan telah

diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula

Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut,

Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 9 Juni

2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03

Januari 2018 dan diberitahukan kepada Terbanding II semula Tegugat II pada

tanggal 01 Februari 2018 dan Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 12

Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding I

semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2018

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Juli 2018

dan diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 24

Maret 2018 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 09

Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan

kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 12 Juni 2017

serta kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2017,

untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini sebelum berkas perkara

dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan

Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal

dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

memori banding pada tanggal 09 Juni 2017 dan mengajukan keberatan dengan

alasan pada pokoknya sebagai berikut :

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


BAHWA PENGADILAN MEDAN SALAH MENERAPKAN HUKUM.

1.Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 21 poin ke 2 Pengadilan

Negeri Medan menyatakan :

“Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan dengan

meninggalnya almh DEWI FARIDA, maka sisa kredit ditutup asuransi, telah

dibantah Tergugat-I, karena sesuai bukti T.I-9 yakni Surat BNI Life Nomor :

03223 BL.PTG.GL.0409 tanggal 17 April 2009, bahwa almh.DEWI FARIDA

diminta untuk memenuhi persyaratan pengajuan penutupan asuransi kresit

berupa : a.informasi tambahan mengenai penyakit kista yang diisi oleh

Debitur yang bersangkutan; b. Laporan pemeriksaan kesehatan dari Dokter ;

c. Hasil Laboratorium; d. Apabila pernah melakukan operasi, melampirkan

hasil operasi”.

2. Bahwa pernyataan Terbanding-I/semula Tergugat-I dan bukti T.I-9 tersebut

diatas bertentangan dengan klausula Pasal 8 Perjanjian Kredit Nomor :

2/3470/PK/4/2009, tanggal 13 April 2009 (Vide : bukti P-1) yang telah

ditandatangani bersama antara Pembanding/semula Penggugat selaku

Debitur dengan Terbanding –I/semula Tergugat-I selaku Kreditur yang

menyatakan bahwa :

“ Penerima Kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi

ketentuan dan persyaratan : 1.Perjanjian Kredit BNI Wiraswasta beserta

lampirannnya telah ditandatangani ....dan seterusnya; 6. Telah dilakukan

penutupan asuransi atas jiwa dan agunan”.

3. Bahwa alasan Terbanding-I/semula Tergugat-I yang menyatakan bahwa

penarikan kredit telah dilakukan Pembanding/semula Penggugat selaku

Debitur pada tanggal 13 April 2009, sesuai Perjanjian kredit atan tetapi

asuransi jiwa belum ditutup, pernyataan Terbanding-I/semula Tergugat-I

tersebut satu sama lain jelas-jelas saling bertentangan, bahwa apabila benar

– Quot Non- hal tersebut adalah merupakan kelalaian dari Terbanding-

I/semula Tergugat-I sendiri selaku Kreditur dan tidak dapat dibebankan

pertanggungjawabannya kepada Pembanding/semula Pengggugat selaku

Debitur.

4. Bahwa alasan Terbanding-I/semula Tergugat I sebagaimana tersebut di atas

bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “ semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

mereka yang membuatnya”.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


5. Bahwa ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut ditegaskan dalam

klausula Pasal 17 Perjanjian Kredit Nomor : 2/3470/PK/4/2009, tanggal 13

April 2009 yang telah ditandatangani oleh Pembanding/semula Penggugat

selaku Debitur dengan Terbanding-I/semula Tergugat –I selaku Kreditur,

yang berbunyi :

“ di dalam perjanjian asuransi (Polis) harus dicantumkan klausula sedemikian

rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan

Asuransi akan dibayarkan langsung kepada Bank untuk diperhitungkan

dengan seluruh jumlah hutang Penerima Kredit kepada Bank”.

6. Bahwa maka selanjutnya tidak ada hak dari Terbanding-I/semula Tergugat-I

untuk mengajukan pelelangan kepada Terbanding- II/semula Tergugat-

II,apabila mengingat ketentuan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan

R.I Nomor : 118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005, yang menyatakan

“ bahwa Pelelangan terhadap benda jaminan milik Debitur melalui Balai

Lelang swasta harus dengan persetujuan Debitur sebagai pemilik

barang/benda jaminan’.

7. Bahwa Terbanding –I/semula Tergugat-i dan Terbanding-II/semula Tergugat

–II ‘Tidak Pernah Meminta Persetujuan Pembanding/semula Penggugat

selaku pemilik benda jaminan SHM Nomor 372 atas nama DEWI FARIDA,

dalam melakukan Pelelangan yang akan diadakan pada tanggal 23

September 2016”, karenannya demi hukum maka perbuatan Terbanding-

I/semula Tergugat-I dan Terbanding –II/ semula Tergugat-II adalah

merupakan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding/ semula Pnggugat sebagaimana

terurai diatas terbukti bahwa Pengadilan Negeri Medan telah salah

menerapkan hukum, oleh sebab itu putusan Pengadilan Negeri Medan Tidak

dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dalam tingkat banding.

Bahwa oleh karenaya berdasarkan dalil-dalil Pembanding/semula Penggugat

sebagaimana terurai diatas sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan menjatuhkan puusan :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat (SUKADI)

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Mei 2017,

Nomor : 518/pdt.G/2016/PN-MDN.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


DAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajuka

kontra memori banding pada tanggal 24 Juli 2018 dengan alasan pada

pokoknya sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Terbanding I (dahulu Tergugat I) mengajukan Kontra Memori

Banding atas Memori Banding yang diajukan Pembanding (dahulu Penggugat)

dengan materi sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------

1. Bahwa pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim pada Putusan

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 518/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 16

Mei 2017 yang mengatakan kredit tidak ditutup asuransi jiwa karena

Debitur / Pembanding (dahulu Penggugat) sedang mengalami kesulitan

ekonomi adalah merupakan pertimbangan yang benar, dimana gugatan

penggugat yang dilakukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) adalah

merupakan tidak logis dan berdasar karena tidak ditutupnya asuransi

jiwa terhadap perjanjian kredit tersebut merupakan kesalahan pribadi

dari Pembanding (dahulu Penggugat) yang tidak memenuhi persyaratan

pengajuan penutupan asuransi.------------------------------------------------------

2. Bahwa untuk menjawab dalil Pembanding (dahulu Penggugat) pada

nomor 1 sampai dengan 7 halaman 2 sampai dengan 4 memori

bandingnya, berikut Terbanding I (dahulu Tergugat I) sampaikan dalil

bantahan, yaitu antara lain;-----------------------------------------------------------

a. Bahwa dalil Pembanding (dahulu Penggugat) yang menyatakan

kredit Pembanding (dahulu Penggugat) ditutup asuransi sehingga

sisa kredit Pembanding (dahulu Penggugat) akan dibayarkan pada

saat Key Person atas nama Dewi Farida meninggal dunia adalah

dalil yang keliru, dimana berdasarkan Surat BNI Life Nomor

03223.BL.PTG.GL.0409 tanggal 17 April 2009, Dewi Farida diminta

untuk memenuhi persyaratan pengajuan penutupan asuransi kredit

berupa:--------------------------------------------------------------------------------

1) Informasi tambahan mengenai penyakit kista yang diisi oleh

Debitur yang bersangkutan;--------------------------------------------------

2) Laporan pemeriksaan kesehatan dari dokter;---------------------------

3) Hasil laboratorium atau hasil pemeriksaan yang telah dilakukan;

4) Apabila pernah melakukan operasi, melampirkan hasil operasi /

resume medis.-------------------------------------------------------------------

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


b. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) berdasarkan surat

tertanggal 08 Desember 2009, meminta kepada Terbanding I

(dahulu Tergugat I) untuk tidak melakukan penutupan asuransi

karena sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga Pembanding

(dahulu Penggugat) tidak ditutup asuransi jiwanya.-----

c. Bahwa dikarenakan penolakan Pembanding (dahulu Penggugat)

atas pemenuhan syarat ditutupnya asuransi, maka kredit

Pembanding (dahulu Penggugat) tidak ditutup asuransi jiwa.

Sehingga apabila debitur / Pembanding (dalam hal ini istri

Pembanding dahulu Penggugat) meninggal dunia, maka klaim asuransi tidak dapat dibayarkan.-------------------------------------------

d. Bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) menyadari konsekuensi

atas hal tersebut, yaitu Debitur / Pembanding (dahulu Penggugat)

harus menyelesaikan kewajiban untuk membayar angsuran kredit, tetapi Debitur / Pembanding (dahulu Penggugat) tidak beritikad baik untuk membayar angsuran kredit.----------------------

3. Bahwa untuk menjawab dalil Pembanding (dahulu Penggugat) pada

nomor 8 sampai dengan 13 halaman 4 sampai dengan 5 memori

bandingnya, berikut Terbanding I (dahulu Tergugat I) sampaikan dalil

bantahan serta dasar hukumnya, yaitu antara lain-----------------------------

a. Bahwa berdasarkan pasal 6 UUHT menyebutkan: -----------------------

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”---------------------

Sehingga persetujuan Debitur / Pembanding (dahulu Penggugat)

tidak diperlukan. -------------------------------------------------------------------

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Halaman 8 Akta Pemberian Hak

Tanggungan No. 12 / 2009, menyebutkan:----------------------------------

“ Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,

berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, Pihak

Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan

Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan

menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa

persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:---------------------------

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1) Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang

Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-

sebagian;----------------------------------------------------------------------

2) Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-

syarat penjualan;------------------------------------------------------------

3) Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan

kwitansi;----------------------------------------------------

4) Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang

bersangkutan;----------------------------------------------------------------

5) Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau

sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut diatas; dan ---

6) Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan

peraturan hokum yang berlaku diharuskan atau menurut

pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka

melaksanakan kuasa tersebut.”-----------------------------------------

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut pelelangan yang dilakukan

Terbanding I (dahulu Tergugat I) mempunyai dasar dan alasan

hukum yang jelas.------------------------------------------------------------------

d. Bahwa pelelangan yang dilaksanakan Terbanding I (dahulu

Tergugat I) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, maka sudah sepatutnya tuduhan Debitur / Pembanding (dahulu Penggugat) bahwa Terbanding I (dahulu Tergugat I) melakukan perbuatan melawan hukum adalah hal yang keliru dan mengada-ada.-----------------------------------------------

e. Bahwa pengembalian Sertifikat Hak Milik hanya bisa dilakukan jika

Debitur / Pembanding (dahulu Penggugat) melakukan pembayaran

atas hutang kreditnya pada Terbanding I (dahulu Tergugat I), tetapi

Debitur / Pembanding (dahulu Penggugat) dinilai tidak beritikad baik

untuk melakukan pembayaran atas hutang kredit Debitur /

Pembanding (dahulu Penggugat) walaupun sudah diberikan

beberapa surat teguran oleh Terbanding I (dahulu Tergugat I) yang

disampaikan kepada Debitur / Pembanding (dahulu Penggugat),

yaitu;-----------------------------------------------------------------------------------

1) Surat BNI Nomor LOC/2/1448 tanggal 01 September 2009;------

2) Surat BNI Nomor LOC/2/1248 tanggal 02 Juli 2010;----------------

3) Surat BNI Nomor LOC/2/1412 tanggal 04 Agustus 2010;---------

4) Surat BNI Nomor LOC/3/1585 tanggal 03 September 2010;-----

5) Surat BNI Nomor LOC/3/642A/R tanggal 08 Oktober 2010.------

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Sehingga pada tanggal 20 Oktober 2010 kredit Debitur /

Pembanding (dahulu Penggugat) masuk kedalam golongan macet

dan Terbanding I (dahulu Tergugat I) berhak untuk melaksanakan

lelang terhadap jaminan sebagai bentuk pelunasan terhadap hutang

kredit Debitur / Pembanding (dahulu Penggugat).------------------------

4. Bahwa dengan penjelasan hukum yang telah Terbanding I (dahulu

Tergugat I) uraikan di atas, maka beralasan dan berdasar hukum bagi

Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak atau setidak-tidaknya

tidak dapat menerima permohonan Banding dari Pembanding (dahulu

Penggugat).-------------------------------------------------------------------------------

--- Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas Terbanding I

(dahulu Tergugat I) memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi

Medan dan Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan

mengadili perkara ini agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut: --

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding (dahulu Penggugat); ------------

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:

518/Pdt.G/2016/PN.Mdn. tanggal 16 Mei 2017;--------------------------------------

3. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) membayar segala biaya

yang timbul akibat perkara ini.-------------------------------------------------------------

Atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Tinggi

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aquo et bono).---------

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan

seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 518/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal

16 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan

dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena

pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan

memutus perkara ini;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca

memori banding dan kontra memori banding serta mencermatinya ternyata

hanya berupa pengulangan belaka yang semuanya telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim Tingkar Pertama, oleh karena itu maka tidak relevan lagi untuk

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka

putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 518/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal

16 Mei 2017 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat

tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam

pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat

pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat, yang

dalam tingkat banding ditentukan dibawah ini;

Mengingat, akan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang

berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula

Penggugat tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 518/Pdt.G/2016/PN

Mdn, tanggal 16 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini

ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh kami

H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum., dan

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7

Januari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota,

serta dibantu oleh Hj. Suryahaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa

Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd ttd

Sumartono, S.H., M.Hum. H. Dasniel , S.H., M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Surya Haida, S.H., M.H.

Perincian Biaya: 1. Meterai Rp6.000,00 2. Redaksi Rp5.000,00 3. Pemberkasan Rp139.000,00 Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Documents

P U T U S A N Nomor 417/Pdt/2018/PT MDN PENGADILAN … fileDisposisi II dilakukan apabila telah menyerahkan bukti pelunasan kredit/surat roya dari BTN. 3.6. Telah dilakukan penutupan