P

                   

PRINSIGU

IP TANUGAT

F

NGGUTAN PE

L

FAKULT

UNG JAERWALINGK

I 

BAGTAS HU

AWAB AKILANKUNGA

KETUT

IAN HUKUM U

2

MUTLN DALAN KE

 OLEH

T TJUKU  

UKUM AUNIVER2015

LAK (SLAM PEPERD

H UP, SH. 

ACARARSITAS U

STRICPENEGDATAA

MH 

A UDAYA

CT LIAGAKANAN

ANA 

ABILITN HUK

TY) PAKUM

ADA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang

Widhi Wasa) Makalah Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liabili ty) ,Pada Gugatan

Perwakilan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan dapat saya selesaikan tepat

pada waktunya. Namun isi, metode dan pembahasan masih dangkal atau jauh dari sempurna. saran

dan masukannya sangat saya harapkan demi sempurnanya. Denpasar, Januari 2015 Penulis

Dr. I Ketut Tjukup, SH.,MH 19521231 198003 1 020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i KATA PENGANTAR ...................................................................................................... ii DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii

I. Latar Belakang Masalah.................................................................................... 1 II. Rumusan Masalah ............................................................................................ 10 III. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 11 IV. Manfaat Penelitian ............................................................................................ 11

1. Manfaat Teoritis .............................................................................................. 11 2. Manfaat Praktis ............................................................................................... 11

V. Metode Penelitian ............................................................................................... 11 1. Jenis Penelitian .................................................................................................. 11 2. Pendekatan Masalah .......................................................................................... 13 3. Sumber Bahan Hukum ....................................................................................... 16 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .................................................................. 17 5. Analisis Bahan Hukum ....................................................................................... 17

VI. Kerangka Teoritik ............................................................................................... 17 1. Grand Theory: Teori Negara Hukum .................................................................. 17 2. Middle Range Theory yaitu dari Gustav Radbruch ............................................. 22 3. Applied Theory : dipakai Teori Hukum Pembangunan dari Bapak Mochtar 4. Kusumaatmadja ................................................................................................. 25

VII. Peranan Filsafat Ilmu Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan ....................................................................................................... 26

1. Prinsip Tanggung Jawab mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan........................................................................................................ 27

2. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan ................. 32

3. Kriteria Menentukan Wakil Kelas (Class Representatif) dan Kelas Besar pada Gugatan Perwakilan ........................................................................................... 35

4. Hubungan dan tanggung jawab hukum antara wakil kelas (class representatif) dengan kelas besar (class members) ................................................................. 38

VIII. PENUTUP ......................................................................................................... 41

PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) PADA

GUGATAN PERWAKILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN KEPERDATAAN

I. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dibidang perekonomian yang mengarah perkembangan

produksi, barang dan jasa cendrung membawa dampak perusakan dan pencemaran

lingkungan hidup dan berakibat juga menimbulkan kerugian ribuan bahkan jutaan

orang. Fakta yang kita ketahui bersama kasus semburan lumpur panas PT. Lapindo

Brantas Sidoardjo Jawa Timur. Perusakan lingkungan lumpur panas yang terus keluar

dari rongga batuan dibawah tanah, akan menghasilkan rangkaian dampak buruk yang

merusak lingkungan alam sekitarnya maupun lingkungan sosial, karena lokasi

berdekatan dengan pemukiman dan ekosistem sungai kaliporong. Bencana yang

dimulai sejak 29 Mei 2006 hingga saat ini dan baru dapat diatasi 4 bulan sejak

pengeluaran lumpur pertama, maka volume lumpur yang diproduksi mencapai 4 x 30

x 25.000 meter kubik lumpur yang setara dengan 600.000 truk besar. Disamping itu

adanya gas seperti H2S, SOX dan kemungkinan adanya methyl merkapton suatu

senyawa hidrokarbon lain seperti minyak, phenol maupun senyawa bahan berbahaya

dan beracun (B3) lainnya ada kemungkinan terdapat dalam limbah tersebut.1

Wilayah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berhasil membawa perbaikan

standar hidup masyarakatnya, pertumbuhan ekonomi tersebut dicapai dengan

cara-cara yang dalam jangka panjang merusak lingkungan.2

Kasus pencemaran perairan Teluk Buyat, Sulawesi Selatan yang merupakan

kasus tertinggi dalam kasus pencemaran lingkungan hidup di dunia tahun 2004. kasus

pencemaran lingkungan yang nyaris mampu menyamakan rekor Minamata Diakses di

Teluk Minamata Jepang dimasa itu. Bumi Sulawesi

1 http://kardomantomangger.blogspot.com/2008/12/berbagai masalah lingkungan hidup html,

diakses tanggai 10-12-2012. 2 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,

Penerbit PT. Gramedia. Pustaka utama, Jakarta, 2007, hal. 60.

Utara yang menjadi lokasi terciptanya kasus menghebohkan dunia

internasional sehingga terciptalah keijasama Internasional untuk mengadakan suatu

international conference tentang sistem Tayling Displacement (STD) di Kota Manado.

Kegiatan pertambangan dalam sekala besar oleh PT. New Mont Minahasa Raya

(N.M.R). ekosistem perairan laut di Teluk Buyat rusak parah akibat buangan 2000 ton

tailing setiap hari.3

Kasus Agent Orange (1987) kasus yang diajukan oleh ribuan veteran perang

Vietnam terhadap penghasil pabrik kimia beracun yang mempergunakan bahan

tersebut sebagai defolian dalam perang Vietnam. Kasus ini dinamakan dengan kasus

Agent Orange yaitu salah satu jenis dioksin yaitu sebagai penyebab timbulnya

kerugian dan penderitaan fisik maupun emosional.4

Kasus Strom King di New York Amerika, perusahaan swasta yang bergerak

di bidang penyediaan tenaga listrik, yaitu : consolidate edison di New York telah

mencoba sejak tahun 1962 untuk membangun industri pusat listrik tenaga air di Strom

King di Houdson Higlands. Rencana tersebut telah mengundang reaksi dari berbagai

pihak mula-mula dengan alasan merusak keindahan alam, tapi kemudian ditambah

dengan alasan bahwa instalasi tersebut secara potensial dapat mencemarkan air

disekitamya dan ikan dapat musnah.5 Komar Kontaatmadja, mengemukakan bahwa

kandasnya kapal tangki Tarrey Canyon tahun 1967 di Selat Inggris yang menimbulkan

tumpahan minyak dalam jumlah besar telah mengakibatkan pencemaran dan

kerusakan pantai Inggris secara parah kegiatan yang tergolong kegiatan dengan resiko

tinggi dan berbahaya.6 Dari kasus-kasus tersebut, seiring dengan pembangunan yang

berkelanjutan di Indonesia yang berwawasan lingkungan tidak menutup kemungkinan

timbul kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan yang

3 http://VCTonikaKumururblogspot.com/2006/08/diakses tanggal 10-12-2012. 4 Mas Ahmad Santosa, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action), ICEL, 1997,

hal. 84. 5 Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi VIII, Cet. XIX, Gajah Mada

University Press, 2006, hal. 404. Komar Kantaatmadja, Dalam Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan,

mengandung limbah berbahaya dan beracun yang membawa dampak kerugian ribuan

atau jutaan orang.

Di Indonesia kegiatan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan

pembangunan7 dan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam terlebih

lagi dengan otonomi daerah8, globalisasi dan perdagangan bebas membuka daya tarik

investor dalam negeri maupun luar negeri menanamkan modalnya di Indonesia

maupun daya tarik tertentu, sehingga sering kali bertolak belakang dengan ekses9,

yang dihasilkannya atau dengan kata lain sering kali mengorbankan aspek lingkungan

yang sesungguhnya memiliki peranan yang sangat penting guna keberlanjutan

pembangunan yang di idam-idamkan. Salah satu contoh berkenaan dengan kelestarian

lingkungan yang semakin hari mengalami penurunan kwalitas maupun kwantitas

dikarenakan orientasi pembangunan yang dilaksanakan kurang memperhatikan

perlindungan terhadap lingkungan serta kurang memperhatikan keserasian,

keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan. Terdapat keterkaitan

erat antara hak atas pembangunan {right to development) dengan hak atas lingkungan

hidup yang sehat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3)

dan (4) UUD 1945. Pasal 28 H ayat (1) mengatakan bahwa “setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan bathin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Perumusan Pasal 28 ayat (1) ini menunjukkan bahwa UUD’45 sangat

menghormati adanya hak asasi manusia yaitu hak untuk memperoleh lingkungan

hidup yang baik dan sehat, karena itulah UUD 1945 sangat pro lingkungan hidup

sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (green constitution), dengan ketentuan

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 tersebut berarti norma lingkungan hidup sudah

mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai

7 Pembangunan sebagai Suatu Akses untuk Mentransformasikan Suatu Kondisi ke Kondisi

yang lain dalam Pengertian yang lebih baik. 8 Dampak Otonomi terhadap Lingkungan Hidup seringkah menjadi Dalam Rangka

Mendapatkan PAD dan Peningkatan Pelayanan (Seperti Pembuatan Jalan Tol Nusa Dua di Bali) yang mengorbankan Hutan Mangrove Sering Kali PEMDA Mengabaikan Keberlangsungan Lingkungan Hidup.

9 Ekses dimaksud adalah sesuatu yang hilang tapi yang baru belum diketemukan.

hukum tertinggi. Dengan demikian segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan

pembangunan haruslah tunduk pada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas

lingkungan hidup yang baik dan sehat.10 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan

bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perumusan Pasal 33 ayat (3) ini

dilakukan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada saat 18 Agustus 1945.

Sebagaimana kaum environmentalism terhadap konstitusi Amerika Serikat

perancangan dan perumusan konstitusi UUD 1945 juga belum membayangkannya

yang kemudian menjadi arus utama dalam abad ke-21 tentang lingkungan hidup dan

pembangunan yaitu adanya pengertian mengenai satu kesatuan ekosistem. Konsepsi

mengenai ruang lingkup ekosistem tentu saja kemudian mempunyai korelasi yang

sangat erat dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa “perekonomian

nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan rumusan Pasal 33 ayat (3) sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan

kuratif oleh berbagai UU lingkungan hidup haruslah dikelola untuk kepentingan

pembangunan berdasarkan prinsip- prinsip berkelanjutan (stainable) dan berwawasan

(pro-environment) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

setelah amandement I-IV ini bernuansa hijau atau pro lingkungan (green

constitusiori). Kerusakan tata ekologi separah yang teijadi saat ini, sayangnya tidak

akan teijadi apabila paradigma pembangunan tidak dilihat sebagai sesuatu yang

bertolak belakang dengan persoalan lingkungan, melainkan sebagai sesuatu tujuan

bersama dalam menuntaskan masalah kemiskinan, keterbelakangan dan masalah

ekonomi lainnya. Fakta-fakta yang telah saya uraikan terdahulu dan pentingnya hak

asasi

10 Koesnadi Hardjasoemantri (dalam Mohammad Taufik Makarao), Aspek-aspek Hukum Lingkungan, Penerbit PT. Indeks, Cet. 2, Jakarta, 2011, hal. 1. mengemukakan bahwa hukum lingkungan di Indonesia dapat dipenuhi aspek-aspek, aspek hukum tata lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan transnasional atau mtemasional, hukum perselisihan lingkungan dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan terdapat aspek-aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengolahan lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menggambarkan demikian

sulitnya membebani pertanggungjawaban kepada siapa mengingat pencemaran dan

perusakan lingkungan yang mengandung limbah berbahaya dan beracun dapat

menimbulkan kerugian ribuan bahkan jutaan orang yang terkena dampaknya, dan

matinya makhluk hidup lainnya.

Pembuktian dengan penerapan ajaran kesalahan menurut Pasal 1365 KUH

Perdata terhadap kasus-kasus dari pabik-pabrik yang menghasilkan / mengelola

limbah berbahaya dan beracun (B3) dan menimbulkan ancaman serius terhadap

lingkungan hidup akan dirasakan sangat tidak adil bagi penggugat dibebani

pembuktian dengan kesalahan, bentuk hukum strict liability sesuai dengan Pasal 88 UU

No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan

membebankan tanggung jawab mutlak {strict liability) kepada pelaku usaha. Prinsip

strict liability atau asas tanggung jawab mutlak ini merupakan asas atau prinsip

pertanggungjawaban hukum (liability) yang telah berkembang sejak lama, yakni

berawal dari sebuah kasus di Inggris (Ryland V Fleetcher) tahun 1868. Asas ini telah

diadopsi dalam berbagai Perundang-undangan Nasional dan konvensi-konvensi

internasional. 10 Strict liability adalah doktrin pertanggungjawaban perdata dibidang

lingkungan hidup, dimana tanggung jawab muncul seketika yang tidak harus

berdasarkan atas kesalahan (liability without fault)12. Doktrin ini dikembangkan dalam

hukum lingkungan UU No. 23 tahun 1997 jo UU No. 32 tahun 2009). Apabila dilihat

dari aspek keadilan, dan penggugat mengeluarkan biaya yagn mahal, strict liability

relevan untuk diterapkan pada tergugat dan sangat membantu masyarakat lemah dan

biaya tinggi, artinya strict liability sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat

banyak yang mengalami kerugian.

10 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi,

Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut UU No. 32 Tahun 2009, Edisi Kedua, Cet I, Graha Ilmu, Yogyakarta 2012, hal. 209.

12 I.M. Koopmans, De Strafbarstelling Van Millien Veon Treening, Course in Environmental Law and Administration for Indonesian Jurist, Reiden Ministry of Housing Spasial and Environment, 1998, hal. 391-199 (dalam Syahrul Machmud), Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009, Edisi Kedua, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 209.

Dari dimensi aksiologi bentuk hukum tanggung jawab mutlak (strict liability)

dan class action dengan pembuktian terbalik yang dibebankan pada tergugat sebagai

pelaku pencemaran yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun adalah sangat

adil apabila yang terkena dampaknya masyarakat yang berkedudukan lemah (lemah

pengetahuan, lemah biaya) atau bagi masyarakat tidak mampu. Dalam

konvensi-konvensi international telah mengatur tentang asas atau prinsip strict

liability (tanggung jawab mutlak).

1. Konvensi tentang pertanggung jawaban pihak ketiga dibidang Energi Nuklir

(Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energi, 29 Juli

1960 Paris).

2. Konvensi tentang pertanggung jawaban sipil atas kerugian yang diakibatkan

oleh nuklir (Convention on Civil Liability for Nuclear Damage, 21 Mei 1963

Vietnam).

3. Konvensi Internasional tentang pertanggung jawaban sipil atas kerugian

pencemaran minyak (Liability for Oil Polution Damage, 29 November 1969

Brussel).

4. Konvensi tentang pertanggung jawaban Internasional atas kerugian yang

disebabkan obyek ruang angkasa (Convention on International Liability for

Damage Caused by Space Objects, 29 March 1972 Geneva).

5. Konvensi pergerakan lintas batas limbah bahan berbahaya dan beracun

(Convention on the Control trans boundary Movements of hazasdaus Water

an Their Disposal, 22 March 1989).

6. Konvensi tentang pertanggung jawaban sipil terhadap kerugian yang

diakibatkan oleh aktifitas yang membahayakan lingkungan (Convention on

civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the

Environment, Leegano, 21 Juni 1993) dan

7. Rancangan Protokol Keamanan Hayati (Biosafely) sebagai pelaksanaan dari

konvensi keaneka ragaman hayati (Convention on Biodiversity).13

Mas Achmad Santosa, et.al.Tanggung jawab mutlak (strict liability dibidang 1 jtgkimgan Hidup, ICEL 1997, ICEL, Cet.1,1997., hal. 139-140.

Menurut Mas Ahmad Santoso, pertanggungjawaban hukum konvensional

selama ini menganut asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan {liability based

on fault), artinya tidak seorangpun dapat dikenai tanggung jawab jika pada dirinya

tidak terdapat unsur-unsur kesalahan. Dalam kasus lingkungan doktrin tersebut akan

melahirkan kendala bagi penegakan hukum di pengadilan karena doktrin ini tidak

mampu mengantisipasi secara efektif dampak dari kegiatan industri modem yang

mengandung resiko-resiko potensial.14 Pengertian pertanggungjawaban secara mutlak

atau strict liability yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat

sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan lex specialis

dalam gugatan tentang perbuatan melangar hukum pada umumnya. Besarnya nilai

ganti rugi yang dapat dibebankan pada pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat

ditetapkan sampai batas tertentu jika menurut penetapan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau

kegiatan yang sebenarnya telah tersedia dana lingkungan hidup.15

Konvensi-konvensi internasional yang telah diuraikan di atas, di Indonesia

dalam Peraturan Perundang-undangan telah diratifikasi kedalam :

- Undang-undang No 4 tahun 1982 tentang lingkungan hidup

- Undang-undang No 10 tahun 1997 tentang ketenaga nukliran

- Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan

Lingkungan Hidup.

Semua ketentuan perundang-undangan tersebut yang mengatur tentang strict liability

dalam proses beracara perdata masih menunjuk hukum acara perdata yang berlaku dan

UU tersebut belum dilengkapi dengan hukum acara. Untuk gugatan perwakilan (class

action) adalah konsep yang sudah sejak lama dianut

14 http://www.icel.or.id/penerapan asas tanggung jawab mutlak-strict liability di bidang lingkungan hidup, tanggal 25-12-2012.

15 http://gilangkumi.blogsDot.com/2010/12/pelaksanaan prinsip-prinsip tanggung- iawab.html. tanggal 25-12-2012.

oleh Negara-negara yang menganut tradisi system hukum Anglo Saxon. Hukum Acara

Perdata di Negara-negara yang menganut tradisi sistem hukum Anglo Saxon telah

secara tegas memberikan dasar penerapan gugatan perwakilan (class action). Untuk

Indonesia yang pola sistem hukumnya mengikuti sistem civil law, tidak mengenal

bentuk hukum class action. Untuk pertama kalinya dalam sistem hukum Indonesia

class action diatur dalam hukum lingkungan (UU NO 23 tahun 1997 UUPLH), hukum

perlindungan konsumen (UU NO 8 tahun 1999 UU Perlindungan Konsumen dan (UU

NO 41 tahun 1999) UU tentang kehutanan. Sebelum diaturnya class action dalam

perundang-undangan di Indonesia yang saya sebutkan terdahulu, namun pengacara

R.O Tambunan melalui kasus gugatan Bentoel Remaja, dan Muktar Pakpahan melalui

kasus Demam Berdarah telah mengedepankan konsep prosendural ini. Beberapa tahun

setelah itu, LBH Jakarta Institut Sosial Jakarta sebagai kuasa hukum buruh

patalsenayan juga mengajukan gugatan secara perwakilan (class action) di Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan.16

Dalam sistem peradilan di Indonesia sambil menunggu peraturan

perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung

dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan

perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perwakilan kelompok dipandang perlu

menetapkan suatu peratuan Mahkamah Agung (PERMA). Akhirnya Mahkamah

Agung menetapkan tata cara gugatan perwakilan kelompok yaitu PERMA No. 1

Tahun 2002, tentang acara gugatan perwakilan kelompok, Mahkamah Agung

menetapkan PERMA No. 1 Tahun 2002 dengan alasan recht vacuum (kekosongan

hukum) dengan meningkatnya kerugian yang merugikan banyak orang ribuan bahkan

jutaan dan munculnya kepermukaan gugatan- gugatan class action yang selalu ditolak

oleh pengadilan dengan alasan Indonesia tidak mengenal class action yang diatur

dalam sistem hukum anglo-saxon.

Tetapi persoalan kekosongan tersebut dalam hukum acara perdata yang diatur

dalam HIR dan RBg, PERMA No. 1 Tahun 2002 dapat dipakai dasar

Mas achmad Santosa, Gugatan Perwakilan (class action), cet. I., 1997, Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, ICEL, hal. 76

hukum prosedur beracara perdata melalui gugatan perwakilan. Menurut : DR. Susanti

Adi Nugroho, dengan ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 dengan mulai

banyaknya gugatan perwakilan kelompok yang diajukan terutama yang berkaitan

dengan digunakannya putusan dalam perkara anti monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat sebagai dasar gugatan perwakilan kelompok, sehingga tampaknya PERMA

No.l Tahun 2002 perlu diperbaiki karena tidak lagi dapat menampung permasalahan

baru yang timbull.17 PERMA No.l Tahun 2002 terdiri dari 11 pasal, Bab I Ketentuan

Umum, Bab II Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok (Pasal 2, 3,

4, 5, 6), Bab III Pemberitahuan (pasal 7) Pernyataan Keluar (Pasal 8) Bab IV, Bab V

Putusan (pasal 9) dan Bab VI Ketentuan Penutup (Pasal 10 dan pasal 11). Mencermati

dan meneliti pasal-pasal tersebut tampaknya belum mengatur secara koprehensif

prosedur/mekanisme pengajuan gugatan perwakilan kelompok ke Pengadilan. Belum

jelas diatur tentang kelompok mengingat kita mengenal banyak kelompok dalam

masyarakat misalnya kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok penambak ikan

dan lain-lainnya. Kelompok-kelompok ini dalam masyarakat apabila dikaitkan dengan

kopetensi pengadilan kita mengenal kopetensi relatif sehingga kelompok-kelompok

tersebut kemana harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mana, kriteria apa

yang dipakai untuk menentukan wakil kelompok, sub kelompok.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 belum jelas dirumuskan tentang hubungan

hukum antara wakil kelompok dengan kelompok. Lebih-lebih wakil kelompok tidak

perlu membuat surat kuasa khusus. Demikian juga tanggung jawab hukum antara

wakil kelompok dengan kelompok apabila teijadi ketidak jujuran dan

ketidaksungguhan. Tidak ada ketentuan yang jelas mengenai apabila hakim

memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok tidak sah,

maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim. Ini berarti

kesempatan untuk mengajukan kembali, apakah bisa disebut Nebis in

17 Susanti Adi Nugroho, Class Action dan Perbandingan dengan Negara lain, Kencana Prenada Media Group, Edisi I, Cet. I, Jakarta 2012, hal. 5.

Idem, atau apakah ada upaya hukum untuk mengajukan ulang gugatan kelompok ke

Pengadilan.

Oleh karena tuntutan perasaan keadilan dari masyarakat dan kerugian yang

diderita oleh masyarakat luas, tidak efesien lagi atas pertimbangan keadilan dan

merealisasi asas Trilogi Peradilan (sederhana, cepat dan biaya murah), gugatan-

gugatan yang melibatkan masyarakat luas harus diajukan satu persatu dan masing-

masing membuat surat kuasa. Demikian juga kerugian-kerugian disebabkan oleh

pelaku usaha yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun dengan pembuktian

kesalahan dan tidak teijangkau oleh korban apabila menerapkan ajaran kesalahan

menurut pasal 1365 KUHPerdata. Dengan alasan-alasan tersebut bentuk hukum strict

liability dan class action relevan dapat diterapkan dalam penegakan hukum

lingkungan keperdataan di Indonesia. Dari pemaparan terdahulu dalam makalh ini

saya ingin mengkaji : strict liability dan class action dengan judul:

“PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) PADA

GUGATAN PERWAKILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN KEPERDATAAN”.

Dari judul tersebut dapat saya rumuskan masalah-masalah yang akan dikaji

dalam penelitian ini.

II. Rumusan Masalah

1. Apakah pada gugatan perwakilan dimungkinkan hakim melakukan penemuan

hukum dalam hukum acara untuk menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak

(strict liability) dalam rangka penegakan hukum lingkungan keperdataan?

2. Bagaimana menentukan kelas besar (class members) dan wakil kelas (class

representatif) dalam gugatan perwakilan?

3. Bagaimana hubungan dan tanggung jawab hukum antara wakil kelas (class

representatif) dengan kelas besar (class members)?

III. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan makalah dengan judul

“Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Pada Gugatan Perwakilan

Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan” ialah :

1. Ingin mengkaji dan menganalisa apakah hakim dapat melakukan penemuan

hukum (rechtsvinding) dalam hukum acara untuk menerapkan prinsip tanggung

jawab mutlak dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan.

2. Ingin membahas dan menganalisa bagaimana menentukan kelas besar (class

members) dan wakil kelas (class representatif) dalam gugatan perwakilan

3. Ingin menganalisa dan dapat mengetahui tanggung jawab hukum antara wakil

kelas (class representatif) dengan kelas besar (class members) dalam gugatan

perwakilan.

IV. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya agar dapat memberikan manfaat dalam dunia

akademis, yaitu dalam rangka penemuan hukum oleh hakim dalam hukum acara

guna penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) pada gugatan

perwakilan dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini nantinya dapat disumbangkan

sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak

dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan, dan dapat disumbangkan

dalam pembentukan Hukum Acara Perdata mendatang.

V. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum

normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

13.

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka18 Penelitian hukum

normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaedah yang

berlaku di masyarakat dan mengkaji acuan perilaku setiap orang. Penelitian

hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai

penelitian kepustakaan atau studi dokumen.19 Menurut Sunaryati Hartono,

kegunaan dari penelitian hukum normatif ialah :

a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum

positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas

semua Saijana Hukum.

b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti : gugatan,

tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak

dan sebagainya), yang diperlukan oleh masyarakat. Hal ini menyangkut

pekeijaan notaris, pengacara, jaksa, hakim, dan pejabat (goverment

lawyers)

c. Untuk menulis makalah / ceramah atau buku hukum

d. Untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan

bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu.

Menjelaskan dan menerangkan ini merupakan tugas utama para dosen dan

para penyuluh. Seorang dosen perlu menguasai aspek-aspek teoritis tetapi

juga harus memahami aspek historis dan filsafati dari masalah hukum yang

diterangkan, sedangkan seorang penyuluh hukum perlu lebih

memperhatikan aspek-aspek praktis dan penerapan kaedah- kaedah hukum

itu terhadap suatu peristiwa atau masalah hukum di dalam suatu lingkungan

masyarakat tertentu.

e. Untuk melakukan penelitian dasar (basic research) dibidang hukum,

khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum

terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum

18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 13.

19 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafindo, Jakarta, 2008,

baru, pendekatan hukum yang baru dan sistem hukum nasional (yang baru)

f. Untuk menyusun rancangan Undang-undang atau peraturan Perundang-

undangan termasuk keputusan-keputusan yang baru (legislative drafting)

g. Untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana

jangka pendek dan jangka menengah tetapi terlebih-lebih untuk menyusun

rencana jangka panjang.20

2. Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian

ini, sudah tentu akan sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dikaji dalam

penelitian ini.

a. Pendekatan Historis atau sejarah

b. Pendekatan Perbandingan

c. Pendekatan Perundang-undangan

d. Pendekatan Konseptual

e. Pendekatan Filsafat

f. Pendekatan Kasus

Penjelasan:

a. Pendekatan sejarah (historical approach)

Setiap peraturan Perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang

berbeda. Dengan mengetahui latar belakang sejarah, kemudian dibuat aturan

Perundang-undangan tersebut, maka catur wangsa peradilan akan memiliki

interpretasi yang sama terhadap permasalahan hukum yang telah diatur

dalam aturan Perundang-undangan dimaksud.21 Penelusuran class action

yang dikenal dalam sistem hukum anglo saxon, Inggris, Amerika seperti

Pasal 23 U.S. Federal of Civil Procedur dipakai acuan dalam UU No.

23/1997 untuk menyusun gugatan perwakilan dan dipakai

20 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Penerbit Alumni, Edisi I, Bandung, 1994, hal. 140-141.

21 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Cet. Keenam, Malang, 2012, hal. 318.

acuan dalam menyusun PERMA No. 1 tahun 2002 tentang Hukum Acara

Gugatan Perwakilan Kelompok, dan seterusnya nanti dipakai dasar dalam

menyusun Perundang-undangan dalam Hukum Acara Perdata Lingkungan.

b. Pendekatan perbandingan (comparative approach)

Menurut Sunaryati Hartono, penelitian perbandingan hukum dalam hal ini

ialah penelitian perbandingan hukum struktural. Penelitian perbandingan

hukum struktural atau sistematik terutama berusaha untuk menyusun suatu

sistem tertentu yang digunakan sebagai referensi dalam mengadakan

perbandingan-perbandingan. Sistem termasuk dapat saja berupa sistem yang

kongkrit, abstrak, konseptual, terbuka ataupun tertutup.22 Penggunaan

pendekatan perbandingan ini ialah membandingkan dari negara-negara yang

telah mengenal strict liability dan class action yng mungkin nanti dapat

dipakai sumber dalam perumusan strict liability dan class action di

Indonesia, khusus Hukum Acara Perdata Lingkungan.

c. Pendekatan Perundang-undangan (statuta approach)

Dalam penelitian ni dengan statuta approach ialah dengan menggunakan

Peraturan Perundang-undangan yang merupakan produk pemerintah dengan

legislatif, mulai dari perundang-undangan yang memiliki kedudukan

tertinggi, menengah sampai kebawah. Dalam pendekatan ini peneliti

haruslah melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai

sifat-sifat:

a. Comprehensive, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya

terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.

b. All-inclusive, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu

menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada

kekurangan hukum

22 Sunaryati Hartono, Op.Cit, hal. 173-174.

c. Systematic, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain,

norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarchies.23

d. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Ialah ingin mengetahui konsep-konsep hukum tentang strict liability dan

class action dalam sistem hukum Anglo Saxon untuk dapat dipakai pedoman

dengan konsep-konsep hukum di negara-negara yang menganut sistem

hukum Eropa Continental (civil law system), yang mana dalam hal ini

Indonesia polanya mengikuti konsep-konsep hukum Eropa Continental.

e. Pendekatan Filsafat (Filosophical Approach) dengan sifat filsafat yang

melakukan kajian, menyeluruh, radikal, spekulatif, sistematis, koherent dan

lain-lainnya dalam penelitian ini, tentunya bidang-bidang objek kajian

filsafat, dengan melihat dari dimensi ontologis, epistemologi dan aksiologi.

- Dimensi ontologi yaitu mengkaji hakekat strict liability dan Class Action

dalam hukum perdata dibidang lingkungan, dan mengkaji lingkungan

pada umumnya.

- Dimensi Epistemologi : yaitu cara untuk mendapatkan pengetahuan yang

baru tentang ilmu hukum dalam hal ini mempunyai kebenaran ilmiah

dalam prosedur beracara baik strict liability dan class action. Dengan

menggunakan metode ilmiah dalam kerangka penelitian hukum normatif,

dengan penalaran, argumentasi-argumentasi, sarana bahasa dan logika.

- Dimensi aksiologi, dengan mempelajari isi, nilai kebenaran, keadilan,

kepastian, kemamfaatan, nilai perlindungan. Menurut Jujun S.

Suriasumantri, aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan

23 Johny Ibrahim, Gagasan Pengaturan Money Laundering di Indonesia (dalam Johny Ibrahim), Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Cet. Keenam, 2012, Malang, hal. 303.

dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.24 Strict liability dan class

action sangat bermanfaat dan adil tanpa pembuktian kesalahan, tapi tanggung

gugat mutlak terhadap pencemaran dari perusahaan yang menghasilkan

limbah berbahaya dan beracun yang dapat mengakibatkan kerugian banyak

orang,

f. Pendekatan Kasus (case approach)

Dalam pendekatan ini ialah bertujuan untuk mempelajari penerapan

norma-norma atau kaedah-kaedah hukum yang dilakukan dalam praktek

hukum. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dilihat dalam

yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas

kasus-kasus yang telah teijadi bermakna emfiris, namun dalam penelitian

normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran

dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktek

hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input)

dalam eksplanasi hukum.25 Melihat Ratio Decidendi putusan hakim. Menurut

Atmadja, mengenai pertimbangan hukum, disinilah kelihatan titik berdiri

dari hakim. Tentu dalam pertimbangan hukum terurai argumentasi hukum

untuk menjastifikasi putusan itu.26 Dalam penelitian ini dengan pendekatan

kasus ingin mengkaji putusan-putusan tentang class action (gugatan

perwakilan).

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukumnya ialah : Bahan Hukum

Primer ialah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat

seperti UUD, UU, Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat-

traktat, konvensi-konvensi dan lain-lainnya. Disamping bahan hukum primer,

ialah bahan hukum sekunder yang sumbernya dari hasil-hasil penelitian,

24 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 234.

25 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Cet. Ke-6, Malang, 2012, hal. 321.

261 Dewa Gede Atmadja, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning and Legal Argumentation Introduction). Cet. I, Bali Age, 2009, hal. 65.

karya-karya ilmiah, pendapat (karya tulis) para saijana, jurnal-jurnal, doktrin-

doktrin dan lain-lainnya. Untuk bahan hukum tersier ialah bahan yang dapat

dipakai petunjuk untuk memahami bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan setelah dilakukan studi dokumen,

maka pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dicatat melalui

kartu-kartu kecil yang telah disiapkan (card system).

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang telah diperoleh dan

relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian, dilakukan inventarisasi,

identifikasi, klasifikasi dan diinterpretasikan, dengan analisis kwalitatif yang

dijabarkan secara deskriptif dalam bentuk paper.

VI. Krangka Teoritik

Teori yang saya pakai untuk membahas dan menganalisa masalah yang saya

angkat dari makalah yang beijudul “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability)

Pada Gugatan Perwakilan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan” ialah:

1. Grand Theory : teori dasar yang dipakai ialah Teori Negara Hukum

2. Middle Range Theory yaitu Teori Filsafat Hukum Gustav Rabruch

3. Applied Theory yaitu Teori Hukum Pembangunan dari Bapak Prof. Dr.

Mochtar Kusumaatmadja, SH.LLM.

1. Grand Theory : Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum secara konseptual di Indonesia dipadankan dengan

dua istilah dalam bahasa asing yaitu:

a. Bahasa Belanda istilahnya Rechtstraat digunakan untuk menunjuk tipe negara

hukum yang diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa

Continental atau Civil Law System.

b. Bahasa Inggris menggunakan istilah rule of law untuk menunjuk tipe negara

hukum dari Negara Anglo Saxon atau di negara-negara yang

menganut common law system (Inggris, Amerika dan Negara-negara bekas jajahan

Inggris), sedangkan tipe negara hukum yang diterapkan di negara-negara sosialis

komunis, menggunakan istilah socialist ligality (antara lain : Rusia, RRC dan

Vietnam).27

Sebelum atau pra perubahan ketiga UUD 1945, prinsip negara hukum Indonesia

ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945, yang menentukan bahwa negara Indonesia

berdasarkan atas hukum (Rechtstext) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka

(machtstaat). Apa yang ditunjukkan dalam penjelasan UUD 1945, istilah negara hukum

berasal dari istilah : bahasa Belanda rechtstaat lawan kata dari maachtstaat.28 Rechtstaat

atau negara hukum diartikan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan

prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dibalik itu machtstaat

diartikan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasar pada

kekuasaan belaka sesudah Pasca Amandement ke-3 UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD

1945, berbunyi : “Negara Indonesia Negara Hukum” dengan demikian Negara Hukum

Indonesia menjadi bukan hanya satu prinsip, tapi benar-benar menjadi normatif.29 Dalam

kaitannya Negara Indonesia yang pola sistem hukumnya menganut Eropa Continental

(Civil Law System) dengan Rechtstaat atau Rule Of Law. Menurut pendapat Frederich

Julius Sthal, unsur- unsur rechtstaat terdiri atas 4 unsur :

a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

b. Negara didasarkan atas Trias Politik (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan

legislatif, eksekutif dan kekuasaan yudisial)

c. Pemerintahan didasarkan atas UU (wetmatigeheid van bestuur), dan

271 Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, Problematik Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, Setara Press Malang, 2010, hal. 157.

28 Atmadja, Ibid, hal. 158. 29 Fredrich Julius Stahl, (dalam I Dewa Gede Atmadja), Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Stara Press

Malang, 2010, hal. 158.

d. Ada peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus

perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige

overheidsdaad).30

Unsur Rule of Law, menurut AV Dicey terdiri dari 3 unsur yaitu:

a. Supremasi hukum (supremacy of law)

b. Persamaan dimuka hukum (equality before the law)

c. Hak asasi individu (individual rights)

Tidak memerlukan peradilan administrasi, karena peradilan umum dianggap

berlaku untuk semua orang baik bagi warga negara maupun pejabat pemerintah.31

Jadi menurut Atmadja, dilihat dari unsur-unsur perbedaan tipe negara

hukum, perbedaan pokoknya rechtstaat penekanannya adanya peradilan

administrasi negara, sedangkan rule of law penekanannya pada equality before

the law.32

Pengertian dari Negara Hukum dengan istilah Rechtstaat atau

government by law yang artinya yang suatu sistem kenegaraan yang diatur

berdasarkan sistem hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam

konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut baik yang diperintah

maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap

orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan

berbeda dengan dasar pembedaan yang rational, tanpa memandang perbedaan

warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan dan kewenangan

pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga

pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang

30 Padmo Wahyono, (dalam I Dewa Gede Atmadja), Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Stara Press Malang, 2010, hal. 159.

31 H. Muh. Tahir Azhary, (dalam I Dewa Gede Atmadja), Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Stara Press Malang, 2010, hal. 159.

32 Atmadja, (dalam I Dewa Gede Atmadja), Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Stara Press Malang, 2010, hal. 159.

dan tidak melanggar hak-hak rakyat diberikan peran sesuai kemampuan

peranannya secara demokratis.33

Lebih jauh suatu negara baru dapat disebut sebagai negara hukum

haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain:

1. Perlindungan hak-hak rakyat oleh Pemerintah

2. Kekuasaan lembaga negara tidak absolut

3. Berlakunya prinsip trias politika

4. Pemberlakuan check and balance

5. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis

6. Kekuasaan kehakiman yang bebas

7. Sistem pemerintahan yang transparan

8. Adanya kebebasan pers

9. Adanya keadilan dan kepastian hukum

10. Akuntabilitas dan pelaksanaan prinsip good governance.34

Konsep negara hukum Indonesia disebutkan menerima prinsip kepastian

hukum dalam rechtstaat sekaligus prinsip keadilan di dalam the rule of law serta

nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis dan segala ketentuan

proseduralnya (rechtstaat) diterima di dalam negara hukum Indonesia, tetapi

semua itu harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (the rule of law),

ketentuan-ketentuan tertulis yang menghalangi keadilan dapat ditinggalkan.

Penguatan dari konsepsi ini adalah penyebutan di dalam fungsi kekuasaan

kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan seperti tertulis pada Pasal 24

ayat (1) serta penegasan dalam Pasal 28D ayat (1) tentang hak memperoleh

kepastian hukum yang adil dan Pasal 28 H bahwa hukum harus dibangun

berdasarkan keadilan dan kemanfaatan.35

Adapun yang dapat dipakai alasan bahwa Teori Negara hukum sebagai

Grand Theory dalam penulisan makalah ini ialah :

33 http://negarahukumIndonesia.blogspot.com/. tanggal 25-12-2012. 34 http://negarahukumIndonesia.blogspot.com/. diakses tanggal 25-12-2012. 35 Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali

Press, Cet. 2, Mei 2011, Jakarta, hal. 52.

1. Diakuinya Hak Lingkungan Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia.

Persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga diwakili tuntutan atas ”hak

solidaritas” atau hak bersama. Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih

negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tuntutan internasional

yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara

berkembang menginginkan terciptanya suatu tuntutan ekonomi dan hak

internasional yang kondusif bagi teijaminnya hak-hak berikut:

a. Hak atas pembangunan,

b. Hak atas perdamaian,

c. Hak atas sumber daya alam,

d. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan

e. Hak atas warisan budaya sendiri.36

2. Alasan yang kedua, dalam Pasal 28 H UUD 1945 setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

3. Alasan yang ketiga menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 65 ayat:

(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai

bagian dari hak asasi manusia.

(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses

informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak

atau lingkungan hidup yang baik dan sehat

(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan / atau keberatan terhadap

rencana usaha dan / atau kegiatan yang diperkirakan dapat

menimbulkan dampak terhadap lingkungan

(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan dalam

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

36 Kata Pengantar, Philip Alston, Fams Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Cet. I, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Isian Indonesia, Yogyakarta, 2008, hal. 16.

37

(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dengan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup.

4. Alasan yang keempat memakai Teori Negara Hukum sebagai Grand Theory,

diaturnya hak-hak atasi lingkungan hidup dalam UUD 1945 dan pentingnya

upaya perlindungan hukum akibat perusahaan dan pencemaran lingkungan

yang disebabkan oleh limbah berbahaya dan beracun yang merugikan

ribuan/bahkan jutaan orang yagn terkena dampaknya dan berakibat kematian

terhadap semua makhluk hidup. Dan diperlukan prosedur beracara perdata

untuk menerapkan prinsip strict liability dan class action dalam

memperjuangkan hak-hak perdatanya akibat perusakan dan pencemaran

lingkungan hidup.

2. Middle Range Theory yaitu dari Gustav Radbruch :

From the concept of the law, a cultural concept, that is the concept related

to value, we pressed on to the value of the law. Law is what, according to its

meaning , is intended to serve the idea of the law. The idea of law we found

injustice and we determined the essence of justice, of distributive justice as

equality, equal treatment of equal, and correspondingly unequal treatment of

different, men and relationships. We were able to orient the concept of the law

toward justice, yet we were unable thereby to obtain the guiding thought from

which exhaustively to derive the contain of law.

(Dari konsep hukum, konsep budaya, yaitu suatu konsep yang berkaitan

dengan nilai, kita ditekankan pada nilai hukum, gagasan hukum: Apakah hukum

itu? menurut maknanya, dimaksudkan untuk mengupayakan gagasan dari hukum.

Gagasan hukum kita temukan dalam bentuk Keadilan dan kita menentukan

hakekat dari keadilan, keadilan distributif, sebagai kesetaraan: perlakuan yang

sama, manusia dan hubungannya. Kita memang mampu untuk mengarahkan

konsep hukum terhadap keadilan, namun kita tidak demikian untuk memperoleh

pemikiran yang mendalam untuk mendapatkan isi hukum).

For while justice directs us to treats equal equally, unequal unequally, it

does not tell us anything about the viewpoint from they are to be deemed

equals or unequal, more over it determines solely the relation and not the kind. Both

questions may be answered only by referring to the purpose of the law. Thus to justice

there was added. The second element of the idea of the law is Expediency or suitability of

the purpose. However the question of purpose and expediency could not be answer

unequivocally but only relativistic, by the systematic development of the different of law

and the state, the views of the different parties. Yet that relativism cannot remain the last

word of legal philosophy.

(Untuk sementara keadilan mengarahkan kita untuk memperlakukan sama rata,

tidak setara merata, ia tidak memberitahu kita apa-apa tentang sudut pandang dari mana

mereka harus dianggap sama atau tidak sama, apalagi hal itu semata-mata untuk

menentukan hubungan, dan bukan jenis. Kedua pertanyaan dijawab mungkin hanya

dengan mengacu pada tujuan hukum. Dengan demikian keadilan lebih ditonjolkan.

Sebagai elemen kedua dari gagasan hukum yaitu kemanfaatan hukum atau kesesuaian

untuk suatu tujuan. Namun, persoalan mengenai tujuan kemanfaatan tidak dapat dijawab

tegas tetapi hanya bersifat relatif, dalam perkembangan sistematis pandangan hukum dan

negara, pandangan dari berbagai pihak. Namun relativisme yang tidak dapat tetap menjadi

kata terakhir dari filsafat hukum).

The law as order of living together cannot be handed over to disagreements

between the views of individuals, it must be one order over all of them. So we are

confronted with a third postulate concerning law, ranking with other two, a third element

of the idea of the law, legal certainty. The certainty of the law requires law to be positive. If

what is just cannot be settled, then what ought to be right must be laid down and this must

be done by the agencies able to carry trough what it lays down. So, most oddly the positive

of the law itself becomes a prerequisite of its lightness; to be positive is implicit in the

concept of right law just much as lightness of content is a task of positive law.

(Hukum sebagai urutan hidup bersama tidak dapat diserahkan kepada perbedaan

pendapat antara pandangan individu, melainkan harus menjadi satu

urutan atas semua dari mereka. Elemen ketiga dari gagasan hukum yaitu

Kepastian Hukum, Kepastian hukum memerlukan hukum untuk menjadi positif,

jika apa yang tidak dapat diselesaikan, maka apa yang seharusnya benar harus

ditetapkan, dan ini harus dilakukan oleh lembaga sehingga mampu mewakili

kepentingan dari fungsi hukum melalui kepastian hukum. Jadi, yang paling kuat

yang positif dari hukum itu sendiri menjadi prasyarat dari kebenaran: untuk

menjadi positif secara implisit dalam konsep hukum yang tepat. Seperti halnya

kebenaran adalah bagian dari hukum positif).

Of the three elements of the idea of law it is the second, expediency to

which relativistic resignation applies. But the other two, justice and legal

certainty, are above the conflict between views of law and the state, above the

struggle of parties. It is more important that the strife of legal views be ended than

that it be determined justly and expediently. The existence of a legal order is

more important than its justice and expediency. Which constitute the second

grate task of the law, while the first, equally approved by all, is legal certainty that

is order or peace. So, to all equally submit to the postulate of justice.

(Dari ketiga unsur gagasan hukum, itu adalah kemanfaatan, keadilan dan

kepastian hukum, berada di atas konflik antara pandangan hukum dan negara,

atas usaha para pihak. Hal ini lebih penting bahwa perselisihan pandangan

hukum akan berakhir. Dari itu akan ditentukan secara adil dan bijaksana.

Keberadaan tatanan hukum lebih penting daripada keadilan dan kemanfaatan,

yang merupakan tugas besar kedua dari tujuan hukum, kepastian hukum, yaitu,

ketertiban, atau perdamaian. Demikian juga, semua sama-sama tunduk pada

postulat keadilan).

Adapun yang menjadi alasan, saya memilih Middle Range Teori dan teorinya

Gustav Radbruch yaitu: teori filsafat hukum.

1. Aspek keadilan yaitu perusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan

oleh suatu perusahaan yang menghasilkan limbah berbahaya dan beracun

yang mengakibatkan musnahnya makhluk hidup, apabila masih tetap

mempertahankan Sistem Hukum Acara perdata HIR dan RBg

dan Pasal 1365 KUH Perdata tidak mengatur strict liability dan class action

adalah tidak adil, karena korban (masyarakat yang terkena dampaknya)

sangat miskin biaya, akan dianggap adil pelaku usaha (pencemar) yang harus

membuktikan dengan strict liability serta pembuktian terbalik, tanpa

pembuktian dengan kesalahan dan korban terkena dampaknya ribuan bahkan

jutaan dapat mewujudkan trilogi peradilan : peradilan sederhana, cepat, dan

biaya murah apabila menggabungkan diri untuk menggugat melalui prosedur

beraca dengan class action.

2. Aspek Kepastian:

Alasan dalam penegakan hukum khusus dalam prosedur beracara perdata di

Pengadilan, adanya kepastian hukum (hukum positif, hukum formal) untuk

mempertahankan dan menyerahkan dalam kasus-kasus lingkungan

keperdataan. Dan Hakim ada kepstian hukum dalam memeriksa perkara di

pengadilan.

3. Aspek Kefaedahan

Setelah diaturnya bentuk-bentuk hukum seperti strct liability, class action

dalam hukum positif Indonesia, sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu

berfedah bagi orang sebanyak-banyaknya yang ingin mempeij uangkan

hak-haknya.

3. Applied Theory : dipakai Teori Hukum Pembangunan dari Bapak Mochtar

Kusumaatmadja, ada 2 hal yang menjadi inti dari teori beliau:

1. Ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembaharuan dan pembangunan itu

merupakan sesuatu yang diinginkan atau dipandang mutlak adanya.

2. Hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi

sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah

kegiatan masyarakat yang dikehendaki karena pembaharuan.

Konsep hukum yang ditawarkan oleh Mochtar Kusumaatmadj a dapat disimak

dari definisi atau fungsi hukum yang dikembangkan. Hukum dalam pengertian

yang luas tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula

lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan

berlakunya kaedah-kaedah itu dalam kenyataan37 Mochtar juga mengemukakan,

hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai

perangkat kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia

dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses

(processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.38

Berkaitan dengan upaya penjabaran fungsi hukum sebagai sarana

pembaharuan masyarakat (GBHN 1978-1998) mengenai pembangunan hukum

nasional yang dilakukan melalui 3 aspek yakni:

a. Memperbaiki hukum-hukum yang sedang berlaku untuk disesuaikan dengan

kebutuhan pembangunan dan perkembangan masyarakat yang teqadi.

b. Memperbaharui atau merubah hukum-hukum yang pernah ada yang dianggap

masih dapat dipergunakan.

c. Mempertahankan hukum yang pernah ada yang dianggap masih memadai.

Menentukan Grand Theory, Teori Negara Hukum, Middle Range Theory

dari Teori Filsafat Hukum Gustav Rabruch dan Applied Theory dari Mochtar

Kusumaatmadja juga dilengkapi dengan teori-teori hukum lain dalam

pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

VII. Peranan Filsafat Ilmu Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan

1. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum

lingkungan keperdataan.

37 Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 11.

38 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1995, hal. 15.

2. Penemuan hukum oleh hakim dalam penerapan prinsip tanggung jawab

mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan.

3. Kriteria menentukan wakil kelas (class representatif) dan kelas besar (class

members) pada gugatan perwakilan.

4. Hubungan dan tanggung jawab hukum antara wakil kelas (class

representatif) dengan kelas besar (class members)

1. Prinsip Tanggung Jawab mutlak (strict liability) dalam penegakan hukum

lingkungan keperdataan

Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan : setiap orang yang tindakannya,

usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3 menghasilakn dan/atau

mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap

lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang teijadi tanpa

perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam sistim Hukum Acara Perdata Indonesia yang masih

berpedoman pada HIR dan RBg tidak mengenal prosedur beracara perdata

lingkungan dengan tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip strict

liability atau atas tanggung jawab mutlak merupakan asas atau prinsip

pertanggung jawaban hukum (liability) yang telah berkembang sejak lama,

yakni berawal dari sebuah kasus di Inggris (Ryland V. Flectcher) tahun

1968. Asas ini telah diadopsi dalam berbagai Perundang-undangan dan

konvensi-konvensi internasional.39 Strict Liability adalah doktrin

pertanggungjawaban perdata dibidang lingkungan hidup, dimana

39 Syahrul Mahmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut UU No. 32 tahun 2009, Edisi Kedua, Cet. 1,2012, hal. 209.

tanggung jawab muncul seketika yang tidak harus berdasarkan atas

kesalahan (liability without fault).40

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengandung konsep tanggung

jawab berdasarkan atas kesalahan, yang dapat dipersamakan dengan liability

based on fault, seperti halnya doktrin pertanggungjawaban tradisional

negligence dalam sistem hukum Anglo Saxon.41 Disamping itu juga doktrin

pertanggungjawaban tradisional tidak mampu mengantisipasi

kegiatan-kegiatan yang mengandung resiko besar (significant risk).42 Di

Indonesia pihak yang merasa dirugikan yaitu penggugat dalam kasus- kasus

lingkungan biasanya memiliki latar belakang ekonomi lemah maupun

pendidikan rendah, sehingga sangatlah tidak adil apabila mereka dibebani

pembuktian tentang pencemaran dan keterkaitannya dengan kerugian yang

mereka alami. Oleh karenanya mempertahankan doktrin pertanggung

jawaban tradisional untuk kasus-kasus yang memiliki resiko tinggi tidak

akan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam penegakan hukum

lingkungan.43

Dilihat dari dimensi ontologi, epistemologi dan aksiologi bentuk

hukum tanggung jawab mutlak (strict liability) yang dikembangkan di

negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon termasuk juga

Class Action (gugatan perwakilan) sangat relevan untuk diterapkan di

Indonesia, mengingat prosedur beracara dengan Class Action dan

pembuktian tanpa kesalahan dapat mewujudkan peradilan sederhana, cepat

dan biaya murah. Dari dimensi ontologi adalah studi sungguh- sungguh

ontologi juga diartikan sebagai metafisika umum yaitu cabang

401.M. Koopmans, De StrafBarstelling Van Milliu Veon Treening Course in Environmental Law and Administration for Indonesian Yurist, Reiden Ministry of Housing Spasial and Environment, (dalam Syahrul Mahmud, Penegakan Hukum Linghmgan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut UU No. 32 tahun 2009), 1998, hal. 391-199 (dalam Syahrul Machmud).

41 Mas Achmad Santosa, et.al., Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, ICEL, 1997, hal. 123.

42 Mas Achmad Santosa, Ibid, hal. 124. 43 Mas Achmad Santosa, Ibid.

filsafat yang mempelajari sifat dasar dan kenyataan yang terdalam, ontologi

membahas asas-asas rational dari kenyataan (Kattsaff, 1986).44 Dengan

terintegrasinya strict liability dan class action dalam hukum lingkungan,

menurut Plato, hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani

fenomena dunia yang penuh situasi ketidakadilan.45

Demikian juga menurut Socrates, sesuai dengan hakekat manusia

maka hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan

kebajikan dan keadilan bagi umum.46 Hukum untuk mencapai kebajikan dan

keadilan umum.47 Menurut Yuyun S. Suriasumantri, ontologi membahas apa

yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu atau dengan perkataan

lain sesuatu pengkajian mengenai teori tentang ada.48 Menganalisis

pemikir-pemikir filosuf tadi, kelihatannya strict liability dan class action

sangat bermanfaat dalam hukum lingkungan.

Dilihat dari dimensi epistemologi sering disebut teori pengetahuan

(theory of know ledge). Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani,

Episteme, artinya pengetahuan dan logos artinya teori. Jadi epistemologi

dapat didifinisikan sebagai dimensi filsafat yang mempelajari asal mula,

sumber, manfaat, dan sahihnya pengetahuan. Secara sederhana disebutkan

saja bagaimana cara mempelajari, mengembangkan dan memanfaatkan ilmu

bagi kemaslatan manusia.49 Epistemologi dapat memberikan suatu acuan

dalam mengembangkan kerangka ilmu pengetahuan, pengembangan

pengetahuan melalui perencanaan metodelogi ilmiah. Lebih jauh menurut

Fuad Ihsan, untuk menyebut sebagai kesatuan

44 Fuad Ihsan, Filsafat Ilmu, Rineka Cipta, Cet. I, Jakarta, 2010, hal. 223. 45 Plato, (dalam Bernard L. Tanya, dkk), Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan

Generasi, Genta Publising, Cet. IH, 2010, Yogyakarta, hal. 41. 46 Socrates, (dalam Bernard L. Tanya, dkk), Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang

dan Generasi, Genta Publishing, Cet. III, 2010, Yogyakarta, hal. 31. 47 K. Barents, Sejarah Filsafat Yunani, (dalam Bernard L. Tanya, dkk.), Teori Hukum, Strategi

Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Cet. III, Yogyakarta, 2010, h.31. 48 Yuyun S. Suriasumantri, Tentang Hakekat Ilmu dalam Perspektif, Jakarta, Gramedia, Cet. VI,

1985, hal. 5. 49 H.A. Fuad Ihsan, Filsafat Ilmu, Rineka Cipta, Cet. 1,2010, Jakarta, hal. 225.

pengetahuan, dibutuhkan persyaratan tertentu, karena secara epistemologi

ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang memiliki persyaratan

metodelogi tertentu yaitu disusun dengan cara-cara tertentu agar ilmu

memiliki paradigma keilmuan yang telah diakui oleh masyarakat keilmuan

tertentu pula.50 Pengetahuan yang berdasarkan atas ide (idealisme)

mengandung implikasi pendekatan yang rationalitis. Rationalitis

mengandung pendekatan rasional. Sifat idealisme lebih menekankan proses

berfikir deduktif yang terimplikasi dalam premis- premis yaitu premis

mayor, premis minor dan simpulan. Realisme mengandung pendekatan

emfirik. Pengetahuan yang berdasarkan emfiris memandang pengetahuan itu

adalah kenyataan dan menganut pendekatan induktif, sehingga untuk

mencapai kebenaran pengetahuan didasarkan realitas kongkrit yang

parsial.51 Dapat dikatakan alur berpikir untuk dapat mengatasi berbagai

permasalahan yang timbul, haruslah melalui proses dengan menentukan

landasan teori atau memilih teori-teori yang tepat dengan berbagai

penalaran-penalaran dengan pengujian atau verifikasi dari bahan-bahan

hukum primer, sekunder, tersier untuk dapat mengambil

keputusan-keputusan.

Jadi pada dasarnya sebuah kegiatan memperoleh pengetahuan

melibatkan kita sebagai subyek dan obyek yang kita pelajari, serta

metodologi yang menghubungkan kita dan objek yang kita amati menjadi

terhubung. Yang tadinya diandaikan terpisah ada jarak antara subjek dengan

obyek, maka oleh metodologi subjek dihubungkan dengan objek subjek

tidak saja terhubung tapi juga dekat dengan objek. Karena itu kita sering pula

menyebut secara umum, metodologi sebagai pendekatan atau approach.52

Pilihan-pilihan terhadap metodologi, ialah metodologi yang

50 Fuad Ihsan, Ibid, hal. 226. 51 Fuad Ihsan, Ibid, hal. 226. 52 Antonius Cahyadi, E Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Cet. IV, 2011,

Jakarta, Frenanda Media Group, hal. 14.

kita pilih menentukan tempat kita dalam mengamati hal yang kita amati.53 Ia

membuat kita mengambil sebuah perspektif tertentu (sudut pengamatan atau

point of view) dalam kegiatan pengamatan.

Terlebih dahulu haruslah kita mengerti dan memahami objek yang

menjadi kajian, ada langkah-langkah dalam mencapai pemahaman antara lain

: pemahaman dalam filsafat dilakukan menurut langkah-langkah berikut

antara lain:

a. Mengerti dan memahami problem yang terkandung dalam pertanyaan

filosophis yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah memahami dan

mengerti pertanyaan.

b. Setelah memahami problem yang muncul (pertanyaan-pertanyaan) kita

harus melihat berbagai kemungkinan jawaban yang ada beserta

argumen-argumen baik yang menguatkan atau melemahkan.

c. Yang terakhir coba kita melihat sekali lagi pernyataan yang

memungkinkan jawaban yang kita ajukan sendiri dalam rangka afirmasi

terhadap jawaban yang kita miliki.54

Dilihat dimensi Aksiologi

Secara etimologis aksiologi berasal dari kita aksios yang berarti

nilai dan logos, berarti ilmu atau teori. Aksiologi sebagai teori tentang

nilai membahas tentang hakekat nilai, sehingga disebut filsafat nilai.55

Jadi fungsi dari aksiologi ialah : ilmu pengetahuan sebagai strategi untuk

mengantisipasi perkembangan kehidupan manusia yang negatif

sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tetap berjalan pada

jalur kemanusiaan. Oleh karena itu jalur keija aksiologi (1) menjaga dan

memberi arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang

hakiki maka prilaku keilmuan perlu dilakukan dengan penuh kejujuran

dan tidak berorientasi pada kepentingan langsung. (2) dalam pemilihan

objek penelaan dapat

53 Ibid, hal. 15. 54 Ibid, hal. 20. 55 Fuad Ihsan, Op. Cit., hal. 231.

dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia, tidak

merendahkan martabat manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan

dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatik, arogansi kekuasaan

dan kepentingan politik. (3) pengembangan ilmu pengetahuan

diarahkan untuk dapat meningkatkan tarap hidup yang memperhatikan

kodrat dan martabat manusia serta keseimbangan, kelestarian alam

lewat pemanfaatan ilmu dan temuan-temuan universal.56

Menurut The Liang Gie, beberapa pandangan ilmuan yang

berprinsip, bahwa ilmu pengetahuan harus bebas nilai. Menurut Victor

Reiskop berpendapat, The Primary aim of science is not in application.

It is in gaining in sights into the cause and laws governing natural

processes. (Tujuan pokok ilmu bukan pada penerapan, tujuan ilmu

adalah mencapai pemahaman-pemahaman terhadap sebab dan

kaedah-kaedah tentang proses-proses ilmiah.57 Dalam dimensi

aksiologi penerapan ilmu untuk dapat berguna dan bermanfaat bagi

masyarakat.

2. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Mutlak (Strict Liability) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan

Tugas Hakim dalam mengadili suatu perkara ialah : menerima,

memeriksa dan mengadili dan akhirnya memutus perkara tersebut sampai

mengambil putusan. Dalam tugasnya tersebut hakim tidak boleh menolak

mengadili dan memeriksa perkara tersebut dengan alasan UU atau hukum

tidak mengatur (rechtsvacuum) tetapi hakim wajib untuk mengadili. Hakim

harus tahu hukumnya (ius curia novit). Apabila hakim tidak menemukan

hukumnya baik dalam hukum tertulis atau tidak tertulis, maka hakim wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

56 Fuad Ihsan, Op. Cit., hal. 233 57 Fuad Ihsan, Op. Cit., hal. 240.

yang hidup dalam masyarakat. Menurut Pasal 20 AB, hakim harus mengadili

menurut Undang-undang dalam tugasnya yang lebih luas tersebut (ius curia

novit) dituntut keterampilan dan intelektualitas dari hakim.58

Dalam sistem penemuan hukum, pada dasarnya penemuan hukum

tetap harus mendasarkan pada sistem hukum yang ada. Penemuan hukum

yang pada dasarnya pada Undang-undang saja disebut sebagai system

oriented, tetapi apabila sistem tidak memberikan solusi, maka sistem harus

ditinggalkan dan menuju problem oriented. Latar belakang timbulnya

problem oriented, yaitu ada kecendrungan masyarakat pada umumnya yang

membuat Undang-undang lebih umum, sehingga dengan sifat umum itu

hakim mendapat kebebasan lebih.59 Wiarda dalam bukunya Drie Typen van

Rechtvinding membedakan penemuan hukum ada 3 yaitu, penemuan hukum

otonom, penemuan hukum hiteronom dan penemuan hukum campuran.60

Sedangkan menurut Van Eikema Hommes membedakan, penemuan hukum

menjadi typisch logicitisch dan materiel juridisch. Penemuan hukum

heteronom hakekatnya sama dengan typisch logicitisch, sedangkan otonom

sama dengan materiel juridisch.61 Menurut pandangan klasik dari:

Montesqueu dan Emmuel Kant terhadap penemuan hukum heteronom,

hakim hanyalah penyambung lidah atau corong dari Undang-undang,

sehingga ia tidak mengubah kekuatan hukum Undang-undang tidak dapat

menambah dan mengiringi.62 Dalam penemuan hukum yang otonom, hakim

tidak lagi dipandang sebagai corong Undang-undang, tetapi sebagai

pembentuk

58 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1993, haL 10.

59 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Cet. IV, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 62.

60 Wiarda, (dalam Bambang Sutiyoso), Metode Penemuan Hukum, Cet. IV, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 62.

61 Van Eikema Hommes, (dalam Bambang Sutiyoso), Metode Penemuan Hukum, Cet. IV, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 62.

62 Montiquen dan Emanuel Kant, (dalam Bambang Sutiyoso), Metode Penemuan Hukum, Cet. IV, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 63.

hal. 63.

hukum yang secara mandiri memberi bentuk pada isi Undang-undang dan

menyesuaikannya dengan kebutuhan atau perkembangan masyarakat63.

Hakim harus menyesuaikan kasus yang diperiksa apabila tidak ada

Undang-undang / hukum, perkembangan hukum dalam masyarakat selalu

diantisipasi sesuai dengan makna hakim sebagai pembentuk hukum secara

kongkrit.

Mencermati kedua sistim hukum di dunia yang mempengaruhi

kehidupan hukum, ada 2 sistim hukum yaitu sistem hukum civil law (Eropa

Continental) dan sistem hukum Anglo-Saxon. Indonesia berdasar atas sistem

hukum Eropa Continental dengan HIR dan RBg sebagai hukum procedural

tidak mengenal strict liability dan class action, sehingga dalam kaitannya

dengan ini hakim selalu menolak untuk menerapkan strict liability,

meskipun telah diatur dalam Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009, yang sama

seperti class action yng diatur dalam UU No. 23 tahun 1997, gugatan class

action selalu tidak diterima dengan alasan Indonesia bukan sistem

hukumnya Anglo Saxon, tapi civil law, baru setelah Mahkamah Agung

mengelurkan PERM A No. 1 tahun 2002 baru gugatan class action diterima,

hanya perlu dimaknai dalam penemuan hukum yang otonom hakim tidak

lagi dipandang sebagai corong Undang- undang, tetapi sebagai pembentuk

hukum, apakah perasaan keadilan atau tuntutan kedilan dan kemanfaatan

dikesampingkan karena bentuk hukum strict liability dan class action tidak

diatur dalam sistem hukum civil law dalam hal ini perlu kajian-kajian yang

mendalam.

Apabila hal tersebut, dihubungkan dengan pendapat Ahmad Rifai

dalam bukunya penemuan hukum oleh hakim dalam persepektif hukum

progresif, tugas pokok hakim adalah mengadili, memeriksa dan memutuskan

suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga tidak ada alasan bagi

seorang hakim untuk tidak menerima atau menolak suatu perkara dengan

alasan hukumnya tidak jelas atau belum ada. Bagi hakim

63 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Cet. IV, UII Press, Yogyakarta, 2012,

memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya merupakan kewajiban,

sedangkan tugas utama dari hakim adalah menghubungkan aturan abstrak

dalam Undang-undang dengan fakta kongkrit dari perkara yang

diperiksanya.64 Penemuan hukum yang progresif berangkat dari hukum

progresif, bahwa hukum tu adalah untuk manusia, yang termasuk

didalamnya nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik

pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dar

perubahan itu.65

Seandainya Hakim berani melakukan penemuan hukum dalam hukum

acara dalam menerapkan prinsip strict liability dan class action menurut

hemat saya, lingkungan sudah masuk dalam HAM dunia ketiga, dalam UUD

1945 yang ditegaskan dalam Pasal 28H, setiap orang berhak atas lingkungan

yang baik dan sehat, akibat pencemaran yang menghasilkan limbah

berbahaya dan beracun bentuk hukum strict liability memenuhi perasaan

keadilan masyarakat. Untuk pengintegrasian strict liability perlu pemahaman

pendapat dari Ahcmad Ali. Indonesia realitas adanya hukum-hukum lokal

dan itu sangat identik dengan keberadaan common law, customary law, state

local law di Amerika Serikat.66

3. Kriteria Menentukan Wakil Kelas (Class Representatif) dan Kelas Besar pada

Gugatan Perwakilan

Konsep class action sudah sejak lama dianut di negara-negara yang

menganut tradisi hukum Anglo-Saxon, sedangkan di negara-negara yang

menganut tradisi sistem hukum Eropa continental seperti Indonesia dalam

hukum Acara Perdata HIR dan RBg tidak mengenalnya. Hukum Acara

Perdata di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon

64 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persefektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Cet. 1.2010, Jakarta, hal. 28.

65 Ahmad Rifai, Ibid, hal. 96. 66 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Yudicial Prudence,

Termasuk Interpretasi Undang-undang (Begesprudence), Edisi I Cet. Ke 2, Karisma Putra Utama, Jakarta Kencana, 2009, hal. 497.

telah secara tegas memberikan dasar bagi penerapan gugatan perwakilan (class

action). Ketentuan hukum yang mengatur class action dilakukan pada tahun 1966

setelah hukum acara perdata pada tingkat federal telah diubah dengan penambahan

Pasal 23 dari Federal Rule khusus yang terkait dengan prosedur class action.

Persyaratan class action yang pertama kali dikenal dalam Pasal 23 US. Federal of

Civil Procedure kemudian menjadi insfirasi penyusunan class action dibeberapa

negara termasuk Indonesia.

Pasal 23 Federal Rule menetapkan persyaratan class action sebagai berikut:

1. Numerasity (jumlah orang yang mengajukan sedemikian banyaknya)

Persyaratan pertama ini mensyaratkan class yang diwakili (class members) harus

sedemikian besar jumlahnya, sehingga apabila gugatan yang diajukan satu demi

satu (individual) sangat tidak praktis dan tidak efesien.

2. Commonality (kesamaan) artinya harus ada kesamaan fakta maupun question of

law untuk pihak yang mewakili dengan yang diwakili.

3. Typicality artinya tuntutan (bagi flaintiff class action), maupun pembelaan (bagi

defendant class action) dan seluruh anggota yang diwakili (class members)

haruslah sejenis.

4. Adequacy of representation (kelayakan perwakilan) persyaratan ini mewajibkan

perwakilan kelas (class representatif) untuk menjamin secara jujur dan adil serta

mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan.67

Menurut Mas Achmad Santosa memberi pengertian class action sebagai

berikut class action pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan

permintaan injuction atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam

jumlah yang tidak banyak), misal satu atau dua orang sebagai perwakilan class (class

action representative) mewakili

67 Mas Achmad Santosa, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan, Cet. II, ICEL, Jakarta, 1998, hal. 10-11.

kepentingan mereka sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan

orang lainnya yang juga menjadi korban. Ratusan atau ribuan lainnya

diistilahkan dengan class members.68 Ketentuan class action yang diatur

dalam Pasal 23 Federal Rule of Procedure dikaitkan dengan Pasal 37

Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang UUPLH, menurut Siti Sundari

Rangkuti, gugatan kelompok merupakan bahan pemikiran bagi hukum acara

perdata mengenai lingkungan.69 Oleh karena gugatan perwakilan tidak

dikenal dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, sehingga pengaturan

terhadap prosedur class action oleh UUPLH jelas membutuhkan

penyesuaian yuridis hukum acara perdata yang berlaku dewasa ini.70

Dalam kaitannya menentukan class members dan class representative

tidak ada ketentuan yang tegas yang penting hanya mensyaratkan karbon

banyak orang ribuan bahkan jutaan. Berpedoman pada putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat tahun 2000 dalam perkara dinaikkannya harga jual LPG

oleh pemerintah dan pertamina, konsumen merasa dirugikan dan

mengajukan gugatan ganti rugi dengan prosedur class action (hukum acara

gugatan perwakilan kelompok). Putusan No. 550/Pdt.G/2000/PN Jakarta

Pusat, class representative ialah 9 orang, class membersnya masyarakat

se-Jabotabek.

> Class members : masyarakat se-Jabotabek

> Class representative:

1. Class representative Jakarta Pusat

2. Class representative Jakarta Selatan

3. Class representative Jakarta Timur

4. Class representative Jakarta Barat

5. Class representative Jakarta Utara

68 Mas Achmad Santosa, Ibid, hal. 10. 69 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi II,

Airlangga University Press, 2000, hal. 318. 70 Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Sttelement of Environmental Dispute), Cet.

I. Airlangga University Press, 1991, hal. 46.

6. Class representative Bekasi

7. Class representative Bogor

8. Class representative Tangerang, dan

9. Class representative Depok

Class representative (9 orang) ini yang menguasakan pada kuasa dan

kuasa akan mengumumkan akan ada gugatan class action.

4. Hubungan dan tanggung jawab hukum antara wakil kelas (class representatif) dengan

kelas besar (class members)

Gugatan perwakilan (Class Action) dalam sistem hukum Anglo Saxon di

Amerika Serikat dikenal dengan istilah Anglo America dan penerapannya dalam

kasus-kasus gugatan Class Action tidak ada ketentuan yang tegas, misalnya dalam

bentuk tertulis terhadap hubungan hukum antara komponen perwakilan kelas (Class

Representative) dengan anggota kelas (Class Members). Dalam praktek guagatan

perwakilan (Class Action) di Indonesia perwakilan kelas tersebut menguasakan pada

penasehat hukumnya apabila perwakilan kelas tersebut menghendaki. Pasal 123

HIR/147 RBg pihak materiil bisa langsung berhadapan di persidangan sehingga

perwakilan kelas dapat disebut sebagai pihak formil dan pihak materiil. Perumusan

Pasal tersebut sama dengan Class Action yang dikenal dalam sistem hukum Anglo

Saxon. Hubungan hukum yang selama ini beijalan dalam praktek Class Action dalam

sistem hukum Anglo Saxon adalah kejujuran yang dilandasi dengan itikad baik, oleh

karena perwakilan kelas (Class Representative) adalah sama-sama sebagai pihak

korban dengan Class Members. Perwakilan kelas sebagai pihak korban memiliki

kepentingan yang sama dengan anggota kelas dan tidak membuat surat kuasa khusus.

Demikian juga di Indonesia dalam kasus LPG yang telah diputus oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya : Put.No.550/Pdt.G/

2000/PN.Jak.Pst, 9 Oktober 2001, perwakilan kelas tidak perlu membuat surat kuasa

khusus, dengan Option Out gugatan

perwakila cukup diumumkan saja dalam media masa (public notice).

Aspek-aspek hukum yang kemungkinan timbul terhadap hubungan hukum

tersebut antara perwakilan kelas dengan anggota kelas adalah dapat ditinjau

dari beberapa aspek hukum :

1. Aspek Hukum Perdata

1.1. Mempunyai tanggung jawab perdata yang sama antara perwakilan

kelas (Class Representative) dengan yang diwakilinya (Class

Members).

1.2. Akibat hukum yang timbul adalah pemberian kuasa antara

perwakilan kelas dengan anggota kelas atau pemberian tugas

diantara perwakilan kelas yang mewakili anggota kelas tanpa

menerima upah.

1.3. Penyimpangan dari tujuan Class Action yang asli dari sistem hukum

Anglo Saxon dapat menimbulkan pertanggung jawaban perdata dan

pidana yang berdiri sendiri.

2. Aspek Hukum Acara Perdata.

Perwakilan kelas (Class Representative) yang merupakan wakil dari

anggota kelas apabila dilengkapi dengan surat kuasa seperti dapat dilihat

dalani legal standing (hak gugat) dapat mengikat dan memberikan

jaminan kepastian hukum.

Dapat mengikat secara tegas agar perwakilan kelas sebagai wakil

bersungguh-sungguh memperjuangkan kepentingannnya, sebab tidak

menutup kemungkinan perwakilan kelas berhenti secara sepihak di

tengah jalan sementara perkara belum diputus. Dengan membuat kuasa

ini, perwakilan kelas dapat menguasakan melalui kuasa substitusi.

Sehingga akibat hukum yang timbul adalah timbulnya suatu perjanjian

yang mengikat antara perwakilan kelas dengan anggota kelas.

Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. No.2884

K/Pdt/1984. tentang Lembaga Perwakilan (Representation) Lembaga

Perwakilan (Representation) dalam perkara ini sebagai representative

menurut hukum Anglo Saxon yang tidak sama dengan pemberian kuasa

(Vertegenwoordinging) seperti yang dikenai dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (B.W.) Menurut hukum Anglo Saxon, representative «berarti

seseorang yang bertindak/melakukan perbuatan hukum untuk orang lain

dengan wewenang atau fungsi yang khusus dengan tanggung jawab penuh.

Menurut hukum hal ini berarti dalam timbulnya wan prestasi, maka

representative tersebut langsung bertanggung jawab. Dalam gugatan

perwakilan, hubungan hukum perdata ini adalah merupakan hubungan kuasa

tetapi bukan kuasa dalam arti yang langsung penerima kuasa menerima

perintah dari pemberi kuasa. Kuasa dalam guagatan perwakilan adalah kuasa

tidak langsung. Perwakilan kelas memperoleh hak dan kewajiban sebagai

akibat dari perbuatannya, hanya kelihatannya perwakilan kelas tersebut

bertindak untuk dirinya sendiri tapi sesunggunya ia berbuat untuk diri orang

lain, perwakilanya tidak nampak tetapi perwakilannya tetap ada. Menurut

Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2002, Untuk mewakili kepentingan kelompok

tidak dipersyaratkan memperoleh surata kuasa khusus dari anggota

kelompok. Hal ini dapat dimengerti oleh karena perwakilan kelas sama-sama

sebagai pihak korban juga sebagai pihak penggugat memperj uangkan

kepentingan yang sama. Apabila perwakilan keias melakukan perbuatan

melanggar hukum, dapat dipertanggung jawabkan dengan digugat

berdasarkan gugatan melanggar hukum yaitu melanggar kesusilaan yang baik

yang telah diakui dalam yurispudensi perumusan perbuatan nielanggar

hukum dalam arti yang luas berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata.

VIII. PENUTUP

Dari pembahasan sebelumnya dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Simpulan

a. Dilihat dari dimensi ontologis bentuk hukum tanggung jawab mutlak (strict

liability) pada hakekatnya relevan diterapkan dalam penegakan hukum

lingkungan keperdataan.

b. Dilihat dari dimensi epistemologi bentuk hukum tanggung jawab mutlak

(strict liability) yang dikenal dalam tradisi sistem hukum Anglo Saxon untuk

dapat diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam hukum

lingkungan keperdataan perlu mendapatkan kajian-kajian yang menyeluruh

(koprehensif), radikal spekulatif melalui aktivitas- aktivitas penelitian

melalui mitodologi dengan pengujian berulang-ulang.

c. Dilihat dari dimensi aksiologi bentuk hukum tanggung jawab mutlak (strict

liability) dan gugatan perwakilan (class action) sangat bermanfaat dan adil

beban pembuktian pada tergugat atau pembuktian berupa kesalahan sebagai

pihak pelaku usaha atau sebagai pihak pencemar yang usahanya

menimbulkan pencemaran mengandung limbah berbahaya dan beracun yang

dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan dan kerugian ribuan bahkan

jutaan orang dan matinya makhluk hidup lainnya.

d. Dengan asas ius curia novit (hakim di anggap tahu hukum), dalam hal ini

harus berani mengadakan strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam

prosedur beracara perdata di bidang pembuktian melalui penemuan hukum

(rechtsvinding)

e. Dalam menentukan wakil kelas (class representative) dan kelas besar (class

members) ditentukan oleh pihak-pihak korban dengan bimbingan dari hakim

dengan mengumumkan pada media akan ada gugatan perwakilan)

f. Hubungan hukum antara wakil kelas (class representative) dengan kelas

besar (class members) ialah hubungan hukum perdata yang terbit hak dan

kewajiban karena pihak wakil dan yang diwakili sama-sama sebagai pihak

korban.

g. Tanggung jawab hukum dari wakil kelas (class representative) dengan kelas

members (kelas besar) ialah terbit tanggung jawab perdata dan tanggung

jawab pidana, karena wakil kelas haruslah bertindak didasari dengan

kejujuran

2. Saran

Dapat saya sarankan bentuk hukum tanggung jawab mutlak (strict liability) dan

gugatan perwakilan (class action) perlu pengaturan yang kompehensif dalam

pembentukan Hukum Acara Perdata Nasional dan untuk mengatasi kekosongan

hukum hakim harus mengadakan dalam proses perkara perdata lingkungan

melalui penemuan hukum (rechts vinding)

Demikianlah makalah singkat ini dapat saya selesaikan sudah tentu kajian-

kajiannya masih dangkal, perlu petunjuk dari Bapak pengasuh mata kuliah filsafat

ilmu guna penyempurnaan makalah ini.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Yudicial Prudence, Termasuk Interpretasi Undang-undang (Begesprudence), Edisi I Cet. Ke 2, Karisma Putra Utama, Jakarta Kencana, 2009.

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persefektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Cet. 1.2010, Jakarta.

Antonius Cahyadi, E Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Cet. IV, 2011, Jakarta, Frenanda Media Group.

Atmadja, dalam I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, S tara Press Malang, 2010.

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Cet. IV, UII Press, Yogyakarta, 2012.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafindo, Jakarta, 2008.

Fredrich Julius Stahl, (dalam I Dewa Gede Atmadja), Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Stara Press Malang, 2010.

Fuad Ihsan, Filsafat Ilmu, Rineka Cipta, Cet. I, Jakarta, 2010.

H. Muh. Tahir Azhary, (dalam I Dewa Gede Atmadja), Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Stara Press Malang, 2010.

http://gilangkumi.blogspot.eom/2010/12/pelaksanaan prinsip-prinsip tanggung- iawab.html. tanggal 25-12-2012.

http://kardomantomangger.blogspot.com/2008/12/berbagai masalah lingkungan hidup html, diakses tanggal 10-12-2012.

http://negarahukumIndonesia.blogspot.com/, diakses tanggal 25-12-2012.

http://VeronikaKumururblogspot.com/2006/Q8/diakses tanggal 10-12-2012.

http://www.icel.or.id/penerapan asas tanggung jawab mutlak-strict liability di bidang lingkungan hidup, diakses tanggal 25-12-2012.

I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi, Problematik Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, Setara Press Malang, 2010.

, Pengantar Penalaran Hukum dan Argumentasi Hukum (Legal Reasoning and Legal Argumentation Introduction). Cet. I, Bali Age, 2009.

I.M. Koopmans, De Strafbarstelling Van Millien Veon Treening, Course in Environmental Law and Administration for Indonesian Jurist, Reiden Ministry of Housing, Spasial and Environment, 1998, (dalam Syahrul Machmud), Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang- undang No. 32 Tahun 2009, Edisi Kedua, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Cet. Keenam, Malang, 2012.

, Gagasan Pengaturan Money Laundering di Indonesia (dalam Johny Ibrahim), Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Cet. Keenam, 2012, Malang.

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

K. Barents, Sejarah Filsafat Yunani, (dalam Bernard L. Tanya, dkk.), Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Cet. III, Yogyakarta, 2010.

Kata Pengantar, Philip Alston, Fams Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia, Cet. I, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Isian Indonesia, Yogyakarta, 2008.

Koesnadi Hardjasoemantri (dalam Mohammad Taufik Makarao), Aspek-aspek Hukum Lingkungan, Penerbit PT. Indeks, Cet. 2, Jakarta, 2011, hal. 1. mengemukakan bahwa hukum lingkungan di Indonesia dapat dipenuhi aspek-aspek, aspek hukum tata lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan transnasional atau internasional, hukum perselisihan lingkungan dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan terdapat aspek-aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengolahan lingkungan hidup dimasa yang akan datang.

Komar Kantaatmadja, Dalam Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan.

Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi VIII, Cet. XIX, Gajah Mada University Press, 2006.

Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Penerbit PT. Gramedia. Pustaka utama, Jakarta, 2007.

Mas Achmad Santosa, et.al., Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, ICEL, 1997.

___ , etal. Tanggung jawab mutlak (strict liability dibidang Lingkungan Hidup, ICEL 1997, ICEL, Cet.1,1997.

, Gugatan Perwakilan (class action), cet. I., Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, ICEL. 1997.

, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan, Cet. II, ICEL, Jakarta, 1998.

, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action), ICEL, 1997.

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1995.

, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1986.

Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Cet. 2, Mei 2011, Jakarta.

Montiquen dan Emanuel Kant, (dalam Bambang Sutiyoso), Metode Penemuan Hukum, Cet. IV, UII Press, Yogyakarta, 2012.

Padmo Wahyono, (dalam I Dewa Gede Atmadja), Hukum Konstitusi, Edisi Revisi, Stara Press Malang, 2010.

Plato, (dalam Bernard L. Tanya, dkk), Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publising, Cet. III, 2010, Yogyakarta.

Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi II, Airlangga University Press, 2000.

Socrates, (dalam Bernard L. Tanya, dkk), Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Cet. III, 2010, Yogyakarta.

Soeijono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1993.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Penerbit Alumni, Edisi I, Bandung, 1994.

Suparto Wijoyo, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Sttelement of Environmental Dispute), Cet. I. Airlangga University Press, 1991.

Susanti Adi Nugroho, Class Action dan Perbandingan dengan Negara lain, Kencana Prenada Media Group, Edisi I, Cet. I, Jakarta 2012.

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut UU No. 32 Tahun 2009, Edisi Kedua, Cet. I, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Syahrul Mahmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana Menurut UU No. 32 tahun 2009, Edisi Kedua, Cet. 1,2012.

The Legal Philosphies of Lask, Rad Bruch, And Dabin, Cambridge. Massachiiusetts Harvard University Press, 1950.

Van Eikema Hommes, (dalam Bambang Sutiyoso), Metode Penemuan Hukum, Cet. IV, UII Press, Yogyakarta, 2012.

Wiarda, (dalam Bambang Sutiyoso), Metode Penemuan Hukum, Cet. IV, UII Press, Yogyakarta, 2012.

Yuyun S. Suriasumantri, Tentang Hakekat Ilmu dalam Perspektif, Jakarta, Gramedia, Cet. VI, 1985.