TUGAS HUKUM DAN KEBIJAKAN LINGKUNGANHARMONISASI PERUMUSAN
POLITIK HUKUM PEMBANGUNAN SOSIALDALAM PENGEMBANGAN ENERGI NUKLIR
NASIONAL
OlehAyu Steffina Oktavianti1306501236
Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia Program Studi Ilmu
LingkunganGedung C FKG Lantai V Kampus UI Salemba Jl. Salemba Raya
No.4, Jakarta [email protected]
AbstrakKebijakan pengembangan energi nuklir Nasional yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 memiliki
tendensi kuat untuk multitafsir dan politisasi kebijakan. Indonesia
cepat atau lambat akan beralih ke energi nuklir sebagai alternatif
terakhir. Namun, wacana tersebut telah lama menjadi kontroversi.
Hampir seluruh masyarakat Indonesia menolak wacana tersebut karena
dinilai tidak dapat mewujudkan kemakmuran rakyat secara tepat guna
seperti yang dijelaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Para
pemangku kepentingan pun masih memahami kebijakan pengembangan
energi tersebut secara parsial demi mewujudkan kepentingan
tertentu. Pemahaman yang parsial timbul sebagai konsekuensi dari
pluralisme penafsiran atau multitafsir yang tidak mempertimbangkan
pembangunan hubungan sosial secara timbal-balik antara
penyelenggara negara dan masyarakat. Hubungan antara lembaga
penguasa dan masyarakat menjadi tidak seimbang sehubungan dengan
lemahnya prinsip kesetaraan dan penegakan hukum yang diterapkan.
Kelemahan tersebut tentunya mencerminkan hukum negara yang tidak
formal sehingga masih sulit untuk mewujudkan stabilitas ketahanan
Nasional seperti yang dijelaskan pada UU No. 3 Tahun 2002 Pasal 1
ayat (2). Politisasi kebijakan energi nuklir Nasional justru dapat
menjadi ancaman besar terhadap pembangunan lingkungan dan sosial.
Masyarakat meragukan ketepatan guna dari pemanfaatan kekayaan alam
energi nuklir dan terutama pakta integritas dari para penyelanggara
atau penguasa negara. Para penguasa negara cenderung menerapkan
postivisme hukum yang memposisikan masyarakat sebagai kaum
permisif. Hukum pembangunan yang digunakan cenderung tidak
didasarkan pada kepastian hukum (The rule of law) dan kaidah sosial
sebagai hukum yang hidup (The living law). Kebijakan pengembangan
energi nuklir yang berkelanjutan harus dibangun berlandaskan pada
konsep politik hukum pembangunan yang progresif dan integratif
melalui pendekatan BSE (Bureucratic and Social Engineering) yang
memposisikan hukum sebagai sarana pembangunan (Law as a tool of
social engineering).Kata Kunci: politisasi kebijakan,pengembangan
energi nuklir berkelanjutan,BSEA. Pendahuluan Wacana mengenai
pemgembangan energi nuklir sebagai salah satu energi alternatif
Nasional pengganti energi fosil mengundang banyak kontroversi.
Energi nuklir sangat potensial untuk dijadikan pembangkit listrik
Nasional karena energi nuklir merupakan salah satu sumber energi
baru dan terbarukan di Indonesia yang dapat menghasilkan energi
dalam jumlah yang besar dan minim polusi udara. Pengembangan energi
nuklir sebagai pembangkit energi listrik Nasional yang
berkelanjutan memerlukan kerjasama di bidang ekonomi, lingkungan,
dan sosial secara terpadu. Kebijakan mengenai pengembangan energi
nuklir untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan energi nasional
telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Energi Nasional. Berdasarkan pernyataan dalam PP No. 79 Tahun 2014
Pasal 11 ayat (3), energi nuklir dipertimbangkan sebagai pilihan
terakhir sehubungan dengan bahaya radiasi nuklir yang ditimbulkan
terhadap lingkungan dan umat manusia walaupun energi nuklir
memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun, pada dasarnya
pengembangan energi nuklir diperbolehkan apabila muncul kepentingan
nasional yang sifatnya mendesak. Pernyataan tersebut tentunya dapat
ditafsirkan secara berbeda-beda (Multitafsir) oleh para pemangku
kepentingan. Multitafsir menciptakan pemahaman yang tidak holistik
(utuh dan terkait) atau hanya dalam konteks yang parsial (sebagian)
bergantung pada kepentingan yang ingin dicapai. Multitafsir
terhadap kebijakan dan peraturan mencerminkan hukum negara yang
tidak formal sehingga dapat menciptakan negara yang rendah
stabilitas ketahanan nasionalnya. Hukum yang tidak formal atau yang
sering disebut dengan ketidakpastian hukum memiliki sifat yang
tidak adil, tidak jelas, dan tidak tegas sehingga mudah
dipolitisasi. Positivisme hukum pun tidak dapat dihindari.Kebijakan
pengembangan energi nuklir di Indonesia yang ekonomis, ekologis,
dan berwawasan sosial secara normatif mengacu pada Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945. Oleh karena itu, seluruh kekayaan alam yang dikuasai
oleh negara termasuk energi nuklir dimanfaatkan sebesar-besarnya
untuk kepentingan rakyat. Namun, pada kenyataannya kebijakan
pengembangan energi nuklir di Indonesia masih bersifat multitafsir
sehingga belum dapat mewujudkan isi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
secara holistik. Negara yang rendah stabilitas Nasionalnya sulit
untuk mewujudkan masyarakat yang makmur karena pemanfaatan kekayaan
alam yang tidak tepat guna dan pakta integritas yang meragukan dari
para pemegang kekuasaan. Para pemegang kekuasaan cenderung
melegalkan praktek positivisme hukum sebagai media politisasi
kebijakan. Politisasi kebijakan pemanfaatan kekayaan alam secara
implisit untuk tujuan lain dapat mengorbankan pertahanan negara.
Hal tersebut tentunya bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2002 Pasal
1 ayat (2) tentang Sistem Pertahanan Negara yang melibatkan seluruh
warga negara, wilayah, dan sumber daya Nasional dalam rangka
menciptakan stabilitas Negara dan melindungi keselamatan segenap
bangsa dari segala ancaman. Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan
energi nuklir yang tepat guna maka diperlukan politik hukum
pembangunan yang berlandaskan pada prinsip hukum progresif dan
integratif dengan pendekatan BSE (Bureucratic and Social
Engineering).
B. Rumusan MasalahKebijakan pengembangan energi nuklir secara
umum yang dituangkan pada PP No. 79 Tahun 2014 dapat memberikan
peluang untuk multitafsir dan tendensi politisasi kebijakan oleh
penyelenggara negara. Sebagian besar masyarakat Indonesia pun masih
menolak pengembangan energi nuklir sebagai energi Nasional
sehubungan dengan belum adanya rasa kepercayaan yang timbul dan
keselarasan (harmonisasi) pemahaman dengan penyelenggara atau
penguasa negara. Masyarakat beranggapan bahwa kebijakan
pengembangan energi nuklir yang dibuat oleh penyelenggara negara
hanya mementingkan tujuan ekonomi semata tanpa mementingkan konteks
pengelolaan lingkungan hidup terkait keberlanjutan aspek lingkungan
dan sosial. Selain itu, masyarakat beranggapan pula bahwa pakta
integritas dari para penyelenggara negara sebagai perumus kebijakan
cenderung sangat rendah sehingga ketaatan hukumnya pun diragukan.
Kebijakan pengembangan energi nuklir di Indonesia diharapkan dapat
dirumuskan dan dihubungkan dengan persepsi yang selaras atau
harmonis antara pihak penyelenggara negara dan masyarakat dalam
konteks pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, kebijakan
tersebut harus disertai dengan bukti ketaatan dan penegakan hukum
yang tinggi sehingga multitafsir dan tendensi politisasi kebijakan
dapat diminimalisasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
kebijakan pengembangan energi nuklir sebagai energi Nasional masih
ditafsirkan secara berbeda-beda dan cenderung dipolitisasi padahal
rumusan kebijakan energi nuklir yang dibuat seharusnya sudah
merupakan wujud keselarasan politik hukum pembangunan sosial
melalui kesatuan pemahaman antara penyelenggara negara dan
masyarakat yang disertai dengan bukti ketaatan dan penegakan hukum
yang tinggi. Kebijakan pengembangan energi nuklir pun seharusnya
sudah menyertakan kajian mendalam mengenai konteks pengelolaan
lingkungan hidup yang memerhatikan keberlanjutan aspek sosial dan
lingkungan.C. Metode PenelitianPenelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum yuridis normatif yang meneliti tentang bagaimana
cara merumuskan kebijakan lingkungan hidup dalam rangka
pengembangan energi nuklir Nasional yang selaras dan minim
multitafsir serta tendensi politisasi kebijakan. Cara-cara
perumusan kebijakan pengembangan energi nuklir yang selaras dimulai
dengan membangun hubungan sosial antara penyelenggara negara dan
masyarakat. Pembangunan persepsi dan hubungan sosial yang selaras
dapat ditempuh dengan konsep politik hukum pembangunan lingkungan
hidup yang progresif dan integratif melalui pendekatan BSE
(Bureucratic and Social Engineering). Pendekatan BSE sebagai sarana
pembangunan sosial mempertimbangkan beberapa aspek penting tekait
yaitu kesetaraan posisi lembaga penguasa dan masyarakat dihadapan
hukum (equality before the law) dan penegakan hukum dengan cara
yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law) ditinjau
dari fungsi dan peranan hukum yang mengatur hubungan antara lembaga
penguasa dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Politik
hukum pembangunan lingkungan hidup yang progresif dan integratif
dipandang sebagai produk politik hukum yang dirumuskan berdasarkan
hasil pertimbangan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan
pengembangan energi nuklir di Indonesia.Hasil telaah teori, konsep,
prinsip, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan aspek
kesetaraan hubungan dan penegakan hukum antara penyelenggara negara
dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup akan dijadikan
bahan dalam perumusan kebijakan lingkungan hidup yang selaras dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam rangka pengembangan
energi nuklir Nasional yang berkelanjutan. Bahan-bahan dalam
perumusan kebijakan lingkungan hidup terkait pengembangan energi
nuklir Nasional didapat dari hasil telaah penelitian-penelitian
terkait yang telah diterbitkan sebelumnya dalam bentuk buku dan
jurnal ilmiah yang tertera di daftar pustaka. D.
PembahasanPenelitian ini membahas mengenai hasil telaah pustaka
terkait:1. Kesetaraan dan Penegakan Hukum antara Penyelenggara
Negara dan MasyarakatDalam rangka menciptakan kesetaraan serta
penegakan hukum maka pemahaman terkait hubungan peranan dan fungsi
hukum antara lembaga penguasa dan masyarakat harus berjalan dengan
baik yaitu hukum harus dipandang pula sebagai sarana yang membatasi
wewenang dan perilaku pejabat penguasa negara, hukum sebagai sarana
pembaharuan birokrasi, kegunaan hukum harus dipandang pula dari
sisi kepentingan korban (victims), pendekatan fungsi hukum dalam
masyarakat rentan melalui sistem preventif, represif,
rehabilitatif, dan restoratif dipandang sebagai sarana untuk
mengubah sikap, cara berpikir, dan perilaku. Prinsip penegakan
hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dicapai melalui
parameter terkait berupa dominasi aturan-aturan hukum untuk
menentang dan meniadakan kesewenang-wenangan dan kewenangan bebas
atau privatisasi yang begitu luas dari pemerintah sehingga hak-hak
masyarakat lebih dijamin oleh konstitusi. Penjaminan hak-hak
masyarakat tersebut harus diimbangi pula dengan penegakan hukum
terhadap para penguasa melalui instrumen pakta integritas. Pakta
Integritas adalah instrumen pencegahan tindak kejahatan publik yang
mengikat individu atau institusi untuk berintegritas. Pakta
integritas mensyaratkan tiga elemen dasar yaitu adanya kesepakatan
dan pernyataan integritas oleh pejabat publik, adanya pengakuan
publik dan terbuka, adanya sanksi dan arbitrase sebagai konsekuensi
dan resolusi konflik. Integritas sistem memiliki dua lingkup yaitu
di dalam dan di luar institusi. Pengondisian di dalam institusi
mencakup pengakuan nilai, perubahan kebijakan, kontrol, dan sanksi.
Pengondisian di luar institusi mensyaratkan adanya institusi
pengawasan independen dan kebebasan media untuk mengontrol
integritas sistem. Selain itu, perlu pengondisian di masyarakat
dalam bentuk pendidikan integritas agar dapat melawan sikap
permisif atau tunduk publik terhadap tindakan yang tak
berintegritas. 2. Politik Hukum Pembangunan Progresif dan
IntegratifHukum sebagai sarana pembangunan (Law as a tool of social
engineering) memposisikan peraturan hukum sebagai alat pengatur
atau sarana pembangunan yang menyalurkan arah kegiatan manusia
kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dalam rangka menjamin
adanya kepastian dan ketertiban hukum (order). Hukum pembangunan
progresif dan integratif dengan pendekatan BSE (Bureucratic and
Social Engineering) atau hukum sebagai rekayasa sosial dapat
tercapai apabila pemahaman terhadap kesetaraan dan penegakan hukum
antara lembaga dan masyarakat dapat berjalan secara efektif.
Pendekatan BSE menekankan pada Tripate character of the Indonesian
legal theory of social and bureaucratic engineering. Konsep
tersebut mendorong lembaga penguasa untuk dapat menggerakkan tiga
hakikat komponen hukum yaitu sistem norma, perilaku, dan nilai
dengan sense of public service berdasarkan pengolahan unsur-unsur
hukum terkait seperti substansi, struktur, budaya, dan birokrasi
agar tercipta rule of recognition.E. KesimpulanUraian singkat di
atas menjelaskan secara garis besar bahwa kebijakan pengembangan
energi nuklir Nasional yang saat ini diberlakukan cenderung
multitafsir dan dipolitisasi. Oleh karena itu, perumusan kebijakan
lingkungan hidup terkait pengembangan energi nuklir Nasional
seharusnya dapat terjalin selaras dan dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Kebijakan
lingkungan hidup terkait pengembangan energi nuklir Nasional yang
selaras dan tegak hukum dapat dirumuskan dengan konsep politik
hukum pembangunan lingkungan hidup yang progresif dan integratif
melalui pendekatan BSE. Pendekatan BSE sebagai sarana pembangunan
sosial mempertimbangkan aspek kesetaraan hubungan dan penegakan
hukum antara penyelenggara negara dan masyarakat sehingga dapat
meminimalisasi multitafsir dan tendensi politisasi kebijakan.
Dengan demikian, keselarasan persepsi dan penegakan hukum terhadap
kebijakan pengembangan energi nuklir berkelanjutan secara ekonomi,
lingkungan, dan sosial dapat terwujud.
DAFTAR PUSTAKA
Amarini, Indriati. 2012. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atmasasmita,
Romli. 2012.Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori
Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif.Yogyakarta: Genta
Publshing.Atmasasmita,Romli. 2010. Tiga Paradigma Hukum Pembangunan
Nasional,Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Fuady,
Muady.2009.Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat), Refika Aditama,
Bandung.Hakim Nusantara,Abd. G. dan Nasroen Yasabari.1980.Beberapa
Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia,Bandung: Alumni.Hart,
H.L.A.1961.The Concept of Law.Oxford: Oxford University
Press.Helmi.Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di
Indonesia.Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2. 2013.Indonesian Center
for Environmental Law (ICEL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.
Vol. 1. Issue 1, Januari 2014.Jurnal Kajian LEMHANAS RI.
Pengembangan Teknologi Nuklir Guna Pemanfaatan Energi Terbarukan
dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Energi Nasional. Edisi 16.
November 2013.Lubis,Abubakar.Energi Terbarukan dalam Pembangunan
Berkelanjutan. Jurnal Teknik Lingkungan. Vol. 8,No.2, Jakarta. Mei
2007:155-162.Made Hendra,Wijaya.2013. Keberadaan Konsep Rule by Law
di dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law. Universitas
Udayana.Manan, Bagir. 1999. Pembinaan Hukum Nasional. Dalam Mieke
Komar, Etty R. Agoes, & Eddy Damian. Eds.Mochtar Kusumaatmadja:
Pendidik dan Negarawan (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.). Bandung: AlumniOtje
Salman dan Eddy Damian,Konsep-Konsep Hukum dalam
Pembangunan,Bandung: Alumni, 2002.Perdana, R. Herlambang dan
Bernard Stenly.2007.Gagasan Pluralisme Hukum dalam Konteks Gerakan
Sosial.Rahardjo, Satjipto.2003.Sisi-Sisi Lain dari Hukum di
Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.Rahardjo,
Satjipto.2006.Membedah Hukum Progresif.Jakarta: Penerbit Buku
Kompas.Rahardjo, Satjipto. 2009.Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu
Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di
Indonesia.Yogyakarta: Genta Publishing.Rasjidi, Lili & I.B.
Wyasa Putra. 1993. Hukum sebagai suatu Sistem. Bandung: Remaja
Rosdakarya.Silalahi, Daud.1992.Hukum Lingkungan Dalam Sistem
Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: Alumni.Sutrisno.
Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal
Hukum No. 3, Vol. 18, Juli 2011:444-464.Triatmojo, Fery. 2013.
Dinamika Kebijakan Diversifikasi Energi di Indonesia:Analisis
Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan di
Indonesia.Wignjosoebroto,Soetandyo. Masalah Pluralisme dalam
Pemikiran dan Kebijakan Perkembagan Hukum Nasional.
3
