Embed Size (px)
Citation preview
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2016
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang : a.! bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi
kegiatan di industri pengelolaan investasi serta
untuk mendukung terintegrasinya transaksi dan
pasca transaksi industri pengelolaan investasi dan
terciptanya sentralisasi data nasabah di industri
pengelolaan investasi, diperlukan sistem
pengelolaan investasi yang terpadu;
b.! bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem
Pengelolaan Investasi Terpadu;
Mengingat : 1.! Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2.! Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5253);
MEMUTUSKAN:
RPOJK PERMINTAAN TANGGAPAN
-2-
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1!
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang
dimaksud dengan:
1.! Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang
selanjutnya disebut S-INVEST adalah sistem atau
sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan
seluruh proses Transaksi Produk Investasi,
Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri
pengelolaan investasi.
2.! Transaksi Produk Investasi adalah kegiatan yang
berkaitan dengan penjualan (subscription),
pembelian kembali/pelunasan (redemption),
dan/atau pengalihan investasi (switching) Produk
Investasi.
3.! Transaksi Aset Dasar adalah kegiatan yang
berkaitan dengan perolehan (investasi) dan
pelepasan (divestasi) aset dasar Produk Investasi.
4.! Produk Investasi adalah Reksa Dana, Dana Investasi
Real Estat, Pengelolaan Dana Nasabah Secara
Individual, dan produk investasi lain yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5.! Penyedia S-INVEST adalah Pihak yang menyediakan,
mengelola, dan menatalaksanakan S-INVEST.
6.! Pengguna S-INVEST adalah Pihak yang
menggunakan S-INVEST.
7.! Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah
Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian
sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan
Formatted:!Indent:!Left:!!*0.02!cm,!Hanging:!!0.94!cm
Deleted:,penjualan dan pembelian
Formatted:!Font!color:!Auto,!Not!Strikethrough
-3-
Pihak lain.
BAB II
TUJUAN
Pasal 2!
S-INVEST diselenggarakan dalam rangka meningkatkan
efisiensi Transaksi Produk Investasi dan Transaksi Aset
Dasar di industri pengelolaan investasi termasuk
penyediaan sentralisasi data nasabah, dan pelaporan.
BAB III
PENYEDIA DAN PENGGUNA S-INVEST
Bagian Kesatu
Penyedia S-INVEST
Pasal 3!
Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penyedia S-
INVEST adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa
Keuangan.
Pasal 4!
Penyedia S-INVEST paling kurang wajib :
a.! Menyediakan layanan penggunaan S-INVEST yang
paling kurang meliputi:
1)! Layanan pendaftaran Produk Investasi; dan
2)! Cakupan layanan S-INVEST sebagaimana diatur
dalam peraturan ini.
b.! Memiliki dan menetapkan mekanisme atau prosedur
operasional standar penyelenggaraan S-INVEST
c.! Memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait
penyelenggaraan S-INVEST;
d.! Memiliki fasilitas pengganti pusat data terkait
penyelenggaraan S-INVEST di tempat yang aman
dan terpisah dari pusat data utama;
Deleted:,Jasa
-4-
e.! Memastikan terselenggaranya kegiatan dan
keberlangsungan kegiatan S-INVEST;
f.! Memastikan keamanan dan kehandalan S-INVEST;
g.! Memiliki mekanisme dan prosedur operasional
standar penanganan pengaduan Pengguna
S-INVEST; dan
h.! Bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan
karena kesalahan atau kelalaiannya dalam
penyediaan S-INVEST.
Pasal 5!
(1)! Penyedia S-INVEST wajib menetapkan peraturan
yang mengatur prosedur dan tata cara
penyelenggaraan S-INVEST.
(2)! Peraturan yang mengatur prosedur dan tata cara
penyelenggaraan S-INVEST sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan.
(3)! Peraturan yang mengatur prosedur dan tata cara
penyelenggaraan S-INVEST sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling kurang mencakup:
a.! Persyaratan dan tata cara pendaftaran Pengguna
S-INVEST, termasuk pembatalan dan penolakan
pendaftaran Pengguna S-INVEST;
b.! Persyaratan dan tata cara pendaftaran Produk
Investasi, termasuk pembatalan pendaftaran
Produk Investasi;
c.! Tata cara penggunaan S-INVEST;
d.! Hak dan kewajiban Pengguna S-INVEST;
e.! Batasan akses penggunaan S-INVEST;
f.! Penatalaksanaan data Transaksi Produk
Investasi dan Transaksi Aset Dasar di S-INVEST;
g.! Mekanisme pelaporan dan pengambilan data
dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan
-5-
Pengguna S-INVEST; dan
h.! Penghentian sementara waktu pemberian
layanan kepada Pengguna S-INVEST.
Pasal 6!
Penyedia S-INVEST dilarang mengungkapkan data
nasabah, data Transaksi Produk Investasi, dan/atau
data Transaksi Aset Dasar kepada pihak ketiga, kecuali
telah memperoleh persetujuan sebelumnya dari
Pengguna S-INVEST atau diwajibkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7!
Penyedia S-INVEST dapat melakukan penghentian
sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna
S-INVEST, apabila diperintahkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Bagian Kedua
Pengguna S-INVEST
Pasal 8!
(1)! Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Transaksi
dan Pasca Transaksi di bidang pengelolaan investasi
wajib terdaftar sebagai Pengguna S-INVEST.
(2)! Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek anggota
bursa, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank
Kustodian, Bank sebagai dealer, dan pihak lain yang
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 9!
(1)! Setiap Pihak yang terdaftar sebagai Pengguna
S-INVEST wajib:
a.! Mematuhi persyaratan, prosedur dan tata cara
pendaftaran serta penggunaan S-INVEST;
b.! Mematuhi peraturan yang ditetapkan Penyedia
Deleted:,Mekanisme
Deleted:,p
Deleted:,pihak yang tidak berhak (unauthorized person)
Deleted:,dan nasabah
Formatted:!Font:Bookman!Old!Style,!12!pt,!Not!Highlight
Formatted:!Font:Bookman!Old!Style,!12!pt,!Not!Highlight
Deleted:,Jasa
Formatted:!Indent:!Left:!!0.17!cm,!Hanging:!!0.75!cm
Deleted:,Bank sebagai agen pembayar (paying agent),
Deleted:,penerbit EBA-SP
-6-
S-INVEST;
c.! Menandatangani perjanjian penggunaan
S-INVEST dengan Penyedia S-INVEST;
d.! Menjaga kerahasiaan dan keamanan akses
penggunaan S-INVEST;
e.! Menyediakan sistem yang terkoneksi dengan
S-INVEST;
f.! Memiliki mekanisme atau prosedur operasional
standar berkaitan dengan penggunaan S-
INVEST;
g.! Memiliki rencana kelangsungan bisnis terkait
penggunaan S-INVEST;
h.! Memiliki fasilitas pengganti pusat data terkait
penggunaan S-INVEST di tempat yang aman dan
terpisah dari pusat data utama; dan
i.! Bertanggung jawab atas kerugian yang
ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya
dalam penggunaan S-INVEST.
(2)! Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setiap Pengguna S-INVEST yang bertindak
sebagai agen penjual Produk Investasi atau Manajer
Investasi yang melakukan penjualan Produk
Investasi wajib:
a.! Membuka rekening terpisah dalam S-INVEST
untuk kepentingan setiap nasabah;
b.! Memastikan kepemilikan nomor identitas
tunggal pemodal dari setiap nasabah Produk
Investasi;
c.! Menyampaikan nomor identitas tunggal
pemodal kepada nasabah;
d.! Memastikan setiap nasabah menyampaikan data
nasabah yang akurat, lengkap dan terkini; dan
e.! Memasukkan data nasabah dan data Transaksi
Deleted:,Membuka rekening bagi nasabah dalam rangka segregation account dalam proses Transaksi S-INVEST dan menyampaikan rekening nasabah tersebut kepada nasa
Formatted:!StrikethroughFormatted:!StrikethroughFormatted:!Strikethrough
Deleted:,
-7-
Produk Investasi yang akurat, lengkap dan
terkini ke S-INVEST.
(3)! Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), setiap Pengguna S-INVEST yang bertindak
sebagai Bank Kustodian wajib melakukan
pendaftaran dan pengkinian data Produk Investasi.
Pasal 10!
Pengguna S-INVEST dilarang mengungkapkan Data
Nasabah, dan/atau data Transaksi Produk Investasi,
kepada pihak ketiga, kecuali telah memperoleh
persetujuan sebelumnya dari nasabah atau diwajibkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
BAB IV
SUMBER DATA, PRODUK INVESTASI, CAKUPAN LAYANAN DAN
BATASAN AKSES PENGGUNAAN S-INVEST
Bagian Kesatu
Sumber Data S-INVEST
Pasal 11!
(1)! Data Nasabah, data Transaksi Produk Investasi
dan data Transaksi Aset Dasar yang ada dalam S-
INVEST didasarkan pada data yang disampaikan
oleh Pengguna S-INVEST.
(2)! Pengguna S-INVEST wajib memastikan bahwa data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah benar
dan akurat.
Pasal 12!
Informasi terkait data nasabah, Transaksi Produk
Investasi, dan Transaksi Aset Dasar yang terdapat
dalam S-INVEST, dapat diakses dan digunakan oleh
Penyedia S-INVEST dan Pengguna S-INVEST sesuai
dengan batasan akses yang telah ditetapkan dalam
Deleted:,pihak yang tidak berhak (unauthorized person)
-8-
S-INVEST.
Pasal 13!
Dalam hal terjadi sengketa terkait informasi data
nasabah, Transaksi Produk Investasi dan Transaksi
Aset Dasar, data yang digunakan dan diakui
kebenarannya adalah data yang terdapat dalam
S-INVEST.
Bagian Kedua
Produk Investasi
Pasal 14!
(1)! Produk Investasi wajib terdaftar di S-INVEST.
(2)! Kewajiban pendaftaran Produk Investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai
Bank Kustodian.
(3)! Pendaftaran Produk Investasi dalam S-INVEST
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diperolehnya surat pernyataan efektif atau
tercatat atas Produk Investasi dari Otoritas Jasa
Keuangan.
Bagian Ketiga
Cakupan Layanan S-INVEST
Pasal 15!
(1)! Cakupan layanan S-INVEST terdiri atas kegiatan
Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar,
sentralisasi data, pelaporan dan layanan lain yang
telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan.
(2)! Cakupan layanan S-INVEST terkait kegiatan
Transaksi Produk Investasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi paling kurang pemrosesan
pesanan dalam rangka penjualan (subscription),
-9-
pembelian kembali/pelunasan (redemption),
dan/atau pengalihan investasi (switching).
(3)! Cakupan layanan S-INVEST terkait kegiatan
Transaksi Aset Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi paling kurang:
a.! Perolehan (investasi) dan pelepasan (divestasi)
aset dasar Produk Investasi;
b.! Alokasi;
c.! Pairing & matching;
d.! Konfirmasi transaksi;
e.! Instruksi penyelesaian.
(4)! Cakupan layanan S-INVEST terkait kegiatan
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi paling kurang:
a.! Pelaporan yang terkait dengan pemenuhan
kewajiban pelaporan Pengguna S-INVEST ke
Otoritas Jasa Keuangan atau pun otoritas lain
yang berwenang dalam rangka pemenuhan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.! Pelaporan yang terkait dengan laporan
Transaksi Produk Investasi kepada nasabah;
c.! Pelaporan yang terkait dengan laporan berkala
atas Produk Investasi kepada nasabah.
Bagian Keempat
Batasan Akses Penggunaan S-INVEST
Pasal 16!
Dalam rangka menunjang keamanan dan menjaga
kerahasiaan data dalam penggunaan S-INVEST,
Penyedia S-INVEST wajib menetapkan batasan akses
S-INVEST bagi setiap Pengguna S-INVEST.
Pasal 17!
Setiap Pengguna S-INVEST wajib mematuhi batasan
Deleted:,(post trade)
Formatted:!Indonesian,!Not!Highlight
Formatted:!Indent:!Left:!!0.93!cm,!Hanging:!!0.75!cm
-10-
akses penggunaan S-INVEST yang ditetapkan oleh
Penyedia S-INVEST.
BAB V
PELAPORAN
Pasal 18!
(1)! Penyedia S-INVEST wajib menyampaikan laporan
kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat
hal-hal sebagai berikut:
a.! Rencana perubahan atau pengembangan sistem
termasuk penambahan layanan dan fitur sistem
yang memerlukan penyesuaian sistem Pengguna
S-INVEST;
b.! Kegagalan sistem seperti gangguan dan/atau
kerusakan pusat data yang menyebabkan
Pengguna S-INVEST tidak dapat menggunakan
sistem;
c.! Kegagalan keamanan sistem yang disebabkan
karena peretasan sistem; dan/atau
d.! Kegagalan sistem yang disebabkan oleh kondisi
kahar (force majeur) seperti bencana alam.
(2)! Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
implementasi perubahan atau pengembangan
sistem dilaksanakan.
(3)! Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, huruf c, dan huruf d disampaikan paling lambat 2
(dua) hari kerja sejak terjadinya hal tersebut.
(4)! Dalam hal batas waktu penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib
disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(5)! Penyedia S-INVEST wajib memberitahukan segera
pada hari yang sama kepada Pengguna S-INVEST
Deleted:,dan/atau jaringan
Deleted:,sebagian besar
Deleted:,1
Deleted:,satu
Formatted:!Indonesian
-11-
apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
Pasal 19!
Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank
Kustodian Reksa Dana wajib menyampaikan:
a.! laporan yang memperlihatkan posisi keuangan dari
masing-masing Reksa Dana kepada Otoritas Jasa
Keuangan;
b.! informasi keuangan Reksa Dana kepada Manajer
Investasi pada setiap awal hari kerja
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Tentang
Laporan Reksa Dana melalui S-INVEST.
Pasal 20!
Pengguna S-INVEST yang bertindak sebagai Bank
Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib
menyampaikan laporan Reksa Dana Penyertaan
Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif Penyertaan Terbatas melalui S-INVEST.
Pasal 21!
Laporan Produk Investasi selain Reksa dana, yang wajib
disampaikan melalui S-INVEST ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
Pasal 22!
Kewajiban Bank Kustodian untuk menyampaikan:
a.! Surat/bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah
penjualan (subscription), pembelian
kembali/pelunasan (redemption), dan/atau
pengalihan (switching) saham atau Unit Penyertaan
Reksa Dana kepada pemegang saham atau Unit
Penyertaan Reksa Dana;
b.! laporan berkala kepada setiap pemegang saham atau
Deleted:,terbuka
Deleted:,terbuka
Formatted:!Font:Italic
Formatted:!Font:Italic
Formatted:!Font:Italic
-12-
Unit Penyertaan terkait mutasi kepemilikan saham
atau Unit Penyertaan Reksa Dana serta posisi
kepemilikan saham atau Unit Penyertaan; dan
c.! laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi kepada
Otoritas Jasa Keuangan;
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan
yang berlaku, wajib dibuat berdasarkan data yang
diunduh melalui S-INVEST.
BAB VI
SANKSI
Pasal 23!
(1)! Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di
bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
berwenang mengenakan sanksi administratif
terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini,
termasuk pihak-pihak yang menyebabkan
terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
a.! Peringatan tertulis;
b.! Denda, yaitu kewajiban untuk membayar
sejumlah uang tertentu;
c.! Pembatasan kegiatan usaha;
d.! Pembekuan kegiatan usaha;
e.! Pencabutan izin usaha;
f.! Pembatalan persetujuan; dan
g.! Pembatalan pendaftaran.
(2)! Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa
didahului pengenaan sanksi administratif berupa
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a.
-13-
(3)! Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan
secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, atau huruf g.
Pasal 24!
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat
melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak
yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 25!
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan
pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) dan tindakan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada
masyarakat.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26!
(1)! Kewajiban untuk menggunakan dan
menyampaikan laporan melalui S-INVEST
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini secara penuh, mulai berlaku pada
tanggal 1 September 2016.
(2)! Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
mulai berlaku sampai dengan kewajiban untuk
menggunakan dan menyampaikan laporan melalui
S-INVEST berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini berlaku secara penuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna S-INVEST harus
melakukan uji coba penggunaan sistem melalui
sistem yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.
Formatted:!Indonesian
-14-
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR
PENJELASAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27!
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
-15-
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2016
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU
I.! UMUM
Pengaturan pengelolaan investasi di bidang Pasar Modal tidak hanya
meliputi produk pengelolaan investasi seperti Reksa Dana, Efek Beragun Aset,
Dana Investasi Real Estat, Kontrak Pengelolaan Dana Nasabah Individual, dan
produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan
juga meliputi pengaturan mengenai pihak-pihak yang melakukan kegiatan
pengelolaan investasi seperti Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual
Efek Reksa Dana, atau pun Bank sebagai dealer.
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan pengelolaan
investasi, perlu adanya Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang didukung
dengan infrastruktur peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memadai.
Dimana pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan
hukum bagi penyediaan dan penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu
di Indonesia.
Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu merupakan sarana elektronik
terpadu yang yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk
Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.
Dalam peraturan ini, diatur mengenai Penyedia dan Pengguna Sistem
Pengelolaan Investasi Terpadu termasuk kewajiban dan larangannya, sumber
data, batasan akses informasi, dan pelaporan.
II.! PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
-16-
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh mekanisme atau prosedur operasional standar
penyelenggaraan S-INVEST dalam ketentuan ini misalnya;
mekanisme penatalaksanaan Transaksi Aset Dasar dan Pasca
Transaksi Produk Investasi.
Huruf c
Pada praktiknya “rencana kelangsungan bisnis” biasa disebut
dengan business continuity plan.
Huruf d
Pada praktiknya “fasilitas pengganti pusat data” biasa disebut
dengan disaster recovery center.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
-17-
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek, dan
Bank Kustodian adalah Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek dan
Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.
Yang dimaksud dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen
Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.
Yang dimaksud dengan Bank sebagai dealer adalah Bank Umum
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku, yang
bertindak sebagai dealer dari surat utang atau obligasi.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
-18-
Yang dimaksud dengan sistem yang terkoneksi adalah sistem yang
memungkinkan pertukaran data antara Pengguna Jasa S-INVEST
dan Penyedia Jasa S-INVEST.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan rekening terpisah adalah rekening milik
nasabah yang ada di S-INVEST.
Huruf b
Yang dimaksud dengan nomor identitas tunggal pemodal yang pada
praktiknya sering disebut dengan single investor identification adalah
nomor identitas tunggal pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
-19-
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12
Batasan akses yang dimaksud dalam ketentuan ini misalnya data nasabah
Reksa Dana ABC hanya dapat diakses oleh Manajer Investasi dan Bank
Kustodian Reksa Dana ABC.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Sentralisasi data dalam ketentuan ini mencakup sentralisasi data
nasabah, data Transaksi Produk Investasi dan data Transaksi Aset Dasar.
Data yang tersentralisasi dimaksud, dapat dapat dipergunakan Otoritas
Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan kegiatan pengelolaan investasi.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan alokasi adalah penentuan jumlah atau
proporsi suatu Efek untuk suatu Produk Investasi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan Pairing & matching adalah proses
pemasangan/pencocokan Efek .
-20-
Huruf d
Konfirmasi transaksi pada praktiknya biasa disebut dengan “trade
confirmation”.
Yang dimaksud dengan konfirmasi transaksi adalah konfirmasi
transaksi Efek dari Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundangan di Bidang Pasar Modal.
Huruf e
Instruksi penyelesaian pada praktiknya biasa disebut dengan
“settlement instruction”.
Yang dimaksud dengan instruksi penyelesaian adalah instruksi atas
penyelesaian transaksi Efek yang diberikan oleh Manajer Investasi
kepada Perantara Pedagang Efek.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan laporan Transaksi Produk Investasi kepada
nasabah adalah konfirmasi dan laporan kepada nasabah atas
penjualan (subscription), pembelian kembali/pelunasan
(redemption), dan/atau pengalihan investasi (switching) Produk
Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang
berlaku, yang informasinya dapat disampaikan melalui sistem
AKSes.
Huruf c
Yang dimaksud dengan laporan berkala atas Produk Investasi
kepada nasabah adalah laporan berkala kepada nasabah yang
berkaitan dengan jumlah kepemilikan Produk Investasi nasabah
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku,
yang informasinya dapat disampaikan melalui sistem AKSes.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
-21-
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR…
-22-
