Embed Size (px)
Citation preview
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR ... /POJK.04/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENAWARAN AWAL, PENAWARAN, PENJATAHAN DAN
DISTRIBUSI EFEK BERSIFAT EKUITAS, EFEK BERSIFAT UTANG
DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penawaran
umum efek serta mendukung peningkatan kapasitas
pemodal pasar modal dan peran serta perusahaan efek
dalam penawaran umum;
2. bahwa perkembangan teknologi informasi mampu
menyediakan akses terhadap informasi dan transaksi
keuangan bagi publik melalui jaringan internet;
3. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi publik dalam
penawaran umum efek, Otoritas Jasa Keuangan perlu
menetapkan peraturan mengenai penggunaan sistem
teknologi informasi dalam penawaran umum efek oleh
emiten;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
- 2 -
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PELAKSANAAN PENAWARAN AWAL, PENAWARAN,
PENJATAHAN DAN DISTRIBUSI EFEK BERSIFAT EKUITAS,
EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK SECARA
ELEKTRONIK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud
dengan:
1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan
utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda
bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif,
kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari
Efek.
2. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang
dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada
masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal dan peraturan pelaksanaanya.
3. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan
Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan
publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya,
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
4. Pihak adalah orang perserorangan, perusahaan, usaha
bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
5. Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah sistem
- 3 -
teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan
untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
6. Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah
Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk
menyediakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
7. Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah
perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari
Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk
mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
9. Emiten Skala Kecil adalah Emiten dengan aset skala kecil
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor pasar modal mengenai pernyataan
pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan
penambahan modal dengan memberikan hak memesan
efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil
atau emiten dengan aset skala menengah.
10. Emiten Skala Menengah adalah Emiten dengan aset
skala menengah sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai
pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum
dan penambahan modal dengan memberikan hak
memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset
skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah.
11. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten
dalam rangka Penawaran Umum atau perusahaan
publik.
12. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan
dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain
membeli Efek.
13. Prospektus Awal adalah dokumen tertulis yang memuat
seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari
- 4 -
Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai
nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan
emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain
yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang
belum dapat ditentukan.
14. Penawaran Awal adalah ajakan baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan menggunakan
Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk
mengetahui minat calon pembeli atas Efek yang akan
ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran Efek.
15. Penjamin Emisi adalah adalah Pihak yang membuat
kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran
Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa
kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
16. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan
usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang
Efek, dan/atau manajer investasi.
17. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan/atau sarana untuk
mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-
pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di
antara mereka.
18. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang
menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan
penyelesaian transaksi bursa.
19. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak
yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi
bank kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.
20. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah
memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
21. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan
kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan
pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan
dengan Efek.
22. Pemesan Ritel adalah Pihak yang menyampaikan minat
atas efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas
- 5 -
efek yang ditawarkan dengan nilai paling besar
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
23. Penjatahan Pasti adalah mekanisme penjatahan Efek
yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek
kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
24. Penjatahan Terpusat adalah mekanisme penjatahan Efek
yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh
pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan
prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini.
25. Penjatahan Terpusat Ritel adalah bagian dari Penjatahan
Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
26. Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor
Identification) yang selanjutnya disebut “SID” adalah
nomor tunggal identitas pemodal sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan KSEI mengenai nomor identitas tunggal.
27. Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disebut “RDN”
adalah rekening dana nasabah sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian mengenai rekening dana.
28. Sub Rekening Efek yang selanjutnya disebut “SRE”
adalah Sub Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
mengenai sub rekening efek.
BAB II
PENYEDIAAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK
Pasal 2
(1) Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disediakan
oleh Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik.
(2) Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat
menerbitkan ketentuan terkait penggunaan Sistem
Penawaran Umum Elektronik.
Pasal 3
Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana
- 6 -
dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) wajib mengikuti dan
menerapkan pengendalian dan keamanan (control and
security) yang memadai atas Sistem Penawaran Umum
Elektronik.
Pasal 4
(1) Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik berwenang
dan bertanggung jawab atas pengoperasian dan
pengelolaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
(2) Kewenangan dan tanggung jawab Penyedia Sistem
Penawaran Umum Elektronik ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
BAB III
PENGGUNAAN SISTEM PENAWARAN UMUM ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik
Pasal 5
(1) Penawaran Umum Efek yang akan dicatatkan pada Bursa
Efek wajib menggunakan Sistem Penawaran Umum
Elektronik.
(2) Penawaran Umum Efek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas;
b. Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau
sukuk; dan
c. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat utang
dan/atau sukuk.
(3) Pemberlakuan ketentuan kewajiban penggunaan Sistem
Penawaran Umum Elektronik untuk Penawaran Umum
Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau sukuk
dan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat utang
dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 7 -
Pasal 6
Pelaksanaan Penawaran Umum oleh Emiten yang
menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di
sektor Pasar Modal mengenai tata cara Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan mengenai
pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum,
kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini.
Bagian Kedua
Kegiatan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik
Pasal 7
(1) Sistem Penawaran Umum Elektronik meliputi kegiatan
dalam Penawaran Umum sebagai berikut:
a. Penawaran Awal;
b. penawaran Efek;
c. penjatahan Efek; dan
d. penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.
(2) Dalam hal Penawaran Umum dilaksanakan tanpa melalui
Penawaran Awal, penggunaan Sistem Penawaran Umum
Elektronik tidak mencakup kegiatan pada ayat (1) huruf
a.
Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pengguna dan Penjamin Pelaksana Emisi
Efek
Pasal 8
Setiap pengguna Sistem Penawaran Umum Elektronik
bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan informasi
dan data yang diinput pada Sistem Penawaran Umum
Elektronik.
Pasal 9
(1) Penjamin Emisi Efek yang menjadi penjamin pelaksana
- 8 -
emisi Efek bertanggung jawab atas penggunaan Sistem
Penawaran Umum Elektronik.
(2) Dalam hal terdapat lebih dari satu penjamin pelaksana
emisi Efek, Emiten menunjuk salah satu penjamin
pelaksana emisi Efek sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum
Elektronik.
BAB IV
PENGUMUMAN INFORMASI MENGENAI PENAWARAN UMUM,
PROSPEKTUS DAN JADWAL
Bagian Kesatu
Penginputan dan Pengunggahan Informasi dan Prospektus
Pasal 10
Emiten melalui Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab
atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melakukan input
data dan informasi serta mengunggah dokumen sehubungan
dengan Penawaran Umum pada Sistem Penawaran Umum
Elektronik.
Pasal 11
(1) Data dan informasi mengenai Penawaran Umum dan
Prospektus yang wajib diinput dan diunggah pada Sistem
Penawaran Umum Elektronik paling kurang meliputi:
a. data dan informasi yang diwajibkan untuk diisikan
pada Sistem Penawaran Umum Elektronik;
b. Prospektus Awal (jika ada);
c. Prospektus ringkas atau keterbukaan informasi
mengenai Penawaran Umum;
d. perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus
ringkas; dan
e. Prospektus.
(2) Batas waktu penginputan data dan informasi mengenai
Penawaran Umum dan pengunggahan Prospektus
- 9 -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sistem
Penawaran Umum Elektronik mengikuti batas waktu
pengumuman sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang
mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum.
Pasal 12
Dalam hal terjadi penundaan masa penawaran Efek atau
pembatalan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal
mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum, pengumuman yang disyaratkan dalam
peraturan tersebut juga dilakukan melalui Sistem Penawaran
Umum Elektronik.
Bagian Kedua
Pengumuman di Media Masa
Pasal 13
(1) Dalam hal Emiten yang bukan Emiten Skala Kecil atau
Emiten Skala Menengah akan melakukan Penawaran
Awal, Emiten tersebut wajib mengumumkan informasi
mengenai Penawaran Umum pada paling sedikit 1 (satu)
surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan
menyatakan Emiten dapat mengumumkan Prospektus
Ringkas dan/atau melaksanakan Penawaran Awal.
(2) Informasi yang wajib diumumkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit mengenai hal-hal sebagai
berikut:
a. nama Emiten;
b. alamat, logo (jika ada), nomor telepon, nomor
faksimili, surat elektronik, situs web;
c. kegiatan usaha utama dari Emiten;
d. informasi mengenai Efek:
1) jenis dan jumlah Efek;
- 10 -
2) uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan;
dan
3) rentang harga Penawaran Awal;
e. masa Penawaran Awal, prakiraan tanggal Efektif
Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa
Keuangan, prakiraan masa penawaran Efek,
prakiraan tanggal penjatahan dan prakiraan tanggal
distribusi Efek dan prakiraan tanggal pencatatan
jika Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek;
f. Penjamin Emisi Efek;
g. keterangan bahwa Penawaran Awal, penawaran
Efek, penjatahan dan distribusi Efek akan dilakukan
menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik;
dan
h. pernyataan bahwa informasi lebih rinci mengenai
Penawaran Umum dapat diperoleh pada Sistem
Penawaran Umum Elektronik dengan disertai
informasi tautan ke situs web Sistem Penawaran
Umum Elektronik.
Bagian Ketiga
Jadwal Kegiatan dalam Penawaran Umum
Pasal 14
Ketentuan batas waktu pelaksanaan kegiatan dalam
Penawaran Umum yang dilakukan dengan menggunakan
Sistem Penawaran Umum Elektronik adalah sebagai berikut:
a. masa Penawaran Awal dapat dimulai setelah penginputan
data dan informasi mengenai Penawaran Umum dan
pengunggahan Prospektus Awal dan Prospektus ringkas
atau pengunggahan keterbukaan informasi mengenai
Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (1) selesai dilaksanakan;
b. masa penawaran Efek dapat dimulai setelah penginputan
data dan informasi mengenai Penawaran Umum dan
pengunggahan perbaikan dan/atau tambahan atas
Prospektus ringkas dan Prospektus sebagaimana
- 11 -
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) selesai dilaksanakan;
c. penjatahan Efek wajib dilaksanakan setelah berakhirnya
masa penawaran Efek;
d. penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah
penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan
Efek di Bursa Efek; dan
e. pencatatan Efek di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada
hari kerja berikutnya setelah berakhirnya masa
penawaran Efek.
BAB V
PENYAMPAIAN MINAT DAN PESANAN
Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara
Pasal 15
Pemodal yang dapat menyampaikan minat atas Efek yang
akan ditawarkan dan yang dapat menyampaikan pesanan atas
Efek yang ditawarkan wajib memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. memiliki SID; dan
b. bagi pemodal yang bukan merupakan pemodal
kelembagaan yang menjadi nasabah Bank Kustodian,
memiliki SRE dan RDN.
Pasal 16
(1) Melalui setiap Partisipan Sistem Penawaran Umum
Elektronik, setiap pemodal hanya dapat menyampaikan
satu minat dan/atau pesanan untuk tiap Penawaran
Umum Efek.
(2) Penyampaian minat dan/atau pesanan oleh setiap
pemodal hanya dapat dilakukan pada salah satu jenis
alokasi penjatahan Efek.
(3) Dalam hal terdapat minat atau pesanan pada alokasi
Penjatahan Pasti dan alokasi Penjatahan Terpusat dari
pemodal yang sama, maka minat atau pesanan pada
- 12 -
porsi Penjatahan Terpusat akan dibatalkan.
Pasal 17
(1) Pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan
ditawarkan dan pesanan atas Efek yang ditawarkan
melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan
cara:
a. menyampaikan minat dan/atau pesanan secara
langsung melalui Sistem Penawaran Umum
Elektronik;
b. menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui
Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem
Penawaran Umum Elektronik dimana pemodal yang
bersangkutan menjadi nasabahnya; atau
c. menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui
Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan
Sistem Penawaran Umum Elektronik dimana
pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
(2) Minat dan/atau pesanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b diteruskan ke Sistem Penawaran Umum
Elektronik oleh Partisipan Sistem Penawaran Umum
Elektronik.
(3) Minat dan/atau pesanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diteruskan oleh Perusahaan Efek yang
bukan Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik
kepada Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasal 18
(1) Minat dan/atau pesanan pemodal yang disampaikan
dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf a dan b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem
Penawaran Umum Elektronik dimana pemodal terdaftar
sebagai nasabah.
(2) Minat dan/atau pesanan pemodal yang disampaikan
dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek
dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah.
- 13 -
Pasal 19
(1) Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik dan
Perusahaan Efek yang menerima minat dan/atau
pesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
huruf b dan c wajib mendokumentasikan permintaan
nasabahnya untuk penyampaian minat dan pesanan.
(2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud paling kurang
meliputi data dan informasi yang diwajibkan dalam
pengisian formulir penyampaian minat dan penyampaian
pesanan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasal 20
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik hanya dapat
meneruskan satu minat dan/atau satu pesanan dari pemodal
yang sama.
Bagian Kedua
Peminatan atas Efek yang akan Ditawarkan
Pasal 21
(1) Pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan
ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik
pada masa Penawaran Awal.
(2) Peminatan yang disampaikan paling sedikit memuat
informasi:
a. untuk Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas
meliputi: jumlah Efek dan harga Efek yang diminati;
b. untuk Penawaran Umum Efek bersifat utang
meliputi: nilai Efek dan tingkat bunga yang diminati;
dan
c. untuk Penawaran Umum sukuk meliputi: nilai
sukuk dan besaran nisbah pembayaran bagi hasil,
marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik
akad syariah yang diminati.
(3) Harga Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
mengikuti ketentuan mengenai fraksi harga Efek yang
- 14 -
ditetapkan Bursa Efek.
Pasal 22
(1) Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan
peminatannya selama masa Penawaran Awal belum
berakhir.
(2) Perubahan dan/atau pembatalan peminatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau
melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
(3) Dalam hal terjadi perubahan atas peminatan yang telah
disampaikan, peminatan yang diperhitungkan adalah
peminatan yang terakhir disampaikan.
Bagian Ketiga
Pesanan atas Efek yang Ditawarkan
Pasal 23
(1) Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek
yang disampaikan dalam peminatan oleh pemodal sama
atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang
ditetapkan, peminatan tersebut akan diteruskan menjadi
pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek
setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal.
(2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal
telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk
membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang
ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan
dilakukan.
Pasal 24
(1) Pesanan pemodal atas Efek yang akan ditawarkan
disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum
Elektronik pada masa penawaran Efek.
(2) Pesanan yang disampaikan paling sedikit memuat
- 15 -
informasi:
a. untuk Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas
meliputi: jumlah Efek yang dipesan;
b. untuk Penawaran Umum Efek bersifat utang
meliputi: nilai Efek yang dipesan; dan
c. untuk Penawaran Umum sukuk meliputi: nilai
sukuk yang dipesan.
Pasal 25
(1) Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan
pesanannya selama masa penawaran Efek belum
berakhir.
(2) Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Partisipan
Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Perusahaan
Efek.
(3) Dalam hal pemodal melakukan perubahan atas pesanan,
pesanan yang diperhitungkan adalah pesanan yang
terakhir disampaikan.
Pasal 26
(1) Pesanan yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan
Pasti ditentukan oleh penjamin pelaksana emisi Efek.
(2) Pesanan yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti
diinput ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh
penjamin pelaksana emisi Efek.
(3) Input pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada masa penawaran Efek.
Bagian Keempat
Penyediaan Dana Pemesanan Efek
Pasal 27
(1) Pemesanan Efek wajib disertai dengan ketersediaan dana
yang cukup.
(2) Pemesanan Efek yang tidak disertai dengan dana yang
cukup akan dibatalkan.
- 16 -
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana atas
pemesanan Efek ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
BAB VI
HARGA DAN JUMLAH EFEK DALAM PENAWARAN UMUM
Bagian Kesatu
Rentang Harga dan Jumlah Efek yang akan Ditawarkan
Pasal 28
Penawaran Awal atas Efek yang akan ditawarkan
menggunakan rentang harga tertentu.
Pasal 29
(1) Rentang harga pada masa Penawaran Awal dapat diubah
dengan besaran perubahan paling besar 25% (dua puluh
lima persen) dari harga batas bawah dan harga batas
atas.
(2) Dalam hal terjadi perubahan rentang harga, masa
Penawaran Awal wajib paling sedikit 3 (tiga) hari kerja
setelah perubahan dimaksud.
(3) Perubahan rentang harga dapat dilakukan paling lambat
3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada
atau tidak adanya perubahan informasi atau
penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga
penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, dan/atau
besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau
imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai
tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka
Penawaran Umum.
(4) Informasi perubahan rentang harga diinput pada Sistem
Penawaran Umum Elektronik dan disampaikan kepada
pemodal yang telah menyampaikan peminatan.
- 17 -
Bagian Kedua
Harga dan Jumlah Efek yang Ditawarkan
Pasal 30
Harga dan jumlah Efek yang ditawarkan ditetapkan oleh
Emiten dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan hasil
Penawaran Awal.
Pasal 31
Dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan antara harga
dan jumlah Efek yang ditetapkan untuk ditawarkan dengan
harga yang terbentuk dari hasil Penawaran Awal melalui
Sistem Penawaran Umum Elektronik, Emiten wajib
mengungkapkan penjelasan atas pertimbangan penetapan
harga dan jumlah Efek tersebut dalam Prospektus.
BAB VII
ALOKASI DAN PENYESUAIAN ALOKASI EFEK
Bagian Kesatu
Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat
Pasal 32
(1) Sejumlah tertentu dari Efek yang ditawarkan
dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat.
(2) Sejumlah tertentu dari alokasi Efek untuk Penjatahan
Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
(3) Besaran alokasi Efek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 33
(1) Sejumlah tertentu dari Efek untuk Penjatahan Terpusat
dapat dialokasikan untuk pemodal dengan kategori
tertentu.
(2) Besaran alokasi untuk pemesan dengan kategori tertentu
pada Penjatahan Terpusat wajib diungkapkan dalam
Prospektus.
- 18 -
(3) Ketentuan mengenai alokasi Efek untuk pemodal dengan
kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Bagian Kedua
Penyesuaian Alokasi Efek
Pasal 34
(1) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan dengan batasan
tertentu pada Penjatahan Terpusat, jumlah Efek yang
dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat wajib
disesuaikan.
(2) Penyesuaian alokasi Efek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah pemesanan pada
Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batasan
jumlah tertentu yang wajib dialokasikan untuk
Penjatahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian alokasi
Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Informasi mengenai penyesuaian alokasi efek yang akan
diterapkan dalam rangka memenuhi ketentuan pada ayat
(1) dan ayat (2) wajib diungkapkan dalam Prospektus.
BAB VIII
PENJATAHAN EFEK
Bagian Kesatu
Penjatahan Terpusat
Pasal 35
Dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan dari pemodal yang
sama melalui Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik
yang berbeda, pesanan tersebut akan digabungkan menjadi
satu pesanan.
- 19 -
Pasal 36
(1) Pesanan yang berasal dari peminatan pada masa
Penawaran Awal dapat diberikan tambahan alokasi
dalam penjatahan Efek.
(2) Ketentuan mengenai tambahan alokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
(3) Tambahan alokasi dan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas wajib
diungkapkan dalam prospektus.
Pasal 37
(1) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada
Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Efek yang tersedia
dialokasikan terlebih dahulu untuk selain Penjatahan
Terpusat Ritel.
(2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada
Penjatahan Terpusat selain Penjatahan Terpusat Ritel,
sisa Efek yang tersedia dialokasikan terlebih dahulu
untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
Pasal 38
Dalam hal jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek
yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk
setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penjatahan Efek
dilakukan sebagai berikut:
a. Pada masing-masing Penjatahan Terpusat, untuk setiap
pemodal yang pesanannya tidak dikecualikan akan
dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak
sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau
sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari
10 (sepuluh) satuan perdagangan.
b. Dalam hal jumlah Efek yang tersedia tidak mencukupi
untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal
yang melakukan pemesanan terlebih dahulu.
- 20 -
c. Dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa, setelah
penjatahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sisa
Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan
perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang
belum terpenuhi.
Pasal 39
(1) Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional
menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan,
pembulatan satuan perdagangan dilakukan ke bawah.
(2) Dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan
penjatahan Efek secara proporsional, sisa Efek
dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya
belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu
penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan
perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
Pasal 40
(1) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari
satu Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik,
Efek yang diperoleh dialokasikan secara proporsional
untuk pesanan pada masing-masing Partisipan tersebut.
(2) Dalam hal jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal
pada ayat (1) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan
yang dilakukan atau terdapat sisa Efek hasil pembulatan,
Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu
penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan
perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.
Pasal 41
(1) Dalam hal terdapat alokasi Efek untuk kategori pemodal
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan
pelaksanaan prosedur penjatahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 telah memenuhi alokasi Efek
untuk kategori pemodal tertentu tersebut atau terjadi
kekurangan pemesanan, prosedur pada ayat (2) berikut
ini tidak dilaksanakan.
- 21 -
(2) Prosedur penjatahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
38 dilakukan pada kelompok pemodal yang memenuhi
kategori pemodal tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 sesuai dengan jumlah Efek yang dialokasikan.
Bagian Kedua
Penjatahan Pasti
Pasal 42
(1) Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Efek untuk
Penjatahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada Pasal
34 dengan sumber Efek yang digunakan dari alokasi
untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada
Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Efek yang
tersedia.
(2) Ketentuan mengenai penyesuaian pemenuhan pesanan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
BAB IX
PENYELESAIAN PEMESANAN EFEK
Pasal 43
(1) Bagi pemodal yang bukan merupakan pemodal
kelembagaan yang menjadi nasabah Bank Kustodian,
penyelesaian pemesanan Efek dilaksanakan
menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyelesaian
pemesanan Efek yang ditawarkan ditetapkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 44
(1) Berdasarkan hasil penjatahan Efek, Sistem Penawaran
Umum Elektronik menarik dana dari rekening pemodal
untuk penyelesaian pemesanan Efek.
(2) Dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diserahkan kepada penjamin pelaksana
- 22 -
emisi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3) Penjamin pelaksana emisi Efek sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib menyerahkan dana hasil Penawaran
Umum Efek kepada Emiten paling lambat sebelum
pembukaan perdagangan Efek pada tanggal pencatatan
Efek di Bursa Efek.
BAB X
PELAPORAN
Pasal 45
(1) Sistem Penawaran Umum Elektronik menghasilkan
laporan hasil pelaksanaan Penawaran Awal, hasil
Penawaran Umum, penjatahan dan distribusi Efek sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
sektor Pasar Modal mengenai tata cara Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan
mengenai pemesanan dan penjatahan Efek dalam
Penawaran Umum.
(2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat menghasilkan
laporan lain yang diperlukan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan dan para
pihak sesuai kewenangannya.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46
Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum
Elektronik atau kegiatan pemeliharaan yang terjadi lebih dari
12 (dua belas) jam dalam suatu hari, maka batas waktu untuk
setiap tahapan kegiatan terkait Penawaran Umum yang
terdampak diperpanjang sebanyak 1 (satu) hari kerja atau
sebanyak jumlah hari terjadinya kegagalan Sistem Penawaran
Umum Elektronik atau kegiatan pemeliharaan, mana yang
- 23 -
lebih banyak.
Pasal 47
(1) Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat
mengenakan biaya atas penggunaan Sistem Penawaran
Umum Elektronik.
(2) Ketentuan mengenai biaya penggunaan Sistem
Penawaran Umum Elektronik diatur oleh Penyedia Sistem
Penawaran Umum Elektronik dengan persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan.
BAB XII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 48
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang
mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang
menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat
dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan
sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara
bersama-sama dengan pengenaaan sanksi sebagaimana
- 24 -
dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,
atau huruf g.
Pasal 49
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan
tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan
pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 50
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 kepada masyarakat.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku:
a. Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cata Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei
2009:
1) angka 2 huruf b terkait pengumuman Prospektus
Ringkas dan penyampaian bukti pengumuman;
2) angka 4 huruf i angka 1) terkait pengumuman
perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus
ringkas;
3) angka 5 huruf b;
4) angka 5 huruf e;
5) angka 5 huruf f;
6) angka 5 huruf g;
7) angka 5 huruf i;
8) angka 5 huruf k;
- 25 -
9) angka 5 huruf m;
10) angka 5 huruf n;
b. Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011:
1) angka 1 huruf e;
2) angka 1 huruf f;
3) angka 2 huruf a, khusus terkait tanda tangan
pemesan pada formulir;
4) angka 2 huruf b;
5) angka 2 huruf c;
6) angka 2 huruf d;
7) angka 2 huruf e;
8) angka 3 huruf b;
9) angka 5; dan
10) angka 6 huruf a,
dinyatakan tidak berlaku bagi Emiten dan para Pihak yang
terkait dengan Penawaran Umum Efek yang menggunakan
Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasal 52
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...
- 26 -
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
ttd.
WIMBOH SANTOSO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR ...
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR .../POJK.04/2019
TENTANG
PELAKSANAAN PENAWARAN AWAL, PENAWARAN, PENJATAHAN DAN
DISTRIBUSI EFEK BERSIFAT EKUITAS, EFEK BERSIFAT UTANG
DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK
I. UMUM
Pasar Modal menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi
Emiten untuk mengembangkan bisnis dalam jangka panjang. Pasar
Modal mempertemukan antara Emiten sebagai pihak yang membutuhkan
dana dengan pemodal sebagai pemilik dana. Untuk mendukung Pasar
Modal yang kuat dalam menjalankan perannya dalam industri keuangan,
dilaksanakan program pendalaman pasar keuangan baik dari sisi
permintaan (demand) maupun penawaran (supply).
Dalam rangka mendukung program pendalaman pasar keuangan,
perlu ditingkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
Penawaran Umum. Efisiensi dalam Penawaran Umum diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi pemodal maupun Emiten dan pelaku pasar
lainnya pada aspek ekonomi maupun waktu. Transparansi dan
akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada Pasar
Modal untuk melakukan investasi maupun bagi Emiten untuk
menghimpun dana.
Namun demikian, terdapat permasalahan yang dihadapi berkaitan
dengan Penawaran Umum, khususnya pada pasar perdana saham (Initial
Public Offering/IPO). Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun jumlah
Emiten yang melakukan IPO cenderung meningkat, terdapat penurunan
jumlah pemodal dan Perusahaan Efek yang berpartisipasi pada IPO
- 2 -
tersebut. Model bisnis pelaksanaan IPO yang ada saat ini diindikasikan
kurang mendukung perbaikan peningkatan partisipasi pemodal dan
Perusahaan Efek.
Untuk mendorong peningkatan partisipasi pemodal publik dalam
Penawaran Umum, kemudahan untuk melakukan pemesanan Efek dan
alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat perlu ditingkatkan. Proses bisnis
Penawaran Umum untuk Penjatahan Terpusat saat ini relatif sulit
diakses mengingat dilaksanakan secara manual melalui gerai
pemesanan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberi kemudahan
bagi pemodal untuk melakukan pemesanan Efek pada Penawaran
Umum. Sementara itu, ketersediaan Efek yang memadai untuk pemodal
publik memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pemodal untuk
mendapatkan penjatahan Efek.
Selain itu, penentuan harga penawaran Efek dan jumlah Efek yang
ditawarkan dalam IPO juga penting untuk ditingkatkan transparansi dan
akuntabilitasnya. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan
kepercayaan para pemangku kepentingan atas pelaksanaan Penawaran
Umum sehingga dapat lebih mendorong peningkatan Emiten yang
melakukan Penawaran Umum, khususnya IPO, dan mendorong
peningkatan partisipasi pemodal.
Bahwa perkembangan teknologi informasi telah mampu
menyediakan akses kepada masyarakat terhadap informasi dan transaksi
keuangan, maka perlu adanya Sistem Penawaran Umum Elektronik yang
dikembangkan berdasarkan teknologi internet untuk memperluas
kesempatan masyarakat menjadi pemodal dalam pasar perdana Efek.
Sistem tersebut juga didesain untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan Penawaran
Umum secara keseluruhan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Yang dimaksud dengan ketentuan terkait penggunaan Sistem
Penawaran Umum Elektronik adalah petunjuk teknis penggunaan
sistem.
- 3 -
Pasal 3
Kewajiban untuk mengikuti dan menerapkan pengendalian dan
keamanan (control and security) yang memadai bertujuan agar
Sistem Penawaran Umum Elektronik dapat beroperasi dengan baik,
aman dan terjaga kerahasiaan data dan informasinya sesuai dengan
standar keamanan sistem teknologi informasi pada industri pasar
modal.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Khusus untuk pemberlakukan Penawaran Umum Efek bersifat
utang dan/atau Sukuk juga termasuk Penawaran Umum Efek
bersifat utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penyelesaian pemesanan Efek yang ditawarkan mencakup
kegiatan penyelesaian pembayaran atas Efek yang dipesan
oleh pemodal dalam Penawaran Umum dan distribusi Efek
- 4 -
tersebut sesuai hasil penjatahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Informasi yang diwajibkan untuk diisikan pada Sistem
Penawaran Umum Elektronik merupakan data dan
informasi terkait Penawaran Umum yang akan disimpan,
ditampilkan dan/atau diolah oleh Sistem Penawaran
Umum Elektronik dalam rangka pelaksanaan Penawaran
Umum Efek terkait. Data dan informasi tersebut diisikan
sesuai isian pada tampilan antarmuka (interface) Sistem
Penawaran Umum Elektronik.
Huruf b
Prospektus Awal wajib diunggah pada Sistem Penawaran
Umum Elektronik apabila Emiten akan melaksanakan
Penawaran Awal sebagai bagian dari pelaksanaan
Penawaran Umum Efeknya.
Huruf c
Yang dimaksud dengan keterbukaan informasi mengenai
Penawaran Umum adalah keterbukaan informasi yang
wajib diumumkan oleh Emiten Skala Kecil dan Emiten
Skala Menengah yang melakukan Penawaran Umum
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor Pasar Modal mengenai Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan
- 5 -
penambahan modal dengan memberikan hak memesan
efek terlebih dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil
atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 12
Yang dimaksud dengan masa penawaran Efek dalam Pasal ini
adalah masa Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai
tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.
Selain mengumumkan dalam paling kurang satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional,
pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum
tersebut juga harus diunggah ke Sistem Penawaran Umum
Elektronik.
Pasal 13
Ayat (1)
Ketentuan terkait pengumuman keterbukaan informasi
mengenai Penawaran Umum oleh Emiten Aset Skala Kecil dan
Emiten Aset Skala Menengah tetap mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal
mengenai Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran
Umum dan penambahan modal dengan memberikan hak
memesan efek terlebih dahulu oleh Emiten Skala Kecil atau
Emiten Skala Menengah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Huruf a
Pengunggahan pengunggahan Prospektus Awal dan Prospektus
ringkas atau pengunggahan keterbukaan informasi mengenai
Penawaran Umum dilaksanakan setelah Emiten menerima
- 6 -
pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Emiten
dapat mengumumkan Prospektus ringkas atau keterbukaan
informasi mengenai Penawaran Umum sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam
rangka Penawaran Umum. Penawaran Awal dapat segera
dimulai setelah data dan informasi mengenai Penawaran Umum
dan Prospektus ringkas atau keterbukaan informasi mengenai
Penawaran Umum tersedia untuk publik dalam situs web
Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Huruf b
Penginputan data dan informasi mengenai Penawaran Umum
dan pengunggahan perbaikan dan/atau tambahan atas
Prospektus ringkas dan Prospektus dilaksanakan setelah
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum
tersebut menjadi efektif.
Huruf c
Penyelesaian pemesanan Efek yang ditawarkan mencakup
kegiatan penyelesaian pembayaran atas Efek yang dipesan oleh
pemodal dalam Penawaran Umum dan distribusi Efek tersebut
sesuai hasil penjatahan.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 15
Kewajiban memiliki SID bagi pemodal adalah terkait proses
penjatahan Efek yang akan dilaksanakan dengan berdasarkan SID
yang mewakili tiap pemodal. Kewajiban memiliki SRE adalah
sehubungan dengan penyediaan dana atas pesanan yang
disampaikan dan distribusi Efek. RDN terkait dengan penyediaan
dana oleh pemodal yang selanjutnya akan dipindahkan ke SRE
pemodal tersebut. Pemodal kelembagaan yang menjadi nasabah
Bank Kustodian untuk melaksanakan transaksi di Pasar Modal
tidak menggunakan SRE dan RDN pemodal yang bersangkutan
melainkan menggunakan jasa Bank Kustodian.
Pasal 16
- 7 -
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Salah satu jenis alokasi penjatahan Efek yang dimaksud pada
ayat ini adalah alokasi Penjatahan Pasti atau alokasi
Penjatahan Terpusat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Verifikasi terhadap minat dan/atau pesanan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) dan (2) meliputi informasi antara lain mengenai
kesesuaian identitas pemodal, SID, SRE dan RDN beserta jumlah
Efek yang diminati atau dipesan. Partisipan Sistem Penawaran
Umum dan Perusahaan Efek dapat melakukan tindakan lebih lanjut
yang diperlukan untuk melakukan verifikasi.
Pasal 19
Ayat (1)
Dokumentasi permintaan nasabah yang dimaksud pada ayat ini
dapat dilakukan dengan menggunakan formulir isian berbasis
kertas maupun berbasis teknologi informasi. Sebagai contoh,
dalam hal pesanan dilakukan melalui panggilan suara (telepon)
atau panggilan vidio (video call), rekaman panggilan tersebut
disimpan sebagai dokumentasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
- 8 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Indikasi harga Efek yang disampaikan dalam penyampaian
minat mengikuti ketentuan Bursa Efek mengenai fraksi harga
sebagaimana diatur oleh Bursa Efek dalam ketentuan mengenai
perdagangan Efek.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik dan
Perusahaan Efek yang dimaksud pada ayat ini adalah
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik dan
Perusahaan Efek yang telah melakukan verifikasi dan
penerusan atas minat yang akan diubah dan/atau dibatalkan
oleh pemodal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik dan
Perusahaan Efek yang dimaksud pada ayat ini adalah
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik dan
Perusahaan Efek yang telah melakukan verifikasi dan
penerusan atas pesanan pemodal yang akan diubah dan/atau
dibatalkan oleh pemodal.
- 9 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Kategori tertentu yang dimaksud antara lain kelompok usia,
wilayah geografis atau jenis kelamin.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Penyesuaian jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan
Terpusat ketika terjadi kelebihan pemesanan dilakukan dengan
- 10 -
menambah jumlah Efek yang dialokasikan untuk penjatahan
tersebut. Penambahan alokasi Efek tersebut akan memberikan
kesempatan yang lebih baik bagi pemesan pada porsi
penjatahan tersebut untuk mendapatkan Efek dibandingkan
dengan alokasi Efek semula.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Informasi mengenai penyesuaian alokasi efek mencakup antara
lain informasi mengenai jumlah efek yang akan dialokasikan
untuk Penjatahan Terpusat apabila terjadi kelebihan
pemesanan untuk tiap tingkatan penyesuaian, prosedur
penyesuaian, dan sumber Efek yang akan digunakan untuk
memenuhi penyesuaian alokasi Efek.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Tambahan alokasi dapat diberikan bagi pemodal yang mempunyai
pesanan yang berasal dari minat pada Penawaran Awal dengan
tujuan mendorong pemodal untuk menyampaikan minat dan ikut
serta dalam Penawaran Awal. Peningkatan partisipasi pemodal
dalam Penawaran Awal diharapkan dapat menghasilkan informasi
yang lebih baik dalam rangka penentuan harga penawaran Efek dan
jumlah Efek yang ditawarkan.
Pasal 37
Ayat (1)
Penjatahan Terpusat terdiri dari Penjatahan Terpusat Ritel dan
Penjatahan Terpusat selain Penjatahan Terpusat Ritel. Apabila
terdapat kelebihan Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan
Terpusat Ritel, maka Efek tersebut dialokasikan terlebih dahulu
untuk Penjatahan Terpusat selain Penjatahan Terpusat Ritel
sehingga Efek tersebut masih dialokasikan untuk pemodal pada
- 11 -
Penjatahan Terpusat.
Ayat (2)
Kondisi sebaliknya dari ayat (1), apabila terdapat kelebihan Efek
yang dialokasikan untuk selain Penjatahan Terpusat Ritel,
maka Efek tersebut dialokasikan terlebih dahulu untuk
Penjatahan Terpusat Ritel.
Pasal 38
Huruf a
Yang dimaksud dengan pada masing-masing Penjatahan
Terpusat adalah penjatahan Efek atas Efek yang dialokasikan
untuk Penjatahan Terpusat Ritel dilakukan bagi Pemesan Ritel
dan penjatahan atas Efek yang dialokasikan untuk selain
Penjatahan Terpusat Ritel dilakukan bagi pemodal selain
Pemesan Ritel.
Huruf b
Yang dimaksud dengan jumlah Efek yang tersedia tidak
mencukupi adalah ketika jumlah Efek yang tersedia dalam
satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah
pemodal.
Contoh:
Efek yang tersedia sebanyak 100.000 satuan perdagangan dan
jumlah pemodal yang melakukan pemesanan sebanyak 125.000
Pihak. Dengan demikian, jumlah Efek tidak cukup untuk
dijatahkan terlebih dahulu masing-masing 1 (satu) satuan
perdagangan untuk setiap pemodal. Dalam kondisi tersebut,
penjatahan Efek dilakukan dengan mengalokasikan 100.000
satuan perdagangan bagi 100.000 pemodal pertama
berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-
masing 1 (satu) satuan perdagangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
- 12 -
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Contoh kondisi jumlah Efek yang dijatahkan untuk pemodal
pada ayat (1) lebih sedikit daripada jumlah pemesanan adalah
ketika pemodal mendapatkan penjatahan sebanyak 5 (lima)
satuan perdagangan sementara pemodal tersebut memiliki 7
(tujuh) pemesanan yang disampaikan melalui 7 (tujuh)
Partisipan Sistem Penawaran Umum yang berbeda. Dalam
kondisi tersebut, Efek sejumlah 5 (lima) satuan perdagangan
dialokasikan untuk 5 (lima) pemesanan pertama berdasarkan
urutan waktu penyampaian. 2 (dua) pemesanan lainnya tidak
mendapatkan penjatahan.
Pasal 41
Ayat (1)
Prosedur penjatahan Efek untuk Penjatahan Terpusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan prosedur
baku sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Apabila
hasil penjatahan Efek berdasarkan prosedur tersebut telah
memenuhi batasan alokasi Efek untuk kategori pemodal
tertentu yang telah ditetapkan, maka penjatahan cukup
dilakukan dengan menggunakan prosedur tersebut.
Ayat (2)
Dalam hal hasil penjatahan Efek berdasarkan prosedur dalam
Pasal 38 tidak memenuhi batasan alokasi Efek untuk kategori
pemodal tertentu yang telah ditetapkan, maka penjatahan atas
Efek yang dialokasikan tersebut dilakukan dengan cara
menerapkan prosedur tersebut hanya untuk kategori pemodal
tertentu yang telah ditetapkan.
Pasal 42
Pemenuhan ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk Penjatahan
Terpusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dapat menggunakan
Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat. Dalam hal
terjadi penyesuaian alokasi, jumlah Efek yang tersedia untuk
Penjatahan Pasti akan berkurang sehingga alokasi untuk pemodal
- 13 -
pada Penjatahan Pasti juga harus disesuaikan.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
