OTONOMI DAERAH

OTONOMI DAERAH

Pemerintahan daerah U-U No 22 Th. 1999

tentang Pemerintahan Daerah.

Pengertian

•

• Otonomi (Inggris “autonomy_) berarti : 1; pemerintahan sendiri, keadaan merdeka; Hak atau kekuasaan utk

memerintah sendiri. 2; diartikan “mandiri”, “berdaya”.

• Otonomi Daerah” berarti Pemberian kewenangan pemerintahan kpd pemerintah daerah utk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri

• Istilah otonomi daerah mirip dengan desentralisasi, yaitu • Kewenangan utk menyelenggarakan bbrp pelayanan kpd

masyarakat dari pemerintah pusat kpd pemerintah daerah.

Kebijakan OtDa

• 1. Yuridis Formal: NKRI negara kesatuan menganut asas desentralisasi dlm penyeleng-garaan pemerintahan dng memberikan kesem-patan dan keleluasaan kpd Daerah utk menye-lenggarakan OtDa. Pasal 18 UUD NKRI 1945 a l; menegaskan bhw “pembagian daerah Ind atas daerah besar (Propinsi) dan kecil (kabupaten dan Kotamadya) dng bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dng u-u. Landasan di atas dijabarkan kedlm TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 ttg Penyelenggaraan OtDa

Alasan diterbitkannya

2. Terjadinya krisis multi dimensional yg memuncak pd krisis kepemimpinan 1997 yg telah mengakibatkan semakin rendahnya kemampuan pemerintah dlm melaksanakan pembangunan nasional, Semua dlm kewenangan pemerintah pusat (Top down planning)

3. Dengan Otonomi Daerah diharapkan pemerintah daerah bersama masyarakat dpt mengelola pembangunan lebih efektif di semua sector kehidupan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

,

Alasan

44/ . Pembagian kekayaan (yg dri daerah) tak adil dan tak merata. Daerah- yg SDA melimpah hanya mendpt sebagian kecil, sisanya masuk ke pemerintah pusat, akibatnya kemampuan daerah utk membangun sangat rendah.

Alasan

• 5. terdpt kesenjangan social baik secara vertical maupun horizontal. Secara vertical terjadi perbedaan

yg amat mencolok dlm hal kemajuan, kemakmuran antara

daerah dng pusat. Secara horizontal, terjadi perbedaan yg

tak seimbang antardaerah dlm hal kesjahteraan dan kemajuan

wilayah.

Prinsip Otonomi Daerah

Kelemahan sistim sentralisasi kekuasaan, (kebijakan pemerintah pusat, sering kali tak cocok dng yg dibutuhkan daerah), sehingga pemerintahan tak efektif dan efisien,

• Pemerintah pusat menyerahkan sebagian wewenangnya kpd PemDa. Pem Da diberi wewenang mengelola dalam bidang administras, ekonomi, keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya,

Prinsip Otonomi Daerah

Pemda tidak boleh melakukan: • diplomatic dengan negara lain (Hubungan

dengan luar negeri• Urusan Pertahanan dan Keamanan

(membentuk TNI/Polri• Moneter=mencetak mata uang• Menentukan agama yang dianut oleh daerah• Membentuk sistim peradilan

Otonomi Daerah

• OtDa dpt dimanfaatkan masyarakat daerah sbg sarana pendidikan politik, masyarakat daerah diberi peluang utk berperanserta dlm kehidupan politik di daerhnya, baik dalam pemilu tingkat daerah maupun dlm membuat kebijakan daerah

• Utk menciptakan stabilitas politik nasional maupun daerah.

Setiap ada pergolakan di daerah baik itu masalah politik, ekonomi ataupun social, gaungnya akan mempengaruhi kehidupan nasional.

Otonomi

Prinsip-prinsip otonomi daerah

Demokrasi; peranserta masyarakat;

pemerataan; keadilan;

keanekaragaman Daerah

Kaitan OtDa dengan Demokrasi.

Pendapat M. Hatta

• “Memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto activiteit,

artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan

berkembangnya auto activiteit . tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu pemerintahan yang

dilaksanakan oleh rakyat untuk rakyat . Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga memperbaiki

nasibnya sendiri”•

Kaitan OtDa dengan Demokrasi

• Ot Da, mengindikasikan bhw pemerintah pusat tak ingin memonopoli kewenangan dlm mengelola daerah Negara. Pemerintah mendelegasikan bbrp kekuasaannya kpd daerah utk bertanggungjawab thd kesejahteraan dan keamanan masyarakat di wilayahnya.


• Dng otda, pemerintah bermaksud memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa maupun kreativitas, meningkatkan peran DPRD sbg lembaga legislative yg memiliki fungsi membuat perda, menentukan APBD serta pengawasan thd pelaksanaan pembangunan yg dilakukan pemdanya. serta mendorong daerah dan masyarakatnya semakin mandiri, mengurangi ketergantungan pada pusat.


• Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa otonomi daerah merupakan salah satu aspek melaksanakan sistim demokrasi, di mana didalamnya terkandung pengakuan;

• Kesetaraan politik, dimana masyarakat daerah sebagai Warga Negara diakui hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh undang-undang


• Kemampuan Pemerintah Daerah beserta masyarakatnya untuk bertanggung jawab bagi kesejahteraan lahir-batin masyarakat di daerahnya sendiri dengan mau dan mampu mengelola kekayaan alan, mengelola sumber daya manusia setempat maupun memelihara dan mengembangkan sumber daya buatan yang ada

• Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat daerah untuk mampu mengembangkan segala potensi yang ada didaerah baik demi kepentingan lokal maupun nasional

Penerapan Otonomi Daerah

• OtDa dibagi dlm dua jenis, yaitu otonomi utk daerah propinsi dan otonomi utk daerah kabupaten - kotamadya. Propinsi memiliki fungsi koordinatif terhadap kabupaten dan kota madya di wilayah propinsinya. Daerah-daerah tsb tak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain.

• Setiap daerah otonom memiliki kewenangan umum yg sama yaitu di bidang pembinaan:

Pembinaan Wilayah.

Ind sbg negara kesatuan tidak akan mempunyai daerah yg bersifat staat (negara). Wilayahnya dibagi ke dlm daerah besar (propinsi) dan setiap propinsi dibagi ke dalam daerah kabupaten dan kota madya dan seterusnya.

• POLEKSOSBUDHANKAM

Pembinaan Wilayah.

• Pembinaan wilayah; bagaimana mengelola dan mengerahkan segala potensi yg ada di wilayah itu utk didayagunakan secara terpadu guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Potensi yg tersimpan di suatu wilayah mencakup aspek alamiah (geografi, SDA dan penduduk) dan aspek soaial yg meliputi

Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan SDM daerah diarahkan utk meningkatkan kualitas mental-moral, intellectual maupun kualitas fisiknya. Utk

mencapai tujuan tsb, PemDa perlu melakukan kegiatan antara lain:

• Menyediakan media kreativitas bagi masy dan aparat khususnya• Memberikan penghargaan bagi aparat yg berprestasi • Membangun komunikasi yg efektif• Mengurangi hambatan birokrasi• Mendorong keberanian aparat utk berani mengambil resiko

Penanggulangan Kemiskinan.

Tujuan bernegara antara lain meningkatkan kesejahteraan umum. Artinya tak ada warga yg mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan dan pakaian.

• Pemda mempunyai tugas menyejahterakan rakyat daerahnya. PemDa bersama masyarakat harus menanggulangan kemiskinan Ini perlu dilakukan terpadu berdasarkan karakter penduduk dan wilayah dng berkoordinasi antarinstansi

•

Penanggulangan Kemiskinan

• Mengedepankan peran masyarakat dan sector swasta, investasi modal yg menyerap tenaga kerja

• Membangun paradigma baru, yaitu • Dari pelaksana menjadi fasilitator;

• Dari memberi instruksi menjadi melayani• Dari mengatur menjadi memberdayakan

masyarakat,

Penataan Hubungan Fungsional

Lembaga fungsional Daerah dlm OtDa adalah Kepala Daerah (Eksekutif) dan DPRD (legislatif). KepDa dan

Wakil-nya dipilih langsung oleh rakyat setempat secara berpasangan, diusulkan oleh Partai Politik.

menjabat selama lima tahun dan dpt dipilih kembali dlm jabatan yg sama utk sekali masa

jabatan. KepDa bekerja sama dng DPRD membuat PerDa. Tugas Kepda menjalankan

pemerintahan dan melaksanakan peraturan-peraturan yg telah dibuat oleh DPRD. Ia melaporkan secara periodic kpd DPRD

Penataan Hubungan Fungsional

• . Bila laporan pertanggungjawabannya ditolak, dapat diberhentikan. Utk menciptakan hubungan

harmonis kedua lembaga tsb perlu dibina komunikasi timbal balik berdasar saling hormat-

menghormati Komunikasi politik yg harmonis dan intensif harus didasarkan pd peraturan yg ada .

Prinsip kerja dlm hubungan antar Kepda dng DPRD dlm pembuatan kebijakan public harus terbuka,

melaksanakan prinsip kompromi serta menjunjung tinggi etika. .

Membangun Kerja sama Tim. • Dalam melaksanakan pemerintahannya, Kepala Daerah membangun tata organisasi pemerintahan

daerah. Dibentuklah unit-unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kebijakan publik. Kepala Daerah harus menciptakan koordinasi diantara unit-unit tersebut. Kelemahan atau terganggunya koordinasi akan menyebabkan dampak negative yang sangat merugikan pemerintah daerah, umpama pembeayaan suatu proyek akan membengkak, jeleknya hasil pekerjaan, masing-masing instansi tidak

• • mau disalahkan. Agar koordinasi antar instansi / unit dalam pemerintahan daerah berjalan harmonis,

maka perlu diusahakan:• • • Melatih PNS untuk meningkatkanintegritas, kejujuran, percaya diri, akuntabilitas dan responsibilitas serta

memiliki kompetensi• Menciptakan suasana kerja yang kondusif melalui komunikasi dialogis antar pimpinan dan staf

pemerintahan daerah• • Membuat petunjuk pelaksanaan yang jelas yang meliputi tugas pokok, fungsinya• Mengembangkan visi dan misi pemerintah daerah yang menjadi acuan kerja•

Documents

OTONOMI DAERAH