1. Judul Buku : OTONOMI DAERAH & DESENTRALISASI

2. Penulis : Utang Rosidin, SH., MH.

3. Penerbit : CV. Pustaka Setia

4. Tahun Terbit : 2010

5. Jumlah Halaman : 426 Halaman

6. Ukuran Buku : 24 x 16 cm

7. Sampul : Hitam, Coklat

8. Riwayat Pengarang. Setelah meraih gelar kesarjanaannya, pada tahun 2004

penulis memulai karir mengembangkan ilmu di perguruan tinggi sebagai tenaga pengajar

pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,

selain itu juga tercatat sebagai tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi, seperti

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Syamsul Ulum Sukabumi, Sekolah Tinggi

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persis, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)

Persis Garut, serta sejak tahun 2009 tercatat sebagai tenaga pengajar pada Program

Magister (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Pertiba Pangkalpinang

Kepulauan Bangka Belitung. Di sela-sela kesibukannya memberikan kuliah di beberapa

perguruan tinggi, penulis menyempatkan diri untuk terlibat di beberapa organisasi

diantaranya pada Lajnah Bantuan Hukum (LBH) Persatuan Islam Kab. Garut di Lembaga

Bantuan hukum (LBH) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati serta di Ikatan

Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Sukabumi.

9. Isi Buku.

BAB I

PENDAHULUAN

Secara etimologi, kota pemerintahan berasal dari kata pemerintah, kata pemerintah

sendiri berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan suatu pekerjaan. Akan

tetapi, kata pemerintahan sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu

government yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan pemerintahan. Selain itu, ada

juga yang berpendapat bahwa government tidak selalu memiliki makna pemerintahan,

Samuel Edward Finer mengartikan kata tersebut sebagai publik servant yakni pelayanan.

Penggunaan kata government dalam bahasa Inggris juga sering menimbulkan

kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata itu mengandung dua

arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Keduanya dipengaruhi oleh tradisi pemerintahan yang

berkembang di Inggris dan Amerika Serikat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu

diperjelas perbedaan mendasar antara pengertian bentuk Negara, bentuk pemerintahan,

dan sistem pemerintahan. Ketiga istilah tersebut sebaiknya tidak dipertukarkan satu sama

lain, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam praktiknya. Perbincangan

mengenai bentuk Negara terkait dengan pilihan-pilihan antara bentuk Negara kesatuan,

bentuk Negara serikat dan bentuk konfederasi. Perbincangan mengenai bentuk

pemerintahan berkaitan dengan pilihan antara lain bentuk kerajaan (monarki) yaitu Negara

yang dikepalai oleh seorang raja dan besifat turun temurun dan menjabat untuk seumur

hidup dan bentuk republik, yaitu negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh

seorang presiden sebagai kepala Negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk masa

jabatan tertentu dan biasanya Presiden dapat dipilih kembali sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menyangkut sistem pemerintahan

terdapat beberapa pilihan antara lain sistem pemerintahan presidensial, sistem

pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan campuran dan sistem pemerintahan

collegial seperti Swiss.

Dari konsep-konsep tersebut, Bangsa Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun

1945 cenderung mengidealkan bentuk Negara Kesatuan, bentuk pemerintahan republik

dan sistem pemerintahan presidensial.

BAB II

OTONOMI DAERAH DAN FEDERASI

Sebagai konsekuensi dari Negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi

wilayahnya menjadi daerah-daerah yang terdiri atas daerah provinsi, daerah kabupaten,

dan kota. Daerah-daerah ini saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat. Sekalipun

demikian, daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan

pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Sebagai suatu Negara

kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem otonomi daerah, dengan beberapa

pertimbangan berikut :

a. Pertama, persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan.

Untuk mewujudkan sebuah Negara federasi, masyarakat dan pemerintah harus

mempersiapkan konstitusi federasi yang mencakup antara lain mekanisme, check

and balances antara kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Mekanisme

check and balances juga harus mencakup antara pemerintah nasional dan provinsi

atau Negara bagian, serta antara provinsi yang satu dan provinsi yang lainnya.

Definisi yang menyangkut self rule sebuah provinsi harus jelas. Selain itu, setiap

provinsi atau Negara bagian harus memiliki konstitusi Negara bagian yang mengatur

mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Negara bagian, termasuk hubungan

antara Negara bagian atau provinsi dengan kabupaten atau kota. Dengan kondisi

seperti ini, tidak realistis kalau Negara ini memiliki Negara federasi sebagai

pengganti dari bentuk Negara kesatuan. Selain itu, untuk memberlakukan sebuah

federasi, sejumlah persyaratan juga harus dapat dipenuhi, terutama yang

menyangkut perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena

federasi tanpa demokrasi yang stabil akan sangat sulit dapat terwujud. Pengalaman

di berbagai Negara berbentuk federasi telah memperlihatkan hal itu. Amerika

Serikat, Kanada, Australia, dan lainnya adalah negara-negara yang sudah stabil

demokrasinya.

b. Kedua, pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam

rangka memelihara nation state (Negara bangsa) yagn sudah lama dibangun dan

dipelihara. Dengan otonomi, harkat, martabat dan harga diri masyarakat di daerah

yang selama puluhan tahun telah mengalami proses marginalisasi, bahkan

merupakan alienasi dalam segala bentuk pembuatan kebijaksanaan publik, dapat

dihargai. Segala bentuk kebijaksanaan publik yang bersifat nasional ditentukan oleh

sekelompok kecil orang di pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah

diwajibkan untuk menyukseskannya dalam proses implementasi kebijaksanaan

tersebut.

c. Ketiga, sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional yang terjadi pada

tahun 1997. Ekonomi Indonesia mengalami kehancuran total dengan segala

implikasinya. Pemerintah memasuki arena global yang sebenarnya tidak siap untuk

diikuti. Krisis ekonomi telah membawa dampak yang sangat buruk terhadap

kehidupan politik nasional, demikian juga sebaliknya yaitu sistem politik yang

otoritarian mengakibatkan konsentrasi sumber daya ekonomi hanya berkisar pada

segelintir orang yang ada di pemerintah pusat akibat tidak adanya control yang

membatasi kekuasaan. Oleh karena itu, otonomi daerah merupakan pilihan yang

baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Dengan diberlakukannya

desentralisasi, daerah akan menjadi kuat. Kalau daerah sudah kuat, Negara pun

akan kuat. Adanya desentralisasi memunculkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan

usaha yang baru di daerah-daerah.

d. Keempat, pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa penguatan politik

local akan menjadi sangat rapuh karena sebuah demokrasi tidak mungkin dibangun

dengan hanya memperkuat elite politik nasional. Otonomi daerah akan memperkuat

basis bagi kehidupan demokrasi dalam sebuah Negara, termasuk Indonesia. Kalau

masyarakat di daerah sudah terbiasa dengan proses yang terbuka, terbiasa terlibat

dalam mekanisme membuat kebijakan publik didaerahnya, begitu ada peluang untuk

ikut berperan dalam politik nasional, mereka tidak akan canggung untuk

menghadapinya. Oleh karena itu, politik tidak seharusnya didominasi orang-orang di

kota-kota besar.

e. Kelima, keadilan. Otonomi daerah akan mencegah mengalirnya kepincangan

dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah Negara. Sumber daya

daerah seharusnya dipelihara, dijaga dan dinikmati oleh masyarakat setempat.

Tanah dan hutan dengan segala hasilnya yang merupakan hak warisan dari

kalangan nenek moyang suatu masyarakat mesti dinikmati oleh masyarakat

setempat.

BAB III

SEJARAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DI INDONESIA

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya telah dimulai sejak

masa pendudukan kolonialis Belanda sampai dengan sekarang di masa pemerintahan

pasca reformasi. Pada masa pemerintahan pasca reformasi atau periode Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004, banyak perubahan (revisi) terhadap peraturan perundang-

undangan sebagai salah satu program reformasi dibidang hukum adalah perubahan

terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dalam rangka membangun

sistem hukum nasional, yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan hukum

yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009 yaitu sebagai berikut :

a. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan peraturan

perundang-undangan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan

memperhatikan asas umum dan hierarki perundang-undangan dan menghormati

serta memperkuat kearifan local dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum

dan peraturan melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi

hukum nasional.

b. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan

dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas

sistem peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan,

meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan

memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran.

c. Meningkatkan budaya hukum, antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi

berbagai peraturan perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala

Negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan

supremasi hukum.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah, dalam UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 10 ditegaskan pemerintah

daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan

pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam urusan pemerintahan tersebut, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri

atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemeritah kepada perangkat pemerintah atau

wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan atau

pemerintahan desa. Hal lain yang membedakan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU

Pemda sebelumnya adalah ketentuan yang mengatur pemilihan kepada daerah. Dalam

UU ini, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat

daerah tersebut, yang terdapat pada pasal 56 s.d. 119. Hal ini dilakukan karena pengaruh

dari sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama mengenai pemilihan kepala Negara.

Ketentuan ini merupakan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di

daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi yang merupakan konsekuensi perubahan

tatanan kenegaraan kita akibat terjadinya amandemen UUD 1945.

BAB IV

REFORMASI KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Amandemen UUD 1945 memaknai reformasi birokrasi sebagai penataan ulang

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur pemerintah, baik

pada tingkat pemerintah pusat maupun penyelenggara pemerintah di daerah. Pendekatan

reformasi birokrasi berdasarkan amandemen UUD 1945 merupakan pendekatan sistematik

yang secara konseptual lebih mengutamakan komprehensi dibandingkan eksistensi.

Secara sistematik, keempat dimensi aspke yang perlu ditata ulang melalui rekomendasi

kebijakan yaitu kebijakan restrukturisasi, kebijakan rasionalisasi dan relokasi, kebijakan

simplifikasi dan otomatisasi serat kebijakan dekulturisasi menyentuh seluruh elemen dalam

sistem birokrasi melalui berbagai rekomendasi kebijakan pembenahan. Artinya, upaya

reformasi telah diarahkan secara tepat pada sasaran yang perlu dibenahi.

Reformasi birokrasi yang pertama kali dilaksanakan dalam Negara kesatuan

Republik Indonesia adalah pada era pemerintahan Soekarno tepatnya pada tahun 1962

yaitu dengan dibentuknya Panitia Retooling Aparatur Negara. Panitia ini dibebani tugas

untuk mengoptimalisasikan fungsi birokrasi dalam penyediaan pelayanan publik. Upaya

tersebut kandas sebab intervensi politik pada saat itu terlalu mengooptasi dalam birokrasi

sehingga bias peran birokrasi semakin mengemuka. Selanjutnya pada era pemerintahan

Soeharto tepatnya tahun 1966 melalui Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 75,

dibentuk tim penertiban aparatur dan administrasi pemerintahan atau yang dikenal dengan

Tim PAAP. Dilanjutkan kemudian pada tahun 1974 melalui Kabinet Pembangunan I

dengan dibentuknya kementrian Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara

(Menpan) yang membidangi secara khusus pembenahan administrasi dan birokrasi di

Indonesia. Pada masa Orde Baru, birokrasi di Indonesia berafiliasi dengan partai Golkar

dan militer. Sebagian kalangan menyebutnya dengan istilah ABG (ABRI, Birokrasi dan

Golkar). Bisa dibayangkan bagaimana Golkar dengan instrumen politik yang mapan saling

menguatkan dengan birokrasi yang menjadi gudang informasi sosial yang kemudian

mendapat dukungan dari kekuatan militer. Ketiga serangkai tersebut menjelma menjadi

kekuatan sosial politik yang sulit ditandingi di Republik ini pada masa tersebut. Hal inilah

yang membuka peluang bagi mereka untuk melakukan inefisiensi penggunaan anggaran

engara. Pelayanan yang diberikan birokrasi pada masa Orde Baru mendapat banyak

sorotan, terutama perlakuan istimewa terhadap daerah konsisten Golkar. Akan tetapi,

kondisi antiklimaks kemudian muncul pada tahun 1997-an dimana nilai tukar rupiah anjlok

terhadap dolar. Situasi perekonomian yang menjadi pilar kekuatan orde baru menjadi tidak

menentu. Dalam perkembangan pemerintahan berikutnya seperti Kabinet Persatuan

Nasional, Kabinet Gotong Royong ataupun Kabinet Indonesia Bersatu, upaya reformasi

birokrasi belum juga menemui harapan publik yang optimal. Berbagai kendala

bermunculan mulai dari hal-hal yang bersifat politis sampai pada hal-hal yang bersifat

praktikal.

BAB V

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM

PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

World Bank mendefinisikan kata governance sebagai the way state power is used in

managing economic and sosial resources for development society. Pengertian ini

menggambarkan bahwa governance adalah cara, yakni cara kekuasaan Negara untuk

mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.

Cara ini lebih menunjukkan pada hal-hal yang bersifat teknis. Sejalan dengan pendapat

tersebut, UNDP mengemukakan definisi sebagai penggunaan atau pelaksanaan yaitu

penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrative untuk mengelola masalah-

masalah nasional pada semua tingkatan. Disini, titik tekannya pada kewenangan,

kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Berdasarkan pengertian

tersebut, menurut UNDP governance didukung oleh tiga kaki yaitu politik, ekonomi dan

administrasi. Ketiga domain tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat. Sektor pemerintah lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak

aktifitas dibidang ekonomi, sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus

subyek dari sektor pemerintah maupuns sektor swasta. Hal ini karena didalam

masyarakatlah terjadi interaksi baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Berkaitan dengan good governance, UNDP mengajukan Sembilan karakteristik yang

meliputi :

a. Partisipasi. Sebagai pemilik kedaulatan setiap warga Negara mempunyai

hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara,

berpemerintahan serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara

langsung ataupun melalui institusi intermediasi seperti DPRD, LSM dan lainnya.

Syarat utama bagi warga Negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa,

bernegara dan berpemerintahan yaitu :

1) Ada rasa kesukarelaan (tanpa paksaan).

2) Ada keterlibatan secara emosional.

3) memperoleh manfaat secara langsung ataupun tidak langsung dari

keterlibatannya.

b. Penegakan Hukum. Salah satu persyaratan kehidupan demokrasi adalah

adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu. Tanpa penegakan

hukum yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarkhi.

Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya

sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala

cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan good governance adalah

membangun system hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya, perangkat keras

maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya.

c. Transparansi. Salah satu karakteristik good governance adalah

keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka

akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek

aktifitas yang menyangkut kepentingan public, dari proses pengambilan keputusan,

penggunaan dana-dana public sampai pada tahapan evaluasi.

d. Daya Tanggap. Upaya peningkatan daya tanggap terutama ditujukan pada

sector public yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada

kekuasaan. Untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang

diberikan oleh sector public, secara periodic perlu dilakukan survey untuk

mengetahui tingkat kepuasan konsumen.

e. Berorientasi Pada Konsensus. Kegiatan bernegara, berpemerintahan dan

bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktifitas politik, yang berisi dua hal utama

yaitu konflik dan consensus. Dalam good governance, pengambilan keputusan

ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan consensus,

yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan consensus yang

telah diputuskan bersama. Consensus bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukanlah

hal yang baru, karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah

melalui musyawarah untuk mufakat.

f. Keadilan. Melalui prinsip good governance, setiap warga Negara memiliki

kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi, karena

kemampuan masing-masing warga Negara berbeda-beda, sector public harus

memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan.

g. Efektif dan Efisiensi. Agar mampu berkompetisi secara sehat dalam

percaturan dunia, kegiatan ketiga domain dan governance harus mengutamakan

efektifitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektifitas dan

efisiensi terutama ditujukan pada sector public karena sector ini menjalankan

aktifitasnya secara monopolistic tanpa kompetisi tidak aka nada efisiensi.

h. Akuntabilitas. Setiap aktifitas yang berkaitan dengan kepentingan public

perlu mempertanggungjawabkannya kepada public. Tanggung gugat dan tanggung

jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja, tetapi juga pada para pemegang

saham yaitu masyarakat luas. Secara teoritis akuntabilitas dapat dibedakan menjadi

lima macam yaitu akuntabilitas organisasi, legal, politik, professional dan moral.

i. Visi Strategis. Dalam era yang berubah secara dinamis, setiap domain

dalam good governance harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu,

suatu bangsa dan Negara akan mengalami ketertinggalan. Visi itu, dapat dibedakan

antara visi jangka panjang antara 20 sampai 25 tahun serta visi jangka pendek

sekitar 5 tahun.

BAB VI

PERSOALAN-PERSOALAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH DAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERUBAH-UBAH

Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan

agenda reformasi nasional. Didalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai

institusi hukum dan politik, mulai tingkat pusat sampai tingkat pemerintahan desa,

pembaharuan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan mulai UUD 1945 sampai

tingkat peraturan desa, dan pembaruan dalam sikap, cara berfikir dan berbagai aspek

perilaku masyarakat hukum ke arah kondisi yang sesuai tuntutan perkembangan zaman.

Untuk mendukung berbagai upaya yang dilakukan ke arah itu, perencanaan dan

pembangunan hukum harus dititikberatkan pada langkah-langkah strategis dalam

meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup materi atau substansi hukum,

baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta meningkatkan struktur atau kelembagaan

hukum yang juga mencakup aparatur hukum dan budaya hukum. Ketiga aspek ini

dianggap sebagai bagian-bagian yang satu sama lain saling terkait dan menjadi subsistem

dari system hukum nasional yang akan kita bangun.

Seiring dengan hal itu, sejak reformasi telah terjadi pergeseran pelaksanaan

kebijaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang bergulir sejak diberlakukannya UU

Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, walaupun dalam perjalanannya menghadapi berbagai

permasalahan yang diantaranya adalah dari segi legal (peraturan perundang-undangan

yang tidak konsisten), administrasi (ketidakjelasan peran kepala daerah, pembagian urusan

baik pilihan maupun wajib di daerah, hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pemekaran daerah, pilkada).

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, dilakukan perubahan-perubahan terutama

yang berkaitan dengan pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala

daerah yang dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan

pemerintah pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi UU, kemudian ditetapkan juga

perubahan kedua terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan ditetapkannya UU Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.