ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN …ujiandinas.sdm.kemdikbud.go.id/bahan-bacaan/Bahan-Bacaan-Organisasi-dan-Tata-Kerja.pdfOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan

BAHAN BACAAN UNTUK UJIAN DINAS PNS KE GOLONGAN 3

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Disiapkan Oleh

SATRIJO WIDODO

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

2016

Organisasi dan Tata Kerja 1

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Arti Penting Organisasi dan Tata Kerja

Bisa dibayangkan bagaimana situasi yang akan terjadi bila suatu urusan yang melibatkan banyak kepentingan dan banyak orang tidak diatur. Tentu akan terjadi banyak masalah. Mungkin akan terjadi banyak kepentingan dari banyak orang yang tidak dapat diselesaikan. Mungkin pula akan terjadi benturan kepentingan antar pihak yang terkait, dan mungkin pula ada pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dari situasi yang ada tanpa bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya. Dapat dikatakan situasinya akan kacau balau. Tidak tentu arah bagaimana berbagai kepentingan akan diselesaikan, terjadi ketidak-efisienan proses kerja, ketidak-efektifan hasil kerja, dan banyak hal lain yang kurang diharapkan. Karena itu perlu adanya suatu pengaturan.

Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja suatu lembaga adalah dimaksudkan untuk menjamin agar segala urusan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan lembaga serta yang menjadi tanggug jawabnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semuanya berjalan efisien dan efektif. Ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab, siapa pihak yang terkait, serta bagaimana mekanismenya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki lebih dari 6000 orang pegawai yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia serta di beberapa negara sahabat, serta harus melayani jutaan masyarakat Indonesia dan negara sahabat terkait dengan pendidikan dan kebudayaan; sudah pasti memiliki organisasi dan tata kerja. Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta pada tanggal 17 April 2015. Organisasi dan Tata Kerja ini terdiri dari 874 pasal dan 1 lembar lampiran. Beberapa hal penting terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan pada pasal 2, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Perlu diketahui, sejak pemerintahan Kabinet Kerja (tahun 2014 – 2019), urusan yang terkait dengan pendidikan tinggi tidak lagi menjadi tanggung jawab Kementerian


Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan pendidikan tinggi dilakukan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

2. Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan sepuluh (10) fungsi keorganisasian (pasal 3). Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;

d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;

h. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan

j. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Susunan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Menurut pasal 4 Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015, organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas delapan (8) unit utama dan empat (4) staf ahli. Delapan unit utama dimaksud terdiri atas:

1. Sekretaris Jenderal; 2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Direktorat Jenderal Kebudayaan; 6. Inspektorat Jenderal; 7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan 8. Badan Penelitian dan Pengembangan.


Sedangkan empat staf ahli terdiri atas:

1. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing; 2. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah; 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; dan 4. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara organigram, struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat di lampiran.

4. Tugas dan Fungsi

a. Sekretaris Jenderal

Tugas:

Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan adminstrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (pasal 6).

Fungsi:

Bahwa dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi (pasal 7):

1. koordinasi kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan; 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; 5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan

advokasi hukum; 6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan

pengadaan barang/jasa; dan 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi:

Ada enam (6) unit kerja eselon dua (2) di Sekretariat Jenderal, yakni (pasal 8):

1. Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri; 2. Biro keuangan; 3. Biro Kepegawaian; 4. Biro Hukum dan Organisasi; 5. Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat; dan 6. Biro Umum.


1) Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Tugas:

Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama luar negeri. (pasal 9).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan delapan (8) fungsi keorganisasian (lihat pasal 10). Tujuh (7) fungsi penting Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri adalah:

− koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

− koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

− sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah; − pembinaan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan; − koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan

dan kebudayaan; − fasilitasi UNESCO, atase pendidikan dan kebudayaan, dan pembinaan

sekolah Indonesia di luar negeri; − pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan,

dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kerja sama luar negeri.

2) Biro Keuangan

Tugas:

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan pembiayaan, akuntasi dan pelaporan keuangan, dan inventarisasi dan pelaporaran barang milik negara, serta pembinaan akuntabilitas kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (pasal 28)

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Biro Keuangan menyelenggarakan tujuh (7) fungsi keorganisasian (lihat pasal 29). Enam (6) fungsi penting Biro Keuangan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

− pelaksanaan pembinaan perbendaharaan; − pembinaan pelaksanaan anggaran; − pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;


− pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan barang milik negara; − pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; dan − penyusunan laporan dan pembinaan akuntabilitas kinerja.

Fungsi-fungsi keorganisasian tersebut berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dan sekaligus meminimalisasi kemungkinan kebocoran anggaran.

3) Biro Kepegawaian

Tugas:

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 47).

Fungsi:

Biro Kepegawaian menyelenggarakan 12 fungsi keorganisasian (lihat pasal 48). Sembilan (9) fungsi penting Biro Kepegawaian bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

− penyusunan rencana kebutuhan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan koordinasi pengendalian formasi guru;

− pelaksanaan pemetaan kompetensi pegawai; − pelaksanaan urusan pengadaan pegawai; − pelaksanaan urusan pembinaan dan disiplin pegawai; − pelaksanaan urusan pengembangan pegawai; − pelaksanaan urusan promosi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi,

administrasi, dan fungsional; − pelaksanaan urusan pemberhentian dan pemensiunan pegawai; − pelaksanaan urusan pemberian penghargaan; − pelaksanaan urusan tata naskah dan layanan informasi kepegawaian.

4) Biro Hukum dan Organisasi

Tugas:

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 66).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan 10 fungsi keorganisasian. Sembilan (9) fungsi penting Biro


Hukum dan Organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

− pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;

− penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan;

− penelaahan kasus dan masalah hukum serta pemberian advokasi dan bantuan hukum kepada satuan organisasi dan pegawai;

− pengkajian dan pengembangan kelembagaan; − pelaksanaan evaluasi kelembagaan; − pengkajian, pembinaan, dan pengembangan ketatalaksanaan; − pengkajian, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik; − pelaksanaan analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan; − fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan bantuan

hukum, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan di daerah.

5) Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat

Tugas:

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, dan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan (pasal 85).

Fungsi:

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat menyelenggarakan sembilan (9) fungsi keorganisasian (lihat pasal 86). Beberapa fungsi penting Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

− Koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga; − pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang

pendidikan dan kebudayaan; − pelaksanaan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan; − pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga

masyarakat, dan media; − pemberian layanan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan; − koordinasi dan pelaksanaan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan

kebudayaan; − evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan

antarlembaga, dan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan.


6) Biro Umum

Tugas:

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan gaji, urusan ketatausahaan, pembinaan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan, barang milik negara, serta kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 104).

Fungsi:

Biro Umum menyelenggarakan enam (6) fungsi keorganisasian (lihat pasal 105). Beberapa fungsi penting Biro Umum di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

− pelaksanaan pengelolaan keuangan dan gaji; − pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; − pembinaan dan pengelolaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan di

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Tugas:

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelengarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan (pasal 124).

Fungsi:

Dalam pelaksanaaan tugas di atas, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi (lihat pasal 125):

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan, dan peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya;

3. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan;

4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya,


dan tenaga kependidikan; 7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;

dan 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi:

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terdiri atas lima (5) unit kerja eselon dua (2). Unit kerja tersebut adalah sebagai berikut (pasal 126).

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 2. Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat; 3. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar; 4. Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah; dan 5. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Tugas: Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (pasal 127).

Fungsi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Setditjen GTK) menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 128). Lima (5) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung aktivitas para guru dan tenaga kependidikan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran; − koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program,

kegiatan, dan anggaran; − pengelolaan data dan informasi; − koordinasi dan pelaksanaan kerja sama; dan − koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat.


2) Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Tugas:

Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar negeri (pasal 146).

Fungsi:

Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 147). Sepuluh dari fungsi tersebut erat hubungannya dengan kepentingan pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan secara langsung. Secara singkat sepuluh fungsi keorganisasian tersebut adalah sebagai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

− penyusunan rencana kebutuhan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pengendalian formasi guru dan pendidik lainnya;

− peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

− penilaian kinerja dan pengembangan karir guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;

− pemindahan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; − peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan pelindungan

guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru,

pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; − pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru,

pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan; dan − pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya,

dan tenaga kependidikan.

Semua fungsi keorganisasian di atas diterapkan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Indonesia di luar


negeri.

3) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

Tugas:

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru pada pendidikan dasar, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar (pasal 170).

Fungsi:

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 171). Sepuluh dari fungsi tersebut erat hubungannya dengan kepentingan para guru secara langsung. Secara singkat sepuluh fungsi keorganisasian tersebut adalah sebagai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru pada pendidikan dasar, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar;

− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru; − penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi guru; − peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru; − penilaian kinerja dan pengembangan karir guru; − pemindahan guru; − peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan pelindungan

guru; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru; − menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pembinaan guru; − pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru.

Semua fungsi keorganisasian di atas diterapkan pada pendidikan dasar, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar.

4) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah

Tugas:

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru pada pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan menengah (pasal 194).


Fungsi:

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 195). Sepuluh dari fungsi tersebut erat hubungannya dengan kepentingan para guru secara langsung. Secara singkat sepuluh fungsi keorganisasian tersebut adalah sebagai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru pada pendidikan dasar, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar;

− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru; − penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi guru; − peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru; − penilaian kinerja dan pengembangan karir guru; − pemindahan guru; − peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan pelindungan

guru; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru; − pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru; − pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru.

Semua fungsi keorganisasian di atas diterapkan pada pendidikan menengah serta pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan menengah.

5) Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah

Tugas:

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan menengah (Pasal 218).

Fungsi:

Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 219). Sepuluh dari fungsi tersebut erat hubungannya dengan kepentingan para tenaga kependidikan secara langsung. Secara singkat sepuluh fungsi keorganisasian tersebut adalah sebagai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan;


− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kependidikan;

− penyusunan rencana kebutuhan tenaga kependidikan; − peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan; − penilaian kinerja dan pengembangan karir tenaga kependidikan; − pemindahan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi; − peningkatan kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan pelindungan

tenaga kependidikan; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan tenaga

kependidikan; − pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan tenaga

kependidikan; dan − pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan tenaga

kependidikan.

Semua fungsi keorganisasian di atas diterapkan pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus, serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

c. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Tugas:

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (pasal 243).

Fungsi:

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi (pasal 244):

1. perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan dan/atau program yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini


dan pendidikan masyarakat;

5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Ada lima (5) unit kerja eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (pasal 245). Unit kerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga; 4. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; dan 5. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat

Tugas:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal (pasal 246).

Fungsi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 247). Di antara fungsi-fungsi tersebut, ada lima (5) fungsi penting dalam mendukung aktivitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut. − koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran; − koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program,

kegiatan, dan anggaran; − pengelolaan data dan informasi; − koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta

masyarakat; − koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat.


2) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Tugas:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini (pasal 265).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan 10 fungsi fungsi keorganisasian (lihat pasal 266). Sembilan (9) dari fungsi tersebut erat hubungannya dengan kepentingan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Secara singkat sembilan fungsi keorganisasian tersebut adalah sebagai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;

− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;

− peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini;

− fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan anak usia dini; − pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia, serta kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini;

− fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum,

peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini;

− pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini; dan

− pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pendidikan anak usia dini.

3) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga

Tugas:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keluarga (pasal 286).


Fungsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga menyelenggarakan sembilan (9) fungsi keorganisasian (lihat pasal 287). Delapan (8) fungsi penting Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dalam pembinaan pendidikan keluarga adalah:

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendampingan pembelajaran,

sumber belajar, dan pendanaan; − koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan pembelajaran,

sumber belajar, dan pendanaan; − peningkatan kualitas pendidikan karakter anak dan remaja; − fasilitasi sumber belajar dan pendanaan; − fasilitasi penjaminan mutu; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendampingan

pembelajaran, sumber belajar, dan pendanaan; − pemberian bimbingan teknis dan supervisi; dan − pelaksanaan evaluasi dan laporan.

4) Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

Tugas:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan (pasal 305).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyelenggarakan sembilan (9) fungsi keorganisasian (lihat pasal 306). Delapan (8) fungsi penting terkait dengan pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan adalah sebagaiai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola;

− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola;

− peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik; − fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan; − fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum,

peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola; − pemberian bimbingan teknis dan supervisi; − pelaksanaan evaluasi dan laporan


5) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Tugas:

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kursus dan pelatihan (pasal 325).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan sepuluh (10) fungsi keorganisasian (lihat pasal 3206). Sembilan (9) fungsi penting terkait dengan pembinaan kursus dan pelatihan adalah sebag berikut.



− peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik; − fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan; − pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang

diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;

− fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum,

peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola; − pemberian bimbingan teknis dan supervisi; − pelaksanaan evaluasi dan laporan.

d. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Tugas:

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah (pasal 346).

Fungsi:

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi (pasal 347): 1. Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana,

pendanaan, dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah;


2. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumberdaya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, penyelenggaraan pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal (pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah;

3. fasilitasi pembangunan teaching factory dan technopark di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan;

4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar dan menengah;

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dasar dan menengah;

6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar dan menengah; 7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

dan 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi:

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas enam (6) unit kerja eselon dua (2). Unit kerja tersebut adalah sebagai berikut (pasal 348).

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar; 3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; 4. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas; 5. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan 6. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Tugas:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal (pasal 349).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 350). Lima (5) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pembinaan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;


− koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran;

− pengelolaan data dan informasi; − koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta

masyarakat; dan − koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;

2) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Tugas:

Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar (pasal 368).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan 10 fungsi keorganisasian (lihat pasal 369). Sembilan (9) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pembinaan sekolah dasar. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.



− peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik; − fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan; − pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah dasar

yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; − fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum,

peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola; − pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, peserta didik,

sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola; − pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana

dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola

3) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tugas:

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama. (pasal 388).


Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan 10 fungsi keorganisasian (lihat pasal 389). Sembilan (9) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pembinaan sekolah menengah pertama. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.



− peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik; − fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan; − pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah

menengah pertama yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;




dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

4) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tugas:

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas. (pasal 408).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan 10 fungsi keorganisasian (lihat pasal 409). Sembilan (9) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pembinaan sekolah menengah atas. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.




− peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik; − fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan; − pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah

menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;





5) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Tugas:

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah kejuruan (pasal 428).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan 12 fungsi keorganisasian (lihat pasal 429). Sebelas (11) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pembinaan sekolah menengah kejuruan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.



− peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik; − fasilitasi sarana dan prasarana dan pendanaan; − fasilitasi pembangunan teaching factory dan technopark; − pemberian pertimbangan izin dan kerja sama penyelenggaraan sekolah

menengah kejuruan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;

− pelaksanaan penyelarasan kejuruan dan fasilitasi kerja sama industri; − fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum,





6) Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tugas:

Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri (pasal 452).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menyelenggarakan 10 fungsi keorganisasian (lihat pasal 453). Sembilan (9) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.



− peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik; − fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan; − pemberian pertimbangan izin penyelenggaraan satuan pendidikan di daerah

khusus dan daerah tertinggal, satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing;





e. Direktorat Jenderal Kebudayaan

Tugas:

Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah,


cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya (pasal 473).

Fungsi:

Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan fungsi (pasal 474):

1. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi;

3. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;

4. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum nasional, pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan;

5. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;

6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;

7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya;

8. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan; dan 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi:

Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas enam (6) unit kerja eselon dua (2). Unit kerja tersebut adalah sebagai berikut (pasal 475).

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; 2. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; 3. Direktorat Kesenian; 4. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; 5. Direktorat Sejarah; dan 6. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya.


1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan

Tugas:

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal (pasal 476).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 477). Lima (5) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran; − koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program,

kegiatan, dan anggaran; − pengelolaan data dan informasi; − koordinasi dan pelaksanaan kerja sama; − koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat.

2) Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Tugas:

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan permuseuman (pasal 495).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 496). Sepuluh (10) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga;

− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dokumentasi, dan pembinaan tenaga;

− pelaksanaan registrasi nasional cagar budaya; − pengelolaan cagar budaya nasional; − pembinaan dan pengembangan tenaga;


− penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan;

− pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan;

− pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat; − pelaksanaan dokumentasi di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar

budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman;

− pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang registrasi nasional, pelestarian cagar budaya, permuseuman, dan pembinaan tenaga.

3) Direktorat Kesenian

Tugas:

Direktorat Kesenian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian (pasal 519).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Kesenian menyelenggarakan 10 fungsi keorganisasian (lihat pasal 520). Sembilan (9) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dokumentasi, dan tenaga kesenian;

− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesenian;

− pembinaan dan pelestarian kesenian; − pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seni

pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan tenaga kesenian; − pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni pertunjukan, seni

rupa, seni media, dan pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian; − pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang

kesenian; − pelaksanaan dokumentasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media,

dan pembinaan tenaga kesenian; − pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni

media, dan pembinaan tenaga


4) Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

Tugas:

Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi (pasal 543).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 544). Sepuluh (10) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang kepercayaan dan tradisi. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga;

− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dokumentasi, dan pembinaan tenaga;

− pembinaan dan pelestarian tradisi; − pembinaan dan pengembangan tenaga; − pembinaan komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kepercayaan,

komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga;

− pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga;

− pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi;

− pelaksanaan dokumentasi di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga;

− pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kepercayaan, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional, dan pembinaan tenaga.

5) Direktorat Sejarah

Tugas:

Direktorat Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah (pasal 567).


Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Direktorat Sejarah menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 568). Sepuluh (10) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dokumentasi, dan pembinaan tenaga kesejarahan;

− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan dokumentasi serta pembinaan tenaga kesejarahan;

− pembinaan dan pelestarian sejarah; − peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; − pembinaan dan pengembangan tenaga di bidang kesejarahan; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sejarah nasional,

geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;

− pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, dan internalisasi nilai sejarah dan pembinaan tenaga kesejarahan;

− pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang sejarah;

− pelaksanaan dokumentasi di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan tenaga kesejarahan;

− pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang sejarah nasional, geografi sejarah, internalisasi nilai sejarah, dan pembinaan tenaga

6) Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya

Tugas:

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang warisan dan diplomasi budaya (pasal 591).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya menyelenggarakan 12 fungsi keorganisasian (lihat pasal 592). Sebelas (11) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di bidang warisan dan diplomasi budaya. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan perumusan kebijakan di bidang warisan budaya benda dunia,


warisan budaya tak benda, diplomasi budaya dalam negeri, diplomasi budaya luar negeri, dan dokumentasi;

− koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang warisan budaya benda dunia, warisan budaya tak benda, diplomasi budaya dalam negeri, diplomasi budaya luar negeri, dan dokumentasi;

− pelaksanaan promosi dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara; − pelaksanaan diplomasi budaya dalam negeri dan diplomasi budaya luar

negeri; − pengelolaan warisan budaya dunia; − penyusunan bahan pelindungan hak kekayaan intelektual (HKI) komunal di

bidang kebudayaan; − penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang warisan budaya

tak benda;

− pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang warisan dan diplomasi budaya;

− pelaksanaan kerja sama dan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang warisan dan diplomasi budaya;

− pelaksanaan dokumentasi di bidang warisan budaya benda dunia, warisan budaya tak benda, diplomasi budaya dalam negeri, dan diplomasi budaya luar negeri;

− pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang warisan budaya benda dunia, warisan budaya tak benda, diplomasi budaya dalam negeri, diplomasi budaya luar negeri.

f. Inspektorat Jenderal

Tugas:

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 615).

Fungsi:

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi (pasal 616): 1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan; 2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; 4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan; 5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan


6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi:

Inspektorat Jenderal terdiri atas lima (5) unit kerja eselon dua (2). Unit kerja tersebut adalah sebagai berikut (pasal 617).

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal; 2. Inspektorat I; 3. Inspektorat II; 4. Inspektorat III; dan 5. Inspektorat Investigasi.

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tugas:

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal (pasal 619).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan 13 fungsi keorganisasian (lihat pasal 620). Tujuh (7) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengawasan;

− pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan; − koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; − koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di

bidang pengawasan; − pengolahan dan evaluasi laporan hasil pengawasan; − pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; − fasilitasi pencegahan korupsi.

2) Inspektorat

Inspektorat I sampai dengan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis serta pengawasan internal di wilayah kerjanya (pasal 638).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Inspektorat (I sampai dengan III)


menyelenggarakan tujuh (7) fungsi keorganisasian (lihat pasal 639). Lima (5) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pencegahan korupsi. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan internal; − pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lain terhadap kinerja dan keuangan; − pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; − pelaksanaan pencegahan korupsi; − penyusunan laporan hasil pengawasan

3) Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 642).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan tujuh (7) fungsi keorganisasian (lihat pasal 643). Enam (6) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pelaksanaan audit investigasi terhadap dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis audit investigasi; − penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat

Investigasi; − pelaksanaan penemuan fakta (fact finding) atas dugaan korupsi, kolusi,

nepotisme, dan penyelewengan lain; − pelaksanaan audit investigasi atas dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, dan

penyelewengan lain; − pelaksanaan fasilitasi pengawasan investigasi; − penyusunan laporan hasil audit investigasi.

g. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tugas:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra (pasal 648).


Fungsi:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan fungsi (pasal 649): 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pengembangan,

pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; 2. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan astra; 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan,

dan pelindungan bahasa dan sastra; 4. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdiri atas lima (4) unit kerja eselon dua (2). Unit kerja tersebut adalah sebagai berikut (pasal 650).

1. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 2. Pusat Pengembangan dan Pelindungan; 3. Pusat Pembinaan; dan 4. Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.

1) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tugas:

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan (pasal 651).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 652). Lima (5) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran; − koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana,

program, kegiatan, dan anggaran; − pengelolaan data dan informasi; − koordinasi dan pelaksanaan kerja sama; − koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat.


2) Pusat Pengembangan dan Pelindungan

Tugas:

Pusat Pengembangan dan Pelindungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra. (pasal 670).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Pengembangan dan Pelindungan menyelenggarakan tujuh (7) fungsi keorganisasian (lihat pasal 671). Enam (6) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan bahan kebijakan teknis; − penyusunan program; − pelaksanaan pengkajian; − pelaksanaan pengembangan dan pelindungan; − koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pelindungan; − pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengembangan dan

pelindungan.

3) Pusat Pembinaan

Tugas:

Pusat Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra (pasal 682).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Pembinaan menyelenggarakan 8 fungsi keorganisasian (lihat pasal 683). Tujuh (7) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pembinaan bahasa dan sastra. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan bahan kebijakan teknis; − penyusunan program pemasyarakatan, pembelajaran, pengendalian, dan

penghargaan bahasa dan sastra; − pelaksanaan pemasyarakatan dan pembelajaran bahasa dan sastra; − pelaksanaan pembinaan tenaga kebahasaan dan kesastraan serta pengguna

bahasa; − pelaksanaan pengendalian dan pemberian penghargaan penggunaan bahasa; − koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan, pembelajaran, pengendalian, dan

penghargaan bahasa dan sastra;


− pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra.

4) Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Tugas:

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. (pasal 698).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan menyelenggarakan delapan (8) fungsi keorganisasian (lihat pasal 699). Tujuh (7) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan bahan kebijakan teknis; − penyusunan program; − pelaksanaan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan; − peningkatan kompetensi berbahasa asing; − pelaksanaan penerjemahan; − koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan strategi dan diplomasi

kebahasaan; − pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan pengembangan strategi dan

diplomasi kebahasaan.

h. Badan Penelitian dan Pengembangan

Tugas:

Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan (pasal 707).

Fungsi:

Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi (pasal 708): 1. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan

pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan;

2. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan


di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan;

4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Organisasi:

Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas lima (5) unit kerja eselon dua (2). Unit kerja tersebut adalah sebagai berikut (pasal 709).

1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan; 2. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Pusat Kurikulum dan Perbukuan; 4. Pusat Penilaian Pendidikan; dan 5. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

1) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan

Tugas:

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan. (pasal 710).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan 11 fungsi keorganisasian (lihat pasal 711). Lima (5) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran; − koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana,

program, kegiatan, dan anggaran; − pengelolaan data dan informasi; − koordinasi dan pelaksanaan kerja sama; − koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat.

2) Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas:

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan (pasal 729).


Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan tujuh (7) fungsi keorganisasian (lihat pasal 730). Enam (6) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan; − penyusunan program penelitian dan pengembangan; − pelaksanaan penelitian dan pengembangan; − pengelolaan jaringan dan pangkalan data penelitian dan pengembangan; − koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan; − pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan.

3) Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Tugas:

Pusat Kurikulum dan Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan kurikulum, pengembangan dan pengendalian mutu perbukuan, dan pengembangan pembelajaran (pasal 736).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Kurikulum dan Perbukuan menyelenggarakan delapan (8) fungsi keorganisasian (lihat pasal 737). Tujuh (7) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pengembangan kurikulum, pengembangan dan pengendalian mutu perbukuan, dan pengembangan pembelajaran. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan bahan kebijakan teknis; − pengembangan kurikulum; − pengembangan perbukuan dan pengendalian mutu perbukuan; − pengembangan pembelajaran; − pengelolaan informasi; − koordinasi dan fasilitasi pengembangan; − pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan kegiatan.

4) Pusat Penilaian Pendidikan

Tugas:

Pusat Penilaian Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sistem dan metodologi penilaian


pendidikan. (pasal 746).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Penilaian Pendidikan menyelenggarakan delapan (8) fungsi keorganisasian (lihat pasal 747). Tujuh (7) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pengembangan sistem dan metodologi penilaian pendidikan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan bahan kebijakan teknis; − pengembangan sistem dan pelaksanaan pengukuran akademik; − pengembangan sistem dan pelaksanaan pengukuran non-akademik dan

seleksi; − pelaksanaan analisis hasil penilaian pendidikan; − pengembangan sistem, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil penilaian

pendidikan; − koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penilaian pendidikan; − pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penilaian pendidikan

5) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional

Tugas:

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan arkeologi (pasal 756).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional menyelenggarakan sembilan (9) fungsi keorganisasian (lihat pasal 757). Delapan (8) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung penelitian dan pengembangan arkeologi. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyiapan bahan kebijakan teknis; − penyusunan program; − pelaksanaan penelitian dan pengembangan arkeologi; − koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

arkeologi; − pelaksanaan konservasi dan arkeometri hasil penelitian arkeologi; − pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan arkeologi; − pendayagunaan dan pelayanan data hasil penelitian arkeologi; − pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan arkeologi.


i. Pusat-pusat

1) Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Tugas:

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian (pasal 767).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan menyelenggarakan lima (5) fungsi keorganisasian (lihat pasal 768). Empat (4) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

− pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

− pemantauan dan evaluasi target rencana kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

− fasilitasi kegiatan Menteri

2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas:

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan. (pasal 778).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan 10 fungsi keorganisasian (lihat pasal 779). Sembilan (9) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dan kebudayaan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyusunan kebijakan teknis; − pengembangan teknologi pembelajaran untuk pendidikan dan kebudayaan

berbasis radio, televisi, film, multimedia, dan web;


− pengembangan dan pengelolaan jejaring teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan;

− pengelolaan dan pengintegrasian e-layanan pendidikan dan kebudayaan; − fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan

komunikasi pendidikan dan kebudayaan; − pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi

pendidikan dan kebudayaan; − pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pendayagunaan

teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan; − penyusunan laporan pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan

teknologi informasi dan komunikasi pendidikan dan kebudayaan; − pembinaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran

3) Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

Tugas:

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan (pasal 798).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan lima (5) fungsi keorganisasian (lihat pasal 799). Empat (4) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyusunan kebijakan teknis; − pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pendidikan dan kebudayaan; − pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; − pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik

pendidikan dan kebudayaan

4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Tugas:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai (pasal 818).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menyelenggarakan sembilan (9) fungsi keorganisasian (lihat pasal 819). Delapan


(8) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pendidikan dan pelatihan pegawai. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyusunan kebijakan teknis; − penyusunan dan pengembangan program; − pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; − pengembangan sistem informasi pendidikan dan pelatihan; − fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; − pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan; − pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pendidikan dan pelatihan; − penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan

5) Pusat Pengembangan Perfilman

Tugas:

Pusat Pengembangan Perfilman mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perfilman (pasal 834).

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas di atas, Pusat Pengembangan Perfilman menyelenggarakan sembilan (9) fungsi keorganisasian (lihat pasal 835). Delapan (8) diantara fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam mendukung pengembangan perfilman. Fungsi-fungsi dimaksud secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

− penyusunan kebijakan teknis; − pemberian izin kegiatan dan usaha perfilman; − fasilitasi pengembangan perfilman; − pengendalian kegiatan dan usaha perfilman; − fasilitasi dan pelaksanaan apresiasi di bidang perfilman; − pemberian penghargaan di bidang perfilman; − pelaksanaan pengarsipan film; − pembinaan tenaga teknis di bidang perfilman

j. Staf Ahli

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal (pasal 849). Staf ahli terdiri dari (lihat pasal 850) 1) Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing mempunyai tugas memberikan


rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang inovasi dan daya saing.

2) Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan pusat dan daerah.

3) Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pembangunan karakter.

4) Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan.

k. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 851).

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya (lihat pasal 852).

Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud di atas dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tata kerja

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas masing-masing (pasal 853). Penjelasan tentang tata kerja ini dapat dipelajari pada beberapa pasal selanjutnya (pasal 854 sampai dengan pasal 860).


6. Eselon, pengangkatan, dan pemberhentian

Pada pasal 861 dan 862 dijelaskan mengenai pengaturan eselon, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengaturan tersebut adalah sebagai berikut.

− Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

− Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi

Madya. − Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris Direktorat Jenderal,

Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

− Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat merupakan jabatan

struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.

− Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

− Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

− Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan.

− Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

--oo0oo--

Documents

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN …ujiandinas.sdm.kemdikbud.go.id/bahan-bacaan/Bahan-Bacaan-Organisasi-dan-Tata-Kerja.pdfOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan