One Map Policy Kemenakertrans

8/19/2019 One Map Policy Kemenakertrans

1/61

ONE MAP POLICY

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN SATU PETA

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLASBADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Habib Subagio

Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang

Rapat Pemetaan Kawasan Transmigrasi untuk Mendukung Penetapan Kawasan

Sesuai Konsep Kebijakan Satu Peta

Ditjen PKP2Trans, Jakarta

23 September 2015


2/61

BANYAK PETA BANYAK PENYELENGGARA....................

Business

Government

Academia

NGOs / Citizens

12 POKJA IGT untuk

ONE MAP

Penyelenggara

IGT oleh Triple Helix ++

Ekoregion

Analisis

Penataan Ruang

Pengelolaan Lingkungan

PengelolaanLahan Pertanian

Kebencanaan

Perubahan IklimKemiringan Lareng

Data Survey Lapangan

Data Sistem Lahan

Moratorium/PIPIB

AB

CD

E


3/61

UU No. 4/2011, PP 8/2013 , Inpres

10/2011

A. SUMBER BERKETETAPAN

HUKUM

B. SISTEM REFERENSI PETAC. INFORMASI GEOSPASIAL DASAR (IGD)

REFERENCE

UU No. 4/2011, PP 8/2013 , Inpres

10/2011

A. SUMBER BERKETETAPAN

HUKUM

B. SISTEM REFERENSI PETAC. INFORMASI GEOSPASIAL DASAR (IGD)

REFERENCE

KEBIJAKAN SATU PETA(ONE MAP POLICY )

3

STANDARD

UU No. 4/2011 dan Inpres 10/2011

A. PERATURAN PERUNDANGAN

B. STANDAR NASIONAL INDONESIA

(produk & proses)

C. KOMPETENSI KERJA DAN

INDUSTRI (Jabfung, tenaga kerja,

badan usaha)

STANDARD


A. PERATURAN PERUNDANGAN

B. STANDAR NASIONAL INDONESIA

(produk & proses)

C. KOMPETENSI KERJA DAN

INDUSTRI (Jabfung, tenaga kerja,

badan usaha)

UU No. 4/2011, PP 8/2013 dan Inpres 10/2011

A. ORGANISASI PELAYANAN DATA SISTEM

REFERENSI PETAB. TATA LAKSANA

a. Katalog Unsur Geografis Indonesia

(Perka BIG 12/2013)

b.Pengamanan Data dan Informasi Geospasial

C. TATA KELOLA IG STRATEGIS NASIONAL

a. Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR

b.Pemanfaatan IG untuk Pembangunan

Berkelanjutan

GEODATABASE

UU No. 4/2011, PP 8/2013 dan Inpres 10/2011

A. ORGANISASI PELAYANAN DATA SISTEM

REFERENSI PETAB. TATA LAKSANA

a. Katalog Unsur Geografis Indonesia

(Perka BIG 12/2013)

b.Pengamanan Data dan Informasi Geospasial

C. TATA KELOLA IG STRATEGIS NASIONAL

a. Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR

b.Pemanfaatan IG untuk Pembangunan

Berkelanjutan

GEODATABASE

GEOPORTAL


A. BERBAGI PAKAI MELALUI INFRASTRUKTUR IG

NASIONAL

B. BIG SEBAGAI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN

NASIONAL (Ina-Geoportal, Data Center IG

Strategis Nasional)

C. KOMITE JARINGAN IG NASIONAL

GEOPORTAL


A. BERBAGI PAKAI MELALUI INFRASTRUKTUR IG

NASIONAL

B. BIG SEBAGAI PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN

NASIONAL (Ina-Geoportal, Data Center IG

Strategis Nasional)

C. KOMITE JARINGAN IG NASIONAL


4/61

Inpres No. 2 tahun 2013Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam

Negeri

Sebuah potensigangguan keamananperlu dideteksi sedinimungkin oleh pemerintah

agar dapat ditangani denganbaik.

Data dan informasigeospasial dapatmenggambarkan denganjelas potensi konflikberdasarkan penyebabnya.

Data dan informasigeospasial dapat menjadisalah satu bahan dalamsetiap tahapan pendeteksiandan penanganan gangguankeamananan/konflik.

Peta yang tidak mengacupada standar yang samaakan memicu konflik .

Konflik Perizinan di Kabupaten Kutai

Timur


5/61

KEPERLU NVSKETERSE I N IG UNTUKPEMET N

T T RU NG

GARIS PANTAI BIG

BATAS WILAYAH BIG DAN KEMENDAGRI

PERAIRAN BIG

PENUTUP LAHAN BIG

HIPSOGRAFI BIG

NAMA RUPABUMI BIG DAN KEMENDAGRI

TRANSPORTASI DAN

UTILITAS BIG DAN KEMENPU

BANGUNAN DAN

FASILITAS UMUM BIG DAN KEMENPU

CITRA TEGAK

SATELITPENGINDERAAN

JAUH BIG DAN LAPAN

KEBUTUHAN DATA (PP

15/2010)SKALA

1:1000.000 RTRW NASIONAL

SKALA

1:500.000 RTRW PULAU

SKALA

1:250.000 RTRW PROV

SKALA

1:50.000 RTRW KAB

SKALA

1:25.000 RTRW KOTA

SKALA

1:5.000 RDTR

KARTOGRAFI (PP 8/2013)SKALA 1:1000.000 RTRW NASIONAL

SKALA 1:500.000 RTRW PULAU

SKALA 1:250.000 RTRW PROV

SKALA 1:50.000 RTRW KAB

SKALA 1:25.000 RTRW KOTA

SKALA 1:10.000

RTRW KAWASAN

PERDESAAN

SKALA 1:10.000

RTRW KAWASAN

PERKOTAAN

SKALA 1:5.000 RDTR

No. SKALA

Nomor Lembar Peta (NLP)PERSENTASE

(%)CAKUPAN

NASIONAL SUDAH TERSEDIA BELUM

1 1 : 5.000 379.012 539 378.473 0,14%

2 1: 10.000 91.547 1.074 90.473 1,17%3 1 : 25.000 13.020 3.894 9.126 29,91%

4 1 : 50.000 3.899 2.837 1.062 72,76%

5 1 : 100.000 975 19 956 1,95%

6 1 : 250.000 309 309 0 100,00%

7 1 : 500.000 94 94 0 100,00%

8 1 : 1.000.000 37 37 0 100,00%

KATALOG UNSUR GEOGRAFI


6/61

TABEL KETERSEDIAAN PETA

RBI DIGITAL S.D TAHUN 2014NO. SKALA JUMLAH KETERSEDIAAN (NLP)1. 1 : 1.000.000 36

2. 1 : 500.000 103

3. 1 : 250.000 309

4. 1 : 100.000 26

5. 1 : 50.000 2834

6. 1 : 25.000 3893

7. 1 : 10.000 1074

8. 1 : 5.000 538


7/61


8/61


9/61


10/61


11/61


12/61


13/61


14/61


15/61

Penyelenggaraan IGT(UU-IG Pasal 23 & 24)

Agar IGT dapat terselenggara dengan baik, tertib, dan handal, BIG

mencanangkan ONE MAP POLICY , untuk mendukung penyelenggaraan

pemeritahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk

penyediaan IGT Sumberdaya Alam 12 Pokja IGT Nasional

• Sesuai tugas fungsi dan kewenangannya• Sesuai tugas fungsi dan kewenangannya

• Integrasi IGT dari beberapa IGT• Menyelenggarakan IGT yang belumdiselenggarakan lembaga lain

• Integrasi IGT dari beberapa IGT• Menyelenggarakan IGT yang belumdiselenggarakan lembaga lain

• Untuk kebutuhan sendiri

• Yang tidak diselenggarakan pemerintah

• Untuk kebutuhan sendiri

• Yang tidak diselenggarakan pemerintah


16/61

PETA TEMATIK TURUNAN TERKAIT RTRW DAN RDTR

(PETA POLA RUANG DAN STRUKTUR RUANG) PERMEN

PU 20/2007, PERMEN 20/2011, PP NO 15/2010

1.KLIMATOLOGI BMKG

2. CURAH HUJAN BMKG

3.HARI HUJAN BMKG

4 INTENSITAS HUJAN BMKG

5. TSUNAMI BMKG

6. CUACA EKSTRIM BMKG

7. PUTING BELIUNG BMKG

8. KEGEMPAAN BMKG

9. GEOLOGI STRUKTUR KESDM

10 GEOLOGI UMUM KESDM

11. GEOLOGI WILAYAH KESDM

12 GEOLOGI PERMUKAAN KESDM

13. SUMBER DAYA MINERAL/BAHAN

GALIAN KESDM14 AIR TANAH KESDM

15. GERAKAN TANAH (LONGSOR) KESDM

16. GUNUNG BERAPI KESDM

17. KAWASAN PERTAMBANGAN KESDM

18. KAWASAN KEHUTANAN KEMEN LHHUT

19. PENGIKISAN/EROSI KEMEN LHHUT

20. KEKERINGAN KEMEN LHHUT21. KEBAKARAN HUTAN KEMEN LHHUT

22. TANAH KEMENTAN

23. LAHAN BAKU SAWAH KEMENTAN

24. DEMOGRAFI BPS

25. LOKASI DAN CAKUPAN BANJIR KEMENPU

26. PETA INFRASTRUKTUR INDONESIA KEMENPU

27. ZONA NILAI TANAH BPN

28. PENATAGUNAAN TANAH BPN

29. SISTEM LAHAN/MORFOLOGI BIG

30. KEMIRINGAN LERENG BIG

31. NERACA SUMBERDAYA ALAM

DARAT BIG

32. NERACA SUMBERDAYA ALAM LAUT BIG

33. DAMPAK LINGKUNGAN KEMENLH HUT

34. EKOREGION KEMENLHHUT

35. BATAS DAS DAN SUB-DAS KEMENLHHUT

36. RESIKO BENCANA BNPB

37. KERAWANAN BENCANA BPBD

38. KERENTANAN BENCANA BPBD

39. PERTAHANAN NEGARA KEMENHAN

40. POLA RUANG PEMDA

41. STRUKTUR RUANG PEMDA

42. ZONASI ? PEMDA

43. KESESUAIAN LAHAN ?

44. DAYA DUKUNG LAHAN ?

45. DAYA TAMPUNG LAHAN ?

46. DAMPAK LINGKUNGAN KEMEN LH HUT

CATATAN: Permasalahan Utama Skala DanKedetilan Informasi Tidak Sesuai Hierarki RTRW

dan RDTR


17/61

TEROBOSAN PENYELENGGARAAN

IG UNTUK PERCEPATAN TR1. Inpres No. 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, PengendalianKualitas, Pengolahan, dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh ResolusiTinggi menugaskan kepada BIG untuk: “Membuat citra tegak satelitpenginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan survei dan pemetaan

berdasarkan hasil pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggiberupa koreksi radiometrik dan spektral yang dilakukan oleh LembagaPenerbangan dan Antariksa Nasional”

2. Inpres No. 8 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW Provinsi,

Kabupaten dan Kota, yang Menugaskan kepala BIG : Kepala Badan InformasiGeospasial melakukan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial dasardan pengintegrasian informasi geospasial tematik kepada pemerintah daerahdalam rangka penyelesaian penyusunan Perda Tata Ruang.


18/61


19/61

Citra Satelit SPOT-6 (ORTHO) JAWA


20/61

Citra Satelit SPOT-6 (ORTHO)KALIMANTAN-SULAWESI-MALUKU


21/61

KEBIJAKANA. TERKAIT DENGAN RTRW

Melaksanakan Instruksi Persiden dalam Inpres No. 8 Tahun 2013 kepada kepala BIG : Kepala Badan

Informasi Geospasial melakukan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial dasar danpengintegrasian informasi geospasial tematik kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaianpenyusunan Perda Tata Ruang.

Menetapkan Walidata untuk IGT 14 Tema dengan 46 layer Untuk RTRW dan sesuai PERMEN PU20/2007, PERMEN 20/2011, PP NO 15/2010, termasuk mekanisme integrasi IGT untuk SKL sebagai dasar untuk menyusun Pola dan Struktur Ruang

B. TERKAIT DENGAN RDTR

Melaksanakan PP No. 15 tahun 2010 menyatakan bahwa Rencana detail tata ruang harus sudah

ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan PerdaRTRWKab/Kota.

Memetakan IG dasar skala 1 : 5.000 dibutuhkan segera dalam penyusunan peta RDTR. Pemerintah

daerah diperbolehkan menyiapkan unsur dasar untuk penyusunan peta RDTR melalui supervisi BIG.(kesepakatan Rakornas tahun 2013 dan PP No. 9 Tahun 2014 Pasal 87)

Amanat PP No. 8 Tahun 2013, bahwa penyusun peta tata ruang wajib berkonsultasi kepada BIG, PERLUDISIAPKAN TATALAKSANANYA

Perka BIG tentang Ketelitian peta dasar menerangkan bahwa : ketelitian peta untuk skala 1 : 5.000

ada 3 kelas, yaitu, kelas 1 (1 m), kelas 2 (1,5 m) dan kelas 3 (2,5 m). Angka tersebut yang diacu dalampenyusunan peta dasar untuk RDTR.


22/61

TERKAIT DENGAN MEKANISME KONSULTASI

PERKA TATALAKSANA KONSULTASI

PengajuanKonsultasi

Pengajuan daripemohon (K/L atau

Pemda)

Tindaklanjut/jawabandari BIG

PelaksanaanKonsultasi

Dilakukan oleh TimKonsultasi yang

ditunjuk dengan SKKepala

Meliputi : penyerahandata; verifikasi;

penerbitan beritaacara konsultasi; dan

perbaikan.

Penerbitansurat

Dilakukan setelah PetaRencana Tata Ruangyang dikonsultasikan

memenuhi syarat

Surat keteranganpersetujuan Peta

Rencana Tata Ruang


23/61

Syarat Sumber Data:

• Memiliki ketelitian geometris yang sesuai dengan skala peta 1:5000• Memiliki resolusi spasial yang sesuai dengan ketelitian geometrisnya

• Untuk menghasilkan data ketinggian (DEM atau kontur), perlu sumber dataketinggian:

– Foto udara stereo

– Citra satelit optis resolusi tinggi ≤1 meter (Quickbird, Geoeye/Worldview,Pleiades, Ikonos, dll)

– DSM dari IFSAR, TerraSAR, dll.

– DSM dari LIDAR

Aspek Perpetaan

untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

KETELITIAN SUMBER DATA UNTUK PETA RDTR


24/61

Foto Udara atau Citra Tegak Resolusi

Tinggi sebagai sumber data

P t R b i I d i k l 1 5000


25/61

Peta Rupabumi Indonesia skala 1:5000

sebagai standard teknis

atau acuan Peta RDTR


26/61


27/61

Peta RDTR berisi Zonasi yang harus

mengacu pada peta dasar skala 1:5000*)Pewarnaan hanya ilustrasi, belum disesuaikan dengan ketentuan


28/61

Ketelitian Peta

Skala Ketelitian Horizontal

(0.1-0.5 mm x bilangan

skala)

Ketelitian Vertikal

(1/3 x interval kontur)

Interval = ½ x bilanganskala

1:1.000 0.1 m – 0.5 m 0.15 m

1:2.500 0.25 m – 1.25 m 0.375 m

1:5.000 0.5 m – 2.50 m 0.75 m

1:10.000 1 m – 5 m 1.5 m

Syarat Ketelitian Peta Dasar:


29/61

Hubungan Skala-Resolusi-Akurasi

SKALA

AKURASIRESOLUSI

*) Penyesuaian analogi Prof. Famhar


30/61

Ketelitian Sumber DataSyarat Sumber Data:

• Memiliki ketelitian geometris yang sesuai dengan skala peta yang akan dibuat• Memiliki resolusi spasial yang sesuai dengan ketelitian geometrisnya

• Untuk menghasilkan data ketinggian (DEM atau kontur), perlu sumber data ketinggian:

– Foto udara stereo

– Citra satelit optis resolusi tinggi ≤1 meter (Quickbird, Geoeye/Worldview, Pleiades,Ikonos, dll)

– DSM dari IFSAR, TerraSAR, dll.

– DSM dari LIDAR


31/61

Citra Spot-5

Resolusi 2,5 m

Foto Udara dan Citra

Resolusi Tinggi

Resolusi < 1 m


32/61

Sumber data

untuk RTRW

Kota

Citra Spot-5

Resolusi 2,5 m


33/61

Peta Dasar RBI

skala 1:25.000Sebagai acuan Peta

RTRW Kota

A k P t


34/61

0,60 m

0,60 m

Aspek Perpetaan


RESOLUSI GEOMETRIS CITRA SATELIT QUICKBIRD

Satu pixel

Dengan citra resolusi tinggi seperti Quickbirddan Ikonos, dapat menjadi sumber peta dasar

sd skala 1:5.000, dengan syarat harus melalui

suatu proses koreksi geometris.


35/61

DTM DAN DSM


36/61

LiDAR

• Menghasilkan data 3D secara akurat dalam waktuyang singkat;

• Hasil akhir dapat berupa 3D City Model sesuai

untuk perencanaan kota seperti pembuatan RDTR


37/61

PENTINGNYA AKURASI GEOMETRIS PADA

PETA DASAR RDTR SKALA 1:5000


38/61


39/61

Akibat dari data spasial/peta yang kurang memenuhi akurasi geometris :

Kesalahan pada plotting lokasi perencanaan


40/61

Akibat dari data spasial/peta yang kurang memenuhi akurasi geometris :

Kesalahan pada plotting zonasi


41/61

Citra Quickbird untuk Peta Dasar RDTR

Belum melalui Proses Koreksi Geometris untuk Peta Dasar skala 1:5000

J i I f t k did li i i


42/61

Jaringan Infrastrukur yang dideliniasi

berdasarkan Citra Quickbird

Belum melalui Proses Koreksi Geometris untuk Peta Dasar skala 1:5000

Rencana Zonasi dan Jaringan Infrastuktur yang dideliniasi berdasarkan Citra

Quickbird kemudian dioverlay dibandingkan terhadap Peta Sektor

±100 m ±100 m


43/61

TINJAUAN TEKNIS

PETA DASAR SKALA 1:5000

UNTUK PENYUSUNAN RDTR

Alt tif t d d t k l i di k d


44/61

Alternatif metode dan teknologi yang digunakan pada

pemetaan skala besar untuk RDTR yang dimodifikasi

dari metode pemetaan RBI

• Citra satelit resolusi tinggi Quickbird, WorldView,Pleades (resolusi 0,5-1m)

• DSM dan DEM dari TerraSAR resolusi 5 – 10 m

• Receiver GPS type Geodetic double frequency• Pengukuran GCP dengan survey GPS metode Rapid

Static dengan lama pengamatan per titik ± 40 menit

atau RTK dengan jaringan CORS

• Proses Orthorektifikasi Citra Satelit untuk menjadi citra

tegak

• Digitasi on screen untuk produksi peta garis dan

database geospasial

Aspek Perpetaan


45/61

Persiapan dan Desain Survey

p p


TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMETAAN

Pengukuran GCP

Koreksi Geometris dan

Orthorektifikasi

Proses Pemetaan Planimetris

Rupabumi (Digitasi)

Survei Kelengkapan Lapangan

Proses Layout untuk Album Peta

Aspek Perpetaan


46/61

S p a c e b o r n e O p t i c a l S e n s o r

p p


CITRA SATELIT TEGAKIdealnya untuk pemetaan, citra satelit harus benar2 tegak. Tapi hampir selalu terdapat

faktor kemiringan. Maka harus dilakukan koreksi orthorektifikasi dan koreksi geometris

untuk menegakluruskanCitra satelit tsb agar sesuai

dengan kondisi seharusnya.

Aspek Perpetaan


47/61

O r t h o I m a g e :

Satellite Image,and Physical Orbit Parameters.

DEM data, in

raster format. Control Points.

Geometric Transformation &Cubic ConvolutionInterpolation.

z’

y’

x’

y’

x’

O (Xo ; Yo ; Zo)

; ;

-c

p (x’ ; y’ ; -c)

P (X; Y; Z)

Pe (Xe ; Ye ; Ze)

Ps (Xe ; Ye ; Zs)

VeZ

Vx;

Vy

X

DEMsurface

Y

} /

{ a31(X-Xo) + a32(Y-Yo) + a33(Z-Zo)

}

0 = -c {a11 (X-Xo) + a12(Y-Yo) + a13(Z-Z0)

} /

{ a31(X-Xo) + a32(Y-Yo) + a33(Z-Zo)

}

r = -c {a21 (X-Xo) + a22(Y-Yo) + a23(Z-Z0)

} /

{ a31(X-Xo) + a32(Y-Yo) + a33(Z-Zo)

}

p p


GEOMETRICAL PROCESSING AND ORTHORECTIFICATION

Koreksi geometris menggunakan 38 buah ground control point (GCP)


48/61

Koreksi geometris menggunakan 38 buah ground control point (GCP)

yang menyebar merata diseluruh wilayah yang akan dipetakan


49/61

Pengukuran GCP menggunakan GPS type Geodetic

dengan ketelitian tinggi (fraksi cm)

Proses orthorektifikasi dan koreksi geometris dilakukan dengan bantuan DEM


50/61

karena ada dasarnya permukaan bumi tidak datar. Pada peta skala besar relief

permukaan bumi harus diperhitungkan untuk mendapatkan peta yang akurat.


51/61

Orthorektifikasi dan koreksi geometris dilakukan dengan memasukan semua data-dat

parameter satelit dan hasil pengukuran lapangan untuk diproses di lab.


52/61

Sebelum

Sesudah

Aspek Perpetaan


53/61


DIGITASI PETA BERDASARKAN CITRA YANG SUDAH DIKOREKSI

Proses digitasi dilakukan untuk membentuk data vektor dari data raster citra.

Pada proses digitasi dilakukan interpretasi terhadap objek2 yang nampak di citra satelit.

SURVEY GPS UNTUK K ELENGKA PA N PETA

SURVEY GPS UNTUK K ELENGKA PA N PETA


54/61

SURVEY GPS UNTUK K ELENGKA PA N PETASURVEY GPS UNTUK K ELENGKA PA N PETA

Proses selanjutnya adalah menambahkan data kelengkapan lapangan pada hasil

digitasi tersebut. Hal ini dilakukan dengan survey kelengkapan peta di lapangan dengan

Mengambil detil berupa nama2 tempat, bangunan penting, nama jalan, nama desa, dsb.


55/61

S t d K l D


56/61

Suasana pertemuan dengan Kepala Desa

BATAS ADMINISTRASI YANG LEBIH DETAIL PADA SKALA 1:5000

BATAS ADMINISTRASI YANG LEBIH DETAIL PADA SKALA 1:5000


57/61

BATAS ADMINISTRASI YANG LEBIH DETAIL PADA SKALA 1:5000 BATAS ADMINISTRASI YANG LEBIH DETAIL PADA SKALA 1:5000

H ASIL SU R VEY KEL EN G K APAN PETA D ISAJ IKA N PAD A D ATAB ASE G IS

H ASIL SU R VEY KEL EN G K APAN PETA D ISAJ IKA N PAD A D ATAB ASE G IS


58/61

H ASIL SU R VEY KEL EN G K APAN PETA D ISAJ IKA N PAD A D ATAB ASE G IS H ASIL SU R VEY KEL EN G K APAN PETA D ISAJ IKA N PAD A D ATAB ASE G IS

Hasil suvey lapangan

dalam peta digital

dan database spatial nya


59/61

CONTOH TABEL ITBX

(Ij i T b t B t Dil )

CONTOH TABEL ITBX

(Ij i T b t B t Dil )


60/61

(I j in-Terbatas-Bersyarat-Dilarang) (I j in-Terbatas-Bersyarat-Dilarang)


61/61

Terima kasih

Documents

One Map Policy Kemenakertrans