Oleh YUNAFRI, SH. MHUM KEPALA PERWAKILAN · PDF filePenundaan )berlarut dalam pelayanan(unduedelay)) 2. Penyimpangan/kesalahan )dalam mengambil suatu tindakan( tidak Proporsional 3

Ombudsman Republik Indonesia

Oleh YUNAFRI, SH. MHUM

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN R.I

SUMATERA BARAT


�  Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 1 butir 1 UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia & Pasal 1 butir 13 UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).


Asas Universal Ombudsman �  Independen (Independence) Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 �  Ketidakberpihakan (Impartiality) Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 �  Keadilan (Fairness) Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 �  Pengujian proses yang kredibel (A credible review process) Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2008 �  Kerahasiaan (Confidentiality) Pasal 3 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008


Eksistensi ORI berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI 1.  Pemberian eksklusifitas terhadap Ombudsman (Psl 46) 2.  Penambahan kewenangan Ombudsman untuk menyelesaikan

laporan masyarakat melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak (Psl. 8 ayat (1) huruf e)

3.  Pemberian kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke objek pelayanan publik yang dilaporkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (Pasal 34)

4.  Pemberian dua macam hak eksklusif kepada Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya yaitu hak imunitas dan upaya pemaggilan paksa/soebpoena power (Psl. 31)

5.  Kewajiban untuk melaksanakan Rekomendasi ORI (Pasal 38) 6.  Kewenangan melakukan konsiliasi dan mediasi (Pasal 8)


Dasar Filosofis Ombudsman 1.  Upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien 2.  Meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan dan kepastian

hukum 3.  Pelayanan dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam penyelenggaraan negara 4.  Pengawasan pelayanan oleh penyelenggara negara/pemerintahan

merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien

5.  Mewujudkan aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka dan bebas KKN


Penguatan eksistensi ORI berdasarkan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik 1.  Mempertegas serta memperjelas fungsi, tugas dan kedudukan ORI

(Pasal 18 dan Pasal 46) 2.  Menambah kewenangan ORI untuk melakukan ajudikasi dalam hal

penyelesaian ganti rugi. (Pasal 50. Penyelesaian sengketa pelayanan publik yang di putus oleh ORI)

3. Kewajiban Ombudsman Republik Indonesia untuk membentuk

Perwakilan Ombudsman di Daerah yang bersifat hierarkis untuk mendukung tugas dan fungsi Ombudsman (Pasal 46 ayat 3 dan ayat 4)


OMBUDSMAN & GOOD GOVERNANCE Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang baik berdasarkan UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepo@sme

1.   Asas Kepastian Hukum 2.   Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 3.   Asas Kepentingan Umum 4.   Asas Keterbukaan 5.   Asas Proporsionalitas 6.   Asas Profesionalitas 7.   Asas Akuntabilitas


Sunaryati Hartono:

1.  Syarat pertama dan utama untuk menuju kepada Good Governance adalah bahwa pemegang/penyelenggara kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) secara ketat dan teguh berpegang pada asas-‐asas penyelenggara negara/asas-‐asas umum Pemerintahan yang baik

2.  Apabila dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik terjadi penyimpangan /pelanggaran terhadap asas-‐asas penyelenggara negara/asas-‐asas umum pemerintahan yang baik -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐àmaladministrasi


Pengertian Maladministrasi Maladministration is political term which describes the action of government body that can be seen as causing an injustice. Maladministrasi mencakup perilaku aparat sebagai berikut: 1.  Penundaan berlarut dalam pelayanan (undue delay) 2.  Penyimpangan/kesalahan dalam mengambil suatu tindakan (tidak Proporsional) 3.  Penyimpangan/kesalahan dalam prosedur 4.  Kesalahan menyajikan informasi/penjelasan 5.  Tata kelola pencatatan/pengarsipan yang tidak memadai 6.  Kesalahan dalam melakukan investigasi 7.  Kesalahan dalam menanggapi persoalan 8.  Komunikasi yang tidak memadai 9.  Gagal/tidak memenuhi janji/komitmen


Maladministrasi (berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008)

Prilaku/perbuatan Penyelenggara Negara dan Pemerintahan

Melawan Hukum

Melampaui Wewenang

Menggunakan Wewenang untuk tujuan lain dari tujuan tersebut

Kelalaian

Pengabaian Kewajiban Hukum

Menimbulkan kerugian materil/immateril bagi masyarakat dan/atau perorangan


Pelayanan Publik, Maladministrasi dan Korupsi TAP MPR No.VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberanta san KKN, a.l. merekomendasikan: -‐ Pembentukan KPK melalui UU, -‐ Pembentukan Ombudsman melalui UU

Pelayanan Publik

Korupsi

Maladministrasi


Pelayanan Publik, Maladministrasi dan Korupsi �  Pelayanan publik adalah Entry Point untuk terjadinya korupsi �  Maladministrasi adalah perilaku koruptif yang meskipun tidak merugikan

negara tetapi merugikan masyarakat/perseorangan �  Mengawasi pelayanan publik -‐-‐à mencegah maladministrasi

-‐-‐à mencegah korupsi �  Penindakan / penegakan hukum terhadap korupsi tidak akan efektif tanpa

upaya pencegahan terhadap korupsi melalui pengawasan terhadap pelayanan publik


Ombudsman, Pelayanan Publik, Maladministrasi dan Korupsi

Maladministrasi Pelayanan Publik

Korupsi

Polri/Kejaksaan/KPK

mencegah mengawasi mencegah

memberantas/menindak (law enforcement)

Ombudsman RI


Tugas Menyangkut Pelayanan Publik

�  Pasal 1 butir 1 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan:

“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-‐undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik”


Kondisi Pelayanan saat ini �  Dalam praktik banyak sekali terjadi penyimpangan :

�  Penyelenggara Negara tidak melayani tetapi minta dilayani �  Rakyat menjadi objek, menjadi korban, menjadi abdi Penyelenggara

Negara. �  Tidak ada tolok ukur jelas mengenai pemberian pelayanan.

�  Oleh karenannya untuk mencegah penyimpangan perlu lembaga yang bertugas melaksanakan pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan ekternal.

Internal : Inspektorat, BPKP, Irwasum/Irwasda, Jamwas. Eksternal : Ombudsman RI, BPK, Komisi Yudisial, Komnas HAM RI dll


Laporan Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi (Pasal 1 butir 4 UU No. 37 tahun 2008)

Pelapor dan Terlapor Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan laporan kepada Ombudsman Terlapor adalah penyelenggara Negara dan pemerintah yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman


Rekomendasi �  Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun

berdasarkan hasil investigasi Ombudsman kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik


Tujuan/Goal 1.  Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera 2.  Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif,

efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas KKN 3.  Meningkatkan mutu pelayanan disegala bidang agar warga

memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan 4.  Membantu menciptakan dan meningkatkan pemberantasan dan

pencegahan praktek-‐praktek maladministrasi, diskriminasi, KKN 5.  Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum

masyarakat dan supermasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan


Tugas � Menerima laporan dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik

� Melakukan pemeriksaan laporan � Menindaklanjuti laporan � Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri � Melakukan koordinasi/kerjasama dengan lembaga negara/lembaga pemerintahan/lembaga kemasyarakatan/perseorangan

� Membangun jaringan kerja � Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyeleggaran pelayanan publik

� Melakukan tugas lain yang diberikan undang-‐undang


Wewenang A.  Terkait dengan laporan

�  Meminta keterangan pihak-‐pihak yang terkait dengan laporan �  Memeriksa dokumen terkait �  Meminta klarifikasi, salinan, copy atau dokumen lain pada

instansi penyelenggara negara �  Melakukan pemanggilan �  Melakukan mediasi, konsiliasi atas permintaan para pihak �  Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, ganti

rugi dan/rehabilitasi �  Mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi


B.  Terkait dengan tugas lain �  Memberi saran kepada Presiden, Pimpinan Penyelenggara

Negara, Kepala Daerah guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/pelayanan publik

�  Memberi saran kepada DPR, Presiden, DPRD, Kepala Daerah agar terhadap undang-‐undang dan peraturan perundangan dilakukan perubahan untuk mencegah maladministrasi

Larangan Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan Hakim dalam memberikan putusan


Imunitas � Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan


Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan 1.  Pemeriksaan administratif

a.  Memeriksa dokumen laporan b.  Pemberitahuan tertulis untuk melengkapi laporan dalam hal

laporan belum lengkap c.  Dalam 30 hari sejak pemberitahuan pelapor wajib melengkapi

laporan d.  Jika tidak melengkapi dalam tengat waktu tersebut pelapor

dianggap mencabut laporannya 2.  Pemeriksaan subtantif

a.  Ombudsman menetapkan berwenang/tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan

b.  Jika tidak berwenang melanjutkan dalam waktu 7 hari sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani diberitahukan tertulis kepada pelapor

c.  Menyarankan kepada pelapor untuk menyampaikan laporan kepada instusi yang berwenang


3.  Tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ombudsman

4.  Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman dilarang turut serta memeriksa laporan yang mengandung atau menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya


Prinsip Pemeriksaan Ombudsman a.  Prinsip : Independen, non diskriminasi, tidak memihak, tanpa biaya b.  Mendengarkan para pihak dan mempermudah pelapor

menyampaikan penjelasan c.  Menjaga kerahasiaan kecuali kepentingan umum d.  Menjaga kerahasiaan tidak gugur meskipun Ombudsman telah

berhenti


Kewajiban Terlapor dan Atasan Terlapor 1.  Terlapor Wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman 2.  Atasan Terlapor wajib melaporkan kepada Ombudsman

pelaksanaan rekomendasi serta hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 hari setelah diterimanya rekomendasi

3.  Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/ Atasan Terlapor serta melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi

4.  Jika rekomendasi tidak dilaksanakan atau hanya melaksanakan sebagian maka Ombudsman dapat mempublikasikan Atasan Terlapor dan menyampaikan laporan kepada DPR serta Presiden


Sanksi 1.  Terlapor dan Atasan Terlapor yang melanggar kewajiban

melaksanakan rekomendasi dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku

2.  Dipublikasikan secara luas untuk diketahui masyarakat bilamana rekomendasi Ombudsman tidak dijalani

3.  Laporan kepada Presiden dan DPR


Mekanisme Penyelesaian Laporan/Pengaduan sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Ada 2 (dua) cara, yaitu: 1.  Berdasarkan laporan masyarakat (Pasal 23) 2.  Berdasarkan inisiatif sendiri (Pasal 7 huruf d)


Upaya Preventif Pencegahan KKN �  Dilakukan dengan cara: 1.  Memperbaiki pelayanan publik pada umumnya (Good Governance) 2.  Meningkatkan hak asasi manusia 3.  Memperbaiki mutu dan kinerja aparat pemerintah dan peradilan 4.  Modernisasi manajemen pemerintahan dengan cara pembentukan

unit internal pengaduan pada setiap lembaga pemberi layanan dan model penyelesaian sengketa


Perbaikan Sistem �  Ombudsman menyampaikan saran/masukan kepada presiden, kepala

daerah atau pimpinan penyelenggaraan negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.

�  Menyampaikan saran kepada DPR, presiden atau DPRD/Kepala Daerah agar terhadap undang-‐undang dan peraturan perundang-‐undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

�  (Pasal 8 ayat 2 UU No. 37 tahun 2008)


Ketentuan Pidana �  Orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 28 dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 1 milyar rupiah


Contoh Laporan/Pengaduan Masyarakat :

�  Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracth van gewijsde) yang tidak dilaksanakan oleh lembaga pengadilan termasuk yang Termohon eksekusinya Pemerintah.

�  Penundaan berlarut (undue delay) tanpa alasan yang jelas dalam penerbitan sertifikasi tanah, perijinan bisnis, pelayanan administrasi kependudukan.

�  Penundaan berlarut penanganan perkara pidana oleh instansi penegak hukum.

�  Permintaan imbalan uang dalam pelayanan terpadu, seperti pengurusan SIM, perpanjangan STNK dll.


Contoh Investigasi atas Inisiatif Ombudsman (Own Motion Investigation/Sistemik Rewiu) : �  Investigasi inisiatif atas pelayanan penyeberangan Merak-‐Bakauheni. (Ombudsman RI memberikan saran/masukan kepada Menteri Perhubungan dan jajaran terkait dalam rangka mengatasi kemacetan di pelabuhan penyeberangan Merak-‐Bakauheni)

�  Investigasi inisiatif atas pelayanan perijinan terpadu di Kota Bekasi.

(Ombudsman memberi saran/masukan kepada Walikota Bekasi untuk memberikan pelayanannya).

�  Investigasi inisiatif atas pelayanan penegakan hukum dalam hal adminitrasi peradilan seperti penyampaian petikan putusan kepada Terpidana dan narapidana. Ombudsman memberikan saran/masukan kepada Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Hukum dan HAM cq. Ditjen Pemasyarakatan bagi warga binaan di Rutan dan Lapas.


JUMLAH LAPORAN PERIODE OKT-‐ DES 2013 13

LAPORAN

PERIODE JAN – AGUS 2013 72 LAPORAN

YANG TELAH DISELESAIKAN 39 LAPORAN

Ombudsman Republik Indonesia Klasifikasi Laporan Masyarakat Berdasarkan jenis Maladministrasi

No Jenis Maladministrasi Jumlah

1 Tidak Melayani

19

2 Penundaan Berlarut 16

3 Kesalahan Prosedur 15

4 Penyalahgunaan Wewenang

9

5 Melalaikan Kewajiban 7

6 Berindak Se wenang-‐wenang 8

7 Berindak tidak adil 3

8 Bertindak tidak layak 1

Jumlah 79

Ombudsman Republik Indonesia Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor

No

Intansi terlapor

1 Pemda Kab/kota 37 2 BMUN/BUMD 14 3 Kementerian 8 4 Pemprov 6 5 Kepolisian

5

6 BPN 5 7 Kejaksaan 1 8 Pengadilan 1 9 Jumlah 79

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat

Awasi dan Cegah Korupsi dengan melaporkan setiap pelayanan publik yang

buruk ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat

Jln. Dr. Abdullah Ahmad No 07

(samping Bank Indonesia) Padang Telepon : 0751- 892521

Documents

Oleh YUNAFRI, SH. MHUM KEPALA PERWAKILAN · PDF filePenundaan )berlarut dalam pelayanan(unduedelay)) 2. Penyimpangan/kesalahan )dalam mengambil suatu tindakan( tidak Proporsional 3