Oleh SUHARDJONO, SE. MM.

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Disajikan Pada Semiloka Revisi PP38/2007 Tentang Pembagian Urusan

Hotel Saphir Yogyakarta, 30 Juni – 2 Mei 2011

DASAR

PEMIKIRAN

PERKEMBANGAN PERATURAN

PERUNDANGAN

SISTEM KESEHATAN NASIONAL

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH

SINKRONISASI

PERKEMBANGAN

PERATURAN

PERUNDANGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG KESEHATAN

BAB V

SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu

Tenaga Kesehatan

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur perencanaan,

pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan

pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam

rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 25

(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga

kesehatan diselenggarakan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau

masyarakat melalui pendidikan dan/atau

pelatihan.

Pasal 26

(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga

kesehatan untuk pemerataan pelayanan

kesehatan.

(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan

mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai

dengan kebutuhan daerahnya.

Peraturan Presiden RI Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan,

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor :

B/1640/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 20 Juli 2010

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/

PER/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

BADAN

PENGEMBANGAN DAN

PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

TUGAS (Pasal 756)

Melaksanakan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan.

FUNGSI (Pasal 757)

• penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan

sumber daya manusia kesehatan;

• pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;

• pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan

sumber daya manusia kesehatan; dan

• pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan.

SUSUNAN ORGANISASI (Pasal 758)

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan, terdiri atas:

• Sekretariat Badan;

• Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan;

• Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

• Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;

dan

• Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan

Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

SISTEM

KESEHATAN

NASIONAL

Pembangunan Kesehatan perlu diperkuat melalui

pengelolaan kesehatan yang disusun dalam

Sistem Kesehatan Nasional.

Komponen pengelolaan kesehatan

dikelompokkan dalam sub sistem :

1. Upaya Kesehatan

2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

3. Pembiayaan Kesehatan

4. Sumber Daya Manusia Kesehatan

5. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan

Makanan

6. Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan

7. Pemberdayaan Masyarakat

Sumber Daya Manusia

Kesehatan adalah tenaga

kesehatan profesi termasuk

tenaga kesehatan strategis dan

tenaga kesehatan non profesi

serta tenaga

pendukung/penunjang

kesehatan yang terlibat dan

bekerja serta mengabdikan

dirinya seperti dalam upaya dan

manajemen kesehatan.

Masalah strategis SDM Kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di

masa depan adalah:

a) Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan belum dapat

memenuhi kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan;

b) Perencanaan kebijakan dan program SDM Kesehatan masih lemah

dan belum didukung sistem informasi SDM Kesehatan yang

memadai;

c) Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai

jenis SDM Kesehatan. Kualitas hasil pendidikan SDM Kesehatan

dan pelatihan kesehatan pada umumnya masih belum memadai;

d) Dalam pendayagunaan SDM Kesehatan, pemerataan SDM

Kesehatan berkualitas masih kurang. Pengembangan karier, sistem

penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Regulasi

untuk mendukung SDM Kesehatan masih terbatas; serta

e) Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan serta dukungan

sumber daya SDM Kesehatan masih kurang.

Subsistem sumber daya manusia

kesehatan diselenggarakan guna

menghasilkan tenaga kesehatan yang

bermutu dalam jumlah yang

mencukupi, terdistribusi secara adil,

serta termanfaatkan secara berhasil

guna dan berdaya guna, sehingga

upaya kesehatan dapat

diselenggarakan sesuai dengan

kebutuhan seluruh lapisan masyarakat

Komponen Sumber Daya Manusia

Kesehatan yaitu pengembangan dan

pemberdayaan sumber daya manusia

kesehatan yang meliputi upaya

perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,

serta pembinaan dan pengawasan mutu

sumber daya manusia kesehatan untuk

mendukung penyelenggaraan

pembangunan kesehatan guna mewujudkan

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

Pengadaan SDM Kesehatan adalah upaya yang

meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan

pelatihan SDM Kesehatan untuk memenuhi

kebutuhan pembangunan kesehatan.

Perencanaan SDM Kesehatan adalah upaya

penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan

distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan

kebutuhan pembangunan kesehatan.

Pendayagunaan SDM Kesehatan adalah upaya

pemerataan dan pemanfaatan serta

pengembangan SDM Kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan

adalah upaya untuk mengarahkan, memberikan

dukungan, serta mengawasi pengembangan dan

pemberdayaan SDM Kesehatan.

RENCANA

PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH

RPJM-K KE 1

[2005 - 2009]

RPJM-K KE 2

[2010 - 2014]

RPJM-K KE 3

[2015 - 2019]

RPJM-K KE 4

[2020 - 2025]

Pembangunan

Kesehatan Diarahkan

Untuk Meningkatkan

Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Lebih Berkembang

dan Meningkat

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Mulai Mantap

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Menjangkau & Merata

di Seluruh Wilayah

Indonesia

Pemenuhan SDM

Kes. Untuk

Pelayanan

Kesehatan di

Puskesmas dan

jaringannya

termasuk Bidan di

Pedesaan dan

Rumah Sakit

Kabupaten/Kota

Pemenuhan

kebutuhan SDM Kes.

Utk daerah terpencil

sebagian besar

terpenuhi termasuk

daerah perbatasan

dan kepulauan.

Pemenuhan

Kebutuhan

berbagai SDM

Kesehatan

berkualitas untuk

seluruh daerah

terpencil sudah

dapat tercapai

termasuk perbatsan

dan kepulauan

Pemenuhan seluruh

kebutuhan SDM

Kesehatan

berkualitas dapat

tercapai melalui

pengembangan dan

pemberdayaan SDM

Kesehatan.

RPJM-K KE 1

[2005 - 2009]

RPJM-K KE 2

[2010 - 2014]

RPJM-K KE 3

[2015 - 2019]

RPJM-K KE 4

[2020 - 2025]

Pembangunan

Kesehatan Diarahkan

Untuk Meningkatkan

Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Lebih Berkembang

dan Meningkat

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Mulai Mantap

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Menjangkau & Merata

di Seluruh Wilayah

Indonesia

Kemampuan

Perencanaan SDM Kes.

Pada tingkat Pusat dan

di beberapa Propinsi

telah meningkat dan

mampu menyusun

rencana kebutuhan

SDM Kes. Secara

lengkap dan rinci.

Pusat dan semua

Propinsi telah mampu

melaksanakan

perencanaan SDM Kes.

Yg didukung oleh

Sistem Informasi SDM

Kesehatan

Semua kabupaten/kota

telah mampu

melakukan

perencanaan

kebutuhan SDM

Kesehatan, yang

didukung oleh Sistem

Informasi SDM

Kesehatan.

Kemampuan

perencanaan SDM

Kesehatan telah

mantap. Kemampuan

perencanaan SDM

Kesehatan telah

berkembang dengan

ddukung oleh sistem

informasi SDM

Kesehatan yang efektif

dan efisien.

RPJM-K KE 1

[2005 - 2009]

RPJM-K KE 2

[2010 - 2014]

RPJM-K KE 3

[2015 - 2019]

RPJM-K KE 4

[2020 - 2025]

Pembangunan

Kesehatan Diarahkan

Untuk Meningkatkan

Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Lebih Berkembang

dan Meningkat

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Mulai Mantap

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Menjangkau & Merata

di Seluruh Wilayah

Indonesia

Penguatan Pendidikan Tenaga

Kesehatan dan Pelatihan SDM

Kesehatan Dilaksanakan agar

sesuai kebutuhan

pembangunan kesehatan.

Pelatihan meliputi Pelatihan

Teknis, Fungsional dan

Manajemen Kesehatan.

Pendidikan dan Pelatihan

SDMKes. Dapat berkembang

sesuai kebutuhan

pembangunan kesehatan dan

terkait dengan Sistem

Pendidikan secara Nasional.

Standar pelayanan kesehatan

dan standar kompetensi SDM

Kes. Sebagai acuan dalam

penerapan standar pendidikan

dan pelaksanaan pendidikan

tersebut.

Sinergisme Pengadaan SDM

Kesehatan termasuk

Pendidikan Tenaga

Kesehatan dan Pelatihan

SDM Kesehatan dengan

Sistem Pendidikan Nasional

telah Terwujud

Pengadaan SDM Kesehatan

dapat Menghasilkan Semua

SDM Kesehatan yang

Mempunyai Kompetensi

Sesuai Kebutuhan

Pembangunan Kesehatan.

RPJM-K KE 1

[2005 - 2009]

RPJM-K KE 2

[2010 - 2014]

RPJM-K KE 3

[2015 - 2019]

RPJM-K KE 4

[2020 - 2025]

Pembangunan

Kesehatan Diarahkan

Untuk Meningkatkan

Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Lebih Berkembang

dan Meningkat

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Mulai Mantap

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Menjangkau & Merata

di Seluruh Wilayah

Indonesia

Rencana Distribusi SDM

Kes. Dan Rencana

Manajemen Karier SDM

Kes. Telah disusun.

Program distribusi dan

rencana penguatan

manajemen karier SDM

Kes. Dilaksanakan

sesuai rencana.

Adanya percepatan

pelaksanaan program

distribusi dan

manajemen karier SDM

Kesehatan

Pelaksanaan program

distribusi dan manajemen

karier SDM Kesehatan

juga telah mantap.

RPJM-K KE 1

[2005 - 2009]

RPJM-K KE 2

[2010 - 2014]

RPJM-K KE 3

[2015 - 2019]

RPJM-K KE 4

[2020 - 2025]

Pembangunan

Kesehatan Diarahkan

Untuk Meningkatkan

Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Lebih Berkembang

dan Meningkat

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Mulai Mantap

Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan

Kesehatan Yang

Berkualitas Telah

Menjangkau & Merata

di Seluruh Wilayah

Indonesia

Pembinaan, Pengawasan,

dan Dukungan sumberdaya

untuk untuk Pengembangan

dan Pemberdayaan SDM

Kes. Semakin ditingkatkan

antara lain dengan

meningkatkan komitmen

politik dengan ditetapkannya

Strategi PPSDMK dalam UU

Kesehatan yang baru

Pembinaan, pengawasan,

monitoring dan penilaian thd

SDMKes. Telah berjalan

efektif. Sinergisme antara

pembinaan, pengawasan,

perencanaan

pendayagunaan, dan

pengadaan SDM Kes.telah

makin meningkat. Dukungan

peraturan perundang-

undangan untuk PPSDM

Kes. dapat makin

ditingkatkan

Pembinaan, pengawasan,

monitoring, dan penilaian

terhdap SDM Kesehatan

berjalan efektif dan efisien.

Sinergi antara pembinaan,

pengawasan, perencanaan,

pendayagunaan dan

pendidikan tenaga

kesehatan serta pelatihan

SDM Kesehatan dan dengan

kebutuhan pembangunan

kesehatan dapat terwujud

Sinergi antara pembinaan,

pengawasan, perencanaan,

pendayagunaan, dan

pendidikan serta pelatihan

SDM Kesehatan dan dengan

kebutuhan pembangunan

kesehatan dapat terwujud

dengan efektif dan efisien.

VISI DAN MISI BADAN PPSDM KESEHATAN

VISI : “PENGGERAK TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN

DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN YANG

PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT

SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN”.

MISI :

1. Memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan

sesuai yang direncanakan dalam mendukung

penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

2. Menyerasikan pengadaan SDM Kesehatan melalui

pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan SDM

Kesehatan dalam mendukung pembangunan

kesehatan.

VISI DAN MISI BADAN PPSDM KESEHATAN

MISI :

3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan, dan

pengembangan SDM Kesehatan dalam

pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu

SDM Kesehatan.

5. Memantapkan manajemen dan dukungan

kegiatan teknis serta sumber daya

pengembangan dan pemberdayaan SDM

Kesehatan.

• Penguatan Perencanaan Kebutuhan SDM

Kesehatan

STRATEGI

• Peningkatan dan Pengembangan Pengadaan

SDM Kesehatan

• Peningkatan Pendayagunaan SDM Kesehatan

• Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu

SDM Kesehatan

• Penguatan Manajemen dan Peningkatan Dukungan

Sumber Daya

Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan

SDM kesehatan menjunjung tinggi nilai-nilai, yaitu : (1) Pro

Rakyat, (2) Inklusif, (3) Responsif, (4) Efektif, dan (5) Bersih.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam

pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yaitu

1. Adil dan merata serta demokratis.

Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan ke seluruh wilayah

Indonesia harus berdasarkan pemerataan dan keadilan sesuai

dengan potensi dan kebutuhan pembangunan kesehatan, serta

dilaksanakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya,

dan kemajemukan bangsa.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam

pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yaitu

2. Kompeten dan berintegritas.

Pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai

standar pelayanan dan standar kompetensi serta menghasilkan SDM yang

menguasai IPTEK, profesional, beriman, bertaqwa, mandiri, bertanggung

jawab, dan berdaya saing tinggi.

3. Objektif dan transparan.

Pembinaan dan pengawasan serta pendayagunaan (termasuk

pengembangan karir) SDM Kesehatan dilakukan secara objektif dan

transparan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan

pembangunan kesehatan.

4. Hierarki dalam SDM Kesehatan.

Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dalam mendukung

pembangunan kesehatan perlu memperhatikan adanya susunan hierarki

SDM Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan jenis dan tingkat tanggung

jawab, kompetensi, serta keterampilan masing-masing SDM Kesehatan.

SUB BIDANG : SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SUB SUB BIDANG : Peningkatan Jumlah Tenaga Kesehatan

PEMERINTAHPEMERINTAH

DAERAH PROVINSIPEMERINTAH

DAERAH KAB/KOTA1. Pengelolaan

Perencanaan peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan Nasional

1. Penyelenggaraan Perencanaan peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan di wilayahnya

1. Penyelenggaraan Perencanaan peningkatan jumlah Tenaga Kesehatan di wilayahnya

2. Pengelolaan Pengadaan Tenaga Kesehatan Nasional

2. Penyelenggaraan Pengadaan Tenaga Kesehatan di wilayahnya

2. Penyelenggaraan Pengadaan Tenaga Kesehatan di wilayahnya

SUB BIDANG : SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SUB SUB BIDANG : Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

PEMERINTAHPEMERINTAH DAERAH

PROVINSIPEMERINTAH DAERAH

KAB/KOTA1. Pengelolaan

Perencanaan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan Nasional

1. Pengelolaan Perencanaan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan di wilayahnya

1. Pengelolaan Perencanaan peningkatan mutu Tenaga Kesehatan di wilayahnya

2. Pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan

2. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya

2. -

3. Pengelolaan Pendidikan Berkelanjutan bagi Tenaga Kesehatan

3. Perencanaan Penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan di wilayahnya

3. Perencanaan Penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan di wilayahnya

4. Pengelolaan Standardisasi, Sertifikasi, Registrasi dan Perizinan tenaga kesehatan

4. Penyelenggaraan Standardisasi dan Sertifikasi tenaga kesehatan

4. Penyelenggaraan Perizinan tenaga kesehatan

SUB BIDANG : SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

SUB SUB BIDANG : Penyebaran Tenaga Kesehatan.

PEMERINTAHPEMERINTAH

DAERAH PROVINSIPEMERINTAH

DAERAH KAB/KOTA1. Pengelolaan

Perencanaan penyebaran tenaga Kesehatan

1. Penyelenggaraan Perencanaan penyebaran Tenaga Kesehatan di wilayahnya

1. Penyelenggaraan perencanaan Penyebaran tenaga Kesehatan di wilayahnya

2. Pengelolaan Pendayagunaan (pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan) Tenaga Kesehatan

2. Penyelenggaraan pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan di wilayahnya

2. Penyelenggaran pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan

Standardisasi SDM Kesehatan adalah upaya

menetapkan standar SDMK berdasarkan

kompetensi

Sertifikasi Tenaga Kesehatan atau Uji Kompetensi

adalah pemberian sertifikat kompetensi sebagai tanda

pengakuan terhadap kompetensi seorang nakes untuk

menjalankan praktik/pekerjaan profesinya.

(Permenkes No 161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan)

Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan adalah

pengembangan SDMK melalui tubel jenjang pendidikan

diploma dan strata termasuk pemberian beasiswa bagi

masyarakat tidak mampu.

Registrasi Tenaga Kesehatan adalah pencatatan resmi

terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat

kompetensi dan telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya

serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik

dan/atau pekerjaan profesinya (Permenkes No 161/MENKES/PER/I/2010

tentang Registrasi Tenaga Kesehatan)

SELANJUTNYA

DIPERLUKAN PENYUSUNAN

NORMA, STANDAR,

PROSEDUR DAN KRITERIA

UNTUK SUB BIDANG

SUMBER DAYA MANUSIA

KESEHATAN