1

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan

Ida Sang Hyang Widhi wasa, atas berkat, rahmat serta karunia NYA, akhirnya

penulis dapat menyeiesaikan skripsi ini dengan judul "ANALISIS PERJANJIAN

JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK". Skripsi ini disusun dalam

rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Udayana.

Pembuatan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis tak lupa mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam

proses penyelesaian skripsi ini baik berupa bimbingan, arahan, saran dan

dukungan teknis maupun moril. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan

ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. I Made Arya Utama, SH.,MH, sebagai Dekan Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

2. Bapak Dr. Gede Made Swardhana, SH.,MH, sebagai Pembantu Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

3. Ibu Dr. Ni Ketut Sri Utari, SH., MH, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

4. Bapak Dr. I Gede Yusa, SH.,MH, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Udayana.

v

2

5. Bapak Anak Agung Gede Oka Parwata, SH.,M.Si, sebagai Ketua Program

Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

6. Bapak Anak Agung Ketut Sukranatha, SH.,MH, sebagai Sekretaris

Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

7. Bapak Dr. I Ketut Westra. SH..MH, sebagai Pembimbing I yang

memberikan bimbingan serta wawasan lebih luas kepada penulis dalam

penulisan skripsi ini.

8. Bapak I Nyoman Darmadha, SH.,MH, sebagai Pembimbing II yang telah

banyak memberikan arahan dan telah menyediakan waktunya untuk

membimbing.

9. Bapak Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS, sebagai Pembimbing

Akademik yang sabar dan penuh tanggung jawab membimbing selama

menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

10. Bapak/Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang

telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama

mengikuti perkuliahan.

11. Ayah saya Ketut Tubuh Adnyana, SH (aim), Ibu saya Putu Eka

Hendrayani, Kakak saya Putu Ayu Arya Windari, dan paman saya yang

selalu mendukung dan mengayomi saya di saat apapun Ketut Ngurah

Kajar. SH, dan Ketut Sucita. SH, serta segenap keluarga saya yang begitu

perhatian dan telah memberikan dukungan moril dan doa restu dalam

menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

12. Seluruh kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Program Ekstensi (HMPE)

vi

3

Fakultas Hukum Universitas Udayana, serta kawan-kawan mahasiswa

Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana.

13. Seluruh sahabat tercinta penulis, ida bagus nyoman gandi aditya, belly

riawan, kory, gede bayu, angga mulyanto, brahmanda yoga, doyok, debi

arianto, dan semua sahabat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu

persatu yang telah memberikan bantuan, semangat dan doa selama

penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan serta perunjuk dari Bapak/Ibu, kawan-

kawan dan saudara sekalian mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan

Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Akhir kata, Apabila ada kekurangan didalam skripsi

ini mohon dimaafkan dan besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi para pembaca.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om

Denpasar, 09 Juni 2016

Made Agus Arya Wirawan

NIM. 1016051044

vii

4

ABSTRAK

Sejalan dengan pesatnya perkernbangan teknologi di Indonesia terjadi pula

peningkatan aktivitas masyarakat dengan segala permasalahan, sehingga

memerlukan penanganan yang iebih konperesif. Beberapa permaslahannya yang

terlihat antara lain tingginya tingkat penggunaan media elektronik dalam

membantu masyarakat melakukan aktivitas sehari hari, seperti melakukan jual beli

melalui media elektronik. Di Indonesia yang merupakan Negara yang sedang

berkembang pesat dengan kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan pariwisata maka

sudah tentu sangat memperhatikan masalah keamanan dan ketertiban dalam

melakukan aktivitasnya. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini

dilakukan dilakukan dengan judul Analisis Perjanjian Jual Beli melalui Media

Elektronik. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah

sahnya perjanjian jual beli melalui elektronik menurut Undang-undang No. 11

Tahun 2008 dan bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi pada perjanjian jual

beli melalui media elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode penelitian yuridis empiris. Dalam hal sahnya suatu jual beli haras kembali

melihat pada Kitab Undang Hukum Perdata terlebih dahulu karena menjadi

sumber dari segala sumber hokum perdata di Indonesia, dan dari segi bentuk

penyelesaian wanprestasinya dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan cara

letigasi dan non letigasi. Kedeparmya diharapkan pemerintah membuat lembaga

khusus untuk mengatur para pengguna jual beli melalui elektronik agar dapat

dikontrol dan menjadi alat bantu yang aman untuk digunakan oleh masyarakat,

khususnya masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: Jual Beli, Sahnya, Bentuk Penyelesaian Wanprestasi.

viii

5

ABSTRACT

Along with the rapid development of technology in Indonesia there is also

increased activity of the community with all the problems, so it requires more

handling konperesif. Some of the trouble with that seen among others the high

level of use of electronic media to help people perform daily activities, such as

buying and selling through electronic media. In Indonesia, a country that is

developing rapidly with economic activity, government, and tourism it is certainly

very concerned about security and order in their activities. Based on this

background this research is done with the title Analysis Purchase Agreement

through Electronic Media. Problems found in this research is how the validity of

the purchase agreement through the electronics according to Law No. 11 of 2008

and how the shape of the settlement of default on the purchase agreement through

electronic media. The method used in this research is juridical empirical research

methods. In the event that the validity of a sale and purchase must again look at

the Book of the Civil Code in advance for being the source of all sources of civil

law in Indonesia, and in terms of form wanprestasinya settlement can be reached

in two ways, namely by way letigasi and non letigasi. In the future, the

government is expected to make a special agency to manage the users and selling

through the electronics to be controlled and be a tool that is safe for use by the

community, especially in Indonesia.

Keywords: Purchase Through Electronics, Legitimacy, Forms Completion of

Default.

ix

6

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM .............................................................. i

HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA ................................... ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................... iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .................................................... iv

KATA PENGANTAR ............................................................................... v

ABSTRAK ................................................................................................. viii

ABSTRACT ............................................................................................... ix

DAFTAR ISI .............................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Bel akang Masalah ................................................... 1

1.2. Rumusan Masalah ............................................................. 5

1.3. Ruang Lingkup Masalah ................................................... 6

1.4. Orisinalitas Penelitian ....................................................... 6

1.5. Tujuan Penelitian .............................................................. 8

1. Tujuan Umum ............................................................ 8

2. Tujuan Khusus ........................................................... 8

1.6. Manfaat Penelitian ............................................................ 9

1. Manfaat Teoritis ......................................................... 9

2. Manfaat Praktis .......................................................... 9

1.7. Landasan Teoritis .............................................................. 9

1.8. Metode Penelitian.............................................................. 14

x

7

1. Jenis Penelitian ........................................................... 14

2. Jenis Pendekatan ........................................................ 14

3. Sifat Penelitian ........................................................... 15

4. Data dan Sumber Data ............................................... 16

5. Teknik Pengumpulan Data ......................................... 17

6. Teknik Pengolahan Analisis Data .............................. 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

MELALUI ELEKTRONIK

2.1 Perjanjian Jual Beli melalui Media Elektronik atau

Internet .............................................................................. 19

2.1.1 Pengertian Jual Beli Melalui Media Elektronik

atau Internet ........................................................... 19

2.1.2 Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli melalui Media

Elektronik atau Internet ......................................... 26

2.1.3. Asas-asas dalam Perjanjian Jual Beli

Melalui Internet ..................................................... 33

2.2. Pengertian Wanprestasi dan Prestasi ................................. 36

2.2.1. Prestasi .................................................................. 36

2.2.2. Wanprestasi ........................................................... 40

2.2.3 Macam macam prestasi dan wanprestasi ............. 42

BAB III SAHNYA PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA

ELEKTRONIK

3.1. Proses Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik ..... 45

3.2. Bentuk Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik .... 50

3.3. Sahnya Perjanjian Jual Beli Melalui Elektronik ............... 57

xi

8

BAB IV BENTUK PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA

PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA

ELEKTRONIK

4.1 Bentuk Tanggungjawab pada Perjanjian Jual Beli

melalui Media Elektronik .................................................. 70

4.1.1 Penyebab Wanprestasi ........................................... 70

4.1.2 Penyelesaian Wanprestasi ..................................... 74

4.2 Penegakan Hukum pada Perjanjian Jual Beli Meialui

Media Elektronik ............................................................... 83

4.2.1 Pengaruran Hukum tentang Transaksi Elektronik

di Indonesia ........................................................... 85

4.2.2 Akibat Hukum Dari Wanprestasi .......................... 92

4.3 Hambatan dalam upaya dalam penegakkan hukum

pelanggaran jual beli meialui media elektronik ................ 102

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ....................................................................... 110

5.2 Saran .................................................................................. 112

DAFTAR PUSTAKA

xii

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan hasil-hasil

dan jenis-jenis peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin

banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan perkembangan

teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah

melakukan perbuatan hukum seperti misal melakukan jual-beli. Perkembangan

internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek

kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, komunikasi,

bahkan melakukan perdagangan dengan orang lain dari segala penjuru dunia

dengan murah cepat dan mudah. Beberapa tahun terakhir ini dengan begitu

merebaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai

mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan media ini. Dan salah

satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk.

Suatu produk yang dionlinekan melalui media internet dapat membawa

keuntungan besar bagi pengusaha karena produknya dikenal di seluruh dunia.

Perkembangan proses perdagangan tersebut menyebabkan jaringan

perdagangan internasional yang semakin menggelobal dan memasuki tahap awal

dari puncak globalisasi terutama semenjak lahirnya World Trade Organization

dan semakin banyaknya diratifikasikan hasil-hasil putaran oleh sebagian besar

2

negara-negara di dunia.1 Salah satu prasarana yang mutlak diperlukan untuk

mendukung globalisasi perdagangan adalah infrastruktur komunikasi

(Communication Infrastruktures).2

Dengan demikian penggunaan internet tidak terbatas pada pemanfaatan

informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan. Penggunaan media

internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Transaksi perdagangan yang sekarang telah mulai diperkenalkan di Indonesia

bahkan mulai digunakan oleh beberapa perusahaan adalah electronic commerce

(E-commerce). E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi

perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet,

maka proses pemesanan barang atau yang lainnya dikomunikasikan melalui

internet.

Dengan demikian kehadiran internet telah memberikan keyakinan akan

pentingnya teknologi di dalam mencapai tujuan financial suatu perusahaan

melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengan memanfaatkan

E-Commerce, oleh karena itu E-Commerce merupakan salah satu keunggulan baru

dari internet yang kian digemari oleh banyak orang.

Keberadaan E-Commerce merupakan alternative bisnis yang cukup

1 Huala Adolf et.al., 1995, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional,

Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 26.

2 Jull, 1999, Dilema Pengembangan Infrastruktur Informasi Indonesia, Info Komputer,

vol. XII/No.8/Agustus, hal. 34.

3

menjanjikan untuk diterapkan saat ini, karena E-commerce memberikan banyak

kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli di

dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua

benua berbeda sekalipun. Dengan E-Commerce setiap transaksi tidak memerlukan

pertemuan dalam setiap negosiasi. Oleh karena itu jaringan internet ini dapat

menembus batas geografis dan territorial termasuk yurisdiksi hukumnya. Dengan

demikian pengertian masyarakat kini diperluas dari konsep tradisionalnya yang

senantiasa terikat dengan kepala dimensi tempat/fisik. Sehingga sering dikatakan

telah lahir suatu “dunia baru” yaitu sebuah dunia maya,3 tidak terlihat namun

dapat dirasakan keberadaannya, dalam masyarakat informasi ini sering disebut

sebagai the cyber world dan masyarakat disebut cyber society.

Selain itu manfaat dari digunakannya E-Commerce ini adalah dapat

menekan biaya barang dan jasa, serta dapat meningkatkan kepuasan konsumen

sepanjang menyangkut kecepatan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan

dengan kualitas terbaik sesuai harganya. Order cyle sebuah bisnis yang tadinya

memakan waktu 30 hari, waktunya bisa dipercepat yakni bisa 5 hari saja. Proses

yang cepat tentunya dapat meningkatkan pendapatan.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat

berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata.

Dengan E-Commerce memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya

murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli (buyer)

cukup mengakses internet, yang kemudian pihak pembeli (buyer) cukup

3 Tracey Laguay, 1997, Sahabat Internet, Terjemahan ITB Bandung, h. 10.

4

mempelajari term of condition (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak

penjual.

Apabila term of conditionnya telah di setujui dan dipenuhi oleh pihak

pembeli maka langkah terakhir adalah dengan dilakukan pengeklikkan tombol

"SEND" oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk

perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual. Seandainya pihak konsumen tidak

setuju dengan term of condition yang ditawarkan oleh penjual, maka hanya tinggal

membatalkan transaksi dalam jangka waktu 7 hari. Setelah tombol "SEND" pada

keyboard computer ditekan konsumen hanya cukup menggesekkan kartu kredit

sebagai tanda pembayaran atas barang yang dibeli.

E-Commerce di Indonesia masih belum dapat berkembang dengan pesat,

meskipun pemerintah Indonesia telah menyadari akan pentingnya revolusi

informasi tersebut. Dan kenyataan yang ada di Indonesia, ternyata E-Commerce

tidak mampu membuat perubahan yang cukup besar. Berbagai kendala yang

dihadapi dalam pengembangan E-Commerce ini seperti:

a. Keterbatasan Infrastuktur

b. Jaminan keamanan transaksi dan

c. Terutama adalah mengenai sumber daya manusia4

Terlepas dari faktor-faktor yang tidak mendukung perkembangan

E-Commerce di Indonesia harus disadari bahwa kompetensi teknologi dan

manfaat yang diperoleh memang sering kali harus melalui proses yang cukup

panjang. Keterbukaan dan sifat proaktif serta antipatif merupakan alternative yang

4 Info Computer, 1999, Edisi Oktober, hal. 7.

5

dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan tehnologi. Learning by

doing adalah alternative terbaik untuk menghadapi fenomena E-Commerce karena

mau tak mau Indonesia sudah menjadi bagian dari pasar E-Commerce global.

Sarana yang telah direvisi selara dengan perkembangan terakhir dalam

hubungannya dengan E-Commerce ini adalah adanya Rancangan Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disetujui DPR dan

disahkan menjadi Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UUITE) pada tanggal 12 April 2008. Dalam Undang-

Undang ini mencakup segala pranata hukum dan ketentuan-ketentuan yang

mengakomodasi tentang perdagangan elektronik yang merupakan salah satu

ornament utama dalam bisnis. Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur

perjanjian virtual ini, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet untuk

transaksi di Indonesia berpedoman pada Buku III BW mengenai perikatan dan

ketentuan umum tentang perjanjian jual beli.

Permasalahannya dalam kentyataan di masyarakat perjanjian jual-beli

melalui media elektronik yang bersifat baku ini belum banyak dipahami oleh

pihak-pihak, sehingga diragukan tentang keabsahannya dari aspek hukumnya

,maupun bentuk tanggung jawab produk terhadap barang. Seperti dalam transaksi

jual beli buku melalui internet yang perjanjiannya bersifat baku, demikian pula

tanggung jawab terhadap barang yang menjadi objek perjanjian jual beli.

6

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diajukan

adapun, hal-hal yang dipermasalahkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sahnya perjanjian jual beli melalui media elektronik atau

internet menurut UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UUITE)?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi yang dianut dalam perjanjian

jualbeli melalui media elektronik atau internet?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Untuk mempertegas dan memperjelas pembahasan dalam penulisan ini,

maka perlu diungkapkan bahwa ruang lingkup dibatasi pada hal mengenai

keabsahan perjanjian jualbeli melalui media internet di tinajau dari UUITE serta

mengenai bentuk penyelesaian wanprestasi yang dianut dalam perjanjian jual beli

melalui media internet.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Dengan ini penulis menyertakan penelitian-penelitian terdahulu yang

sejenis dan menjelaskan perbedaan dengan penelitian yang terdahulu.

Nama peneliti Judul /

Universitas

Tahun Rumusan Masalah

Chandra Yadi

Simatupang

PERJANJIAN

JUAL-BELI

Tahun

2011

1. Bagaimana syarat-syarat

dan proses pengikatan

7

MELALUI

INTERNET

DITINJAU

DARI ASPEK

HUKUM

PERJANJIAN

PERDATA

/

Fakultas

Hukum

Universitas

Sumatera

Utara

hual-beli melalui

internet?

2. Bagaimana keabsahan

perjanjian jual-beli

melalui internet?

3. Bagaimana penyelesaian

sengketa yang terjadi

dalam pelaksanaan

perjanjian jual-beli

melalui internet?

Muhamad

Billah

Yuhadiah

PERJANJIAN

JUAL BELI

SECARA

ONLINE

MELALUI

REKENING

BERSAMA

PADA

FORUM JUAL

Tahun

2012

1. Bagaimanakeabsahan

jual beli online melalui

rekening bersama pada

forum jual beli kaskus?

2. Bagaimana perlindungan

hukum bagi pembeli dan

penjual yang

menggunakan rekening

8

BELI KASKUS

/

Fakultas

Hukum

Universitas

Hasanudin

Makasar

bersama?

Setelah melihat hasil perbadingan dari penelitian-penelitian yang terdahulu

seperti yang tercantum dalam tabel diatas, maka dapat dilihat pada usulan

penelitian yang diajukan penulis yang berjudul “ANALISIS PERJANJIAN JUAL

BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK ATAU INTERNET” memiliki

perbedaan pada rumusan masalah dan apa yang akan dikaji.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini dapat dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat

umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1. Tujuan umum

Secara umum, penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran

yang jelas sahnya pelaksanaan perjanjian jual beli melalui elektronik atau

internet ditinjau UUITE serta bagaimana penyelesaian wanprestasi yang

dianut dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik atau internet.

9

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini sesuai permasalahan yang

dibahas yaitu:

a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai sahnya perjanjian

jual-beli melalui media elektronik atau internet menurut dari UUITE.

b. Untuk membahas gambaran yang jelas tentang bagaimana bentuk

penyelesaian wanprestasi yang dianut dalam perjanjian jual-beli melalui

media elektronik atau internet.

1.6. Manfaat Penulisan

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari segi teoritis diharapkan dapat memperdalam pengetahuan

mengenai E-Commerce, menambah wawasan tentang perjanjian jual beli

melalui internet, serta aspek-aspek hukum yang terkandung didalam

pelaksanaan transaksi jual-beli tersebut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari segi praktis, diharapkan dapat memberi sumbangan

pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum bisnis kepada masyarakat

dalam penggunaan transaksi jual-beli melalui internet baik pengetahuan

yang menyangkut sahnya perjanjian jual-beli melalui internet serta

mengenai bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli

melalui internet.

10

1.7. Landasan Teoritis

Untuk menunjang penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalan yang

telah dikemukakan di atas, agar nantinya dapat menghasilkan karya ilmiah yang

baik, maka perlu dilandasi oleh teori - teori dan pendapat para sarjana mengenai

hal - hal yang menyangkut transaski jual beli melalui media internet. Sebelumnya

akan dipaparkan pendapat para sarjana mengenai pengertian jual beli secara

umum.

Menurut Nico Ngani jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak

satu mengikatkan kata dirinya untuk menyerahkan barang sedangkan pihak kedua

membayar harga yang telah dijanjikan.5

Sedangkan Suryodiningrat menyatakan, jual beli adalah suatu transaksi

dimana penjual menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga barang tersebut.

Barang menjadi milik pembeli saat pembeli membayar lunas barang tersebut.6

Dan menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

"Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk

membayar harga yang telah dijanjikan".

Oleh karena jual beli adalah suatu perjanjian maka perlu diingat pula

tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab

Undang - Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

5 Nico Ngani, 1995, Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek, Yogyakarta, Liberty, hal. 6.

6 Suryodiningrat, 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta, Bandung, hal. 20.

11

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan pengertian jual beli dapat dinyatakan bahwa jual beli melalui

media internet adalah transaksi yang terjadi dimana pembeli dan penjual tidak

bertemu muka (transaksi jarak jauh) dengan perantara media internet (electronic

commerce). Terjadinya perjanjian jual beli via internet ketika saat tercapainya

kata sepakat antara pihak yang ditandai dengan menekan (enter) tombol OK pada

formulir order barang.

Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik telah

disetujui DPR RI dan disahkan menjadi Undang-Undang no 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan transaksi elektronik (UUITE) pada tanggal 25 Maret 2008

dan mulai berlaku sejak tanggal 12 April 2008. Di dalamnya mencakup segala

pranata hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengakomodasi tentang

perdagangan elektronik dan merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis.

Dengan adanya regulasi khusus yang mengatur perjanjian virtual ini. Maka secara

otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut tunduk pada UUITE dan hukum

perjanjian yang ditentukan dalam Buku III BW. Berlakunya ketentuan BW ini

berdasarkan "asaz lex spesialis de rogat legi generalis" yaitu Undang-Undang

yang bersifat khusus menyampingkan Undang - Undang yang bersifat umum.7

7 Amirudin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, h. 129

12

Pasal 18 UUITE menyebutkan transaksi elektronik yang dituangkan ke

dalam kontrak elektronik, mengikat para pihak, penjual bertanggung jawab atas

produk atau jasa yang telah diiklankan di internet serta bertanggung jawab atas

pengiriman barang atau jasa yang telah dipesan oleh pembeli atas produk dan

jasanya. Sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga

dari produk atau jasa yang dibelinya.

Jika dilihat dari segi tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumennya

berkaitan dengan tindakan wanprestasi melalui media internet menurut pendapat

Ny. H. Emma Suratman, bahwa tanggung jawab para pelaku usaha tersebut

bersifat mutlak (stric liabilty) baik dilihat dan tanggung jawab terhadap barang

(produk liability ) baik dilihat dari tanggung jawab terhadap isi perjanjian yang

telah disepakati (contractual liabilty)8

Bila pihak pelaku usaha bersikeras tidak mau bertanggung jawab atas

kerugian yang dialami pihak konsumen maka pihak konsumen bisa melakukan

sautu upaya - upaya hukum guna mendapatkan ganti kerugian, dari pihak pelaku

usaha.

Menurut Shidarta tanggung jawab produk adalah tanggung jawab pihak

pelaku usaha untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang

menimbulkan/menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk

tersebut.9

8 Emma Suratman, 2000, Konsumen dan Permasalahannya, Harapan Jaya, Bandung,

h. 26.

9 Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, h. 45.

13

Tanggung jawab produk sendiri diatur dalam pasal 7 sampai Pasal 11 UU

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 mengatur mengenai

kewajiban pelaku usaha, antara lain harus ada itikad baik, memberi informasi

yang benar mengenai produk yang dihasilkan, melayani konsumen dengan jujur

dan tidak diskriminatif dan lain sebagainya. Pasal 8 sampai Pasal 11 berisi

larangan - larangan bagi pelaku usaha dalam hal-hal yang menyangkut produk

yang dihasilkan (Pasal 8), ketika menawarkan produk (Pasal 9), ketika

menawarkan produk untuk diperdagangkan (Pasal 10) dan ketika barang tersebut

dijual secara obral maupun lelang (Pasal 11).

Dalam UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

setidaknya memuat sembilan hak yang dimiliki konsumen antara lain :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

b. Hak untuk memilih barang.

c. Hak atas informasi.

d. Hak untuk didengar pendapatnya.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi.

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan.

g. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian.

i. Hak - hak yang diatur dalam peraturan pemndang-undangan lainnya.

Hak - hak tersebut tentu saja berlaku juga dalam transaksi E-Commerce.

Tidak ada pembatasan yang membuat aturan tersebut tidak berlaku lasgi. Hal lain

14

yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan E-Commerce adalah tentang

informasi produk. Informasi ini dijadikan ukuran atas kualitas barang yang

ditawarkan. Pentingnya informasi yang akutat dan lengkap atas suatu barang

dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak

konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi atau

digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar

(reasonable).10

Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak pelaku usaha ada dua

yaitu:

a. Product Liability : yaitu pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap

konsumen yang berupa produk (ditujukan pada barang yang menjadi jual beli).

b. Contractual Liability : yaitu pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap

perjanjian yang telah disepakati, pelaku usaha tidak boleh menyimpang dari

perjanjian yang telah disepakati bersama (pelaku usaha-konsumen).11

1.8. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang

disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapat lewat metode

ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh intrrelasi yang

sistematis.12

10

Http//teguharifiyadi:blogspot.com/2009/08tanggung-jawab-produk-dalam.e.html

11 www.dippkumham.go.id

12 Bambang sunggono, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo, Jakarta,

h. 44

15

1. Jenis Penelitian

Penelitian hokum ini adalah penelitian hokum empiris. Pelitian

hokum empiris menurut sorjono soekamto penelitian hokum yang terdiri

dari penelitian identifikasi hokum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap

efektifitas hokum.13

2. Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hokum terdapat beberapa pendekatan-

pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk

dicari jawabannya. Pendekatan pendekatan yang digunakan di dalam

penelitian hokum adalah pendekatan undang undang (statue approach),

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical

approach), pendekatan komperatif (comperative approach), dan

pendekatan konseptual (konseptual approach).14

Didalam penelitian ini

menggunakan pendekatan undang undang (statue approach). Dilakukan

dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hokum yang sedang ditangani. Dan pendekatan conceptual

(conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin

yang berkembang didalam ilmu hokum.15

Dalam rangka pemecahan

13

Soerjono soekamto, 2007, Pengentar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,

h. 51

14 Peter Mahmud Marsuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 93.

15 Ibid.

16

terhadap suatu masalah yang ada, maka dilakukan pendekatan masalah

secara sosiologis, artinya dalam menelaah permasalahan yang diangkat

dengan fakta yang ditunjang denganpendekatan yuridis atau pendekatan

undang undang.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian terdiri dari penelitian yang bersifat eksploratif,

penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian yang bersifat

eksplanatoris. Dalam karya tulis ini menggunakan penelitian yang sifatnya

deskriptif. Penelitian deskriptif secara umum bertujuan untuk

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala,

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan

antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama

dilapangan yaitu baik dari responden dan informan.16

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan,

yaitu data yang di peroleh tidak secara langsung dari sumber

pertamanya, melainkan bersumber dari data data yang sudah

16

Ibid, h. 141

17

terdokumen dalam bentuk bahan bahan hokum.17

Bahan hokum terdiri

dari bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan hokum

tersier.18

Bahan bahan hokum yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi :

a) Bahan hokum primer yaitu bahan bahan hokum yang mengikat.

Dalam penelitian ini terdiri dari perundang undangan yaitu :

- Undang-Undang Dasar Nedara Republik Indonesia Tahun

1945.

- Kitab Undang-Udang Hukum Perdata

- Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UUITE)

b) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hokum

yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi

tentang hokum meliputi buku buku teks, kamus kamus hokum,

jurnal jurnal hokum, dan komentar atas putusan hokum.19

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Teknik Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan daftar yang diajukan

17

Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid, h. 144.

18

secara sistematis. Dalam hal ini, penulis mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan untuk berwawancara kepada responden ataupun informan.

2. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap

penelitian ilmu hokum, baik dalam penelitian hokum normative

maupun empiris.20

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun skunder,

akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis,

diklasifikasikan. Dan dihubungkan antarasatu data dengan data lainnya.

20

Ibid, h. 154.