124
OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN PEMERINTAH DALAM KONFLIK PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh : AGAM DLIYA ULHAQ NIM :106033201157 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1434 H / 2013 M

OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

  • Upload
    vantram

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

OLAHRAGA DAN POLITIK

STUDI KASUS PERAN PEMERINTAH DALAM KONFLIK PERSATUAN

SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

AGAM DLIYA ULHAQ

NIM :106033201157

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1434 H / 2013 M

Page 2: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,
Page 3: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,
Page 4: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,
Page 5: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

iv

ABSTRAKSI

Skripsi yang berjudul Olahraga dan Politik, Studi Kasus Peran

Pemerintah dalam Konflik PSSI, diangkat dari pengamatan penulis terhadap

fenomena yang terjadi dalam kekisruhan organisasi PSSI yang terjadi mulai tahun

2010- 2013 yang membuat masyarakat pecinta sepakbola dan pelaku sepakbola

cemas dengan keberadaan konflik tersebut, karena melibatkan beberapa tokoh

politik, pengusaha dan lain-lain. Konflik semakin berkembang yang akhirnya

mengorbankan prestasi Indonesia, kekalahan demi kekalahan dialami tim nasional

Indonesia dan Indonesia pada saat itu berada di urutan 170 rangking FIFA.

Pemerintah mengambil beberapa kebijakan dalam mengatasi konflik PSSI namun

ada hambatan antara lain Statuta FIFA yang melarang keterlibatan pihak luar

dalam mengatasi urusan assosiasi. Disisi lain pemerintah juga mempunyai aturan

dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan

Nasional yang mengatur peran pemerintah dalam dunia keolahragaan. Sikap

kurang kooperatif PSSI dengan pemerintah menjadikan konflik semakin tajam dan

banyak pihak-pihak yang akhirnya tidak puas dengan kepengurusan PSSI membuat

kompetisi tandingan PSSI yaitu LPI yang dibentuk oleh pengusaha Arifin

Panigoro,berlanjut dengan kisruh pemilihan ketua umum PSSI, konflik KPSI dan

PSSI.

Konflik yang berkepanjangan dan berlarut-larut dan ancaman sanksi FIFA

semakin dekat membuat pemerintah melakukan tindakan intervensi secara

langsung yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik PSSI. Banyak langkah yang

dilakukan pemerintah mulai dari pembekuan fasilitas pemerintah kepada PSSI

pada periode Nurdin Halid. Proses abritasi oleh Komite Normalisasi dan Komite

Banding PSSI yang melibatkan pemerintah. Terakhir konflik PSSI versus KPSI

yang berakhir tanggal 17 maret dalam KLB (Kongres Luar Biasa) PSSI yang

diinsiasi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga.Skripsi ini menggunakan teori konflik

karena teori tersebut berkaitan dengan fokus masalah yaitu peran pemerintah

dalam konflik PSSI. Penulis menggunakan metode penelitian kulaitatif dan analisis

deskripstif.

Page 6: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang selalu

mencurahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada para hamba yang serius

dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dialah source of all my power dalam penulisan

skripsi ini. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan untuk junjungan Nabi agung

Muhammad SAW sebagai penebar cinta dan kasih sayang pada semua makhluk

yang dinantikan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis berikan untuk kedua

orang tua penulis Abdul Wahib dan Dra. Nihlatin Nisa, kakek penulis KH.

Multazam, bapak Anwar, paman dan bibi penulis Anisatin Nufus, Lailatin Na’ma

dan Ahmad Chotib, yang tak pernah lelah mendoakan dan memotivasi penulis

selama ini dan seterusnya yang selalu sabar merawat dan membimbing penulis,

semoga Allah SWT selalu menurunkan segala rahmat, ampunan dan syurga-nya

untuk mereka di sini (dunia) dan di sana nanti (akhirat). Saudara penulis Dzihan

Khilmi Ayu Firdausi, Ghulam Zaki NF, Rizkia Dinul Ulya F, Aulia Ulfiana F,

Ath’aul Malikul Haq yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada

penulis dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu menuntut

ilmu.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bapak Prof. DR. Komarudin Hidayat.

MA

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendy, MA.

Page 7: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

vi

3. Bapak. Dr. Ali Munhanif selaku Ketua Prodi Ilmu Politik UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak M. Zaki Mubarak, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Ali Munhanif atas bimbingannya dalam

penyelesaian skripsi ini.

6. Dosen Penguji Skripsi Bapak Zaki Mubarak dan Ibu Suryani, yang memberi

banyak masukan tentang skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis. Staf Akademik Fakultas

yang selalu siap membantu mahasiswa.

8. Staf kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga bapak Ardiansyah Nico yang

membantu penulis dalam mengembangkan skripsi.

9. Seluruh teman-teman yang tak pernah lelah untuk membantu dan memotivasi

dalam meneyelasikan skrpisi (M. Thoriq, Fikri Adrian, Ridho Abdi Winahyu

S.Sos, Ihwanuddin S. Sos, Mayang Widya Putri, Syifa Resky F, Silmi NF, Lina

S. S.Sos)

10. Keluarga Taekwondo Modus Club. Baik pengurus pelatih, atlit, senior, junior

dan siswa keluarga Modus Club. Keluarga besar M-Academy para Pelatih

(Sabeum Nim Ardiansyah Nico, Sabeum Nim Iptu. Ali Musofa.ST.MM,

Sabeum Nim Novian Alim), orang tua dan atlit M-Academy (Ibu Rennisa, Ibu

Asnaria Hutapea, Rizki Adimas, Raja Naliansyah, Okki Setiawan, Gunawan,

Syahril Akmal, Rizkia, Rouline, Aulia, Annisa, Bagas, Meiditha dan lain-lain).

Keluarga besar Teater El-Na’ma. Keluarga Besar Taekwondo UTI Pro Bangka

Page 8: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

vii

Belitung. Dan yang terakhir semua pihak yang secara langsung atau tidak

langsung membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan dan kontribusi yang diberikan dinilai ibadah

oleh Allah SWT, Jazakumullahu Khairal Jaza. Amiin

Jakarta, 03 Desember 2013

Agam Dliya Ulhaq

Page 9: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ........................... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

LEMBAR PERNYATAAN ........................................................................... iii

ABSTRAK ...................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR ................................................................................... v

DAFTAR ISI .................................................................................................. viii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Perumusan Masalah ................................................................. 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 9

D. Tinjauan Pustaka ...................................................................... 10

E. Metodologi Penelitian .............................................................. 11

F. Sistematika Penulisan .............................................................. 12

BAB II LANDASAN TEORI .................................................................... 14

Teori Konflik ............................................................................ 14

A. Definisi Konflik ....................................................................... 15

B. Jenis Konflik ........................................................................... 21

C. Karakteristik Konflik ................................................................ 24

D. Penyebab dan Pendukung Terjadinya Konflik ......................... 24

E. Akibat Dari Konflik ................................................................. 26

Page 10: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

ix

F. Penanganan Konflik ................................................................. 28

BAB III PROFIL ASSOSIASI SEPAKBOLA DAN KEMENTERIAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA ................................................... 36

A. Sejarah Sepakbola .................................................................... 37

1. Sejarah Sepakbola Dunia ................................................... 37

2. Sejarah Sepakbola Indonesia ............................................. 39

B. Profil FIFA (Federation International Football Assosiation) 41

1. Sejarah FIFA...................................................................... 42

2. Assosiasi ............................................................................ 43

3. Wewenang FIFA................................................................ 44

C. Profil PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) ........... 48

1. Sejarah PSSI ..................................................................... 48

2. Perkembangan PSSI .......................................................... 51

3. Kontroversi PSSI .............................................................. 53

D. Profil Kementerian Pemuda dan Olahraga ............................. 58

1. Sejarah Kementerian Pemuda dan Olahraga .................... 58

2. Wewenang Kementerian Pemuda dan Olahraga .............. 59

BAB IV KRONOLOGI KONFLIK DAN PERAN PEMERINTAH

DALAM KONFLIK PSSI ......................................................... 62

A. Periode Nurdin Halid (2003-2011) .......................................... 67

B. Periode Komite Normalisasi (2011) ......................................... 83

C. Periode Djohar Arifin Hussein (2011-2015) ............................ 87

Page 11: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

x

D. Proses Penyelesaian Konflik PSSI dan KPSI ........................... 93

E. Babak Akhir Konflik PSSI dan KPSI ...................................... 100

BAB V PENUTUP ..................................................................................... 103

A. Kesimpulan .............................................................................. 103

B. Saran ........................................................................................ 106

DAFTAR PUSTAKA

Page 12: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Dalam sistem demokrasi sebuah bangsa selalu dihadapkan oleh peristiwa-

peristiwa politik dan kepentingan yang akhirnya berbuah menjadi konflik. Adapun

peristiwa tersebut seringkali berdampak pada perkembangan masyarakat, tidak

terkecuali dalam dunia olahraga salah satunya adalah sepakbola. Alasan sepakbola

sarat kepentingan karena saat ini sepakbola menjadi sebuah kekuatan yang sangat

dahsyat. Sepakbola bukan hanya sekedar permainan saja tetapi sudah mulai

merasuk ke bidang politik, ekonomi, teknologi informasi dan hiburan. Sepakbola

adalah olahraga yang paling digemari masyarakat dunia, hampir setiap

pertandingan euforia penggemar terhadap tim yang dibelanya sangat terlihat.

Dikarenakan banyak kepentingan kemudian memancing konflik yang terjadi di

dalam olahraga paling digemari di dunia tersebut.

Di Indonesia menjadi sebuah headline di berita tentang konflik yang terjadi

dalam kubu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) baik konflik yang

berasal dari dalam atau luar organisasi PSSI. PSSI yang sejatinya sebagai

pemegang amanah tertinggi sepakbola Indonesia dan organisasi kemasyarakatan

dan independen yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia dan berdasarkan statuta FIFA yang bersifat internasional,

bertugas mengembangkan dan mempromosikan sepakbola secara terus menerus,

mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Page 13: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

2

Indonesia dengan semangat fair play. Pada kenyataanya berkembang menjadi

konflik yang sarat kepentingan berbagai pihak baik secara politik, bisnis ataupun

kekuasaan dan mempengaruh prestasi Indonesia anjlok bahkan kalah 10-0

melawan Bahrain dalam pertandingan Pra Piala Dunia.1 Perkembangan konflik

sepakbola menjadikan Indonensia sebagai satu-satunya negara di dunia yang

memiliki dua tim nasional dan dua Liga sepakbola yang membuat konflik semakin

berkepanjangan prestasi timnas merosot tajam. Banyaknya tekanan masyarakat dan

pecinta sepakbola akhirnya memaksa pemerintah turun tangan mengatasi dan

memediasi konflik yang berkepanjangan tersebut. Namun, hal tersebut dihalang-

halangi oleh PSSI karena berlawanan terhadap statuta FIFA yang mengakibatkan

PSSI akan di hukum FIFA karena keterlibatan pihak luar termasuk pemerintah

dalam urusan rumah tangga PSSI. Sikap tidak kooperatif PSSI dengan pemerintah

menyebabkan memanasnya hubungan kedua belah pihak.

FIFA (Federation International Football Assosiation) memiliki aturan

tersendiri dalam mengatur organisasinya. Pada Statuta FIFA pasal 13 tentang

kewajiban anggota, huruf G disebutkan bahwa seluruh anggota FIFA harus selalu

melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi secara independen, dan wajib

memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi tidak diintervensi atau bebas dari

campur tangan pihak ketiga. To manage their affairs independently and ensure that

their own affairs are not influenced by any third parties.2 Kewajiban menjaga

independensi organisasi itu kembali ditekankan pada statuta FIFA pasal 17 ayat

1Lihat, http://sport.detik.com/sepakbola/read/2012/ 0 /29/203916/1854953/76/indonesia-

dipermalukan-bahrain-0-10 (diakses tanggal 7 Mei 2013) pukul 18.00 WIB. 2 Statusta FIFA pasal 13.

Page 14: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

3

dua tentang independensi anggota FIFA. Pada ayat ini diatur bahwa Setiap

anggota harus mengelola semua urusannya secara independen dan tanpa pengaruh

dari pihak ketiga. “Each Member shall manage its affairs independently and with

no influence from third parties”.3

Berdasarkan statuta FIFA tentu bertolak belakang dengan apa yang terjadi

di dalam konflik di tubuh PSSI. Pihak ketiga atau pihak di luar organisasi PSSI

sangat terlihat perannya di dalam saga PSSI. Pemerintah terlibat dan berperan

sentral dalam konflik PSSI. Periode Andi Malarangeng dan Roy Suryo menjabat

sebagai Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) yang aktif melibatkan diri dalam

konflik PSSI. Berdasarkan statuta FIFA maupun electoral code FIFA, intervensi

pemerintah terhadap proses pelaksanaan kongres PSSI maupun permasalahan di

dalam PSSI dapat menyebabkan FIFA menjatuhkan sanksi pembekuan

keanggotaan. Sebab, sesuai pasal-pasal tersebut, intervensi itu telah mengakibatkan

terganggunya independensi PSSI. Dalam electoral code FIFA pada bagian prinsip,

kewajiban dan hak-hak pihak, campur tangan pemerintah.

Karena adanya pelanggaran atas azas independensi itulah, maka

berdasarkan statuta FIFA, PSSI dapat dihukum pembekuan sementara keanggotan

FIFA. Pada pasal 14 ayat satu Statuta FIFA disebutkan bahwa, Kongres FIFA

bertanggung jawab untuk membekukan status keanggotaan. Komite Eksekutif

FIFA dapat membekukan anggota yang melanggar kewajiban secara serius dan

berulang-ulang dengan sanksi pembekuan segera berlaku efektif. “The congress is

responsible for suspending a Member. The Executive Committee may, however,

3 Statuta FIFA pasal 17.

Page 15: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

4

suspend a Member that seriously and repeatedly violates its obligations as a

Member with immediate effect”.4

Dampak bagi PSSI bila status keanggotannya dibekukan oleh FIFA adalah

Berdasarkan Statuta FIFA pasal 14 ayat tiga ditentukan bahwa anggota FIFA yang

telah dibekukan akan kehilangan hak-hak keanggotaannya. Selain itu, anggota

FIFA yang lainnya dilarang melakukan hubungan olahraga maupun kompetisi

dengan anggota yang sedang dibekukan keanggotaannya. Komite Disiplin FIFA

dapat mengenakan sanksi lebih lanjut terhadap anggota yang dibekukan maupun

anggota lain yang melakukan hubungan olahraga atau kompetisi dengan anggota

tersebut. “A suspended Member shall lose its membership rights. Other Members

may not entertain sporting contact with a suspended Member. The Disciplinary

Committee may impose further sanctions”.5

Jika status keanggotannya dibekukan, otomatis PSSI tidak dapat mengikuti

agenda-agenda kompetisi resmi yang dilaksanakan sesuai kalender yang diakui

atau dilaksanakan oleh FIFA. Pembekuan tersebut berlaku sampai PSSI telah dapat

memenuhi kewajiban mereka. “Members which do not participate in at least two of

all FIFA competitions over a period of four consecutive years shall be suspended

from violating at the Congress until they have fulfilled their obligations in this

respect”.

Di sisi lain pemerintah Indonesia mempunyai landasan tersendiri dalam

terlibat dalam kisruh organisasi PSSI dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

4 Statuta FIFA pasal 14 ayat 1.

5 Statuta FIFA pasal 14 ayat 3

Page 16: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

5

menjelaskan bahwa peran pemerintah dan kewajiban pemerintah dalam sistem

keolahragaan nasional seperti yang disebutkan pada Pasal 13 ayat 1: Pemerintah

mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan,

melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

Undang-undang tersebut bersebrangan dengan Statuta FIFA karena wakil FIFA di

negara bukanlah pemerintah melainkan Assosiasi Sepakbola, di Indonesia diwakili

oleh PSSI. Nurdin Halid menggunakan statuta FIFA untuk membatasi peran

pemerintah terlibat dalam konflik PSSI yang menyebabkan berlarut-larutnya

proses penyelesaian kisruh PSSI. Pemerintah beranggapan bahwa, pemerintah

harus ikut terlibat karena dalam program kerja PSSI masih menggunakan fasilitas

negara dan menggunakan APBN dan APBD.

Konflik yang berkepanjangan memaksa pemerintah turun tangan mengatasi

konflik tersebut, walaupun dalam statuta FIFA pemerintah tidak diperkenankan

pihak selain organisasi untuk ikut campur dan mengintervensi PSSI. Menpora Andi

Malarangeng dan Roy Suryo memberanikan diri dalam mengatasi konflik karena

bependapat kalau tidak diselesaikan maka PSSI pun akan dibekukan dan hanya

menunggu waktu lebih baik pemerintah intervensi langsung dan mencari solusi

terbaik untuk mengatasi konflik PSSI.6

FIFA mengetatkan peraturan tersebut karena sepakbola dianggap menjadi

olahraga dunia dan di penjuru dunia sepakbola merupakan olahraga tradisional

walalupun akhirnya Inggris diklaim menjadi negara asal sepakbola. Menghindari

6Lihat, http://makassar .tribunnews.com /2013/01/11/menpora-sebut-dua-pengusaha-

besar-penyebab-konflik-pssi (diakses tanggla 5 mei 2013) pukul 15.30 WIB.

Page 17: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

6

politisasi olahraga dan menjunjung tinggi sportifitas merupakan alasan utama FIFA

untuk menegakkan peraturan tersebut. Statuta tersebut tentu sulit dijalankan

dijalankan oleh negara dunia ketiga seperti Indonesia dan negara yang lain berbeda

dengan negara-negara di Eropa. Indonesia merupakan negara yang berkembang

dan baru terlepas dari bayang-bayang Orde Baru. Contoh kasus Nurdin Halid yang

mampu memimpin PSSI dalam beberapa periode walaupun terjerat hukum yang

berlanjut menjadi konflik besar PSSI yang menyebabkan merosotnya prestasi Tim

Nasional merupakan contoh bahwa di Indonesia Assosiasi sepakbola Indonesia

belum bisa mandiri, maka diperlukan peran pemerintah didalamnya dalam

mengawasi peran PSSI. PSSI dan klub di Indonesia juga masih menggunakan dana

APBN dan APBD dalam menjalankan kompetisi berbeda dengan negara-negara

Eropa yang mengelola sepakbola secara professional tanpa menggunakan dana dan

fasilitas pemerintah.

Dari beberapa pemaparan di atas dijelaskan membuktikan bahwa konflik

PSSI bukan hanya konflik internal PSSI, tapi melibatkan banyak tokoh nasional.

Pertanyaan yang timbul adalah mengapa banyak pihak yang mempunyai obesesi

kuat untuk menguasai PSSI? Apakah pihak yang berkonflik bertujuan untuk

perkembangan sepakbola Indonesia untuk berprestasi di tingkat internasional atau

ada udang di balik batu perlu dipertanyakan. Ternyata di sepakbola juga sama

dengan politik, praktik korupsi dan politisasi juga terjadi di dalam PSSI jadi

semakin tinggi oknum yang berkepentingan memimpin PSSI semakin mudah

praktek tersebut terealisasi.

Page 18: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

7

Berbeda dengan korupsi politik, korupsi sepakbola mecakup beberapa

faktor seperti judi bola melalui pengaturan skor akhir, permainan terkait transfer

pemain ke klub lain, di tingkat internasional melalui cara suap tuan rumah

kompetisi sepakbola atau pemilihan ketua FIFA dan perangkat dibawahnya dan

pemilihan tuan rumah kompetisi internasional, suap perangkat pertandingan seperti

wasit dan badan pengawas pertandingan. Dalam praktek politik terjadi seperti

halnya pemilik PSM Makassar yang menyebrang dari LSI (Liga Super Indonesia)

ke LPI (Liga Premier Indonesia) karena pihak yang bersangkutan pindah dari

partai Golongan Karya ke partai Demokrat. Pernyataan Nurdin Halid yang

mengatakan keberhasilan Timnas Indonesia di Piala AFF karena jasa Partai

Golongan Karya, dan banyak contoh yang lain. Di internasional politisasi

digunakan beberapa penguasa diktator untuk pencitraan dirinya. Piala dunia 1978

di Argentina yang pada saat itu terjadi pro kontra pemilihan Argentina sebagai tuan

rumah karena terjadinya kudeta politik yang dilakukan oleh militer terhadap

presiden Isabel Martina de Peron. Pada saat itu dinyatakan 30.000 aktivis

dinyatakan tewas di tangan Jendral Jorge Rafael Videla dan banyak contoh yang

lain.Untuk mengetahui dan memahami lebih jelas apa yang terjadi dalam konflik

PSSI di atas dan seberapa besar pengaruh, peran pemerintah dan campur tangan

pemerintah dalam konflik PSSI dengan ketatnya peraturan FIFA tentang peran

pemerintah atau pihak ketiga untuk terlibat dalam asosiasi, namun pemerintah tetap

dapat terlibat dan berperan dalam menyelesaikan konflik PSSI yang merupakan

langkah yang beresiko bagi persepakbolaan Indonesia. Namun, disisi lain FIFA

menuntut dualisme kompetisi dan organisasi terselesaikan secepatnya dan FIFA

Page 19: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

8

mengancam akan menghukum PSSI bila masalah tersebut tidak terselesaikan

sampai batas waktu yang ditentukan. Pemerintah yakin kebijakan intervensi

adalah yang terbaik bagi masa depan sepakbola Indonesia dengan berbagai cara

dan agenda untuk menyelesaikan konflik. Untuk lebih memperdalam pembahasan

di atas seperti peran pemerintah dalam mengatasi kasus dan beberapa kronologi

konflik yang terjadi dalam kubu PSSI maka penulis menulis skripsi dengan judul:

Olahraga dan Politik studi kasus Peran Pemerintah dalam Konflik PSSI.

B. Perumusan Masalah

Pada perkembangan persepakbolaan Indonesia penulis melihat banyaknya

masalah dan kejadian yang terjadi dalam dunia persepakbolaan di Indonesia

kepengurusan badan induk sepakbola yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh

Indonesia. Karena banyaknya masalah dalam persepakbolaan di Indonesia penulis

mengambil fokus hanya pada peran dan pengaruh pemerintah serta manuver yang

dilakukan pemerintah dalam mengatasi konflik di PSSI.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam konflik PSSI pada masa periode Nurdin

Halid (2003-2011) dan Djohar Arifin (2011- Sekarang) ?

2. Bagaimana metode penyeleasian konflik yang dilakukan Menpora (Menteri

Pemuda dan Olahraga) Andi Malarangeng, Agung Laksono dan KRMT Roy Suryo

dalam menyelesikan konflik PSSI?

Page 20: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

9

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Dari perumusan di atas maka yang jadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Bertujuan untuk mengetahui fenomena-fenoma politik dalam perkembangan

PSSI.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan, tindakan dan sikap pemerintah,

DPR RI, Komite olahraga serta FIFA sebagai badan sepakbola tertinggi di

dunia dalam menanggapi isu pergolakan di dalam kubu PSSI ?

3. Untuk mengetahui bagaimana dan apa saja proses-proses mediasi yang

dilakukan walaupun itu berasal dari dalam PSSI sendiri ataupun d iluar badan

PSSI seperti pemerintah dan FIFA.

Manfaat penelitian dalam konflik PSSI adalah :

1. Memberikan sumbangan pada dunia akademik dan kepada masyarakat

umum berupa pemahaman yang komprehensif tentang perpolitikan yang

terjadi dalam dunia sepakbola di Indonesia.

2. Memberikan sumbangan kepada masyarakat pelaku sepakbola, baik

pemilik, pengurus, pemain maupun penggemar berupa penjelasan yang

komprehensif tentang konflik dalam tubuh PSSI dan fenomena-fenomena

yang terjadi di dalam kekisruhan sepakbola Indonesia serta peran

pemerintah dalam mengatasi konflik dan campur tangan pemerintah.

3. Secara umum manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah PSSI,

kepentingan Politik di dalam tubuh PSSI dan tokoh-tokoh yang terlibat

dalam proses revolusi PSSI.

Page 21: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

10

4. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu penegetahuan

terkait dengan politik dan bisnis, politik dan kepentingan serta negara dan

pemerintah dalam persepakbolaan di Indonesia.

5. Secara praktis untuk menambah pengetahuan politik tentang hubungan

olahraga, politik dan negara dalam fenomena persepakbolaan di Indonesia

6. Manfaat bagi penulis, penelitian ini bermanfaat mengembangkan potensi

dalam penulisan karya ilmian yang sistematis.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan kasus konflik PSSI penulis menemukan pembahasan

yang sangat jelas mengenai konflik PSSI karya ketua komite banding PSSI Prof.

DR. Tjipta Lesmana M.A yang mencabut wewenang Nurdin Halid Nirwan Bakrie

serta pasangan Arifin Panigoro dan George Toisuta sebagai calon ketua PSSI

Periode 2011-2016.

Dalam bola politik, Tjipta bercerita bagaimana situasi menjelang kongres

untuk memilih kepengurusan baru di PSSI tahun 2011. Tjipta juga berbagi

pengalamannya sebagai ketua Komite Banding yang ia sebut selama bekerja

timnya terus menerus mendapatkan intimidasi.Tjipta mengecam pihak-pihak yang

ngotot menyuarakan kepentingannya sendiri dalam perebutan kursi PSSI-1 tahun

2011, secara khusus kepada GT-AP dan kelompok pendukungnya K78 yang begitu

ngotot memaksakan jagoannya untuk maju, padahal sudah ditolak oleh Komite

Banding. Tjipta menyebut bahwa sikap ngotot tersebut adalah keliru, karena K78

sudah berani head to head dengan FIFA. Padahal menurut Tjipta sepakbola adalah

Page 22: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

11

olahraga yang unik, karena segala peraturan harus tunduk pada FIFA. Tjipta juga

membahas kekuatan-kekuatan siapa saja yang berada di balik kubu GT-AP,

termasuk pandangan bahwa adanya campur tangan oknum-oknum tentara.7

Tjipta menyampaikan kritik cukup pedas terhadap kubu GT-AP, termasuk

kompetisi Liga Primer Indonesia (LPI). Ia menyebut LPI yang digagas oleh AP

sejak awal tidak diakui atau ditentang oleh FIFA, dituding sebagai breakaway

league atau runaway league.8 Tjipta selanjutnya mengkritik kepengurusan PSSI di

bawah Djohar Arifin Husin mulai dari masalah pemecatan Alfred Riedl,

melahirkan klub kembar kontroversi pengangkatan Bernhard Limbong,

kontroversi Persipura Jayapura terkait keikut sertaan "Mutiara Hitam" di ajang

kompetisi Asia, dan pemecatan empat anggota Exco.

E. Metodologi Penelitian.

Untuk menyempurnakan penelitian penulis mengumpulkan data-data yang

telah diperoleh dari teknik penelitian kualitatif kemudian diolah menggunakan

analisis kualitatif dan analisis deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti

tidak mencari kebenaran tentang moralistas tetapi dengan upaya mencari

pemahaman. Sedangkan analisis deskriptif penulis penulis menggambarkan seatu

fenomena permasalahan yang terjadi secara tepat, jelas, akurat dan sistematis

berdasarkan data yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik deskriptif analisis

penulis berharap dapat mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara

7 Tjipta Lesmana, Bola Politik dan Politik Bola,Kemana Arah tendangannya? (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2013)hal .245 8 Ibid, hal. 257

Page 23: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

12

olahraga dan politik, khususnya pada fenomena nuansa politik dalam konflik PSSI

dan peran pemerintah di dalamnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi. Untuk

tindakan pengumpulan data lebih detail, penulis dapat menganalisi data yang sudah

ada melalui tekhnik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari dokumen yang artinya

barang-barang tertulis. Penulis juga menggunakan data pokok yaitu buku dan data

penunjang seperti jurnal ilmiah. Dikarenakan fenomena pergolakan politik ini

bersifat postulat yaitu pembicaraan masyarakat dan pemberitaan media lebih

banyak, dan sangat mencuri perhatian banyak masyarakat Indonesia serta media

massa, maka penulis lebih banyak menggunakan artikel media massa, media

elekronik dan juga media internet sebagai sumber data.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menyusun pembahasan menjadi

beberapa bagian dari sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan, pada bab ini penulis berusaha menguraikan

permasalahan yang melatar belakangi penulisan dengan pembahasan dan

perumusan masalah serta tujuan terkait dalam penelitian peran pemerintah

dalam konflik PSSI yang berdasarkan pada metode penelitian kualitatif.

2. Bab II : Pada bab ini berisi mengenai teori-teori sebagai pendekatan yang

menjelaskan pokok permasalahan skripsi ini yaitu peran pemerintah dalam

konflik PSSI.

Page 24: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

13

3. Bab III : Pada bab ini penulis membahas sekilas tentang biografi dan profil

dari Assosiasi sepakbola internasoinal yaitu FIFA dan nasional yaitu PSSI

profil kementerian pemuda dan olahraga. Bab III juga menjelaskan

kewenangan FIFA dan pemerintah dan beberapa kontroversi yang terjadi di

dalam PSSI.

4. Bab IV : Pada bab ini merupakan bagian terpenting dari penulisan skripsi,

karena berisikan tentang permasalahan yang penulis angkat. Penulis akan

menjelaskan Kronrologi konflik PSSI dari isu awal sampai berakhirnya

konflik akbar PSSI dan peran dan keterlibatan pemerintah dalam konflik

PSSI.

5. Bab V : Pada bab ini penulis berupaya untuk menyimpulkan pembahasan

mengenai skripsi ini sekaligus menjadi penutup pada pokok permasalahan

peran pemerintah dan keterlibatan pemerintah dalam konflik PSSI. Dan

selanjutnya di bab penutup ini terdapat saran dan kritik bagi para pembaca.

Page 25: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

14

BAB II

LANDASAN TEORI

Teori Konflik

Teori konflik dapat dihubungkan dengan dinamika yang terjadi dalam

konflik di persepakbolaan Indonesia. Banyaknya kepentingan dan konflik yang

berbau politik yang terjadi di Indonesia menyebabkan PSSI menjadi objek dalam

kepentingan politik bagai para elite di tubuh organisasi PSSI. Teori ini dipaparkan

dalam rangka untuk memahami dinamika yang terjadi di dalam konflik di kubu

PSSI. Dengan adanya kepentingan politik dan kekuasaan dapat membangkitkan

konflik di masyarakat. Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam

sistem sosial akan saling mengejar tujuan yang berbeda dan saling bertanding. Hal

ini sesuai dengan pandangan Lock Wood, bahwa kekuatan–kekuatan yang saling

berlomba dalam mengejar kepentingannya akan melahirkan mekanisme

ketidakteraturan sosial.9

Besarnya organisasi PSSI melahirkan berbagai masalah dan kepentingan

berbagai pihak, mengingat sepakbola adalah olahraga paling digemari di dunia

yang mencakupi banyak aspek baik bisnis dan lain-lain. Semakin besar ukuran

suatu organisasi semakin cenderung menjadi kompleks keadaannya. Kompleksitas

ini menyangkut berbagai hal seperti kompleksitas alur informasi, kompleksitas

9 Maergareth M Poloma, ,Sosiologi Kotemporer, (Jakarta: PT Raja Grafrindo Persada1994)

hal.117.

Page 26: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

15

komunikasi, kompleksitas pembuat keputusan, kompleksitas pendelegasian

wewenang dan sebagainya yang membuat organisasi PSSI sensitif dengan konflik.

Kompleksitas lain adalah sehubungan dengan sumber daya manusia.

Sehubungan dengan sumber daya manusia dapat diidentifikasi pula berbagai

kompleksitas seperti kompleksitas jabatan, kompleksitas tugas, kompleksitas

kedudukan dan status, kompleksitas hak dan wewenang dan lain-lain.

Kompleksitas ini dapat merupakan sumber potensial untuk timbulnya konflik

dalam organisasi, terutama konflik yang berasal dari sumber daya manusia dan

kelompok kepentingan yang sebagian berada dalam kepengurusan PSSI. Pelaku

konflik PSSI bukanlah pelaku sepakbola atau mantan atlit tetapi para tokoh politik,

dimana dengan berbagai latar belakang yang berbeda tentu mempunyai tujuan

yang berbeda pula dalam tujuan dan motivasi mereka dalam bekerja.

A. Definisi Konflik

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling

memukul.10

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara

dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak

berdaya.11

Stephen P Robbins menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses

interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut

pandang) yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif

10

Sefean Husein Dkk, Pentadbiran dalam Pembangunan Pendidikan (Pahang:Fakultas

pendidikan Universitas Malaya, 2005) hal. 280. 11

Pauline Pudjiastuti,Sosiologi,(Jakarta(Grasindo Gramedia,2008) hal. 4

Page 27: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

16

maupun pengaruh negatif. Sedangkan menurut Luthans konflik ini bersumber

pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa

istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan dan permusuhan.12

Perbedaan pendapat tidak selalu berarti perbedaan keinginan. Oleh karena

konflik bersumber pada keinginan, maka perbedaan pendapat tidak selalu berarti

konflik. Persaingan sangat erat hubungannya denga konflik karena dalam

persaingan beberapa pihak menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang

mungkin mendapatkannya. Persaingan tidak sama dengan konflik namun mudah

menjurus ke arah konflik, terutama bila ada persaingan yang menggunakan cara-

cara yang bertentengan dengan aturan yang disepakati. Permusuhan bukanlah

konflik karena orang yang terlibat konflik bisa saja tidak memiliki rasa

permusuhan.Sebaliknya orang yang saling bermusuhan bisa saja tidak berada

dalam keadaan konflik.13

Konflik politik merupakan bagian dari demokrasi, karena ciri dari

demokrasi adalah adanya peluang dari kemerdekann pemikiran, konsensus, dan

perbedaan pendapat, serta partisipasi politik dan manajemen konflik secara damai

serta luasnya kepercayaan dan loyalitas terhadap pemerintah yang konstitusional

dan demokratis.14

12

Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi ,(Jakarta:Salemba Empat, 2008 ) hal.173. 13

Muslim Mufti,teori-Teori Politik.(bandung:CV pustaka Setia,2013) hal.159 14

Ronald.H.Chilcote.Teori Perbandingan Politik.Penelusuran Paradigma.(Jakarta: Raja

Grafindo Persada,2003) hal. 475

Page 28: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

17

Beberapa pengertian Konflik

1. Hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling

tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing –

masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri –

sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.

2. Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk interaktif yang

terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada

tingkatan organisasi. Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang

sangat dekat hubungannya dengan stres.

3. Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau lebih pihak yang

satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh

perbedaan tujuan.

4. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris terjadi hanya satu

pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Atau,

satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan

menyerang secara negatif.

5. Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu

lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam

pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau

lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami.

6. Konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam

berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan,

kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara

Page 29: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

18

berterusan. Konflik senantisa berpusat pada beberapa penyebab utama,

yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan,

keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat.

Dari beberapa pengertian di atas dari para ahli disimpulkan konflik dibagi

menjadi beberapa faktor dan pengertian.

Ramlan Subakti menjelaskan tentang pegertian konflik politik terdapat lima

penjelasan mengenai konflik politik yaitu sebagai berikut:15

1. Konflik politik adalah konflik yang berhubungan tentang pertentangan

kepentingan publik.

2. Konflik politik yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan

pemerintah. Secara verikal konflik dapat terjadi karena antara pemerintah

dan rakyat, secara horizontal terjadi antara masyarakat pendukung

penguasa dan masyarakat yang ingin berganti penguasa.

3. Konflik politik merupakan konflik yang terjadi akibat dari adanya

perebutan kekuasaan. Dalam arti luas pencakup memepertahankan

kekuasaan, mencari dan menjalankan kekuasaan.

4. Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan umum. dapat dicontohkan sebagai kebijakan PSSI yang menuai

banyak kritik semasa zaman kepemimpinan Nurdin Halid dan Djohar

Arifin seperti format pertandingan larangan kompetisi dan sanksi bagi

pengikut organisasi atau pengurus yang dianggap tidak sah.

15

Ramalan Subakti,menahami Politik (Jakarta:Gramedia Mediasarana Indonesia

,1992)hal.1-2

Page 30: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

19

5. Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan

sumber-sumber yang dianggap penting. Sumber yang dianggap penting

dapat dicontohkan seperti materi pengaruh dan koneksi.

Penjelasan Ramlan Subakti di atas mewakili beberapa nilai-nilai yang ada

dalam konflik PSSI. Konflik antar pengurus PSSI, ketidakpercayaan masyarakat

dengan Nurdih Halid serta dampak yang terjadi setelah konflik PSSI menjadikan

konflik di PSSI semakin luas yang akhirnya memaksa pemerintah turun tangan

serta FIFA membentuk Komite Normalisasi yang bertujuan untuk mengatasi

konflik PSSI dan komite banding PSSI yang akhirnya hanya meredam sementara

konflik PSSI.

Robbins berpendapat adanya perkembangan pemikiran tentang konflik ada

yang berpendapat bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihindari Karena

konflik menunjukkan adanya hal yang tidak terjadi dalam suatu kelompok.

Robbins menyebut pemikiran ini sebagai pandangan Tradisional. Aliran pemikiran

lainnya adalah pandangan hubungan manusia, berpendapat konflik adalah gejala

ilmiah yang tidak terhindarkan dalam suatu kelompok manapun konflik tidak

selalu jahat tetapi konflik berpotensi sebagai daya positif untuk mendonrong

sebuah kinerja. Pandangan ketiga dan yang paling modern menyatakan bahwa

konflik tidak hanya menimbulkan daya positif tetapi secara eksplisit berpendapat

bahwa konflik mutlak diperlukan oleh sebuah kelompok untuk dapat berkinerja

Page 31: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

20

secara efektif. Robbins melabeli ketiga aliran ini sebagai pandangan Interaksionis.

Penulis menjelaskan lebih dekat masalah masing pandangan tersebut : 16

1. Pandangan tradisional (The Traditional View). Pandangan ini menyatakan

bahwa konflik itu hal yang buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan

harus dihindari. Konflik disinonimkan dengan istilah kekerasan, kerusakan

dan irasionalistis. Dari definisi tersebut konflik sudah sangat berbahaya dan

harus dihindari. Konflik ini merupakan suatu hasil disfungsional akibat

komunikasi yang buruk, kurang kepercayaan, keterbukaan di antara orang –

orang, dan kegagalaan manajemen. Pandangan bahwa semua konflik buruk

merupakan pandangan yang sederhana dan kini banyak para ahli

menganggap konflik tidak serta merta buruk tetapi banyak diantara kita

masih mengevaluasi situasi konflik dengan standar yang masih using kini.

2. Pandangan hubungan manusia (The Human Relation View). Pandangan ini

menyatakan bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar

terjadi di dalam kelompok atau organisasi. Konflik dianggap sebagai

sesuatu yang tidak dapat dihapuskan karena di dalam kelompok atau

organisasi pasti terjadi perbedaan pandangan atau pendapat antar anggota.

Oleh karena itu, konflik harus dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat

guna mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dengan kata lain, konflik

harus dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan inovasi atau perubahan

di dalam tubuh kelompok atau organisasi dan menguntungkan kinerja

16

Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi ,(Jakarta:Salemba Empat, 2008 ) hal.174

Page 32: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

21

kelompok.pandangan ini mendominasi teori konflik dari akhir tahun 1940-

1970.

3. Pandangan interaksionis (The Interactionist View). Pandangan ini

cenderung mendorong suatu kelompok atau organisasi terjadinya konflik.

Hal ini disebabkan suatu organisasi yang kooperatif, tenang, damai, dan

serasi cenderung menjadi statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak inovatif.

Oleh karena itu, menurut pandangan ini, konflik perlu dipertahankan pada

tingkat minimum secara berkelanjutan sehingga tiap anggota di dalam

kelompok tersebut tetap semangat, kritis – diri, dan kreatif. Pandangan ini

tidak serta merta mengatakan bahwa setiap konflik adalah baik, beberapa

konflik memang bisa mendukukng pencapaian tujuan kelompok dan

memperbaiki kinerja yaitu bentuk konflik yang fungsional selain itu juga

terdapat konflik yang disfungsional.

B. Jenis Konflik

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel dikenal ada lima jenis

konflik yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antar individu

dan kelompok, konflik antar kelompok dan konflik antar organisasi.

1. Konflik Intrapersonal (inter individu)

Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri.

Konflik terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan yang

tidak mungkin dipenuhi sekaligus.

Page 33: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

22

Sebagaimana diketahui bahwa dalam diri seseorang itu biasanya terdapat hal-hal

sebagai berikut:

a. Sejumlah kebutuhan-kebutuhan dan peranan-peranan yang bersaing

b. Beraneka macam cara yang berbeda yang mendorong peranan-peranan dan

kebutuhan-kebutuhan itu terlahirkan.

c. Banyaknya bentuk halangan-halangan yang bisa terjadi di antara dorongan

dan tujuan.

d. Terdapatnya baik aspek yang positif maupun negatif yang menghalangi

tujuan-tujuan yang diinginkan.

Hal-hal di atas dalam proses adaptasi seseorang terhadap lingkungannya

seringkali menimbulkan konflik. Kalau konflik dibiarkan maka akan menimbulkan

keadaan yang tidak menyenangkan.

Ada tiga macam bentuk konflik intrapersonal yaitu :

a. Konflik pendekatan-pendekatan, contohnya orang yang dihadapkan pada dua

pilihan yang sama-sama menarik.

b. Konflik pendekatan–penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada

dua pilihan yang sama menyulitkan.

c. Konflik penghindaran-penghindaran, contohnya orang yang dihadapkan pada

satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus.

2. Konflik Interpersonal

Konflik Interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang

lain karena pertentengan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara

Page 34: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

23

dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik

interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku

organisasi. Karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari

beberapa anggota organisasi yang tidak bisa tidak akan mempngaruhi proses

pencapaian tujuan organisasi tersebut.

3. Konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok

Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-

tekanan untuk mencapai konformitas, yang ditekankan kepada mereka oleh

kelompok kerja mereka. Sebagai contoh dapat dikatakan bahwa seseorang individu

dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia tidak dapat mencapai norma-

norma produktivitas kelompok dimana ia berada.

4. Konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama

Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam

organisasi-organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dan pekerja - manajemen

merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Konflik sepakbola antara

PSSI dan KPSI adalah buah dari ketidakpuasan beberapa orang atas kinerja PSSI

yang kemudian membentuk kelompok tandingan yang gunanya sebagai alat untuk

menuntut keadilan.

5. Konflik antara organisasi

Contoh seperti di bidang olahraga di Indonesia negara-negara lain dianggap

sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan.

Page 35: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

24

Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya

pengembangan kualitas atlit, manajemen dan program latihan, prestasi dan kontrak

yang tinggi dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.

C. Karakteristik Konflik

Kejadian dapat disebut sebuah konflik ketika memiliki beebrapa

karkteristik , Ted Robert Gurr membatasi konflik mempunyai empat karakteristik

yaitu :

1. Kedua pihak saling menentang.

2. Melibatkan dua pihak atau lebih.

3. Kedua pihak melakukan tindakan pemaksaan yang di arahkan untuk

menghancurkan melukai, merintangi dan untuk mengontol lawan-lawannya.

4. Interaksi dilakukan secara terang-terangan sehingga tindakan mereka dapat

mudah dideteksi dan disepakati oleh pihak-pihak dan pengamat independen.17

D. Penyebab Konflik dan Kondisi yang medukung terjadinya Konflik

Entah menampakkan gejala atau tidak kebanyakan konflik tidak tejadi

tanpa ada kondisi yang mendukungnya dan kondisi tersebut merupakan benih-

benih timbulnya konflik. Faktor yang mndukung terjadinya konflik antara lain

adalah18

:

1. Antara pihak-pihak yang berkonflik telah memiliki sejarah berkonflik.

2. Terciptanya suasana persaingan dalam situasi ini sudah barang tentu setiap

orang akan saling mengunggli satu sama lain bahkan saling menjatuhkan.

17

Muslim Mufti,teori-Teori Politik.(bandung:CV pustaka Setia,2013) hal.162. 18

Agus M Hardjana, Konflik di Tempat kerja (Yogyakarta:Kanisius,1994) hal 24.

Page 36: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

25

3. Keterbatasan sumber tenaga, dan fasilitas.

4. Peraturan tata tertib yang terlalu ketat dan cenderung kaku.

5. Perbedaan personalitas atau kepribadian.

6. Kecenderungan manusia untuk mencapai keberhasilan, kedudukan,

pangkat, dan mendapatkan imbalan serta fasilitas hidup. Kecenderungan ini

dapat menciptakan tujuan dan kepentingan yang berlawanan, rasa cemburu

dan iri merupakan sumber konflik.

7. Berbagai halangan berkomunikasi sehingga tidak tercapai saling pengertian

anatara pihak yang satu kepada pihak yang lain19

.

Konflik dapat terjadi karena berbagai faktor berikut dijelaskan beberapa

faktor secara umum yang menyebabkan konflik terjadi adalah:20

1. Salah pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi.

2. Perbedaan tujuan dan kepentingan karena perbedaan nilai hidup yang di

pegang.

3. Persaingan untuk hal atau sumber-sumber yang terbatas seperti fasilitas

koneksi dan lain-lain.

4. Masalah wewenang dan tanggung jawab, ketika setiap kelompok atau

individu memilik wewenang yang berdekatan.

5. Penafsiran yang bebeda akan suatu hal, perkara dan peristiwa yang

sama.karena penafsiran yang berbeda individu saling bedebat kemudian

lahirlah hubungan yang tidak baik yang akhirnya berujung terhadap

konflik.

19

Ibid, hal 26.

20

Pauline Pudjiastuti, Sosiologi,(Jakarta(Grasindo Gramedia,2008) hal. 4

Page 37: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

26

6. Kurangnya kerja sama dan kekompakan.

7. Tidak mentaati tata tertib atau peraturan.

8. Perbedaan pendirian dan permasalahan individu.

9. Perbedan latar belakang kebudayaan sehingga seseorang akan terpengaruh

oleh pola pikir dan pendirian kelompok.

10. Perbahan nilai yang cepat dan medadak sehingga membuat culture shock

dalam masyarakat.

11. Adanya usaha untuk menguasai dan merugikan dan tentu saja pihak yang

merasa ingin dikuasai atau dirugikan akan melakukan perlawanan dan

kemudian terjadilah konflik.

12. Perubahan dalam sasaran perosedur kerja dalam suatu kelompok sehingga

individu merasa memiliki harapan yang tidak jelas.

E. Akibat Dari Konflik

Berbagai pandangan mengenai konflik dalam organisasi. Pandangan

tradisional yang telah disebutkan di atas mengatakan bahwa konflik hanyalah

merupakan gejala abnormal yang mempunyai akibat-akibat negatif sehingga perlu

dihindari. Pendapat tradisional ini dapat diuraikan sebagai berikut21

:

1. Konflik hanya merugikan organisasi, karena itu harus dihindarkan dan

ditiadakan.

21

Bagja waluya, Sosioligi, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (Bandung: PT

Setia Purna Inves, 2004) hal. 40.

Page 38: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

27

2. Konflik ditimbulkan karena perbedaan kepribadian dan karena kegagalan

dalam kepemimpinan.

3. Konflik dapat menimbukan keretakan suatu kelompok dikarenakan

pertentangan antar anggota dalam suatu kelompok.

4. Konflik meneyebabkan perubahan kepribadian individu karena

pertentangan-pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok yang

menyebabkan individu tertentu merasa tertekan.

5. Dominasi dan takluknya salah atu pihak. hal ini terjadi bila kekuatan pihak

yang berkonflik tidak seimbang.

6. Konflik diselesaikan melalui pemisahan fisik atau dengan intervensi

manajemen tingkat yang lebih tinggi bahkan pemisahan kelompok dan

menimbulkan kelompok-kelompok baru yang berpecah.

7. Banyaknya kerugian, harta benda maupun jiwa akibat kekerasan yang

ditonjolkan dalam penyelesaian konflik.

Sedangkan pandangan yang lebih maju menganggap bahwa konflik dapat

berakibat baik maupun buruk. Usaha penanganannya harus berupaya untuk

menarik hal-hal yang baik dan mengurangi hal-hal yang buruk. Pandangan ini

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konflik adalah suatu akibat yang tidak dapat dihindarkan dari interaksi

organisasional dan dapat diatasi dengan mengenali sumber-sumber konflik.

2. Konflik pada umumnya adalah hasil dari kemajemukan sistem organisasi.

Page 39: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

28

3. Konflik diselesaikan dengan cara pengenalan sebab dan pemecahan

masalah. Konflik dapat merupakan kekuatan untuk pengubahan positif di

dalam suatu organisasi.

4. Konflik dapat membangkitkan solidaritas di antara anggota kelompok.

5. Konflik merupakan alat perubahan sosial.

6. Munculnya pribadi-pribadi dan msyarakat yang tahan uji dalam

menghadapi setiap tantangan dan permasalahan yang dihaapi sehingga

dapat lebih mendewasakan masyarakat.

7. Dalam diskusi ilmiah, perbedaan pendapat justru diharapkan untuk melihat

kelemahan suatu pendapat sehingga dapat ditemukan pilihan dan

pemecahan suatu masalah.

F. Penanganan Konflik

Untuk menyelesaikan koflik diperlukan konsesnsus. Konflik dan konsensus

merupakan gejala sosial yang selalu ada dalam masyarakat. Selama masyarakat ada

selama itu pula konflik dan konsensus ada dalam masyarakat. Hal ini berkaitan

dengan pandangan pendekatan konflik dan ilmu sosial, bahwa setiap masyarakat

mengandung konflik dalam dirinya,atau konflik merupakan gejala yang melekat di

setiap masyarakat. Konsensus diartikan sebagai penyelesaian konflik yaitu melalui

proses interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik untuk tercapainya titik temu atau

kesepakatan bersama sehingga yang ada di dalamnya sama-sama mendapatkan

manfaat dan keuntungan yang wajar. Konsesus dapat dilakukan secara tidak

langsung atau melalui perantara (mediator) dan secara langsung, yang dilakukuan

oleh pihak-pihak yang berkonflik dengan pendekatan persuasif yang yang

Page 40: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

29

menyediakan berbagai berbagai kemungkinan alternatif atau koersif dengan

pendekatan paksa baik berupa ancaman atau kekerasan fisik.

Menurut Maswadi Rauf ada empat model konsensus atau penanganan konflik

sebagai berikut:22

1. Menggabungkan butir-butir yang terdapat dari pihak yang terlibat konflik.

Model ini disebut konsensus internal yang dilakukuan secara persuasif

melalui butir-butir atau pendapat pihak-pihak yang berkonflik dan para

pihak yang berkonflik saling menawar dari butir-butir yang tersedia yang

akhirnya mencapai kesepakatan bersama.

2. Karena konflik terlalu tajam, salah satu pihak yang berkonflik mengambil

butir-butir pendapat dominan untuk menjadi konsensus.

3. konsensus dibentuk dari pendapat pihak luar, karena sulit mendapat

konsesnsus dari pihak yang berkonflik baik secara mediator maupun bukan

mediator.

4. Konsensus gabungan yaitu menggunakan butir-butir pendapat dari pihak-

pihak yang berkonflik dan butir-butir pendapat dari pihak yang tidak

terlibat konflik, apabila tidak mencapai konsensus, konflik dapat

diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan. Selain itu konsensus

dapat dilakukan melalui pemungutan suara (voting). Jika satu pihak

memperoleh suara terbanyak pendapat itu akan menjadi hasil dari

penyelesaian konflik.

22

Maswardi Rauf, Konsensus Politik :Sebuah penjajakan Teoretis, (Jakarta: Dirjen

pendidikan Tinggi DEPDIKNAS,2000) hal.2

Page 41: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

30

Bagja waluya menegaskan penanganan konflik di dalam konflik memiliki

dua kepntingan yang berbeda dan utama yaitu23

:

1. Kepentingan untuk mencapai tujuan pribadi.

2. Kepentingan untuk menjcapai hubungan baik dengan kelompok lain.

Pada dasarnya manusia selalu ingin menjaga keharmonisan terhadap orang

lain atau kelompok namun dalam beberapa kesempatan setiap pihak memiliki

keinginan pibadi. pihak yang berkonflik mempunyai tujuan yang berbeda dengan

kelompok yang lain yang kemudian perbedaan keinginan inilah yang membuat

pergesekan atau konflik terjadi.

Adanya dua kepentingan yang berbeda dapat memepengaruhi seseorang

bertindak dalam suatu konflik. Dengan melihat dua perbedaan tersebut terdapat

lima cara dalam menangani konflik yaitu:24

1. Menghindar. Cara ini seolah-olah seperti kura-kura yang menarik kedalam

tempurungnya untuk menghindari konflik. Tipe ini mengorbankan

kepentingan pribadi dan hubungan antara orang lain karena tidak ada

gunanya untuk berkonflik dan berusaha untuk menyelsaikan konflik. Dia

memilih menghindari konflik dan orang yang bertentangan dengannya.

2. Memaksakan kehendak atau mendominasi (mendahulukan kemauan

sendiri). Cara ini digunakan untuk menguasai lawan-lawannya dengan cara

memaksa untuk menerima tawaran untuk menyelesaikan konlik seperti

23

Bagja waluya, Sosiologi, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (Bandung: PT

Setia Purna Inves, 2004) hal. 41. 24

Ibid, hal. 42.

Page 42: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

31

yang diinginkan. Kebutuhan pribadi dianggap sangat penting jadi menomor

duakan kebutuhan dan kepentingan bersama. Tipe ini tidak membutuhkan

pendapat orang lain, dia menganggap bahwa konflik harus diselesaikan

dengan cara satu pihak menang dan pihak lain kalah. Ia berusaha untuk

menang untuk menguasai, mengatasi dan mengintimidasi pihak yang kalah

dan sebaliknya pihak yang kalah akan merasa lemah dan tidak berdaya.

3. Menyesuaikan dengan keinginan orang lain atau placticing. Pada metode

ini hubungan dengan orang lain sangatlah penting. Orang tipe ini ingin

diterima dan disukai orang lain. Ia merasa konflik harus di hindari untuk

menjaga keharmonisan dan ia yakin bahwa konflik tidak apat dibicarakan

jika merusak hubungan baik. Ia mengorbankan hubugan pribadi untuk

mempertahankan hubungan dengan orang lain.orang yang menggunakan

cara ini seolah-olah mengatakan: aku mengorbankan tujuanku dan

membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan agar kau menyukai

diriku. Orang ini berusaha memperhalus situasi konflik yang terjadi.

4. Tawar menawar. Tawar menawar cukup memperhatikan tujuan bersama

dan tujuan pribadi. Metode ini biasanya mencari kompromi yang

mengorbnkan sebagian tujuan pribadi dan membujuk pihak lain yang

berkonflik dengan dirinya agar ikut berkorban juga. Metode ini mencari

penyelesaian terhadap konflik yang menempatkan kedua belah pihak

memperoleh sesuatu. Ia ingin mengorbankan sebgaian tujuan pribadinya

dan sebagian hubungan dengan orang lain untuk mencapai persetujuan

kearah kebaikan bersama.

Page 43: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

32

5. Kolaborasi. Metode ini menghargai tujuan pribadi dan hubungannya

dengan orang lain. Ia memandang konflik sebagai permasalahan yang harus

diselesaikan. Metode ini memandang bahwa konflik untuk meningkatkan

hubungan dengan cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. ia tidak

puas sampai menemukan suatu penyelesaian yang dapat mencapai tujuan

pribadinya dan tujuan orang lain, ia juga tidak puas sampai ketegangan dan

perasaan negatif sepenuhnya selesai.

Dari kelima metode tersebut semuanya dapat dijalankan tergantung situasi

dan kondisi. Adakalanya bila kebutuhan pribadi tidak begitu penting dan tidak

perlu menjaga keharmonisan dengan orang lain lebih baik menghindar seperti

masalah yang terjadi di tempat umum dengan menghindari permusuhan dengan

orang yang tidak kita kenal. Ketika kebutuhan pribadi sangat penting metode

pemaksaan dilakukan karena dapat merugikan kepentingan pribadi, seperti

tindakan perventif yang dilakukan PSSI yang melarang para pemain liga yang

tidak diakui oleh PSSI untuk mengikuti timnas dan pencekalan. Metode yang lain

seperti tawar-menawar dan kolaborasi dilakukan oleh pemerintah dan FIFA dalam

penanganan kasus PSSI dengan dibentuknya Komite Normalisasi yang dipimpin

Agum Gumelar yang bertugas mengatasi konflik PSSI yang kemudian dibetuknya

komite banding PSSI yamg bertugas mengiring konflik PSSI kearah kesepakatan

yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara serta peran pemerintah yang

terjun langsung dalam mengatasi konflik PSSI yang di lain pihak melanggar statuta

FIFA tetapi pemerintah bersikukuh untuk intervensi langsung proses mediasi PSSI

dan KPSI.

Page 44: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

33

Dalam penenyelesaian konflik dapat dibantu pihak ketiga untuk

menyelesaikan konflik. Dibentuk tim intervensi dapat disebut mediator, arbitrator,

konsiliator dan konsultan, yang yang bersikap netral dalam mengtasi konflik dan

tidak terlibat konflik. Tim intervensi dapat memainkan peran negosiasi, mediasi

dan arbitrari.

Robbins dalam buku perilaku organisasi menjelaskan tentang mediator,

arbitrator, konsiliator dan konsultan.25

1. Mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral yang memfasilitasi

negosiasi solusi dengan menggunakan penalaran dan persuasi yang

menyodorkan alternatif dan semacamnya.

2. Arbitrator adalah pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk

menentukan kesepakatan. Kelebihan abritrasi adalah selelu

menghasilkan peneyelesaian walaupun hasil kesepakatan berdampak

negatif maupun positif.

3. Konsiliator adalah pihak ketiga yang dipercaya untuk membangun

relasi komunikasi informal antara perunding dengan lawannya dalam

praktiknya, konsiliator bertindak lebih dari sekedar saluran komunikasi,

tetapi mereka terlibat dalam pencarian fakta, penafsiran pesan dan

usaha untuk membujuk pihak-pihak yang berkonflik untuk membentuk

kesepakatan.

4. Konsultan adalah pihak ketiga yang terlatih dan tidak berpihak yang

berupaya memfasilitasi pemecahan masalah melalui komunikasi dan

25

Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi ,(Jakarta:Salemba Empat, 2008 ) hal. 203.

Page 45: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

34

analisis, dengan dibantu oleh pengetahuan mereka menegenai

manajemen konflik. Berbeda dengan peran-peran sebelumnya, peran

konsultan bukanlah penyelesaian persoalan, melainkan memperbaiki

hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik sehingga mereka dapat

mencapai penyelesaian sendiri. Alih-alih menawarkan solusi-solusi

yang spesifik, konsultan membantu para pihak yang berkonflik saling

belajar memahami dan bekerjasama.

Taktik yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik melalui

pihak ketiga dijelaskan Peg Pickering dalam buku How to Manage Conflict

menjelaskan metode yang dilakukan pihak ketiga antara lain:26

1. Negoisasi, dengan cara meminta pihak-pihak yang terlibat duduk berhadap-

hadapan dan berupaya bersama-sama mencari pemecahan dengan

disaksikan pihak luar.

2. Mediasi ,dengan cara kedua tim membeberkan persoalan kepada tim

intervensi. Metode ini akan mendorong diskusi dan mengusahakan agar

pihak-pihak yang bertikai terus berupaya mencari jalan keluar yang

disepakati bersama. Dalam proses mediasi biasanya pihak-pihak yang

bertikai bertanggung jawab mencari landasan yang sama dan jalan

keluarnya.

3. Arbirtari, metode ini menggunakan cara setiap pihak membeberkan

argumen terbaik tim abitrase memenangkan salah satu pihak. taktik ini jelas

membawa kerugian besar terhadap kedua belah pihak. namun, konflik

26

Peg Pickering, How To Manage Conflict, (Jakarta:Erlangga, 2006) hal. 31.

Page 46: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

35

tahap tinggi dapat diselesaikan. Arbitrasi, terutama yang mengikat harus

ditegakkan. Semua pihak harus mematuhi dan menerima keputusan tim

arbitrasi.

Beberapa metode di atas dapat digunankan dalam mengatasi konflik

sebagaimana proses penyelesaian konflik PSSI yang menggunakan pihak ketiga

yaitu dibentuknya Komite Normalisasi yang dipimpin Agum Gumelar karena PSSI

dianggap oleh FIFA tidak bisa mengatasi persepakbolaan di Indonesia.dan juga

Banding yang memutuskan dijegalnya Arifin Panigoro George Toisuta dan

pasangan Nurdin Halid Nirwan Bakrie.

Page 47: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

36

BAB III

PROFIL ASSOSIASI SEPAKBOLA DAN KEMENTERIAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pertandingan sepak bola selalu menyedot perhatian banyak orang, dari

kelas bawah sampai atas, dari pedagang sampai politisi. Pertandingan sepak bola

profesional yang dikelola dengan baik dapat menjadi sarana memajukan

kesejahteraan umum. Karena itu, negara kerap tergoda untuk melakukan intervensi

atas sepak bola dengan menerapkan hukum nasionalnya. Negara, dan para pihak

yang berkepentingan, lupa bahwa sepakbola itu milik FIFA, sama sekali bukan

milik negara. Jika negara mengintervensi, FIFA bisa dan berhak melarang

sepakbola dipertandingakan di negara itu. Intervensi negara bisa membuat

sepakbola tidak pernah ada di negara tersebut. Sepak bola adalah permainan yang

dikuasai dan dikontrol FIFA secara penuh dan berdaulat, maka kompetisi sepak

bola pun dikelola dan dimiliki oleh FIFA. Tetapi karena pertandingan sepak bola

membutuhkan lapangan yang merupakan milik dan ada di bawah kedaulatan

sebuah negara, maka tak ada pertandingan sepak bola tanpa izin negara27

.Di

Indonesia perjalan sepakbola melaui pasang surut karena banyaknya pengaruh

yang terjadi dalam organisasi PSSI ataupun dalam kompetisi itu sendiri. Dalam

bab III penulis memfokuskan pada profil dan sejarah sepak bola dan perilaku yang

terjadi dalam perkembangan sepakbola internasional yaitu FIFA asosiasi

27 Dr.Hinca Ip Pandjaitan XII, SH.MH.ACCS, Kedaulatan Negara Vs Kedaulatan

FIFA,(Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011) back cover.

Page 48: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

37

perwakilannya di Indonesia yaitu PSSI, serta pemerintah yakni Kementrian

Pemuda dan Olahraga yang melibatkan diri dan berperan dalam mengatasi konflik

PSSI .

A. Sejarah Sepakbola

1. Sejarah sepakbola dunia.

Awal mula sejarah munculnya olahraga sepakbola masih mengundang

perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepakbola lahir sejak masa

Romawi, sebagian lagi menjelaskan bahwa sepak bola berasal dari Tiongkok.

FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola

lahir dari daratan Cina yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina abad ke-2

sampai dengan ke-3 SM. Olah raga ini saat itu dikenal dengan sebutan “tsu chu “.28

Dalam salah satu dokumen militer menyebutkan, pada tahun 206 SM, pada

masa pemerintahan Dinasti Tsin dan Han, masyarakat Cina telah memainkan bola

yang disebut tsu chu. Tsu sendiri artinya menerjang bola dengan kaki. sedangkan

chu, berarti “bola dari kulit dan ada isinya. Permainan bola saat itu menggunakan

bola yang terbuat dari kulit binatang, dengan aturan menendang dan menggiring

dan memasukkanya ke sebuah jaring yang dibentangkan diantara dua tiang.29

Versi sejarah kuno tentang sepak bola yang lain datangnya dari negara

Jepang, sejak abad ke-8, masyarakat disana telah mengenal permainan bola.

Masyarakat disana menyebutnya dengan Kemari. Sedangkan bola yang

28

Lihat, http://www.sportsknowhow.com/soccer/history/soccer-history.shtml (diakses

tanggal 21 Agustur 2013) pukul 17.51wib 29

ibid

Page 49: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

38

dipergunakan adalah kulit kijang namun ditengahnya sudah lubang dan berisi

udara.

Menurut Bill Muray, salah seorang sejarawan sepakbola, dalam bukunya

The World Game: A History of Soccer, permainan sepakbola sudah dikenal sejak

awal Masehi. Pada saat itu, masyarakat Mesir Kuno sudah mengenal teknik

membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Sisi sejarah

yang lain adalah di Yunani Purba juga mengenal sebuah permainan yang disebut

episcuro yang tidak lain adalah permainan menggunakan bola.30

Bukti sejarah ini

tergambar pada relief-relief museum yang melukiskan anak muda memegang bola

dan memainkannya dengan pahanya.31

Di Inggris konon seribu tahun yang lalu awal mula sepakbola berasal dari

kepala manusia dari para perompak yang tewas dibunuh masyarakat Britania

kemudian kepalanya dipenggal dan dimainkan dengan kaki.32

Di Inggris

dinamakan sepakbola karena menendang bola dengan kaki. Pada tahun 1600-an

para pelajar bermain sepakbola melawan pelajar lainnya dan peraturannya berbeda-

beda bahkan dalam satu sekolah memeperbolehkan setiap pemain saling

menendang satu sama lain. Peraturan dibuat ketika beberapa pemain mulai

mengguanakan tangannya untuk menangkap bola. Akhirnya pdaa tahun 1846

30

Bill Murray,The Worlds Game,A History Of soccer,(Illions: university of illions,1996)

hal, 21. 31

Irwnsyah,Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan,(Jakarta:Grafindo, 2006) hal. 2. 32

Diana stall helmer,Sports Throughout History,History of Soccer,(New York:Rosen

Publicy Group,2000) hal.5.

Page 50: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

39

kelompok sepakbola Camabridge University setuju untuk memberikan peraturan

dalam permainan sepakbola.33

2. Sejarah sepakbola Indonesia

Di Indonesia sepakbola barawal dari pemainan anak-anak jawa untuk

meramaikan pasar malam dan ajang judi bagi para belanda dan meraup keuntungan

dari sepakbola Lapangan banteng menjadi saksi dimana orang-orang belanda

melaksananakan pertandingan. Sepakbola menjadi daya tarik ekonomi karenanya

para penonton mulai diwajibkan membeli karcis saat pertandingan-pertandingan

digelar. Reklame-reklame iklan dari berbagai macam toko pun mulai dipasang di

sekeliling lapangan. Hasil dari bisnis sepakbola ternyata cukup menggiurkan.

Meskipun dompet tipis, para penggemar bola ternyata tak sungkan mengeluarkan

uangnya untuk sekedar menyaksikan hiburan bola.

Dalam pertandingan ujicoba persahabatan di Bandung Tahun 1922,

Nederlandsch Indische Voetbal Bond (NIVB) berhasil meraup untung 12.425

Gulden dari 12.559 orang yang hadir di lapangan pertandingan. Jumlah ini

sangatlah besar di zamannya. Berbeda dengan NIVB yang mengksploitasi

sepakbola untuk keuntungan bisnis, hasil penjualan karcis pertandingan tim-tim

pribumi semuanya diberikan untuk kegiatan sosial dan pendidikan.

Vorstenlandsche Voetbal Bond (VVB) berhasil menggalang dana Rp 32.000 dari

turnamen sepakbola yang digelar untuk memeriahkan pasar malam untuk pelajar

tahun 1924. Di tempat yang sama, tahun 1927, Muhammadiyah menggelar

33

Ibid, hal.6

Page 51: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

40

pertandingan yang hasil keuntungan diserahkan kepada pedagang korban

kebakaran di Pasar Baru.

Di Indonesia klub sepak bola awal benama NIVB (Nederlandsch Indische

Voetbal Bond) yang merupakan klub sepakbola milik belanda serta organisasi

sepakbola masyarakat pribumi yaitu Midle Javasche Voetbal Bond (MJVB) dan

Javasche Voetbal Bond (JVB) di Surakarta walaupun kandas karena tidak ada

resopn dari bond-bond diluar Surakarta kemudian membubarkan diri. Selang 3

tahun kemudian, 2 Oktober 1927, di Surabaya berdiri organisasi baru yang dinamai

Indonesische Voetbal Bond (IVB) yang bermarkas di Surabaya, organisasi ini

diinisiasi Soebroto, R.T Tjidarboemi, A.Soeroto dan Soedarboemi. Keempat orang

ini merupakan perwakilan dari empat persatuan sepakbola, yaitu Soerabaja

Indonesische Voetbal Bond (SIVB), Vorsterlansche Voetbal Bond (VVB),

Bandoengsche Indonesische Voetbal Bond (BIVB) dan PS Hizboel Wathan (Jogja).

Kondisi akurnya organisasi IVB dengan organisasi belanda membuat IVB

melenceng dari tujuan semula yaitu perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam sejarah Indonesia pernah terpilih sebagai peserta putaran final piala

dunia tahun 1938. Pada saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Tapi

pada saat itu NIVU (Nederlandsh Indische Voetbal Unie) ditunjuk FIFA sebagai

satu-satunya induk organisasi sepakbola di Indonesia. Karena menurt peraturan

FIFA hanya boleh ada satu induk olahraga Sepakbola dalam satu negara. NIVU

dan PSSI sebenarnya sepakat tentang penyeleksian anggota tim yang ikut ke Piala

Dunia tetapi NIVU melanggarnya dan hanya menggunakan tim dari NIVU yang

bertanding. Sebenarnya alasan NIVU cukup beralasan karena apabila dari Tim-

Page 52: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

41

Tim dari PSSI yang turun akan menambah semangat perjuangan bangsa Indonesia

dan mengangkat pamor PSSI karena para pemain sepakboal binaan PSSI juga

mempunyai kualitas yang bagus karena pada pertandingan persahabatan pada

tauhn 1938 PSSI mampu menahan Men Hua yaitu tim yang sangat disegani di Asia

pada masanya.34

Bagi NIVU, memberikan celah PSSI untuk tampil di Piala Dunia

sama saja menaruh bom waktu. Masuknya aktifis pergerakan ke dalam kegiatan

sepakbola di lingkungan PSSI, Otto Iskandardinata, MH Thamrin dan Ki Hajar

Dewantoro bisa membuat sepakbola semakin kental aspek politisnya. NIVU sangat

mengerti, jika kesempatan FIFA itu diberikan kepada PSSI, sebagai alat

pergerakan nasional, nama PSSI tentunya akan terus melambung, terlebih pemain-

pemain PSSI yang berkualitas. Satu-satunya jalan dengan meninggalkan PSSI

dalam ajang empat tahunan tersebut. Pada zaman jepang sepakbola dilarang oleh

jepang . Pada masa kemerdekaan barulah sepakbola kembali dimainkan di

Indonesia.

B. Profil FIFA ( Federation International Football Assosiation)

FIFA (Federation International Football Assosiation) Merupakan badan

sepak bola tertinggi di Dunia yang bermarkas di Zurich Swiss yang kini anggota

FIFA sebanyak 209 negara anggota FIFA yang kini dipimpin oleh Sepp Blatter.

FIFA adalah organisasi pusat pengatur kompetisi dan keorganisasian sepakbola di

dunia.

34

Arief Natakusumah, Drama Itu Bernama Sepakbola, (Jakarta :Elexmedia

Komputindo,2008)hal, 88.

Page 53: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

42

1. Sejarah FIFA

Pertandingan pertama yang dilaksanakan antar Negara adalah pertandingan

antara Inggris Menghadapi Skotlandia pada tahun 1872, hal itu kemudian diikuti

oleh terciptanya badan sepakbola nasional kedua di dunia yaitu Scootish Football

Assosiation pada tahun 1873. Sebelumnya asosiasi sepakbola telah tumbuh di

Inggris. Karena penyebaran sepakbola telah berkembang ke berbagai negara dan

jumlah pertandingan antar negara meningkat kebutuhan akan badan sepakbola

internasional muncul. Awalnya inggris berniat untuk mengatur peraturan

persepakbolaan global dan menunjukkan peran inggris dalam sejarah sepakbola.

Keinginan tersebut ditolak oleh berbagai negara dan dipimpin oleh presiden

sepakbola Lord Kinnaird, yang akhirnya negara-negara benua Eropa membentuk

kelompok sendiri yang akhirnya disebut FIFA yang lahir di Paris pdada tanggal 21

mei 1904.35

Untuk menyatukan Asosiasi sepakbola Prancis, Belgia, Denmark,

Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss.36

Statuta pertama FIFA adalah :

1. Hanya Asosiasi Nasional diwakili akan diakui.

2. Klub dan pemain hanya bisa bermain untuk dua Assosiasi sepakbola

nasional.

3. Pertandingan itu akan dimainkan sesuai dengan Laws of the Game of the

Football Association.

35

Joseph s. Blatter, All About FIFA ,Develope Game,Touch the future, (Zurich: FIFA,

2010) hal,15. 36

Lihat,http://www.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/aboutfifa.html. (diakses

tanggal 22 agustus 2013) pukul 16.14WIB

Page 54: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

43

4. Setiap assosiasi Negara membayar biaya tahunan sebesar 50 Franc.

5. Hanya FIFA bisa mengatur Pertandingan Internasional.37

Kongres FIFA pertama diadakan pada tanggal 23 Mei 1904 Robert Guérin

terpilih menjadi Presiden, Victor E. Schneider dari Swiss dan Carl Wilhelm Anton

Hirschmann dari Belanda menjadi Wakil Presiden, dan Louis Muhlinghaus Belgia

ditunjuk sebagai Sekretaris dan Bendahara dengan bantuan Ludvig Sylow dari

Denmark. Upaya awal melaksanakan pertandingan internasional tanpa Inggris

gagal, walaupun pada akhirnya Inggris bergabung dengan FIFA pada tanggal 14

April 1905. Pada tahun 1906, Daniel Burley Woolfall didapuk sebagai presiden

FIFA dan menyeragamkan peraturan sepakbola di seluruh dunia.38

2. Assosiasi

Badan ini berfungsi bersama dengan asosiasi-asosiasi regional yang

memantau perkembangan sepak bola di berbagai belahan dunia. Keenam

konfederasi yang membentuk FIFA (dan wilayah yang di bawah pengawasan

mereka) adalah:39

AFC - (Asia)

CAF - (Afrika)

CONMEBOL - (Amerika Selatan)

CONCACAF - (Amerika Utara, Tengah dan Karibia)

37

Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA. (diakses tanggal 22 agustus 2013) pukul 16.14

WIB. 38

Ibid. 39

Dr. Hinca Ip Pandjaitan XII, SH.MH.ACCS, Kedaulatan Negara Vs Kedaulatan

FIFA,(Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011) hal.

Page 55: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

44

OFC - (oceania)

UEFA - (Eropa)

Jika digambarkan secara sederhana, maka bentuk kelembagaan struktur

organisasi. Jadi pondasi sepakbola yang sesungguhnya adalah pemain sepakbola

itu sendiri sepakbola berbentuk piramida, dimana FIFA berada di bagian paling

atas lalu diikuti dengan enam konfederasi di bagian tengah dan di bagian paling

bawah adalah 208 asosiasi sepakbola. Namun demikian, piramida itu belum

berhenti sampai pada level asosiasi sepakbola di masing-masing negara, sebab

setiap klub-klub sepakbola baik, klub sepakbola amatir maupun klub sepakbola

professional merupakan bagian dari FIFA dan merupakan pondasi dasar dari

FIFA.

3. Wewenang FIFA

FIFA merupakan badan hukum organisasi internasional yang berbadan

hukum Swiss yang memiliki dan mengelola sepakbola professional secara tunggal

di dunia, yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 60 Swiss Civil Code. Dan

diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia. Jumlah keanggotaan FIFA

sebanyak 20940

lebih besar dibandingkan dengan keanggotaan Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) yang hanya 192 negara.

Pasal 60 Swiss Civil Code mengatur FIFA adalah sebuah organisasi yang

status badan hukumnya sebagai federasi sepakbola internasional tunggal yang

didirikan tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Prancis dan didaftarkan berdasarkan Pasal

40

Lihat, http://www.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/aboutfifa.html (diakses

pada tanggal 22 Agustus 2013).pukul 19.23 WIB.

Page 56: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

45

60 Swiss Civil code.41

FIFA berkantor di Zurich, Swiss, dimana lokasi Kantor

FIFA ini dapat dipindahkan ke tempat lain berdasarkan keputusan kongres FIFA

yang khusus dibuat untuk itu.42

Dengan demikian FIFA berbadan hukum Swiss.

tentang pendirian sebuah society sebagai berikut : “Associations which have a

political, religius, scientific, artistic, charitable, social, or any other than an

industrial object, acquire the status of a person as soon as they show by their

constitution their intention to have a corporate existence. They constitution must

be drawn up in writing and state object, the capital and the organization of the

society”.43

Keanggotaan FIFA bukanlah negara melainkan asosiasi sepakbola swasta

tunggal yang dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola klub sepakbola

yang berbadan hukum di negara yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme dan

sistem aturan yang ditetapkan Pasal 10 ayat (1) Statuta FIFA yang berbunyi : “Any

Association Which is responsible for organizing and supervising football in its

country may become a member of FIFA. In this context, the expression “country”

shall refer to an independent state recognized by the international community.

Subject to par. 5 and par. 6 below, only one Association shall be recognized in

each country”.44

Di Indonesia, organisasi yang resmi dan satu-satunya yang

memiliki kewenangan dan karenanya berdaulat penuh mengelola penyelenggaraan

sepakbola adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

41

Lihat pasal 1 ayat 1 ststuta FIFA 42

Lihat pasal 1 ayat 2 statuta FIFA 43

Swiss civil code pasal 60. 44

Ststusta FIFA pasal 10 ayat 1.

Page 57: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

46

FIFA juga mengatur tentang tidak boleh adanya intervensi pihak ketiga

dalam penyelesaian konflik PSSI. Bahkan ancaman bagi pelanggaran berupa

pelarangan anggota assosiasi untuk mengikuti kegiatan FIFA serta menghukum

anggota FIFA yang melakuakn kegiatan sepakbola dengan anggota FIFA yang di

banned seperti dijelaskan dalam Statuta FIFA pasal 13 tentang Kewajiban

Anggota, huruf G disebutkan bahwa seluruh anggota FIFA harus selalu

melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi secara independen, dan wajib

memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi tidak diintervensi atau bebas dari

campur tangan pihak ketiga. “To manage their affairs independently and ensure

that their own affairs are not influenced by any third parties”.45

Kewajiban menjaga independensi organisasi itu kembali ditekankan pada

statuta FIFA pasal 17 ayat dua tentang independensi anggota FIFA. Pada ayat ini

diatur bahwa Setiap anggota harus mengelola semua urusannya secara independen

dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga. “Each Member shall manage its affairs

independently and with no influence from third parties”.46

Bila ada asosiasi yang melanggar maka berdasarkan statuta FIFA asosiasi

yang melanggar akan medapatkan hukuman pembekuan sementara keanggotan

FIFA. Pada pasal 14 ayat satu Statuta FIFA disebutkan bahwa, kongres FIFA

bertanggung jawab untuk membekukan status keanggotaan. Komite Eksekutif

FIFA dapat membekukan anggota yang melanggar kewajiban secara serius dan

berulang-ulang dengan sanksi pembekuan segera berlaku efektif. “The congress is

responsible for suspending a Member. The Executive Committee may, however,

45

Statute FIFA pasal 13 Huruf G 46

Statute FIFA pasal 17 ayat 2.

Page 58: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

47

suspend a Member that seriously and repeatedly violates its obligations as a

Member with immediate effect”.47

Pada ayat 2 pasal 14 disebutkan bahwa, status pembekuan akan

dikonfirmasi pada kongres FIFA berikutnya dengan persetujuan mayoritas minimal

tiga perempat jumlah vooter. Jika pembekuan itu tidak dikonfirmasi, maka

pembekuan akan berakhir secara otomatis. “A suspesion shall be confiremed at the

next Congress by a three-quarter majority of the votes taken. If it is not confirmed,

the suspensions is automatically lifted”.48

Peraturan lebih tegas adalah anggota FIFA yang terkena sanksi bukan

hanya dilarang, bahkan terkesan dikucilkan oleh asosiasi yang lain. Bila ada

asosiasi yang bekerja sama atau melaksanakan pertandingan atau hubungan

olahraga serta kompetisi dengan anggota yang disanksi maka anggota tersebut

akan terkena sanksi pula. “A suspended Member shall lose its membership rights.

Other Members may not entertain sporting contact with a suspended Member. The

Disciplinary Committee may impose”.

Bagaikan sebuah negara yang memiliki lembaga eksekutif, legislatif, dan

yudikatif FIFA juga mempunyai lembaga tersebut. Penulis akan paparkan rincian

tersebuat sesuai dengan beberapa sumber di antaranya sebagai berikut: 49

47

Statute FIFA pasal 14 ayat 1. 48

Statute FIFA pasal 14 ayat 2. 49

Dr. Hinca Ip Pandjaitan XII, SH.MH.ACCS, Kedaulatan Negara Vs Kedaulatan

FIFA,(Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011 hal.

Page 59: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

48

A. Legislatif

FIFA memeliki kelembagaan yang terdiri dari :

1. Kongres sebagai lembaga legislatif tertinggi.

2. Komisi Eksekutif sebagai lembaga eksekutif.

3. Sekretariat Jenderal sebagai lembaga administratif.

B. Yudikatif

1. Komisi Disiplin

2. Komisi Banding

3. CAS ( Court of Arbitration for sports)

C. Eksekutif

1. Standing Committee

2. Ad-Hoc Committee

3. Expert Bodies.

C. Profil PSSI ( persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)

1. Sejarah PSSI

Soeratin Sosrosoegondo yang seorang sarjana teknik sipil Soeratin

menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan

dalam pertemuan para pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda).

Page 60: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

49

Soeratin melihat sepakbola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme

di kalangan pemuda sebagai tindakan menentang Belanda. Kegagalan Indonesische

Voetbal Bond (IVB)50

untuk mempersatukan sepakbola menjadi permasalahan

yang mesti segera dievaluasi. Jika segera tak teratasi, maka agenda menyamakan

gendang tarian antara sepakbola dengan perlawanan di dunia akan terhambat.

Alasan terbentuknya PSSI yang lain didasari karena sakit hatinya

masyarakat pribumi sebab PSM Mataram Yogyakarta yang ingin mengadakan

pertandingan amal dan mengajak tim-tim dari NIVB yang berada dalam naungan

Belanda untuk ikut dalam laga amal tersebut justru medapat hinaan dari pihak

Belanda yang menyebut anggota NIVB dilarang bertanding melawan tim-tim

Inlander51

yang belum teratur baik. Kemudian hinaan tersebut disikapi secara

serius, tokoh–tokoh sepakbola Yogyakarta bersatu untuk mengundang para Bond-

bond Indonesia untuk merapatkan barisan menentang NIVB yang semakin

keterlaluan.

Akhirnya, pada tanggal 10-11 April 1933 di Gedung Hande Proyo

dibentuklah panitia persiapan pembentukan organisasi yang diketuai HA Hamid

dan sekretaris Ir. Soeratin serta anggota H.Anwar Noto dan M Daslam Hadiwasito.

Keputusan rapat itu menghasilkan empat agenda yang harus dikerjakan

dalam tempo waktu yang singkat:

1. Membentuk panitia konferensi.

50 Assosiasi sepakbola sebelum diidrikannya PSSI yang mewakili beberapa klub di pulau

jawa yang tidak berafilifasi kepada NIVB. 51

Kelompok atau orang selain belanda atau sebutan bagi orang-orang pribumi jajahan

Belanda, dalam konteks tertentu itu adalah hinaan

Page 61: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

50

2. Menyelenggarakan konfrensi untuk membentuk suatu badan organisasi

bond-bond Indonesia untuk menyaingi keberadaan NIVB .

3. Menyiapkan konferensi tanggal 19 April 1930 di Gedung Sositet Hande

Priyo Yogyakarta.

4. Mengundang semua bond-bond yang ada di pulau Jawa untuk datang.

Pada awal kongres hanya tujuh Bond pribumi yang menyatakan akan hadir

di antaranya adalah, Voetbal Indonesische Jacatra (VIJ), Bandoeng Voetbal

Indonesische Bond (BIVB), Madioenshe Voetbal Bond (MVB), Soerabaja

Voetbal Indonesische Bond (SIVB), Indonesische Voetbal Bond Magelang

(IVBM), Persis Solo dan tuan rumah PSM Mataram.

Dalam kaitanya mengatasi permasalahan IVB dan hinaan dari pihak

Belanda membuat Soeratin Sosroegondo bertolak ke Jakarta. Pengurus Voetbal

Indonesische Jacatra (VIJ) dan pelaku sepakbola lainnya kemudian mengadakan

pertemuan di hotel Hotel Binnenhof Jalan Kramat no.17, semua orang yang hadir

sepakat bahwa dalam waktu dekat akan segera dibentuk organisasi sepakbola

bumiputera yang kepengelolaanya akan lebih serius dan professional yang

berlandaskan kepada perjuangan. Sampai akhirnya, 30 April 1930 di Gedung

Sositet Hande Pryo Jalan Yudonegara Yogyakarta, dengan sukarela IVB

membubarkan diri dan muncul suatu organisasi baru, yang orang akan lebih sering

menyebutnya dengan panggilan PSSI yang awalnya bernama Persatuan Sepak

Raga Seluruh Indonesia menjadi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang juga

menetapkan Ir. Soeratin sebagai Ketua Umum PSSI. Nama PSSI ini diubah dalam

Page 62: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

51

kongres PSSI di Solo 1950.52

Usai membentuk kepengurusan organisasi, rapat

kemudian dilanjutkan membahas pertimbangan sikap PSSI terhadap NIVB yang

selama ini sering merendahkan bond-bond bumiputera. Secara bergantian wakil

dari Bandung, Jakarta dan Yogyakarta mengaduk sikap-sikap NIVB yang

terkadang amat keterlaluan melarang para pemainnya untuk bergabung dengan

bond bumiputera. Mereka sepakat untuk menolak berdamai dengan NIVB dan

genderang perang akan terus ditabuh demi harga diri bangsa Indoensia.

2. Perkembangan PSSI

Pasca Soeratin ajang sepakbola nasional ini terus berkembang walaupun

perkembangan dunia sepakbolaan Indonesia mengalami pasang surut dalam

kualitas pemain, kompetisi dan organisasinya, akan tetapi, olahraga yang dapat

diterima di semua lapisan masyarakat ini tetap bertahan apapun kondisinya. PSSI

sebagai induk sepakbola nasional memang telah berupaya membina timnas dengan

baik, menghabiskan dana milyaran rupiah, walaupun hasil yang diperoleh masih

kurang masksimal. Peringkat terbaik Indonesia adalah peringkat 80 dunia dan kini

berada di peringkat 169 dibawah Singapura, Malaysia,Vietnam, Thailand bahkan

Myanmar.53

Hal ini disebabkan pada cara pandang yang keliru. Untuk mengangkat

prestasi Timnas, tidak cukup hanya membina Timnas itu sendiri, melainkan juga

dua sektor penting lainnya yaitu kompetisi dan organisasi Sementara tanpa disadari

kompetisi nasional kita telah tertinggal oleh negara-negara Asia.

52

Dimas Wahab, 70 tahun PSSI, mengarungi Millenium Baru 1930-2000 (Jakarta: PSSI,

2000) hal.79. 53

Lihat http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html (diakses tanggal 24

Agustus 2013) pukul 9.39 WIB.

Page 63: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

52

Sesuatu yang lebih menarik adalah dapat dilihat sebagian besar ketua

umum PSSI adalah tokoh politik ada pula memang pelaku sepak bola seperti

contohnya Maladi yang menjadi ketua umum PSSI peride 1950-1959, beliau

menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi juga pernah menjabat sebagai

Menteri Pemuda dan Olahraga di era Soekarno dan pernah menjadi penjaga

gawang Timnas Indonesia. Malui Saelan ketua umum PSSI 1964-1967 juga

seorang pemain sepakbola legendaris PSSI. tokoh-tokoh yang pernah menjabat

sebagai ketua umum PSSI juga banyak sebagai tokoh politik seperti Ali Sadikin

yang memimpin PSSI periode 1977-1981. Beliau pernah menjabat sebagai menteri

perhubungan di era Soekarno dan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1966-

1977. Azwar Anas ketua umu PSSI tahun1991-1999 di masa kepemimpinanya

sebagai ketua PSSI beliau juga merangkap jabatan sebagai menteri perhubungan

1988-1993 dan Menkokesra 1993-1998. Disusul oleh Jend (Purn) TNI Agum

gumelar seorang tokoh calon wakil presiden yang berpasangan dengan Hamzah

Haz yang menjabat sebagai ketua umum PSSI periode 1999-2003. Beliau juga

pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan serta ketua umu KONI (Komite

Olahraga Nasional Indonesia) pusat.

Periode 2003-2011 adalah masa kepemimpinan Nurdin Halid, Pada masa

ini wajah PSSI mulai melahirkan berbagai polemik dan kontoversi di dalamnya.

Belum ada Peningkatan prestasi timnas Indonesia juga menjadi isu yang membuat

gerah para supporter Indonesia karena Jebloknya prestasi timnas. Tiga kali gagal

ke semifinal SEA Games yakni tahun 2003, 2007, dan 2009. Tahun 2005 lolos ke

semifinal. Dan merosotnya prestasi Indonesia yang kini ke peringkat 170 versi

Page 64: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

53

FIFA dibawah Thailand Vietnam dan Malaysia.54

Merupakan peringkat terendah

dalam sejarah persepakbolaan Indonesia. Setelah masa Nurdin, Komite

Normalisasi dan Komite Bading PSSI menunjuk Djohar Arifin Hussein sebagai

ketua umum PSSI periode 2011 sampai sekarang.

3. Kontroversi PSSI

Kontroversi Nurdin Halid

Pada periode kepemimpinan Nurdin Halid kejadian dan keputusan

kontoversial sering terjadi dalam penyelenggaraan PSSI. Beberapa kejadian

tersebut bahkan mengindikasikan memanasnya konflik PSSI hingga menyentuh

badan-badan yang berada di luar PSSI. Salah satu kejadian yang kontorversial

tentu saja pada tahun 2006 Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia

(PSSI), Nurdin Halid, didakwa dengan berbagai tuduhan korupsi atas import gula

dan pembagian minyak goreng.55

Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dinyatakan bersalah dan dihukum dua

tahun penjara atas berbagai tuduhan tindak pidana korupsi. Wakil Presiden

Republik Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)

Adyaksa Dault dan Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Rita Subowo

mendesak Nurdin mengundurkan diri demi alasan etika.56

Akan tetapi, Nurdin

Halid menolak mundur dengan alasan pada tahun 2003 saat dan terpilih dia belum

54

Lilhat,http://www.fifa.com/associations/association=idn/ranking/gender=m/index.html,

(diakses tanggal 21 agustus 2013) pukul 22.03WIB. 55

Lihat,http://www.antaranews.com/berita/77212/nurdin-halid-divonis-dua-tahun-penjara

(diakses tanggal 24 agusutus 2013) pukul 10.37WIB. 56

Lihat, http://www.tempo.co/read/news/2007/11/02/068110615/Ketua-KONI-PSSI-

Harus-Pilih-Ketua-Baru.( diakses tanggal 24 agusrtus 2013) pukul 10.37WIB.

Page 65: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

54

terlibat kasus kriminal serta pada tahun 2007 telah keluar dari penjara pada saat

terpilih berikunya.57

PSSI pada masa periodenya juga memanipulasi Pasal 32

Statuta FIFA statuta mengenai ketua umum yang sebelumnya berbunyi "harus

tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal" (bahasa Inggris: “They..., must not

have been previously found guilty of a criminal offense....") diubah dengan

menghapuskan kata "pernah" (bahasa Inggris: "have been previously") sehingga

artinya menjadi "harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan

kriminal" (bahasa Inggris: "... Must not found guilty of a criminal offense.....)58

Diselenggarakanya LPI (Liga Premier Indonesia)

Konflik PSSI mencuat ke publik ketika dibentuknya LPI (Liga Premier

Indonesia). Liga Primer Indonesia, disingkat LPI (bahasa Inggris: Indonesia

Premier League) adalah kompetisi sepak bola antar klub di Indonesia yang

diselenggarakan pada 8 Januari 2011 yang diselenggarakan oleh Konsorsium PT

Liga Primer Indonesia yang dimotori oleh pengusaha Arifin Panigoro dan tidak

berafiliasi dengan PSSI, sehingga menjadi ajang tandingan terhadap Liga Super

Indonesia (LSI) yang diselenggarakan oleh PSSI. Dukungan Andi Malarangeng

dan kehadiran ketua umum partai Demokrat Anas Urbaingrum dalam pendirian

LPI diartikan bahwa LPI mendapat dukungan dari pemerintah dan melalui BOPI

pemerintah mengeluarkan surat ijin diselenggarakan LPI. Liga Primer Indonesia

mulai berjalan, diikuti 19 klub. Tujuan utama Liga Primer Indonesia adalah

meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi besar liga sepak bola profesional

57

Lihat,http://www.tempo.co/read/news/2007/11/02/068110657/Nurdin-Halid-Menolak-

Mundur-dari-PSSI (diakses diakses tanggal 24 agusrtus 2013) pukul 10.50 WIB. 58

Lihat, http://www.goal.com/id-ID/news/1390/pssi/2010/03/07/1822019/inilah-rapor-

merah-nurdin-halid (diakses diakses tanggal 24 agusrtus 2013) pukul 11.09 WIB.

Page 66: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

55

di tanah air sambil menggalang dukungan dari dunia usaha bagi perkembangan

persepakbolaan nasional bukannya menggunakan dana masyarakat untuk

membiayai klub sepakbola Indonesia.

Desakan publik dan pecinta sepakbola akhirnya memaksa Menpora

mengadakan mediasi dengan mengundang PSSI, LPI, dan Polri, akan tetapi tidak

satu pun perwakilan PSSI hadir di pertemuan tersebut.59

Menpora kemudian

menyatakan penyelenggaraan LPI tidak membutuhkan izin PSSI, melainkan hanya

membutuhkan izin Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan menurut

Menpora semakin banyak kompetisi di Indonesia semakin baik karena timbul

banyak persaingan antar klub-klub sepakbola.60

POLRI pun memberikan izin

pertandingan setelah BOPI memberikan rekomendasi. Karena menurut menpora

pendirian LPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pengurus

PSSI hal tersebut berlawanan dengan statuta FIFA. Statuta FIFA dengan jelas

memberikan definisi mengenai liga sebagai” an organization that is subordinate to

an association“ yang diterjemahkan sebagai sebuah organisasi yang berada di

bawah naungan assosiasi, yang dimaksud assosiasi adalah FIFA dan perpanjangan

dari FIFA di Indonesia adalah PSSI.61

Ancaman bagi para pemain, klub atau official juga berlaku bagi yang ikut

terlibat dalam kompetsi LPI juga gencar didengungkan oleh PSSI. Di antara

ancaman yang dilontarkan PSSI, klub Liga Super Indonesia yang terlibat LPI akan

59

Lihat, http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/11/01/07/156996-

mediasi-dengan-lpi-eh-pssi-tak-hadir (diakses tanggal 26 Agusutus 2013) pukul 07.53WIB. 60

Lihat, http://www.tempo.co/read/news/2011/01/05/099304037/Menpora-Siap-Mediasi-

LPI-PSSI,(diaksese tanggal 26 Agustus 2013)pukul 07.58WIB. 61

Tjipta Lesmana, Bola Plolitik dan Politik Bola, (Jakarta : Gramedia Pustaka

Utama,2013) h, 119.

Page 67: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

56

didegradasi ke divisi satu yaitu PSM Makassar, Persema Malang dan Persibo

Bojonegoro.62

Bagi para pemain yang terlibat di LPI tidak akan dipanggil ke

Timnas Indonesia bahkan pelatih Alfred Riedl bersikukuh tidak akan memangil

pemain dari liga di luar naungan PSSI karena menurutnya liga yang sah di bawah

PSSI dan diakui FIFA adalah LSI (Liga Super Indonesia). Para pelatih dan wasit

yang terlibat dari LPI tidak luput dari ancaman PSSI.

Dibentuknya KPSI (komite Penyelamat Sepakbola Indonesia)

KPSI dibentuk atas ketidak percayaan terhadap PSSI yang digagas oleh

Empat Komite Eksekutif PSSI, La Nyalla Manttalitti, Roberto Row, Erwin Dwi

Budiawan dan Tony Apriliani Komite ini terbentuk pada 28 Desember 2011.63

La

Nyala Mattalitti mengadakan rapat yang digagas anggota PSSI Komite Eksekutif

menghasilkan rekomendasi untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB), serta

membentuk Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia. Awal konflik bermula Liga

Premier Indonesia yang menjadi liga resmi kompetisi di bawah PSSI dan

keputusan PSSI yang membuat 24 tim yang berlaga di LPI, serta hak siar ANTV

yang menayangkan Liga resmi PSSI kemudian beralih ke MNC Grup sebagai

pemegang hak siar.64

62

Lihat, http://www.goal.com/id-ID/news/1391/superliga-indone sia/2010/1 2/30/2283443

/ik ut-lpi-tiga-klub-superliga-didegradasi (diakses tanggal 26 Agustus 2013)pukul 8.39WIB 63

Lihat,http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/12/03/19/m14r3z-

inilah-kronologi-lengkap-perseteruan-pssi-dan-kpsi (diakses tanggal 26 Agustus 2013) pukul 11.08

WIB. 64

Lihat, PSSI ingkar ANTV Tempuh jalur hukum.http://bola.viva.co.id/news/read/255023-

pssi-ingkar--antv-siap-tempuh-jalur-hukum (diakses tanggal 6 mei 2013)

Page 68: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

57

Dibawah ini akan dijelaskan lima butir sikap dari KPSI dari rapat yang diklaim

La Nyala dihadiri oleh 452 anggota PSSI dari 27 Pengurus Provinsi PSSI, di Hotel

Pullman, Jakarta, Minggu 18 desember 2011 adalah :65

1. Menyatakan mosi tidak percaya pada PSSI, wakil anggota EXCO Sihar

Sitorus, Widodo Santoso, Tuty Dau, dan Bob Hippy.

2. Menyelenggarakan KLB dengan agenda pemilihan ketua umum, wakil

ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif, paling lambat 30 Maret 2012.

3. Meminta PSSI untuk memberikan jawaban KLB selambat-lambatnya 23

Desember 2011.

4. Membentuk Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia dengan ketua Tony

Apriliani, serta La Nyala Mattalitti, Roberto Rouw, Erwin Dwi Budiawan,

Benhur Tomi Mano, M. Hasan, Dody Alex Noerdin, FX. Rudi Hadyatmo,

Sumaryoto, Hardi Hasan, dan Benny Dollo sebagai anggota. Komite ini

bertugas memastikan diselenggarakannya KLB PSSI. Dan apabila PSSI

tidak bersedia, maka dengan ini kami memberikan kewenangan penuh pada

Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia untuk menyelenggarakan KLB

PSSI sesuai Statuta PSSI.

5. Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia juga akan bertugas menjalankan

roda organisasi PSSI sesuai hasil Kongres II di Bali, termasuk memproteksi

kredibilitas dan integritas PSSI dan anggotanya sampai terpilihnya Komite

Eksekutif yang baru.

65

Lihat,http://sport.detik.com/sepakbola/read/2011/12/19/002218/1794059/76/dibentuk-

komite-penyelamat-sepakbola-indonesia (diakses 27 Agustus 2013)pukul 7.24WIB.

Page 69: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

58

D. Profil KEMENPORA (Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah lembaga negara yang mengatur

tentang kepemudaan dan keolahragaan. Lembaga ini dipimpin oleh Menteri

Pemuda dan Olahraga yang sekarang diduduki oleh Kanjeng Raden Mas

Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau disingkat KRMT Roy Suryo

Notodiprojo atau lebih dikenal sebagai Roy Suryo yang menggantikan Andi

Mallarangeng yang mengundurkan diri terkalit kasus Hambalang.

1. Sejarah Kementerian Pemuda dan Olahraga

Pondasi sejarah kelembagaan yang mengurusi pembangunan kepemudaan

dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.

Sejarah pengelolaan kegiatan olahraga dan pemuda oleh negara diketahui pada

susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet

yang bersifat Presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh

Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di

bawah Menteri Pengajaran. Istilah pendidikan jasmani dipergunakan dalam

lingkungan sekolah sedangkan istilah olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga

di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga. Usia kabinet pertama yang

kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk

parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik

pada tanggal 14 November 1945, yang menamakannya sebagai Kementrian

kepemudaan .66

66

Lihat, http://kemenpora.go.id/index/profil (diakses tanggal 27 Agusutus 2013)pukuk 09.27WIB.

Page 70: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

59

2. Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kementrian Pemuda dan

Olahraga.

Wewenang dan tugas Kementrian Pemuda dan Olahraga diatur dalam

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 yang di sebutkan dalam pasal 12,13,14,15

dan 16 .yang berbunyi: Pasal 12 ayat 1 berbunyi: Pemerintah mempunyai tugas

menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan

secara nasional. Ayat 2: Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk

melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan

keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di

daerah.Pasal 13 ayat 1: Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur,

membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan

keolahragaan secara nasional. Ayat 2 berbunyi: Pemerintah daerah mempunyai

kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan

mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Pasal 14 ayat 1 berbunyi : Pelaksanaaan tugas penyelenggaraan

keolahragaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 13 pada tingkat nasional

dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yangdikoordinasikan oleh

Menteri. Ayat 2: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1,

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah

daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan. Ayat 3: Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2,pemerintah daerah membentuk

sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.Pasal 15 berbunyi : Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Page 71: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

60

bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan

nasional. Pasal 16 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan

tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Seperti juga dijelaskan dalam peraturan menteri pemuda dan Olahraga

nomor 193 tahun 2010 tentang organisasi dan taat kerja kementeria pemuda dan

Olanraga kementerian pemuda dan olahraga mempuyai kedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin

oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Sedangkan Kementerian Pemuda dan

Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemuda dan

olahraga dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara. Dalam pelaksanaanya, Kementerian Pemuda dan Olahraga

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan

olahraga.

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Pemuda dan Olahraga.

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda

dan Olahraga.

5. Penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan pembinaan dan

pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan undang-

undang di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Page 72: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

61

Dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2005 juga dijelaskan wewenang

pemerintah mengatasi sengketa dalam olahraga melalui pasal 88 ayat 1, 2 dan 3

yaitu melalui beberapa metode antara lain :

1. Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan

mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.

2. Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase

atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

3. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang

sesuai dengan yurisdiksinya.

Page 73: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

62

BAB IV

KRONOLOGI KONFLIK DAN KETERLIBATAN PEMERINTAH DI

DALAM KONFLIK PSSI

Dewasa ini, hubungan antara olahraga dan politik merupakan dua hal yang

dapat saling berhubungan. Olahraga dalam peradaban modern bukan lagi sekedar

kegiatan yang netral dan bernuansa sportif, melainkan kental dengan hal-hal di

luar olahraga. Artinya, sepakbola bukan sekadar olahraga, melainkan telah lama

menjadi alat politik sekaligus inspirasi dan pembelajaran dalam berpolitik.

Dengan kata lain, sepakbola dalam perkembangannya digunakan sebagai alat

politik atau legitimasi politik kekuasaan untuk tujuan pencitraan dan kepentingan

yang lain. Karena faktor tersebut dapat menimbulkan perbedaan tujuan dan

menyebabkan konflik di dalam tubuh asosiasi olahraga tersebut.

Terjadinya perpecahan di organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh

Indonesia (PSSI) menjadi permasalahan yang sangat vital, permasalahan sangat

kompleks dan sulit diselesaikan oleh PSSI itu sendiri, sehingga persepakbolaan di

Indonesia terancam sanksi dari induk assosiasi sepakbola dunia Federation

International Football Association (FIFA).67

Pertanyaan yang timbul adalah,

mengapa banyak konflik terjadi di dalam tubuh PSSI dan banyak pihak yang

ngotot untuk menguasai PSSI? Apakah karena bertujuan mengembangkan

persepakolaan Indonesia? Atau ada udang di balik batu? Pertanyaan tersebut

67

Lihat,http://bola.kompas.com/read/2012/03/27/10541234/Kisruh.PSSI.Dibawa.ke.Rapat.

Exco.FIFA (diakses tanggal 28 Agustus 2013)pukul 13.33WIB

Page 74: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

63

muncul karena konflik PSSI yang melibatkan tokoh politik, partai politik,

pemerintah dan pengusaha. Dalam teori konflik menurut Stephen P Robbins

disebutkan bahwa konflik suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya

ketidaksesuaian antara dua pendapat (sudut pandang) yang berpengaruh atas

pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif,

Sedangkan menurut Luthans konflik ini bersumber pada keinginan manusia.

Istilah konflik sendiri diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan

pendapat, persaingan dan permusuhan.68

Perbedaan pendapat tidak selalu berarti

perbedaan keinginan. Oleh karena konflik bersumber pada keinginan, maka

perbedaan pendapat tidak selalu berarti konflik. Persaingan sangat erat

hubungannya denga konflik karena dalam persaingan beberapa pihak

menginginkan hal yang sama tetapi hanya satu yang mungkin mendapatkannya.

Proses interaksi dapat disebut konflik karena beberapa faktor antara lain:

Melibatkan dua pihak atau lebih yang saling menentang. Kedua pihak melakukan

tindakan pemaksaan yang di arahkan untuk menghancurkan melukai, merintangi

dan untuk mengontol lawan-lawannya dan Interaksi dilakukan secara terang-

terangan sehingga, tindakan mereka dapat mudah dideteksi dan disepakati oleh

pihak-pihak dan pengamat independen.69

Dalam permasalahan di PSSI perseteruan

antara Nurdin Halid dan Arifin Panigoro terlihat dengan sangat jelas. Liga

tandingan yang disebut LPI (Liga Premier Indonesia) dibentuk sebagai alat untuk

menunjukan kekuatan Afrifin Panigoro dalam kelanjutan konflik PSSI. Serta

68

Stephen P Robbins, Perilaku Organisasi ,(Jakarta:Salemba Empat, 2008 ) h.173. 69

Muslim Mufti,teori-Teori Politik.(bandung:CV pustaka Setia,2013)h.162.

Page 75: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

64

konflik antara PSSI dan KPSI keterlibatan kelompok 78 yang menunjukkan

karakteristik tersebut sebagai sebuah konflik.

Indikasi politik bermain dalam kubu PSSI terlihat ketika Nurdin Halid tetap

bersikukuh untuk tetap menjadi ketua umum PSSI walaupun terjerat kasus

korupsi. Kunjugan yang dilakukan Tim Nasional Indonesia sebelum Piala AFF

2010 di kediaman Aburizal Bakrie, Pernyataan Nurdin tentang keberhasilan

Indonesia di piala AFF karena jasa partai Golongan Karya, pemilik PSM

Makassar yang menjabat sebagai walikota Makassar Arif Sirajudin yang

menyebrang dari LSI (Liga Super Indonesia) ke LPI (Liga Premier Indonesia)

karena pihak yang bersangkutan pindah dari partai Golongan Karya ke partai

Demokrat. Kehadiran Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai Demokrat

dalam laga pembuka IPL di stadion Manahan Surakarta, mengindikasikan ada bau

politik dalam politisasi dalam IPL, mengingat Anas dalam sejarahnya tidak

pernah terlibat dalam sepakbola sebagai pengurus ataupun penggemar sepakbola.

Tidak bisa dipungkiri bahwa olahraga dapat menjadi alat pencitraan bagi

para pelaku politik dan kepentingan bagi para pengusaha. Dalam teori disebutkan

kelompok kepentingan (intersest group) adalah sekelompok manusia yang

mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun

kepentingan untuk kelompok tertentu.70

Kelompok kepentingan bertujuan untuk

memperjuangkan sesuatu kepentingan dengan mempengaruhi lembaga-lembaga

70

Bambang S dan Sugianto.2007,Pendidikan Kewarganegaraan.Surakarta,Penerbit

Grahadi, hal. 176

Page 76: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

65

superior agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan

keputusan yang merugikan.71

Bagi para pelaku politik, sepakbola dapat mendongkrak pamornya ketika

pelaku politik tersebut memiliki klub sepakbola atau posisi strategis di

pengurusan PSSI, kampanye Pilkada atau pemilu dapat menggunakan para

pemain dan klub sepakbola yang diidolakan masyarakat, metode tersebut terbukti

menjadi cara ampuh bagi para pelaku politik untuk mengambil hati para pemilih.

Bagi para pengusaha yang memiliki klub sepakbola akan terlihat berwibawa bagi

pemerintah daerah dan tidak jarang jajaran pengurus klub tersebut adalah orang

yang memiliki posisi strategis di pemerintahan, bila mereka memiliki proyek di

daerah tersebut akan lebih mudah untuk lolos karena pandangan pemerintah,

pengusaha tersebut adalah figur yang membawa besar nama daerah.

Di tingkat nasional faktor penyebab politisasi dan kepentingan dan

memiliki cakupan lebih besar, ketika PSSI dikuasai oleh Nurdin Halid yang

merupakan personifikasi dari partai Golkar dapat menjadi modal besar dalam

berpolitik karena pemimpin pusat dapat mengatur assosiasi di Pengprov (

Pengurus Provinsi ) dan Pengcab (pengurus Cabang) di seluruh Indonesia. Bagi

pengusaha dapat menggunakan sponsor atau hak siar untuk keuntungan

perusahaan, sebagai contoh karena PSSI dibawah kepemimpinan Djohar Arifin

Hussein mengganti hak siar dari ANTV ke MNC Group. Hal tersebut tentu

merugikan ANTV, karena rating pertandingan ISL cukup tinggi dan sponsor harus

membayar mahal untuk iklan dan sponsor program tersebut.

71

Eddi Wibowo dkk.2004 , Ilmu Politik Kontemporer. Yogyakarta, YPAPI, hal. 69

Page 77: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

66

Pertanyaan yang lain timbul, apakah sepakbola memilki banyak uang

karena banyak pihak yang memperbutkan posisi pengurus pusat PSSI? Tentu saja

sepakbola memancing banyak uang yang beredar dalam kompetisi dan assosiasi

sebagai contoh RAPBN pemerintah tahun 2011, pemerintah menggelontorkan

dana sebesar 20 milyar untuk kinerja PSSI. Dalam dunia sepakbola juga mengenal

istilah korupsi. Berbeda dengan korupsi politik, korupsi sepakbola mecakup

beberapa faktor seperti judi bola melalui pengaturan skor akhir, permainan terkait

transfer pemain ke klub lain, di tingkat internasional melalui cara suap tuan rumah

kompetisi sepakbola atau pemilihan ketua FIFA dan perangkat dibawahnya dan

pemilihan tuan rumah kompetisi internasional, suap perangkat pertandingan seperti

wasit dan badan pengawas pertandingan. Para pelaku korupsi tersebut adalah

anggota EXCO (Eksecutive Committee), Pengurus Harian, Badan liga Indonesia,

para makelar sepakbola, pada dunia sepakbola indonesia kasus suap dan korupsi

sepakbola marak terjadi bebrapa penyebabnya antara lain72

:

1. Kebutuhan klub untuk naik peringkan dengan cara apapun karena desakan

supporter.

2. Pemilik klub atau manajer klub seorang pejabat daerah yang menggunakan

sarana sepakbola untuk kampanye, atau calon incumbent, pejabat akan

mendapat pujian dari calon pemilih karena club yang dipimpinnya

memenangkan kompetisi atau naik peringkat.

72

Tjipta Lesmana, Bola Politik dan Politik Bola,Kemana Arah tendangannya? Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama,2013, hal. 192.

Page 78: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

67

3. Tidak professionalnya pengurus daerah yang menajdikannya sapi perah

bagi pengurus pusat.

4. Dari sisi perangkat pertandingan, bila wasit atau perangkat pertandingan

tidak mau mengikuti perangkat yang di atasnya maka merekan akan

mengalami kesulitan untuk mendapatkan tugas selanjutnya, wasit juga akan

susah naik tingkat. Karena nasib para wasit berada di tangan pengurus

pusat PSSI.

5. Pelatih atau klub yang sengaja menjual poinnya (mengalah), karena

permintaan klub lawan atau karena imbalan tertentu.

Karena berbagai faktor tersebut sepakbola Indonesia sulit berkembang

karena beberapa kepentingan pengurus pusat dan pihak-pihak yang menggunakan

sepakbola untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Faktor tesebut subur di

Indonesia karena hal tersebut dapat diindikasikan mengapa beberapa pihak selalu

kompak baik di tingkat daerah atau pusat ketika ada pihak luar ada yang mau

intervensi ke dalam assosiasi, karena hal tersebut merupakan aset berharga bagi

oknum yang mencari keuntungan pribadi.

Di bawah ini penulis akan menjelaskan konflik dan peran pemerintah di

dalam konflik PSSI menurut periode kepemimpinan pengurus PSSI.

A. Periode Nurdin Halid (2003-2011)

Konflik PSSI pada masa Nurdin Halid termasuk jenis konflik Interpesonal

yang berkembang menjadi konflik di dalam organisasi dan berkembang lagi

menjadi konflik antar organisasi.

Page 79: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

68

1. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan

orang lain karena pertentengan kepentingan atau keinginan. Hal ini

sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang

kerja dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika

yang amat penting dalam perilaku organisasi karena dapat berkembang

menjadi konflik besar tergantung pengaruh para pihak yang berkonflik.

Pengaruh konflik antara Nurdin halid dan Arifin Panigoro

mempengaruhi beberapa pihak yang berada dalam kepengurusan PSSI

akhirnya terpecah mejadi kubu-kubu yang terpecah dan timbul konflik.

2. Konflik di dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe

konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik

PSSI di era Nurdin ditandai dengan berjalannya LPI yang diprakarsai

oleh penguasaha Arifin Panigoro. Ketidakpuasan beberapa orang atas

kinerja PSSI yang kemudian membentuk kelompok tandingan yang

gunanya sebagai alat untuk menuntut keadilan dan kualitas kompetisi.

Konflik menjadi semakin panas, PSSI mulai membentengi dengan

menggunkaan ancaman kepada pihak yang terlibat di IPL yaitu

pembekuan dan pelarangan hak bagi pemain untuk memperkuat Tim

Nasional.

3. Konflik antar organisasi. Terjadi antara organisasi yang berbeda, tidak

padunya PSSI dan pemerintah dalam mengatasi konflik. PSSI

menggunakan statuta FIFA yang berisi tidak boleh ada pihak ketiga

yang ikut campur dalam masalah rumah tangga PSSI, baik pemerintah

Page 80: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

69

atau lembaga yang lain. Ancaman pembekuan assosiasi selalu

dilontarkan PSSI ketika pemerintah akan turun tangan dalam mengatasi

konflik PSSI, sebagaimana yang diutarakan Nurdin dalam rapat dengar

Komisi X DPR RI. Nurdin mengecam pemerintah yang mengusik

indepensensi PSSI dan Menpora Andi Malarangeng yang terlalu ikut

campur dalam urusan dalam negeri PSSI bahkan menggunakan

Undang-Undang Pemerintah di dalam tubuh PSSI. Andi Malarangeng

membantah melakukan intervensi terhadap PSSI pemerintah hanya

menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi keolahragaan

di Indonesia.73

Sebagaimana dijelaskan diatur dalam undang-undang

Nomor 3 tahun 2005 yang berisikan pemerintah bertugas dan

mempunyai wewenang untuk membina, melaksanakan, mengatur,

mengelola dan mengawasi keolahragaan nasional yang sebagaimana

dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi: “Pemerintah

mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan,

melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara

nasional”.74

Ramlan Subakti menjelaskan salah satu penyebab konflik karena konflik

senantisa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin

dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, mencari mempertahankan atau

menguasai sumber yang di anggap penting baik berupa kedudukan, materi ataupun

73

Lihat,http://bola.liputan6.com/read/322341/nurdin-tuding-pemerintah-intervensi-pssi,

(diakses,28 Agustus 2013)pukul 18.46 WIB. 74

Undang-undang No 3 tahun 2005 Tentang Sistem keolahragaan nasional.

Page 81: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

70

koneksi, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat dan

permasalahan perebutan kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan.75

Penyebab

konflik dalam tubuh PSSI awalnya terjadi karena penolakan Nurdin Halid untuk

mengundurkan diri demi alasan etika dari pimpinan tertinggi PSSI ketika dirinya

terjerat kasus korupsi. Himbauan tersebut diutarakan para tokoh nasional seperti,

Jusuf Kalla ( wakil presiden ) dan Adyaksa Dault ( Menegpora ), serta Rita

Sobowo ( ketua KONI Pusat ), akan tetapi alih-alih Nurdin mundur, Nurdin bahkan

merubah statuta FIFA Pasal 32 mengenai ketua umum yang sebelumnya berbunyi

"harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal" (bahasa Inggris: “They..., must

not have been previously found guilty of a criminal offense....") diubah dengan

menghapuskan kata "pernah" (bahasa Inggris: "have been previously") sehingga

artinya menjadi "harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan

kriminal" (bahasa Inggris: "... Must not found guilty of a criminal offense...").76

Penyebab konflik juga dapat terjadi karena pihak atau kelompok yang

mempunyai kewenangan yang berdekatan ketika terjadi perbedaan masalah ide

atau keputusan, menyebabkan konflik terjadi. Peran pemrrintah dalam mengatasi

kemunduran persepakbolaan Indonesia dengan mengadakan KSN (Kongres

Spakbola Nasional). Kegagalan timnas Indonesia di Sea Games kalah oleh

Myanmar 1-3 di Laos tahun 2009 menjadi acuan pemerintah untuk mengadakan

kongres tersebut. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

mengadakan rapat khusus kabinet membahas persepakbolaan nasional. Menteri

75

Ramalan Subakti,menahami Politik (Jakarta:Gramedia Mediasarana Indonesia ,1992)hal.1-2 76

Lihat, http://www.goal.com/id-ID/news/1390/pssi/2010/03/07/1822019/inilah-rapor-

merah-nurdin-halid (diakses diakses tanggal 24 agusrtus 2013) pukul 11.09 WIB.

Page 82: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

71

Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Pemuda dan

Olahraga mengumumkan rencana penyelenggaraan Kongres Sepak Bola Nasional.

KSN (Kongres Sepakbola Nasional) yang diinisiasi SIWO (Seksi Wartawan

Olahraga) yang dibuka resmi oleh presidan Susilo Bambang Yudhoyono di Malang

29 April 2010. Dalam KSN tersimpan ambisi untuk merombak total organisasi

PSSI yang terpuruk dalam prestasi olahraga bahkan di wilayah Asia Tenggara.

Sidang yang dipimpin oleh Agum Gumelar mengeluarkan tujuh

Rekomendasi Malang yang mendesak PSSI melakukan reformasi organisasi dan

programnya beberapa poin rekomendasi antara lain :

1. PSSI perlu segera melakukan reformasi dan restrukturisasi atas dasar usul,

saran dan kritik serta harapan masyarakat, dan mengambil langkah-langkah

kongkret sesuai aturan yang berlaku untuk mencapai prestasi yang

diharapkan masyarakat.

2. Perlu adanya pembangunan dan peningkatan infrastruktur olahraga

khususnya sepakbola.

3. PSSI perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan

seluruh stake holder terutama KONI dan pemerintah.

4. Dilakukan pembinaan sejak usia dini melalui penangan secara khusus

melalui pendekatan IPTEK, dengan melibatkan tim yang terdiri dari

dokter, psikolog, pemandu bakat, dan pakar olahraga, dan perlu segera

disusun kurikulum standar nasional untuk penyelenggaraan Sekolah

Sepakbola, PPLP dan PPLM sepakbola

Page 83: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

72

5. Metode pembinaan atlet pelajar atau muda agar memperhatikan

pendidikan formalnya.

6. Pemerintah menyediakan anggaran dari APBN dan APBD untuk

mendukung dan menunjang target dan pencapaian sasaran untuk menuju

prestasi (karena dana APBD masih diperlukan untuk stimulan).

7. Perlu segera disusun dan dilaksanakan program pembinaan prestasi yang

fokus kepada pembentukan tim nasional untuk menjadi juara dalam SEA

Games 2011 di Indonesia.

Sorotan yang terjadi dalam sidang KSN adalah dibatalkannya rekomendasi

yang kedelapan yang berisi: Pemerintah dan masyarakat perlu mengawal hasil

rekomendasi yang konkret, dalam hal ini diminta kepada Presiden RI untuk

membentuk Dewan Sepakbola Nasional yang bersifat Independen. Dihapusnya

rekomendasi kedelapan menandakan kegagalan pemerintah dalam upaya

mengawasi kinerja Nurdin Halid dan reformasi kepengurusan di PSSI.77

KSN yang awalnya bertujuan untuk mengawasi kinerja Nurdin Halid

terlihat tidak sesuai rencana, padahal pemerintah telah menggelontorkan dana

sebesar lima milyar untuk menggelar KSN. Bila ditelaah hasil KSN yang

merupakan tujuh butir resolusi seperti hanya pemberian mandat baru yang

diberikan kepada Nurdin Halid. Rekomendasi ke delapan yang sangat krusial yang

berisikan pembentukan Dewan PSSI untuk mengawasi pimpinan PSSI akhirnya

gagal terealisasi karena ditolak oleh seluruh jajaran PSSI dengan alasan institusi itu

77 Tjipta Lesmana, Bola Politik dan Politik Bola,Kemana Arah tendangannya? Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama,2013, hal. 121.

Page 84: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

73

tidak ada dalam AD/ART PSSI. Hegemoni Nurdin Halid ketika itu sulit digoyang.

Seminggu sebelum KSN berlangsung Nurdin Halid mengumpulkan para 33

pengurus Pengprov se Indonesia di Surabaya untuk konsolidasi terkalit KSN.

Hampir dipastikan seluruh pengurus Provinsi PSSI memberikan jaminannya untuk

mendukung Nurdin Halid untuk menghadapi KSN hasil akhir KSN pun dapat

ditebak kubu SIWO dan PWI tidak siap mengahadapi kekuatan pengurus PSSI.

Konflik juga berkaitan dengan kepentingan publik dan perilaku pemimpin

terhadap masyarakat, kekecewaan masyarakat karena kinerja yang buruk dan

kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Kegagalan Timnas kompetisi piala

AFF yang memaksa Indonesia puas hanya sebagai runner-up menjadikan Nurdin

sebagai bulan-bulanan pecinta sepakbola. Alokasi tiket pertandingan yang carut-

marut menyebabkan terjadi kericuhan di area Gelora Bung Karno menandakan

kegagalan PSSI menangani persepakbolaan Indonesia terlihat jelas. Aksi damai

dan demonstrasi anti Nurdin Halid berlangsung di Gelora Bung Karno menuntut

Nurdin Halid mundur dari kepemimpinan PSSI. Dalam buku Dosa-Dosa Nurdin

Halid yang ditulis oleh Erwiyantoro membeberkan permasalahan dan

penyelewengan yang dilakukan Nurdin Halid ketika menjabat ketua PSSI yang

disebut sebagai sepuluh dosa Nurdin halid antara lain adalah:78

1. Nurdin menggunakan politik uang saat bersaing menjadi Ketua Umum

PSSI periode lalu (November 2003) dengan Sumaryoto dan Jacob Nuwa

Wea.

78

Erwiyantoro, Dosa-Dosa nurdin Halid, (Yogyakarta: Galang Press Yogyakarta, 2011)

hal. 67

Page 85: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

74

2. Nurdin dituding mengubah format kompetisi dari satu wilayah menjadi dua

wilayah dengan memberikan promosi gratis kepada 10 tim (Persegi

Gianyar, Persiba Balikpapan, Persmin Minahasa, Persekabpas Pasuruan,

Persema, Persijap, dan Petrokimia Putra, PSPS, Pelita Jaya, serta Deltras).

3. Nurdin terindikasi melakukan jual beli trofi pada musim kompetisi 2003

lantaran juara yang tampil punya kepentingan politik. Karena ketua atau

manajer klub yang bersangkutan akan bertarung di pemilihan kepala daerah

atau pilkada.

4. Jebloknya timnas yang tiga kali gagal ke semifinal SEA Games pada 2003,

2007, dan 2009. Tahun 2005 lolos ke semifinal, namun PSSI saat itu

dipimpin Pjs (pejabat sementara) Agusman Effendi.

5. Nurdin membohongi Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) dengan menggelar

musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Makassar, Sulawesi Selatan,

pada 2008 untuk memperpanjang masa jabatannya.

6. Tak jelas laporan keuangan terutama dana Goal Project dari FIFA yang

diberikan setiap tahunnya.

7. Banyak terjadi suap dan makelar pertandingan, bahkan banyak yang

melibatkan petinggi PSSI, seperti Kaharudinsyah dan Togar Manahan

Nero.

8. Nurdin tak punya kekuatan untuk melobi polisi sehingga sejumlah

pertandingan sering tidak mendapatkan izin atau digelar tanpa penonton.

9. Nurdin adalah satu-satunya Ketua Umum PSSI dalam sejarah yang

memimpin organisasi dari balik jeruji besi.

Page 86: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

75

10. Terlalu banyak intervensi terhadap keputusan-keputusan Komisi Disiplin

sebagai alat lobi untuk kepetingan pribadi dan menjaga posisinya sebagai

Ketua Umum PSSI.

Pergesekan wewenang terjadi kembali di dunia persepakbolaan Indonesia

ketika pemerintah dengan tangan terbuka mendukung digulirkan LPI, hal tersebut

menuai protes dari PSSI karena melanggar statuta FIFA. LPI yang didirikan oleh

Pengusaha Arifin Panigoro, visi dan misi LPI tidak menggunakan fasilitas negara

seperti APBD dan APBN, LPI juga memberikan dana segar senilai 20 milyar

rupiah bagi tim yang ikut ke LPI. PSM Makassar adalah klub pertama yang

menunjukkan antusiasnya bergabung ke LPI, kemudian disusul Persema Malang,

Persebaya Surabaya dan Persibo Bojonegoro.

Nuansa Politik kental dalam pendirian LPI, salah satunya adalah

perpindahan PSM Makasaar dari ISL ke LPI karena PSM dipimpin oleh Arif

Sirajudin, walikota PSM Makassar yang baru pindah dari partai Golkar ke

Demokrat, karena gagal mengalahkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin

Limpo dalam pemilihan ketua DPD partai Golkar, Arif Sirajudin merasa di curangi

karena dalam pemilihan ketua DPD seharusnya menggunakan voting namun tiba-

tiba menggunakan aklamasi untuk memilih Yasin Limpo sebagai ketua DPD.

Sidang yang dipimpin Nurdin Halid yang juga menjabat sebagai ketua wilayah

Sulawesi mengecewakan pihak Arif Sirajudin, merasa dikhianati Arif akhirnya

pindah ke Demokrat dan untuk menunjukkan loyalitasnya Arif membawa tim yang

dipimpinnya menyebrang ke LPI.

Page 87: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

76

Politik di kubu PSSI pun terlihat. Sosok Nirwan Bakrie sebagai adik

kandung Aburizal Bakrie. Nurdin Halid sendiri duduk di DPP partai Golkar

sebagai salah satu ketua, dengan demikian ada kekuatan politik besar di belakang

Nurdin. Hal tersebut telah ditampilkan oleh Nurdin, walaupun tanpa disadarinya,

membawa Tim Nasional dan pelatih Alfred Riedl lengkap dengan para asisten

pelatihnya mengunjungi kediaman Aburizal Bakrie menjelang pertandingan final

piala AFF 2010. Beberapa hari kemudian Nurdin Halid mengucapkan terima kasih

kepada Aburizal Bakrie yang telah membantu PSSI selama ini. Bahkan Nurdin

secara terang-terangan mengungkapkan alasan menurunkan tiket piala AFF karena

himbauan ketua umum partai Galkar bukan karena himbauan presdien RI,

pernyataan aneh karena Nurdin lebih loyal terhadap Aburizal Bakrie daripada

Presiden RI.79

Partai Demokrat sebagai penguasa eksekutif memberikan dukungan kepada

LPI, hal tersebut terlihat ketika pemerintah terkesan memaksakan bergulirnya LPI,

walaupun PSSI menolak keras hal tersebut karena melanggar statuta FIFA yang

menyebutkan hanya ada satu kompetisi di bawah naungan assosiasi. Pemerintah

sejatinya telah membuka negosisasi dan siap untuk memediasi namun PSSI tidak

hadir dalam proses mediasi yang dilakukan pemerintah. Menpora melalui BOPI

(Badan Olahraga Profesional Indonesia) mengizinkan bergulirnya LPI.

Sosok Arifin Panigoro sebagai pendiri LPI menjadi perhatian publik, selain

seorang pengusaha, Arifin panigoro adalah seorang Politisi. Arifin pada masa Orde

79

Tjipta Lesmana, Bola Politik dan Politik Bola,Kemana Arah tendangannya? (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama), 2013 hal. 126

Page 88: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

77

Baru menjadi kader partai Golkar, karena runtuhnya orde baru pada tahun 1998

Arifin menyebrang ke PDIP. Arifin mendapatkan posisi penting di DPP PDIP

sebagai salah satu ketua. Aifin juga menjadi ketua Fraksi di DPR RI. Karena

konflik internal PDIP Arifin membentuk partai PDP (Partai Demokrasi

Pembaharu). Arifin juga sempat diisukan sempat merapat ke partai Demokrat.

Pendirian LPI tidak mungkin terjadi bila tidak ada campur tangan pemerintah dan

dukungan kuat partai Demokrat. Isu yang beredar LPI dapat digunakan untuk

mengakhiri dominasi Nurdin Halid di PSSI, Nurdin dapat dikatakan perwakilan

dari partai Golkar, ketika berhasil mengulingkan Nurdin dari kepemimpinan PSSI

maka dominasi Golkar akan pupus di kepengurusan PSSI.

Keputusan pengesahan LPI disesalkan PSSI karena menurut UU No 3

tahun 2005 pasal 51 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pertandingan

olahraga yang mendatangkan massa wajib mendapatkan rekomendasi induk

olahraga yang bersangkutan. Tetapi pemaparan pihak kepolisian yang diwakili

Komjen Wahyono menjelaskan bahwa kalau kompetisi tersebut bersifat amatir

harus ada rekomendasi induk cabang olahraga, namun jika bersifat profesional

harus ada izin pelenggaraan dari BOPI. Manakala BOPI memberikan izin, maka

Polri akan memeberikan izin dan pelayanan. Atas diselenggarakannya LPI, PSSI

melakukan berbagai cara dalam menjegal kompetisi LPI berupa ancaman bagi

yang terlibat dalam LPI baik para pemain, wasit dan official berupa larangan

memperkuat Tim Nasional dan pencabutan lisensi. Ancaman itupun ditanggapi

dingin oleh pemerintah karena menurut pemerintah semua warga negara berhak

untuk mendapatkan kesempatan membela Indonesia.

Page 89: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

78

Ungkapan Nurdin Halid yang mengatakan lebih loyal kepada Aburizal

bakrie secara tidak langsung dianggap pelecehan terhadap Presiden RI. Tahun

2011 berkenaan dengan pemilihan calonm ketua umum PSSI yang baru. Sosok

Arfin belum kuat untuk mengalahkan Nurdin yang mendapat dukungan kuat dari

semua jajaran PSSI, kubu Arifin Panigoro menggandeng KASAD Jendral George

Toisutta sebagai pasangan Arifin Panigoro. Mengapa George Tosisutta yang

diangkat menjadi pasangan Arifin Panogoro pun menjadi misteri, sosok yang

puluhan tahun tidak terkait dengan sepakbola Indonesia tiba-tiba muncul sebagai

calon ketua umum PSSI bahkan menggeser posisi Arifin Panigoro. Mantan wakil

Presiden Jusuf Kalla pun berkomentar George sebagai figur yang cocok memimpin

PSSI. George mengungkapkan alasan menerima tanggung jawab sebagai calon

ketua umum PSSI merupakan amanah, amanah dari siapa? Amanah selalu datang

dari orang yang berkuasa dan dihormati. Keberadaan George selalu menjadi

misteri, karena sosok George tidak pernah terlibat di sepakbola nasioal walaupun

dikabarkan sudah lama aktif di Persatuan Sepakbola Angkatan Darat (PSAD).

Keberadaan George juga dinilai dapat menjadi bulldozer bagi kelompok Nurdin

Halid seperti adanya indikasi kegagalan kongres di Pekanbaru dan Jakarta adanya

peran TNI terlibat didalamnya.

Kegagalan kongres Pekanbaru maret 2011, berubah ricuh dan bernuansa

kekerasan karena keterlibatan oknum-oknum militer, kongres juga diambil alih

oleh kelompok 78 yang mendukung duet GT-AP sebagai pemegang suara sah

PSSI. Kegagalan tersebut dinilai pemerintah merupakan kegagalan kepemimpinan

Page 90: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

79

Nurdin Halid, atas kegagalan tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai sikap

antara lain :80

1. Menunggu sikap FIFA atas keputusan kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011

di Pekanbaru yang diikuti oleh 78 anggota PSSI pemilik hak suara.

2. Jika keputusan kongres tersebut disikapi secara positif oleh FIFA, maka

pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya

kongres PSSI untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan Anggota

Executive Committee PSSI Periode 2011-2015 sesuai jadwal yang telah

ditetapkan oleh FIFA yaitu sebelum tanggal 30 April 2011.

3. Apabila FIFA bersikap lain, maka Pemerintah bersama KONI/KOI

mendukung segera diselenggarakannya kongres PSSI untuk memilih

Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang baru, dan

selanjutnya melaksanakan kongres pemilihan ketua umum, wakil ketua

umum, dan Anggota Executive Committee PSSI Periode 2011-2015.

4. Apabila situasi butir 3 yang terjadi, maka Pemerintah bersama KONI/KOI

beranggapan bahwa Pengurus PSSI di bawah pimpinan ketua umum Nurdin

Halid dan Sekretaris Jenderal Noegraha Besoes tidak kompeten untuk

memimpin organisasi PSSI, dan tidak kompeten untuk menyelenggarakan

kongres PSSI.

5. Untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan

kongres PSSI karena ketidak kompetenan pengurus PSSI, terutama ketidak

tertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan

80

Lihat, http://sport.detik.com/sepakbola/read/2011/03/28/163632/1602915/76/pemerintah-

tak-akui-lagi-pssi-di-bawah-nh-dan-nb (diakses tanggal 31 agustus 2013)pukul 11.14 WIB.

Page 91: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

80

peraturan pemilihan, agenda kongres, serta ketidak bertanggung jawaban

dalam penyelenggaraan kongres, maka dengan ini Pemerintah menyatakan

tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah pimpinan ketua umum

Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Noegraha Besoes, serta

seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI

tersebut.

6. Kebijakan ini diambil berdasarkan kewenangan pemerintah yang terdapat

pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2007. Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan

organisasi PSSI dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional.

7. Dengan kebijakan ini, maka seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat

maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak

dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI

di bawah pimpinan ketua umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal

Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya.

8. Dengan ini pula maka pemerintah menghentikan sementara penyaluran

dana yang bersumber dari APBN, sampai terbentuk kepengurusan PSSI

yang baru periode 2011-2015.

9. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional sepakbola

Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2011 harus terus berjalan. Dalam

hal ini Pemerintah bersama KONI/KOI sepakat bahwa KONI/ KOI

bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan

Tim Nasional.

Page 92: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

81

10. Seluruh pertandingan LSI, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan

sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov

PSSI dan Klub setempat.

11. Pemerintah bersama KONI/KOI akan terus berkomunikasi dan bekerjasama

dengan FIFA untuk mencari solusi terbaik dalam rangka penyelenggaraan

kongres PSSI serta terpilihnya Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015

yang kredibel.

12. Pemerintah bersama KONI/KOI meminta dukungan dan doa seluruh rakyat

Indonesia, seluruh pecinta bola di manapun berada agar langkah-langkah

yang diambil ini akan berujung pada terbentuknya Pengurus PSSI yang

kredibel dan kemajuan sepakbola Indonesia.

13. Sudah saatnya sepakbola Indonesia kembali menjadi yang terbaik di Asia

Tenggara, menjadi salah satu Macan Asia, dan berbicara pada tingkat

dunia.

Dalam penanganan konflik yang dianggap lebih besar assosiasi tertinggi

menggunakan lembaga abitrase, yaitu pihak ketiga yang menentukan wewenang

dan mengambil keputusan. Metode arbirtari menggunakan cara setiap pihak

membeberkan argumen terbaik tim abitrase memenangkan salah satu pihak. Taktik

ini jelas membawa kerugian besar terhadap kedua belah pihak. Namun, konflik

tahap tinggi dapat diselesaikan. Arbitrasi, terutama yang mengikat harus

ditegakkan. Semua pihak harus mematuhi dan menerima keputusan tim arbitrasi.

Metode yang dianggap ampuh ini biasanya akan menimbulkan konflik baru karena

ada pihak yang dikalahkan tidak puas dengan keputusan lembaga abitrase.

Page 93: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

82

PSSI membentuk lembaga abitrase yaitu Komite Banding dan Komite

Verifikasi, Komite Banding PSSI mecoret pasangan Arifin Panigoro dan Geogre

Toisuta serta Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie. Dicoretnya duet GT-AP membuat

kecaman dari kelompok 78. Himbauan dari Menpora untuk meninjau ulang

pencoretan GT-AP juga merupakan tekanan yang dianggap mengganggu

independensi Komite Banding karena melanggar statuta FIFA.81

Berikut keputusan lengkap Komite Banding PSSI pada tanggal 25 Februari

2011:

1. Komite Banding telah memeriksa dan meneliti berkas-berkas keberatan

banding yang disampaikan para pembanding. Ada empat orang, yakni Arifin

Panigoro, George Toisutta, Tuti Daud dan Sihar Sitor.

2. Untuk menjaga independensi dan obyektivitas yang diambilnya, Komite

Banding dengan mengingat adanya ancaman, intimidasi, tekanan dan

intervensi memutuskan mengambil keputusan atas keputusan Komite

Pemilihan dan keberatan dari para pembanding, maka Komite Banding

menolak banding Arifin Panigoro, Geogre Toisutta, pada waktu yang

bersamaan Komite Banding menolak keputusan Komite Pemilihan yang

memilih pasangan Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie sebagai calon ketua

umum PSSI.

3. Komite Banding menyerahkannya kepada PSSI sebagai pemberi mandat

kepada Komite Banding.

81

Lihat,http://bola.inilah.com/read/detail/1271522/komite-banding-akui-diintimidasi-

pemeri ntah /#.UiSRsdI0WuI

Page 94: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

83

4. Komite Banding mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang telah

mempercayai kami sebagai anggota Komite Banding. Komite Banding juga

mengucapkan terima kasih kepada media massa, pecinta sepakbola di

seluruh Indonesia dan pihak-pihak yang turut memberi kontribusi pemikiran

selama Komite Banding bekerja.

Terkait sikap pemerintah dan intervensi pemerintah terhadap PSSI dan

keputusan pemerintah menghentikan fasilitas yang diberkan kepada PSSI serta

adanya TNI dalam kongres Pekanbaru, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) turun

tangan untuk memediasi. Komisi X DPR RI memanggil Menteri Pemuda dan

Olahraga Andi Mallarangeng terkait pengambil alihan Kantor PSSI pasca

kerusuhan saat kongres di Pekanbaru, 26 Maret 2011 lalu dan tentang kehadiran

TNI dalam kongres Pekanbaru. 82

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah

menuai pro dan kontra. Satu pihak beranggapan pemerintah terlalu berani dan

terlalu mengintervensi PSSI dan melanggar statuta FIFA di pihak yang lain

memang itu adalah tugas pemerintah adalah mengatur dan mengawasi kegiatan

olahraga di Indonesia.

B. Periode Komite Normalisasi (2011)

FIFA sebagai otoritas assosiasi tertinggi sepakbola dunia memiliki badan

abitase yaitu Komte Banding, Komite Darurat, Komite Disiplin dan CAS ( Court

of Arbitration for sports). FIFA melalui komite tersebut memutuskan untuk

mengganti kepengurusan PSSI dengan Komite Normalisasi karena FIFA

82

Lihat,.http://bola.viva.co.id/news/read/212678-dpr-akan-panggil-menpora-terkait-pssi

(diakses tanggal 5 mei 2013) pukul 11.14WIB

Page 95: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

84

menganngap Nurdin Halid gagal dalam memimpin PSSI karen tidak bisa

mengatasi LPI dan kekirsurah dalam kubu PSSI yang tidak bisa diselesaikan.

Komite Normalisasi dibentuk untuk mengatasi kekisruhan di Indonesia, beberapa

tugas Komite Normalisasi Pimpinan Agum Gumelar antara lain lain adalah :83

1. Menggelar kongres berdasarkan electoral code FIFA dan Statuta PSSI

sebelum 21 Mei 2011.

2. Komite Normalisasi merangkap sebagai komite pemilihan dan memastikan

duet Nurdin Halid, Nirwan Bakrie dan Arifin Panigoro, Geore Toisuta tidak

dapat diajukan sebagai calon ketua umum PSSI periode 2011-2015 karena

telah ditolak komite banding dan ditolak oleh FIFA.

3. Mengambil alih LPI di bawah kendali PSSI atau menghentikan kompetisi

tersebut secepat mungkin.

4. Mengendalikan kegiatan PSSI dengan spirit rekonsiliasi untuk perbaikan

sepakbola Indonesia.

Kecenderungan manusia untuk mencapai keberhasilan, kedudukan,

pangkat, dan mendapatkan imbalan serta fasilitas hidup. Kecenderungan ini dapat

menciptakan tujuan dan kepentingan yang berlawanan dan merupakan sumber

konflik. Kepentingan tersebut dapat dilihat dari kengototan kelompok 78 yang

mengklaim dirinya sebagai pemegang suara terbanyak di PSSI dan sangat

berambisi untuk memuluskan jalan duet GT-AP menjadi calon pimpinan PSSI.

Dalam teori kelompok selain kelompok kepentingan ada kelompok yang disebut

83

Lihat, http://bola.viva.co.id/news/read/213028-fifa-komite-normalisasi-ambil-alih-tugas-

pssi (diakses tanggal 5 Agustus 2013) Pukul 08.22 WIB.

Page 96: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

85

kelompok penekan. Kelompok penekan (Pressure group) merupakan sekelompok

manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau

kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat

diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Pada mulanya, kegiatan kelompok-

kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi

mengubahnya menjadi pressure group.84

Kelompok 78 dapat dikategorikan

sebagai kelompok penekan karena berbagai tekanan yang dilakukan dalam periode

Komite Normalisasi.

Keputusan yang dibuat oleh Komite Normalisasi menuai kekecewaan dari

kelompok 78 terkait penolakan George Toisutta dan Arifin panigoro sebagai calon

ketua dan wakil ketua umum PSSI. Pada kongres 20 Mei 2011. Kongres yang

dipimpin oleh Agum Gumelar dan dihadiri Direktur FIFA Heinry Regenass terjadi

kericuhan dan hujan interupsi dari peserta kongres. Heinry Regenass sampai

frustasi dengan sikap peserta kongres dan kengototan kelompok 78 dalam

mengusung AP-GT walaupun sebelumnya Heinry Regenass menjelaskan alasan

dicoretnya AP-GT serta NH-NB. Alasan dicoretnya Arifin Panogoro, Geogre

Toisuta karena keterlibatannya dalam bergulirnya LPI yang merupakan faktor

penyebab konflik PSSI. Dicoretnya Nurdin Halid dan Nirwan Bakrie karena

keduanya adalah tokoh sentral dalam kisruh PSSI dan Ketidakmampuan Nurdin

Halid dalam memimpin PSSI. Akhinya sidang selama Tujuh jam pun berakhir

tanpa hasil. Kongres pada tanggal 21 mei tersebut dianggap gagal oleh FIFA dan

tidak menghasilkan keputusan apapun.

84

Bambang S dan Sugianto, Pendidikan Kewarganegaraan. (Surakarta: Penerbit Grahadi,

2007) hal. 177

Page 97: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

86

Pasca kongres 20 Mei yang gagal, FIFA membeli pernyataan keras, Komite

Eksekutif FIFA memberi kesempatan kembali kepada PSSI untuk menggelar

pemilihan ketua umum sampai tanggal 30 Juni 2011. Untuk itu masa Komite

Normalisasi diperpanjang sampai 30 Juni 2011. Komite Eksekutif FIFA kembali

menegaskan kembali pencekalan empat kandidat yang telah dicoret dari bursa

calon ketua dan wakil ketua umum PSSI yaitu duet GT-AP, NH-NB, FIFA juga

menegaskan LPI harus berada di bawah kendali PSSI, jika syarat-syarat tersebut

tidak dipenuhi hingga tanggal yang ditentukan, PSSI secara otomatis akan

dbekukan tanggal 1 juli 2011.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang dinahkodai Komite

Normalisasi kembali menyelenggarakan kongres luar biasa di kota Solo. Jika

kongres ini mengalami kegagalan atau deadlock, FIFA sudah memastikan akan

memberi sanksi sehari setelahnya. Pemerintah membangun komunikasi dengan

kelompok 78 dan dan George Toisutta sebagai pihak yang dianggap dalang

kericuhan di dua kongres sebelumnya yaitu di Pekanbaru dan Jakarta agar kongres

di solo berjalan lancar. Pernyataan Andi Malarangeng bahwa keyakinanya kongres

di Solo tidak akan ada lagi kebuntuan dan deadlock, keyakinannya Andi bahwa

George adalah orang yang tunduk dengan putusan FIFA yangvmelarang dirinya

sebagai ketua umum PSSI.

Kongres PSSI yang digelar di Solo, Sabtu tanggal 9 Juli 2011, pernyataan

Andi Malarangeng terbukti berjalan lancar tidak ada hujan interupsi dan kericuhan

seperti kongres-kongres sebelumnya. Kongres digelar 4 minggu setelah surat

undangan dikirim pada para peserta kongres, sesuai Statuta. Kongres PSSI ini

Page 98: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

87

dihadiri utusan dari FIFA dan AFC, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi

Malarangeng, ketua KOI/KONI Rita Subowo. FIFA mengirim Primo Carvaro,

Frank van Hattum dan Jay Singh Muthiah. Sementara delegasi AFC terdiri dari

Alex Soosay, James Johnson dan Lazarus.

Pada saat kongres berlangsung, PSSI akhirnya berhasil memilih ketua

umum dan wakil ketua umum baru periode 2011-2015 yang terpilih dengan cara

demokratis. Djohar Arifin Husin terpilih menjadi Ketua Umum PSSI dan Farid

Rahman terpilih menjadi Wakil Ketua Umum dan sembilan Anggota Komite

Eksekutif PSSI. Sembilan Anggota Komite Eksekutif PSSI terpilih periode 2011-

2015 adalah Sihar Sitorus, La Nyala M. Mattalitti, Mawardy Nurdin, Robertho

Rouw, Widodo Santoso, Erwin Dwi Budiawan, Tuty Dau, Tony Apriliani, dan Bob

Hippy. Dengan hasil ini sepakbola Indonesia terhindar dari sanksi FIFA.

C. Periode Djohar Arifin Hussein (2011-2015)

Semangat sepakbola kembali berkobar dan harapan besar berada dalam

pundak Djohar Arifin Hussein. Banyak janji yang diungkapkan oleh Djohar sesaat

setelah ia terpilih. Salah satunya adalah membentuk kepengurusan yang ramping

dan efektif. Janji lainnya adalah membenahi kompetisi agar mampu berjalan lebih

professional. Selain itu Djohar juga berjanji akan mengaudit keuangan PSSI

bahkan mantan staf ahli Menpora itu berjanji akan melibatkan auditor dari luar

negeri untuk menciptakan sistem yang transparan. Namun dalam kinerjanya

Djohar Arifin Hussein membuat keputusan yang kontroversial dalam

kepemimpinannya yang menimbulkan konflik baru.

Page 99: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

88

Konflik PSSI pada masa kepemimpinan Djohar Arifin termasuk jenis

konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe

konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik antar lini dan

staf, pekerja dan pekerja - manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar

kelompok. Berbeda dengan periode Nurdin Halid yang melibatkan banyak pihak

dalam berkonflik dan berkepentingan di dalamnya berbeda pada era Djohar Arifin

hanya melahirkan keputusan kontroversial yang menyebabkan perbedaan pendapat

organisasi dapat menjadi fakotr penyebab konflik. Agus M Hardjana menyebutkan

beberapa penyebab konflik adalah, Perubahan nilai yang cepat dan medadak

sehingga membuat culture shock dalam organisasi.85

Perubahan dalam sasaran

perosedur kerja dalam suatu kelompok sehingga individu merasa memiliki harapan

yang tidak jelas. Konflik juga berkaitan dengan penetapan dan penetapan kebijakan

yang dinilai merugikan salah satu pihak dapat pula memicu adanya konflik.

Beberapa faktor pemicu konflik periode ini adalah :

1. Pemecatan Alfed Riedl

Hanya dalam waktu empat hari memimpin, PSSI memecat pelatih asal

Austria tersebut diganti dengan pelatih asal Belanda Wim Risjbergen. Alasan

yang diungkapkan PSSI karena Alfred tidak pernah mendatangani kontrak resmi

dengan PSSI dan hanya menggunakan kontrak pribadi dengan Nirwan Bakrie.

PSSI tidak menemukan dokumen kontrak Alfred Riedl di kantor PSSI.86

Riedl

pun menanggapi hal tersebut dengan dingin karena pemecatannya karena

85

Ibid. 86

Lihat, http://bola.inilah.com/read/detail/1696742/inilah-alasan-pssi-pecat-riedl# .Uifo

lNI0W uI,(dia kses tanggal 5 Agustus 2013) pukul 09.15WIB

Page 100: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

89

beralasan politik karena yang memimpin PSSI sekarang adalah Partai Politik yang

berbeda dengan era sebelumnya. Riedl yang tidak terima mengadukan masalah ini

ke FIFA.

2. Berubahnya Format 24 klub kompetisi tertinggi di Indonesia dan pergantian

kompetisi LSI (Liga Super Indonesia) menjadi LPI (Liga Prima Indonesia).

Kritikan tajam menerpa kepengurusan PSSI di bawah Djohar Arifin karena

perubahan format kompetisi dan kuota peserta kompetisi. Awalnya, PSSI

melakukan verifikasi ulang tim-tim yang akan tampil di kompetisi profesional

musim ini, agar tim yang berlaga di liga tertinggi ini bisa memenuhi syarat yang

ditetapkan AFC untuk tampil di Liga Champions Asia. Ada lima aspek yang

disyaratkan untuk dipenuhi klub - klub Divisi Utama dan Liga Super Indonesia

(ISL) agar layak disebut tim profesional. Itu meliputi aspek legal, keuangan,

infrastruktur, SDM (Sumber Daya manusia), dan supporting.

PSSI sempat membuka wacana membagi kompetisi menjadi dua bagian,

yakni Liga I dan Liga II. Liga I akan dibagi dalam dua wilayah dengan proyeksi

jumlah kontestan sebanyak 36 klub. Tetapi dalam rapat Exco, format ini kembali

berubah. Djohar mengatakan pihaknya akan mengikuti format liga yang digariskan

Statuta PSSI. Artinya, tim-tim yang berlaga di liga level tertinggi akan tetap diikuti

oleh 18 tim saja. Namun, keputusan ini tak bertahan lama. Meski keras ditentang

beberapa anggota Exco, PSSI meralat keputusannya dan menambah jumlah peserta

Indonesia Premier League (IPL) menjadi 24 tim. Rinciannya adalah14 tim peserta

ISL, 4 tim promosi, dan 6 tim tambahan yang ditentukan oleh pengurus PSSI.

Page 101: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

90

Keenam tim tersebut addalah PSMS Medan, Persebaya Surabaya, Bontang FC,

Persibo Bojonegoro, Persema Malang, dan PSM Makassar.

Pergantian nama kompetisi dan penyelanggara liga. Sebagai ganti PT LI

Liga Indonesia, PSSI menunjuk PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS)

sebagai penyelenggara liga. Hal itu disebabkan karena informasi dari AFC bahwa

kompetisi dan klub yang berlaga di Liga Super Indonesia. Indonesia tidak

melaksanakan Kriteria AFC mengenai klub sepak bola profesionalnya dan tenggat

waktu untuk menjalankan kriteria ACL tersebut adalah 14 Oktober 2011. PSSI

kemudian meminta pengelola PT LI menyerahkan laporan keuangan yang sudah

diaudit, tetapi mereka menolak memberikannya. Oleh karena itu, berdasarkan

ketentuan Pasal 79 Statuta PSSI, Komite Eksekutif PSSI mengakhiri pelimpahan

PT LI sebagai pengelola liga professional digantikan Liga Prima Indonesia yang

dimulai tanggal 15 Oktober 2011.87

Karena hal itu Indonesia terbebas dari sanksi

AFC.

3. Mengakhiri Kontrak Hak Siar Dengan ANTV

Kontrak hak siar liga Indonesia dengan ANTV diakhiri oleh PSSI karena

stasiun televisi yang lain berani membayar mahal, ANTV seharusnya memegang

hak siar liga Indonesia sampai tahun 2017. PSSI dengan sepihak mengakhiri

kontrak dan menggantinya dengan MNC Group dengan kontrak sepuluh milyar per

musim. Pemutusan kontrak tersebut dianggap berbagai pihak karena ANTV adalah

87

Lihat, sport.detik.com/sepakbola/read/2011/09/29/175456/1733532/76/liga-indonesia-

kick of f-15-oktober (diakses 6 Septe,ber 2013)pukul 07.23 WIB.

Page 102: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

91

stasiun televisi milik Aburizal Bakrie. PSSI ingin menghapus segala sesuatu yang

berbau Nurdin Halid di program PSSI periode Djohar Arifin.

4. Pengangkatan Pejabat PSSI yang dianggap Kontroverisal

PSSI mengangkat orang-orang yang memiliki loyalitas terhadap George

Toisutta seperti Benhard Limbong, seorang Jenderal bintang satu TNI-AD yang

berjuang dalam pengangkatan George Toisutta sebagai cvalon ketua umum PSS.

Benhard pernah menuding Komite Normalisasi tidak bisa mandiri dan kedaulatan

Indonesia di jajah karena menelan mentah-mentah keputusan FIFA yang mencekal

George Toisutta sebagai calon ketua PSSI. Saleh Mukadar yang diangkat sebagai

Deputi Sekretaris Jenderal PSSI yang menyulut kontroversi, pasalnya Saleh

Mukadar sedang menjalani hukuman larangan berkecimpung di dunia sepakbola

selama tiga tahun oleh Pengprov Jawa Timur. Keputusan tersebut diambil karena

Saleh Mukadar adalah tokoh yang mati-matian mengusung Arifin Panigoro.

5. Kontrovesrsi Persipura

Putusan PSSI untuk tidak menyertakan Persipura Jayapura sebagai wakil

Indonesia untuk mengikuti Liga Champion Asia juga amat kontoversial. Dan

membuat masyarakat Papua gusar. PSSI berkilah bahawa Persipura dicoret oleh

AFC karena keikutsertaan Persipura ke ISL yang dianggap Liga Ilegal oleh FIFA.

Menurut Roberto Rouw anggota Exco yang dipecat PSSI cerita sebenarnya adalah

PSSI tidak mendaftarkan Persipura Jayapura bukan karena di larang AFC.

6. Pemecatan Anggota Exco

Empat Komite Eksekutif, La Nyalla Manttalitti, Roberto Row, Erwin Dwi

Budiawan dan Tony Apriliani dipecat dari jabatannya karena mengkritisi dan

Page 103: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

92

dianggap mbalelo oleh PSSI karena mengkritisi kinerja PSSI. Menurut statuta

FIFA dan statuta PSSI pemberhentian anggota Exco hanya dapat dilakuakan

melalui kongres bukan dengan keputusan pimpinan PSSI.

Konflik terjadi karena adanya kegagalan kepemimpinan kelompok yang

tidak puas dengan kepemimpinan, karena peraturan yang kaku dan pemimpin

menggunakan kepemimpinannya untuk kepentingan tertentu. Pihak yang tidak

puas akan membentuk kelompok perlawanan untuk revolusi organisasi atau

kelompok.88

Banyak pihak berpendapat keputusan yang dibuat Djohar Arfin bukan

dari dirinya karena ada sponsor yang bemain dang mengendalikan Djohar Arifin di

balik layar. Kondisi PSSI semakin memanas. Anggota Exco yang dipecat

membentuk kelompok baru yang disebut KPSI (Komite Penyelamat Sepakbola

Indonesia). Awalnya kelompok ini tidak terlalu diperhitungkan tetapi kemudian

berkembang. Empat Komite Eksekutif, La Nyalla Manttalitti, Roberto Row, Erwin

Dwi Budiawan dan Tony Apriliani, secara pro-aktif mendorong anggota PSSI

untuk mendukung Indonesia Super League (ISL) di bawah PT LI. KPSI juga

membentuk Timnas tandingan dengan menyertakan pelatih Alfred Riedl dan

pemain timnas dari kompetisi ISL. KPSI menantang Timnas bentukan mereka

untuk melawan timnas PSSI, kemudian Timnas yang memenangkan pertandingan

tersebut akan membela Indonesia.89

Seperti kepengurusan PSSI periode Nurdin

Halid, PSSI pun mengambil tindakan tegas kepada pemain dan klub terkait

kompetisi illegal. KPSI menggelar kongres yang diikuti oleh 452 anggota PSSI di

88 Bagja waluya, Sosioligi, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat (Bandung: PT

Setia Purna Inves, 2004) hal. 40. 89

Lihat,www.merdeka.com/sepakbola/kpsi-resmi-layangkan-tantangan-untuk-timnas.html

(diakses 9 September 2013) pukul 6.54 WIB.

Page 104: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

93

hotel Pullman Jakarta 18 Desember 2011 untuk mencabut legitimasi Djohar Arfin

di PSSI.

D. Proses Penyelesaian konflik PSSI dan KPSI

Menurut Bagja waluya penanganan konflik di dalam konflik memiliki dua

kepentingan yang berbeda dan utama yaitu :

3. Kepentingan untuk mencapai tujuan pribadi.

4. Kepentingan untuk mencapai hubungan baik dengan kelompok lain.

Pada dasarnya manusia selalu ingin menjaga keharmonisan terhadap orang

lain atau kelompok namun dalam beberapa kesempatan setiap pihak meemliki

keinginan pibadi. Pihak yang berkonflik mempunyai tujuan yang berbeda dengan

kelompok yang lain yang kemudian perbedaan keinginan inilah yang membuat

pergesekan atau konflik terjadi. Adanya dua kepentingan yang berbeda dapat

memepengaruhi seseorang bertindak dalam suatu konflik. dengan melihat dua

perbedaan tersebut terdapat berbagai cara dalam menangani konflik. Pihak yang

berkonflik akan melakukan tindakan untuk mengatasi konflik atau dengan

menggunakan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik.

Tawar menawar atau negoisasi. Metode ini biasanya mencari kompromi

yang mengorbankan sebagian tujuan pribadi dan membujuk pihak lain yang

berkonflik dengan dirinya agar ikut berkorban juga. Metode ini mencari

penyelesaian terhadap konflik yang menempatkan kedua belah pihak memperoleh

sesuatu. Ia ingin mengorbankan sebagian tujuan pribadinya dan sebagian hubungan

dengan orang lain untuk mencapai persetujuan ke arah kebaikan bersama.

Page 105: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

94

Proses penyelesaian konflik PSSI mebuka negosisasi kepada KPSI untuk

menyelesaikan konflik Dalam Proses negosisasi di Kuala Lumpur Malaysia PSSI

memberikan Lima penawaran kepada KPSI antara lain:

1. PSSI akan merujuk AFC Club Licensing Regulation (CLS) sebagai dasar

seleksi klub profesional. Semua peserta wajib mematuhi ketentuan CLR,

namun PSSI menyadari kesulitan yang akan dihadapi sehubungan dengan

status anggota klubnya saat ini dalam memenuhi ketentuan CLR tersebut.

PSSI terus berupaya dan berkonsultasi dengan AFC agar semua klub

peserta pada akhirnya dapat memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan.

2. PSSI mengajukan nama baru untuk tingkat tertinggi kompetisi sepak bola

profesional. Untuk kompetisi selanjutnya nama ISL atau IPL tidak lagi

digunakan. Dikhawatirkan pemakaian salah satu dari kedua nama tersebut

dapat memicu resistensi klub peserta liga dalam upaya menggabungkan dua

liga menjadi satu liga tunggal.

3. PSSI menawarkan agar pemilihan CEO baru penyelenggara Liga

didasarkan pada kemampuan menguasai sistem. Calon harus memiliki

pengalaman luas dalam mengelola kompetisi sepak bola rofessional dan

jaringan internasional sehingga PSSI dapat bangkit kembali dan

membangun kembali liga rofessional yang baru.

4. PSSI mengijinkan ISL dan IPL menyelesaikan kompetisi di musim yang

berjalan sesuai jadwalnya masing-masing. Tetapi, PSSI harus memiliki

wewenang penuh mengatur dan mengelola pertandingan-pertandingan ISL

dengan menugaskan pengawas pertandingan.

Page 106: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

95

5. PSSI akan menghargai dan menghormati penawaran tertinggi sebagai

pemenang sponsor utama liga professional yang baru.

Selain penyelesaian dengan dua pihak yang berkonflik, adakalanya konflik

perlu diselesaikan oleh pihak ketiga. Beberapa kelompok yang disebut pihak ketiga

antara lain adalah Mediator, Abritator, Konsiliator dan konsultan, yang yang

bersikap netral dalam mengtasi konflik dan tidak terlibat konflik. Tim intervensi

dapat memainkan peran negosiasi, mediasi dan arbitrari. Dari beberapa proses

negosiasi dan mediasi yang dipimpin oleh tim task force bentukan FIFA. Tim Task

Force dipimpin oleh Wakil Presiden AFC yaitu Pangeran HRH Abdullah Ibni

Sultan Ahmad Shah dan anggota Komite Eksekutif AFC Datoí Worawi

Makudithat, bertugas membantu PSSI mencari jalan keluar kekisruhan

penyelengaraan liga sepakbola di Indonesia. Satuan Kerja (Task Force) AFC

bertemu dengan PSSI dan wakil-wakil ISL. Pertemuan menghasilkan kesepakatan

kedua belah pihak untuk mengadakan diskusi lanjutan demi kepentingan

persepakbolaan Indonesia.

Tim Task Force AFC mengadakan pertemuan pada tanggal 6-7 Juni di

Kuala Lumpur, Malaysia. Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan antara

PSSI dan KPSI untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di persepakbolaan

Indonesia. Bentuk kesepakatan itu adalah dengan menandatangani nota

kesepahaman, yakni MoU (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani

Page 107: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

96

oleh wakil-wakil dari PSSI, KPSI, dan diketahui oleh perwakilan AFC dan FIFA.

Berikut isi MoU antara PSSI, ISL dan KPSI 90

:

1. PSSI sepakat mengangkat kembali keempat anggota Komite Eksekutif

PSSI yang sudah diberhentikan: La Nyalla Mattalitti, Roberto Rouw,

Erwin Dwi Budiawan andi Tony Apriliani. Namun prosedur

pengangkatannya kembali akan ditetapkan oleh Komite Gabungan

PSSI.

2. ISL secepatnya menyatakan di bawah jurisdiksi PSSI, terutama

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedisiplinan, administrasi dan

transfer pemain dan penunjukkan pengawas pertandingan sampai satu-

satunya liga sepak bola profesional Indonesia terbentuk. Sambil

menunggu, ISL diperbolehkan beroperasi secara mandiri.

3. Para pihak sepakat bahwa KPSI akan dibubarkan dan berhenti

beroperasi sebagai badan penyelenggara sepak bola nasional. Selain itu,

para pihak juga sepakat bahwa KPSI akan dilebur dan karena itu

dibubarkan sebagai sebuah badan segera setelah diadakannya konggres

PSSI yang akan datang.

4. Para pihak sepakat membentuk sebuah Komite Gabungan PSSI yang

beranggotakan dari masing-masing pihak bertugas mengevaluasi IPL

dan ISL dalam rangka membentuk sebuah dan satu-satunya liga sepak

bola profesional di Indonesia secepatnya. Komite tersebut bekerja di

bawah pengawasan dan kerjasama dengan Satuan Kerja (Task Force)

90

Surat MoU antara PSSI,ISL dan KPSI

Page 108: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

97

AFC Indonesia dan bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan

FIFA dan AFC mengenai kajian statuta PSSI dan hal-hal terkait

lainnya.

Komite Gabungan PSSI terdiri dari:

I. Ketua: ditunjuk oleh PSSI

II. Wakil Ketua: ditunjuk oleh ISL/KPSI;

III. Anggota: 3 anggota ditunjuk oleh IPL dan 3 anggota lainnya

oleh ISL/KPSI;

5. Para pihak sepakat mengadakan Kongres PSSI paling lambat akhir

2012 termasuk adopsi statuta baru. Komposisi kongres PSSI tetap sama

seperti kongres PSSI yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2011

dengan dihadiri FIFA dan AFC dan agenda kongres wajib mendapat

persetujuan dari AFC Task Force Indonesia. Verifikasi komposisi

kongres tersebut akan dibahas dan ditetapkan oleh Komite Gabungan

PSSI untuk mencegah masuknya anggota illegal.

MoU berjalan tidak lama karena PSSI dak KPSI terlibat perselisihan, di

pihak yang lain pemerintah mendapat tamparah keras karena Menpora Andi

Malarangeng terlibat kasus korupsi dana proyek Hambalang. Jabatan Menpora

sementara dimandatkan kepada Menkokesra Agung Laksono sebagai pejabat

sementara. Dalam periode singkat ini menpora melakukan berbagai sikap antara

lain adalah mengesahkan digulirnya ISL (Liga Super Indonesia) yang sebelumnya

dianggap PSSI sebagai kompetisi illegal karena ISL diikuti Tim papan atas

Indonesia. Namun Pemerintah memberikan tiga syarat antara lain adalah:

Page 109: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

98

1. Adanya komitmen untuk menghilangkan dualisme kepengurusan organisasi

sepakbola nasional dan penyatuan kompetisi.

2. Komitmen untuk membentuk satu Timnas yang mewakili kekuatan

nasional. Karena sebelumnya pihak KPSI membentuk timnas tandingan

dan melarang para pemain dari ISL untuk memperkuat timnas PSSI.

3. Komitmen untuk menyelesaikan segala bentuk kewajiban klub-klub

terhadap pemain, pelatih dan ofisial lainya yang tertunda pada kompetisi

2011-2012.

Jika tiga syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, maka pemerintah melalui

Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) bersama POLRI akan mencabut

rekomendasi tersebut dan semua kompetisi wajib untuk dihentikan.

Tanggal 11 januari 2013, Menteri Pemuda dan Olahraga dijabat oleh kader

partai Demokrat Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau

disingkat KRMT Roy Suryo Notodiprojo atau lebih dikenal sebagai Roy Suryo.

Roy Suryo lebih berani melakukuan intervensi langsung terhadap PSSI. Pada

periode ini PSSI lebih koperatif terhadap pemerintah berbeda dengan periode

Nurdin Halid yang menolak bentuk intervensi dari pihak manapun diluar PSSI.

Pemerintah langsung dan cepat mencari solusi terbaik untuk mengatasi konflik

PSSI jadi proses mediasi dan konsiliasi tidak menemui kendala yang berarti.

Metode mediasi dan langkah awal periode Roy Suryo dalam mengatasi

permasalahan Tim Nasional adalah membentuk BTN (Badan Tim Nasional). BTN

dibentuk untuk memfasilitasi pembentukan Timnas dari PSSI dan KPSI agar dapat

Page 110: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

99

bersatu membela Indonesia. Keputusan pembentukan BTN menuai Pro dan Kontra

karena statuta FIFA dan PSSI tidak membahas tentang BTN bila pembentukan

dipaksakan akan melanggar Statuta. Menpora mengungkapkan rencana

membentuk BTN bukan untuk mengintervensi PSSI. Badan ini hanya akan

memfasilitasi pemanggilan pemain. Menpora juga mengaku sudah mendapat

dukungan dari Presiden AFC Zhang Jilong untuk menyelesaikan polemik yang

terjadi di sepak bola Indonesia.91

Pemerintah tidak peduli dengan perkataan pihak-pihak yang mengangggap

Roy Suryo terlalu mengintervensi karena bila tidak secepatnya PSSI juga akan

menunggu terkena sanksi dari FIFA dan mencoreng muka Indonesia di

internasional. FIFA akhirnya secara langsung untuk meminta pemerintah

melakukan mediasi dan konsiliasi untuk mengakhiri konflik PSSI. Alasan FIFA

meminta pemerintah karena pemerintah sangat tahu dengan kondisi di Indonesia

dan FIFA seakan tidak percaya lagi dengan pengurus PSSI dan pihak yang

berkonflik di PSSI, dan untuk mengatas konflik dibutuhkan pihak ketiga yaitu

pemerintah untuk membantu mengatasi konflik. Proses mediasi dimulai Tanggal

18 Februari Menpora mengadakan pertemuan dengan PSSI, KPSI dan KONI

untuk membahas kongres tanggal 17 Maret 2013 serta kesepakatan PSSI dan KPSI

empat solusi penyelesaian konflik rekomendasi FIFA antara lain :

1. Revisi Statuta PSSI.

2. Pengembalian empat EXCO.

91

Lihat, http://soccer.sindonews.com/read/2013/02/13/58/717416/pssi-btn-bentuk-

intervensi pemerintah, (diakses tanggal 7 September 2013) pukul 08.04 WIB

Page 111: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

100

3. Unifikasi Liga.

4. Kongres dengan voter Solo.

E. Babak Akhir Konflik PSSI dan KPSI.

PSSI dan KPSI sepakat menggelar KLB (Kongres Luar Biasa) pada tanggal

17 Maret 2013 di hotel Borobudur Jakarta, persiapan seratus voter yang telah

disepakati sebagai peserta kongres. Kongres yang dibuka oleh menteri Pemuda dan

Olahraga dihadiri pula dua orang perwakilan Federasi Sepak bola Internasional

(FIFA) untuk hadir di Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepak bola Seluruh

Indonesia pada 17 Maret 2013. Mereka adalah Michael Van Praag yang menjabat

Ketua Federasi Sepakbola Kerajaan Belanda (KNVB) dan Marco Leal yang

menjabat Manajer Departemen Asosiasi FIFA.

Kongres berjalan dengan lancar walaupun diwarnai aksi walk out enam

anggota Exco yaitu Tuty Dau, Bob Hippy, Sihar Sitorus, Widodo Santoso, Farid

Rahman, dan Mawardi Nurdin. Agenda inti KLB adalah perubahan Statuta dan

unifikasi liga terdapat beberapa perubahan antara lain adalah :

1. Pasal 31, menyangkut permintaan digelarnya KLB oleh anggota PSSI, jika

sebelumnya harus diminta oleh 2/3 anggota, sekarang diubah menjadi harus

mendapatkan setidaknya 50 persen plus 1 suara dari seluruh anggota PSSI.

2. Pasal 35 mengenai penambahan anggota Komite Eksekutif (Exco). Jika

sebelumnya anggota Exco PSSI adalah 11 orang, maka kini menjadi 15

orang. Komposisinya adalah satu Ketua Umum, dua Wakil Ketua Umum,

satu Sekjen, ditambah 11 anggota.

Page 112: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

101

3. Menyangkut unifikasi liga, Penyatuan kompetisi baru akan dilakukan pada

2014 dengan 18 klub peserta ISL ditambah empat klub IPL dengan syarat

bukan klub yang bermasalah dengan dualisme kepengurusan. Sistem

degradasi ISL tetap diterapkan musim ini. Untuk berikutnya selama dua

tahun sejak 2014 diberlakukan sistem dua promosi dan empat degradasi

sehingga jumlah peserta liga profesional hanya diikuti 18 klub. Sistem

promosi dan degradasi kembali menjadi tiga degradasi dan tiga promosi.

Selain itu, KLB PSSI juga menghasilkan sejumlah keputusan, antara lain:

1. Memberikan sanksi skorsing pada enam anggota Exco PSSI, yaitu Farid

Rahman, Tuti Dau, Bob Hippy, Sihar Sitorus, Mawardi Nurdin, dan

Widodo Santoso, yang melakukan aksi walk out. Keenam anggota Exco itu

akan ditentukan nasibnya pada Kongres PSSI mendatang.

2. Mengangkat empat anggota Exco PSSI yang baru, yakni La Siya, Zul

Fadli, Hardi Hasan, dan Djamal Azis. Kehadiran mereka melengkapi

anggota Exco PSSI saat ini, sehingga keseluruhannya berjumlah 15 orang.

3. Mengangkat La Nyalla Mattalitti menjadi Wakil Ketua Umum PSSI

mendampingi Djohar Arifin, menggantikan Farid Rahman yang terkena

skorsing.

4. Membubarkan secara resmi Komite Penyelamat Sepakbola Seluruh

Indonesia (KPSI).

Sikap tegas pemerintah dan kerjasama yang baik antara pihak yang

berkonflik menjadikan proses mediasi dan negosiasi berjalan lancar. Dalam

sambutan di acara penutupan KLB di Jakarta Menteri Pemuda dan Olahraga Roy

Page 113: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

102

Suryo mengungkapkan KPSI resmi dibubarkan setelah adanya kesepakatan yang

ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Djohar Arifin, Sekjen PSSI Hadiyandra,

La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua Umum KPSI dan Hinca Panjaitan.

Pembubaran KPSI diikuti dengan perombakan struktur organisasi PSSI, di

antaranya komite banding, komite wasit, dan lain-lain. Pembubaran KPSI

merupakan salah satu agenda Kongres Luar Biasa PSSI. La Nyalla Mattalitti

yang diangkat menjadi wakil ketua umum PSSI meresmikan pembubaran KPSI.

KLB menghasilkan penyelesaian dualisme persepakbolaan Indonesia. KPSI

yang resmi bubar siap bahu membahu di dalam organisasi PSSI untuk memajukan

persepakbolaan Indonesia. Hasil kongres yang diprakarsai Menteri Pemuda dan

Olahraga Roy Suryo dan Ketua KOI Rita Subowo ini dilaporkan dalam rapat Exco

FIFA 20-21 Maret, dan dilihat dari reaksi anggota delegasi FIFA bayang-bayang

ancaman sanksi dibatalkan dan FIFA menyetujui hasil KLB. Indonesia sudah boleh

bernafas lega, tetapi tugas berat menata sepakbola yang terus berlangsung

perbaikan kualitas kompetisi, pembinaan atlit serta sportifitas menjadi tugas rumah

PSSI dan pemerintah sebagai otoritas tertinggi sepakbola dan negara.

Page 114: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

103

BAB V

PENTUTUP

A. Kesimpulan

Statuta, tujuh huruf yang selalu disebutkan dalam setiap konflik PSSI.

Konflik bisa dihentikan kalau setiap yang berkonflik dapat mematuhi Statuta dan

Undang-Undang. Statuta Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) pasal 10 dan 13

menyebutkan, segala bentuk kegiatan sepak bola di suatu negara harus diawasi dan

diorganisir oleh federasi resmi yaitu PSSI. Hal tersebut bahkan sudah dinyatakan

FIFA pada surat tertanggal 26 November yang dikirimkan kepada Kemenpora saat

masih dipimpin Andi Malarangeng.

Sikap Nurdin Halid yang selalu menggunakan statuta untuk alasan

melanggengkan kekuasaanya dan mengingatkan pemerintah untuk tidak ikut

campur dalam rumah tangga PSSI karena menyebabkan Indonesia akan dibanned

FIFA. Di lain pihak Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 pun menjelaskan bila

pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi menyelenggarakan dan

membina keolahragaan di Indonesia. Sikap tidak kooperatif Nurdi Halid terhadap

pemerintah, tuntutan masyarakat yang menghendaki Nurdin turun dari jabatannya

serta konflik internal PSSI membuat pemerintah melakukan berbagai tindakan

seperti :

1. KSN (Kongres Sepakbola Nasional) yang menghasilkan tujuh butir sikap.

2. Menanggapi kisruh LPI pemerintah mengesahkan digulirkannya LPI (Liga

Premier Indonesia).

Page 115: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

104

3. Pemerintah menghentikan dana serta menarik fasilitas yang diberikan

kepada PSSI seperti kantor PSSI. Karena kegagalan PSSI dalam mengatasi

konflik internal serta kericuhan kongres Pekanbaru 2011.

4. Terkait penarikan fasilitas yang diberikan pemerintah komisi X DPR RI

memanggil Pengurus PSSI serta Menpora untuk mengikuti rapat dengar

mengenai konflik PSSI.

5. Pemerintah menuntut pemain yang berkompetisi di LPI dan LSI dapat

membela Tim Nasional Indonesia.

6. Pemerintah menuntut diturunkannya harga tiket piala AFF 2010.

7. Pemerintah menghimbau Komite Banding PSSI untuk meninjau ulang

pencoretan pasangan Arifin Panigoro dan George Toisutta sebagai calon

ketua dan wakil ketua PSSI.

8. Menteri Dalam Negeri menerbitkan undang-undang pelarangan klub

sepakbola menggunakan dana APBD.

Pada periode Djohar Arifin terdapat dualisme organisasi. Periode Nurdin

hanya terdapat dualisme kompetisi, kini terdapat dualisme kompertisi dan

organisiasi yaitu yang dikenal dengang KPSI (Komite Penyelamat Sepakbola

Indonesia) yang dibentuk oleh empat anggota EXCO PSSI yang tidak puas dengan

kepemimpinan Djohar Arifin. Agung laksono menjabat sebagai Menopra

sementara karena terseretnya status tersangka Andi Malarangeng dalam kasus

Hambalang. Agung Laksono melakukan berbagai kebijakan mengenai konflik

dualisme tersebut antar lain adalah :

Page 116: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

105

1. Mengesahkan bergulirnya LSI (Liga Super Indonesia) yang dianggap

Kompetisi illegal bagi PSSI karena PSSI menggunakan kompetisi LPI

(Liga Prima Indonesia) dengan berbagai syarat akhirnya LSI dapat

memulai kick off.

2. KONI sebagai badan tertinggi akan mengambil alih PSSI dan akan

membawa kasus tersebet kepada BAORI (Badan Abitrase Olahraga

Republik Indonesia).

3. Menuntut tidak adanya diskriminasi antara status pemain ISL dan IPL,

karena Tim nasional adalah harkat dan martabat bangsa jadi pemain

terbaiklah yang berhak membela tim nasional.

Menpora resmi yang baru yaitu Roy Suryo memulai pekerjaanya sebagai

Menpora dengan banyak masalah. Banyak pihak yang meragukan kemampuannya

sebagai Menpora karena dasar seorang ahli telematika tentu bertolak belakang

dengan olahraga. Walaupun begitu, Menpora yang baru bergerak lebih cepat dalam

mengatasi konflik PSSI. Bahkan Roy Suryo lebih tegas dan berani terjun langsung

dan siap mengintervensi PSSI polemik ini cukup sulit karena keduanya mengakui

mereka yang sah PSSI secara de jure dan KPSI secara de facto. Pernyataan FIFA

yang meminta bantuan pemerintah membuat pemerintah semakin percaya diri

dalam mengintervensi PSSI. Berikut dijelaskan kinerja menpora dalam

menanggulangi konflik PSSI :

1. Pemerintah siap membubarkan PSSI dan KPSI bila keduanya tidak

dapat bersatu dan memgutamakan kepentingan kelompok bukannya

prestasi Indonesia.

Page 117: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

106

2. Membentuk BTN (Badan Tim Nasional) untuk mengakomodir pemain

yang ada di kompetisi LPI atau ISL untuk membela Timnas Indonesia.

3. Menyatukan PSSI dan KPSI karena FIFA mengancam akan memberi

sanksi kepada Indonesia terkalit dualisme organisasi dan kompetisi.

Menpora mengadakan KLB untuk menyatukan PSSI dan KPSI 17

maret 2013 dan akhirnya dualisme berakhir. KPSI resmi dibubarkan

oleh La Nyalla mattalitti.

B. Saran

Permasalahan yang terjadi dalam konflik PSSI menjadi sangat rumit karena

banyak kepentingan bagi para pihak yang berkonflik. Dilema terjadi dalam tubuh

pemerintah karena beberapa peraturan di Statuta FIFA tentang pelarangan pihak

ketiga untuk ikut campur dalam penyelesaian konflik PSSI. Penerapan Statuta

FIFA mungkin dengan mudah dilaksanakan oleh negara-negara maju di Eropa,

berbeda di negara dunia ketiga seperti Indonesia yang negara yang sedang

berkembang secara konstitusi dan politik yang perlu dukungan pemerintah dalam

mengatasi permasalahan organisasi dan regulasi kompetisi sepakbola. Di Eropa

klub sepakbola berkembang secara professional, menggunakan dana klub dalam

menjalankan klubnya, berbeda dengan Indonesia karena beberapa pemerintah

masih menggunakan dana APBD dan PSSI masih mengandalkan dana APBN dan

pemerintah menandakan sistem sepakbola Indonesia masih belum mapan dan perlu

pengawasan lebih dari pemerintah.

Para pihak yang berkonflik juga harus bekerja sama untuk tujuan bersama

yaitu kebangkitan persepakbolaan Indonesia dan mengesampingkan kepentingan

Page 118: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

107

pribadi dan kelompok. Dukungan dari pemerintah juga sangat diperlukan. Tidak

perlu adanya pembatas antara pemerintah dan PSSI. Dapat dibuktikan ketika

pemerintah turun tangan mengatasi konflik KPSI dan PSSI keduanya menyatu

kembali di dalam naungan PSSI. Pemerintah berani mengambil resiko sanksi

FIFA, meskipun akan terkena sanksi jika pemerintah melakukan intevensi terhadap

PSSI, menurut penulis lebih baik terkena skorsing 6 bulan sampai 1 tahun dan kita

benahi persepakbolaan di Indonesia ini sehingga ke depan sepakbola Indonesia

lebih baik lagi dari sekarang. Kini sepakbola Indonesia telah melewati masa sulit

karena konflik organisasi berawal dari kasus Nurdin Halid, LPI, pemilihan ketua

umum PSSI, konflik PSSI versus KPSI, Sepakbola Indonesia harus menunjukkan

prestasi kompetisi internasional yang telah dibuktikan oleh skuad Timnas U-19

menjuarai piala AFF adalah sebuah pembuktikan bahwa Indonesia merupakan

negara dengan kualitas sepakbola yang baik.

Page 119: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

1

Daftar Pustaka

Bambang dan Sugianto. Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: Penerbit

Grahadi, 2007.

Blatter, Joseph s. All About FIFA,Develope Game,Touch the future. Zurich: FIFA,

2010.

Chilcote, Ronald.H. Teori Perbandaingan Politik.Penelusuran Paradigma.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Dr. Pandjaitan, Hinca Ip XII, SH.MH.ACCS, Kedaulatan Negara Vs Kedaulatan

FIFA. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Erwiyantoro, Dosa-Dosa nurdin Halid. Yogyakarta: Galang Press Yogyakarta,

2011.

Halid, Nurdin, Membangun Sepakbola Indonesia Modern.Menuju Industri

Sepakbola dan Pentas Dunia. Jakarta: PSSI, 2010.

Hardjana, Agus M. Konflik di Tempat kerja. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Helmer, Diana stall. Sports Throughout History,History of Soccer. New York:

Rosen Publicy Group, 2000.

Husein, Sefean. Pentadbiran dalam Pembangunan Pendidikan. Pahang: Fakultas

pendidikan Universitas Malaya, 2005.

Irwansyah. Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan. Jakarta: Grafindo, 2006.

Page 120: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

2

Lesmana,Tjipta. Bola Politik dan Politik Bola, Kemana Arah tendangannya?

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

Mufti, Muslim. Teori-Teori Politik. Bandung: CV pustaka Setia, 2013.

Murray, Bill. The Worlds Game, A History Of soccer.Illions: university of illions,

1996.

Natakusumah, Arief. Drama Itu Bernama Sepakbola.Jakarta: Elexmedia

Komputindo, 2008.

Pickering, Peg. How To Manage Conflict. Jakarta: Erlangga, 2006.

Poloma, Maergareth M. Sosiologi Kotemporer. Jakarta: PT Raja Grafrindo Persada

1994.

Pudjiastuti, Pauline. Sosiologi. Jakarta: Grasindo Gramedia, 2008.

Rauf, Maswardi. Konsensus Politik: Sebuah penjajakan Teoretis, Jakarta: Dirjen

pendidikan Tinggi DEPDIKNAS, 2000.

Robbins, Stephen P. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Subakti, Ramalan. Menahami Politik. Jakarta: Gramedia Mediasarana Indonesia,

1992.

Statuta FIFA (Federation International Football Assosiation)

Surat MoU antara PSSI,ISL dan KPSI.

Undang-undang No 3 tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Page 121: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

3

Wahab, Dimas. 70 tahun PSSI,Mengarungi Millenium Baru 1930-2000. Jakarta:

PSSI, 2000.

Waluya, Bagdja. Sosioligi, Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Bandung:

PT Setia Purna Inves, 2004.

Wahyudin. Manajemen Konflik Dalam Organisasi. Jakarta : Al Fabeta, 2008.

Wibowo, Eddi dkk. Ilmu Politik Kontemporer. Yogyakarta: YPAPI, 2004.

Internet

http://bola.inilah.com/read/detail/1271522/komite-banding-akui-diintimidasi-pe

merinta h /#.UiSRsdI0 (diakses tanggal 15 Oktober 2013) pukul 14.30

WIB.

http://bola.inilah.com/read/detail/1696742/inilah-alasan-pssi-pecat-riedl#.UifolN

I0W uI,(diakses tanggal 5 Agustus 2013) pukul 09.15 WIB.

http://bola.kompas.com/read/2012/03/27/10541234/Kisruh.PSSI.Dibawa.ke.Rapat

.Exco.FIFA (diakses tanggal 28 Agustus 2013) pukul 13.33 WIB.

http://bola.liputan6.com/read/322341/nurdin-tuding-pemerintah-intervensi-pssi

(diakses, 28 Agustus 2013) pukul 18.46 WIB.

http://bola.viva.co.id/news/read/212678-dpr-akan-panggil-menpora-terkait-pssi

(diakse s tanggal 5 Mei 2013) pukul 11.14WIB.

Page 122: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

4

http://bola.viva.co.id/news/read/213028-fifa-komite-normalisasi-ambil-alih-tugas-

pssi (diakses tanggal 5 Agustus 2013 ) Pukul 18.00 WIB.

http://en.wikipedia.org/wiki/FIFA. (diakses tanggal 22 Agustus 2013) pukul

16.14WIB .) Pukul 08.22 WIB.

http://kemenpora.go.id/index/profil (diakses tanggal 27 Agustus 2013) pukul

09.27 WIB.

http://makassar .tribunnews.com /2013/01/11/menpora-sebut-dua-pengusaha-

besar-penyebab-konflik-pssi (diakses tanggal 5 Mei 2013) pukul 15.30

WIB.

http://soccer.sindonews.com/read/2013/02/13/58/717416/pssi-btn-bentuk-interv

ensi pemerintah, (diakses tanggal 7 September 2013) pukul 08.04 WIB.

http://sport.detik.com/sepakbola/read/2011/03/28/163632/1602915/76/pemerintah

-tak-akui-lagi-pssi-di-bawah-nh-dan-nb (diakses tanggal 31 Agustus 2013)

pukul 11.14 WIB.

sport.detik.com/sepakbola/read/2011/09/29/175456/1733532/76/liga-indonesia-

kic k off-15-oktober (diakses 6 September 2013) pukul 07.23 WIB.

http://sport.detik.com/sepakbola/read/2011/12/19/002218/1794059/76/dibentuk-

ko mite-penyelamat-sepakbola-indonesia (diakses 27 Agustus2 013) pukul

7.24WIB.

http://sport.detik.com/sepakbola/read/2012/ 0 /29/203916/1854953/76/indonesia-

dipermalukan-bahrain-0-10 (diakses tanggal 7 Mei 2013) pukul 18.00 WIB.

Page 123: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

5

http://www.antaranews.com/berita/77212/nurdin-halid-divonis-dua-tahun-penjara

(diakses pada tanggal 24 Agusutus 2013) pukul 10.37 WIB.

http://www.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/aboutfifa.html.(diakses

pada tan gal 22 Agustus 2013) pukul 16.14 WIB.

http://www.fifa.com/aboutfifa/officialdocuments/doclists/aboutfifa.html (diakses

pada tanggal 22 Agustus 2013 pukul 19.23 WIB.

http://www.fifa.com/associations/association=idn/ranking/gender=m/index.html,

(diakses tanggal 21 Agustus 2013) pukul 22.03WIB.

http://www.fifa.com/worldranking/rankingtable/index.html (diakses tanggal 24

Agustus 2013) pukul 9.39 WIB.

http://www.goal.com/id-ID/news/1390/pssi/2010/03/07/1822019/inilah-rapor-m

erah-nurdin-halid (diakses diakses tanggal 24 Agusrtus 2013) pukul 11.09

WIB.

http://www.goal.com/id-ID/news/1391/superliga-indone sia/2010/1 2/30/2283443

/ik ut-lpi-tiga-klub-superliga-didegradasi (diakses tanggal 26 Agustus

2013) pukul 8.39WIB

www.merdeka.com/sepakbola/kpsi-resmi-layangkan-tantangan-untuk-timnas.html

-(diakses 9 September 2013) pukul 6.54 WIB.

http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/11/01/07/156996-me

diasi-dengan-lpi-eh-pssi-tak-hadir (diakses tanggal 26 Agusutus 2013)

pukul 07.53WIB.

Page 124: OLAHRAGA DAN POLITIK STUDI KASUS PERAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24243/1/Olahraga... · iv . ABSTRAKSI . Skripsi yang berjudul . Olahraga dan Politik,

6

http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/12/03/19/m14r3z-in

ilah-kro nologi-lengkap-perseteruan-pssi-dan-kpsi (diakses tanggal 26 Agu

stus 2013) pukul 11.08 WIB.

http://www.sportsknowhow.com/soccer/history/soccer-history.shtml (diakses tan

ggal 21 Agustus 2013) pukul 17.51WIB.

http://www.tempo.co/read/news/2007/11/02/068110615/Ketua-KONI-PSSI-

Harus-Pili h-Ketua-Baru.( diakses tanggal 24 Agustus 2013) pukul

10.37WIB.

http://www.tempo.co/read/news/2007/11/02/068110657/Nurdin-Halid-Menolak-

Mundur-dari-PSSI (diakses tanggal 24 Agustus 2013) pukul 10.50 WIB.

http://www.tempo.co/read/news/2011/01/05/099304037/Menpora-Siap-Mediasi-

LPI-PS SI, (diakses tanggal 26 Agustus 2013) pukul 07.58WIB.