Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc

Isqodrin.wordpress.com

Sistem Perpajakan

Indonesia

Self Assesment

System

Hak/Kewajiban WP Dalam Self Assesment System:

Menghitung

Menyetor

Melapor

Memperhitungkan

3

WAJIB PAJAK Pasal 1 angka 1 UU KUP

ORANG PRIBADI

PEMUNGUT /

PEMOTONG PAJAK

TERTENTU

BADAN

Yang mempunyai hak dan kewajiban di bidang perpajakan sesuai

ketentuan perpajakan

Perpajakan 4

SIAPAKAH YANG WAJIB MENDAFTARKAN

DIRI UNTUK MEMPEROLEH NPWP?

WAJIB PAJAK YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF

Penentuan sejak dimulai memenuhi persyaratan subjektif

dan objektif dapat ditarik mundur 5 tahun

Perpajakan 5

ORANG PRIBADI

SUBJEK PAJAK

WARISAN YANG BELUM TERBAGI SEBAGAI SATU KESATUAM MENGGANTIKAN YANG BERHAK

BADAN

BENTUK USAHA TETAP

Perpajakan 6

ORANG PRIBADI

SUBJEK PAJAK

DALAM NEGERI

SUBJEK PAJAK LUAR

NEGERI

Perpajakan 7

OP SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

ORANG PRIBADI YANG: BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA ATAU BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN, ATAU DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT UNTUK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA

Perpajakan 8

OP SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

ORANG PRIBADI YANG: TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA ATAU BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN, ATAU MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELAUI BUT DAPAT MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUKAN DARI BUT

Perpajakan 9

OBJEK PAJAK

PENGHASILAN

Perpajakan 10

BENTUK USAHA

TETAP (BUT)

BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH

PRIBADI YANG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI

INDONESIA, ORANG PRIBADI YANG BERADA DI

INDONESIA KURANG DARI 183 HARI DALAM

JANGKA WAKTU 12 BULAN, DAN BADAN YANG

TIDAK DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN

DI INDONESIA UNTUK MENJALANKAN USAHA

ATAU MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA

Perpajakan 11

Tempat Kedudukan Manajemen;

Cabang Perusahaan;

Kantor Perwakilan;

Gedung Kantor;

Pabrik;

Bengkel;

Pertabangan dan Penggalian Sumber Alam, Wilayah Kerja Pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan;

Perpajakan 12

Perikanan, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, atau Kehutanan;

Proyek Konstruksi, Instalasi, atau Proyek Perakitan;

Pemberian Jasa dalam Bentuk Apapun oleh Pegawai atau Orang Lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

Orang atau Badan yang Bertindak selaku Agen yang kedudukannya tidak bebas;

Agen atau Pegawai dari Perusahaan Asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia

Perpajakan 13

TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP

TEMPAT TINGGAL

TEMPAT KEDUDUKAN

ORANG

PRIBADI BADAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK

WAJIB PAJAK

PEMUNGUT/

PEMOTONG

DAN TEMPAT

KEGIATAN USAHA

PENGUSAHA

TERTENTU

14

TEMPAT

PELAPORAN USAHA

ORANG PRIBADI B A D A N

WP SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAKAN PAJAK MENURUT UU PPN

KANTOR PELAYANAN PAJAK

TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN

DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

Pasal 2 ayat (2) UU KUP

15

Paling lambat 1 bulan

setelah omset PKP

melampaui Rp 600 jt,

atau;

atas kemauan sendiri, WP

dapat mengajukan

permohonan untuk

dikukuhkan sebelum

penyerahan BKP

dijalankan

Paling lambat 1 bulan setelah

saat usaha mulai dijalankan/

berdiri

Paling lambat pada akhir bulan

berikutnya apabila sampai

dengan suatu bulan dalam

satu tahun buku memperoleh

penghasilan yang melebihi

PTKP

WP BADAN / OP

Usahawan

WP ORANG

PRIBADI Non

Usahawan

JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

NPWP DAN PELAPORAN PPKP Pasal 2 ayat (5) UU KUP jo. Kep- 160/PJ./2007 jo. PER-44/PJ./2008

PPKP NPWP

Perpajakan 16

Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4)

Internet (e-registration)/www.pajak.go.id

Perpajakan 17

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP BAGI WP

ORANG PRIBADI DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN

WP ORANG PRIBADI

USAHAWAN NON USAHAWAN

MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/

KUASA KHUSUS

FORMULIR PENDAFTARAN

DILAMPIRI FOTO KOPI :

- KTP/PASPOR;

DILAMPIRI FOTO KOPI :KTP/ SIM/ KK/ PASPOR

DITAMBAH SURAT KETERANGAN TEMPAT

TINGGAL DARI YBS BAGI

ORANG ASING

PER - 44/PJ./2008

• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

• UNTUK NPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA 18

WAJIB PAJAK

BADAN PEMUNGUT/

PEMOTONG

DILAMPIRI FOTO KOPI :

- AKTE PENDIRIAN/SURAT/

SRT PENUNJK.SBG BUT; dan

- KTP SALAH SEORANG

PENGURUS;

DILAMPIRI FOTO KOPI :

- SURAT PENUNJUKAN

SBG. BENDHRW.; dan

- TANDA BUKTI DIRI

BENDAHARAWAN.

SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN NPWP/ PPKP WP

BADAN & PEMUNGUT/PEMOTONG DAN JANGKA WAKTU

PENERBITAN PER-44 /PJ./2008

MENGISI DAN MENANDATANGANI SENDIRI/ KUASA KHUSUS FORMULIR PENDAFTARAN

• UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

• UNTUK SPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

JOINT

OPERATION

DILAMPIRI FOTO KOPI :

- PERJANJIAN KERJA

SAMASEBAGAI JO

- NPWP MASING-

MASING ANGGOTA JO

19

Dilakukan dalam hal :

WP yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat

digolongkan sebagai Wajib Pajak

WP Badan dilikuidasi karenapenghentian/penggabungan usaha

WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT

PENGHAPUSAN NPWP

PSL 2 AYAT (6) UU KUP

WP sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif

Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan (OP) atau 12

bulan (Badan) sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

20

Dilakukan dalam hal :

WP Bubar

WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

KEP- 161 /PJ./2001

WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain

Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya

permohonan secara lengkap

Perpajakan 21

SKEMA KEWAJIBAN PERPAJAKAN

NPWP/

PENGUKUHA

N PKP

Memperoleh Identitas

Sbg Wajib Pajak

Menghitung Sendiri,

Memotong dan

Memungut

Surat Setoran

Pajak (SSP)

Menyetor Sendiri

Pajak Yang

Terutang

Surat

Pemberitahuan

(SPT)

Melaporkan Sendiri

Penghitungan dan

Penyetoran Pajak

Perpajakan 22

Surat Setoran Pajak (SSP) Standar

Surat Setoran Pajak Khusus (SSP) Khusus

Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)

Surat Setoran Cukai dan PPN (SSCP)

Perpajakan 23

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP

SPT MASA SPT TAHUNAN

SPT adl Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan

Perhitungan dan atau Pembayaran Pajak,

Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak,

dan atau Harta dan Kewajiban

UNTUK SUATU

MASA PAJAK

UNTUK SUATU

TAHUN PAJAK ATAU

BAGIAN TAHUN PAJAK

Perpajakan 25

Masa:

PPh Psl 21/26

PPh Psl 25

PPh Psl 22

PPh Psl 23/26

PPh Psl 4 ayat (2)

PPh Psl 15

PPN/PPnBM

Tahunan:

PPh WP Badan (1771 & 1771 $)

PPh OP (1770 & 1770S)

PPh Psl 21 (1721)

SPT Pembetulan

Perpajakan 26

FUNGSI SPT PPh

a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain

dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak ;

penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ;

Harta dan Kewajiban ;

pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan

atau pemungutan dalam satu Masa Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perpajakan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP

Bagi pengusaha

SEBAGAI SARANA UNTUK :

Perpajakan 27

FUNGSI SPT PPN

b. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan

jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan untuk

melaporkan tentang:

pengkreditan PM terhadap PK;

pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa

Pajak;

melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong

atau pemungut).

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP

Bagi pengusaha kena pajak

SEBAGAI SARANA UNTUK :

Perpajakan 28

Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar lebih dari 30 faktur wajib menyampaikan SPT Masa PPN dengan e-SPT (induk SPT berupa hardcopy sedangkan lampirannya berupa softcopy: disket, flashdisk, CD)

Untuk PKP yang menerbitkan faktur pajak standar tidak lebih dari 30 faktur, boleh menyampaikan SPT berupa hardcopy saja ataukah melalui e-SPT

Perpajakan 29

KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP

WP

KPP/KP4

• MENGAMBIL SENDIRI

• MENGISI

• MENANDATANGANI

• MENYAMPAIKAN

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN

SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK

SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK

SPT

SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI

KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

30

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN

SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK

SPT TAHUNAN PPh OP: PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN PPh BADAN: PALING LAMBAT 4 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK

31

SANKSI ADMINISTRASI

ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT

SPT

TAHUNAN

SPT

MASA

WP TERLAMBAT/

TIDAK MENYAMPAIKAN

Pasal 7 (1) UU KUP

DENDA Rp. 100.000,00

DENDA Rp. 50.000,00

32

SANKSI ADMINISTRASI

ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT

Mulai Tahun Pajak 2008

SPT

TAHUNAN SPT

MASA

WP TERLAMBAT/

TIDAK MENYAMPAIKAN

SPT Masa PPN:

Denda Rp 500.000,-

Selain SPT Masa PPN:

Denda Rp 100.000,-

OP : Denda

Rp 100.000,-

Badan : Denda

Rp 1.000.000,- 33

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT

TAHUNAN

MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG

APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT

DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT

MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN

DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP

DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR

MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARAPAJAK YG TERUTANG

DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA

Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU KUP

SYARAT :

PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN

APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN

TERSEBUTDITERBITKAN SURAT TEGURAN

34

CUKUP DENGAN PEMBERITAHUAN

Perpajakan 35

PENGISIAN SPT Pasal 4 UU KUP

PENGISIAN SPT

BENAR

LENGKAP

JELAS

DITANDATANGANI : BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS

ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS

WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN

LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN

KETERANGAN LAIN)

Perpajakan 36

a. Dalam Bahasa Indonesia

b. Huruf latin

c. Menggunakan angka arab

d. Satuan mata uang rupiah

( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan

bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata

uang US $ )

SPT harus diisi dengan :

PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1), (1a) UU KUP

Perpajakan 37

SPT TIDAK LENGKAP

(SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN)

Pasal 3 ayat (7)

A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI

KETENTUAN FORMAL

1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT;

2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP

DI ISI;

3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI

KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA

KHUSUS;

4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN

YANG DISYARATKAN; ATAU

5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP.

APABILA

B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

APABILA TIDAK MEMENUHI

KETENTUAN FORMAL 38

BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29

KEKURANGAN BAYAR PPh

BERDASARKAN SPT TAHUNAN

PPh (Ps.29)

TAHUN BUKU =

TAHUN TAKWIM

TAHUN BUKU

TAHUN TAKWIM

TGL 25 MARET

SETELAH TAHUN

PAJAK BERAKHIR

TGL 25 BULAN KETIGA

SETELAH TAHUN PAJAK

BERAKHIR

SEBELUM

SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN

HARUS DILUNASI PALING LAMBAT

Pasal 9 ayat (2) UU KUP

39

BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 MULAI TAHUN PAJAK 2008

KEKURANGAN BAYAR PPh

BERDASARKAN SPT TAHUNAN

PPh (Ps.29)

TAHUN BUKU =

TAHUN TAKWIM

TAHUN BUKU

TAHUN TAKWIM

SEBELUM

SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN

HARUS DILUNASI PALING LAMBAT

Pasal 9 ayat (2) UU KUP

Perpajakan 40

SANKSI ADMINITRASI

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK

SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/

PENYETORAN PAJAK

BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH

TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL

PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN

DIHITUNG PENUH SATU BULAN)

DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9 ayat (2a) UU KUP

41

SPT TIDAK LENGKAP

(SPT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN)

Pasal 3 ayat (7) jo. KMK No.536KMK.04/2000

A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI

KETENTUAN FORMAL

1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT;

2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP

DI ISI;

3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI

KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA

KHUSUS;

4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN

YANG DISYARATKAN; ATAU

5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP.

APABILA

B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

APABILA TIDAK MEMENUHI

KETENTUAN FORMAL 42

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT

Pasal 3 ayat (8) UU KUP

WAJIB PAJAK TERTENTU

DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN

PENYAMPAIAN SPT ADALAH :

WP OP BERPENGHASILAN NETO

DI BAWAH PTKP

(UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN)

WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN

USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN

BEBAS (UNTUK SPT MASA) Perpajakan 43

MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA

PENELITIAN

SERANGKAIAN

KEGIATAN

Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan

PENGHITUNGAN

BERSIFAT

FORMAL

Pasal 1 angka 27

44