BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia

lainnya dalam wadah yang dikenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia

berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usiannya meningkat dewasa ia

hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan

dengan manusia lainnya, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia

bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh

sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia

dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan

kaidah-kaidah.

Dalam setiap hubungan bermasyarakat, keamanan dan kenyamanan

dalam kehidupan sangatlah penting, sehingga demi terwujudnya keamanan

dilingkungan masyarakat maka dibuatlah sebuah peraturan hukum yang

bersifat mengatur dan memaksa setiap anggota masyarakat agar taat dan

mematuhi hukum. Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan

dengan ketentuan-ketentuan dalam aturan yang ada dan berlaku dalam

masyarakat.

1

Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan bagi

masyarakat yang melanggar peraturan hukum tersebut haruslah sesuai dengan

asas-asas keadilan dalam masyarakat, supaya peraturan hukum dapat

berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Pada hakekatnya tindak pidana atau strafbaar feit adalah perilaku

yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat

ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang

disediakan oleh hukum pidana.1 Perilaku tersebut merupakan suatu perbuatan

yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan

ada unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.

Dalam hukum pidana berlaku asas Nullum Delictum Sine Praevia

Lege Poenali bahwa peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana

dalam Undang-Undang tidak ada terlebih dahulu, maka pengertian tindak

pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak

pidana.2

Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuat

Undang-Undang menerima kemungkinan bahwa seseorang bisa saja telah

memenuhi segala unsur dalam rumusan delik namun tidak dikenai pidana

apapun. Didalamnya tercakup pengakuan bahwa tindak pidana dapat

dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana

tidak perlu dijatuhkan. Dasar-dasar yang meniadakan pidana dirumuskan

1 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 61.

2 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor : Politeia, 1993), hal 27.

2

dalam ketentuan Pasal 44 KUHP perihal gangguan psikis, Pasal 48 KUHP

tentang daya paksa atau overmacht, Pasal 49 KUHP perihal pembelaan

terpaksa atau noodweer, Pasal 50 KUHP tentang kewajiban menjalankan

Undang-Undang dan Pasal 51 KUHP perihal perintah jabatan.

Berdasarkan beberapa dasar-dasar peniadaan pidana, maka pada

kesempatan ini pembelaan terpaksa atau noodweer yang akan menjadi bahasan

dan dianalisis lebih lanjut oleh penulis, hal ini dimaksudkan agar analisis yang

dilakukan penulis akan jauh lebih mendalam dibandingkan dengan membahas

kesemua dasar-dasar alasan peniadaan pidana.

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan noodweer ini adalah

tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Grace dan keluarga terhadap Robby

Lesmana dengan nomor Putusan Mahkamah Agung No.416 K/Pid/2009

dimana Grace dan Robby Lesmana adalah sepasang suami istri yang tengah

menjalani proses perceraian dan mempunyai seorang anak bernama Richelle

yang pengasuhannya dilakukan secara bergantian oleh Grace dan Robby.

Ketika Robby bersama Kuasa hukumnya bernama Adardam yang datang ke

rumah Grace dengan maksud menjemput anaknya Richelle berdasarkan

perjanjian hak asuh yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh grace dan

Robby dimana saat itu tiba gilirannya Robby untuk mengasuh Richelle, pada

saat Robby menghampiri Grace yang sedang menggendong Richelle yang

berada didepan pintu rumah, Richelle menangis ketika akan dibawa pergi oleh

Robby, mendengar tangisan Richelle tiba-tiba keluar Winarno Sarkawi yang

langsung menghampiri serta mendorong dan memukul Robby, kemudian

3

diikuti dengan tindakan Grace yang juga melakukan pemukulan terhadap

Robby dengan maksud mengambil kembali anaknya Richelle yang menangis

dalam gendongan Robby.

Kuasa hukum yang berada diluar pagar kemudian menghampiri

dengan maksud melerai peristiwa pemukulan tersebut tetapi beliau juga

dipukul oleh Winarno Sarkawi dan Grace, Melihat keadaan yang tidak

kondusif itu kedua korban akhirnya langsung naik ke mobil dan pergi. Setelah

peristiwa pemukulan tersebut kemudian Robby ditemani Kuasa hukumnya

Adardam melaporkannya kepada pihak kepolisian yang akhirnya sampai pada

tingkat pengadilan.

Di Pengadilan Negeri Bandung, setelah bukti-bukti dihadirkan

dipersidangan dan membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum kemudian

Hakim menyatakan bahwa terdakwa Winarno Sarkawi dan terdakwa Grace

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

orang dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan

kepada terdakwa Winarno sarkawi dan terdakwa Grace.

Setelah putusan hakim diberikan, para terdakwa melakukan upaya

hukum banding yang kemudian pada tingkat banding Hakim Pengadilan

Tinggi Bandung menyatakan bahwa terdakwa Winarno Sarkawi dan terdakwa

Grace terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi merupakan

pembelaan darurat noodweer sehingga melepaskan kedua terdakwa dari semua

tuntutan hukum. Jaksa Penuntut Umum yang keberatan terhadap

4

pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut kemudian melakukan upaya

hukum kasasi dengan disertai alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa

putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam melepaskan kedua terdakwa

dari semua tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) karena

perbuataannya termasuk dalam apa yang diatur pada Pasal 49 ayat 2 KUHP

adalah telah salah dalam penerapan hukumnya.

Akhirnya pada Putusan Mahkamah Agung permohonan kasasi Jaksa

Penuntut ditolak dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi sehingga

menyatakan terdakwa Winarno Sarkawi bersalah dan terbukti melakukan

tindak pidana dan dipidana penjara selama 10 bulan dan kepada terdakwa

Grace terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan

tersebut merupakan pembelaan darurat noodweer sehingga melepaskan nya

dari semua tuntutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji

dalam penulisan skripsi ini berjudul: Noodweer Exces Sebagai Dasar

Peniadaan Pidana (Contoh Kasus Putusan M.A Nomor : 416 K/Pid/2009)

Terhadap Penganiayaan Suami Oleh Istri dan Keluarganya.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

Mengapa alasan nodweer exces dijadikan dasar pertimbangan hakim sebagai

alasan pemaaf dalam kasus Putusan M.A 416 K/Pid/2009?

5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan nodweer exces

dijadikan dasar pertimbangan hakim sebagai alasan pemaaf dalam kasus

Putusan M.A 416 K/Pid/2009.

2. Kegunaan

a. Penelitian ini merupakan kewajiban mahasiswa yang akan

menyelesaikan studi tingkat akhir dan merupakan salah satu syarat

untuk memperoleh gelar kesarjanaan atau memenuhi program S1 di

Universitas Tarumanagara. Selain itu merupakan bentuk sumbangan

pikiran yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dibidang ilmu

pengetahuan hukum yang berkaitan dengan bela paksa noodweer.

b. Kegunaan penelitian secara khusus yaitu merupakan suatu studi

dibidang hukum pidana di mana penulis berharap penelitian ini dapat

memberikan gambaran secara jelas perihal bagaimana seharusnya suatu

tindakan yang dihadapi seseorang dalam suatu keadaan dapat

digolongkan kedalam upaya bela paksa noodweer.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan

antara konsep-konsep yang diteliti.3 Pengertian lain menyebutkan kerangka

konseptual berisi uraian konsep-konsep yang berhubungan dengan variabel

3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Edisi III, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 132

6

penelitian.4 Kerangka konseptual ini merumuskan definisi operasional yang

dapat dijadikan pedoman di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis,

dan konstruksi data.

Kerangka konseptual dalam penulisan ini, terdapat istilah-istilah yang

dipakai oleh penulis dan untuk mempermudah pembaca mengerti akan istilah

tersebut, maka penulis memberikan definisi dari konsep-konsep yang ada

dalam judul skripsi ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Nodweer adalah pembelaan diri dalam keadaan terpaksa.5 Noodweer

exces Pasal 49 ayat (2) KUHP, melampaui batas pertahanan yang sangat

perlu, jika perbuatan itu dengan seketika itu juga dilakukan karena perasaan

tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.6

Pidana adalah hukum, undang-undang atau hukum tentang perkara

kejahatan.7 Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan

dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda strafbaar feit atau

delict.8 Untuk terjemahan itu, dalam bahasa Indonesia, di samping istilah

tindak pidana, juga telah dipakai dan beredar beberapa istilah lain baik dalam

buku-buku ataupun dalam peraturan tertulis, yang penulis jumpai antara lain:9

perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa

pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Jadi dengan

4 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum, (Jakarta: Peraturan Dekan FH-Untar Nomor 015-D/FHUNTAR/II/2011, 2011), Lampiran 2

5 J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.106

6 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 Ayat (2)s7 Darmansyah, Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut

Pedoman, Cetakan I, (Jakarta : Batavia Press, 2008), hal. 4248 K. Wantjik Saleh. Tindak Pidana Korupsi dan Suap, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1971),

hal.159 Ibid.

7

demikian ada enam istilah untuk menterjemahkan kalimat strafbaar feit atau

selict. Menurut Wantjik Saleh, di antara keenam istilah itu yang paling baik

dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu tindak pidana

atau perbuatan pidana. Kedua istilah itu di samping mendukung pengertian

yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum, juga mudah untuk

diucapkan dan enak didengar. Pemerintah dalam beberapa peraturan

perundang-undangan selalu memakai istilah tindak pidana, seperti juga

ternyata dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

Aniaya dalam Kamus Hukum berarti perbuatan menyakiti, menyiksa

atau bengis terhadap manusia atau binatang. Penganiayaan atau mishandeling

terhadap manusia adalah kejahatan sebagaimana dalam Pasal 351 KUHP,

“dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang disamakan

dengan penganiayaan”.10 Menurut Tirtaamidjaja membuat pengertian

penganiayaan sebagai berikut: menganiaya ialah dengan sengaja

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai

penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan

badan.11

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana

yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu

straf12. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik

10 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan ke-6, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009), hal. 34.11 Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, (Jakarta : Fasco, 1955), hal 174.12 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hal 27.

8

perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan

sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.13

Keluarga dalam Kamus Hukum memiliki pengertian: ibu bapak

dengan anak-anaknya; seisi rumah.14 Selain itu pengertian keluarga menurut

Abu Ahmadi sebagaimana mengutip pendapat dari beberapa ahli seperti

Sigmund Freud, keluarga itu terbentuk karena adanya perkawinan pria dan

wanita. Adler, keluarga itu dibangun berdasarkan pada hasrat atau nafsu

berkuasa. Durkheim berpendapat bahwa keluarga adalah lembaga sosial

sebagai hasil faktor-faktor politik, ekonomi dan lingkungan. Ki Hajar

Dewantara berpendapat bahwa keluarga adalah kumpulan beberapa orang

yang karena terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai

gabungan yang   hakiki,   esensial, enak dan berkehendak bersama-sama

memperteguh gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya.15

E. Metode Penelitian

Penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan

penelitian hukum normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data

sekunder.16

Data sekunder adalah data tidak langsung yang di peroleh dari

kepustakaan, yang dibedakan atas bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tertier, dengan penjelasan sebagai berikut :

13 Ibid, hal 27.14 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hal 217.15 Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 95.16 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan-4, (Jakarta :

Ghalia Indonesia, 1990), hal 52.

9

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan

permasalahan yang dibahas, meliputi :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Salinan Putusan MA No.416 K/Pid/2009

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya

menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa

buku/ literatur, hasil karya sarjana yang berhubungan dengan penulisan

skripsi.

3. Bahan Hukum Tertier adalah merupakan bahan hukum sebagai

pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa:17

a. Kamus Hukum.

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pendekatan Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan

pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.18 Untuk

mendukung penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak

Amril selaku hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Bapak Firman

Wijaya selaku praktisi hukum.

Adapun cakupan dalam penelitian ini yang diteliti perihal asas-asas

hukum pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP atas pertanggungjawaban pidana

17 Ibid, hal 52.18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-4, (Jakarta:Kencana, 2008), hal 94

10

terhadap perbuatan pemukulan yang menjadi dasar pemaaf karena pemukulan

tersebut dilakukan atas dasar nodweer exces (pembelaan terpaksa).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis,

sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima)

bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini menguraikan latar belakang, permasalahan,

tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORETIS

Pada bab kedua menguraikan beberapa teori yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini. Beberapa teori yang dapat dikemukakan

diantaranya teori pertanggungjawaban pidana, lingkup tindak

pidana penganiayaan serta dasar penghapus pidana.

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

Pada bab ketiga mengurikan tentang data hasil penelitian yaitu

kronologi kasus penganiayaan dalam Putusan MA No.416

K/Pid/2009 dan pendapat narasumber perihal pertimbangan hakim

yang membebaskan terdakwa III Grace binti Winarno dengan

alasan noodweer exces.

BAB IV ANALISIS

11

Pada bab ini merupakan analisis yang merupakan inti dari

penulisan skripsi. Uraian analisis ini untuk menjawab permasalahan

alasan noodweer exces dijadikan dasar pertimbangan hakim

sebagai alasan pemaaf dalam kasus Putusan M.A 416 K/Pid/2009.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari

permasalahan yang ada dan saran yang merupakan rekomendasi

penulis sebagai alternatif penyelesaian masalah.

12

BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi

Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban

tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainya pun dapat di

pertanggungjwabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggung-

jawabkan tindak pidana yang dilakukanya, akan tetapi perbuatan orang lain

juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya

terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau

teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana.

Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda

yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk

menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Perihal pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan

dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat

pertanggungjawbaan pidana, sedangkan pengertian pertanggung-jawaban

pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak

13

pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk

dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.19

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legaligtas, sedangkan dasar

dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti

bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia

mempunya kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seorang

dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah

pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada

waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh

karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban (pidana), menjurus kepada pemidanaan

pentindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-

unsurnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut

terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggung-

jawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut

melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan

pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka

hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggung-

jawabkan.

Seseorang yang mampu bertanggungjawab (teorekeningsvatbaar),

dapat diilihat dari keadaan jiwanya maupun kemampuan jiwanya, seperti:20

a. Keadaan jiwanya

19 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. III, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal. 235.

20 Ibid, hal. 429

14

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporer).

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile).3. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap,

pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwander), menggigau karena demam (korst). Dengan perkataan lain harus dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan

dilaksanakan atau tidak.3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan keadaan dan kemampuan

jiwa (geestelijke vermogens), dan bukan keadaan dan kemampuan berpikir

(verstandrilijke vermogenas) dari seseorang. Tanggungjawab pidana

dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau

tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat

melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan

tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan

atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari

tindakan yang dilakukan tersebut.21

Hubungan petindak dengan tindakannya dalam rangka

mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya

21 Ibid.

15

dapat ditententukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibutikan

bahwa:22

1. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.2. Terdapat kesalahan pada petindak.3. Tindakan kesalahan pada petindak.4. Tindakan itu harus bersifat melawan hukum.5. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan piana oleh undang-

undang dalam arti luas.6. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan

keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya

seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Moeljatno mengatakan,

seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau

dia tidak melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian,

pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya

tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya

telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. 23

B. Lingkup Bidang Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala

perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh

bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya,

dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan

(mishandeling), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 sampai

dengan Pasal 356 KUHP. Penganiayaan merupakan perbuatan dengan

22 Ibid., hal. 253.23 Khairul Huda, Dari dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal.19.

16

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang

menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai

penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan

badan.24

Pasal 351 KUHP dirumuskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan

dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau

setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan

badan orang lain.25

Sementara dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin,

penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Berdasarkan doktrin

tersebut bahwa setiap perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit

atau luka-luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya

diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak

perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit ataupun luka tubuh

yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana. Sebagai

contoh dikemukakan:

a. Seorang guru yang

memukul muridnya karena tidak mengerjakan tugas

b. Seorang dokter yang

melukai tubuh pasien dalam operasi.

24 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal.5.

25 Ibid, hal.6.

17

Bertolak dari adanya kelemahan yang cukup mendasar tersebut, dalam

perkembangannya muncul yurisprudensi yang mencoba menyempurnakan

Arrest Hooge Raad tanggal 10 Februari 1902, yang sesara substansial

menyatakan:26

Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan,

melainkan suatu saranabelaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut,

maka tidaklah ada penganiayaan. Contohnya dalam batas-batas yang

diperlukan seorang guru atau orangtua memukul seorang anak.

Berdasarkan yurisprudensi ini tersimpul pendapat bahwa tidak setiap

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau

luka pada tubuh merupakan suatu perbuatan penganiayaan.

Berdasarkan Arrest Hooge Raad dan doktrin di aats, maka menurut

Adami Chazawi penganiayaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang

dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau

luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan

si petindak.27

Berdasarkan uraian tentang penganiayaan tersebut di atas, maka

rumusan penganiayaan menurut unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesengajaan

2. Unsur perbuatan

26 Tongat, Hukum Pidana Materil, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.7127 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Malang: Biro Konsultasi dan

Bantuan Universitas Brawijaya Malang, 1999), hal. 14.

18

3. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit, tidak enak pada

tubuh dan luka tubuh.

4. Akibat mana terjadi satu-satunya tujuan si pelaku.

Untuk lebih memperjelas tindak pidana penganiayaan sebagaimana

terurai di atas, berikut ini diuraikan makna dari masing-masing unsur tersebut:

1. Unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan diartikan

sebagai kesengajaan sebagai maksud. Berbeda dengan tindak pidana lain

seperti pembunuhan, unsur kesengajaan harus ditafsirkan secara luas yaitu

meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan

kesengajaan sebagai kemungkinan. Penafsirannya adalah unsur

kesengajaan dalam tindak pidana ditafsir sebagai kesengajaan sebagai

maksud (opzet alsa ogmerk), maka seorang baru dapat dikatakan

melakukan tindak pidana penganiayaan apabila orang itu mempunyai

maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi,

dalam hal ini maksud orang itu harus ditujukan pada perbuatan dan rasa

sakit atau luka pada tubuh.

Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana

penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud,

namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat

ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.28 hal ini pernah

28 Tongat, Op.Cit., hal. 73

19

dilakukan Hooge Raad dalam arresnya tanggal 15 Januari 1934, yang

menyatakan:29

Kenyataan bahwa orang telah melakukan suatu tindak pidana yang besar kemungkinan dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidak menjadi soal bahwa dalam suatu kasus ini opzet pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang pegawai polisi.Bertolak dari Arrest Hooge Raad di atas dapat diambul kesimpulan

bahwa terhadap terjadinya rasa sakit yang semestinya dipertimbangkan

oleh pleaku tetapi tidak dilakukannya sehingga karena perbuatana yang

dilakukan itu menimbulkan rasa sakit, telah ditafsirkan sebagai

penganiayaan. Dalam hal ini sekalipun pelaku tidak mempunyai maksud

untuk menimbulkan rasa sakit dalam perbuatannya, tetapi ia tetap

dianggap melakukana penganiayaan atas pertimbangan, bahwa mestinya ia

sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu sangat mungkin

menimbulkan rasa sakit.

Namun demikian penganiayaan itu bisa ditafsirkan sebagai

kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut

juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap

akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas terhadap unsur-unsur

kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai

kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian hanya dimungkinkan

terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah merupakan

tujuan pelaku.

29 Ibid., hal.74.

20

2. Unsur perbuatan

Unsur perbuatan yang dimaksud dalam penganiayaan adalah

perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah

merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan

(sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu.

Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana

penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam

berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, mebacok

dan sebagainya.

3. Unsur akibat yang berupa rasa sakit dan luka tubuh

Rasa sakit dalama konteks penganiayaan mengandung arti sebagai

terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau

penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya

perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa tubuh sehingga

menjadi berbeda dari keadaana tubuh sebelum terjadinya penganiayaan.

perubahan rupa itu kisalnya lecet-lecet pada kaki kulit, putusnya jari

tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya.

Unsur akibat baik berupa rasa sakit atau luka dengan unsur

perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya harus dapat dibuktikan,

bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat

langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa adanya

hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan

dapat dibuktikan adanya tindak pidana penganiayaan.

21

4. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana

penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah

merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang

menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka-luka dari perbuatan

(penganiayaan) yang dilakukannya. Jadi, untuk penganiayaan harus

dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku.

Apabila akibat yang berupa rasa sakit atau luka bukan menjadi

tujuan dari pelaku, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan

yang patut, maka dalam hal ini tidak terjadi penganiayaan.

Pada praktek penegakan hukum, persoalan yang muncul adalah apa

yang menjadi ukuran atau kriteria dari tujuan yang patut itu? Persoalan itu

mudah dijawab, sebab tidak ada ukuran atau kriteria umum baku yang

dapat dipakai sebagai pedoman. Oleh karena tidak ada ukuran yang

bersifat yang secara umum dapat diterapkan, maka ukuran atau kriteria

patut atau tidak patut diserahkan pada akal pikiran dan kebiasaan yang

berlaku dalam masyarakat. Sifatnya sangat kasusistis dan tergantung dari

kebiasaan dalam masyarakat setempat. Sebagai contoh perbuatan orang tua

memukul anaknya.

Menurut kebiasaan dalam masyarakat (mungkin untuk seluruh

masyarakat Indonesia) perbuatan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak

berlebihan. Artinya sepanjang perbuatan pemukulan terhadap anak

tersebut tidak melampaui batas-batas kewajaran, maka perbuatan tersebut

22

(dianggap) tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam

masyarakat.

Perbuatan pemukulan terhadap anak tersebut tidak dapat dianggap

sebagai perbuatan yang wajar dan menurut akal pikiran sudah berlebihan

dan karenanya tidak lagi dipandang sebagai perbuatan untuk mencapai

tujuan yang patut, apabila perbuatana pemukulan tersebut misalnya

dilakukan dengan menggunakan sepotong besi.

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, bahwa penganiayaan

merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh

manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai

perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.

Adapun jenis-jenis penganiayaaan yang dimuat dalam BAB XX II,

Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP adalah sebagai beriku:

1. Penganiayaan biasa Pasal 351

KUHP

2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP

3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP

4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP

5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Dari beberapa macam penganiayaan diatas kami mencoba untuk

menjelaskaannya satu persatu :

a.   Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

      Pasal 351 KUHP telah menerangkan penganiayaan ringan sebagai berikut:

23

1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah.

2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama

tujuh tahun.

4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Kembali lagi dari arti sebuah penganiayaan yang merupakan suatu

tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau

tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum akan berakibat kepada

dirinya sendiri. Perihal penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan

hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti

bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat

itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang

menyebabkan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian. Tidak

semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit

dikatakan sebuah penganiayaan.

Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam

melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh seorang guru

yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai

pasiennya dan menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan

24

sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan

menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya

rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju,

pencak silat, dan lain sebagainya.

Tetapi perlu digaris bawahi apabila semua perbuatan tersebut

diatas telah malampui batas yang telah ditentukan karena semuanya itu

meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah ada peraturan yang

membatasinya diatas perbuatan itu, perihal orang tua yang memukili

anaknya dilihat dari ketidak wajaran terhadap cara mendidiknya.

Oleh sebab dari perbuatan yang telah melampaui batas tertentu

yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya pebuatan itu

bukan sebuah penganiayaan, karena telah melampaui batas-batas aturan

tertentu maka berbuatan tersebut dimanakan sebuah penganiayaan yang

dinamakan dengan penganiayaan biasa. Dalam hal ini yang bersalah pada

perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini

mengakibatkan luka berat atau matinya si korban. Perihal tentang luka

berat dapat dilihat pada Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati yang

dimaksud disini hanya sebagai akibat dari perbuatan penganiayaan itu.

Perihal tindakan hukum ini yang akan diberikan kepada yang

bersalah untuk menentukan Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan

dalam penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

1) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun

kematian.

25

2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

4) penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak

menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak

bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rumusan dalam penganiayaan

ringan telah diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut:30

1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP,

maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan

untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana

sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana

dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu

terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat

Pasal 352 ayat (2) KUHP bahwa percobaan melakukan kejahatan itu

(penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana meskipun dalam

pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju

kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang dituju, atau

hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai

selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan

kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur

30 R. Soesilo, Op.Cit, hal 29.

26

dalam Pasal 53 KUHP ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam

penganiyaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

c. Penganiyaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP perihal penganiyaan berencana merumuskan

sebagai berikut :

1) Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana

penjara paling lama empat tahun.

2) Jika perbutan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di

pidana dengan pidana penjara palang lama tujuh tahun.

3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Arti di rencanakan lebih dahulu adalah bahwa ada suatu jangka

waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk

berfikir dengan tenang.  Apabila dipahami tentang arti dari direncanakan

di atas, bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di

rencanakan terlebih dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan

lebih dulu (meet voor bedachterade) sebelum perbuatan dilakukan,

direncanakan lebih dulu (disingkat berencana), adalah berbentuk khusus

dari kesengajaan (opzettielijk) dan merupakan alasan pemberat pidana

pada penganiayaan yang bersifat subjektif, dan juga terdapat pada

pembunuhan berencana (340 KUHP).

Perkataan berpikir dengan tenang, sebelum melakukan

penganiayaan, si pelaku tidak langsung melakukan kejahatan itu tetapi ia

27

masih berfikir dengan batin yang tenang apakah resiko atau akibat yang

akan terjadi yang disadarinya baik bagi dirinya maupun orang lain,

sehingga si pelaku sudah berniat untuk melakukan kejahatan tersebut

sesuai dengan kehendaknya yang telah menjadi keputusan untuk

melakukannya. Maksud dari niat dan rencana tersebut tidak di kuasai oleh

perasaan emosi yang tinggi, was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan

lain sebagainya.

Penganiayaan berencana yang telah dijelaskan diatas dan telah

diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan

kematian adalah berupa faktor/alasan pembuat pidana yang bersifat

objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di

kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan

berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila

kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan

disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (pasal

340 KUHP).

d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang

rumusannya adalah sebagai berikut :

1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerena

melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama

delapan tahun.

28

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat (zwar lichamelijk letsel toebrengt) atau dapat

disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan

dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak

pidana yaitu: pebuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan

diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang

sebagai unsur dari perbuatan pidana, seorang jaksa harus teliti dalam

merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwah dan ia

harus menyebukan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan

dalam undang-undang sebagai unsur dari perbuatan pidana.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan

ini harus sekaligus ditujukan baik tehadap perbuatannya, (misalnya

menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Perihal luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat,

kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal

90 KUHP yaitu luka berat berarti jatuh sakit atau luka yang tak dapat

diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat

mendatangkan bahaya maut.

Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau

pekerjaan pencaharian tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra,

Mendapat cacat besar lumpuh (kelumpuhan), akal (tenaga pikiran) tidak

29

sempurna lebih lama dari empat minggu, gugurnya atau matinya

kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP di atas telah dijelaskan tentang golongan

yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada

penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat,

melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam

penganiayaan berat.

e. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiyaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang

rumusannya adalah sebagai berikut :

1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu,

dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila dilihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang

berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan

berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat

(Pasal 354 ayat 1) dengan penganiyaan berencana (Pasal 353 ayat 1), dengan

kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan

berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara

serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus

terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan

berencana.

30

Kejahatan atau kekerasan terhadap ketertiban umum juga diatur dalam

Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa: 31)

(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan  kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum :1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan

sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya menyebabkan suatu luka;

2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Penggunaan Pasal 170 ini tidaklah sama dengan penggunaan Pasal

351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan

dalam Pasal 351, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu orang

dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang

dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para

pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham

untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal

351.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan

oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang

berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat

tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Perbedaan yang

paling mendasar Pasal 170 dengan Pasal 351 adalah dilakukannya tindakan itu

di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal

31 ?) R. Soesilo, Ibid, hal. 126

31

351 hal ini tidak dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum

ataupun di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat daripada Pasal 351.

Apabila kita bandingkan pada akibat yang ditimbulkan antara kedua pasal ini

dengan ancaman hukumannya, maka kita akan mendapati ancaman hukuman

pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban

mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara

selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat

yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-

lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban,

Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas

tahun sedangkn pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman

penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Berbicara mengenai luka berat, Pasal 90 KUHP memberikan defenisi

luka berat sebagai berikut yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu:

penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan

sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak

cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu

panca indera; kudung (kerompong); lumpuh; berubah pikiran (akal) lebih dari

empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan

ibu.

32

C. Dasar Penghapus Pidana

Secara umum KUHP membedakan alasan-alasan yang mengecualikan

dijatuhkannya hukuman, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah

strafuitsluitingsground, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai

dasar penghapus pidana, berdasarkan alasan terjadinya penghapusan pidana itu

terhadap pelaku. Pada pokoknya strafuitsluitingsground itu dapat terjadi

karena:32

1. Rechtvaardigingsgronden, yaitu alasan-alasan yang membenarkan

tindakan pelaku, dengan menghapuskan sifat melawan hukum dari

tindakannya; atau

2. Sculduitsluitingsgronden, yaitu alasan-alasan yang menghilangkan unsur

kesalahan (dalam arti luas) pada tindakan pelaku dan memaafkan.

Alasan penghapus pidana dikenal baik dalam KUHP, doktrin mapun

yurisprudensi. Dalam ilmu hukum pidana alasan penghapus pidana dibedakan

dalam:33

1. Dasar Penghapus Pidana Umum, adalah dasar penghapus pidana yang dapat diberlakukan kepada semua tindak pidana.

2. Dasar Penghapus Khusus, adalah dasar penghapus pidana yang hanya dapat diberlakukan pada subyek hukum pidana tertentu.

Menurut Moeljatno, dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan

yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:34

1. Alasan Pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

32 Utrecht, Pidana, Jilid 1, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999), hal. 57-58. 33 Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 1987), hal. 138. 34 Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Cet. Ke-7, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), hal. 137.

33

2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

3. Alasan Penghapus Penuntutan, adalah alasan di mana pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan, yang dipertimbangkan di sini adalah kepentingan umum. Apabila perkara dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Misalnya Pasal 53 KUHP, jika terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Wiryono Prodjodikoro, menyebut alasan pemaaf dan alasan pembenar

sebagai alasan yang menghilangkan sifat tindak pidana atau menghilangkan

sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid atau onrechtmatigeheid.

Alasan yang membenarkan disebut sebagai rechtvaardigings grond, yaitu

alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum, sehingga perbuatannya

tetap dianggap dibenarkan. Sedangkan alasan pemaaf atau strafuitsluiting

grond yaitu alasan yang menghilangkan tanggung jawab pelaku.35

Menurut Sudarto,36 llmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan

pembedaan lain, penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau

pembuatnya, maka dibedakan dua jenis alasan penghapus pidana:

a. Alasan Pembenar (rechtsvaardigingsgrond, fait justificatif, rechts-

fertigungsgrund), adalah menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan,

meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-

undang.

b. Alasan Pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (schulduitsluitingsgrond,

fait d'excuse, Entsschuldigunggrund, schuldausschliesungsgrund), adalah

35 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana, (Bandung : Eresco, cet ke-4, 1986), hal. 74.36 Sudarto, Op.Cit., hal. 139.

34

pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak bersalah, meskipun

perbuatannya melawan hukum.

Dasar penghapus pidana umum terdapat di dalam Pasal-Pasal KUHP,

antara lain adalah Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. Pasal 44 KUHP

menyatakan, Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau

terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Sebagaimana kita ketahui untuk

dapat menjatuhkan pidana kepada orang yang melakukan perbuatan, berlaku

asas geen straf zonder schuld; actus non fadt reum nisi mens sir rea.

Asas ini menurut Moeljatno, tidak disebutkan dalam hukum tertulis

tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.37 Berarti

tanpa kesalahan seseorang tidak dapat dikenakan ancaman pidana, maka untuk

dapat meminta pertanggungan jawab pelaku, harus diketahui terlebih dahulu

kesalahan pelaku tersebut.

Kesalahan menurut Simon, merupakan adanya keadaan psikis yang

tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan

antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian

rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.38 Antar

keduanya (keadaan psikis dan hubungan tertentu) sangat erat. Keadaan psikis/

bathin orang yang melakukan perbuatan ini berhubungan dengan masalah

kemampuan bertanggung jawab. Keadaan psikis/bathiniah ini, lebih dekat

kepada keadaan jiwa pelaku. Karena itu harus diketahui, apakah keadaan jiwa

37) Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-7, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), hal. 153.

38 Ibid, hal. 158.

35

pelaku dalam keadaan sehat atau tidak. Jika pelaku dalam keadaan jiwa yang

tidak sehat, maka Pasal 44 KUHP dapat diberlakukan. Keadaan jiwa ini, harus

dibuktikan dalam persidangan di pengadilan, di mana harus didatangkan saksi

ahli atau ahli, guna memeriksa, apakah benar yang bersangkutan menderita

sakit jiwa atau jiwanya tidak sehat. Oleh karenanya perlu dipergunakan asas

Deskriptif analitis, di mana hakim dalam mempertimbangkan keadaan jiwa

pelaku, harus memerhatikan keterangan saksi ahli/ahli (psikiater) beserta

keyakinannya, baru dapat menentukan, apakah pelaku memiliki penyakit jiwa

atau tidak. Saksi ahli/ahli akan membuat alat bukti surat, yaitu visum et

psikiatrik, yang memuat keadaan jiwa pelaku. Apabila Hakim yakin, maka

dapat diputuskan bahwa yang bersangkutan memiliki penyakit jiwa, maka

pertanggungjawaban tidak dapat dimintakan kepada pelaku. Sehingga harus

diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Perihal kemampuan bertanggung jawab, maka dapat diperhatikan

pendapat ahli hukum Pidana, antara lain van Hamel, menyatakan Kemampuan

bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan

(kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan:39

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;

2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;

3. Marnpu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Menurut Simons,40 kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan

sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya

39 Ibid.40 Sudarto, Opc.Cit., hal. 93.

36

penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun

dari orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat,

yakni apabila:

a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya

bertentangan dengan hukum;

b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut van Bemmelen, mampu bertanggung jawab adalah apabila

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang dapat

mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.41 Sedangkan menurut

Moeljatno,42 terdapat kesimpulan bahwa, untuk adanya kemampuan

bertanggung jawab harus ada:

a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Ini merupakan faktor akal (intelektual faktor) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak.

b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Ini merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Memorie van Toelichting (memori penjelasan Wvs)/Mvt, memberikan

pengertian kemampuan bertanggung jawab secara negatif, antara lain tidak

ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat:43

a. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat perihal apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;

b. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu

41 Ibid.42 Moeljatno, Op.Cit., hal.166.43 Sudarto, Loc.Cit., hal.94

37

bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Menelaah Pasal 44 KUHP, maka dapat ditelaah dari unsur-unsur

tindak pidana, yaitu terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi. Unsur

subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku/si pembuat, yaitu

keadaan jiwa dari pelaku. Apabila pelaku/si pembuat tidak dapat

dipertanggungjawabkan, seperti halnya memiliki penyakit jiwa, maka unsur

subyektif tidak dipenuhi. Pelaku/si pembuat dalam Pasal 44 KUHP, berarti

tidak memenuhi unsur subyektif dari suatu tindak pidana. Misalnya memiliki

penyakit kleptomania, pelaku melakukan perbuatan mengambil barang

separuh atau seluruhnya milik orang lain, tanpa disadari olehnya, karena pada

waktu itu, yang bersangkutan sedang menderita kleptomania atau sedang

terjangkit kleptomania. Idiot atau volume otak tidak berkembang atau daya

pikir terganggu karena penyakit jiwa lainnya.

Orang mabuk, melakukan tindak pidana. la pada waktu melakukan

tindak pidana berada dalam keadaan tidak sadar diri. la dalam hal ini tetap

dapat dipidana. Disebabkan, logika pada waktu ia mau minum-minuman

keras, ia mengetahui kekuatan dirinya, ia harus mengukur berapa gelas yang

masih dapat ditoleran oleh tubuhnya, sehingga tidak mabuk. Maka dengan

logika ini, orang mabuk melakukan tindak pidana tetap dapat dipidana, ia

tidak dapat memakai alasan Pasal 44 KUHP.

Contoh kasus: Seorang mabuk mengendarai kendaraan bermotor,

kemudian menabrak orang hingga tewas. Jika tidak dipidana, siapa yang dapat

dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa korban?. Karena itu,

38

logikanya sebelum mabuk, pengendara harus mengetahui batas toleran dari

tubuhnya sendiri, supaya tidak berada dalam keadaan tidak sadar diri/ mabuk.

Cacat kemasyarakatan seperti rasa dengki, iri, dendam, cemburu,

bukan merupakan alasan yang dapat digunakan dalam Pasal 44 KUHP. Hal ini

disebabkan, cacat tersebut tidak menyebabkan pelaku tidak mampu

bertanggung jawab.

Sama halnya dengan motivasi melakukan pembunuhan, setelah

ditanyakan kepada pelaku, pelaku menjawab ia membunuh karena cemburu,

bekas pacarnya memiliki pacar baru. Memiliki pacar baru, tidak menyebabkan

seseorang tidak mampu bertanggung jawab. Demikian pula dalam kasus

mutilasi yang dilakukan oleh pelaku (Ryan), ia melakukan mutilasi terhadap

11 orang korban, dengan motivasi, karena cemburu dan ingin cepat kaya. Ia

tetap dipidana akhirnya, karena pembunuhan berencana.44)

Pada prakteknya, untuk membuktikan bahwa terdakwa atau pelaku

benar memiliki ketidakmampuan bertanggung jawab, maka harus dibuktikan

oleh ahli kedokteran psikiater atau ahli penyakit jiwa. Dokter ahli penyakit

jiwa akan memeriksa terdakwa dan membuatkan visum et psikiatrik, yang

berisi keterangan perihal keadaan jiwa terdakwa/ pelaku. Oleh sebab itu hakim

baru dapat memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa benar telah mengalami

gangguan kejiwaan sehingga tidak mampu bertanggung jawab. Ini yang

disebut deskriptif analitis, bahwa untuk mendapatkan keyakinan hakim

tentang kesalahan terdakwa, maka hakim harus mendapatkan keterangan dari

saksi ahli perihal keadaan jiwa si pelaku/terdakwa. Saksi ahli dalam Pasal 44

44 Anonim, “Pembunuh 11 Korban Mutilasi” Republika, Maret 2009, hal. 2

39

KUHP, adalah ahli psikiater. Saksi ahli psikiater akan menggambarkan

dengan keterangannya (visum psikiatric) perihal keadaan jiwa pelaku,

sedangkan hakim memperoleh keyakinan dari hasil pemeriksaan tersebut.

Pasal 44 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa jika perbuatan itu tidak

dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya

cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan

supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun

sebagai waktu percobaan.

Orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya tidak

normal, menurut Moeljatno, mungkin dianggap berbahaya bagi masyarakat.

Karena itu hakim dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP dapat memerintahkan untuk

memasukkan terdakwa sebagai masa memasukkan percobaan ke rumah sakit

jiwa selama 1 tahun.45

Pasal 48 KUHP, menyatakan bahwa tidak dipidana seorang yang

melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa. Daya paksa atau

overmacht, tidak ditemukan pengertiannya dalam KUHP, dalam Mvt

disebutkan sebagai: setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak

dapat ditahan.46

Menurut J. M. van Bemmelen,47 dalam hal daya paksa yang pertama-

tama kita memikirkan suatu kekuatan yang datang dari luar yang diakiabtkan

oleh alam sekitar kita, atau oleh orang lain. Kekuatan itu mungkin demikian

45 Sudarto, Op.Cit., hal. 170. 46 Ibid., hal.40. 47 JM. Van Bammelen, Hukum Pidana I, Cetakan ke-1, (Bandung: Bina Cipta, 1986),

hal.180.

40

kuatnya, sehingga tak dapat dilawan, misalnya angin topan yang

mengakibatkan terlemparnya seorang pengendara sepeda, sehingga ia berada

di jalur kiri jalan, atau seorang kuat, yang memegang pergelangan tangan

orang lain dan melemparkan tangan tersebut sehingga memecahkan sesuatu

barang.

Menurut Moeljatno,48 daya paksa adalah daya paksa yang dapat berupa

paksa fisik, terhadap mana orang yang terkena tak dapat menghindarkan diri,

atau merupakan paksaan psikis, dalam bathin, terhadap mana meskipun secara

fisik orang masih dapat menghindarkannya, namun daya itu sedemikian

besarnya, sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut.

Daya paksa dapat dibagi menjadi:

1. Daya paksa yang absolut atau vis absoluta, adalah daya paksa yang dapat

disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini paksaan

tersebut sama sekali tidak dapat ditahan, misalnya orang yang di bawah

pengaruh hipnotis melakukan pembunuhan, memenuhi Pasal 338 KUHP.

Perbuatan yang dilakukan pelaku adalah perbuatan yang sama sekali di

luar kehendak pelaku. Dalam hal ini harus dilihat sampai sejauh mana

pengaruh hipnotis pada pelaku. Contoh lain, adalah seorang yang tinggal

di Jakarta, dipanggil sebagai saksi di Bandung. Ketika ia berangkat dengan

kereta api, di tengah jalan, terjadi kejadian di luar kehendaknya, misalnya

rel anjlok. Maka yang bersangkutan tidak bisa tepat waktu tiba di

pengadilan untuk menjadi saksi.49

48 Moeljatno, Op.Cit., hal.139.49 Sudarto, Op.Cit., hal. 141.

41

2. Daya paksa yang relatif atau vis compulsiva, adalah paksaan yang datang

sebenarnya masih dapat ditahan, tetapi orang yang dipaksa itu tak dapat

diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan. Menurut

Moeljatno, daya paksa compulsiva, adalah daya paksa yang disebabkan

oleh kekuatan fisik dan masih dapat ditahan oleh orang yang dipaksa.50

Misalnya A mengancam B seorang kasir Bank, dengan pistol di dadanya,

untuk menyerahkan uang yang disimpan oleh B dapat menolak, B dapat

berpikir dan menentukan kehendaknya, jadi tak ada paksaan absolut.

Memang ada paksaan tetapi masih ada kesempatan bagi B untuk

mempertimbangkan apakah ia melanggar kewajibannya untuk menyimpan

surat-surat berharga itu dan menyerahkannya kepada A atau sebaliknya, ia

tidak menyerahkan dan ditembak mati.51 Daya paksa - relatif, menurut

Moeljatno, merupakan daya paksa dalam arti sempit (overmacht in enge

zin), daya paksa relatif ini digunakan dalam KUHP Indonesia.

Pada daya paksa (overmacht) terdapat orang dalam keadaan terjepit

(dwangpositie). Di mana orang tersebut berada dalam keadaan yang sama

sulitnya dan sama buruknya. Hal ini disebabkan daya paksa datang dari luar

diri si pelaku dan lebih besar kekuatannya dari dirinya.52

Daya paksa berbeda dengan keadaan darurat (noodtoestand), walaupun

keduanya sama-sama dalam keadaan terjepit, dan menghadapi keadaan yang

sama buruknya dan sama sulitnya. Daya paksa dalam arti sempit disebabkan

oleh kekuatan fisik, dalam keadaan darurat, keadaan terpaksa tersebut

50 Moeljatno, Op.Cit., hal. 139.51 Ibid., hal.141.52 Ibid., hal. 142.

42

disebabkan keadaan di luar perbuatan manusia. KUHP tidak mengadakan

perbedaan tersebut.

Ada 3 kemungkinan keadaan darurat:

1. Orang yang terjepit antara dua kepentingan atau terdapat perbenturan

antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum. Contoh klasiknya

adalah: Papan dari Carneades. Carneades adalah seorang Yunani kuno,

ketika kapalnya tenggelam, ia berhasil menyelamatkan diri dengan cara

berpegangan pada sebuah papan kayu. Papan kayu ini ternyata hanya bisa

mengangkat satu orang saja. Untuk menyelamatkan dirinya Carneades

lalu mendorong orang lain yang berpegangan juga pada papan tersebut.

Sehingga orang tersebut terlepas pegangannya, dan tenggelam. Carneades,

tidak dihukum ketika sudah sampai di darat. Karena ia mempertahankan

kepentingan hidup untuk dirinya sendiri.53

2. Orang yang terjepit antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum.

Contohnya: Karena sudah tidak makan selama beberapa hari, pelaku

mencuri sebuah roti. Di satu pihak ada kepentingan diri sendiri untuk tetap

hidup, di pihak lain ada kewajiban hukum untuk menaati peraturan

perundang-undangan. Namun pelaku lebih mementingkan dirinya sendiri.

Contoh lain: Pemadam kebakaran, memadamkan api yang terletak di

tengah-tengah daerah/pemukiman padat, untuk mencapai tempat tersebut,

ia harus melewati rumah-rumah yang berada di sekitarnya, dengan cara

merusak genteng dan kaca rumah, karena ia harus membawa selang air.

Hal ini dilakukan guna menyelamatkan kobaran api rumah korban. Ada

53 Sudarto, Op.Cit., hal. 143.

43

perbenturan antara kepentingan hukum dari rumah korban yang terbakar

dan ada kewajiban hukum dari pemadam kebakaran untuk melaksanakan

tugasnya. Contoh lainnya (HR Putusan tanggal 15 Oktober 19237 Arrest

Optiden) adalah di Belanda, seorang pemilik toko kacamata, yang menjual

kaca mata kepada seorang pembeli yang tidak bisa melihat tanpa kaca

mata, setelah kacamatanya pecah karena jatuh. Pemilik toko kaca mata

menjual pada waktu di mana toko-toko harus sudah tutup. Pemilik toko

dituntut dan pada waktu permohonan kasasi oleh jaksa menyatakan bahwa

terdakwa tidak dapat dipidana karena terdakwa berada dalam keadaan

darurat, yaitu ada perbenturan antara kewajiban hukum sebagai anggota

warga untuk menolong pembeli tersebut, sedangkan di pihak pembeli, ada

kepentingan hukum untuk dapat memenuhi kepentingannya sendiri.54

3. Adanya perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum.

Contoh kasus: Seorang dokter angkatan laut diperintahkan oleh atasannya

untuk melaporkan apakah para perwira-perwira laut yang bebas tugas dan

berkunjung ke darat (kota pelabuhan) kejangkitan penyakit kelamin.

Dokter tersebut tidak mau melaporkan pada atasan, sebab dengan memberi

laporan kepada atasannya, berarti melanggar sumpah jabatan sebagai

dokter yang harus merahasiakan semua penyakit dari para pasiennya. Di

sini ada perbenturan antara dua kewajiban yaitu: Melaksanakan perintah

dari atasannya (sebagai tentara); memegang teguh rahasia jabatan sebagai

dokter. Ia memilih tetap merahasiakan penyakit pasiennya. Oleh

Pengadilan Tentara ia dikenakan hukuman 1 (satu) hari, tetapi dokter naik

54 Ibid., hal. 145.

44

banding, dan Mahkamah Tentara Tinggi membebaskannya, karena ia

dianggap berada dalam keadaan darurat (Putusan tanggal 26 Nopember

1916).55 Contoh kasus lainnya, seorang saksi menjadi saksi di dua tempat

dalam waktu yang bersamaan.

Para ahli hukum pidana memasukkan daya paksa yang diatur dalam

Pasal 48 KUHP, sebagai alasan pemaaf, antara lain Mulyatno dan Ruslan

Saleh, van Hattum. Para ahli berpendapat, bahwa perbuatan yang dilakukan

pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, namun patut dimaafkan,

karena keadaan memaksa pelaku melakukan perbuatan melawan hukum.

Simons berpendapat bahwa kalau pelaku dipaksa maka perbutannya

bersifat melawan hukum, maka tetap patut dapat dipidana, tetapi ia tidak dapat

dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Keadaan yang membuat pelaku

tidak dapat dicela, sehingga padanya tidak ada kesalahan.56

van Hattum menyatakan bahwa atas perbuatan yang dilakukan orang

karena pengaruh daya paksa, di mana fungsi bathinnya tak dapat bekerja

secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat

dimaafkan kesalahannya.57

Pembelaan darurat (Noodweer) dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP,

berbunyi: Tidak dipidana barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan

terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan

atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau

ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

55 Ibid., hal. 146. 56 Ibid., hal. 147. 57) Moeljatno, Op.Cit., hal.144.

45

Menurut Moeljatno, dalam pembelaan terpaksa harus ada hal-hal

memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam Pasal 49 ayat

(1) KUHP dirumuskan sebagai adanya serangan atau ancaman serangan.58)

Menurut Soedarto,59 Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan sebagai

berikut:

1. Ada serangan

2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu.

Serangan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, adalah serangan yang

memenuhi syarat:

1. Seketika

2. Langsung mengancam;

3. Melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta

benda.

Pembelaan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Pembelaan harus dan perlu diadakan

2. Pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut

dalam undang-undang yakni serangan pada badan (lijt), perikesopanan

(eerbaarheid) dan harta benda (goed) kepunyaan sendiri atau orang lain.

Menurut Moeljatno, serangan seketika, berarti antara saat melihatnya

ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu

yang lama. Begitu orang mengerti adanya serangan, begitu dia mengadakan

pembelaan.60) Kalau ada pembelaan terhadap serangan maka adanya

58) Ibid.59) Sudarto, Loc.Cit., hal. 148.60) Moeljatno, Loc.Cit., hal.145.

46

pembelaan itu harus masuk akal. Jika adanya pembelaan dapat diterima, maka

cara pembelaan harus seimbang dengan sifat serangannya.61)

Contoh kasus: Putusan HR tahun 1934, perihal pembelaan yang tidak

seimbang dengan serangan. Seorang pemilik sero (perangkap) ikan, yang

dengan sebuah tali, serotadi dihubungkan dengan pelatuk pistol yang diikat di

dekatnya sedemikian rupa, hingga kalau ada pencuri hendak mengambil ikan

dalam sero tadi karena tergeraknya tali tadi, pistol itu lalu berbunyi dan

melepaskan tembakan. Ketika ada pencuri maka pistol tadi menembak dan

perihal matanya hingga menjadi buta. H.R menolak pembelaam pemilik sero

atas dasar Pasal 49 ayat (1) KUHP.62)

Antara serangan dengan yang dibela, harus seimbang. Apakah harga

ikan dengan timbulnya luka mengakibatkan kebutaan pada terdakwa

seimbang?. Karena tidak seimbang, maka tidak ada pembelaan terpaksa.

Pemberlakuaan Pasal 49 ayat (1) KUHP, perlu memerhatikan asas

proporsionalitas bahwa antara kepentingan yang dibela dengan serangan harus

seimbang. Sebagai contoh kasus: A menunggu B di luar rumah, begitu B

keluar rumah, A langsung menyerang B dengan sebuah pisau. Tanpa ragu B

memukul A dengan tangan kosong, hingga Ajatuh ke pinggir jalan raya, dan

pingsan. Apakah seimbang serangan yang tiba-tiba dan melawan hukum

dengan akibat yang ditimbulkan. Tidak akan pernah seimbang, jika orang

yang semula menyerang mendapatkan akibat pembelaan diri yang lebih parah

dari serangan yang semula direncanakan. Maka B dapat terancam dikenakan

61) Ibid., hal. 146. 62) Ibid., hal. 147.

47

penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Oleh sebab itu, dalam prakteknya,

pembuktian pembelaan terpaksa tidaklah mudah. Mengingat asas

proporsionalitas yang harus dibuktikan dalam persidangan.

Contoh kasus lainnya (politiehond arrest/arrest anjing polisi) adalah

seorang polisi hendak menangkap tersangkayang melarikan diri, karena sulit,

maka polisi melepaskan anjing pelacak. Anjing pelacak dapat mengejar

tersangka, hingga akhirnya anjing itu dibunuh oleh tersangka. Dalam kasus ini

tidak ada pembelaan terpaksa. Namun tersangka dapat dikenakan Pasal 406

ayat (2) KUHP. Adakah pembelaan terpaksa? Tidak ada, dikarenakan anjing

bukan merupakan subyek hukum. Sedangkan serangan yang seketika dan

melawan hukum, hanya dapat dilakukan oleh manusia. Manusia sebagai

subyek hukum pidana, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Putusan HR tanggal 3 Mei 1915.63

Menurut Soedarto, dalam memilih jalan untuk membela diri ini ada

yang disebut subsidiaritas, yaitu alat atau cara dalam perbuatan pembelaan itu

harus dibenarkan oleh keadaan.64

Contoh kasus di atas, perihal sero yang memasang pistol tadi, sehingga

pencuri yang akan mengambil ikan terkena peluru dan buta, bukan merupakan

pembelaan terpaksa, namun pelanggaran asas proporsionalitas dan asas

subsidiaritas. Terdapat perbedaan antara keadaan darurat dengan pembelaan

terpaksa, yaitu:

63 Sudarto, Op.Cit., hal. 149.64 van Bammelen, Op.Cit., hal.193.

48

1. Dalam keadaan darurat terdapat perbenturan antara kepentingan hukum

dengan kepentingan hukum atau kepentingan hukum dengan kewajiban

hukum atau antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum.

Sedangkan dalam pembelaan terpaksa situasi darurat ditimbulkan karena

perbuatan melawan hukum, jadi hak berhadapan dengan bukan hak.

Sedangkan dalam keadaan darurat, hak berhadapan dengan hak.

2. Dalam keadaan darurat tidak perlu ada serangan, sedangkan dalam

pembelaan terpaksa serangan harus ada.

3. Dalam keadaan darurat orang dapat bertindak berdasarkan berbagai

kepentingan atau alasan, sedangkan dalam pembelaan terpaksa, pembelaan

dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Pasal 49 ayat

(1) KUHP secara limitatif.

4. Keadaan darurat bisa sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar, namun

dalam pembelaan terpaksa, merupakan alasan pembenar karena

menghapuskan sifat melawan hukumnya.65

Pasal 49 ayat (1) KUHP, tidak memenuhi unsure obyektif, perbuatan

yang dilakukan dianggap tidak melawan hukum karena perbuatan tersebut

dianggap sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana. Sedangkan unsur

subyektifnya tetap dipenuhi, terdakwa/pelaku tetap bersalah namun tidak

terbukti perbuatannya melawan hukum. Maka tidak dapat dipidana.

Pasal 49 ayat (2) KUHP, menyatakan: tidak dipidana seseorang yang

melampaui batas pembelaan yang diperlukan, jika perbuatan itu merupakan

65 Ibid., hal. 150.

49

akibat langsung dari suatu kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh

serangan itu.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pemberlakuan Pasal

49 ayat (2) KUHP, yaitu:66)

1. Persyaratan Pasal 49 ayat (1) KUHP harus dipenuhi, karena Pasal 49 Ayat (2), berhubungan erat dengan ayat (1)nya.

2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang panas).

3. Kegoncangan jiwa yang hebat ini disebabkan karena adanya serangan, dengan kata lain antara kegoncangan jiwa yang hebat dengan serangan harus ada hubungan kausal.

Menurut van Bemmelen, pembuat undang-undang sudah menduga

secara tepat, bahwa serangan seketika dan melawan hukum terhadap diri

sendiri, kehormatan, harta benda dan kesusilaan sendiri maupun orang lain,

akan menimbulkan emosi yang hebat pada orang yang diserang. Karena emosi

ini tidak mungkin atau setidak-tidaknya sulit sekali untuk memertimbangkan

dengan obyektif, apakah serangan itu dapat dibela dengan cara lain. Karena itu

orang tersebut, dapat dimaafkan dan tidak dapat dipidana.67

Kegoncangan jiwa yang hebat (hegive gemoeds beweging) menurut

Engelbrecht merupakan karena panas hatinya, sedangkan Schravendijk

mengartikan sebagai karena perasaan tergoncang hebat.68 Dapat dikatakan

unsur subyektif tidak terpenuhi dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan

perbuatannya tetap melawan hukum. Karena unsur subyektif tidak dipenuhi,

dalam hal ini pelaku dianggap tidak mampu bertanggung jawab disebabkan

kegoncangan jiwa yang hebat itu timbul, karena ernosi yang hebat, sehingga

66 Ibid. 67 Ibid., hal. 19368 Moeljatno, Op.Cit., hal.148.

50

tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Maka tidak terdapat kesalahan

pada pelaku, sehingga tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP, menyatakan bahwa, barangsiapa melakukan

perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

Ketentuan undang-undang dalam Pasal 50 KUHP, tidak diberikan penjelasan

dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana. Namun dalam H.R membuat

pengertian Undang-Undang dalam arti materil, yaitu setiap peraturan yang

dibuat oleh alat pembentuk undang-undang umum. Bukan lagi pengertian

Undang-Undang dalam arti formil. Dengan perkataan lain, kewajiban/tugas itu

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.69

Untuk melaksanakan Pasal 50 KUHP ini, maka tindakan atau

perbuatan dari pelaku harus dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.

Juga harus ada keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara

pelaksanaannya.70

Contoh kasus adalah putusan HR tanggal 30 Januari 1928,71 NJ 1928,

perihal deurwaarder arrest (arrest juru sita), seorang juru sita memiliki tugas

menurut putusan pengadilan untuk menyita barang orang lain atau

mengosongkan rumah orang itu, ia tidak melakukan tindak pidana. Namun

juru sita sesudah mengosongkan rumah, meletakkan semua perabot di jalan

raya, dan ini melanggar Peraturan Umum Polisi Kotapraja, yang melarang

meletakkan barang di jalan raya. Tidak ada ketentuan yang tegas

69 Sudarto, Op.Cit., hal. 152.70 Ibid.71 Van Bammelen, Op.Cit., hal. 196.

51

membolehkan juru sita meletakkan barang di jalan raya, namun dengan akal

sehatnya, juru sita meletakkan barang tersebut di jalan raya.

Demikian juga dalam kasus, penyidik menahan tersangka. Undang-

undang memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penahanan

terhadap tersangka, maka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana.

Seorang polisi atau pemadam kebakaran, berdasarkan perintah atasan

memecahkan kaca supaya dapat masuk ke dalam rumah yang terbakar atau

menggeledah rumah, tidak boleh dikatakan melakukan tindak pidana. Hal ini

dianggap masih merupakan lingkup wewenang yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan. Demikian juga seorang tentara, memiliki wewenang

menembak mati musuh.72

Kasus lainnya adalah seorang dokter tidak melakukan tindak pidana

dari Pasal 322 KUHP, yaitu membuka rahasia yang harus ia simpan sebagai

dokter tentang keadaan pasiennya, apabila dokter itu membuka rahasia

tertentu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang termuat dalam undang-

undang untuk melakukan laporan-laporan macam-macam.73

Pasal 50 KUHP merupakan alasan pembenar, perbuatan yang

dilakukan bukan bersifat melawan hukum, namun dibenarkan oleh peraturan

perundang-undangan. Unsur obyektif tidak dipenuhi, sehingga tidak dipidana.

Pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kesalahan, namun

unsur obyektif tidak terpenuhi.

72 Ibid. 73 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hal.86.

52

Pasal 51 ayat (1) KUHP, menyatakan, barang siapa melakukan

perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa

yang berwenang tidak dipidana. Perintah dikatakan sah, apabila perintah itu

berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban, yang didasarkan pada suatu

peraturan. Antara orang yang diperintah dan orang yang memerintah harus ada

hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sementara

sifatnya.74 Misalnya permintaan bantuan oleh Pamongpraja kepada Angkatan

Bersenjata (413 KUHP).

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hubungan atas bawahan

dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP, tidak diperlukan. Apabila dalam kasus

seorang pegawai swasta diperintahkan oleh polisi untuk merusak barang

miliki orang lain yang menghalangi lalu lintas. Maka tetap dapat berlindung

dengan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.75

Pasal 51 ayat (1) KUHP, dalam pelaksanaannya harus patut dan wajar,

juga harus seimbang dan tidak boleh melampaui batas kepatutan. Perbuatan

yang dilakukan karena perintah jabatan yang sah, merupakan alasan

pembenar. Perbuatan yang dilakukan bukan merupakan perbuatan melawan

hukum. Unsur obyektif tidak dipenuhi, sehingga tidak dipidana. Unsur

obyektif tetap dipenuhi, pelaku mampu bertanggung jawab dan memiliki

kesalahan.

Pasal 51 ayat (2) KUHP, menyatakan: Perintah jabatan tanpa

wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah

74 Sudarto, Op.Cit., hal. 153.75 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hal.87.

53

dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan

pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut Soedarto,76 Perbuatan pelaku tetap bersifat melawan hukum,

tetapi pembuatnya tidak dipidana, apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Jika ia mengira dengan itikad baik (jujur hati) bahwa perintah itu sah.

2. Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang

diperintah.

Contoh kasus: Seorang agen polisi diperintahkan oleh atasannya

supaya tahanan yang selalu berteriak-teriak dipukuli. Tugas dari seorang agen

polisi bukan untuk menyiksa orang tapi hanya untuk menangkap,

menggeledah badannya, atau memeriksa perkaranya, maka apa yang

diperintahkan tadi tidak masuk dalam lingkup pekerjaannya.77

Menurut van Bemmelen, setiap orang yang diperintah harus bersikap

kritis. Hal ini terlihat dalam kasus jika seorang walikota memerintah setiap

polisi untuk menembak setiap orang yang ditemuinya setiap 8 jam sekali,

maka pejabat polisi tidak menggunakan peraturan perundang-undangan, tetapi

hanya mengandalkan perintah jabatan. Maka dalam kasus ini, tidak ada alasan

penghapus pidana, karena perintah jabatan tidak wajar tidak patut dan tidak

sesuai dengan lingkup pekerjaan pejabat polisi tadi.78

76 Sudarto, Op.Cit., hal. 154. 77 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hal.198.78 Van Bammelen, Loc.Cit., hal. 196.

54

Menurut Moeljatno,79 seorang yang diperintah, tidak dapat melepaskan

tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya. Untuk itu ada 2 syarat

yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Syarat Subyektif, yaitu dalam bathin orang diperintah harus mengira

bahwa perintahnya adalah sah, baik dilihat dari segi pejabat yang

mengeluarkan perintah, maupun dari segi macamnya perintah. Tentu saja

harus didasarkan fakta-fakta yang ada.

2. Syarat Obyektif, yaitu dari fakta-fakta tersebut adalah masuk akal jika

terdakwa bahwa perintah adalah sah, atau berwenang, maka apa yang

diperintahkan itu secara obyektif yaitu dalam kenyataan harus masuk

ruang lingkup pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut, Moeljatno, tidak menyetujui Pasal 51 Ayat

(2) KUHP dianggap sebagai alasan pemaaf. Namun lebih setuju, apabila Pasal

51 Ayat (2) KUHP diajukan sebagai alasan penghapus penuntutan.80

Jika ditelaah berdasarkan unsur-unsur tindak pidana, maka perbuatan

yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan melawan hukum, namun pada

pelaku tidak ditemukan kesalahan, tidak ada kesengajaan dalam hal ini

disebabkan, adanya itikad baik, yang merupakan bagian dari dalam diri

pelaku. Itikad baik timbul karena adanya fakta-fakta yang ada, yang

menyebabkan pelaku mengira berdasarkan fakta yang ada perintah merupakan

perintah yang sah dan masuk dalam ruang lingkup pekerjaannya. Namun

79 Moeljatno, Loc.Cit., hal.151.80 Ibid., hal.152

55

masih harus dilakukan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan,

karena itu merupakan alasan pemaaf.

56

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

A. Kronologi Kasus

Kasus penganiayaan dalam perkara Nomor : 416 K/Pid/2009 merupakan

salah satu kasus yang melibatkan 4 (empat) terdakwa yang masih memiliki

hubungan keluarga diantaranya yaitu terdakwa I Winarno Sarkawi terdakwa II

Andreas Suhartoyo, terdakwa III Grace binti Winarno dan terdakwa IV Yuniarsih

Herliana yang telah melakukan penganiayaan terhadap Robby Lesmana.

Robby Lesmana merupakan suami dari terdakwa III Grace yang telah menikah

dan dikaruniai seorang anak. Pada saat penganiayaan terjadi, antara Robby

Lesmana dan terdakwa III Grace sedang dalam menjalani proses perceraian,

dimana dalam salah satu perjanjiannya itu perihal hak asuh anak yang diasuh

secara bergantian.

Peristiwa penganiayaan terjadi pada saat Robby Lesmana datang ke

rumah terdakwa III Grace untuk menjemput anaknya yang kebetulan hak asuh

anak jatuh pada Robby Lesmana sebagaimana perjanjian yang dibuat. Robby

Lesmana datang bersama dengan kuasa hukumnya Adardam Achyar dan

ditemui terdakwa III Grace yang kebetulan sedang menggendong anaknya

yang bernama Richelle.

57

Kemudian oleh karena anaknya Richelle menangis ketika akan dibawa

oleh saksi Robby Lasmana, lalu terdakwa III Grace berusaha mengambil

kembali anaknya sehingga terjadi tarik-menarik dan tiba-tiba dari dalam

rumah keluar terdakwa I Winarno Sarkawi menghampiri saksi Robby

Lasmana langsung mendorong/menekan kepala dan menjambak rambut saksi

Robby Lasmana sebanyak 2 kali sambil memiting leher saksi Robby Lasmana

dengan keras. Selanjutnya datang terdakwa IV Yuniarsih Herliana berusaha

mengambil kembali Richelle dalam gendongan saksi Robby Lasmana diikuti

tindakan terdakwa III Grace dari arah belakang/samping memukul pipi atau

kuping dari saksi Robby Lasmana sebanyak 2 kali.

Bahwa saksi Adardam Achyar yang ketika itu berada di luar halaman

melihat keadaan tersebut masuk halaman rumah dengan maksud melerai dan

menyelamatkan saksi Robby Lasmana, namun tiba-tiba terdakwa I Winamo

Sarkawi menghampiri saksi Adardam Achyar dan dengan keras tangan kirinya

memegang krah baju dan tangan kanannya menampar dan mendorong saksi

Adardam Achyar, sampai keluar halaman rumah sambil terus memukuli

bagian belakang kepala atau leher saksi Adardam Achyar lebih dari 5 kali

dengan mengatakan "dasar pengacara goblog, babi, tolol".

Ketika saksi Adardam Achyar berada di pinggir pintu pagar atau di

belakang mobil, terdakwa III Grace memukul bagian kepala dan pundak saksi

Adardam Achyar masing-masing 1 kali, diikuti terdakwa IV Yuniarsih

Herliana dengan telapak tangan terbuka memukul bagian ubun-ubun kepala

saksi Adardam Achyar sebanyak 1 kali dan terdakwa II Andreas Suhartoyo

58

menampar bagian leher saksi Adardam Achyar sebanyak 1 kali, demikian

halnya ketika saksi Adardam Achyar akan naik mobil dari sebelah kiri diikuti

dari belakang oleh terdakwa IV Yuniarsih Herliana dan terdakwa II Andreas

Suhartoyo lalu terdakwa IV Yuniarsih kembali memukul pundak kiri belakang

sebanyak 1 kali diikuti terdakwa II Andreas Suhartoyo kembali memukul

pangkal leher belakang saksi Adardam Achyar, sebanyak 2 kali, demikian

halnya ketika saksi Robby Lasmana berada dalam mobil setelah berhasil

membawa anaknya Richelle masuk dalam mobil, hendak menutup pintu,

kembali terdakwa III Grace memukuli wajah dan mencaci maki saksi Robby

Lasmana diikuti terdakwa Winamo Sarkawi memukuli kepala dan pinggang

saksi Robby Lasmana berkali kali setidaknya lebih dari sekali ataupun dengan

cara-cara lainnya seperti itu.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Adardam Achyar,

menderita nyeri tekan dan memar kemerahan di daerah perbatasan punggung

dan leher sesuai Visum Et Repertum No.255/RSAI/VISUM/I/2007 tertanggal

23 Januari 2007 dan demikian halnya akibat perbuatan para terdakwa tersebut,

saksi Robby Lasmana menderita memar garis-garis kemerahan pada daerah

bahu kanan bagian belakang, bercak kemerahan di bahu kiri belakang dan

kedua pipi kemerahan, agak bengkak dan nyeri tekan sesuai Visum Et

Repertum No.254/RSAI/VISUM/I/2007 tertanggal 23 Januari 2007.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para perbuatan perbuatan

para terdakwa dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 170 (1) KUHP, dakwaan kedua diancam pidana dalam

59

Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan dakwaan ketiga

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung

Di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Klas IA

Bandung Nomor 845/Pid/B/2007/PN.BDG tanggal 03 Januari 2008 yang

amar lengkapnya sebagai berikut:

4. Menyatakan terdakwa I Winarno Sarkawi, terdakwa II Andreas

Suhartoyo, terdakwa III Grace binti Winarno, dan terdakwa IV

Yuniarsih Herliana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan

dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa III oleh karena

itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan,

dan kepada terdakwa II dan terdakwa IV dengan pidana penjara

masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

6. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di

kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas

alasan bahwa sebelum masa percobaan selama I (satu) tahun 6 (enam)

bulan berakhir bagi terdakwa I dan terdakwa III dan masa percobaan

selama 8 (delapan) bulan berakhir bagi terdakwa II dan terdakwa IV,

para terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak

pidana ;

60

7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja merk Nautica

motif kotak-kotak, dikembalikan kepada saksi Adardam Achyar, dan

1 (satu) buah handycam merk Panasonic berikut kaset MDV merk

Panasonic, dikembalikan kepada saksi Anthony Sugiharto.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor registrasi 127/

PID/2008/PT.Bdg tanggal 22 April 2008 menerima permohonan banding

dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa (kuasanya)

tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3

Januari 2008 Nomor : 845/Pid/B/2007/PN.Bdg.yang dimohonkan banding

tersebut.

Pengadilan Tinggi Bandung mengadili sendiri dengan menyatakan

bahwa terdakwa II Andreas Suhartoyo dan terdakwa IV Yuniarsih

Herliana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

perbuatan yang didakwakan dan harus membebaskan semua dakwaan

(vrijspraak). Selanjutnya terdakwa I Winarno Sarkawi dan terdakwa III

Grace binti Winarno terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan

tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan darurat (noodweer). Untuk

itu terdakwa I Winarno Sarkawi dan terdakwa III Grace binti Winarno

harus dibebaskan dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle

rechtsvervolging), serta memulihkan hak para terdakwa dalam

kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mereka.

61

Barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja merk nautical motif

kotak-kotak dikembalikan kepada saksi 1 Adardam Achyar dan 1 (satu)

buah handycam merk Panasonic berikut kaset MDV merk Panasonic

dikembalikan kepada Anthony Sugiharto serta membebankan biaya

perkara kepada Negara.

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor

37/Akta.Pid/2008/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Negeri Klas IA Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli

2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi. Pada

pertimbangan hukumnya Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan

oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai

berikut:

Putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, dalam

mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya surat dakwaan sebagaimana

yang dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum yang mana amarnya telah

membebaskan terdakwa II Andreas Suhartoyo dan terdakwa IV Yuniarsih

Herliana dari segala dakwaan (vrijspraak) serta melepaskan terdakwa I

Winarno Sarkawi dan terdakwa III Grace binti Winarno dari semua

tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) adalah putusan bebas

yang tidak murni sifatnya karena Judex Facti dalam putusan Pengadilan

Tinggi Bandung tersebut sematamata didasarkan pada penafsiran yang

62

keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan

dan tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang

dakwakan yaitu:

a. Bahwa Judex Faxti Vide / Pengadilan Tinggi Bandung dalam

putusannya telah membebaskan terdakwa II Andreas Suhartoyo dan

terdakwa IV Yuniarsih Herliana bukan karena tidak terbuktinya unsur

kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP namun karena Judex Facti

telah mengabaikan alat bukti keterangan saksi-saksi sebagai alat bukti

yang sah dan sematamata hanya mempertimbangkan keterangan para

terdakwa, sehingga Judex Facti/PengadiIan Tinggi Bandung telah

salah dalam penerapan hokum pembuktian vide Pasal 183 jo Pasal 184

jo Pasal 185 KUHAP:

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi I Adardam

Achyar, saksi 2 Robby Lasmana, saksi 3 Burhanudin als. Ahmad bin

M. Khoerudin di bawah sumpah dihubungkan dengan alat bukti Surat

berupa Visum Et Repertum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya di mana

alat bukti dimaksud telah saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya,

sehingga telah memunuhi syarat mininal alat bukti dalam

membuktikan tentang kesalahan terdakwa II Andreas Suhartoyo dan

terdakwa IV Yuniarsih Herliana sebagai pelaku yang bersama-sama

melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam

63

dakwaan pertama vide putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3

Januari 2008 Nomor : 845/Pid/B/2007/PN.Bdg.

Demikian halnya keterangan saksi Jason Sastra Jaya yang

merupakan saksi fakta sebagai alat bukti sah yang terungkap di

persidangan, yang walaupun tidak disumpah karena usia masih di

bawah umur vide Pasal 171 (a) KUHAP, namun karena keterangan

saksi Jason Sastra Jaya tersebut saling bersesuaian dengan keterangan

saksi lainnya yang di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 185

ayat (7) KUHAP keterangannya tersebut dapat digunakan sebagai

tambahan alat bukti sah yang lainnya.

Walaupun para terdakwa khususnya terdakwa II Andreas

Suhartoyo dan terdakwa IV Yuniarsih Herliana di persidangan telah

tidak mengakui perbuatannya tersebut, selain keterangan terdakwa

tersebut hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri vide Pasal

189 ayat (3) KUHAP, sehingga Judex Facti yaitu Pengadilan Tinggi

Bandung tidak dapat mengesampingkan keterangan saksi-saksi sebagai

alat bukti sah yang terungkap di persidangan tersebut hanya

berlandaskan kepada keterangan para terdakwa tersebut. Kekeliruan

Judex Facti semakin jelas setelah salah menafsirkan fakta hukum yang

terungkap di persidangan bahwa terdakwa II Andreas Suhartoyo dalam

peristiwa tersebut dianggap melakukan pengambilan gambar yang

kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini, karena yang

sebenarnya mengambil gambar dalam peristiwa tersebut adalah

64

saudara kembar dari terdakwa II Andreas Suhartoyo, yaitu Antonhy

Sugiharto untuk kepentingan perkara perdata.

Apabila Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah

atau keliru mempertimbangkan alat bukti sah tersebut (dan yang

seharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi

Bandung) maka Judex Facti dalam putusannya tidak akan

membebaskan terdakwa II Andreas Suhartoyo dan terdakwa IV

Yuniarsih Herliana dari surat dakwaan pertama Jaksa/Penuntut Umum.

b. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya

yang telah melepaskan terdakwa I Winarno Sarkawi dan terdakwa III

Grace binti Winarno dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle

rechtsvervolging) karena perbuatannya termasuk dalam apa yang

diatur pada Pasal 49 ayat (2) KUHP adalah telah salah dalam

penerapan hukumnya, yaitu:

Untuk dapat suatu perbuatan digolongkan sebagai noodweer

exces sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, bahwa

pelaku tersebut dalam melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui

batas pembelaan seperlunya merupakan akibat langsung dari

kegoyahan hati yang demikian rupa yang disebabkan oleh serangan

tersebut, dan ternyata bahwa fakta hukum yang terungkap di

persidangan adalah tidak ada serangan bersifat melawan hukum dan

seketika yang mengancam jiwa, kehormatan dan benda, karena:

65

1) para terdakwa mengetahui bahwa kedatangan saksi Robby

Lasmana dan saksi Adardam Achyar adalah bukan untuk

melakukan serangan, namun dalam kepentingan saksi Robby

Lasmana (sebagai seorang ayah) untuk menjemput anak

kandungnya bernama Richelle sesuai surat pernyataan tertanggal

19 Oktober 2006 tentang pengasuhan anak, di mana pada waktu itu

adalah bagian saksi Robby untuk mengasuh Richelle, dan

kedatangan saksi Adardam Achyar dan saksi Robby Lasmana

pada waktu itu, sebelumnya telah dikonfirmasi (melalui SMS

kepada saksi Adardam Achyar) kepada terdakwa III Grace binti

Winarno dan telah disetujui oleh terdakwa III Grace binti Winarno

untuk menjemput Richelle (Richelle yang selalu menangis bila

dibawa oleh saksi Robby Lasmana) sehingga tidak mungkin dan

tidak masuk akal bahwa apabila kedatangan saksi Robby Lasmana

yang merupakan ayah kandungnya Richelle tersebut akan

mengancam jiwa anaknya Richelle maupun harta benda para

terdakwa.

2) Para terdakwa mengetahui kedatangan saksi Adardam Achyar,

selaku Advokat dan kuasa hukum saksi Robby Lasmana dalam

menjalankan tugas mendampingi klien untuk menjemput anak

saksi Robby Lasmana dan saksi Adardam Achyar tidak

mempunyai hubungan emosional dalam peristiwa hukum yang

menyangkut antara saksi Robby Lasmana dengan pihak para

66

terdakwa, sehingga oleh karenanya maksud saksi Adardam

Achyar, masuk ke halaman rumah adalah semata-mata untuk

melerai dan menengahi keributan antara pihak para terdakwa

dengan saksi Robby Lasmana dan saksi Adardam Achyar, hal

tersebut terlihat dalam gambar rekaman bahwa saksi Adardam

Achyar,SH.,MH tidak melakukan perbuatan perlawanan atas

tindakan dari para terdakwa setelah saksi Robby Lasmana telah

berhasil membawa Richelle, namun hanya bersikap atau berposisi

berjaga-jaga menangkis dari serangan para terdakwa di belakang

mobil di luar halaman rumah para terdakwa, dan tidak masuk akal

apabila kedatangan saksi Adardam Achyar masuk ke halaman

rumah tersebut dalam merupakan perbuatan melawan hukum

karena pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka.

3) perbuatan pemukulan terdakwa III Grace binti Winarno kepada

saksi Robby Lasmana juga dilakukan bukan terjadi seketika

Terjadinya peristiwa dimana terdakwa III berusaha merebut

kembali anak/Richelle dari gendongan saksi Robby Lasmana,

namun terdakwa III Grace melakukan pemukulan (bukan menepis)

ketika saksi Robby Lasmana sedang berjalan meninggalkan

halaman rumah menuju ke mobil dan bersama-sama terdakwa I

Winarno Sarkawi melakukan pemukulan kembali kepada saksi

Robby Lasmana adalah setelah saksi Robby Lasmana berada dalam

mobil dalam keadaan sedang menggendong Richelle, dan adalah

67

tidak masuk akal apabila saksi Robby Lasmana sebagai ayah

kandung Richelle bermaksud untuk menyakiti anak kandungnya

sendiri yang selama ini oleh saksi Robby Lasmana hak asuh

terhadap anaknya Richelle tersebut dipertahankan sampai dalam

sengketa perkara perdata di pengadilan.

4) Selain peristiwa sengketa perceraian (masih dalam proses di

persidangan) yang menyangkut antara terdakwa III Grace binti

Winarno dengan saksi Robby Lasmana, namun ada latar belakang

perkara pidana lainnya yang saling melaporkan antara kedua belah

pihak yang dianggap telah merugikan pihak para terdakwa, yang

mana telah pula memicu emosional para terdakwa kepada saksi

Robby Lasmana dan kepada saksi Adardam Achyar;

5) Secara kasat mata setelah melihat rekaman dan foto-foto kejadian

tersebut, jelas terlihat bahwa tindakan para terdakwa telah

menggunakan tenaga yang keras secara bersama-sama bukan hanya

memegang rambut dan menggelitik perut saksi Robby Lasmana

sebagaimana dikatakan oleh terdakwa Winarno Sarkawi atau

hanya menepis kepala atau pipi saksi Robby Lasmana sebagaimana

yang dikatakan oleh terdakwa Grace binti Winarno dalam

persidangan.

6) Sebagai referensi, dengan ini disampaikan beberapa putusan HR

yang berkaitan dengan Pasal 49 KUHP, sebagai berikut :

68

(a) H.R. tanggal 8 Pebruari 1932 yang menyatakan suatu perasaan

takut bahwa dirinya akan diserang oleh orang Iain yang bersikap

mengancam, tidak menyebabkan perbuatannya menyerang orang

itu menjadi sah menurut hukum';

(b) H.R. tanggal 29 Desember 1913 yang menyatakan membalas

serangan dengan serangan bukanlah tindakan yang bersifat

membela diri.

(c) H.R. tanggal 4 Mei 1936 yang menyatakan dengan tidak adanya

serangan secara melawan hak ketika itu juga, tidak dibenarkan

tentang adanya suatu pembelaan seperlunya yang diizinkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Mahkamah

Agung berpendapat bahwa alasan-alasan dan keberatan-keberatan kasasi

dari Pemohon Kasasi (Jaksa/Penuntut Umum) tidak dapat dibenarkan oleh

karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah benar menerapkan hukum,

namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:

127/PID/2008/PT. Bdg tanggal 22 April 2008 yang membatalkan putusan

Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 845/Pid/B/2007/PN.Bdg harus

diperbaiki yaitu perihal pidana terhadap terdakwa I (Winarno Sarkawi)

dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan

Negeri) terhadap terdakwa I Winarno Sarkawi menurut pendapat

Mahkamah Agung sudah tepat dan benar;

69

b. Bahwa dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih sebagai

pertimbangan oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,

putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak

dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas.

Oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa I Winarno Sarkawi dipidana,

maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi

ini.

Berdasarkan pertimbanga-pertimbangan tersebut di atas, hakim

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan menangani perkara ini

memutuskan dan mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dengan

memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.

127/PID/2008/PT.Bdg yang telah membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Bandung Nomor: 845/Pid/B/2007/PN.Bdg sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa I Winarno Sarkawi telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-

terangan dan tenaga bersama menggunakan kekekerasan terhadap orang

dengan menjatuhkan pidana kepada pidana penjara selama 10 bulan.

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian

hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan `bahwa

70

sebelum masa percobaaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir

bagi terdakwa I.

Menyatakan II Andreas Suhartoyo dan terdakwa IV Yuniarsih

Herliana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

perbuatan yang didakwakan, untuk itu terdakwa II Andreas Suhartoyo dan

terdakwa IV Yuniarsih Herliana dibebaskan dari semua dakwaan

(vrijspraak) dan menyatakan terdakwa III Grace binti Winarno terbukti

melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut

merupakan pembelaan darurat (noodweer) dengan menyatakan

melepaskan terdakwa III Grace binti Winarno dari semua tuntutan hukum

(ontslag van alle rechtsvervolging).

Semua terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan,

kedudukan dan harkat serta martabatnya serta memerintahkan agar barang

bukti berupa 1 (satu) buah kemeja merk nautical motif kotak-kotak

dikembalikan kepada saksi 1 Adardam Achyar, 1 (satu) buah handycam

merk Panasonic berikut kaset MDV merk Panasonic dikembalikan kepada

Anthony Sugiharto.

C. Data Wawancara

Data hasil wawancara ini, pada dasarnya untuk melengkapi hasil

penelitian mengenai Noodweer Exces Sebagai Dasar Peniadaan Pidana

(Contoh Kasus Putusan M.A Nomor 416 K/Pid/2009) Terhadap Penganiayaan

Suami Oleh Istri dan Keluarganya. Oleh karena itu, penulis melakukan

wawancara dengan para pihak yang terkait berikut ini:

71

1. Bapak Amril, S.H., M.Hum., selaku hakim dan ketua Pengadilan Negeri

Jakarta Barat81)

Berdasarkan hasil wawancara, beliau mengemukakan bahwa sebagai

seorang hakim, sebelum memutus suatu perkara perlu melihat beberapa

pertimbangan-pertimbangan seperti kronologi kasus, fakta hukum dan

beberapa keterangan saksi maupun ahli.

Masalah noodweer exces telah diatur dalam KUHP khususnya pada

Pasal 49 ayat (2). Pada kasus ini, apabila melihat dari kronologis kasus bahwa

korban yang datang kemudian dipukul oleh mantan istri dan keluarganya tidak

melakukan upaya perlawanan. Padahal diketahui bahwa salah satu syarat

dapat dikatakan sebagai perbuatan itu noodweer exces adalah adanya

serangan.

Perlu diketahui pula bahwa untuk dapat dikatakan sebagai noodweer

exces perlu adanya serangan. Apabila dihubungkan dengan Pasal 49 ayat (1)

merupakan serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung

pada ketika itu juga. Dengan demikian, dalam Pasal 49 ayat (2) mensyaratkan

adanya serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung pada

seketika itu.

Pasal 49 ayat (2) juga dijelaskan bahwa serangan itu telah

mengakibatkan guncangan jiwa yang hebat atau tekanan jiwa yang hebat.

81 Penulis, Wawancara dengan Bapak Amril, selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin, 4 Februari 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pukul 13.00 s/d 13.30 WIB.

72

Untuk mengetahui tekanan jiwa yang hebat itu, maka perlu mengetahui

penjelasan undang-undang, yang berarti bahwa guna mengetahui soal itu harus

dipergunakan penafsiran atau interpretasi historis. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Satochid Kartanegara bahwa rasa takut, bingung, atau

sangat marah tersebut mengakibatkan orang yang bersangkutan melampaui

batas pembelaan yang perlu. Melampaui batas pembelaan yang perlu berarti

melampaui atau mengabaikan syarat subsidaritas dan syarat keseimbangan.

Bahwa kegoncangan jiwa yang hebat itu ada sebab serangan. Artinya

antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan kausal

yang menyebabkan kegoncangan jiwa yang hebat. Untuk kasus seperti ini

hakim harus melihat tidak hanya pada keyakinan hakim itu sendiri, tetapi juga

didukung dengan alat bukti saksi dan saksi ahli untuk mengukur adanya

kegoncangan jiwa. Hakim juga harus melihat kasus secara obyektif mengingat

faktanya hakim hanya melihat posisi terdakwa dan tidak melihat posisi

korban.

2. Bapak Firman Wijaya, S.H., M.H., selaku praktisi hukum pada kantor

pengacara Firman & Tina Law Office, Jakarta.82)

Mengenai penerapan noodweer exes dalam kasus ini, perlu melihat

ukuran yang pokok yaitu pembelaannya harus bersifat terpaksa. Artinya

pembelaan itu bersifat perlu sekali dimana sudah sama sekali tidak ada jalan

82 Penulis, Wawancara dengan Bapak Firman Wijaya, selaku Praktisi Hukum Kantor Pengacara Firman & Tina Law Office, Selasa 5 Februari 2013, di Hotel Borobudur Jakarta pada saat menghadiri persiapan Indonesian Lawyers Club, pukul 18.00 s/d 18.30 WIB.

73

lain dan pembelaan terhadap serangan itu harus masuk akal dan seimbang

dengan serangan.

Masalah kegoncangan jiwa dalam KUHP memang tidak diatur secara

jelas, sehingga menjadi tugas aparat penegak hukum menunjuk para ahli

dalam hal ini dokter atau psikiater untuk membuktikan ada tidaknya suatu

guncangan jiwa. Bahwa keguncangan jiwa itu harus ada kaitannya dengan

serangan, maka dengan tidak adanya serangan keguncangan jiwa menjadi

tidak ada.

Beliau juga menjelaskan bahwa untuk masalah noodweer dalam

penerapannya harus melihat ketentuan perundang-undangan yang ada yaitu

Pasal 49 KUHP yang mensyaratkan adanya serangan sebagai wujud dari

pembelaannya dan tidak boleh melebihi dari serangannya itu. Penanganan

kasus noodweer tidak sama, harus melihat kasus per kasus (kasuistis).

74

BAB IV

ANALISIS

Tidak semua perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur tindak

pidana si pelakunya dapat dijatuhi pidana, tetapi hakim dapat memberikan

putusan bebas atau putusan lepas. Kemungkinan hakim memberikan putusan

bebas kepada pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukan merupakan

bagian dari prinsip di dalam sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

Persoalannya, adakah alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum pidana bagi

seorang hakim memberikan putusan bebas atau si pelaku itu tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.

Persoalan tersebut di atas, dapat dilihat dari ketentuan khusus yang

dirumuskan oleh pembentuk undang-undang yang memungkinkan si pelaku

tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana apapun. Artinya, undang-undang

menerima keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan seorang pelaku

tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat dijatuhi

pidana apapun. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan seseorang yang telah

memenuhi keadaan-keadaan tertentu tersebut memungkinkan ketentuan

hukum pidana tidak dapat diberlakukan, baik ketentuan yang terdapat di dalam

KUHP maupun lain-lain peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

75

Perihal tidak dapat diberlakukannya ketentuan hukum pidana kepada

pelaku tindak pidana berkaitan erat dengan dua hal yaitu dasar yang

meniadakan penuntutan adalah hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang

menjadi alasan-alasan bagi penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan

terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dasar yang

meniadakan pidana atau hukuman, adalah hal-hal tertentu yang menjadi

alasan-alasan bagi hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang

yang telah dituduh melakukan tindak pidana, atau di dalam ilmu pengetahuan

hukum pidana disebut hal-hal yang memaafkan kepada pelaku tindak pidana

sehingga dirinya tidak dipidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap berkas perkara kasus

tindak pidana penganiayaan pada kasus Putusan M.A 416 K/PID/2009, dengan

para terdakwa yaitu terdakwa I Winarno Sarkawi terdakwa II Andreas

Suhartoyo, terdakwa III Grace binti Winarno dan terdakwa IV Yuniarsih

Herliana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (2) jo 55 ke-1

KUHP, dan Pasal 335 ayat (1) KUHP karena telah melakukan tindak pidana

penganiayaan terhadap Robby Lesmana.

Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam kasus putusan M.A 416

K/PID/2009 menyatakan terdakwa I Winarno Sarkawi telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-

terangan dan tenaga bersama menggunakan kekekerasan terhadap orang

dengan menjatuhkan pidana kepada pidana penjara selama 10 bulan.

76

Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari

dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum

masa percobaaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir bagi

terdakwa. Untuk terdakwa II Andreas Suhartoyo dan terdakwa IV Yuniarsih

Herliana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

perbuatan yang didakwakan, untuk itu terdakwa II Andreas Suhartoyo dan

terdakwa IV Yuniarsih Herliana dibebaskan dari semua dakwaan (vrijspraak)

dan menyatakan terdakwa III Grace binti Winarno terbukti melakukan

perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan

darurat (noodweer) dengan menyatakan melepaskan terdakwa III Grace binti

Winarno dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Untuk menjawab permasalahan mengapa alasan nodweer dijadikan

dasar pertimbangan Hakim sebagai alasan pemaaf dalam kasus Putusan M.A

416 K/PID/2009, maka pada analisis skripsi ini terlebih dahulu diuraikan

unsur-unsur pasal yang dituduhkan, dimana para terdakwa didakwa dengan

Pasal 170 ayat (1), Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55, dan Pasal 355 ayat (1)

KUHP.

Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa yang dimuka

umum bersama-sama melakukan  kekerasan terhadap orang atau barang,

dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan yang unsur-unsurnya

yaitu barang siapa, dimuka umum, bersama-sama dan melakukan kekerasan

terhadap orang atau barang.

77

Pasal 351 ayat (1) merupakan perbuatan penganiayaan diancam

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Penganiayaan dalam

yurisprudensi diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

(penderitaan), rasa sakit (pijin) atau luka kepada orang lain. Mengingat dalam

kasus ini dilakukan oleh beberapa terdakwa yang satu sama lain turut serta

melakukan tindak pidana penganiayaan, maka para terdakwa dikenakan pasal

penyertaan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku

tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

turut serta melakukan perbuatan.

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa diancam dengan

pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu

lima ratus rupiah barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain

supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak

menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan

lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu

sendiri maupun orang lain. Unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) yang meliputi

barang siapa, dengan melawan hak, memaksa orang lain, untuk melakukan,

tidak melakukan, atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan,

dengan suatu perbuatan lain ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau

dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun

78

perbuatan tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang

itu maupun terhadap orang lain.

Ketiga pasal yang dituduhkan para terdakwa kesemuanya mengandung

unsur adanya kekerasan dan berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa terdakwa

II Andreas Suhartoyo dan terdakwa IV Yuniarsih Herlina secara fisik tidak

melakukan apa-apa kepada Adardam Achyar maupun kepada Robby Lasmana,

sehingga salah satu unsur dari dakwaan kesatu atau kedua tidak terpenuhi.

Namun untuk terdakwa I Winarno Sarkawi yang telah menarik rambut dan

baju Robby Lesmana dan juga mendorong Adardam Achyar dan terdakwa III

Grace binti Winarno yang telah memukul pipi dan telinga korban Robby

Lesmana, semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terbukti.

Dalam kaitannya dengan kasus ini, maka tidak dapat dipisahkan

dengan peristiwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah mendatangkan saksi

ahli. Keterangan saksi ahli Mali Pamuadji Wachid dalam keterangannya

antara lain menerangkan bahwa menurut pengalaman saksi dalam membuat

visum akibat trauma rasanya tidak wajar jika seseorang benar-benar dikeroyok

rame-rame dan mengaku dipukuli dengan keras oleh banyak orang dewasa

pada berbagai tempat ditubuhnya tetapi pada pemeriksaan visum hanya

dijumpai memar disatu tempat saja yaitu dipunggung. Begitu juga keterangan

saksi ahli Thersiah Lominardi Lubis yang menyatakan tindakan dari terdakwa

I yang melakukan tarikan terhadap saksi 2 Robby Lasmana tersebut secara

psikologis bisa dipahami dan wajar terjadi. Hal ini dapat dilihat ketika

Adardam Achyar masuk kemudian terjadi tindakan dari terdakwa I juga

79

seperti orang mendorong dan sebagainya, tindakan tersebut wajar, karena

dikhawatirkan dengan kehadiran orang lain lagi akan memperkeruh suasana

apa yang dilakukan terdakwa I disitu berusaha mengeluarkan Adardam

Achyar dari kejadian tersebut.

Selanjutnya terdakwa III Grace binti Winarno sebagai ibunya sangat

mungkin untuk melakukan tindakan guna melindungi anaknya karena

Richelle pada saat itu dalam kondisi ketakutan dan histeris. Setiap orang

apabila mengalami keadaan yang demikian juga akan melakukan yang sama

pada saat melihat anaknya dalam keadan terancam atau anaknya dalam

keadaan ketakutan.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan

dapat dianalisis bahwa meskipun terdakwa I Winarno Sarkawi terdakwa III

Grace binti Winarno melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan,

perbuatan itu termasuk dalam apa yang diatur pada Pasal 49 ayat (2) KUHP,

yaitu melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, yaitu perbuatan itu

dengan seketika itu juga dilakukan karena perasaan tergoncang, dengan

segera, pada saat itu juga, terdakwa III setelah mendengar anaknya Richelle

menangis menjerit-jerit selain berusaha mempertahankan anaknya dengan

menepis saksi 2 Robby Lasmana (yang adalah suaminya, yang masih dalam

proses perceraian), begitu juga terdakwa I mendengar tangisan dan jeritan

cucunya, yang semula ia berada di dalam rumah dan begitu keluar rumah

melihat cucunya sedang diperebutkan oleh anak dan menantunya, para

terdakwa berusaha membantu anaknya (terdakwa III) untuk mempertahankan

80

cucunya (Richelle) dengan cara menarik rambut dan baju Robby Lasmana

saksi 2, adalah perbuatan seperti apa yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2)

KUHP tersebut.

Begitu juga perbuatan terdakwa I yang mendorong saksi 1 Adardam

Achyar, yang dilihatnya tiba-tiba masuk ke pekarangan tanpa ijin darinya

sebagai pemilik rumah, adalah merupakan tindakan yang wajar yaitu untuk

mencegah terjadinya keterlibatan orang lain yang dapat memperkeruh suasana.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan

terdakwa I Winarno Sarkawi dan terdakwa III Grace binti Winarno adalah

merupakan pembelaan darurat (noodweer), dan perbuatan seperti itu tidak

boleh dihukum dan untuk terdakwa II Andreas Suhartoyo dan terdakwa IV

Yuniarsih Herliana, karena tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana

didakwaan dalam dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga, maka mereka

(terdakwa II dan terdakwa IV) harus dibebaskan dari semua dakwaan.

Terdakwa I Winarno Sarkawi dan terdakwa III Grace binti Winarno

meskipun terbukti melakukan perbuatan seperti yang disebutkan di atas,

perbuatan tersebut adalah merupakan pembelaan terpaksa, dan sesuai dengan

ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP, terdakwa I dan terdakwa III harus

dilepaskan dari tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis kurang sependapat dengan hakim

Mahkamah Agung yang telah memutus perkara membebaskan Terdakwa III

Grace binti Winarno dengan alasan nodweer (noodwer exces), karena noodwer

maupun nodweer exces mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum

81

yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri

sendiri maupun orang lain.

Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Amril bahwa suatu perbuatan

dapat dikatakan sebagai noodweer exces harus adanya serangan dan apabila

serangan itu mengakibatkan terjadinya guncangan jiwa dan menurut Firman

Wijaya bahwa untuk mengetahui adanya goncangan jiwa, perlu adanya

pemeriksaan secara psikologis oleh dokter atau psikiater. Pemeriksaan tersebut

nantinya akan diketahui seseorang mengalami kegoncangan jiwa ada atau

tidak.

Pada analisis ini diperoleh fakta persidangan bahwa tidak terlihat

adanya serangan yang bersifat melawan hukum dan seketika dan yang

mengancam jiwa, kehormatan dan benda sebagaimana yang disyaratkan dalam

noodweer. Apa yang dilaukkuan oleh terdakwa Grace dengan melakukan

pemukulan sebagai maksud mengadakan pembelaan dinilai kurang tepat sebab

pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan (noodsakelijk) yakni

pembelaan itu bersifat sekali dimana tidak ada jalan lain dan mengenai

perasaan yang dialami oleh terdakwa Grace yang melihat anaknya menangis

saat akan dibawa pergi oleh Roby yang juga merupakan ayah kandung dari

anaknya dinilai terlalu berlebihan jika dikatakan menimbulkan guncangan

jiwa yang hebat.

Untuk dapat suatu perbuatan digolongkan sebagai noodweer exces

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, bahwa pelaku tersebut

82

dalam melakukan sesuatu perbuatan yang melampaui batas pembelaan

seperlunya merupakan akibat langsung dari kegoyahan hati yang demikian

rupa yang disebabkan oleh serangan tersebut, dan ternyata bahwa fakta hukum

yang terungkap di persidangan adalah tidak ada serangan bersifat melawan

hukum dan seketika yang mengancam jiwa, kehormatan dan benda. Pada

kasus ini tidak ada sama sekali serangan melawan hak dan mengancam dengan

seketika itu juga atau pada ketika itu juga. Melawan hak artinya penyerang

melakukan serangan itu melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak

untuk itu.

Sebagaimana diketahui bahwa noodweer exces merupakan pembelaan

darurat yang melampaui batas karena pelaku tersebut dalam melakukan

sesuatu perbuatan yang melampaui batas pembelaan seperlunya merupakan

akibat langsung dari kegoyahan hati yang demikian rupa yang disebabkan oleh

serangan tersebut, dan berdasarkan bahwa fakta hukum yang terungkap di

persidangan adalah tidak ada serangan bersifat melawan hukum dan seketika

yang mengancam jiwa, kehormatan dan benda.

Baik di Putusan Pengadilan Tinggi Bandung maupun Putusan

Mahkamah Agung menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa III

Grace binti Winarno apa yang dilakukan dinyatakan sebagai noodweer exces.

Berarti disini hakim Mahkamah Agung kurang memperhatikan unsur-unsur

dari pembelaan terpaksa (noodweer), salah satunya yaitu adanya serangan

sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Pada saat

Richelle hendak di bawa pergi oleh ayahnya Robby Lesmana terjadi perebutan

83

anak yang disertai pemukulan oleh Terdakwa III Grace binti Winarno. Saat itu

pula meskipun telah dipukul dan ditampar, namun Robby Lesmana tidak

melakukan upaya perlawanan. Berarti di sini tidak ada serangan yang bersifat

melawan hukum, maka syarat noodwer exces tidak terpenuhi.

Apabila melihat syarat-syarat noodweer, maka jelas disini tidak ada

serangan yang membahayakan bagi terdakwa III Grace binti Winarno baik diri

sendiri dan anaknya, harta benda, kehormatan maupun kesusilaannya. Dengan

demikian seharusnya terdakwa III Grace Winarno tidak dapat dikenai

noodweer dan sudah selayaknya dikenakan Pasal 351 (1) KUHP jo Pasal 55

(1) ke 1 KUHP karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama

menggunakan kekerasan terhadap orang dengan ancaman hukuman 10

(sepuluh) bulan sebagaimana yang menjadi tuntutan di Pengadilan Negeri

Bandung.

Seperti halnya pembelaan darurat, disinipun harus ada serangan yang

seketika itu juga dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Batas-batas

keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya seseorang yang diserang dengan

tangan kosong oleh orang lain, membela diri menembakkan pistol, sedangkan

sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu saja sudah cukup. Melampaui

batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan asal saja disebabkan

perasaan tergoncang hebat yang timbul karena serangan itu, perasaan

tergoncang hebat misalnya karena jengkel atau marah sekali yang biasa

disebut dengan mata gelap.

84

Pertahanan atau pembelaan itu harus Noodzakelijk (perlu sekali,

terpaksa, dalam keadaan darurat). Boleh dikatakan tidak ada jalan lain.

Sebenarnya hampir tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa. Kebanyakan

pembelaan itu dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah

pada nasib yang dideritanya, bukan itu yang dimaksud. Disini harus ada

keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan

seranganya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya orang

tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

Pembelaan atau pertahanan itu dilakukan hanya terhadap kepentingan-

kepentingan yang tersebut di atas yaitu badan, kehormatan dan barang diri

sendiri atau orang lain. Badan ialah tubuh. Kehormatan ialah kehormatan

seksual yang biasanya diserang dengan perbuatan-perbuatan tidak senonoh

atau cabul, memegang bagian-bagian tubuh yang menurut kesusilaan tidak

boleh dilakukan, misalnya kemaluan, buah dada, dan lain-lain. Kehormatan

dalam arti nama baik tidak termasuk disini. Barang ialah segala sesuatu yang

berwujud, termasuk juga binatang.

85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

Alasan Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan

pembebasan dengan alasan noodweer exces kurang tepat. Oleh karena unsur-

unsur noodweer exces tidak terpenuhi, karena syarat noodweer harus adanya

suatu serangan, serangan itu diadakan seketika itu juga atau suatu ancaman

yang kelak akan dilakukan, serangan itu melawan hukum, serangan itu

diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri,

kehormatan orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain serta

pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan (noodzakelijk) yakni

pembelaan itu bersifat darurat dan harus adanya alat yang dipakai untuk

membela atau cara membela harus setimpal. Fakta di persidangan tidak ada

serangan bersifat melawan hukum dan seketika yang mengancam jiwa,

kehormatan dan benda sebagaimana yang disyaratkan dalam noodweer exces

sehingga alasan Hakim Mahkamah Agung yang membebaskan terdakwa III

Grace binti Winarno dinilai kurang tepat.

86

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, dapat penulis sampaikan saran-

saran sebagai berikut:

1. Perlu ada kejelasan tentang batasan kegoncangan jiwa secara tepat agar

seseorang mendapat alasan pemaaf sebagai dasar penghapus hukuman.

Batasan kegoncangan jiwa ini sangat diperlukan untuk mengetahui secara

kasuistik yang ditentukan oleh dokter atau psikiater yang mengetahui

tentang kejiwaan.

2. Hakim harus memperhatikan dari segi materil dalam perkara ini dan

jangan hanya dilihat noodweer tetapi hendaknya dijelaskan lebih

mendalam mengenai tekanan jiwa yang hebat itu, maka disini diperlukan

penjelasan yang lebih rinci.

87

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmadi, Abu. Ilmu Sosial Dasar. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Bammelen, JM. Van. Hukum Pidana I, Cetakan ke-1, (Bandung: Bina Cipta, 1986).

Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. (Malang: Biro Konsultasi dan Bantuan Universitas Brawijaya Malang, 1999).

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum. (Jakarta: Peraturan Dekan FH-Untar Nomor 015-D/FHUNTAR/II/2011, 2011).

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Huda, Khairul. Dari dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. III, (Jakarta: Storia Grafika, 2002)

Marpaung, Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008).

Moeljatno. Asas Asas Hukum Pidana, Cet. Ke-7. (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002).

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Pidana. (Bandung : Eresco, cet ke-4, 1986).

Saleh. K. Wantjik Tindak Pidana Korupsi dan Suap. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1971).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Edisi III, (Jakarta: UI Press, 1986).

88

Soemitro, Roni Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan-4, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990).

Soesilo. R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor : Politeia, 1993).

Sudarto. Hukum Pidana I. (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 1987).

Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Tirtaamidjaja. Pokok-Pokok Hukum Pidana. (Jakarta : Fasco, 1955).

Tongat. Hukum Pidana Materil. (Jakarta: Djambatan, 2003).

Utrecht. Pidana, Jilid 1. (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1999).

B. Peraturan Perundang-Undanan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Artikel/Makalah/Jurnal/Internet

Anonim. “Pembunuh 11 Korban Mutilasi” Republika, Maret 2009.

D. Kamus

Darmansyah. Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Pedoman, Cetakan I. (Jakarta : Batavia Press, 2008).

Simorangkir, J.C.T. dkk, Kamus Hukum, Cetakan Kesebelas. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Sudarsono. Kamus Hukum, Cetakan ke-6. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2009).

E. Salinan Putusan

Salinan Putusan MA No.416 K/Pid/2009

89

F. Data Hasil Wawancara

Penulis. Wawancara dengan Bapak Amril, selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin, 4 Februari 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pukul 13.00 s/d 13.30 WIB.

______. Wawancara dengan Bapak Firman Wijaya, selaku Praktisi Hukum Kantor Pengacara Firman & Tina Law Office, Selasa 5 Februari 2013, di Hotel Borobudur Jakarta pada saat menghadiri persiapan Indonesian Lawyers Club, pukul 18.00 s/d 18.30 WIB.

90

SURAT KETERANGAN

Kepada Yth,Fakultas Hukum Universitas TarumanagaraJl. S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat

Hal: Keterangan Wawancara

Sehubungan dengan telah dilakukannya wawancara untuk pemenuhan data skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : RichardNIM : 205070071Fakultas : Hukum

maka dengan ini, dinyatakan benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul: Noodweer Exces Sebagai Dasar Peniadaan Pidana (Contoh Kasus Putusan M.A Nomor 416 K/Pid/2009) Terhadap Penganiayaan Suami Oleh Istri dan Keluarganya.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Februari 2013Hormat kami,

(Firman Wijaya, S.H., M.H.)

91

SURAT KETERANGAN

Kepada Yth,Fakultas Hukum Universitas TarumanagaraJl. S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat

Hal: Keterangan Wawancara

Sehubungan dengan telah dilakukannya wawancara untuk pemenuhan data skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : RichardNIM : 205070071Fakultas : Hukum

maka dengan ini, dinyatakan benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul: Noodweer Exces Sebagai Dasar Peniadaan Pidana (Contoh Kasus Putusan M.A Nomor 416 K/Pid/2009) Terhadap Penganiayaan Suami Oleh Istri dan Keluarganya.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Februari 2013Hormat kami,

(Amril, S.H., M.Hum.)

92