Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
18
LEMBARAN DAERAHKOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2014 SERI E
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARNOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASARTRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,Menimbang : a. bahwa pertumbuhan usaha dibidang
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaandan Toko Modern yang semakinmeningkat, perlu diikuti denganpeningkatan kepastian usaha dan tertibusaha;
b. bahwa dalam pertumbuhan usaha yangsemakin meningkat perlu ada aturandan ketentuan sehingga terciptapersaingan dan keseimbangan
19
kepentingan antara Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
c. bahwa berdasarkan Peraturan MenteriPerdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang PedomanPenataan dan Pembinaan PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan danToko Modern, perlu lebih lanjutpengaturan ditingkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b dan huruf c, perlu membentukPeraturan Daerah tentang Pengelolaan,Penataan dan Pembinaan PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan danToko Modern;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982tentang Wajib Daftar Perusahaan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1982 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3817);
20
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002tentang Pembentukan Kota Banjar diProvinsi Jawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4246);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007tentang Penanaman Modal (Lembaran
21
Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008tentang Usaha Mikro, Kecil danMenengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1983 tentang Pelaksanaan KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia
22
Tahun 1983 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun1997 tentang Kemitraan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 91, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Nomor4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Propinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun2007 tentang Penataan dan PembinaanPasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,dan Toko Modern;
19. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6Tahun 2004 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Banjar (LembaranDaerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai
23
Negeri Sipil (Lembaran Daerah KotaBanjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13Tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18Tahun 2004 tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Daerah KotaBanjar Tahun 2013 Nomor 13 );
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan yang menjadi KewenanganKota Banjar (Lembaran Daerah KotaBanjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Daerah Kota Banjar(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun2008 Nomor 11 Seri E), sebagaimanabeberapa kali telah diubah, terakhirdengan Peraturan Daerah Kota BanjarNomor 15 Tahun 2012 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan DaerahKota Banjar Nomor 11 Tahun 2008tentang Organisasi Perangkat DaerahKota Banjar (Lembaran Daerah KotaBanjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9Tahun 2009 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun2009 Nomor 9 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 16Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
24
Pasar (Lembaran Daerah Kota BanjarTahun 2012 Nomor 16);
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
danWALIKOTA BANJAR
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPENGELOLAAN, PENATAAN DANPEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSATPERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:1. Daerah adalah Kota Banjar.2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalahDewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaBanjar.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang danbertanggung jawab di bidangpengelolaan pasar tradisional, bidang
25
perdagangan, penataan dan pembinaanpusat perbelanjaan dan toko modern.
6. Kepala Dinas adalah kepala dinas yangmempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pasar tradisional,bidang perdagangan, penataan danpembinaan pusat perbelanjaan dan tokomodern.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar,yang selanjutnya disebut UPTD Pasaradalah unsur pelaksana kegiatan teknisoperasional dan/atau kegiatan teknispenunjang yang mempunyai wilayahkerja, tugas pokok dan fungsi di bidangpengelolaan Pasar Tradisional yangdikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Kepala UPTD Pasar adalah Kepala UPTDPasar Tradisional yang mempunyaitugas pokok dan fungsi di bidangpengelolaan Pasar Tradisional yangdikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalahpejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan PelayananTerpadu Satu Pintu.
10. Badan adalah sekumpulan orangdan/atau modal yang merupakankesatuan, baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usahayang meliputi Perseroan Terbatas,Perseroan Komanditer, Perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara(BUMN), atau Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) dengan nama dandalam bentuk apapun Firma, Kongsi,
26
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,Perkumpulan, Yayasan, Organisasimassa, Organisasi sosial politik, atauorganisasi lainnya, lembaga dan bentukbadan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usahatetap.
11. Pengelolaan adalah segala usaha dantindakan yang dilakukan dalam rangkaoptimalisasi fungsi Pasar Tradisionalmelalui perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan, pengendalian, pengawasandan pengembangan secaraberkesinambungan.
12. Penataan adalah segala upaya yangdilakukan oleh Pemerintah Daerahuntuk mengatur dan menatakeberadaan dan pendirian Toko Moderndi suatu wilayah, agar tidak merugikandan mematikan Pasar Tradisional,usaha mikro, kecil, menengah, dankoperasi yang ada.
13. Pembinaan adalah segala upaya yangdilakukan oleh Pemerintah Daerahterhadap keberadaan Pasar Tradisionaldan Toko Modern agar dapat terjalinkemitraan, saling bersinergi, dan salingmenguntungkan.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yangselanjutnya disingkat UMKM adalahkegiatan ekonomi yang berskala mikro,kecil dan menengah sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.
27
15. Tanggung Jawab Sosial dan LingkunganPerusahaan (Corporate SocialResponsibility) yang selanjutnya disebutCSR adalah komitmen perusahaanuntuk berperan serta dalampembangunan ekonomi berkelanjutanguna meningkatkan kualitas kehidupanyang lebih baik, bersama para pihakyang terkait utamanya masyarakat disekeliling dan lingkungan sosial dimanaperusahaan tersebut berada, yangdilakukan terpadu dengan kegiatanusahanya.
16. Pelaku usaha adalah setiap orangperseorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum maupunbukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatandalam wilayah hukum Negara RepublikIndonesia, baik sendiri maupunbersama-sama melalui perjanjianpenyelenggaraan kegiatan usaha dalamberbagai bidang ekonomi.
17. Pasar adalah area tempat jual belibarang dengan jumlah penjual lebih darisatu, baik yang disebut sebagai pusatperbelanjaan, pasar tradisional,pertokoan, mall, plasa, pusatperdagangan maupun sebutan lainnya.
18. Pasar Tradisional adalah pasar yangdibangun dan dikelola oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah, Swasta, BadanUsaha Milik Negara dan Badan UsahaMilik Daerah termasuk kerjasamadengan swasta dengan tempat usaha
28
berupa toko, kios, los dan tenda yangdimiliki/dikelola oleh pedagang kecil,menengah, swadaya masyarakat ataukoperasi dengan usaha skala kecil,modal kecil dan koperasi dengan usahaskala kecil dan dengan proses jual belibarang dagangan melalui tawarmenawar.
19. Pusat Perbelanjaan adalah suatu areatertentu yang terdiri dari satu ataubeberapa bangunan yang didirikansecara vertikal maupun horisontal, yangdijual atau disewakan kepada pelakuusaha atau dikelola sendiri untukmelakukan kegiatan perdaganganbarang.
20. Toko adalah bangunan gedung denganfungsi usaha yang digunakan untukmenjual barang dan terdiri dari hanyasatu penjual.
21. Toko Modern adalah toko dengan sistempelayanan mandiri, menjual berbagaijenis barang secara eceran yangberbentuk Minimarket, Supermarket,Department Store, Hypermarket ataupungrosir yang berbentuk Perkulakan.
22. Pemasok adalah pelaku usaha yangsecara teratur memasok barang kepadaToko Modern dengan tujuan untukdijual kembali melalui kerjasama usaha.
23. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yangselanjutnya disingkat UMKM adalahkegiatan ekonomi yang berskala mikro,kecil dan menengah.
29
24. Kemitraan adalah kerjasama dalamketerkaitan usaha, baik langsungmaupun tidak langsung, atas dasarprinsip saling memerlukan,mempercayai, memperkuat danmenguntungkan yang melibatkan UsahaMikro, Kecil dan Menengah denganUsaha Besar.
25. Izin Usaha Pengelolaan PasarTradisional selanjutnya disingkat IUP2Tadalah izin untuk dapat melaksanakanusaha pengelolaan pasar tradisionalyang diterbitkan oleh Walikota.
26. Izin Usaha Pusat Perbelanjaanselanjutnya disingkat IUPP adalah izinusaha untuk dapat melaksanakankegiatan usaha Pusat Perbelanjaan yangditerbitkan oleh Walikota.
27. Izin Usaha Toko Modern selanjutnyadisingkat IUTM adalah izin untuk dapatmelaksanakan kegiatan usaha TokoModern yang diterbitkan oleh Walikota.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempatyang mengatur pemanfaatan ruang danunsur-unsur pengendalian yang disusununtuk setiap zona peruntukan sesuaidengan rencana rinci tata ruang.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yangselanjutnya disingkat RTRWK adalahrencana pengembangan daerah yangdisiapkan secara teknis dan non teknisoleh Pemerintah Daerah yangmerupakan rumusan kebijakanpemanfaatan muka bumi wilayah daerah
30
termasuk ruang di atasnya, yangmenjadi pedoman pengarahan danpengendalian pembangunan daerah.
30. Penyidikan Tindak Pidana adalahserangkaian tindakan yang dilakukanoleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yangselanjutnya disebut Penyidik, untukmencari serta mengumpulkan buktiyang dengan bukti itu membuat terangtentang tindak pidana di bidangretribusi yang terjadi serta menemukantersangkanya.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yangselanjutnya disingkat PPNS, adalahPenyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu diLingkungan Pemerintah Daerah yangdiberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikanatas pelanggaran Peraturan Daerah.
BAB IIASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan dan TokoModern dilaksanakan berdasarkan atas asas:a. kemanusiaan;b. keadilan;c. pemberdayaan berkelanjutan;d. kesamaan kedudukan;e. kemitraan;f. ketertiban dan kepastian hukum;g. kelestarian lingkungan;
31
h. kejujuran usaha; dani. persaingan sehat (fairness).
Pasal 3
(1) Pengelolaan, Penataan dan PembinaanPasar Tradisional bertujuan:a. menciptakan, memperluas dan
memeratakan kesempatan kerja dibidang perdagangan;
b. meningkatkan pendapatan dankesejahteraan masyarakat;
c. memanfaatkan sumber daya untukkepentingan masyarakat;
d. memberikan kesempatan kepadamasyarakat atau badan dalammengelola dan memanfaatkan pasaruntuk kemajuan daerah;
e. mempertahankan, menjaga danmelestarikan pasar tradisional sesuaiperan dan fungsinya sebagai lembagaketahanan ekonomi, sosial danbudaya; dan
f. mendukung Pendapatan Asli Daerah(PAD).
(2) Pengelolaan, Penataan dan PembinaanPusat Perbelanjaan dan Toko Modern,bertujuan untuk:a. memberikan perlindungan kepada
UMKM, Koperasi dan PasarTradisional;
b. memberdayakan UMKM, Koperasi danPasar Tradisional pada umumnya,agar mampu berkembang, bersaing,
32
tangguh, maju, mandiri, dan dapatmeningkatkan kesejahteraannya;
c. mengatur keberadaanya agar tidakmerugikan dan mematikan UMKM,Koperasi dan Pasar Tradisional yangtelah ada dan memiliki nilai historisdan dapat menjadi aset pariwisata;
d. mendorong terselenggaranyakemitraan antara pelaku UMKM,Koperasi dan Pasar Tradisional denganpelaku usaha Pusat Perbelanjaan danToko Modern berdasarkan prinsipkesamaan dan keadilan dalammenjalankan usaha di bidangperdagangan;
e. mendorong terciptanya partisipasi dankemitraan publik serta swasta dalampenyelenggaraan usaha perpasaranbaik dalam Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern; dan
f. mewujudkan sinergi yang salingmemerlukan dan memperkuat antaraPusat Perbelanjaan dan Toko Moderndengan UMKM, Koperasi dan PasarTradisional agar dapat tumbuh danberkembang lebih cepat sebagai upayaterwujudnya tata niaga dan poladistribusi nasional yang mantap,lancar, efisien dan berkelanjutan.
33
BAB IIIRUANG LINGKUP
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah tentangPengelolaan, Penataan dan Pembinaan PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan dan TokoModern mencakup:a. pengelolaan, penataan dan pembinaan
Pasar Tradisional;b. pengelolaan, penataan dan pembinaan
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;dan
c. pengelolaan, penataan dan pembinaansebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b, termasuk perizinan dankemitraan, Pusat Perbelanjaan dan TokoModern dengan UMKM, Koperasi danPasar Tradisional.
BAB IVPENDIRIAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKOMODERN
Pasal 5
(1) Pendirian Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern wajibberpedoman pada RTRW kota sertaperaturan zonasi.
(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Walikotadengan mempertimbangkan pemanfaatan
34
ruang dalam rangka menjagakeseimbangan antara Pasar Tradisionaldengan Pusat Perbelanjaan dan TokoModern.
(3) Dalam menetapkan zonasi dan jumlahkeberadaan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modernsebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus mempertimbangkan:
a. tingkat kepadatan dan pertumbuhanpenduduk sesuai dengan data sensusBadan Pusat Statistik (BPS) tahunterakhir;
b. potensi ekonomi daerah;c. aksesibilitas (arus lalu lintas);d. dukungan keamanan dan ketersediaan
infrastruktur;e. perkembangan pemukiman baru;
dan/atauf. jam kerja Toko Modern yang sinergi
dan tidak mematikan usaha tokoeceran tradisional di sekitarnya.
BAB VPASAR TRADISIONAL
Bagian KesatuUmum
Pasal 6
Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan PasarTradisional dilakukan oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah, Swasta, Badan UsahaMilik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik
35
Daerah (BUMD) termasuk kerjasama denganswasta.
Pasal 7
(1) Pengelolaan, Penataan dan PembinaanPasar Tradisional milik PemerintahDaerah dilakukan oleh UPTD Pasar.
(2) Pengelolaan, Penataan dan PembinaanPasar Tradisional sebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputi:a. pendapatan;b. kebersihan, keamanan, ketertiban,
ketentraman dan pengembangan;dan
c. pemberdayaan dan penataanpedagang.
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Walikota.
Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah berhak untukmendirikan, memindahkan, memugardan menghapus Pasar Tradisional.
(2) Mendirikan, memindahkan danpenghapusan Pasar Tradisionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan Walikota dengan persetujuanDPRD.
(3) DPRD dalam memberikan persetujuansebagaimana dimaksud pada ayat (2)wajib taransparan, aspiratif danakuntabel.
36
(4) Dalam hal memindahkan PasarTradisional yang dikelola olehPemerintah Daerah, Pemerintah Daerahwajib menyediakan lokasi yangmemadai.
(5) Ketentuan lainya mengenai pemugarandan penghapusan Pasar Tradisionaldilaksanakan secara bertanggungjawabsesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Hal-hal teknis mengenai PengelolaanPasar Tradisional oleh BUMD, koperasidan swasta diatur masing-masing olehPelaku Usaha sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Penataan, pengaturan, dan pemasanganreklame yang berada di lingkunganPasar Tradisional milik PemerintahDaerah dikelola sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan setelahmendapatkan rekomendasi dari KepalaDinas.
Pasal 10
(1) Pendirian Pasar Tradisional wajibberpedoman pada Rencana Tata RuangWilayah Kota.
(2) Pendirian pasar tradisional harusberdasarkan kajian atau feasibility study(FS) yang dilakukan oleh TimIndependen.
37
Pasal 11
(1) Kajian sebagaimana dimaksud padaPasal 10 ayat (2) harus memperhatikanaspek sosial dan ekonomi masyarakat,aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis,aspek manajemen dan aspek keuangan.
(2) Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat,sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:a. struktur penduduk menurut mata
pencaharian dan pendidikan;b. tingkat pendapatan ekonomi rumah
tangga;c. kepadatan penduduk;d. pertumbuhan penduduk;e. penyerapan tenaga kerja lokal;f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar
Tradisional sebagai sarana bagiUMKM lokal; dan
g. keberadaan fasilitas sosial danfasilitas umum yang sudah ada.
Pasal 12
(1) Pendirian Pasar Tradisional wajibmemenuhi ketentuan sebagai berikut:a. menyediakan areal parkir paling
sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) buah kendaraan roda empatuntuk setiap 100 m² (seratus meterpersegi) luas lantai penjualan PasarTradisional; dan
b. menyediakan fasilitas yang menjaminPasar Tradisional yang bersih, sehat
38
(hygienis), aman, tertib, dan ruangpublik yang nyaman.
(2) Penyediaan areal parkir sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, dapatdilakukan berdasarkan kerjasamaantara pengelola Pasar Tradisionaldengan pihak lain.
Pasal 13
Pengelola Pasar mempunyai kewenanganmengatur pengelompokan barang-barangdagangan di dalam Pasar Tradisionalmenurut jenis atau sifatnya untuk menjaminkebersihan, keamanan, ketertiban,ketentraman di lingkungan Pasar Tradisional.
Bagian KeduaKlasifikasi dan Kriteria Pasar Tradisional
Paragraf 1Klasifikasi Pasar Tradisional
Pasal 14
(1) Pasar Tradisional diklasifikasikan atas 4(empat) tipe, yaitu:a. pasar tradisional tipe A;b. pasar tradisional tipe B;c. pasar tradisional tipe C; dand. pasar tradisional tipe D.
(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat menggunakan istilah lain.
(3) Penetapan tipe Pasar Tradisionalsebagaimana dimaksud pada ayat (1),
39
dilaksanakan paling singkat setiap 3(tiga) tahun sekali yang ditetapkandengan Keputusan Walikota.
(4) Walikota dapat menetapkan pasar-pasartertentu sebagai Pasar Tradisionalkhusus yang dipakai untukmemperdagangkan barang dan/ataujasa tertentu.
Paragraf 2Kriteria Pasar Tradisional
Pasal 15
Pasar Tradisional Tipe A sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a,memiliki kriteria:a. luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga
ribu meter persegi);b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan
dokumen yang sah;c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRWK;d. jumlah pedagang paling sedikit 150
(seratus lima puluh) pedagang;e. bangunan utama pasar tradisional
berupa los, kios, selasar/koridor/gangdan sarana pendukung lainnya meliputi:1. kantor pengelola dan kantor fasilitas
pembiayaan;2. ruang serbaguna untuk pembinaan
pedagang, penitipan dan bermainanak dengan luas paling sedikit 50m2;
3. toilet/WC;4. tempat ibadah;
40
5. pos ukur ulang (paling kecil ukuran2 m x 2 m)
6. pos kesehatan;7. pos keamanan;8. drainase (ditutup dengan grill);9. tempat penampungan sampah
sementara;10. gudang tempat penyimpanan stok
barang;11. area bongkar muat;12. tempat parkir;13. area penghijauan;14. hidran dan/atau alat pemadam
kebakaran (fire ekstinguisher);15. instalasi air bersih dan jaringan
listrik;16. instalasi pengolahan air limbah
(IPAL);17. telekomunikasi;18. sistem informasi harga dan stok; dan19. papan pengumuman informasi
harian.f. jalan menuju pasar tradisional mudah
diakses dan didukung dengan saranatransportasi umum;
g. pasar tradisional dikelola secara langsungoleh manajemen pengelolaan pasar;
h. kegiatan/operasional pasar tradisionaldilakukan setiap hari; dan
i. Pemasangan CCTV.
Pasal 16
Pasar Tradisional Tipe B sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b,
41
memiliki kriteria:a. luas lahan paling sedikit 1.500 m2 (seribu
lima ratus meter persegi);b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan
dokumen yang sah;c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRWK;d. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh
puluh lima) pedagang;e. bangunan utama pasar tradisional
berupa los, kios, selasar/koridor/gangdan sarana pendukung lainnya meliputi :1. kantor pengelola dan kantor fasilitas
pembiayaan;2. ruang serbaguna untuk pembinaan
pedagang, penitipan dan bermainanak dengan luas paling sedikit 40m2;
3. toilet/WC;4. tempat ibadah;5. pos kesehatan;6. pos keamanan;7. drainase (ditutup dengan grill);8. tempat penampungan sampah
sementara;9. tempat parkir;10. area penghijauan;11. hidran dan/atau alat pemadam
kebakaran (fire ekstinguisher);12. instalasi air bersih dan jaringan
listrik;13. telekomunikasi;14. sistem informasi harga dan stok; dan15. papan pengumuman informasi
harian.f. jalan menuju pasar tradisional mudah
42
diakses dan didukung dengan saranatransportasi umum;
g. pasar tradisional dikelola secara langsungoleh manajemen pengelolaan pasar;
h. kegiatan/operasional pasar tradisionaldilakukan paling sedikit 3 (tiga) haridalam seminggu; dan
i. Pemasangan CCTV.
Pasal 17
Pasar Tradisional Tipe C sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c,memiliki kriteria:a. luas lahan paling sedikit 1.000 m2 (seribu
meter persegi);b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan
dokumen yang sah;c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRWK;d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga
puluh) pedagang;e. bangunan utama pasar tradisional
berupa los, kios, selasar/koridor/gangdan sarana pendukung lainnya meliputi :1. kantor pengelola dan kantor fasilitas
pembiayaan;2. toilet/WC;3. tempat ibadah;4. pos kesehatan;5. drainase (ditutup dengan grill);6. tempat penampungan sampah
sementara;7. tempat parkir;8. area penghijauan;9. hidran;
43
10. instalasi air bersih dan jaringanlistrik; dan
11. telekomunikasi;f. jalan menuju pasar tradisional mudah
diakses dan didukung dengan saranatransportasi umum;
g. pasar tradisional dikelola secara langsungoleh manajemen pengelolaan pasar;
h. kegiatan/operasional pasar tradisionaldilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) haridalam seminggu.
Pasal 18
Pasar Tradisional Tipe D sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d,memiliki kriteria:a. luas lahan paling sedikit 500 m2 (lima
ratus meter persegi);b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan
dokumen yang sah;c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRWK;d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga
puluh) pedagang;e. bangunan utama pasar tradisional
berupa los, kios, selasar/koridor/gangdan sarana pendukung lainnya meliputi:1. kantor pengelola dan kantor fasilitas
pembiayaan;2. toilet/WC;3. tempat ibadah;4. drainase (ditutup dengan grill);5. tempat penampungan sampah
sementara;6. area penghijauan; dan
44
7. instalasi air bersih dan jaringanlistrik.
f. jalan menuju pasar tradisional mudahdiakses dan didukung dengan saranatransportasi umum;
g. pasar tradisional dikelola secara langsungoleh manajemen pengelolaan pasar; dan
h. kegiatan/operasional pasar tradisionaldilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) haridalam seminggu.
Bagian KetigaBangunan Pasar Tradisional
Pasal 19
(1) Bangunan Pasar Tradisional terdiri dari:a. kios;b. los;c. pelataran; dand. MCK.
(2) Hal-hal teknis mengenai pengelolaanbangunan pasar tradisional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Walikota.
Bagian KeempatPemakaian Bangunan Pasar Tradisional yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah
Pasal 20
(1) Pemakaian bangunan Pasar Tradisionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
45
ayat (1) huruf a dan huruf bdilaksanakan dengan sistem undian.
(2) Pemakaian bangunan Pasar Tradisional,dikenakan kewajiban retribusi pelayananpasar.
(3) Ketentuan mengenai retribusi pelayananpasar diatur dalam Peraturan Daerahtersendiri.
Bagian KelimaJam Operasional Pasar Tradisional
Pasal 21
(1) Pasar Tradisional dibuka mulai pukul02.00 WIB sampai dengan Pukul 17.00WIB.
(2) Walikota dapat menetapkan pasar-pasartradisional tertentu untuk dibuka atauditutup di luar ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
Bagian KeenamTata Tertib Pasar Tradisional yang Dikelola
olehPemerintah Daerah
Paragraf 1Tertib Bangunan
Pasal 22
(1) Pedagang Pasar Tradisional yang akanmendirikan, mengubah dan/ataumenambah bangunan wajib mengajukan
46
permohonan kepada Walikota melaluiKepala Dinas.
(2) Tata cara dan persyaratan untukmendirikan, menambah, mengubah danmembongkar bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Walikota.
(3) Pedagang dengan seizin dan berdasarkanpertimbangan dari Kepala UPTD Pasardapat mempergunakan payung atautenda untuk menutupi barangdagangannya dengan ketentuan harussegera membongkarnya setelah PasarTradisional tutup.
(4) Setiap pedagang yang menempati Kioswajib menyediakan alat pemadamkebakaran.
Paragraf 2Tertib Penempatan Barang Dagangan
Pasal 23
Untuk menjamin ketertiban, kebersihan,keindahan, keamanan dan kesehatan,pedagang diwajibkan mengatur barangdagangannya sebaik mungkin, sehinggatampak rapi, tidak membahayakankeselamatan umum serta tidak melebihibatas tempat usaha yang menjadi haknya.
47
Paragraf 3Kebersihan
Pasal 24
(1) UPTD Pasar bertanggungjawabmewujudkan kebersihan dan keindahanlingkungan pasar.
(2) Pedagang wajib menjaga dan memeliharakebersihan serta keindahan lingkunganpasar.
(3) Pengunjung wajib menjaga danmemelihara kebersihan serta keindahanlingkungan pasar.
Paragraf 4Keamanan
Pasal 25
(1) UPTD Pasar bertanggungjawab untukmenjaga keamanan dan ketertibanpasar.
(2) Untuk melaksanakan ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1)UPTD Pasar menyediakan petugaskeamanan pasar yang bertugas menjagakeamanan pasar.
(3) Pelaksanaan keamanan pasar, padadasarnya untuk mencegah, menangkaldan menanggulangi segala bentukgangguan keamanan kepada pedagangdan pengunjung serta lingkunganbangunan pasar dan saranapenunjangnya.
48
(4) Pedagang dan pengunjung turut sertadalam mewujudkan keamananlingkungan pasar.
Bagian KetujuhHak dan Kewajiban
Paragraf 1
Hak dan Kewajiban Pelaku UsahaTerhadap Pemerintah Daerah
Pasal 26
(1) Setiap Pelaku Usaha Pasar Tradisionalberhak :a. mendapatkan perizinan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mendapat perlindungan hukumterhadap pemanfaatan lokasi yangdiizinkan; dan
c. melakukan kegiatan usaha di lokasiyang diizinkan.
(2) Setiap Pelaku Usaha Pasar Tradisionalwajib:a. memiliki Izin Prinsip dan IUP2T;b. membayar semua jenis pajak
dan/atau retribusi sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;
c. menyediakan fasilitas penunjangPasar Tradisional;
d. mematuhi ketentuan yang telahdisepakati; dan
49
e. memberitahukan secara tertuliskepada Walikota melalui KepalaDinas paling lambat 14 (empat belas)hari kerja apabila penyelenggaraanusaha tidak berjalan atau telahdialihkan kepada pihak lain.
Paragraf 2Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar
Tradisional
Pasal 27
(1) Setiap pedagang Pasar Tradisionalberhak:a. menempati lokasi yang diizinkan;b. melakukan kegiatan usaha di lokasi
yang diizinkan;c. mendapatkan perlindungan hukum
terhadap penempatan lokasi yangtelah diizinkan; dan
d. mendapatkan bukti izin penempatanlokasi.
(2) Setiap Pedagang Pasar Tradisional wajib:a. menempati tempat usaha sesuai
dengan penempatan lokasi danperuntukannya; dan
b. membayar semua jenis pajakdan/atau retribusi sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan.
50
Paragraf 3Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 28
Pemerintah Daerah memiliki kewajiban:a. mengupayakan sumber pendanaan
alternatif guna pemberdayaan pasartradisional sesuai dengan ketentuanperaturan perundangan yang berlaku;
b. mengupayakan peningkatan kompetensipedagang dan para pengelola pasartradional sehingga memiliki daya saing;
c. mengupayakan peningkatan volume dannilai transaksi usaha pasar tradisional;
d. melakukan evaluasi terhadappengelolaan pasar tradisonal;
e. melakukan evaluasi terhadappelaksanaan kemitraan antara tokomodern dan UMKM dan koperasi sertapedagang sektor informal;
f. mengambil langkah-langkah yangdiperlukan untuk menyelesaikanpermasalahan sebagai akibat pendiriantoko modern, dan
g. melakukan evaluasi terhadap laporanrutin yang disampaikan oleh tokomodern.
51
BAB VIPUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN
Bagian KesatuUmum
Pasal 29
Pelaku usaha dapat mendirikan:a. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
yang berdiri sendiri; dan/ataub. Toko Modern yang terintegrasi dengan
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaanatau bangunan/kawasan lain.
Pasal 30
(1) Dalam mendirikan Pusat Perbelanjaandan Toko Modern, Pelaku usaha harusmelengkapi dokumen analisis sosialekonomi masyarakat setempat yangmeliputi:a. struktur penduduk menurut mata
pencaharian dan pendidikan.b. tingkat pendapatan ekonomi rumah
tangga.c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan
penduduk setempat.d. rencana kemitraan dengan UMKN
lokal.e. penyerapan tenaga kerja
lokal/wilayah setempat.f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar
Tradisional sebagai sarana bagiUMKM lokal.
52
g. keberadaan fasilitas sosial danfasilitas umum.
h. dampak positif dan negatif yangdiakibatkan oleh pendirian PusatPerbelanjaan dan Toko Modernterhadap Pasar Tradisional atau tokoeceran tradisional yang telah adasebelumnya.
i. tanggung jawab sosial perusahaan(corporate social responsibility) yangdiarahkan untuk pendampingan bagipengelolaan Pasar Tradisional.
(2) Pendirian Toko Modern dengan bentukminimarket dikecualikan darikelengkapan dokumen analisis kondisisosial ekonomi masyarakat sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dengan tetapdiwajibkan melakukan analisis tingkatkepadatan dan pertumbuhan pendudukdimasing-masing wilayah sesuai datasensus BPS tahun terakhir.
(3) Analisis sosial ekonomi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan analisistingkat kepadatan dan pertumbuhanpenduduk sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan oleh badan/lembagaindependen yang kompeten.
(4) Badan/lembaga independensebagaimana dimaksud pada ayat (3)dapat berupa lembaga pendidikan tinggi,lembaga penelitian atau lembagakonsultan.
53
Pasal 31
(1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau TokoModern wajib memenuhi ketentuan :a. menyediakan areal parkir paling
sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) buah kendaraan roda empatuntuk setiap 30 m² (tiga puluh meterper segi) luas lantai penjualan PusatPerbelanjaan dan/atau Toko Modern;
b. menyediakan fasilitas yang menjaminPusat Perbelanjaan dan Toko Modernyang bersih, sehat (hygienis), aman,tertib, dan ruang publik yangnyaman;
c. menyediakan fasilitas ibadah bagikaryawan dan konsumen kecualidalam bentuk minimarket; dan
d. menyediakan sarana pemadamkebakaran dan jalur keselamatanbagi petugas maupun penggunaPusat Perbelanjaan dan TokoModern.
(2) Penyediaan areal parkir sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, dapatdilakukan berdasarkan kerjasamaantara pengelola Pusat Perbelanjaan danToko Modern dengan pihak ketiga.
Pasal 32
(1) Perencanaan pembangunan PusatPerbelanjaan dan Toko Modern harusdidahului dengan kajian mengenaidampak lingkungan, dampak lalu lintas,
54
baik dari sisi tata ruang maupun nonfisik, meliputi aspek lingkungan, sosial,ekonomi dan budaya, untuk mencegahdampak negatif terhadap eksistensiUMKM, Koperasi dan Pasar Tradisionalserta usaha lainnya.
(2) Dokumen rencana rincian teknis PusatPerbelanjaan dan Toko Modern skalakecil, menengah, dan besar, harusmengacu dan merupakan terjemahandari ketentuan intensitas bangunansebagaimana disebutkan dalamdokumen rencana umum tata ruang.
(3) Pada saat proses konstruksipembangunan Pusat Perbelanjaan danToko Modern terutama skala menengahdan besar, harus mampu meminimalisirgangguan kebisingan,kemacetan/dampak lalu lintas,kebersihan, dan keselamatan aktivitas dilingkungan sekitar.
Bagian KeduaBatasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern
Pasal 33
(1) Batasan luas areal Pusat Perbelanjaanadalah sebagai berikut :a. luas lahan paling sedikit 5000 m²;b. koefisien dasar bangunan sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku;
55
c. koefisien lantai bangunan per unitpaling sedikit 25 m² (dua puluh limameter persegi); dan
d. jumlah unit bangunan paling sedikit10 unit.
(2) Batasan luas lantai penjualan TokoModern adalah sebagai berikut :a. Minimarket, kurang dari 400 m²
(empat ratus meter per segi);b. Supermarket, Toko Serba Ada,
Swalayan 400 m² (empat ratus meterper segi) sampai dengan 5.000 m²(lima ribu meter per segi);
c. Hypermarket, di atas 5.000 m² (limaribu meter per segi);
d. Department Store dan Mall, di atas400 m2 (empat ratus meter persegi);dan
e. Perkulakan, di atas 5.000 m² (limaribu meter per segi).
(3) Usaha Toko Modern dengan modaldalam negeri 100 % adalah:a. Minimarket dengan luas lantai
penjualan kurang dari 400 m2 (empatratus meter persegi);
b. Supermarket, Toko Serba Ada,Swalayan dengan luas lantaipenjualan kurang dari 1.200 m2
(seribu dua ratus meter persegi); danc. Department Store dengan luas lantai
penjualan kurang dari 2.000 m2 (duaribu meter persegi).
56
Bagian KetigaJarak Pendirian
Pasal 34
Jarak atau radius pendirian pusatperbelanjaan dan toko modern, harusmemenuhi ketentuan sebagai berikut:a. memperhatikan jarak Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern denganPasar Tradisonal, sehingga tidakmematikan atau memarjinalkan pelakuekonomi di Pasar Tradisional;
b. sesuai dengan RTRWK dan peraturanzonasinya;
c. jarak antara Pusat Perbelanjaan danToko Modern dengan Pasar Tradisionalsebagaimana dimaksud pada huruf aditetapkan oleh Walikota berdasarkanPasal 5 dalam Perda ini;
d. memperoleh persetujuan atau tidakkeberatan dari seluruh tetangga di lokasiusaha yang dimohon; dan
e. dikecualikan dari ketentuan huruf aadalah Pasar Tradisional yangterintegrasi dengan pusat perbelanjaandan toko modern selain minimarket.
57
Bagian KeempatJam Operasional
Pasal 35
(1) Jam operasional Toko Modern adalahsebagai berikut:a. Hari Senin sampai Jumat, pukul
08.00 WIB sampai dengan Pukul22.00 WIB; dan
b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00WIB sampai dengan Pukul 23.00WIB.
(2) Jam operasional Pusat Perbelanjaanadalah sebagai berikut:a. Hari Senin sampai Jumat, pukul
09.00 WIB sampai dengan Pukul22.00 WIB; dan
b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00WIB sampai dengan Pukul 23.00WIB.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untukpelayanan khusus sebagai berikut:a. untuk hari besar keagamaan, hari
besar nasional atau hari tertentulainnya, pusat perbelanjaandan/atau toko modern dapatmenetapkan jam kerja melampauipukul 22.00 WIB dengan izinWalikota; dan
b. untuk tempat-tempat yangmembutuhkan pelayanan toko model24 jam, antara lain seperti di lokasirumah sakit, terminal dan stasiun.
58
Bagian KelimaKemitraan Usaha
Pasal 36
(1) Kemitraan dengan pola perdaganganumum dapat dilakukan dalam bentukkerjasama pemasaran, penyediaan lokasiusaha, atau penerimaan pasokan dariPemasok kepada Toko Modern yangdilakukan secara terbuka.
(2) Kerjasama pemasaran sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukandalam bentuk:a. memasarkan barang produksi UMKM
yang dikemas atau dikemas ulang(repacking) dengan merk pemilikbarang, Toko Modern atau merk lainyang disepakati dalam rangkameningkatkan nilai jual barang.
b. memasarkan produk hasil UMKMmelalui etalase atau outlet dari TokoModern.
(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan olehpengelola Pusat Perbelanjaan dan TokoModern kepada UMKM denganmenyediakan ruang usaha dalam arealPusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
(4) UMKM sebagaimana dimaksud padaayat (3) harus memanfaatkan ruangusaha sesuai dengan peruntukan yangdisepakati.
59
BAB VIIPERIZINAN
Bagian KesatuIUP2T, IUPP dan IUTM
Pasal 37
(1) Pelaku usaha yang akan melakukankegiatan usaha di bidang PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan danToko Modern, wajib memiliki:a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; danc. IUTM untuk Minimarket, Supermarket,
Department Store, Hypermarket danPerkulakan.
(2) IUTM untuk Minimarket diutamakanbagi pelaku Usaha Kecil dan UsahaMenengah setempat.
Pasal 38
(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 37 diterbitkan oleh Walikota.
(2) Walikota dapat melimpahkankewenangan penerbitan IUP2T, IUPP danIUTM kepada Pejabat Penerbit IzinUsaha.
Pasal 39
(1) Permohonan izin usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 diajukan
60
kepada Walikota melalui Pejabat PenerbitIzin Usaha.
(2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2Tbagi Pasar Tradisional yang berdirisendiri atau IUTM bagi Toko Modernyang berdiri sendiri atau IUPP bagi PusatPerbelanjaan meliputi:a. persyaratan IUP2T melampirkan
dokumen:1. copy persetujuan pemanfaatan
ruang dari Walikota;2. hasil analisa kondisi sosial
ekonomi masyarakat sertarekomendasi dari instansi yangberwenang;
3. copy Surat Izin Gangguan (HO);4. copy Surat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB);5. copy Akte Pendirian Perusahaan
dan pengesahannya; dan6. surat pernyataan kesanggupan
melaksanakan dan mematuhiketentuan yang berlaku.
b. persyaratan IUPP dan IUTMmelampirkan dokumen:1. copy persetujuan pemanfaatan
ruang dari Walikota;2. hasil analisa kondisi sosial
ekonomi masyarakat sertarekomendasi dari instansi yangberwenang;
3. hasil analisis tingkat kepadatandan pertumbuhan penduduk bagitoko modern minimarket serta
61
rekomendasi dari instansi yangberwenang;
4. copy Surat Izin Gangguan (HO);5. copy Surat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB);6. copy Akte Pendirian Cabang
Perusahaan yang dilegalisir;7. rencana kemitraan dengan
UMKM; dan8. surat pernyataan kesanggupan
melaksanakan dan mematuhiketentuan yang berlaku.
(3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2Tbagi Pasar Tradisional atau IUTM bagiToko Modern yang terintegrasi denganPusat Perbelanjaan atau bangunan lainterdiri dari:a. hasil analisa kondisi sosial, ekonomi
masyarakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 29huruf b;
b. copy IUPP Pusat Perbelanjaan ataubangunan lainnya tempat berdirinyaPasar Tradisional atau Toko Modern;
c. copy Akte Pendirian Perusahaan danpengesahannya;
d. surat pernyataan kesanggupanmelaksanakan dan mematuhiketentuan yang berlaku; dan
e. rencana kemitraan dengan UMKMuntuk Pusat Perbelanjaan atau TokoModern.
(4) Rekomendasi sebagaimana ayat (2) hurufa angka 2 dan huruf b angka 2diterbitkan oleh Dinas.
62
(5) Permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diajukan kepada Walikotamelalui Pejabat Penerbit Izin Usahadengan mengisi Formulir SuratPermohonan.
(6) Permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditandatangani oleh pemilikatau penanggungjawab atau pengelolaperusahaan.
(7) Permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), yang diajukan secarabenar dan lengkap, maka PejabatPenerbit Izin Usaha dapat menerbitkanIzin Usaha paling lambat 5 (lima) harikerja terhitung sejak diterimanya SuratPermohonan.
(8) Apabila Permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dinilai belumbenar dan lengkap, maka PejabatPenerbit Izin Usaha memberitahukanpenolakan secara tertulis disertai denganalasan-alasannya kepada pemohonpaling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitungsejak tanggal diterimanya SuratPermohonan.
(9) Perusahaan yang ditolakpermohonannya dapat mengajukankembali Surat Permohonan izinusahanya disertai kelengkapan dokumenpersyaratan secara benar dan lengkap.
(10) Pengurusan permohonan izin usahatidak dikenakan biaya.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentukformulir surat permohonan diaturdengan Peraturan Walikota.
63
Pasal 40
(1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modernyang telah memperoleh Izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidakdiwajibkan memperoleh Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP).
(2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usahaPasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan,dan Toko Modern, pengelola perusahaanwajib mengajukan permohonan izinbaru.
(3) Izin Usaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37 berlaku:a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
danb. selama masih melakukan kegiatan
usaha pada lokasi yang sama.(4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftarulang setiap 5 (lima) tahun.
(5) Daftar ulang sebagaimana dimaksudpada ayat (4) tidak dikenakan biaya.
Bagian KeduaIzin Penempatan Pedagang Pasar Tradisional
Paragraf 1Kartu Hak Huni
Pasal 41
(1) Setiap pedagang yang akanmenggunakan Kios dan Los untuk
64
berdagang di Pasar Tradisional yangdikelola oleh Pemerintah Daerah, wajibmemiliki Kartu Hak Huni yangditerbitkan oleh Kepala Dinas.
(2) Kartu Hak Huni sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu)tempat.
(3) Setiap pedagang hanya diperbolehkanmemiliki Kartu Hak Huni paling banyak3 (tiga) tempat.
(4) Kartu Hak Huni tidak dapatdipindahtangankan kecuali denganseizin Kepala Dinas.
(5) Dalam memberikan Kartu Hak Hunisebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Dinas menetapkan kewajiban danlarangan yang harus ditaati olehPemegang Hak.
Pasal 42
(1) Untuk mendapatkan kartu Kartu HakHuni sebagaimana dimaksud dalamPasal 41, pemohon harus mengajukanpermohonan secara tertulis kepadaWalikota melalui Kepala Dinas.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berisi:a. nama pemohon;b. umur pemohon;c. kewarganegaraan pemohon;d. alamat lengkap pemohon;e. luas dan lokasi tempat usaha yang
dimohon; dan
65
f. jenis barang atau jasa yang akandiperdagangkan.
(3) Walikota dapat mengabulkan ataumenolak permohonan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), melalui KepalaDinas.
(4) Dalam hal permohonan dikabulkan,kepada pemohon diberikan Kartu HakHuni.
(5) Dalam hal permohonan ditolak, makapenolakan ini diberitahukan secaratertulis kepada pemohon denganmenyebutkan alasan-alasanpenolakannya.
Pasal 43
(1) Kartu Hak Huni berlaku untuk jangkawaktu paling lama 20 (dua puluh) tahundan dapat diperpanjang paling lama 2(dua) tahun dengan mengajukan IzinDaftar Ulang.
(2) Dalam hal pemegang Kartu Hak Hunibermaksud akan memperpanjang masaberlakunya izin, maka dalam waktupaling lambat 3 (tiga) bulan sebelumhabis jangka waktu yang ditetapkanharus sudah memberitahukan kepadaKepala Dinas melalui Kepala UPTDPasar.
Pasal 44
(1) Terhadap pemberian Kartu Hak HuniDaftar Ulang sebagaimana dimaksud
66
dalam Pasal 43 ayat (1) pemohon wajibmengajukan permohonan kepadaWalikota melalui Kepala Dinas.
(2) Ketentuan dan tata cara pengajuanpermohonan Daftar Ulang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Walikota.
Paragraf 2Pencabutan Kartu Hak Huni
Pasal 45
(1) Kartu Hak Huni tidak berlaku lagi ataudicabut karena:a. habis masa berlakunya;b. diperoleh secara tidak sah;c. melanggar ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Peraturan Daerah iniatau syarat-syarat yang ditetapkandalam izin;
d. tempat usaha dibutuhkan olehPemerintah Daerah untukkepentingan pembangunan ataukepentingan umum; dan
e. tempat usaha digunakan sebagaikegiatan yang tidak sesuaiperuntukannya dan/ataubertentangan dengan kesusilaan,kepentingan umum atau lingkunganhidup.
(2) Dalam hal terjadi Pencabutan Kartu HakHuni sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka pemegang Kartu Hak Hunidalam waktu paling lambat 14 (empat
67
belas) hari setelah pencabutan, wajibsegera mengosongkan dan menyerahkantempat usahanya kepada Kepala Dinasmelalui Kepala UPTD Pasar.
(3) Dalam hal sampai batas waktu yangditetapkan sebagaimana dimaksud padaayat (2) ternyata pemegang Kartu hakHuni masih belum melaksanakankewajibannya, maka Kepala Dinasberhak untuk memerintahkandilakukannya pengosongan secarapaksa.
(4) Tempat usaha yang telah dikosongkandan diserahkan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) menjadi kewenanganDinas.
Paragraf 3Pemindahtanganan Kartu Hak Huni
Pasal 46
Dalam hal pemegang Kartu Hak Hunibermaksud memindahtangankan Kartu HakHuni atas namanya kepada pihak lain, makaharus mengajukan permohonan balik namakepada Dinas.
BAB VIIIPELAPORAN
Pasal 47
(1) Pejabat Penerbit Izin Usaha sebagaimanadimaksud Pasal 37 ayat (1) wajibmenyampaikan laporan penyelenggaraan
68
penerbitan izin usaha kepada Walikotadengan tembusan kepada Kepala Dinassetiap bulan Juli tahun yangbersangkutan untuk semester pertamadan bulan Januari tahun berikutnyauntuk semester kedua.
(2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izinusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah jumlah dan jenis izin usahayang diterbitkan.
Pasal 48
(1) Pedagang Pasar Tradisional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 wajibmemberikan laporan penempatan setiap2 (dua) tahun.
(2) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan danToko Modern wajib menyampaikanlaporan berupa:a. jumlah UMKM yang bermitra dan
pola kemitraannya; danb. jumlah tenaga kerja yang diserap.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiapsemester kepada Kepala Dinas.
(4) Penyampaian laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilakukan setiap bulan Juli tahun yangbersangkutan untuk semester pertamadan bulan Januari tahun berikutnyauntuk semester kedua.
69
BAB IXPEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49
(1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasandan evaluasi terhadap pengelolaan PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan danToko Modern dilakukan oleh Walikota.
(2) Walikota melimpahkan kewenanganpelaksanaan pembinaan, pengawasandan evaluasi terhadap pengelolaan PasarTradisional, Pusat Perbelanjaan danToko Modern Kepada Kepala Dinas.
(3) Dalam rangka pembinaan PasarTradisional, Pemerintah Daerah wajib:a. mengalokasikan anggaran secara
khusus untuk pengelolaan pasartradisional setiap tahun anggaran;
b. mengupayakan sumber-sumberalternatif pendanaan untukpemberdayaan Pasar Tradisionalsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan;
c. meningkatkan kompetensi pedagangdan pengelola Pasar Tradisional;
d. memprioritaskan kesempatanmemperoleh tempat usaha bagipedagang Pasar Tradisional yangtelah ada sebelum dilakukanrenovasi, relokasi, revitalisasidan/atau pembangunan kembaliPasar Tradisional; dan
e. mengevaluasi pengelolaan PasarTradisional.
70
(4) Dalam rangka pembinaan PusatPerbelanjaan dan Toko Modern,Pemerintah Daerah agar:a. memberdayakan pusat perbelanjaan
dan toko modern dalam membinaPasar Tradisional; dan
b. mengawasi pelaksanaan kemitraansebagaimana dimaksud dalamPeraturan Daerah ini.
(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) berupa penciptaan sistemmanajemen pengelolaan pasar, pelatihanterhadap sumber daya manusia,konsultasi, fasilitasi kerjasama,pembangunan dan perbaikan saranamaupun prasarana Pasar Tradisional.
(6) Pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan terhadappengelolaan usaha Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(7) Dalam rangka pembinaan danpengawasan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern, Walikotamelakukan koordinasi untuk:a. mengantisipasi kemungkinan
timbulnya permasalahan dalampengelolaan Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern; dan
b. mengambil langkah-langkah yangdiperlukan untuk menyelesaikanpermasalahan sebagai akibatpendirian Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern.
71
BAB XLARANGAN DAN SANKSI
Bagian KesatuUmum
Pasal 50
Setiap penyelenggara usaha PasarTradisional dan Toko Modern dilarang:a. melakukan penguasaan atas produksi
dan/atau pemasaran barang yang dapatmengakibatkan terjadinya praktekmonopoli dan/atau persaingan usahatidak sehat;
b. menimbun dan/atau menyimpan bahankebutuhan pokok masyarakat di dalamgudang dalam jumlah melebihikewajaran untuk tujuan spekulasi yangakan merugikan kepentinganmasyarakat;
c. menimbun, menyimpan dan/ataumenjual barang-barang yang sifat danjenisnya membahayakan kepentinganumum;
d. menjual barang-barang yang sudahrusak/kadaluwarsa;
e. menjual minuman beralkohol; danf. mempekerjakan tenaga kerja di bawah
umur.
72
Pasal 51
Setiap Pedagang Pasar Tradisional yangdikelola oleh Pemerintah Daerah, dilarang:a. bertempat tinggal di dalam Pasar
Tradisional;b. membawa atau meninggalkan barang-
barang dagangan atau alat-alat untukmenjalankan usaha di Pasar Tradisionaltanpa izin Kepala UPTD Pasar sebelumatau sesudah jam operasional PasarTradisional;
c. menggunakan tempat lain pada yangtelah ditetapkan menjadi haknya;
d. merubah dan memperluas tempat usahatanpa izin dari Kepala Dinas yangberwenang;
e. memindahtangankan, meminjamkanatau menyewakan tempat usahanyakepada pihak lain kecuali atas izinKepala Dinas melalui Kepala UPTDPasar;
f. masuk ke dalam Pasar Tradisional dalamkeadaan mabuk atau mempunyai luka-luka yang sangat tidak menyedapkanpandangan atau menderita penyakitmenular yang membahayakan bagikesehatan umum;
g. menjual barang-barang atau melakukanpekerjaan yang menurut ketentuanperaturan perundang-undangandinyatakan sebagai barang terlarangdan/atau perbuatan terlarang;
h. memperjualbelikan, menaruh barangdagangan dan/atau menjalankan
73
pekerjaan/usaha di dalam PasarTradisional yang dipergunakan untuklalu lintas jalan;
i. melakukan usaha atau kegiatan didalam Pasar Tradisional yangmengganggu atau membahayakankeamanan, ketertiban dan/ataukeselamatan umum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyelenggarakan dan/ataumenjalankan usaha di Pasar Tradisionaldengan menggunakan mesin-mesin yangmenggunakan bahan bakar minyakataupun tenaga listrik, kecuali denganseizin dan menurut cara yang ditentukanoleh Kepala Dinas;
k. menggunakan/memakai aliran listrikPasar Tradisional tanpa seizin KepalaDinas melalui Kepala UPTD Pasar; dan
l. menjaminkan/mengagunkan KartuKartu Hak Huni kepada pihakperbankan atau badan keuangan sejenis.
Bagian KeduaSanksi Administratif
Pasal 52
(1) Pedagang Pasar Tradisional yangmelanggar ketentuan dalam Pasal Pasal41 ayat (1), Pasal 50 dan/atau Pasal 51dikenakan sanksi administratif secarabertahap berupa peringatan tertulis,
74
pencabutan izin penempatan, penutupandan penyegelan tempat berdagang.
(2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam :a. Pasal 35, Pasal 40 ayat (4) dan/atau
Pasal 48 ayat (2), dikenakan sanksiadministratif; dan
b. Pasal 37 ayat (1) dikenakan sanksiadministrasi secara bertahap berupaperingatan tertulis sebanyak 3 (tiga)kali dalam kurun waktu 21 (duapuluh satu) hari kerja, apabila tidakmengindahkan peringatan tersebutmaka dilakukan penyegelan tempatusaha oleh OPD terkait dalampenegakan Peraturan Daerah.
(3) Sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a,berupa:a. pembekuan Izin Usaha ; danb. pencabutan Izin Usaha.
(4) Pembekuan izin usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a apabilatelah dilakukan peringatan secaratertulis berturut-turut 3 (tiga) kalidengan tenggang waktu paling lama 6(enam) bulan.
(5) Pencabutan izin usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf bdilakukan apabila Pelaku Usaha tidakmematuhi peringatan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dengan tenggangwaktu lebih dari 6 bulan.
75
BAB XIKETENTUAN PIDANA
Pasal 53
(1) Setiap pelaku usaha yang melanggarketentuan Pasal 37 ayat (1), diancamdengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Setiap pelaku usaha yang terbuktimelanggar larangan dan/ataumelalaikan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Daerah ini,diancam dengan pidana kurungan palinglama 6 (enam) bulan atau denda palingbanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah).
BAB XIIPENYIDIKAN
Pasal 54
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yangdiberi wewenang khusus sebagaiPenyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana sebagaimana diatur sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipiltertentu di lingkungan PemerintahDaerah yang diangkat oleh pejabat yang
76
berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan
dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidanaagar keterangan atau laporantersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari danmengumpulkan keterangan mengenaiorang pribadi atau badan tentangkebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan bahanbukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untukmendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dandokumen-dokumen lain, sertamelakukan penyitaan terhadapbahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalamrangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti, melarangseseorang meninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan/atau dokumen
77
yang dibawa sebagaimana dimaksudpada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitandengan tindak pidana;
i. memanggil seseorang untukdidengar;
j. menghentikan penyidikan; dank. melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindakpidana menurut hukum yangberlaku.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasilpenyidikannya kepada Penuntut Umummelalui Penyidik Pejabat Polisi NegaraRepublik Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55
(1) Izin usaha yang dimiliki PusatPerbelanjaan dan Toko Modern sebelumberlakunya Peraturan Daerah ini,dipersamakan dengan Izin Usaha PusatPerbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin UsahaToko Modern (IUTM) berdasarkanPeraturan Daerah ini.
(2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modernyang telah memiliki izin usaha yangditerbitkan Pemerintah Daerah dan
78
belum dibangun sebelumdiberlakukannya Peraturan Daerah ini,selanjutnya wajib menyesuaikan denganketentuan Peraturan Daerah ini.
(3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modernyang telah berdiri, beroperasi /beraktifitas dan belum melaksanakanprogram kemitraan, wajib melaksanakanprogram kemitraan dalam waktu palinglambat 6 (enam) bulan sejakdiberlakukannya Peraturan Daerah ini.
(4) Perjanjian kerjasama usaha antarapemasok dengan Perkulakan,Hypermarket, Department Store,Supermarket dan pengelola jaringanMinimarket yang sudah ada sebelumdiberlakukannya Peraturan Daerah ini,tetap berlaku sampai dengan berakhirnyaperjanjian tersebut.
BAB XIVKETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
79
Agar setiap orang mengetahuinyamemerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kota Banjar.
Ditetapkan di Banjarpada tanggal 15 Juli 2014
WALIKOTA BANJAR,
ttd
ADE UU SUKAESIH.
Diundangkan di Banjarpada tanggal 15 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,
ttdFENNY FAHRUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR5 SERI E
Salinan Sesuai Dengan AslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM
SURYAMAH, SH,.MHPembina Tk. I /IV b
NIP. 196310211992032003
NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSIJAWA BARAT : (80/2014)
80
PENJELASANATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARNOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASARTRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
MODERN
I. UMUMPasar dalam kehidupan bermasyarakat sangat essensial.Pasar juga yang menjadi simbol kemajuan ekonomisuatu bangsa, sekaligus simbol kemajuan peradaban.Namun pada perjalanannya pasar kian berkembang,bukan saja dari sudut pandang ekonomi semata, yaknitempat bertemunya pembeli dan penjual. Saat ini, telahberkembang secara pesat dan modern dimana pasardapat berorientasi pada hiburan sekaligus dengan modelbelanja cepat. Munculah apa yang kini disebut tokomodern atau pusat perbelanjaan. Ia menjadi tempatrekreasi paisional dan segala fasilitas di dalamnyamemiliki fungsí yang penting dalam menyediakan danmendistribusikan barang-barang yang dibutuhkanmasyarakat. Namun demikian, kehadirannya tidak bolehmematikan toko eceran tradisional, oleh karena itu,perlu diupayakan pengaturan dan penataan pengelolaanpasar tradisional, pertokoan dan tempat-tempatpenjualan fasilitas umum lainnya yang ditetapkandengan Peraturan Daerah.
Untuk menciptakan suasana pasar tradisional,toko/kios, los dan tempat-tempat penjualan di fasilitas
81
umum yang bersih, tertib, tenteram, nyaman dan amandilakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaanterhadap para pedagang yang menjadi wewenang Dinasyang menyangkut pembangunan, renovasi danpemeliharaan pasar, pelayanan pasar tradisional, kios,los dan tempat penjualan di fasilitas umum lainnyasampai kepada perhatian pemberdayaan bantuanpengembangan agar Pasar Tradisional tetap eksis danmemiliki daya saing.
Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapatmeningkatkan daya saing, peningkatan dinamikaekonomi, pelayanan dan persasingan secara sehat sertakepentingan antara Pasar Tradisional, PusatPerbelanjaan dan Toko Modern teratur secara adil.
II. PASAL DEMI PASALPasal 1
Cukup jelas.Pasal 2
Huruf ayang dimaksud dengan asaskemanusiaan adalah bahwa pengaturandalam Penataan dan Pembinaan PusatPerbelanjaan dan Toko Modernmencerminkan perlindungan danpenghormatan hak asasi manusia sertaharkat martabat setiap warga masyarakatdalam sektor perdagangan secaraproporsional.
Huruf byang dimaksud dengan asas keadilanadalah bahwa pengaturan dalamPenataan dan Pembinaan PusatPerbelanjaan dan Toko Modern
82
mencerminkan keadilan secaraproporsional bagi setiap masyarakat.
Huruf cyang dimaksud dengan asaspemberdayaan berkelanjutan adalahasas yang secara terencanamengupayakan berjalannya prosespembangunan melalui pemberdayaanPasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan danToko Modern yang dilakukan secaraberkesinambungan sehingga terbentukperekonomian yang tangguh dan mandiri.
Huruf dyang dimaksud dengan asas kesamaankedudukan adalah bahwa kedudukanhukum para stakeholder dalam sektorperdagangan adalah sama dan seimbang.
Huruf eyang dimaksud dengan asas kemitraanadalah bahwa Pusat Perbelanjaan danToko Modern terjadi hubungan kemitraandengan pelaku usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi serta pedagangpasar tradisional.
Huruf fyang dimaksud dengan asas ketertibandan kepastian hukum adalah bahwapengaturan dalam Penataan danPembinaan Pusat Perbelanjaan dan TokoModern harus dapat menimbulkanketertiban dalam masyarakat sektorperdagangan melalui jaminan adanyakepastian hukum.
83
Huruf gyang dimaksud dengan asas kelestarianlingkungan adalah bahwapenyelenggaraan pusat perbelanjaan dantoko modern harus memperhatikankelangsungan daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup.
Huruf hyang dimaksud dengan asas kejujuranusaha adalah bahwa penyelenggaraanpusat perbelanjaan dan toko modernmengutamakan kejujuran dalam usahamemperoleh keuntungan.
Huruf iyang dimaksud dengan asas persaingansehat (fairness) adalah bahwa persainganantara pelaku usaha dalam menjalankankegiatan produksi dan atau pemasaranbarang dan atau jasa yang dilakukandengan cara jujur atau tidak melawanhukum atau tidak menghambatpersaingan usaha.
Pasal 3Cukup jelas
Pasal 4Cukup jelas
Pasal 5Ayat (3)
Huruf aCukup jelas
Huruf bCukup jelas
Huruf cCukup jelas
84
Huruf dCukup jelas
Huruf eYang dimaksud dengan “…perkembangan pemukiman baru”adalah pendirian Pasar Tradisional,Pusat perbelanjaan dan Tokomodern berorientasi padaPerkembangan Perkotaan.
Huruf fYang dimaksud dengan “… sinergidan tidak mematikan…” adalahdengan didirikanya Toko Modernpara pedagang toko ecerantradisional yang ada sebelumnyamenjadi kehilanganpencahariannya, tetapi akansemakin lebih diuntungkan
Pasal 6Cukup jelas
Pasal 7Cukup jelas
Pasal 8Ayat (1)
Yang dimaksud dengan menghapus adalahPemerintah daerah berhak menghapus PasarTradisional yang didirikan oleh PemerintahDaerah.
Ayat (2)Cukup jelas
Ayat (3)a. yang dimaksud dengan aspiratif adalah
DPRD dalam memberikan persetujuanharus memperhatikan usulan
85
masyarakat, khususnya pelaku pasartradisional
b. yang dimaksud dengan akuntabeladalah harus bisadipertanggungjawabkan seperti padapasar tradisional tersebut telah dikajioleh Tim Independent bahwa tidak lagipotensial secara ekonomi, usahadan/atau sepinya taransaksi
Ayat (4)Cukup jelas
Ayat (5)Cukup Jelas
Pasal 9Cukup jelas
Pasal 10Cukup jelas
Pasal 11Cukup jelas
Pasal 12Cukup jelas
Pasal 13Cukup jelas
Pasal 14Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ”Pasar TradisionalKhusus” adalah tempat untukmemperdagangkan barang jasa atau jasatertentu, misalnya Pasar Tradisional Buah,Pasar Tradisional Barang Bekas (Loak),Pasar Tradisional Hewan dan sebagainya.
Pasal 15Cukup jelas
Pasal 16Cukup jelas
86
Pasal 17Cukup jelas
Pasal 18Cukup jelas
Pasal 19Cukup jelas
Pasal 20Cukup jelas
Pasal 21Cukup jelas
Pasal 22Cukup jelas
Pasal 23Cukup jelas
Pasal 24Cukup jelas
Pasal 25Cukup jelas
Pasal 26Cukup jelas
Pasal 27Cukup jelas
Pasal 28Cukup jelas
Pasal 29Cukup jelas
Pasal 30Cukup jelas
Pasal 31Cukup jelas
Pasal 32Cukup jelas
Pasal 33Cukup jelas
87
Pasal 34Huruf a
Yang dimaksud dengan “… mematikan … “adalah keberadaan Pusat Perbelanjaandan/atau Toko Modern berdampak padamatinya potensi ekonomi Pasar Tradisionalatau toko eceran tradisional, sehinggatransaksi menjadi sepi dan para pedagangtidak lagi memliki minat untuk berdagang.Sedangkan yang dimaksud dengan “memarjinalkan” adalah parapelaku/pedagang setempat yang sebelumberdirinya Pusat Perbelanjaan dan TokoModern eksis berdagang menjadi kehilanganpekerjaanya atau terpinggirkan sebagaidampak dari berdirinya Pusat Perbelanjaandan Toko Modern
Pasal 35Cukup jelas
Pasal 36Cukup jelas
Pasal 37Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelaku usahakecil dan menengah setempat” adalahpelaku usaha kecil dan menengah yangberdomisili di wilayah Daerah.
Pasal 38Cukup jelas
Pasal 39Cukup jelas
Pasal 40Cukup jelas
88
Pasal 41Cukup jelas
Pasal 42Cukup jelas
Pasal 43Cukup jelas
Pasal 44Cukup jelas
Pasal 45Cukup jelas
Pasal 46Cukup jelas
Pasal 47Cukup jelas
Pasal 48Cukup jelas
Pasal 49Cukup jelas
Pasal 50Cukup jelas
Pasal 51Cukup jelas
Pasal 52Cukup jelas
Pasal 53Cukup jelas
Pasal 54Cukup jelas
Pasal 55Cukup jelas
Pasal 56Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3