Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai keberlanjutan sistem irigasi
serta untuk mewujudkan peningkatan keberhasilan dalam
pengembangan dan pengelolaan irigasi perlu dilakukan
pengaturan irigasi di Daerah Pati;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006
tentang Irigasi, perlu pengaturan pengembangan dan
pengelolaan Irigasi partisipatif di Daerah Pati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Irigasi Partisipatif;
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24,
Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007
tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupateten Pati
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 18);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI
PARTISIPATIF (PIP).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Pati.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pati.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna anggaran.
5. Kepala SKPD adalah Kepala pemegang kewenangan
penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi SKPD.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di
bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air
permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di
darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau
buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan Air Irigasi untuk menunjang pertanian yang
jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air
bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, Air Irigasi, manajemen
irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya
manusia.
11. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan
waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu
daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai
dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan
lainnya.
12. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi
pembagian, pemberian, dan penggunaan Air Irigasi.
13. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di
bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau
jaringansekunder.
14. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan
jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke
petak tersier.
15. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari
petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat
diperlukan.
16. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah
pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi
pada suatu daerah irigasi tertentu.
17. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari
satu jaringan irigasi.
18. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan
pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan
untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan
pembuangan Air Irigasi.
19. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang
terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran
pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap,
bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
20. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi
yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan
bangunan pelengkapnya.
21. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh
batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis
seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air
tanah berlangsung.
22. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya
berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa
sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di
dalamnya.
23. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air
tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan
yang diairi.
24. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun
dan dikelola oleh masyarakat desa atau Pemerintah Desa.
25. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi
sebagai prasarana pelayanan Air Irigasi dalam petak tersier
yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran
pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan
pelengkapnya.
26. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang
bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung
dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun
petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi
perkumpulan petani pemakai air.
27. Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disingkat P3A
adalah perkumpulan petani yang dibentuk secara demokratis
pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
28. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya
disingkat GP3A adalah perkumpulan dari P3A pada daerah
layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder,
atau satu daerah irigasi.
29. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disingkat
IP3A adalah perkumpulan dari GP3A pada daerah
layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau
satu daerah irigasi.
30. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi
antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani
pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan
irigasi pada kabupaten.
31. Hak Guna Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan
memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk
kepentingan pertanian.
32. Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk
memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk
kepentingan pertanian.
33. Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk
memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk
kepentingan pengusahaan pertanian.
34. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan
irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah
ada.
35. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan
penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada
jaringan irigasinya.
36. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan
fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau
kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi
yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan
kondisi lingkungan daerah irigasi.
37. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi
operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di
daerah irigasi.
38. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi
dan pembuangannya, termasuk kegiatan membukamenutup
pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam,
menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air,
melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data,
memantau, dan mengevaluasi.
39. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan
mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi
dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan
mempertahankan kelestariannya.
40. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan
irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi
seperti semula.
41. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang
terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan
sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang
ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai Air Irigasi dan
pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan
aset irigasi seefisien mungkin.
42. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang
ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi
saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai
pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan
dan sejajar tepi daerah milik jalan rel kereta api yang
merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan
bangunan/ dilaksanakannya kegiatan.
BAB II
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Bagian Kesatu
Dasar dan Tujuan Irigasi
Pasal 2
(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan
mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
(2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselengggarakan secara partisipatif,
terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan,
akuntabel dan berkeadilan.
(3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah
irigasi.
Pasal 3
(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di daerah
dilaksanakan secara partisipatif.
(2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang
dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau
perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan
kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran
serta masyarakat petani.
Pasal 4
(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan
dengan mendayagunakan sumber daya air yang didasarkan
pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air
tanah secara terpadu dengan mengutamakan
pendayagunaan air permukaan.
(2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu
sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan,
dengan memperhatikan kepentingan pemakaian Air Irigasi
dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, dan hilir secara
selaras.
Bagian Kedua
Daerah Irigasi
Pasal 5
(1) Penyelenggaraan pengurusan Air Irigasi dan jaringan irigasi
didasarkan pada suatu Daerah Irigasi.
(2) Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.
BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan
dan pengelolaan irigasi meliputi :
a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan
Provinsi dengan memperhatikan kepentingan Daerah sekitar;
b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi;
c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder
pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk
keperluan irigasi.
e. menjaga efektivitas, efisien, dan ketertiban pelaksanaan
pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang utuh.
f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah
irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang
berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem
irigasi;
h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi
tanggung jawab masyarakat petani atas permintaan
berdasarkan prinsip kemandirian;
i. membentuk Komisi Irigasi;
j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan,
dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi
pada jaringan irigasi primer dan sekunder.
Pasal 7
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi :
a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi
yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun
oleh Pemerintah Desa; dan
c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun
oleh Pemerintah Desa.
Pasal 8
Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
tersier;
b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang
menjadi tanggung jawabnya; dan
c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan,
pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau
saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan
pendekatan partisipatif.
BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Pasal 9
(1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang
dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan
irigasi.
(2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi SKPD yang membidangi irigasi, P3A,
dan Komisi Irigasi.
Pasal 10
(1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis
pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
(2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk
GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan
beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
(3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer,
gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
Pasal 11
Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi
dibentuk Komisi Irigasi.
Pasal 12
(1) Komisi Irigasi dibentuk oleh Bupati.
(2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non
Pemerintah yang meliputi wakil P3A dan/atau wakil kelompok
pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan
proporsional dan keterwakilan.
(3) Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas:
a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan
meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah
irigasi;
c. merumuskan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi;
d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian
Air Irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan
irigasi; dan
f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan
beririgasi.
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tata kerja,
dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 14
(1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran
awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan
dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan,
dan rehabilitasi.
(2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan
pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
(3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A.
(4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan
masyarakat petani serta semangat kemitraan dan
kemandirian;
(5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
Pasal 15
Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat petani
dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk
meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna
keberlanjutan sistem irigasi.
BAB VI
PEMBERDAYAAN
Pasal 16
(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A
(2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program
pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi.
(3) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan kepada P3A
dalam melaksanakan pemberdayaan.
Pasal 17
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:
a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang
irigasi hasil penelitiandan pengembangan kepada masyarakat
petani;
b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi
tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan
kearifan lokal;
c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi
dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
BAB VII
PENGELOLAAN AIR IRIGASI
Bagian Kesatu
Hak Guna Air untuk Irigasi
Pasal 18
(1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk
irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
(2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan untuk pertanian rakyat.
(3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan untuk keperluan pengusahaan di
bidang pertanian.
Pasal 19
(1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan
sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang
sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip
alokasi air kepada Bupati.
(2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin
prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan
memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan Air Irigasi, aspek
lingkungan, dan kepentingan lainnya.
(3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat
melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau
peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
(4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk
irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air,
kebutuhan Air Irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan
lainnya berdasarkan permintaan :
a. P3A, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun
oleh pemerintah atau oleh P3A; dan
b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk
jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.
Pasal 20
(1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat
petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di
dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
(2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu
pengambilan pada bangunan utama.
(3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati yang
dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak
sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
(4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada
sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan
diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A
berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
(5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu
pengambilan pada bangunan utama.
(6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diberikan dalam bentuk keputusan dari Bupati yang
dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak
sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
(7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem
irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
(8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima)
tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara
hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan
ketersediaan air pada sumbernya.
(9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan,
menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk
irigasi.
Pasal 21
(1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan
sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
(2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan oleh Bupati
dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan
permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
(3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap
mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan
kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
(4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di
pintu pengambilan pada bangunan utama.
(5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima)
tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara
hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan
ketersediaan air pada sumbernya.
(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan,
menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk
irigasi.
Bagian Kedua
Penyediaan Air Irigasi
Pasal 22
(1) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung
produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi
pertanian yang maksimal.
(2) Dalam hal tertentu, penyediaan Air Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu
untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
(3) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air
pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan
rencana tata tanam.
(4) Dalam penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
a. optimalisasi pemanfaatan Air Irigasi pada daerah irigasi
atau antar daerah irigasi.
b. keandalan ketersediaan Air Irigasi serta pengendalian dan
perbaikan mutu Air Irigasi dalam rangka penyediaan Air
Irigasi.
Pasal 23
(1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD
berdasarkan usulan P3A.
(2) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak
dalam suatu Daerah, baik yang disusun oleh SKPD Daerah
maupun yang disusun oleh SKPD Provinsi dibahas dan
disepakati dalam Komisi Irigasi serta ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 24
(1) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 disusun dalam rencana tahunan penyediaan Air Irigasi
pada setiap daerah irigasi.
(2) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD
berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan
rencana tata tanam.
(3) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati
dalam Komisi Irigasi .
(4) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh
Komisi Irigasi dalam rapat guna mendapatkan alokasi air
untuk irigasi.
(5) Rancangan rencana tahunan penyediaan Air Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
(6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi
sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air
yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A
menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di
daerah irigasi yang bersangkutan.
Pasal 25
Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang
mengakibatkan terjadinya kekurangan Air Irigasi, Pemerintah
Daerah melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan Air
Irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi.
Bagian Keempat
Pengaturan Air Irigasi
Pasal 26
(1) Pelaksanaan pengaturan Air Irigasi didasarkan atas rencana
tahunan pengaturan Air Irigasi yang memuat rencana
tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi.
(2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air
Irigasi disusun oleh SKPD berdasarkan rencana tahunan
penyediaan Air Irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan
air dan rencana tata tanam.
(3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air
Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan
disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan
kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap
daerah irigasi.
(4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian Air
Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah
disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
(5) Pembagian dan pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana
tahunan pembagian dan pemberian Air Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder
sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan
irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pasal 27
(1) Pembagian Air Irigasi dalam jaringan primer dan/atau
jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau
bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
(2) Pemberian Air Irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui
bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah
ditentukan.
Pasal 28
(1) Penggunaan Air Irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan
tanggung jawab P3A.
(2) Penggunaan Air Irigasi dilakukan dari saluran tersier atau
saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah
ditetapkan oleh P3A.
(3) Penggunaan air di luar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah Daerah.
Pasal 29
Dalam hal penyediaan Air Irigasi tidak mencukupi, pengaturan Air
Irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati.
Bagian Kelima
Drainase
Pasal 30
(1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan
pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu
kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
(2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak
mengganggu produktivitas lahan.
(3) Kelebihan Air Irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase
harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan
pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah Daerah, P3A, dan masyarakat berkewajiban
menjaga kelangsungan fungsi drainase.
(5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat
mengganggu fungsi drainase.
Bagian Keenam
Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air
Pasal 31
(1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari
sumber air permukaan harus mendapat izin dari Pemerintah
Daerah dalam pengelolaan sumber daya air.
(2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari
cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi
Pasal 32
(1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan
rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah
sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan
pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan
manual yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari
Pemerintah Daerah.
(3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 33
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan
jaringan irigasi primer dan sekunder.
(2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat
dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan sumber daya air.
(3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan
tanggung jawab P3A.
(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan
jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung
jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu
pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan
permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip
kemandirian.
(5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang
memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi
yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya
sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain
dari Bupati.
Pasal 34
(1) Pembangunan jaringan irigasi tanah yang akan dilaksanakan
oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan
dilaporkan kepada pemerintah provinsi.
(2) Operasi irigasi air tanah menjadi tanggung jawab P3A
dibawah pembinaan Pemerintah Daerah
(3) Pembangunan rumah pompa dan saluran irigasi air tanah
menjadi tanggung jawab P3A, dimana pemerintah daerah
dan pemerintah provinsi dapat memberi bantuan teknis
dan/atau finansial.
(4) Pemeliharaan sumur produksi irigasi air tanah, pompa dan
penggeraknya menjadi wewenang dan tanggungjawab
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dapat
memberikan bantuan.
(5) Rehabilitasi sumur produksi irigasi air tanah, penggantian
pompa dan penggeraknya menjadi wewenang dan tanggung
jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dapat
memberikan bantuan.
Pasal 35
Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan
jaringan irigasi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi
Pasal 36
(1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan
rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah
sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan
pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan
manual yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari
Pemerintah Daerah.
(3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
Pasal 37
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan
jaringan irigasi primer dan sekunder.
(2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat
dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan sumber daya air.
(3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan
tanggung jawab P3A.
(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan
jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung
jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan
jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan
memperhatikan prinsip kemandirian.
(5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang
memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi
yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya
sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain
dari Bupati.
Pasal 38
(1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer
dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan
fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat
izin dari Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi
Irigasi.
(2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier
harus mendapat persetujuan dari P3A.
BAB IX
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pasal 39
Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai
dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan
oleh Menteri.
Pasal 40
(1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan
sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Daerah.
(2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan
jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuannya.
(3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan
sekunder.
(4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan
sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi
dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis
antara Pemerintah Daerah, P3A, dan pengguna jaringan
irigasi di setiap daerah irigasi.
(5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak
dan tanggung jawab P3A.
(6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha,
badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab
pihak yang bersangkutan.
Pasal 41
Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung
jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A
dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
Pasal 42
(1) Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan
bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah
berkoordinasi dengan Komisi Irigasi dan berkonsultasi
dengan P3A.
(2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau
pemeliharaan jaringan irigasi.
Pasal 43
(1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk
mencegah kerusakan jaringan irigasi.
(2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, P3A, dan pihak
lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Pasal 44
(1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan
penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
(2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada
jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
(3) Untuk mencegah hilangnya Air Irigasi dan rusaknya jaringan
irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat
galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
(4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang
mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta
bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam,
di atas, atau yang melintasi saluran irigasi kecuali atas
izin Bupati.
Pasal 45
(1) Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi dan pengamanan jaringan irigasi ditetapkan oleh
SKPD yang membidangi irigasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Garis Sempadan
Jaringan Irigasi diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.
Bagian Kedua
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pasal 46
(1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan
prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan
Pemerintah Daerah setelah memperhatikan pertimbangan
Komisi Irigasi, dan sesuai dengan dengan norma, standar,
pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
(2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari
Bupati.
(3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
Pasal 47
(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi
jaringan irigasi primer dan sekunder.
(2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi
primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuannya berdasarkan persetujuan Pemerintah
Daerah dalam pengelolaan sumber daya air.
(3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung
jawab P3A.
(4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi
jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung
jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi
jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A
dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A
bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang
dibangunnya.
Pasal 48
(1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan
dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder
harus mendapatkan izin dari Bupati.
(2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier
harus mendapat persetujuan dari P3A.
(3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan
rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus
dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
(4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan
rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan
darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan
paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
oleh Bupati.
BAB X
PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 49
Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan
pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi
aset irigasi.
Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 50
(1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung
pengelolaan irigasi.
(2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan
data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset
irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal
pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka
keberlanjutan sistem irigasi.
(3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk
mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi
pendukung pengelolaan irigasi.
(4) Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa melaksanakan
inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya
dalam pengelolaan sistem irigasi.
(5) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil
inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah
Desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan
Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang
menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk
membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas
hasil inventarisasi.
Pasal 51
(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi
yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
(2) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan subsistem informasi sumber daya air.
(3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap
daerah irigasi.
(4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima)
tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 52
(1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan
analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan
rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan
aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
(2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana
pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
(3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan
secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan
melibatkan semua pemakai Air Irigasi dan pengguna jaringan
irigasi.
(4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A
menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi
tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 53
(1) SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan
pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan
rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
(2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A
melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi
tanggung jawabnyasecara berkelanjutan.
Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 54
(1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset
irigasi setiap tahun.
(2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A
membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya
secara berkelanjutan.
(3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang
kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan
aset irigasi.
Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 55
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
BAB XI
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi
Pasal 56
(1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan
sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi
tanggung jawab P3A.
(3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran
sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks
tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan
jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya,
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat
membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi
tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan
memperhatikan prinsip kemandirian.
(5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang
diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau
perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
(6) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah
Provinsi dalam pembiayaan untuk pengembangan jaringan
irigasi pada daerah irigasi lintas Daerah yang belum menjadi
prioritas Pemerintah Provinsi.
Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 57
(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan
sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan
sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata
pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
(3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada
setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah bersama
dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan
memperhatikan kontribusi P3A.
(4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada
setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya bersama dengan P3A.
Pasal 58
(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan
sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi
yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.
Pasal 59
Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah
Propinsi dalam pembiayaan untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada
daerah irigasi lintas Daerah yang belum menjadi prioritas
Pemerintah Propinsi.
Pasal 60
(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi
tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
(2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan
irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah
Daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan
irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan
memperhatikan prinsip kemandirian.
(3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh
badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung
oleh masing-masing.
(4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan
pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah
Daerah.
Pasal 61
Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan forum koordinasi
pengelolaan irigasi menjadi tanggung jawab Daerah sesuai
dengan kewenangannya.
Bagian Ketiga
Mekanisme Pembiayaan Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 62
Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
BAB XII
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI
Pasal 63
(1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan
irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi
dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di
daerahnya.
(2) SKPD yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang
irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan
beririgasi untuk keperluan non pertanian.
(3) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah
potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk
mendukung ketahanan pangan nasional.
Pasal 64
(1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali
terdapat :
a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi
lahan dan jaringan irigasi.
(2) Pemerintah Daerah mengupayakan penggantian lahan
beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh
perubahan rencana tata ruang wilayah.
(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penataan
ulang sistem irigasi dalam hal :
a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
(4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan
kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan
beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib
mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.
BAB XIII
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
Pasal 65
(1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui
Komisi Irigasi dan forum koordinasi pengelolaan irigasi.
(2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi,
Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang
berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk
memperoleh informasi yang diperlukan.
(3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya
berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat
dilaksanakan melalui forum koordinasi pengelolaan irigasi.
BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal 66
(1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada
setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran
masyarakat.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan :
a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma,
standar, pedoman, dan manual;
b. pelaporan;
c. pemberian rekomendasi; dan
d. penertiban.
(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan
laporan dan/atau pengaduan kepada SKPD yang
membidangi.
(4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan
menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung
jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan informasi
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara
terbuka untuk umum.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 67
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1),
Pasal 44 ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1),
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh Badan Hukum atau Badan Sosial, ancaman
pidana dikenakan pada pengurusnya.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bangunan dapat dibongkar dengan beban biaya yang
bersangkutan tanpa mendapatkan ganti rugi.
(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 68
(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas
dan tanggung jawabnya dalam bidang sumber daya air dapat
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang untuk :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan tentang adanya tindak pidana sumber
daya air;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan
usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber
daya air;
c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber
daya air;
d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan
menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana;
e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana sumber daya air;
g. membuat dan menandatangani berita acara dan
mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia; dan/atau
h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana.
(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69
Segala ketentuan mengenai irigasi yang telah dilaksanakan
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2003 tentang Irigasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor 18 Seri E)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 71
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pati.
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Juni 2009
BUPATI PATI,
Ttd
T A S I M A N
Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Juni 2009
SEKRETARISSEKRETARISSEKRETARISSEKRETARIS DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN PATI,PATI,PATI,PATI,
TtdTtdTtdTtd
SSSS RRRR IIII MMMM EEEE RRRR DDDD IIII TTTT OOOO MMMM OOOO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 13
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF (PIP)
I. UMUM
Sektor pertanian dalam stuktur atas perekonomian nasional sangat
strategis dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari air ,maka irigasi sebagai
salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian
mempunyai peran yang sangat penting.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan menganut asas
desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk
menyelenggarakan Otonomi daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik.
Paradigma baru sesuai substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 yang lebih mengedepankan aspek demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat, tentu saja harus kita upayakan juga pada pengaturan pengelolaan
irigasi.
Daerah paradigma baru masyarakat khususnya petani dituntut untuk
aktif berpartisipasi dalam pengelolaan saluran irigasi dan perencanaan
penggunaan Air Irigasi dan tidak hanya sebagai pemakai/pengguna Air Irigasi
sebagaimana pola pengelolaan irigasi yang lebih mengedepankan sistem
sentralisasi selama ini, sehingga dalam hal ini masyarakat petani merasa ikut
memiliki dan memberdayakan dirinya untuk kesejahteraan bersama yang lebih
meningkat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan
sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar
sektor terkait.
Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai
dengan kebutuhan masyarakat pemakai Air Irigasi dari bagian hulu sampai
dengan hilir.
Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan
keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Termasuk air permukaan yang diutamakan pendayagunaannya adalah
air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan
pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah
irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang
terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier
diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan
evaluasi.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Huruf a.
Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan
dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah
desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat
persetujuan dari pemerintah daerah.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Persetujuan hanya diberikan oleh P3A. Dalam hal perkumpulan petani
pemakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh pemerintah
daerah berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat
jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara
tersendiri.
Ayat (3)
Tugas komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf
d, huruf e, dan huruf f mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang
dan tanggung jawab bupati, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan
kepada pemerintah daerah oleh Pemerintah atau pemerintah provinsi.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan,
operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegiatan
perencanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal
yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam
penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.
Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subjek nonbadan usaha
yang memerlukan air untuk usaha pertanian.
Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan
pembiayaan.
Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status
hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan
jumlah anggota organisasi yang aktif.
Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga
ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata,
jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.
Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan
membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dalam hal sudah terbentuk P3A, partisipasi masyarakat petani harus
disalurkan melalui P3A.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan
kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan
pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi
jaringan irigasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian
yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan,
perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh
rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter
per detik per kepala keluarga.
Ayat (3)
Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi
kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.
Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah Pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah daerah, badan usaha, badan sosial,
kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau
meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.
Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang
bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai
jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah
irigasi siap berfungsi.
Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan,
debit air, dan waktu pemberiannya.
Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah
ada” adalah perluasan sistem irigasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air
untuk pertanian.
Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini
adalah kepentingan di luar pertanian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun”
adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan
jaringan irigasi yang sudah ada.
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air
untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui
pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan
secara kolektif oleh pemerintah melalui perkumpulan petani pemakai air.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan air untuk pertanian rakyat” adalah
kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai
komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan,
perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas
tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per
kepala keluarga.
Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem
irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah
pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah
pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air.
Ayat (2)
Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A adalah hak guna
pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.
Ayat (3)
Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak
tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk
lebih memperkuat jaminan kepada petani.
Ayat (4)
Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang
ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air
dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas
areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan
waktu tanam.
Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air
dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas
areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan
waktu tanam.
Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”dalam hal tertentu” adalah misalnya
kekeringan, kebakaran.
Yang dimaksud dengan ”kebutuhan lainnya” adalah:
a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air
minum rumah tangga;
c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.
Ayat (3)
Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal
tanam, dan luas tanam.
Ayat (4)
Huruf a.
Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat
dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam
beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan
tata tanam.
Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat
dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah
irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat
air dari sumber yang sama.
Huruf b.
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Rencana tata tanam terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh
SKPD untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi”
adalah memperhatikan usulan P3A mengenai kebutuhan air yang belum
terakomodasi melalui proses dialog antara P3A dan komisi irigasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang
melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah
irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru
pengairan, dan pengamat pengairan.
Pasal 27
Ayat (1)
Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.
Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi
air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.
Ayat (2)
Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan
air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan
masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah.
Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat
tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah
irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.
Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi pusat yang
membidangi irigasi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten/kota.
Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat
petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh
kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air
irigasi tidak dapat terpenuhi.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil
langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari
sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam
ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada
jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air
permukaan dan jaringan irigasi air tanah.
Ayat (2)
Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan
izin penggunaan air dari sumber air.
Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan
irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan
utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari
irigasi tetes, dan irigasi curah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Bantuan kepada P3A oleh pemerintah daerah diberikan berdasarkan
evaluasi atas permintaan P3A dengan mengacu pada kriteria yang
ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dan dengan
tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan
kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi
tanggung jawabnya.
Ayat (5)
Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan
irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan
dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan
ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan
irigasi air tanah.
Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal
pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem
irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari
sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke
teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan linning
saluran.
Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan
bertahap sesuai dengan kebutuhan.
Ayat (2)
Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan
irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan
terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.
Pasal 38
Ayat (1)
Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik
oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan
lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan
jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan
irigasi primer dan sekunder.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan
irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini
adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai
dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, P3A dapat
menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas
yang berwenang.
Ayat (4)
Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah daerah, P3A, dan
pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan
pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-
bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu
pemeliharaannya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 41
Termasuk dalam tanggung jawab P3A adalah jaringan irigasi tersier,
jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam
irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal
kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang
membutuhkan air.
Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan
kesepakatan antara pemerintah daerah dan P3A, serta diberitahukan
terlebih dahulu kepada P3A dan pengguna jaringan irigasi paling lambat
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.
Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan
ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang
dapat merusak jaringan irigasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah
perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar
kelompok/ P3A.
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan
bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak
tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “galian” adalah lubang tanah yang tidak ditutup
kembali yang dapat menggangu keamanan jaringan irigasi yang ada
misalnya yang menimbulkan bocoran, retakan, atau longsoran pada
bangunan.
Ayat (4)
Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan-bangunan yang
menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.
Pasal 45
Ayat (1)
Pedoman dimaksud, antara lain, memuat metode, kriteria, dan tata cara.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 46
Ayat (1)
Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada
tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh
akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak
yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut
diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah
kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga
sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul
saluran yang longsor.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain
kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas
pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang
peralatan, lahan, dan kendaraan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Inventarisasi aset irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi
yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan
irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan
atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk
perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan
untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk
mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana
pemanfaatan lahan lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan
hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta
analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap
rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai
masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
Pasal 55
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset
jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.
Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka
kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk
mengetahui nilai barang milik/kekayaan negara.
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan
jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan
usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan
dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis,
ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil
inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan
pendukung pengelolaan irigasi.
Pasal 56
Ayat (1)
Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan
dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari
pemerintah daerah dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan
pembiayaan ganda.
Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup
kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya
yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi,
pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran
untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan
pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.
Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian
pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa dana, tenaga
maupun material.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari
pemerintah daerah dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan
pembiayaan ganda.
Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian
dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini
adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) beserta penjelasannya.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu
mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.
Yang dimaksud dengan “luas minimal” adalah perbandingan antara luas
lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras
bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Bagi daerah-daerah yang
ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan, perbandingan tersebut
dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala
lebih besar diupayakan agar dipertahankan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Huruf a.
Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan
penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.
Huruf b.
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi
yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata
letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset
irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem
irigasi milik pemerintah daerah dan sistem irigasi yang dibangun oleh
masyarakat.
Ayat (2)
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d.
Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan
dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap
terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah daerah, P3A, badan usaha, badan
sosial, dan perseorangan.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 43
