Nomor 2 1965 Undang tentang Pembentukan

Menimbang

Mengingat

BUPATI BLITAR

PROVINSI JAW A TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TATA KELOLA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT

KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 juncto Pasal

38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu

menetapkan Peraturan Bupati Blitar tentang Pola Tata Kelola

Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41} sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

2

Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);


Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009


Indonesia Nomor 5027) sebagaimana telah diubah dengan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nom-0r 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten.tang Pembentukan

3

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Pasa.l 176

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:

755/Menkes/Per/IV /2011 tentang Penyelenggaraan

Komite Medik di Rum.ah Sakit (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

157);

10. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

ten tang Badan Layanan U mum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

1 L Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1333/Menkes/SK/XII/ 1999 tentang Standar Pelayanan

Rumah Sakit;

Menetapkan

4

13. Keputusan Menteti Kesehatan Nomor

722/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan

Internal Rumah Sa.kit (Hospital Bylaws);

14. Keputusan Menteti

129 /Menkes/SK/II/2008

Minimal Rumah Sakit;

Kesehatan

tentang Standar

Nomor

Pelayanan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2020

tentang Pendirian Rumah Sa.kit Umum Daerah Srengat

Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2020 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 56);

16. Pemturan Bupati Blitar Nomor 1· Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Rumah Sakit Umum

Daerah Srengat Kabupaten Blitar (Betita Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 1 /E);

17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2020 ten tang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Blitar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah

Sak.it Umum Daerah Srengat (Betita Daerah Kabupaten

Blitar Tahun 2020 Nomor 7 /E);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH

SAKIT UMUM DAERAH SRENGAT KABUPATEN BLITAR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Blitar.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah

dalarn lingkungan Pernerintah Daerah yang menangani urusan pernerintah

di bi.dang kesehatan.

5

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selan_jutnya disingkat RSUD adalah unit

organisasi yang bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara

profesional.

7. Kepala RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pejabat Eselon Illa

atau jabatan administrator.

8. Pemilik RSUD adalah Pemerintah Daerah.

9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat

daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang

disetujui oleh dewan perwakilan rakyat.

1 L Pejahat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya PPKD adalah kepala

perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tu.gas

melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan

bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

Satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat

daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual

tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

13. Pola Tata Ketola Korporasi adalah peraturan internal yang mengatur

hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan Dewan

Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis BLUD RSUD beserta fungsi,

tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing

masing.

14. Pola Tata Kelola Staf Medis adalah peraturan internal yang mengatur

tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari

StafMedis di BLUD RSUD.

6

15. Dewan Pengawas Ru.mah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas

adalah unit non struktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan

dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis

perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.

16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung

jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seorang pegawai dalam satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

1 7. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap

kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan

dan pejabat teknis.

18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang

diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif.

19. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokrer Gigi

Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di Unit

Pelayanan BLUD RSUD.

20. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan� yaitu

rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi,

kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.

21. Unit Kerja adalah tempat Staf Medis dan profesi kesehatan lain yang

menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi,unit dan lain-lain.

22. Komite Medis adalah perangkat BLUD RSUD untuk menerapkan tata kelola

klinik (clininal governance) agar Staf Medis di BLUD RSUD terjaga

profesionalismenya melalui mekanisme Kredensial, penjagaan mutu profesi

medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi med.is.

23. Kewenangan Klinik adalah hak khusus seorang Staf Medis untuk

melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam BLUD RSUD

untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan Penugasan

Klinik.

24. Penugasan Klinik adalah penugasan direktur kepada seorang Staf Medis

untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di BLUD RSUD

berdasarkan daftar Kewenangan Klinik yang telah ditetapkan baginya.

25. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Staf Medis untuk menentukan

kelayakan diberikan Kewenangan Klinik.

7

26. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap Staf Metiis yang telah

memiliki Kewenangan Klinik untuk menentukan kelayakan pemberian

Kewenangan Klinik tersebut.

27. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disebut KSO adalah suatu bentuk

kerja sama antara rumah sakit dengan mitra KSO, dalam jangka waktu

tertentu, yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber

daya yang dimiliki pihak-pihak yang bekerja sama, dalam rangka untuk

menyediakan barang/jasa dan/atau pengelolaan rumah sakit agar lebih

berdaya guna dengan prinsip saling menguntungkan.

28. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas

melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan

tugas-tugas pelayanan.

29. Dokter Mitra adalah dokter yang direkrut oleh BLUD RSUD karena

keahliannya, berkedudukan setingkat dengan BLUD RSUD, bertanggung

jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai

kesepakatan atau ketentuan di BLUD RSUD.

30. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja

internal rumah sakit yang bersifat independen dan dalam menjalankan

fungsinya bertanggung jawab langsung kepada direktur.

31. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program,

kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.

32. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural RSUD Srengat.

33. Dewan Pengawas RSUD adalah Unit Non Struktural yang dibentuk dengan

Keputusan Bupati, yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap pengelolaan rumah sakit.

34. Peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws) adalah suatu aturan dasar

yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit.

35� Instalasi adalah instalasi RSUD Srengat.

36. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan

seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

37. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lu1us sebagai apoteker dan

telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

38. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam

menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Fa:rmasi, Ahli

Madya Farmasi, dan Analis Farmasi.

8

39. Instalasi gizi rumah sakit adalah wadah yang mengelola kegiatan pelayanan

gizi rumah sakit yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pengolahan, penyediaan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi

dilakukan oleh tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsional.

40. Instalasi Central Sterile Supply Deparlment yang selanjutnya disebut

Instalasi CSSD adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan

seluru kegiatan pelayanan sterilisasi membantu semua unit dirumah sakit

yang membutuhkan barang dan a1at medik da1am kondisi steril.

41. Satuan Pengawas Internal adalah staf rumah sakit yang ditunjuk dan

ditetapkan oleh Direktur RSUD Srengat untuk melakukan kegiatan

pengawasan secara internal terhadap program yang dija1ankan_

42. Komite adalah wadah tenaga non struktural di RSUD Srengat.

43. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis di RSUD Srengat.

44. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga keperawatan RSUD Srengat.

45_ Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter di RSUD Srengat.

46. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat di RSUD Sren__gat.

47. Panitia adalah panitia yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Srengat untuk

menunjang program/ kegiatan rumah sakit.

48. Pasien adalah orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya

untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan, baik secara langsung

maupun tidak langsung di RSUD Srengat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Mak.sud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut

a. memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, untuk

membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya

dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

b. meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan

efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana

serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.

9

c. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi

serta sumber daya manusia pada RSUD Srengat.

d. mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan

efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ

rumah sakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk

a memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonornis,

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk

membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya

dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

h meningkatkan profesionalisme pelayanan kesehatan secara lebih efek:tif dan

efisien, kualitas pelayanan, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana

serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.

c meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta

sumber daya manusia pada RSUD.

d mendorong pengelolaan rumah sakit secara profesional, transparan dan

efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ

rumah sakit.

BAB III

KEDUDUKAN RSUD SRENGAT

Pasal 4

RSUD Srengat adalah Unit Organisasi yang bersifat khusus yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

RSUD Srengat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat

jalan, gawat darurat dan pelayanan rujukan.

10

Pasal6

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya RSUD Srengat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pelayanan teknis.

b. _penyelenggaraan pelayanan penunjang klinis dan non klinis.

c. penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan.

d. pengelolaan perencanaan dan pengembangan RSUD.

e. pengelolaan administrasi dan keuangan.

f. pengelolaan dan pengawasan standar pelayanan minimal RSUD yang wajib

di laksanakan.

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang kesehatan.

h. penyelenggaraan peningkatan mutu dan keselamatan pasien; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup

bidang tugas pelayanan kesehatan.

BABV

IDENTITAS RSUD SRENGAT

Pasal 7

Identitas RSUD Srengat terdiri atas

a. Nama : RSUD Srengat

b. Jenis/ Type : Rumah Sakit Umum Daerah

c. Kelas

d. KodeRS

e. Alamat

f. Dasar Pendirian

g. Pemilik

h. Luas Bangunan

1. Luas Tanah

:C

: 3505045

: JI. Raya Dandong Srengat

: Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2020

: Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar

: 16.838,98 m2

: 25.394 m2

j. Perbatasan dengan Kabupaten/ Kota lain sebagai berikut :

l_ Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

2. Sebelah Selatan: Kabupaten Tulungagung

3. Sebelah Barat : Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung

4. Sebelah Timur : Kota Blitar

11

BAB VI

KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal8

{1) Bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi atas penyelenggaraan

RSUD Srengat agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara

profesional dan bertanggung jawab.

(2} Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai kewenangan:

a. menetapkan aturan RSUD Srengat;

b. membentuk dan menetapkan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. menyetujui dan mengesahkan RBA; dan

d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada

pegawai yang berprestasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menutup defisit RSUD Srengat

yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya, setelah diaudit

secara.independen.

BAB VI

TATAKELOLA

Pasal 9

Pelaksanaan tata kelola RSUD Srengat didasarkan pada:

a. kelembagaan;

b. prosedur kerja;

c. pengelompokan fungsi; dan

d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 10

(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, memuat

posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja

dan wewenang.

(2} Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, memuat

ketentuan m.engenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan

dan fungsi.

12

(3) Pengelompokan fungsi sehRgaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c

memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan

prinsip pengendalian internal unmk efektilitas pencapaian.

(4} Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf d memuat kebijakan men.genai pengelolaan sumber daya manusia

yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB VII

KELEMBAGAAN

BagianKesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 11

(1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:

a. pejabat pengelola; dan

h� pegawai.

(2) Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian

layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.

(3) Pejabat Pengelola bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional,

pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian

layanan.

( 4) Pegawai BLUD melaksanakan penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung

kinerja BLUD.

( 5) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:

a. pegawai negeri sipil;

b. tenaga profesional lainnya; dan/ atau

c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

(6) Pengangkatan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan,

keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam

m.eningkatkan pelayanan.

(7) Pejabat pengelola dan pegawai, yang berasal dari tenaga profesional lainya

diperkerjakan secara kontrak.

(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya, diangkat

untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu} kali periode masajabatan berikutnya.

13

(9) Pengangkaran kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi

berusia 60 (enam puluh) tahun.

( 10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional

lainnya dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah

disetujui PPKD.

Pasal 12

Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (l} huruf a

terdiri atas

a. Direktur sebagai pemimpin BLUD;

b. Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai pejabat

keuangan;

c. Kepala Bidang Pelayananan Medik dan Keperawatan sebagai pejabat teknis;

d. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagai pejabat

teknis; dan

e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan sebagai pejabat pendukung.

Pasal 13

Organisasi RSUD Srengat sebagai berikut:

a. Direktur;

b. Kepala Bagian;

c. Kepala Bidang;

d. Kepala Sub Bagian; dan

e. Kepala Seksi.

Pasa.114

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan

mengendalikan seluruh kegiatan RSUD Srengat, serta melaporkan pelaksanaan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 15

(1) Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan rumah tangga.

(2) Kepala Bagian Umurn, Kepegawaian dan Keuangan rnembawahi Kepala Sub

Bagi.an Umum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagi.an

Keua.ngan.

14

Pasal 16

( 1) Kepala Bidang Pelayananan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas

melaksanakan keg-i-atan pelayanan medik <lan pelayanan kepe:rawatan.

(2) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahi Kepala Seksi

Pelayanan Medik dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Penunjang Klinik dan Non Klinik mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang klinik dan penunjang non

klinik.

(2) Kepala Bidang Penunjang Klinik dan Non Klinik membawahi Kepala Seksi

Pelayanan Penunjang Klinik dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang non

klinik.

Pasal 18

( 1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan Perencanaan program dan Keuangan serta lnformasi

dan Pelaporan.

(2) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan membawahi Kepala Seksi

Evaluasi dan Pelaporan dan Kepala Seksi Informasi, Perencanaan dan

Pengembangan.

BAB VIII

UNIT NON STRUKTURAL DI RSUD SRENGAT

Pasal 19

(1) Unit Non Struktural di RSUD Srengat terdiri dari:

a. komite medik;

b. komite keperawatan;

c. komite profesi Pemberi Asuhan Lainnya dan Staf Klinis Lainnya;

d. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;

e. komite fa:rmasi <lan terapi;

f. komite etik dan hukum RSUD;

g. komite mutu dan keselamatan pasien RSUD;

h. komite program pengendalian resistensi antimikroba;

1. komite transfusi darah;

J. panitia rekam medis;

15

k. komite kesehatan dan keselamatan kerja;

1. Satuan Pengawas Internal (SPI);

m. Kelompok .Jabatan Fungsional; dan

n. Unit Usaha.

(2) Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di RSUD

oleh Direktur RSUD dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab

kepada Direktur.

(3) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural RSUD yang

mempunyai fungsi u tama mempertahankan dan meningkatkan

profesionalis.me tenaga keperawatan melalui mekanism,e mekanisme

kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin

profesi.

(4) Komite Profesional Pemberi Asuhan Lainnya dan Staf Klinis Lainnya

merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi

dari pelayanan penunjang yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan

strategis kepada Direktur RSUD.

{SJ Ko.mite Pencegahan dan Pengendalian lnfeksi merupakan badan non

struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur

yang dibentuk guna membantu Direktur dalam pencegahan dan

pengendalian infeksi.

(6) Komite Farmasi dan Terapi merupakan badan non struktural yang berada

di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur yang dibentuk guna

membantu Direktur dalam rangka mencapai budaya pengelolaan dan

penggunaan obat secara rasional.

(7) Komite Etik dan Hukum RSUD merupakan badan non struktural yang

berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur yang dibentuk

guna membantu Direktur dalam rangka meningkatkan kelancaran dan

terselenggara dengan baik pelayanan yang bermutu, efisien serta

berkualitas di Rumah Sakit demi menegakkan disiplin, etika, perilaku

seluruh karyawan serta hal yang berkaitan dengan hukum.

{8) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD merupakan badan non

struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur

yang dibentuk guna membantu Direktur dalam rangka meningkatkan

mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

16

(9) Komite Program Pengendalian Resistensi Antimikroba merupakan badan

non struktural yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada

Direktur yang dibentuk guna membantu Direktur dalam rangka

mengendalikan penggunaan antimikroba secara luas baik di fasilitas

pelayanan kesehatan dan di masyarakat.

(10) Komite Transfusi Darah merupakan badan non struktural yang berada di

bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur yang dibentuk guna

membantu Direktur dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan di

bidang medis dan non medis yang relevan dan terkait dengan upaya

kesehatan transfusi darah.

( 11) Komite Rekam Medis merupakan badan non struktural yang berada di

bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur yang dibentuk guna

membantu Direktur dalam rangka memberikan pelayanan rekam medis

yang optimal melalui peningkatan kualitas rekam medis, komunikasi

antar unit kerja RSUD, kemampuan dan ketrampilan petugas dan

terpenuhinya standar dan parameter pada akreditasi RSUD.

(12} Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan unit kerja yang

fungsional yang dibentuk Direktur yang mempunyai tanggungjawab dalam

menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja di RSUD.

(13) Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan unit kerja yang

fungsional yang dibentuk Direktur yang mempunyai tanggungjawab dalam

menyelenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja di RSUD.

(14) Satuan Pengawas Internal yaitu satuan pengawas yang dibentuk oleh

direktur oleh direktur yang bertugas melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan sumber daya rumah sakit.

(15) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok yang mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(16) Instalasi di rumah sakit terdiri atas:

a. instalasi medis yaitu instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan,

ins.talasi rawat inap, instalasi perawatan intensif, instalasi rehabilitasi

medik dan instalasi bedah sentral.

b. instalasi penunjang klinik terdiri atas instalasi laboratorium, instalasi

radiologi, instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi bank darah.

17

c. instalasi penunJang non klinik, terdiri atas instalasi CSSD, instalasi

laundry, instalasi pemeliharaan sarana, instalasi penyehatan lingkungan,

instalasi rekam medis, instalasi informasi teknologi, instalasi p:romosi

kesehatan dan instalasi pelayanan administrasi terpadu.

d. unit usaha merupakan unit bagian dari BLUD yang bertugas melakukan

pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk

mendukung kegiatan BLUD RSUD Srengat melalui pembentukan unit

usaha berupaya mengembangkan usaha dan menyelenggarakan praktek

bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di

lua:r wilayah rumah sakit dan berkedudukan langsung dibawah pimpinan.

BAB IX

SUMBER DAYA RSUD SRENGAT

Bagian Kesatu

Pendapatan dan Biaya

Pasal 20

( 1} Pendapatan RSUD Srengat bersumber dari :

a. jasa Pelayanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d.APBD;

e. APBN; dan

f. lain - lain pendapatan rumah sakit yang sah.

(2} Pendapatan yang be:rsumbe:r dari APBN, proses. pengelolaan keuangan

diselenggarakan secara terpisah, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit, kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Srengat sesuai

RBA.

(4) Seluruh pendapatan RSUD Srengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, dilaporkan kepada PPKD

setiap trh.vulan.

(5) Tarif pelayanan Rumah Sakit diusulkan oleh direktur kepada Bupati untuk

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(6) Dalam rangka penyusunan tarif pelayanan Rumah Sakit, direktur

membentuk tim tarif dengan Keputusan Direktur.

18

Bagian Kedua

SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT

Pasal 21

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Srengat

memiliki sarana dan prasarana, baik sarana medis, penunjang medis dan

non medis.

(2) Sarana dan prasarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

yang bersumber dari dana APBN, APBD Propinsi, APBD, hibah dan/atau

KSO dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

(1) Sumber daya manusia RSUD Srengat dikelompokkan menjadi:

a. tenaga non fungsional; dan

b. tenaga fungsional.

(2} Tenaga non fungsiona.l sebagaimana dima.ksud pada ayat {l} huruf a te:rdiri

atas:

a. pejabat administrasi; dan

b. staf tenaga non fungsional.

(3) Tenaga fungsional RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas

a. tenaga medis;

h. tenaga kepe:rawatan; dan

c. tenaga non keperawatan.

(4) Pejabat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat

dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Status Ketenagaan di RSUD Srengat terdiri dari:

a. pegawai negeri sipil;

b. tenaga profesional lainnya; dan

c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

(2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil RSUD diatur dan ditetapkan oleh

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penugasan pegawai pada unit-unit kerja di RSUD, ditetapkan oleh Direktur.

19

(4) Direktur mengangkat Kepala Instalasi dan Kepala Ruang untuk membantu

pelaksanaan tugas pokoknya.

(SJ Untuk membantu tugas pokok Direktur dan menindaklanjuti program dan

kegiatan yang telah ditetapkan Direktur membentuk tim-tim kerja sesuai

dengan kebutuhan.

BABX

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 24

( l} RS.UD Srengat dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti

perusahaan, lembaga penjamin pelayanan kesehatan dan/ a tau pusat-pusat

pelayanan kesehatan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

(2) Kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani di atas

materai oleh kedua belah pihak.

(3) Kerjasama RSUD dengan pihak ketiga dilaporkan kepada Bupati.

BAB XI

SANKSI TERHADAP TENAGA MEDIS

Pasal 25

Pemberian sanksi dapat dilakukan oleh Direktur setelah mendapatkan

pertimbangan dari unsur terkait seperti Komite Medik, Panitia Etik ataupun

terkait pelanggaran kepegawaian dengan tetap mempertimbangkan kadar

kesalahan, yang bentuknya be:rupa

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. sanksi administratif atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang

undangan.

20

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Diundangkan di Blitar

pada tanggal Z-'l- I,1ei 2021

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 24 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

.. �,

MUJIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2021 NOMOR : 17/JE

ttd

Documents

Nomor 2 1965 Undang tentang Pembentukan