NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN …jdih.pasuruankab.go.id/data/hukum/4171e4420b046d44eb58d8b1c1… · Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,

maka daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi izin Gangguan, sudah

tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang Hinder

Ordonantie (Undang-Undang Gangguan), yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staadblad

Tahun 1940 Nomor 450;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4844);

2

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor

112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4532);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 119);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009

tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasuruan.

3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Kepala Daerah adalah adalah Bupati Pasuruan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan.

7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

8. Instansi pemungut adalah Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

11. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

4

12. Indeks Lokasi adalah angka indeks yang ditetapkan berdasarkan lokasi

atau letak dan kondisi lingkungan.

13. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang

mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri.

14. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin

tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

17. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas usaha/kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

18. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan

retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

5

25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai: a. Penyelenggaraan Izin Gangguan; b. Retribusi Izin Gangguan.

BAB III

PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha/kegiatan di

Daerah wajib memiliki izin gangguan.

(2) Tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat,

dan Kawasan Ekonomi Khusus;

b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan

c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan

atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

(3) Dalam penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Tim Verifikasi Izin Gangguan yang ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 4

(1) Kriteria penyelenggaraan izin gangguan meliputi: a. gangguan lingkungan; b. gangguan sosial kemasyarakatan; dan c. gangguan ekonomi.

(2) Gangguan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.

6

(3) Gangguan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

(4) Gangguan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap : a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang

berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 5

Jenis dan Macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

a. Gangguan Suara; b. Gangguan Bau; c. Gangguan Air Buangan/ Limbah; d. Gangguan Kotoran;

e. Gangguan Asap; f. Ancaman akibat bahaya kebakaran; g. Ancaman terhadap keresahan sosial;

h. Ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan i. Ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa

Indonesia.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 6

(1) Permohonan Izin gangguan diajukan secara tertulis oleh Pemohon

kepada Kepala Daerah melalui instansi yang membidangi perijinan;

(2) Untuk mengajukan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon harus mengisi formulir permohonan izin dengan disertai : a. Melampirkan fotokopi KTP Pemohon bagi usaha perorangan atau akta

pendirian usaha bagi yang berbadan hukum

b. Melampirkan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

c. Melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah; d. Melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan; dan e. Untuk perusahaan menengah dan besar melampirkan hasil sosialisasi

dengan warga sekitar perusahaan yang diperkirakan terkena dampak

dari pelaksanaan kegiatan dan persetujuan tetangga bagi setiap perusahaan.

(3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas

permohonan dengan lengkap dan benar.

(4) Bentuk dan format formulir serta tata cara permohonan izin dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

(5) Mekanisme dan tata cara perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

7

Bagian Keempat Perubahan Izin

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi perubahan usaha yang berdampak pada peningkatan gangguan izin, pemilik usaha wajib melakukan perubahan izin.

(2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. perubahan sarana usaha; b. penambahan kapasitas usaha;

c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

(3) Dalam hal terjadi perubahan pemanfaatan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha wajib mengajukan

permohonan perubahan izin;

(4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemilik usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.

Bagian Kelima Masa Berlaku

Pasal 8

(1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;

(2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pemilik ijin gangguan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan;

(3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang ;

(4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan

biaya sebesar 50% dari jumlah retribusi izin gangguan .

BAB IV


Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan.

8

Pasal 10

(1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada

orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara

ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 12 Retribusi izin gangguan digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha/kegiatan, luas ruang tempat usaha, dan indeks gangguan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 15

(1) Tarif retribusi diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat

usaha / kegiatan dengan tarif retribusi dan indeks gangguan.

(2) Luas ruang tempat usaha /kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung berdasar jumlah luas setiap

lantai.

9

(3) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut: a. Gangguan sangat tinggi dengan Indeks : 5 b. Gangguan tinggi dengan Indeks : 4 c. Gangguan sedang dengan Indeks : 3 d. Gangguan rendah dengan Indeks : 2 e. Gangguan sangat rendah dengan Indeks : 1

(4) Komponen penentuan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah : a. jenis usaha ; b. kesesuaian lokasi; c. peruntukan lahan; d. kepadatan penduduk; e. proses/alat yang digunakan; dan f. bahan baku yang digunakan;

(5) Indeks gangguan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini;

(6) Indeks gangguan bagi jenis usaha yang belum termasuk dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 16

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 17

Masa retribusi Izin Gangguan adalah selama perusahaan melakukan usahanya

Pasal 18

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan

Pasal 19

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD;

(3) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

10

Bagian Kedelapan Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran

dan Penundaan Pembayaran

Pasal 20

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/ lunas;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;

(4) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja;

(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 menggunakan

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

(3) Blangko isian SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

(1) Retribusi dibayarkan pada Kas Umum Daerah atau Bank yang ditunjuk

oleh Kepala Daerah;

(2) Selain pada kas daerah atau bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada SKPD yang menangani Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 23

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah;

(2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas;

(3) Ketentuan mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut oleh dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan

Pasal 24

(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran;

11

(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib

retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah

atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 25

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi;

(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dengan melihat fungsi objek retribusi;

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

surat teguran tersebut;

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten;

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Retribusi.

12

Bagian Keduabelas Tata Cara Penghapusan Piutang

Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 27

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa

diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUT

Pasal 28

(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

(3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

13

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 30 (1) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari

Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 31

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan

Negara.

14

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi

Izin Gangguan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 19 Maret 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 16

15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG


I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju dan disertai dengan semakin berkembangnya penggunaan tehnologi sebagai sarana usaha

maka diperlukan upaya pengendalian dampak - dampak lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang merusak kelestariannya. Upaya- upaya ini akan efektif apabila ada peran serta

masyarakat secara aktif.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan merupakan salah

satu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian lingkungan hidup sekaligus sebagai upaya pemberian jaminan kepastian hukum bagi usaha. Dalam Peraturan Daerah ini keterlibatan

masyarakat dalam setiap tahapan perijinan sudah diatur secara proposional sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberi keadilan dan kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun dunia usaha. Selain dimaksudkan untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan yang sudah dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, Peraturan Daerah juga dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal

ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Hal ini diperlukan, karena

istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi daerah

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) huruf a : - Yang dimaksud Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana

dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri

16

- Yang dimaksud Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan

dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan,

kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang

dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut

KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.





Pasal 6 ayat (2) huruf a : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) huruf b : - Yang dimaksud dengan AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan

upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak

berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

- Yang dimaksud dengan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

adalah Surat kesanggupan pengusaha mikro (Yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL) untuk mengelola lingkungan hidup

Pasal 5 ayat (1) huruf c : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) huruf d : Cukup jelas

17

Pasal 5 ayat (1) huruf e : sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi

kesepakatan dengan warga sekitar yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang

diketahui oleh Pejabat setempat (Kepala Desa/Kelurahan).



ayat (5) : Cukup jelas









Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (2) : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang

telah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi

untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi





Pasal 16 : Cukup jelas.


Pasal 18 : yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis dan kartu

langganan dalam bentuk stiker yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.






18




Pasal 27 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini

perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

Pasal 36 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 36 ayat (3)ayataya : Cukup Jelas

Pasal 28 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “SKPD yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/

badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi

Pasal 10 ayat (2) : Pemberian insentif dimaksudkan untuk

meningkatkan : a. Kinerja SKPD; b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai

SKPD;

c. Pelayanan kepada masyarakat; d. Pendapatan daerah.


Pasal 29 ayat (1) : - Penyidik dibidang Retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut

ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya.









TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 248

19

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PASURUAN

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TANGGAL : 19 MARET 2012

INDEKS GANGGUAN

BERDASARKAN JENIS USAHA DAN LOKASI KEGIATAN

NO JENIS USAHA / KEGIATAN LOKASI USAHA / KEGIATAN

IND PDG PWS PRM/ PMK

PDK PKT PRT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. INDUSTRI

- Industri Besar 5 5 * * * * 5

- Industri Menengah 3 3 4 4 * * 4

- Industri Kecil/ Industri Rumah Tangga 1 1 2 2 2 2 2

II PERDAGANGAN

- Toko Bahan Bangunan 1 1 3 3 3 3 3

- Toko Bahan Kimia 1 1 3 3 3 3 3

- Toko Makanan Ternak 1 1 3 3 3 3 3

- Toko Onderdil Kendaraan Bermotor 1 1 2 2 3 3 3

- Toko Tekstil dan Sandang 1 1 2 2 3 2 2

- Toko Elektronik 1 1 2 2 3 2 2

- Toko Buku dan Alat Tulis 1 1 2 1 1 1 2

- Toko Perancangan 1 1 1 1 2 2 2

- Toko Serba Ada 1 1 2 2 2 2 2

- Toko Swalayan 1 1 2 2 2 2 2

- Toko Obat, Apotik 1 1 2 2 2 2 2

- SPBE 4 4 4 4 4 4 4

- SPBU 4 4 4 4 4 4 4

III PARIWISATA

- Kolam Renang 2 2 1 2 2 3 2

- Tempat Pertunjukan dan Mainan anak-anak

2 2 1 4 4 4 1

- Diskotek 2 2 1 * * * 2

- Karaoke 2 2 1 * * * 2

- Hotel, Losmen dan Motel 2 2 1 4 * * 3

- Restoran, rumah Makan 2 2 1 3 3 3 3

- Bilyard 3 3 1 3 * * 3

- Toko dan Persewaan Kaset Vidio, VCD 1 1 1 2 3 3 2

IV JASA

- Laboratarium, Medis , Poliklinik, BKIA, Rumah Sakit, Rumah Bersalin

2 2 2 3 3 3 3

- Perbankan 1 1 1 2 1 1 2

- Gudang 1 1 3 4 4 4 4

- Bengkel Kendaraan Bermotor 1 2 3 3 4 3 3

- Garasi, MPU, Mobil Pengangkut Barang 1 * 3 * * * 4

- Jasa Pelayanan Telekomunikasi dan Biro Perjalanan

1 1 1 1 1 1 2

- Menara (selain menara telekomunikasi) 2 2 3 4 4 4 3

V PETERNAKAN

- Ternak Ayam 2 * 4 4 * * 2

- Ternak Sapi/Domba Perah 2 * 4 4 * * 2

- Ternak Babi * * * * * * 2

20

KETENTUAN TAMBAHAN :

- Industri Menengah dan Kecil yang menggunakan bahan baku B3 dan menghasilkan limbah B3 mempunyai indeks gangguan 5

- Industri Menengah dan Kecil yang menghasilkan limbah B3 mempunyai indeks gangguan 4

KETERANGAN :

1. - IND : Industri - PDG : Perdagangan - PWS : Pariwisata

- PRM/ PMK : Perumahan/ Permukiman - PDK : Pendidikan - PKT : Perkantoran - PRT : Pertanian

2. Industri Besar adalah industri dengan investasi diatas Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan

3. Industri Menengah adalah industri dengan investasi s/d Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

4. Industri Kecil adalah industri dengan nilai investasi Rp. 5.000.000 s/d Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. * = Tidak diizinkan

= Ditetapkan Kemudian.

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

21

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN

PASURUAN

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TANGGAL : 19 MARET 2012

BESARAN TARIF PER– m2 BEDASARKAN JENIS USAHA DAN LUAS TEMPAT USAHA

NO JENIS USAHA/ KEGIATAN

LUAS TARIF PER- m2

1 2 3 4

I Industri Besar < 500 m2 Rp. 3.600,00

500 m2 s/d 1.000 m2 Rp. 3.150,00

1001 m2 s/d 2.000 m2 Rp. 2.700,00

> 2.000 m2 Rp. 1.800,00

II Industri Menengah < 500 M2 Rp. 2.700,00

500 m2 s/d 1.000 m2 Rp. 2.250,00

1001 m2 s/d 2.000 m2

Rp. 2.160,00

> 2.000 m2 Rp. 1.350,00

III Industri Kecil < 500 M2 Rp. 1.800,00

500 m2 s/d 1.000 m2 Rp. 1.440,00

1001 m2 s/d 2.000 m2

Rp. 1.080,00

> 2.000 m2 Rp. 1.720,00

IV Industri Rumah Tangga (Home Industri)/ 1000 Rp. 1.270,00

V Toko Bahan Bangunan, Toko Bahan Kimia, 500 m2 Rp. 1.720,00

VI Toko Onderdil Kendaraan Bermotor, 500 m2 Rp. 1.500,00

VII Toko Buku Dan Alat Tulis, Toko 500 m2 Rp. 1.180,00

VIII Diskotek, Karaoke, Bilyard < 50 m2 Rp. 1.800,00

50 m2 s/d 100 m2 Rp. 1.440,00

101 m2 s/d 500 Rp. 1.080,00

>500 m2 Rp. 720,00

IX Hotel, kolam Renang, Tempat pertunjukan < 50 m2 Rp. 1.800,00

dan Permainan 50 m2 s/d 100 m2 Rp. 1.440,00

101 m2 s/d 500 Rp. 1.080,00

>500 m2 Rp. 1.720,00

22

1 2 3 4

X Rumah Makan, Toko dan Persewaan < 50 m2 Rp. 1.810,00

Kaset dan Video 50 m2 s/d 100 m2 Rp. 1.630,00

101 m2 s/d 500 Rp. 1.450,00

>500 m2 Rp. 1.270,00

XI BKIA, Rumah Sakit, Laboratirum Medis, < 50 m2 Rp. 1.260,00

Rumah Bersalin, Perbankan, Poliklinik 50 m2 s/d 1000 m2 Rp. 1.990,00

1.001 m2 s/d 5.000 m2 Rp. 1.720,00

> 5.000 m2 Rp. 1.450,00

XII Gudang, Bengkel Kendaran Bermotor, < 50 m2 Rp. 1.260,00

Garasi MPU, Mobil Pengangkut Barang 50 m2 s/d 1000 m2 Rp. 1.990,00

1.001 m2 s/d 5.000 m2 Rp. 1.720,00

> 5.000 m2 Rp. 1.450,00

XIII Wartel, Telepon Umum Tunggu, < 25 m2 Rp. 1.900,00

Biro Perjalanan, Warnet 25 m2 s/d 50 m2 Rp. 1.630,00

51 m2 s/d 100 Rp. 1.360,00

>100 m2 Rp. 1.270,00

XIV Ternak Babi, Ternak Ayam, Ternak Sapi/ < 100 m2 Rp. 1.450,00

Domba Perah 100 m2 s/d 500 m2 Rp. 1.360,00

501 m2 s/d 1.000 m2 Rp. 1.270,00

> 1.000 m2 Rp. 1.180,00

XV Menara (selain menara telekomunikasi) < 50 m2 Rp. 7.800,00

51 m2 s/d 100 m2 Rp. 7.440,00

101 m2 s/d 500 m2 Rp. 7.080,00

> 500 m2 Rp. 7.020,00

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Documents

NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN …jdih.pasuruankab.go.id/data/hukum/4171e4420b046d44eb58d8b1c1… · Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak