No Slide Title · PDF fileBea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak) BENDAHARA PEMERINTAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT

Aspek Perpajakan Dalam Penggunaan

Dana APBN/APBD

Bagi Bendahara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying, 2014

AGENDA SOSIALISASI

PPh Pasal 23/26

PAJAK

PENGHASILAN

PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 4 Ayat (2)

PPh Pasal 22

PAJAK

PERTAMBAHAN

NILAI

Objek Penjelasan

PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi

sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan

PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &

sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak

atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)

PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan

pembelian barang

PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,

deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21

PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak

Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)

BENDAHARA PEMERINTAH

MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS

DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD

WAJIB

5

PPh Pasal 22

DASAR HUKUM

• Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008;

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor

154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak

Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan

Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di

Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012.

DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22

Impor Barang

Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah.

Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.

Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas.

Dan lain-lain ditentukan dengan UU.

Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan

kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak

tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22.

Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.

Impor sementara jika akan di ekspor kembali.

Pembayaran untuk pembelian barang atas penggunaan dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS).

Pembayaran atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah yang jumlahnya

paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Pembayaran oleh BUMN yang jumlahnya paling banyak Rp.10.000.000 atas

pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.

Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan

benda pos.

Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan

emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB.

Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN.

Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, pengerjaan dan

pengujian.

• Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

• Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pusat maupun daerah, berkenaan

dengan pembayaran atas pembelian barang;

• Bendahara Pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan

dengan mekanisme uang persediaan (UP);

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi

delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian

barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);

• PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara

(Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.,

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya

(Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); Bank-bank Badan Usaha

Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk

keperluan kegiatan usahanya.

• Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja,

industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam

negeri;

• Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum

kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

• Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan

bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;

• Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan,

dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya

atau ekspornya.

PEMUNGUT PPh PASAL 22

TARIF PPh PASAL 22 • Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5%

– PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor

• Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5%

– PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor

• Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang

– PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang

• Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5%

– PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri

• Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3%

– PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan

• Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25%


• Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3%


BUMN tertentu atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan

PPh pasal 22 = 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN;

Industri farmasi, atas penjualan semua jenis obat kepada distributor di dalam negeri

PPh pasal 22 = 0,3% dari DPP PPN;

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM),

dan importir umum kendaraan bermotor

PPh pasal 22 = 0,45% dari DPP PPN.

11

SAAT PEMUNGUTAN

TARIF 1,5%

DARI HARGA/NILAI

PEMBELIAN BARANG

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

ATAS

PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

12

BUKTI PEMUNGUTAN

WAJIB PAJAK REKANAN

KPP MELALUI KPPN

KPP SBG LAMPIRAN SPT

MASA BENDAHARA

KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN

(BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)

PEMUNGUT PPh PSL 22

LEMBAR KE-1

SSP

LEMBAR KE-2

LEMBAR KE-3

LEMBAR KE-4

LEMBAR KE-5

13

TATA CARA

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DISETOR PADA HARI YANG SAMA

KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO

DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN

PPh PASAL 22

SSP

DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA

14

TATA CARA PELAPORAN

PELAPORAN

PPh PASAL 22

SPT MASA F.1.1.32.02

KE KPP/KP2KP

SELAMBAT-LAMBATNYA

14 HARI SETELAH

BULAN TAKWIM BERAKHIR

JIKA JATUH PADA HARI LIBUR

PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

15

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh PASAL 22

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp

11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 22

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb

dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka

PPh pasal 22 terutang :

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-

16

PPh Pasal 23

PEMOTONG PPh PASAL 23

Badan Pemerintah.

Subjek Pajak Dalam Negeri.

Penyelenggara Kegiatan.

Badan Usaha Tetap (BUT)

Perwakilan Perusahaan Luar Negeri

Lainnya.

Orang Pribadi sebagai WP yang

ditunjuk oleh Kepala KPP.

PEMOTONG PPh PASAL 23/26

18

BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT

BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH

BADAN

YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN

ATAS OBJEK PPh Pasal 23

Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008

PENGHASILAN

YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN

19

PPh PASAL 23

HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN

KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN

PENGGUNAAN HARTA

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:

• JASA TEKNIK;

• JASA MANAJEMEN;

• JASA KONSULTAN HUKUM,

• JASA KONSULTAN PAJAK,

• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

YANG BERASAL DARI MODAL :

• DEVIDEN

• BUNGA

• ROYALTI

TIDAK DIKENAKAN

PEMOTONGAN PPh PASAL 23

20

ORANG PRIBADI /

BADAN

YG DAPAT MENUNJUKKAN

SKB PEMOTONGAN

PPh PASAL 23/26

WAJIB PAJAK

YG MELAKSANAKAN

PROYEK PEMERINTAH YG

DIDANAI HIBAH ATAU

PINJAMAN LN

21

TIDAK DIKENAKAN

PEMOTONGAN PPh PASAL 23

A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;

B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA

USAHA DENGAN HAK OPSI;

C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN

TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN

BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL

DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS,

BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG

MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG

DISETOR;

D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN

KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM,

PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;

F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA

ANGGOTANYA;

G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA

ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN

DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI

KEUANGAN.

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN

22

PPh PASAL 23

SEWA

DAN

JASA LAINNYA

TARIF 15 %

DASAR PEMOTONGAN

HADIAH DAN

PENGHARGAAN,

DEVIDEN, BUNGA

DAN ROYALTI

TARIF 2 %

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

JUMLAH BRUTO

JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23

23

JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP.

TIDAK TERMASUK

1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB);

2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);

2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );

4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA

Jasa Catering

& Jasa

Yg telah dikenakan

PPh bersifat

final (konstruksi)

kecuali

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

No Objek Tarif Dasar Penghitungan

Sifat Batas waktu penyetoran

Batas waktu pelaporan

1 jasa teknik, jasa manajemen, jasa

Konstruksi, jasa konsultan

2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan


20 bln berikutnya

3. Imbalan Jasa Lain

1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan


20 bln berikutnya

4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT


20 bln berikutnya

6. Jasa penunjang di bidang penambangan Migas


20 bln berikutnya

24

*tidak termasuk PPN




7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas


20 bln berikutnya

8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

11. Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

25

*tidak termasuk PPN

Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutan




16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

17. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

19. Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

26 *tidak termasuk PPN

Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutan




22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi

2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

26. Jasa kebersihan atau cleaning service 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto*

10 bln berikutnya

20 bln berikutnya

27

*tidak termasuk PPN

Objek Pemotongan PPh Pasal 23

TATA CARA PEMOTONGAN

PPh PASAL 23

28

BUKTI PEMOTONGAN

DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN

PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN

F.1.1.33.06 atau

F.1.1.33.07

1

2

3

UNTUK REKANAN

LAMPIRAN SPT MASA PPh

PASAL 23/26

ARSIP

BENDAHARA/BADAN

TATA CARA PENYETORAN

PPh PASAL 23

29

JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM

BUKTI PEMOTONGAN

SELAMA SATU BULAN TAKWIM

DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU

KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP

PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM

BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT

TERUTANGNYA PAJAK

APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,

MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA

HARI KERJA BERIKUTNYA

TATA CARA PELAPORAN

PPh PASAL 23

30

MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR

SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)

RANGKAP 2

* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26

* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26

* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

LAMPIRAN

KE KPP/

KP2KP

SELAMBAT-LAMBATNYA

20 HARI SETELAH

BULAN TAKWIM BERAKHIR

JIKA JATUH PD

HARI LIBUR PD HARI KERJA

BERIKUTNYA

31

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh PASAL 23

Contoh 1

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan

komputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.



Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb

dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :

Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-

Contoh 2

Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan

di Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg

tertulis di kuitansi) -.



Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb

dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :

Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-

32

PPh Pasal 4 ayat (2)

OBJEK PPh PASAL 4 (2)

Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto).

Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek

(0.1%xBruto kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto)

Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau

bangunan (5% x Bruto).

Penghasilan tertentu lainnya.

Diatur dengan Peraturan Pemerintah.

LAIN-LAIN TARIF FINAL Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi penjualan

saham atau sekuritas lain di bursa efek: – Untuk transaksi semua jenis saham = 0.1% x Bruto.

– Untuk transaksi saham pendiri = 0.6% x Bruto.

Penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, SBI, obligasi dan penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri = 20% x Bruto.

Penghasilan WP OP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto.

Penghasilan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan= 5%xBruto.

Penghasilan penyewaan tanah/bangunan = 10% x Bruto

Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran DN = 1.2% x Bruto.

Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri = 2.64% x Bruto.

Penghasilan perusahaan penerbangan dlm negeri berdasarkan perjanjian kontrak (charter) = 1.8% x Bruto (bersifat tidak final)

Pengadaan Jasa Konstruksi

Kegiatan Jasa Kontruksi meliputi kegiatan

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

konstruksi diantaranya pembangunan gedung,

jalan, jembatan, dll.

Dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2) Final dengan tarif

sebagai berikut :

DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG

MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN

YG MEMILIKI

KUALIFIKASI USAHA

MENENGAH ATAU

KUALIFIKASI BESAR

JASA

PELAKSANAAN

2% 4% 3% 4% 6%

YG TIDAK MEMILIKI

KUALIFIKASI

USAHA

YG MEMILIKI

KUALIFIKASI

USAHA KECIL

JASA

PERENCANAAN

& PENGAWASAN

YG TIDAK MEMILIKI

KUALIFIKASI

USAHA

YG MEMILIKI

KUALIFIKASI

USAHA

Tarif PPh Final Jasa

Konstruksi JASA

PELAKSANAAN

JASA

PERENCANAAN

& PENGAWASAN

BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2)

Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan.

Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni.

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjek pajak.

Contoh 1 PPh Pasal 4 ayat (2) :

Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP : 02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2011. Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa tersebut adalah : Nilai Kontrak Rp 500.000.000 PPN Rp 50.000.000 Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi) Rp 550.000.000 PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong : Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp 500.000.000 = Rp 10.000.000 PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000 Total PPN dan PPh dipungut/dipotong = Rp 60.000.000 Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan – total PPN dan PPh dipungut/dipotong) : Rp 550.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp 490.000.000

Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) : Instansi Y menyewa gedung untuk tempat belajar siswa kepada Pulan (NPWP : 07.777.777.7-115.000), selama 2 bulan dengan harga sewa sebesar Rp 4.000.000 pada tanggal 07 Juli 2013. Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi Y atas jasa tersebut adalah : PPh Pasal 4 ayat (2) = Tarif X Harga Sewa = 10% X 4.000.000 = Rp 400.000 Dibayar kepada Pulan (Harga sewa – PPh dipotong) : Rp 4.000.000 - Rp 400.000 = Rp 3.600.000.

40

PPN

PENGERTIAN

41

PAJAK

PERTAMBAHAN

NILAI (PPN)

PAJAK YG DIKENAKAN

ATAS KONSUMSI

BARANG DAN JASA

PAJAK PENJUALAN

ATAS BARANG MEWAH

(PPn BM)

PAJAK YG DIKENAKAN

ATAS KONSUMSI BARANG

YG BERDSRKAN KMK

TERGOLONG BRG MEWAH

WILAYAH RI YG DI DALAMNYA

BERLAKU PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN

DI DALAM

DAERAH PABEAN

SYARAT PEMUNGUTAN PPN :

• ADANYA PENYERAHAN DI DALAM

DAERAH PABEAN;

• YANG DISERAHKAN BARANG KENA

PAJAK / JASA KENA PAJAK;

• YANG MENYERAHKAN ADALAH

PENGUSAHA KENA PAJAK.

42

43

BARANG KENA PAJAK

(BKP)

BARANG

BERWUJUD BARANG

TIDAK BERWUJUD

SIFAT/HUKUMNYA

YANG DIKENAKAN

PPN

BARANG

BERGERAK

BARANG

TIDAK BERGERAK

44

JASA KENA PAJAK

(JKP)

JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN

BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN

DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN

BERDASARKAN

SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

YANG MENYEBABKAN

BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,

TERSEDIA UTK DIPAKAI

TERMASUK

DIKENAKAN PPN

45

PENGUSAHA KENA PAJAK

(PKP)

- MENGHASILKAN BARANG;

- MENGIMPOR BARANG;

- MENGEKSPOR BARANG;

- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;

- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;

- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU

- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN

PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;

ORANG PRIBADI/

BADAN DALAM BENTUK APAPUN

DALAM LINGKUNGAN

PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA

TIDAK TERMASUK

PENGUSAHA KECIL

PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH

UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP. KECUALI

PERHATIAN !!! Untuk memudahkan pengadministrasian penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja HANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWP DAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP setiap melakukan transaksi pembelian barang. Rekanan Non PKP tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak.

Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan, bukan oleh bendaharawan. Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUM TENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikan rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.

Setiap rekanan/WP yang menerbitkan/membuat Faktur

Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, diancam

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali

jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6

(enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

(Pasal 39A huruf b UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009).

48

PENGUSAHA KECIL PMK No. 197/PMK.03/2013

Berlaku Mulai 1 Januari 2014

PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN

PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN

PEREDARAN BRUTO

TDK LEBIH DARI

Rp 4,8 MILYAR SETAHUN

PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP

Catatan :

Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,- maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.

49

DASAR PENGENAAN PAJAK

HARGA JUAL

HARGA

PENGGANTI

NILAI IMPOR

NILAI EKSPOR

NILAI LAIN

YG DITETAPKAN

MENKEU

SEBAGAI

DASAR

PENGHITUNGAN

PPN

YANG

TERUTANG

50

PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004)

KMK No. 563/KMK.03/2003

BENDAHARA

PEMERINTAH

PUSAT/DAERAH

BENDAHARA

KPPN

OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM

51

PENYERAHAN

BKP YANG BERDASARKAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH

PABRIKAN

OLEH

TARIF PPN DAN PPn BM

52

PPN PPn BM

10 % 10, 20 30, 40 50, 200

DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH

5%

TARIF

10%

15% 200%

SERENDAH-

RENDAHNYA

SETINGGI-

TINGINYA

EKSPOR

PPN 0 %

SAAT DAN DASAR

PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM

53

SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA

KEPADA PKP REKANAN

PEMUNGUTAN

PPN DAN PPn BM

PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA

TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

DASAR PEMUNGUTAN

CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20%

PPN YG DIPUNGUT

10/110

YG DIPUNGUT

• PPN 10/130

• PPn BM 20/130

DASAR PEMUNGUTAN

TATA CARA PEMUNGUTAN

REKANAN MENYAMPAIKAN

TAGIHAN KEPADA BENDAHARA

SSP FAKTUR PAJAK

1

2

3

BENDAHARA

ARSIP PKP REKANAN

KPP

DIISI OLEH DAN

ATAS NAMA

REKANAN

DITANDATANGI

OLEH

BENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARA

DISETOR TGL ..... DAN

DITANDATANGANI BENDAHARA

TATA CARA PENYETORAN

55

SELAMBAT-LAMBATNYA

TGL 7 BULAN TAKWIM

BERIKUTNYA SETELAH

MASA PAJAK BERAKHIR

DLM HAL TGL 7

BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,

MAKA PENYETORAN DILAKUKAN

PD HARI KERJA BERIKUTNYA

BANK PERSEPSI/

KANTOR POS DAN GIRO

DISETOR

SSP 1

2

3

4

5

PKP REKANAN

KPP MELALUI BANK/POS

LAMPIRAN SPT MASA PPN

BANK PERSEPSI/POS & GIRO

ARSIP BENDAHARA

TATA CARA PELAPORAN

56

PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT

OLEH BENDAHARA

LAPORAN

PEMUNGUTAN

PPN/PPn BM

1

2

3

KPP DGN DILAMPIRI

FP LEMBAR KE-3 ATASAN BENDAHARA)*

ARSIP BENDAHARA*)

*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM

ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH

PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH

ARSIP BENDAHARA

SELAMBAT-LAMBATNYA

AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH

MASA PAJAK BERAKHIR

DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA

SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH

PADA HARI LIBUR PELAPORAN

DILAKUKAN PADA HARI KERJA

BERIKUTNYA

DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR”

DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DAN

SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUT

DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS

57

PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN

OLEH

TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH

BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH

PERTAMINA

ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN

PENERBANGAN

UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK

DIPUNGUT

DALAM HAL

PEMBAYARAN

ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU

DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS

PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN

MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH

YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM

58

HARGA JUAL Rp 800.000,00

PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00

HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00

HARGA JUAL Rp 800.000,00

PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00

HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00

CONTOH

Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUT

PPN/PPn BM

Rp 960.000,- Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUT

PPN/PPn BM

PPN/PPn BM TERUTANG

DISETOR SENDIRI

OLEH PKP

DIPUNGUT PPN/PPn BM :

- PENYERAHAN OLEH BKN PKP

- DENGAN PO/SPK

B

A

Cintailah Negeri dengan Membayar Pajak .....

www.pajak.go.id

Documents

No Slide Title · PDF fileBea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak) BENDAHARA PEMERINTAH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT