Upload
vanxuyen
View
1.825
Download
20
Embed Size (px)
Citation preview
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 1/777
Direktorat Jenderal Pajak - Tax Knowlege Base
Peraturan Perpajakan
No Nomor Tanggal Perihal
1 29/KM.11/2013 18 Jun2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 JUNI 2013SAMPAI DENGAN 25 JUNI 2013
2 28/KM.11/2013 11 Jun2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 JUNI 2013SAMPAI DENGAN 18 JUNI 2013
3 SE-28/PJ/2013 11 Jun2013
KEBIJAKAN PEMERIKSAAN
4 S-630/PJ.02/2013 10 Jun2013
PENEGASAN ATAS PENGEMBALIANKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANGSEHARUSNYA TIDAK TERUTANG ATAS PPNDAN/ATAU PPNBM YANG DIPUNGUT OLEHBENDAHARA PEMERINTAH DAN BUMN SELAKUPEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
5 S-106/PJ.13/2013 5 Jun2013
PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN FORMULIRSPT TAHUNAN PPH BESERTA BUKU PETUNJUKPENGISIANNYA UNTUK TAHUN PAJAK 2013
6 27/KM.11/2013 4 Jun2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 5 JUNI 2013SAMPAI DENGAN 11 JUNL 2013
7 PER-19/PJ/2013 30 Mei2013
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK TERKAIT DENGANPENERBITAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DIBIDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARAPERPAJAKAN
8 PER-20/PJ/2013 30 Mei2013
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIANNOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHADAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK,PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DANPENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENAPAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DANPEMINDAHAN WAJIB PAJAK
9 PER-22/PJ/2013 30 Mei2013
PEDOMAN PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIBPAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
10 PER-21/PJ/2013 30 Mei2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ/2011TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DANPENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASAPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
11 26/KM.11/2013 28 Mei2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 MEI 2013
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 2/777
SAMPAI DENGAN 4 JUNI 2013
12 S-835/PJ.09/2013 28 Mei2013
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENYULUHANPERPAJAKAN (PERATURAN DIREKTUR JENDERALPAJAK NOMOR PER-03/PJ/2013 DAN SURATEDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-05/PJ/2013)
13 41 TAHUN 2013 23 Mei2013
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONGMEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR YANGDIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
14 25/KM.11/2013 21 Mei2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 MEL 2013SAMPAI DENGAN 28 MEL 2013
15 S-669/PJ.04/2013 20 Mei2013
PENEGASAN ATAS PENGGABUNGAN SURATKETETAPAN PAJAK (SKP) PPN/PPNBM DANPENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 13AYAT (3) UU KUP
16 S-840/PJ.10/2013 17 Mei2013
PERSYARATAN PEMBERIAN KODE AKTIVASIDAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK MELALUIAPLIKASI ENOFA
17 INS-02/PJ/2013 16 Mei2013
INSTRUKSI DIRJEN PAJAK KEPADA SELURUHPEGAWAI DJP
18 24/KM.11/2013 13 Mei2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 MEI 2013SAMPAI DENGAN 21 MEI 2013
19 S-712/PJ.09/2013 13 Mei2013
SOSIALISASI PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2013 DANPER-11/PJ/2013
20 23/KM.11/2013 7 Mei2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 MEI 2013SAMPAI DENGAN 14 MEI 2013
21 22/KM.11/2013 30 Apr2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 MEI 2013SAMPAI DENGAN 7 MEI 2013
22 S-529/PJ.04/2013 24 Apr2013
PEMBUKAAN REKENING BANK UNTUKPENYELESAIAN TUNGGAKAN PEMERIKSAAN
23 S-79/PJ.08/2013 24 Apr2013
USULAN PENETAPAN KPP DALAM RANGKAPENERIMAAN DAFTAR TRANSAKSI HARIAN DANREKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN DARI KUASABENDAHARA UMUM DAERAH
24 S-604/PJ.09/2013 24 Apr2013
SOSIALISASI PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2013TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-24/PJ/2012
25 SE-24/PJ/2013 24 Apr2013
KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODEKETETAPAN PER JENIS PAJAK
26 SE-24/PJ/2013 24 Apr KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 3/777
2013 KETETAPAN PER JENIS PAJAK
27 21/KM.11/2013 23 Apr2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 APRIL 2013SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2013
28 SE-23/PJ/2013 18 Apr2013
PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 64/PMK.05/2013 TENTANGMEKANISME PENGAWASAN TERHADAPPEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORANPAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARAPENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
29 86/PMK.03/2013 18 Apr2013
TATA CARA PEMBERIAN IZIN TERTULISKEPADA PEJABAT DAN/ATAU TENAGA AHLI UNTUKMEMBERIKAN KETERANGAN DAN/ATAUMEMPERLIHATKAN BUKTI TERTULIS DARI ATAUTENTANG WAJIB PAJAK
30 PER-14/PJ/2013 18 Apr2013
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DANPENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASAPAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL26 SERTA BENTUK BUKTI PEMOTONGAN PAJAKPENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
31 20/KM.11/2013 16 Apr2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 APRIL 2013SAMPAI DENGAN 23 APRIL 2013
32 SE-21/PJ/2013 12 Apr2013
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BANDARUDARA
33 SE-17/PJ/2013 12 Apr2013
PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2013TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARAPENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURATPEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHANNILAI
34 PER-09/PJ/2013 12 Apr2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2010TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DANBANGUNAN
35 SE-22/PJ/2013 12 Apr2013
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-53/PJ/2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAANPAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATANMEMBANGUN SENDIRI
36 SE-18/PJ/2013 12 Apr2013
PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER- 10 /PJ/2013TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARAPENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURATPEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHANNILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 4/777
PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMANPENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
37 PER-11/PJ/2013 12 Apr2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIANSERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUANMASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
38 PER-12/PJ/2013 12 Apr2013
PEDOMAN PENATAAN, MONITORING DANEVALUASI ORGANISASI DIREKTORAT JENDERALPAJAK
39 82/PMK.03/2013 12 Apr2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 110/PMK.03/2009 TENTANGPEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN
40 PER-10/PJ/2013 12 Apr2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIANSERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUANMASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANGMENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGANPENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
41 SE-20/PJ/2013 12 Apr2013
PENEGASAN MENGENAI PEJABAT YANGDITUNJUK OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAKDALAM RANGKA PENGHENTIAN PENYIDIKANTINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUKKEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
42 79/PMK.03/2013 11 Apr2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANGRINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATACARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANGBERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
43 19/KMK.11/2013 9 Apr2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 APRIL 2013SAMPAI DENGAN 16 APRIL 2013
44 76/PMK.03/2013 8 Apr2013
PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUKPERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DANPANAS BUMI
45 KEP-205/PJ/2013 3 Apr2013
PENUNJUKAN PEJABAT YANGBERTANGGUNG JAWAB DAN BERWENANG UNTUKMENERIMA RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASITERKAIT PELAKSANAAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013 TENTANGRINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATACARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANGBERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
46 18/KM.11/2013 2 Apr2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 3 APRIL 2013SAMPAI DENGAN 9 APRIL 2013
47 70/PMK.011/2013 2 Apr2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 5/777
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DANPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATASIMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKANDARI PUNGUTAN BEA MASUK
48 SE-15/PJ/2013 27 Mar2013
PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2013TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATACARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDURPEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN,DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
49 PER-08/PJ/2013 27 Mar2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARAPENGISIAN KETERANGAN, PROSEDURPEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN,DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
50 SE-13/PJ/2013 26 Mar2013
TATA CARA PENGUSULAN DAN TINDAKLANJUT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
51 17/KM.11/2013 26 Mar2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 MARET 2013SAMPAI DENGAN 2 APRIL 2013
52 SE-12/PJ/2013 26 Mar2013
PEMERIKSAAN ATAS SPT TAHUNAN PPH RUGIDAN SPT MASA PPN LEBIH BAYAR KOMPENSASIYANG DALUWARSA PENETAPAN PADA TAHUN 2013
53 SE-11/PJ/2013 26 Mar2013
RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAANTAHUN 2013
54 KEP-132/PJ/2013 25 Mar2013
NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUKAREAL OFFSHORE, NILAI BUMI PER METERPERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, DANANGKA KAPITALISASI , UNTUK PENENTUANBESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMIDAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUKPERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DANPANAS BUMI DAN PERTAMBANGAN MINERAL DANBATUBARA TAHUN PAJAK 2013
55 KEP-133/PJ/2013 25 Mar2013
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 161 /PJ/ 2012TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANANPAJAK YANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMIDAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUKPERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI DANPANAS BUMI
56 S-248/PJ.03/2013 20 Mar2013
PENEGASAN ATAS PELAPORANPEMUNGUTAN PPH PASAL 22
57 15/KM.11/2013 19 Mar2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 MARET 2013SAMPAL DENGAN 26 MARET 2013
58 S-37/PJ/2013 19 Mar2013
INSTRUKSI PENGAMANAN PENERIMAANPAJAK SEKTOR USAHA PROPERTI
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 6/777
59 S-160/PJ.06/2013 19 Mar2013
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PBB MIGAS DANPBB PANAS BUMI TAHUN 2013
60 S-58/PJ.13/2013 18 Mar2013
PENEGASAN BEBERAPA HAL MENGENAIPENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN
61 64/PMK.05/2013 15 Mar2013
MEKANISME PENGAWASAN TERHADAPPEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORANPAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARAPENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
62 S-414/PJ.02/2013 13 Mar2013
LEGALISASI PASPOR WARGA NEGARA ASING(WNA) UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PER-24/PJ/2012
63 SE-09/PJ/2013 11 Mar2013
PANDUAN PELAYANAN PRIMA DIREKTORATJENDERAL PAJAK
64 14/KM.11/2013 11 Mar2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 MARET 2013SAMPAI DENGAN 19 MARET 2013
65 KEP-74/PJ/2013 11 Mar2013
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP-338/PJ/2011TENTANG PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSATPENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
66 S-264/PJ.09/2013 8 Mar2013
PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGANPENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH
67 PER-06/PJ/2013 7 Mar2013
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDURPEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATASPENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANGIMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
68 KEP-59/PJ/2013 7 Mar2013
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAKDALAM RANGKA PENGOLAHAN SURATPEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILANWAJIB PAJAK BADAN DI PUSAT PENGOLAHAN DATADAN DOKUMEN PERPAJAKAN
69 13/KM.11/2013 5 Mar2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 MARET 2013SAMPAI DENGAN 12 MARET 2013
70 PER-05/PJ/2013 5 Mar2013
TATA CARA PENYELESAIAN PENGAJUANKEBERATAN, PERMOHONAN PELAYANAN LAINNYA,BANDING, GUGATAN, DAN PENINJAUAN KEMBALIBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANBANGUNAN SETELAH PENGALIHAN BEAPEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANSEBAGAI PAJAK DAERAH
71 SE-08/PJ/2013 5 Mar2013
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIANPENGAJUAN KEBERATAN, PERMOHONANPELAYANAN LAINNYA, BANDING, GUGATAN, DANPENINJAUAN KEMBALI BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN SETELAH PENGALIHANBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 7/777
BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
72 S-52/PJ.13/2013 5 Mar2013
HIMBAUAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPTTAHUNAN SECARA E-FILING MELALUI WEBSITEDIREKTORAT JENDERAL PAJAK(WWW.PAJAK.GO.ID)
73 S-53/PJ.13/2013 5 Mar2013
PENEGASAN PEMANFAATAN FASILITAS E-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERALPAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID ) DALAM RANGKAPENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
74 S-28/PJ/2013 28 Feb2013
INSTRUKSI UNTUK MELAKUKAN KOORDINASIDENGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAITPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2012
75 PER-04/PJ/2013 28 Feb2013
TATA CARA PENATAUSAHAAN, PELAKSANAANHAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKANSEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIBPAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARIDAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTORPELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTAKHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
76 SE-07/PJ/2013 27 Feb2013
PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGANPENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNANPAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)
77 38/PMK.011/2013 27 Feb2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANGNILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
78 39/PMK.11/2013 27 Feb2013
KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAUPEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANGTERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEHPERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAKBAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIANKERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
79 37/PMK.04/2013 27 Feb2013
TOKO BEBAS BEA
80 12/KM.11/2013 26 Feb2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 27 FEBRUARI2013 SAMPAI DENGAN 5 MARET 2013
81 SE-05/PJ/2013 20 Feb2013
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATANPENYULUHAN PERPAJAKAN
82 PER-03/PJ/2013 20 Feb2013
PEDOMAN PENYULUHAN PERPAJAKAN
83 11/KM.11/2013 19 Feb2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 20 FEBRUARI2013 SAMPAI DENGAN 26 FEBRUARI 2013
84 S-25/PJ/2013 19 Feb2013
PERUBAHAN BATAS WAKTU PENYAMPAIANSPT TAHUNAN PPH OP TAHUN PAJAK 2012 OLEHPEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
85 27/PMK.05/2013 18 Feb2013
PEDOMAN PELAKSANAAN PERHITUNGANPENGEMBALIAN PENERIMAAN NEGARA AKIBAT
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 8/777
KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUIPEMOTONGAN DANA BAGI HASIL
86 08/KM.11/2013 12 Feb2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 13 FEBRUARI2013 SAMPAI DENGAN 19 FEBRUARI 2013
87 SE-04/PJ/2013 11 Feb2013
PETUNJUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI,PENDATAAN DAN PENILAIAN TAHUN 2013
88 07/KM.11/2013 5 Feb2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 FEBRUARI2013 SAMPAI DENGAN 12 FEBRUARI 2013
89 SE-03/PJ/2013 5 Feb2013
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
90 PER-02/PJ/2013 31 Jan2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2012TENTANG PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANGPAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHANPIUTANG PAJAK
91 SE-02/PJ/2013 31 Jan2013
PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 224/PMK.011/2012 TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANGPEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATASPENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANGIMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
92 S-248/PJ.02/2013 30 Jan2013
PERPANJANGAN IZIN PELAKSANAPEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNASDENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
93 KEP-11/PJ/2013 30 Jan2013
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANGDIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARAPEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERALPAJAK
94 06/KM.11/2013 29 Jan2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 JANUARI2013 SAMPAI DENGAN 5 FEBRUARI 2013
95 S-86/PJ.10/2013 29 Jan2013
PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN DANPENGAWASAN APLIKASI PEREKAMAN REGISTRASIULANG PKP
96 S-10/PJ/2013 28 Jan2013
KEPATUHAN PEGAWAI DIREKTORATJENDERAL PAJAK DALAM PEMENUHAN KEWAJIBANPERPAJAKAN TAHUN PAJAK 2012
97 05/KM.11/2013 22 Jan2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JANUARI
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 9/777
2013 SAMPAI DENGAN 29 JANUARI 2013
98 S-30/PJ.09/2013 22 Jan2013
TEMA KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKANTAHUN 2013
99 S-14/PJ.13/2013 22 Jan2013
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP-09/PJ/2013TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANANPAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBAPENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARAELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEMMODUL PENERIMAAN NEGARA
100 KEP-09/PJ/2013 21 Jan2013
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAKDAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBAPENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARAELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEMMODUL PENERIMAAN NEGARA
101 S-34/PJ.09/2013 18 Jan2013
PEMBERITAHUAN PENEMPATAN FORMULIRSPT TAHUNAN PPH, PENEMPATAN DROP BOX,JADWAL MOBIL PAJAK KELILING, DAN POJOKPAJAK
102 S-24/PJ.09/2013 14 Jan2013
SOSIALISASI PENYAMPAIAN SPT TAHUNANPAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2012
103 04/KM.11/2013 14 Jan2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 16 JANUARI2013 SAMPAI DENGAN 22 JANUARI 2013
104 PER-01/PJ/2013 14 Jan2013
TATA CARA PENERBITAN SURATKETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN PAJAKPENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DANTABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANKINDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHDANA PENSIUN YANG PENDIRLANNYA TELAHDISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
105 S-04/PJ/2013 11 Jan2013
TINDAK LANJUT ATAS PENERBITANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER-31/PJ/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DANPELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DANKEGIATAN ORANG PRIBADI
106 01/KM.11/2013 8 Jan2013
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 JANUARI 2013SAMPAI DENGAN 15 JANUARI 2013
107 18/PMK.03/2013 7 Jan2013
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAANTINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
108 17/PMK.03/2013 7 Jan2013
TATA CARA PEMERIKSAAN
109 16/PMK.03/2013 4 Jan2013
RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTATATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASIYANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN
110 10/PMK.03/2013 2 Jan2013
TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHANPEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAKTERUTANG
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 10/777
111 11/PMK.03/2013 2 Jan2013
TATA CARA PEMBETULAN
112 9/PMK.03/2013 2 Jan2013
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIANKEBERATAN
113 8/PMK.03/2013 2 Jan2013
TATA CARA PENGURANGAN ATAUPENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DANPENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURATKETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK
114 29/KM.11/2012 28 Des2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 2 JANUARI 2013SAMPAI DENGAN 8 JANUARI 2013
115 S-1461/PJ.09/2012 28 Des2012
PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN APLIKASITAX KNOWLEDGE BASE (TKB)
116 SE-61/PJ/2012 28 Des2012
TATA CARA PENGEMASAN DAN PENEGASANSURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAKPENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK BADANSEHUBUNGAN DENGAN PENGOLAHAN SPTTAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DI UNITPENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN(UPDDP)
117 SE-62/PJ/2012 28 Des2012
TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTANPENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIATERTENTU DAN PENGEMBALIAN PENDAHULUANKELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
118 252/PMK.011/2012 28 Des2012
GAS BUMI YANG TERMASUK DALAM JENISBARANG YANG TIDAK DIKENAI PAJAKPERTAMBAHAN NILAI
119 SE-64/PJ/2012 28 Des2012
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMIDAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUKPERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
120 PER-32/PJ/2012 28 Des2012
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUKPERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
121 SE-37/MK.01/2012 28 Des2012
PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERISIPIL KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM RANGKAPERWUJUDAN NILAI-NILAI KEMENTERIANKEUANGAN
122 SE-65/PJ/2012 28 Des2012
TATA CARA PENANGANAN SIDANG BANDINGDAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK
123 SE-60/PJ/2012 28 Des2012
PROSEDUR KERJA PENYELESAIAN MUTASIOBJEK DAN/ATAU SUBJEK PAJAK BUMI DANBANGUNAN
124 PER-31/PJ/2012 27 Des2012
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN,PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAKPENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAKPENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGANPEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI
125 PER-30/PJ/2012 27 Des2012
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP-11/PJ./1994TENTANG PEDOMAN INDUK TATA USAHAPENERIMAAN DAN RESTITUSI PAJAK
126 SE-59/PJ/2012 27 Des2012
TATA USAHA PENERIMAAN DAN RESTITUSIPAJAK
127 238/PMK.03/2012 26 Des SAAT LAIN SEBAGAI SAAT PEMBUATAN
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 11/777
2012 FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG KENAPAJAK DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU
128 224/PMK.011/2012 26 Des2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANGPEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATASPENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANGIMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN
129 27/KM.11/2012 21 Des2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 26 DESEMBER2012 SAMPAI DENGAN 01 DESEMBER 2013
130 219/PMK.011/2012 21 Des2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 81/PMK.03/2009 TENTANGPEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANACADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAIBIAYA
131 KEP-350/PJ/2012 21 Des2012
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURKANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
132 PENG-14/PJ.09/2012 20 Des2012
PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
133 KEP-351/PJ/2012 20 Des2012
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BARU,REVISI, DAN HAPUS SEMESTER II TAHUN 2012 DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
134 S-162/PJ.13/2012 19 Des2012
PENJELASAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012
135 26/KM.11/2012 18 Des2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 DESEMBER2012 SAMPAI DENGAN 25 DESEMBER 2012
136 PER-29/PJ/2012 17 Des2012
TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUANPENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADATEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN
137 SE-57/PJ/2012 17 Des2012
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASANPEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN PAJAKBUMI DAN BANGUNAN
138 PER-28/PJ/2012 17 Des2012
TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPATPELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKWAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAKDI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
139 S-1661/PJ.10/2012 17 Des2012
NPWP INDIKASI GANDA PWPM
140 206/PMK.011/2012 17 Des2012
PENETAPAN BAGIAN PENGHASILANSEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARIPEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAITIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 12/777
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
141 209/PMK.011/2012 17 Des2012
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAMRANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIKINDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATUKEMITRAAN EKONOMI
142 PER-27/PJ/2012 13 Des2012
BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTABENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
143 SE-56/PJ/2012 13 Des2012
KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODEKETETAPAN PER JENIS PAJAK
144 25/KM.11/2012 12 Des2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 DESEMBER2012 SAMPAI DENGAN 18 DESEMBER 2012
145 194/PMK.03/2012 6 Des2012
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN,DAN PELAPORAN PAJAK PENJUALAN DANPERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHBAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYAPENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARAGENERASI I
146 24/KM.11/2012 5 Des2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 DESEMBER2012 SAMPAI DENGAN 11 DESEMBER 2012
147 PER-26/PJ/2012 5 Des2012
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHANSURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
148 SE-55/PJ/2012 5 Des2012
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAANDAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUANTAHUNAN
149 PENG-13/PJ.09/2012 30 Nop2012
SURVEI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKATTERHADAP PELAYANAN PERPAJAKANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2012
150 S-1340/PJ.09/2012 29 Nop2012
SOSIALISASI PEMENUHAN KEWAJIBANPERPAJAKAN BAGI BENDAHARA DANPENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAKKENA PAJAK (PTKP) 2013
151 PENG-12/PJ.09/2012 28 Nop2012
HIMBAUAN PEMENUHAN KEWAJIBANPERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PADA SATUANKERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA/DINAS/INSTANSIDAN SOSIALISASI PERUBAHAN BESARNYAPENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
152 PENG-11/PJ.09/2012 28 Nop2012
PENYESUAIAN BESARAN PENGHASILANTIDAK KENA PAJAK
153 23/KM.11/2012 27 Nop2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 NOVEMBER2012 SAMPAI DENGAN 04 DESEMBER 2012
154 KEP-334/PJ/2012 23 Nop2012
RENCANA STRATEGIS DIREKTORATJENDERAL PAJAK TAHUN 2012-2014
155 SE-53/PJ/2012 22 Nop PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 13/777
2012 KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012 TENTANGBATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAKPERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUNSENDIRI
156 PER-24/PJ/2012 22 Nop2012
BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIANKETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUANDALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARAPEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATACARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
157 S-243/PJ/2012 22 Nop2012
KEBIJAKAN PEMBERIAN NOMOR SERIFAKTUR PAJAK
158 SE-52/PJ/2012 22 Nop2012
TATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASIDAN PASSWORD SERTA PERMINTAAN,PENGEMBALIAN, DAN PENGAWASAN NOMOR SERIFAKTUR PAJAK
159 PER-25/PJ/2012 22 Nop2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2012TENTANG TATA CARA PENETAPAN SECARAJABATAN ATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKANDAN/ ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUKMEMBANGUN BANGUNAN DALAM RANGKAKEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
160 22/KM.11/2012 21 Nop2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 NOVEMBER2012 SAMPAI DENGAN 27 NOVEMBER 2012
161 SE-51/PJ/2012 21 Nop2012
PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012 TENTANGPENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAKKENA PAJAK (PTKP)
162 SE-50/PJ/2012 21 Nop2012
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYAPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA DAN PEMERINTAH HONG KONGWILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS REPUBLIKRAKYAT CHINA
163 21/KM.11/2012 14 Nop2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 NOVEMBER2012 SAMPAI DENGAN 20 NOVEMBER 2012
164 1103/KM.01/2012 8 Nop2012
PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIANKEUANGAN
165 20/KM.11/2012 7 Nop2012
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANGNILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL07 NOVEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 13NOVEMBER 2012.
166 174/PMK.01/2012 6 Nop2012
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTORLAYANAN INFORMASI DAN PENGADUANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 14/777
167 173/PMK.01/2012 6 Nop2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 134/PMK.01/2011 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KANTORPENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
168 167/PMK.01/2012 6 Nop2012
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSIVERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
169 171/PMK.01/2012 6 Nop2012
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.01/2007TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSATPENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
170 172/PMK.01/2012 6 Nop2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 133/PMK.01/2011 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA KANTORPENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
171 PER-23/PJ/2012 5 Nop2012
TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATANATAS JUMLAH BIAYA YANG DIKELUARKAN DAN/ATAU YANG DIBAYARKAN UNTUK MEMBANGUNBANGUNAN DALAM RANGKA KEGIATANMEMBANGUN SENDIRI
172 SE-48/PJ/2012 1 Nop2012
KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
173 SE-47/PJ/2012 1 Nop2012
PEDOMAN DAN PENJELASAN MENGENAI JASATENAGA KERJA YANG TIDAK DIKENAI PAJAKPERTAMBAHAN NILAI
174 PER-22/PJ/2012 1 Nop2012
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP-87/PJ/2002TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHANNILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN/ATAUPEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAKDAN/ATAU JASA KENA PAJAK
175 SE-49/PJ/2012 1 Nop2012
PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW)PEMERIKSAAN
176 19/KM.11/2012 31 Okt2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 OKTOBER2012 SAMPAI DENGAN 06 NOVEMBER 2012
177 KEP-321/PJ/2012 31 Okt2012
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 233/PJ/2012TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIBPAJAK
178 S-1165/PJ.09/2012 31 Okt2012
SOSIALISASI PELAKSANAAN PENGALIHANPBB -P2
179 166/PMK.011/2012 29 Okt2012
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK03/2008TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASIINTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABATPERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANGTIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
180 PER-21/PJ/2012 24 Okt2012
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPANMASA MANFAAT YANG SESUNGGUHNYA ATASHARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DANDIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 15/777
181 18/KM.11/2012 23 Okt2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 OKTOBER2012 SAMPAI DENGAN 30 OKTOBER 2012
182 162/PMK.011/2012 22 Okt2012
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILANTIDAK KENA PAJAK
183 163/PMK.03/2012 22 Okt2012
BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAKPERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUNSENDIRI
184 PENG-10/PJ.09/2012 22 Okt2012
PENGUMUMAN PELAKSANAAN LOMBAMENULIS ARTIKEL PERPAJAKAN TAHUN 2012
185 347/KMK.01/2012 19 Okt2012
STANDAR PENYUSUNAN LAYANANUNGGULAN (QUICK WINS) DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGAN
186 SE-46/PJ/2012 17 Okt2012
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYAPERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
187 17/KM.1/2012 16 Okt2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 OKTOBER2012 SAMPAI DENGAN 23 OKTOBER 2012
188 155/PMK.03/2012 16 Okt2012
KRITERIA JASA PENYIARAN YANG TIDAKBERSIFAT IKLAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAKPERTAMBAHAN NILAI
189 16/KM.11/2012 6 Okt2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL08 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN 16 OKTOBER2012
190 15/KM.11/2012 1 Okt2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL01 OKTOBER 2012 SAMPAI DENGAN 07 OKTOBER2012
191 SE-45/PJ/2012 27 Sep2012
PENJELASAN ATAS PELAKSANAANPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR85/PMK.03/2012 TENTANG PENUNJUKAN BADANUSAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT,MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAKPERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHANNILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN,PENYETORAN, DAN PELAPORANNYASEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGANPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR136/PMK.03/2012
192 S-783/PJ.02/2012 25 Sep2012
PPN ATAS PENDAPATAN NON AIR
193 S-1284/PJ10/2012 21 Sep2012
PEMBERITAHUAN E-LEARNING SIDJP 2012
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 16/777
194 14/KM.11/2012 21 Sep2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL24 SEPTEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 30SEPTEMBER 2012
195 S-730/PJ.09/2012 18 Sep2012
PELAYANAN PADA HARI PELAKSANAANPEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
196 13/KM.11/2012 14 Sep2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL17 SEPTEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 23SEPTEMBER 2012
197 PER-20/PJ/2012 11 Sep2012
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2012TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENAPAJAK TAHUN 2012
198 SE-44/PJ/2012 11 Sep2012
PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/ 2012TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/ 2012TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENAPAJAK TAHUN 2012
199 146/PMK.03/2012 10 Sep2012
TATA CARA VERIFIKASI
200 145/PMK.03/2012 10 Sep2012
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPANPAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
201 147/PMK. 011/2012 10 Sep2012
PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNGPEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURATBERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASARINTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGAATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAHDALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA NEGARADI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN2012
202 12/KM.11/2012 7 Sep2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL10 SEPTEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 16SEPTEMBER 2012
203 950/KM.1/2012 6 Sep2012
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN NOMOR 339/KMK.01J2011TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDURYANG BERTAUTAN (STANDARD OPERATINGPROCEDURES-LINK) KEMENTERIAN KEUANGAN
204 948/KM.1/2012 5 Sep2012
PENOMORAN DAN PEMBERIAN KODE SURATPADA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERALPAJAK
205 144/PMK.011/2012 3 Sep2012
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILANUNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANGUSAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAHTERTENTU
206 11/KM.11/2012 31 Ags2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 17/777
JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL03 SEPTEMBER 2012 SAMPAI DENGAN 09SEPTEMBER 2012
207 S-716/PJ.02/2012 30 Ags2012
SKB PPN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHANKAPAL CRANE ATAU FLOATING CRANE ATAUFLOATING CRANE BARGE
208 PER-19/PJ/2012 28 Ags2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2011TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBAPENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARAELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEMMODUL PENERIMAAN NEGARA
209 PER-18/PJ/2012 24 Ags2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2012TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN ,PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBANPERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGANPEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHAKENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KANTORPELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIBPAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
210 SE-43/PJ/2012 24 Ags2012
PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPANWAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKAPELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERALPAJAK NOMOR PER- 08/PJ/2012 TENTANG TEMPATPENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORANUSAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTORPELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIBPAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
211 10/KM.11/2012 16 Ags2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL20 AGUSTUS 2012 SAMPAI DENGAN 02SEPTEMBER 2012
212 SE-41/PJ/2012 16 Ags2012
TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATANKEHUMASAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
213 SE-42/PJ./2012 16 Ags2012
KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASIPERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
214 S-170/PJ/2012 16 Ags2012
Instruksi Sensus Pajak Nasional Tahun 2012
215 SE-40/PJ/2012 16 Ags2012
PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORALMODEL DAN TINDAK LANJUTNYA
216 KEP-253/PJ/2012 16 Ags2012
DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPH,PPN & PPN BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB PERKANTOR WILAYAH DJP TAHUN ANGGARAN 2012
217 136/PMK.03/2012 16 Ags2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2012 TENTANG
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 18/777
PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARAUNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DANMELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAUPAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAKPENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATACARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DANPELAPORANNYA
218 KEP-252/PJ/2012 15 Ags2012
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURKANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMENPERPAJAKAN
219 09/KM.11/2012 13 Ags2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL13 AGUSTUS 2012 SAMPAI DENGAN 19 AGUSTUS2012
220 S-512/PJ.06/2012 13 Ags2012
PENYAMPAIAN UNDANGAN WORKSHOPTEKNOLOGI INFORMASI TERKAIT PERSIAPANPENGALIHAN PBB-P2 KE PEMERINTAH DAERAHTAHUN 2013
221 PENG-09/PJ.09/2012 8 Ags2012
LARANGAN MENERIMA HADIAH ATAUGRATIFIKASI BAGI PEGAWAI DIREKTORATJENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
222 129/PMK.03/2012 7 Ags2012
TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIANPENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANGPERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAANNEGARA
223 08/KM.11/2012 6 Ags2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL06 AGUSTUS 2012 SAMPAI DENGAN 12 AGUSTUS2012
224 SE-39/PJ/2012 6 Ags2012
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGANATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI PAJAKBUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAUPEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAKTERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMIDAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR,SECARAJABATAN
225 PER-17/PJ/2012 6 Ags2012
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-56/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DANPENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGANATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAKBUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAUPEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAKTERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMIDAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAKPAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
226 126/PMK.011/2012 6 Ags2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 249/PMK.03/2008 TENTANGPENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUKMEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKIDAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHATERTENTU
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 19/777
227 127/PMK.07/2012 6 Ags2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMAMENTERI KEUANGAN DAN MENTERI DALAMNEGERI NOMOR 186/PMK.07/2010 DAN NOMOR 53TAHUN 2010 TENTANG TAHAPAN PERSIAPANPENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAHDAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH
228 SE-38/PJ/2012 3 Ags2012
PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2012 TENTANGKRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA YANGDISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKAMENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUMYANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
229 125/PMK.011/2012 3 Ags2012
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.03/2007TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAHSANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUNSEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMAMAHASISWA DAN PELAJAR, SERTA PERUMAHANLAINNYA, YANG ATAS PENYERAHANNYADIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAKPERTAMBAHAN NILAI
230 PENG-08/PJ.09/2012 2 Ags2012
PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
231 PENG-07/PJ.09/2012 2 Ags2012
PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN KOLEKSIBAHAN PUSTAKA BERUPA KOLEKSI BUKU,BUKUELEKTRONIK (E-BOOK), DAN/ATAU JURNAL YANGDIMILIKJ OLEH PERPUSTAKAAN KANTOR PUSATBANK INDONESIA
232 PENG-06/PJ.09/2012 1 Ags2012
PENCABUTAN STATUS PENGUKUHANPENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PAJAKPERTAMBAHAN NILAI
233 KEP-238/PJ/2012 30 Jul2012
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
234 07/KM.11/2012 27 Jul2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL30 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 05 AGUSTUS 2012
235 06/KM.11/2012 20 Jul2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL23 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 29 JULI 2012
236 S-1032/PJ.10/2012 18 Jul2012
PENEGASAN TENTANG PROSES PERUBAHANDATA BPS DENGAN BPS PENGGANTI
237 122/PMK.03/2012 17 Jul2012
KRITERIA JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIRYANG TERMASUK DALAM JENIS JASA YANG TIDAKDIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
238 790/KM.1/2012 16 Jul2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL16 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 22 JULI 2012
239 KEP-233/PJ/2012 10 Jul2012
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 20/777
240 787/KM.1/2012 9 Jul 2012 NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH,PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILANYANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 09 JULI 2012SAMPAI DENGAN 15 JULI 2012
241 SE-36/PJ/2012 2 Jul 2012 TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAKORANG PRIBADI IDENTITAS GANDA
242 SE-37/PJ/2012 2 Jul 2012 PROSEDUR PENERBITAN SURATKEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAKPERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DALAM RANGKAPELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERALPAJAK NOMOR PER-08/PJ/2012 TENTANG TEMPATPENDAFTARAN DAN/ATAU PELAPORAN USAHABAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANANPAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAHDIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAKBESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
243 PER-34/PJ/2010 2 Jul 2012 BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUANTAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAKORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADANBESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
244 PER-16/PJ/2012 2 Jul 2012 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUANTAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DALAM BENTUKELEKTRONIK UNTUK TAHUN PAJAK 2011 BAGIWAJIB PAJAK BADAN
245 768/KM.1/2012 29 Jun2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL02 JULI 2012 SAMPAI DENGAN 08 JULI 2012
246 SE-33/PJ/2012 27 Jun2012
TATA CARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAANRAPAT LANGSUNG JARAK JAUH DENGANMEMANFAATKAN FASILITAS TEKNOLOGI VIDEOCONFERENCE
247 SE-34/PJ/2012 27 Jun2012
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATANOPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGANPERPAJAKAN PADA KANTOR PENGOLAHAN DATAEKSTERNAL
248 SE-31/PJ/2012 25 Jun2012
TATA CARA PENGEMASAN DAN PENEGASANPENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIBPAJAK BADAN SEHUBUNGAN DENGANPENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAKBADAN DI UNIT PENGOLAHAN DATA DANDOKUMEN PERPAJAKAN (UPDDP)
249 KEP-183/PJ/2012 25 Jun2012
TEMPAT DAN SAAT MULAI BERLAKUNYA UJICOBA PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUANTAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAKBADAN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DANDOKUMEN PERPAJAKAN UNTUK TIGA KANTORPELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTAPUSAT
250 722/KM.1/2012 22 Jun NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 21/777
2012 MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL25 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 01 JULI 2012
251 698/KM.1/2012 15 Jun2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL18 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 24 JUNI 2012
252 93/PMK.03/2012 12 Jun2012
PENYERAHAN JASA PENGIRIMAN SURATDENGAN PRANGKO YANG TIDAK DIKENAI PAJAKPERTAMBAHAN NILAI
253 644/KM.1/2012 11 Jun2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL11 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 17 JUNI 2012
254 SE-30/PJ/2012 11 Jun2012
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DANPELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATASPENGHASILAN BERUPA DIVIDEN
255 PER-15/PJ/2012 11 Jun2012
PERUBAHAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAUDISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKANSEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGANKEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPATDIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
256 KEP-22/PJ.08/2012 11 Jun2012
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 102/PJ/2012TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DANPELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESARTIGA, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAKBESAR EMPAT, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAKMINYAK DAN GAS BUMI
257 KEP-21/PJ.08/2012 11 Jun2012
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAKDARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKWAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAKDI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
258 KEP-175/PJ/2012 8 Jun2012
STANDAR OPERASIONAL PROSEDURDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
259 194/KMK.03/2012 7 Jun2012
PERTUKARAN DATA ANTARA DIREKTORATJENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT JENDERALBEA DAN CUKAI
260 83/PMK.03/2012 6 Jun2012
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA TENAGAKERJA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHANNILAI
261 85/PMK.03/2012 6 Jun2012
PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARAUNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DANMELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAUPAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 22/777
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATACARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DANPELAPORANNYA
262 82/PMK.03/2012 6 Jun2012
KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA YANGDISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKAMENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUMYANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
263 84/PMK.03/2012 6 Jun2012
TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARAPEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK
264 612/KM.1/2012 4 Jun2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL04 JUNI 2012 SAMPAI DENGAN 10 JUNI 2012
265 80/PMK.03/2012 29 Mei2012
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN JASAANGKUTAN UMUM DI AIR YANG TIDAK DIKENAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
266 575/KM.1/2012 28 Mei2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL28 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 03 JUNI 2012
267 S-378/PJ.02/2012 28 Mei2012
PERMINTAAN DAFTAR INVENTARIS MASALAHDALAM PROSES PENDAERAHAN PBB DAN BPHTB
268 S-338/PJ.02/2012 24 Mei2012
PENEGASAN REGISTRASI ULANG PKP
269 79/PMK.02/2012 24 Mei2012
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANPENERIMAAN NEGARA DARI KEGIATAN USAHAHULU MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI DANPENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN UNTUKKEPERLUAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILANMINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI BERUPAVOLUME MINYAK BUMI DAN/ATAU GAS BUMI
270 546/KM.1/2012 21 Mei2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL21 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 27 MEI 2012
271 73/PMK.03/2012 15 Mei2012
JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DANPELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARAPENDAFTARAN, PEMBERIAN, DAN PENGHAPUSANNOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTAPENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHANPENGUSAHA KENA PAJAK
272 74/PMK.03/2012 15 Mei2012
TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTANPENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIATERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIANPENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
273 539/KM.1/2012 14 Mei2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL14 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 20 MEI 2012
274 SE-28/PJ/2012 11 Mei TARGET RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 23/777
2012 PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIBPAJAK PADA TAHUN 2012
275 SE-27/PJ/2012 11 Mei2012
PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA
276 SE-29/PJ/2012 11 Mei2012
KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
277 502/KM.1/2012 4 Mei2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL07 MEI 2012 SAMPAI DENGAN 13 MEI 2012
278 PER-13/PJ/2012 4 Mei2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ /2011TENTANG TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAKDAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHANJENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN /ATAU LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG3 (TIGA) KILOGRAM
279 68/PMK.03/2012 2 Mei2012
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAKDAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN
280 459/KM.1/2012 30 Apr2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL30 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 6 MEI 2012
281 S-54/PJ/2012 30 Apr2012
PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN FORMULIRSPT TAHUNAN PPH UNTUK TAHUN PAJAK 2012
282 62/PMK.03/2012 26 Apr2012
TATA CARA PENGAWASAN,PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTAPELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAUPENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAUJASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KETEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DANPEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANGKENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARITEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KEKAWASAN BEBAS
283 61/PMK.01/2012 26 Apr2012
PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASAHUKUM PADA PENGADILAN PAJAK
284 KEP-161/PJ/2012 25 Apr2012
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAKYANG MENGADMINISTRASIKAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUKPERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DANPANAS BUMI
285 KEP-163/PJ/2012 25 Apr2012
NILAI BUMI PER METER PERSEGI UNTUKAREAL OFFSHORE, NILAI BUMI PER METERPERSEGI UNTUK TUBUH BUMI EKSPLORASI, DANANGKA KAPITALLSASI, UNTUK PENENTUANBESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMIDAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUKPERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DANPANAS BUMI TAHUN PAJAK 2012
286 SE-25/PJ/2012 25 Apr2012
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGSURANDAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 24/777
287 SE-23/PJ/2012 25 Apr2012
PEMBERIAN IZIN PENELITIAN (RISET)DAN/ATAU PRAKTIK KERJA LAPANGAN DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
288 KEP-145/PJ/2012 24 Apr2012
REVISI DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAANPPH NON MIGAS, PPN & PPN BM, PAJAK LAINNYA,SERTA PBB PER KANTOR WILAYAH DJP TAHUNANGGARAN 2012
289 SE-22/PJ/2012 24 Apr2012
TATA CARA MIGRASI SISTEM INFORMASIPERPAJAKAN MODIFIKASI (SIPMOD) KE SISTEMINFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP)
290 414/KM.1/2012 23 Apr2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL23 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 29 APRIL 2012
291 SE-21/PJ/2012 20 Apr2012
TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMIDAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUKPERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DANPANAS BUMI
292 PER-11/PJ/2012 20 Apr2012
TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUKPERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DANPANAS BUMI
293 S-289/PJ.06/2012 20 Apr2012
PENYAMPAIAN MATERI SOSIALISASIPENGALIHAN PBB-P2
294 SE-19/PJ/2012 18 Apr2012
PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2012TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SENSUSPAJAK NASIONAL
295 PER-09/PJ/2012 18 Apr2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2011TENTANG PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAKNASIONAL
296 SE-20/PJ/2012 18 Apr2012
PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL
297 PER-10/PJ/2012 18 Apr2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010TENTANG TATA CARA PERMOHONAN,PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALANIZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGANMENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUANMATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
298 398/KM.1/2012 16 Apr2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL16 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 22 APRIL 2012
299 SE-18/PJ/2012 16 Apr2012
PEDOMAN PELAKSANAAN PUBLIKASI DANSOSIALISASI SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN2012
300 363/KM.1/2012 9 Apr2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 25/777
PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL09 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 15 APRIL 2012
301 PENG-05/PJ.09/2012 9 Apr2012
PEMBERITAHUAN E-JOURNALPERPUSTAKAAN
302 SE-17/PJ/2012 5 Apr2012
TATA CARA PENGAWASAN PENERBITANSURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
303 KEP-108/PJ/2012 3 Apr2012
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAKDAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBAPENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARAELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEMMODUL PENERIMAAN NEGARA
304 353/KM.1/2012 2 Apr2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL02 APRIL 2012 SAMPAI DENGAN 08 APRIL 2012
305 PER-08/PJ/2012 30 Mar2012
TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPATPELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKWAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAKDI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
306 S-537/PJ.10/2012 30 Mar2012
MIGRASI DATA WAJIB PAJAK DALAM RANGKAPEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KPP DILINGKUNGAN KANWIL WAJIB PAJAK BESAR, KPP DILINGKUNGAN KANWIL KHUSUS, DAN KPP MADYA
307 PENG-04/PJ.09/2012 30 Mar2012
PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
308 KEP-103/PJ/2012 29 Mar2012
PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJAKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKACEH
309 KEP-104/PJ/2012 29 Mar2012
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KODEKANTOR, KODE SURAT, DAN/ATAU CAP DINASSEMENTARA PADA INSTANSI VERTIKALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG MENGALAMIREORGANISASI BERDASARKAN PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 29 / PMK.OL / 20 12TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.OL/2009TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSIVERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
310 SE-16/PJ/2012 29 Mar2012
PERSIAPAN PELAKSANAAN REORGANISASIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKANPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR29/PMK.01/2012
311 KEP-102/PJ/2012 28 Mar2012
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORANUSAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTORPELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR TIGA,KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAREMPAT, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MINYAKDAN GAS BUMI
312 KEP-08/PJ.08/2012 26 Mar2012
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAKDARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 26/777
WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAKDI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
313 KEP-09/PJ.08/2012 26 Mar2012
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DANPELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKWAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAKDI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
314 SE-15/PJ/2012 26 Mar2012
TATA CARA PENERBITAN BUKTI PENERIMAANSURAT (BPS) PENGGANTI
315 PENG-03/PJ.09/2012 26 Mar2012
REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENAPAJAK
316 348/KM.1/2012 22 Mar2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL26 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 01 APRIL 2012
317 KEP-91/PJ/2012 22 Mar2012
PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DANSAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANANPAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAHDIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAKBESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DANORANG ASING, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAKMINYAK DAN GAS BUMI
318 SE-13/PJ/2012 21 Mar2012
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIANLOMBA PELAYANAN TAHUN 2012
319 SE-14/PJ/2012 21 Mar2012
MONOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN
320 31 TAHUN 2012 20 Mar2012
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DANPEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANGPENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DANPENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANGBERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OFTHE REPUBLIC OF INDONESIA AND THEGOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCOFOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ANDTHE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITHRESPECT TO TAXES ON INCOME)
321 48/PMK.04/2012 20 Mar2012
PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKAPEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DANDARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAIKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DANPELABUHAN BEBAS
322 318/KM.1/2012 17 Mar2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL19 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 25 MARET 2012
323 44/PMK.04/2012 16 Mar PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 27/777
2012 MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.04/2011TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANATELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 255/PMK.04/2011
324 SE-12/PJ/2012 14 Mar2012
PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DANBANGUNAN DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATAPIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTORPERDESAAN DAN PERKOTAAN
325 73/KMK.011/2012 12 Mar2012
PEMBENTUKAN KOMITE VERIFIKASIPEMBERIAN PEMBEBASAN ATAU PENGURANGANPAJAK PENGHASILAN BADAN
326 299/KM.1/2012 9 Mar2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL12 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 18 MARET 2012
327 KEP-86/PJ/2012 9 Mar2012
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 26/PJ/2012TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARIKANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKWAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAKDI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
328 KEP-87/PJ/2012 9 Mar2012
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 27/PJ/2012TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DANPELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKWAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAKDI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
329 SE-10/PJ/2012 6 Mar2012
PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGANPENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNANPAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)
330 281/KM.1/2012 5 Mar2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL05 MARET 2012 SAMPAI DENGAN 11 MARET 2012
331 SE-07/PJ/2012 2 Mar2012
RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAANTAHUN 2012
332 SE-08/PJ/2012 2 Mar2012
PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJAPEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHANPEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
333 SE-09/PJ/2012 2 Mar2012
PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASILPEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHANPEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
334 202/KM.1/2012 27 Feb2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL27 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 04 MARET
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 28/777
27 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 04 MARET
2012
335 S- 210/PJ.09/2012 27 Feb2012
SOSIALISASI PENGISIAN SPT TAHUNANSERENTAK DAN PEKAN PANUTAN PENYAMPAIANSPT TAHUNAN
336 31 TAHUN 2012 27 Feb2012
PEMBERIAN DAN PENGHIMPUNAN DATA DANINFORMASI YANG BERKAITAN DENGANPERPAJAKAN
337 PER-06/PJ/2012 24 Feb2012
TATA CARA PENATAUSAHAAN, PELAKSANAANHAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKANSEHUBUNGAN DENGAN PEMINDAHAN WAJIBPAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DARIDAN/ATAU KE KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTORPELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTAKHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
338 SE-06/PJ/2012 23 Feb2012
TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIANSURAT PEMBERITAHUAN PADA TAHUN 2012
339 KEP-35/PJ/2012 21 Feb2012
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAKDAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBABILLING SYSTEM MPN PADA PT. BANK MANDIRI(PERSERO) TBK.
340 155/KM.1/2012 20 Feb2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL20 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 26 FEBRUARI2012
341 PENG01/KP.07/WPJ.07/2012 17 Feb2012
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DANPENGHAPUSAN NPWP DI KPP BADAN DAN ORANGASING SATU
342 132/KM.1/2012 13 Feb2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL13 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 19 FEBRUARI2012
343 29/PMK.01/2012 13 Feb2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 62/PMK.01/2009 TENTANGORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
344 27/PMK.011/2012 8 Feb2012
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANGDIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK
345 94/KM.1/2012 6 Feb2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL06 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN 12 FEBRUARI2012
346 PER-05/PJ/2012 3 Feb2012
REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENAPAJAK TAHUN 2012
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 29/777
347 SE-03/PJ/2012 3 Feb2012
PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPANWAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKAPELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERALPAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011 TENTANG TEMPATPENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGIWAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTORPELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTAKHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
348 SE-02/PJ/2012 3 Feb2012
PROSEDUR PENERBITAN KEPUTUSANPEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAITERUTANG DALAM RANGKA PELAKSANAANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMORPER-49/PJ/2011 TENTANG TEMPAT PENDAFTARANDAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADAKANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGANKANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAKWAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAKDI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
349 PER-04/PJ/2012 3 Feb2012
PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DANTEKNIK PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJIKEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBANPERPAJAKAN
350 SE-04/PJ/2012 3 Feb2012
PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMPEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHANPEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
351 PER-03/PJ/2012 3 Feb2012
PENCABUTAN PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR PER-68/PJ/2010TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN TIM QUALITYASSURANCE PEMERIKSAAN
352 24/PMK.11/2012 2 Feb2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 196/PMK.03/2007 TENTANGTATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUANDENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DANSATUAN MATA UANG SELAIN RUPIAH SERTAKEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURATPEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILANWAJIB PAJAK BADAN
353 15/PMK.03/2012 1 Feb2012
PENATAUSAHAAN DAN PEMINDAH BUKUANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTORPERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGANMINYAKBUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI
354 54/KM.1/2012 30 Jan2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL30 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 05 FEBRUARI2012
355 KEP-26/PJ/2012 30 Jan2012
PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTORPELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIBPAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA DIREKTUR JENDERAL
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 30/777
PAJAK
356 KEP-27/PJ/2012 30 Jan2012
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORANUSAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTORPELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIBPAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
357 S-142/PJ.10/2012 27 Jan2012
PEMBERITAHUAN MODUL E-LEARNINGAPLIKASI DROP BOX 2012
358 S-15/PJ.08/2012 25 Jan2012
PERMINTAAN RINCIAN RENCANAPENERIMAAN PAJAK
359 PER-02/PJ/2012 25 Jan2012
PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG PAJAKDAN CARA PENGHITUNGAN PENYISIHAN PIUTANGPAJAK
360 S-34/PJ.11/2012 24 Jan2012
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 454/KMK.01/2011 TENTANGPENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KEUANGAN
361 S-75/PJ.09/2012 24 Jan2012
PENEGASAN KEMBALI TENTANG PELAYANANDI TPT DAN HELPDESK
362 S-119/PJ.10/2012 24 Jan2012
PEMBENAHAN APLIKASI PADA PORTAL DJP
363 33/KM.1/2012 20 Jan2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL23 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 29 JANUARI2012
364 28/KM.1/2012 16 Jan2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL16 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 22 JANUARI2012
365 PENG-01/PJ.09/2012 16 Jan2012
PEMBERIAN BUKTI POTONG PAJAK DALAMRANGKA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUANTAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNANPPH) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK2011
366 07/PMK.11/2012 13 Jan2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011 TENTANGTATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DANPELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGAOBLIGASI
367 08/PMK.07/2012 13 Jan2012
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASILSUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAKBUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2012
368 05/PMK.08/2012 9 Jan2012
PENERBITAN DAN PENJUALAN SURATBERHARGA SYARIAH NEGARA DI PASAR PERDANADALAM NEGERI DENGAN CARA LELANG
369 04/PMK .02/2012 9 Jan2012
PENGELOLAAN DANA REBOISASI DALAMREKENING PEMBANGUNAN HUTANDENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 31/777
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERIKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERIKEUANGAN
370 10 TAHUN 2012 9 Jan2012
PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN,DAN CUKAI SERTA TATA LAKSANA PEMASUKANDAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTABERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKANSEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DANPELABUHAN BEBAS
371 6/KM.1/2012 6 Jan2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL09 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 15 JANUARI2012
372 1 TAHUN 2012 3 Jan2012
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAIBARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATASBARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPAKALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANGPERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANGNOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAKPERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DANPAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
373 1571/KM.1/2011 2 Jan2012
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL02 JANUARI 2012 SAMPAI DENGAN 08 JANUARI2012
374 PER-48/PJ/2011 30 Des2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAANDAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUANTAHUNAN
375 SE-104/PJ/2011 30 Des2011
PROYEK PERCONTOHAN TATA KELOLAKONTEN SITUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
376 PER-50/PJ/2011 30 Des2011
TATA KELOLA KONTEN SITUS DIREKTORATJENDERAL PAJAK
377 PER-49/PJ/2011 30 Des2011
TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORANUSAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTORPELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTORWILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIBPAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORATJENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTORPELAYANAN PAJAK MADYA
378 SE-103/PJ/2011 30 Des2011
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAANDAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUANTAHUNAN
379 PER-52/PJ/2011 30 Des2011
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHANPAJAK
380 454/KMK.01/2011 30 Des PENGELOLAAN KINERJA DI LINGKUNGAN
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 32/777
2011 KEMENTERIAN KEUANGAN
381 SE-105/PJ/2011 30 Des2011
DAFTAR WAJIB PAJAK SUSPECT LISTSEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARANDIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-132/PJ/2010 TENTANG LANGKAH-LANGKAHPENANGANAN ATAS PENERBITAN DANPENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH
382 PER-44/PJ/2011 29 Des2011
TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANADAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIBPAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITASPEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAKPENGHASILAN BADAN
383 PER-45/PJ/2011 29 Des2011
TATA CARA PENETAPAN SAAT DIMULAINYABERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIBPAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITASPEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAKPENGHASILAN BADAN
384 KEP-339/PJ/2011 29 Des2011
PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAKDAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBAPENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARAELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEMMODUL PENERIMAAN NEGARA
385 SE-98/PJ/2011 29 Des2011
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJADAN LAPORAN KEGIATAN PENYULUHANPERPAJAKAN UNIT VERTIKAL DI LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
386 SE-99/PJ/2011 29 Des2011
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENYULUHANPERPAJAKAN UNIT VERTIKAL DI LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
387 SE-100/PJ/2011 29 Des2011
LANGKAH-LANGKAHSOSIALISASI/PENYULUHAN SURATPEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAKPENGHASILAN PADA TAHUN 2012
388 KEP-337/PJ/2011 29 Des2011
PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, SAATDIMULAI BEROPERASI DAN TAHAPAN AWALCAKUPAN WILAYAH KERJA KANTOR PENGOLAHANDATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (KPDDP)MAKASSAR
389 KEP-335/PJ/2011 29 Des2011
PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJAKANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL
390 74 TAHUN 2011 29 Des2011
TATACARA PELAKSANAAN HAK DANPEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
391 PER-47/PJ/2011 29 Des2011
TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBAPENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARAELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEMMODUL PENERIMAAN NEGARA
392 SE-102/PJ/2011 29 Des2011
PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBAPENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARAELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEMMODUL PENERIMAAN NEGARA
393 KEP-338/PJ/2011 29 Des2011
PENERAPAN WILAYAH KERJA PUSATPENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
394 PER-41/PJ/2011 28 Des2011
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAANDALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASIBERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARANPAJAK BERGANDA YANG MELIBATKAN OTORITASPAJAK NEGARA MITRA
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 33/777
395 42/PJ/2011 28 Des2011
TATA CARA PELAKSANAAN BANTUANPENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PERSETUJUANPENGHINDARAN PAJAK BERGANDA
396 PER-43/PJ/2011 28 Des2011
PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERIDAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
397 SE-97/PJ/2011 28 Des2011
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATASPEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANACADANGAN PREMI BAGI WAJIB PAJAK YANGBERGERAK DI BIDANG USAHA ASURANSI JIWAYANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILANBRUTO
398 257/PMK.11/2011 28 Des2011
TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARANPAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN LAINKONTRAKTOR BERUPA UPLIFT ATAU IMBALAN LAINYANG SEJENIS DAN/ATAU PENGHASILANKONTRAKTOR DARI PENGALIHAN PARTICIPATINGINTEREST
399 258/PMK.11/2011 28 Des2011
BATASAN MAKSIMUM BIAYA REMUNERASITENAGA KERJA ASING UNTUK KONTRAKTORKONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
400 255/PMK.04/2011 28 Des2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT
401 256/PMK.011/2011 28 Des2011
BATASAN PENGELUARAN ALOKASI BIAYATIDAK LANGSUNG KANTOR PUSAT YANG DAPATDIKEMBALIKAN DALAMPENGHITUNGAN BAGI HASILDAN PAJAK PENGHASILAN BAGI KONTRAKTORKONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI
402 253/PMK.04/2011 28 Des2011
PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANGLAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
403 253/PMK.04/2011 28 Des2011
PENGEMBALIAN BEA MASUK YANG TELAHDIBAYAR ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUKDIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANGLAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR
404 254/PMK.04/2011 28 Des2011
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPORBARANG DAN BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT,ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGANTUJUAN UNTUK DIEKSPOR
405 PER-40/PJ/2011 27 Des2011
TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK DANSURAT SETORAN PAJAK ATAS PENYERAHAN JENISBAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN/ATAULIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3(TIGA) KILOGRAM
406 KEP-333/PJ/2011 27 Des2011
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP-421/PJ/2010TENTANG STANDAR OPERASI (STANDAROPERATING PROCEDURES) PUSAT PENGOLAHANDATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
407 KEP-332/PJ/2011 27 Des2011
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP-420/PJ/2010TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI(STANDAR OPERATING PROCEDURES) INSTANSIVERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
408 SE-96/PJ/2011 27 Des2011
RALAT DAN PENEGASAN ATAS SURATEDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-88/PJ/2011
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 34/777
409 1529/KM.1/2011 23 Des2011
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL26 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 01 JANUARI2012
410 PER-39/PJ/2011 23 Des2011
TATA CARA PENYAMPAIAN SURATPEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAKORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILING MELALUIWEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(WWW.PAJAK.GO.ID)
411 233/PMK.05/2011 23 Des2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANGSISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGANPEMERINTAH PUSAT
412 SE-95/PJ/2011 23 Des2011
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYAMPAIANSURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIBPAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKANFORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILINGMELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK(WWW.PAJAK.GO.ID)
413 237/PMK.05/2011 23 Des2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 228/PMK.05/2010 TENTANGMEKANISME PELAKSANAAN DANPERTANGGUNGJAWABAN ATAS PAJAKDITANGGUNG PEMERINTAH
414 SE-94/PJ/2011 22 Des2011
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPNDALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK (E-SPT)
415 52 TAHUN 2011 22 Des2011
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANPEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANGFASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUKPENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHATERTENTU DAN/ATAU DI DAERAHDAERAHTERTENTU
416 PER-37/PJ/2011 21 Des2011
PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR KEP-251/PJ/2000TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA NILAIJUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK SEBAGAIDASAR PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN
417 PER-38/PJ/2011 21 Des2011
TATA CARA PENGANGSURAN DANPENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN
418 SE-93/PJ/2011 21 Des2011
PETUNJUK MENGENAI TATA CARAPENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAKTIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
419 1495/KM.1/2011 19 Des2011
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEAMASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DANJASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANGMEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAKPENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL19 DESEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 25DESEMBER 2011
420 92/PJ/2011 16 Des2011
PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAMUPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN SEHUBUNGANDENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011
24/06/13 DJP Tax Knowledge Base - Katalog Peraturan
www.pajak.go.id/engine/rule_engine/engine/peraturan/print_katalog.php?dok=1&catid=&.. 35/777
421 189/PMK.03/2011 15 Des2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERIKEUANGAN NOMOR 130/PMK.03/2009 TENTANGTATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAKPIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUKKEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA
422 218/PMK.02/2011 15 Des2011
TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN,PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DANPERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LIQUEFIEDPETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM
423 217/PMK.02/2011 15 Des2011
TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN,PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DANPERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI JENIS BAHANBAKAR MINYAK JENIS TERTENTU
424 213/PMK.011/2011