No. 141 September - Oktober 2017 Edisi 141.pdf · (organisasi, posisi, nomor HP, ... sesi ini menampilkan 2 pembicara. Pembicara pertama pada sesi ini adalah Andi Hilmy, seorang mahasiswa

www.bakti.or.id No. 141 September - Oktober 2017

MEMBAYANGKAN MASA DEPAN DI SHOWCASE BE INSPIRED

PENATAAN BATAS DI MERANGIN

PROGRAM KOMPAK-BaKTILANDASAN

MENDORONG PERDA INISIATIF DPRD

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia +62 411 832228, 833383 +62 411 852146 Telp. Fax Email atau SMS BaKTINews [email protected] [email protected] 2010813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0

Facebook Twitter www.facebook.com/yayasanbakti @InfoBaKTI

Redaksi

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected]. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected]. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

www.bakti.or.id

Editor M. YUSRAN LAITUPAVICTORIA NGANTUNGFADHILAH MANSYUR

Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE

Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO

Database Kontak A. RINI INDAYANI

FRANS GOSALIDesign & layout

Editor Foto

BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN AKTIVITAS PENGETAHUAN HIJAU BAGIAN DARI PROYEK KEMAKMURAN HIJAU MCA-INDONESIA / BaKTINEWS IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT FROM GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY AS PART

OF THE GREEN PROSPERITY PROJECT MCA-INDONESIA

Daftar IsiSeptember - Oktober 2017 No. 141

Info Buku41

40 Kegiatan di BaKTI

Membayangkan Masa Depan di Showcase be Inspired

Oleh FADHILAH MANSYUR

Oleh SYAIFULLAH

31 KIAT Guru

35

39

Foto Cover : Yayasan BaKTI/N. J. Tangkepayung

11

1

7

15

19

Oleh JOVANNI ENRALIN

Sekolah Berdaun

MCA-IndonesiaPerempuan Berdaya di Kaki Rinjani

Memperjuangkan Perubahan

Oleh ARAFAH

Batukarinfo

UNICEFMenghitung Persentase Anggaran untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Penataan Batas di Merangin

27 Program KOMPAK-BaKTILANDASAN

Oleh N. J. TANGKEPAYUNG

MAMPU23Mendorong Perda Inisiatif DPRDOleh M. GHUFRAN H. KORDI K.

Oleh SYAIFULLAH

Senyum Kesetaraan dan Selembar Harapan Baru di Pong Narang

Oleh RAHMAN RAMLAN

Oleh HIKMAH IAN

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia +62 411 832228, 833383 +62 411 852146 Telp. Fax Email atau SMS BaKTINews [email protected] [email protected] 2010813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0

Facebook Twitter www.facebook.com/yayasanbakti @InfoBaKTI

Redaksi

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur lndonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia. BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet. BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email [email protected]. Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to [email protected]. For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia. BaKTINews is sent by post to readers and rhe main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access. BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

www.bakti.or.id

Editor M. YUSRAN LAITUPAVICTORIA NGANTUNGFADHILAH MANSYUR

Suara Forum KTI ZUSANNA GOSAL ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE

Smart Practices & Info Book SUMARNI ARIANTO

Database Kontak A. RINI INDAYANI

FRANS GOSALIDesign & layout

Editor Foto

BaKTINEWS DITERBITKAN OLEH YAYASAN BaKTI DENGAN DUKUNGAN AKTIVITAS PENGETAHUAN HIJAU BAGIAN DARI PROYEK KEMAKMURAN HIJAU MCA-INDONESIA / BaKTINEWS IS PUBLISHED BY THE BaKTI FOUNDATION WITH SUPPORT FROM GREEN KNOWLEDGE ACTIVITY AS PART

OF THE GREEN PROSPERITY PROJECT MCA-INDONESIA

Daftar IsiSeptember - Oktober 2017 No. 141

Info Buku41

40 Kegiatan di BaKTI

Membayangkan Masa Depan di Showcase be Inspired


Oleh SYAIFULLAH

31 KIAT Guru

35

39

Foto Cover : Yayasan BaKTI/N. J. Tangkepayung

11

1

7

15

19


Sekolah Berdaun

MCA-IndonesiaPerempuan Berdaya di Kaki Rinjani


Oleh ARAFAH

Batukarinfo

UNICEFMenghitung Persentase Anggaran untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus


27 Program KOMPAK-BaKTILANDASAN


MAMPU23Mendorong Perda Inisiatif DPRDOleh M. GHUFRAN H. KORDI K.

Oleh SYAIFULLAH

Senyum Kesetaraan dan Selembar Harapan Baru di Pong Narang

Oleh RAHMAN RAMLAN

Oleh HIKMAH IAN

BaKTINews1 BaKTINews No. September - Oktober 2017 141 2 No. September - Oktober 2017141

Sabtu, 26 Agustus Yayasan BaKTI dengan

dukungan Konsulat Jenderal Australia di Makassar

menggelar sebuah acara bernama SHOWCASE be

Inspired. Kegiatan ini digelar di Gedung Kesenian

Societeit de Harmonie, Makassar.

Membayangkan

Masa Depan di


BaKTINews1 BaKTINews No. September - Oktober 2017 141 2 No. September - Oktober 2017141

Sabtu, 26 Agustus Yayasan BaKTI dengan

dukungan Konsulat Jenderal Australia di Makassar

menggelar sebuah acara bernama SHOWCASE be

Inspired. Kegiatan ini digelar di Gedung Kesenian

Societeit de Harmonie, Makassar.

Membayangkan

Masa Depan di


pepatah mengatakan bahwa masa depan kita ada di laut memang benar adanya” ungkap Imran menutup pemaparannya. Pembicara ketiga adalah Mansyur Rahim yang saat ini mengembangkan ide Pasikola atau Pete-pete Anak Sekolah. Ide ini lahir dari perkembangan kota yang semakin pesat mengubah jalanan Makassar sehingga jalanan dan penggunanya tak lagi ramah. Adanya Pasikola diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam hal antar jemput anak sekolah demi mengurai titik-titik kemacetan pada jam masuk dan pulang sekolah. Pasikola ini adalah partisipasi warga bersama berbagai stakeholder di Kota Makassar untuk m e n e mu ka n d a n m e n c i p t a ka n i n ova s i transportasi publik yang menyenangkan. Sesi kedua dilanjutkan setelah makan siang, sesi ini menampilkan 2 pembicara. Pembicara pertama pada sesi ini adalah Andi Hilmy, seorang mahasiswa asal Pangkep yang juga merupakan founder dan CEO dari perusahaan pengolahan minyak biodiesel Genoil. Hilmy berbicara tentang penggunaan minyak jelantah sebagai bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan untuk kapal nelayan. Ide Hilmy b e r aw a l d a r i b a n y a k n y a m i n y a k s i s a penggorengan masih disalahgunakan karena kurangnya perhatian. Pemanfaatan minyak jelantah dari sektor komersil dan rumah tangga

BaKTINews BaKTINews3 4 No. September - Oktober 2017 141 No. September - Oktober 2017 141

HOWCASE menghadirkan 5 pembicara muda inspiratif dan inovatif yang mengajak seluruh peserta bersama-sama membayangkan masa depan. Setiap pembicara diberi waktu masing-masing

15 menit untuk menyajikan ide-ide luar biasa

mereka. Ini adalah waktu yang cukup panjang untuk menyajikan sebuah ide yang signifikan, tapi cukup singkat untuk menarik perhatian peserta dan juga mudah untuk disaksikan melalui internet. Pembicara pertama adalah Violet Rish, Wakil Konsul Konsulat Jenderal Australia. Materi yang dibawakannya berjudul “A Utopia for my

daughter” yang menggambarkan sebuah masa d e p a n u n t u k p u t r i n y a . V i o l e t R i s h , membayangkan masa depan yang mencakup rumah, energi, transportasi dan pekerjaan yang nantinya akan digunakan oleh putrinya ketika berumur 20 tahun nanti. Setelah Violet, ada Imran Lapong, seorang Biologist yang telah lama meneliti tentang red seaweed. Lulusan Fakultas Ilmu Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Hasanuddin dan Ja m e s C o o k U n i v e r s i t y, Au s t ra l i a i n i menerangkan bahwa petani rumput laut adalah anggota dari apa yang bisa kita sebut ‘komunitas biru’ di mana mata pencaharian berwawasan lingkungan dan memiliki nilai tambah bagi konservasi. Imran menjelaskan bahwa pasar belum menilai aktivitas ini. Lebih lanjut, fakta dari FAO menyatakan bahwa produksi red seaweed dunia adalah 27 juta ton/tahun. Dari angka tersebut, Indonesia menghasilkan 11 juta ton/tahun. S e h i n g ga i d e nya a d a l a h , m e n e m u k a n mekanisme yang menangkap nilai lingkungan dari rumput laut dan mengirimkannya kembali ke masyarakat. “Apabila keduanya digabungkan, Blue Economy (Komunitas Biru) dan Red seaweed (alga merah) = Indigo Indonesia. Saya yakin bahwa wacana ini sangat menjanjikan dan tidak lama lagi dapat terwujud sehingga jika ada

MansyurRahim

SOCIAL MEDIA ENTHUSIAST

AndiHilmyENTREPRENEUR

Violet RishVICE CONSUL AUSTRALIA

Imran Lapong

BIOLOGIST

YandyLaurens

FILM MAKER

S

Foto

: Do

c. Y

ayas

an B

aKTI

pepatah mengatakan bahwa masa depan kita ada di laut memang benar adanya” ungkap Imran menutup pemaparannya. Pembicara ketiga adalah Mansyur Rahim yang saat ini mengembangkan ide Pasikola atau Pete-pete Anak Sekolah. Ide ini lahir dari perkembangan kota yang semakin pesat mengubah jalanan Makassar sehingga jalanan dan penggunanya tak lagi ramah. Adanya Pasikola diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam hal antar jemput anak sekolah demi mengurai titik-titik kemacetan pada jam masuk dan pulang sekolah. Pasikola ini adalah partisipasi warga bersama berbagai stakeholder di Kota Makassar untuk m e n e mu ka n d a n m e n c i p t a ka n i n ova s i transportasi publik yang menyenangkan. Sesi kedua dilanjutkan setelah makan siang, sesi ini menampilkan 2 pembicara. Pembicara pertama pada sesi ini adalah Andi Hilmy, seorang mahasiswa asal Pangkep yang juga merupakan founder dan CEO dari perusahaan pengolahan minyak biodiesel Genoil. Hilmy berbicara tentang penggunaan minyak jelantah sebagai bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan untuk kapal nelayan. Ide Hilmy b e r aw a l d a r i b a n y a k n y a m i n y a k s i s a penggorengan masih disalahgunakan karena kurangnya perhatian. Pemanfaatan minyak jelantah dari sektor komersil dan rumah tangga


HOWCASE menghadirkan 5 pembicara muda inspiratif dan inovatif yang mengajak seluruh peserta bersama-sama membayangkan masa depan. Setiap pembicara diberi waktu masing-masing

15 menit untuk menyajikan ide-ide luar biasa

mereka. Ini adalah waktu yang cukup panjang untuk menyajikan sebuah ide yang signifikan, tapi cukup singkat untuk menarik perhatian peserta dan juga mudah untuk disaksikan melalui internet. Pembicara pertama adalah Violet Rish, Wakil Konsul Konsulat Jenderal Australia. Materi yang dibawakannya berjudul “A Utopia for my

daughter” yang menggambarkan sebuah masa d e p a n u n t u k p u t r i n y a . V i o l e t R i s h , membayangkan masa depan yang mencakup rumah, energi, transportasi dan pekerjaan yang nantinya akan digunakan oleh putrinya ketika berumur 20 tahun nanti. Setelah Violet, ada Imran Lapong, seorang Biologist yang telah lama meneliti tentang red seaweed. Lulusan Fakultas Ilmu Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Hasanuddin dan Ja m e s C o o k U n i v e r s i t y, Au s t ra l i a i n i menerangkan bahwa petani rumput laut adalah anggota dari apa yang bisa kita sebut ‘komunitas biru’ di mana mata pencaharian berwawasan lingkungan dan memiliki nilai tambah bagi konservasi. Imran menjelaskan bahwa pasar belum menilai aktivitas ini. Lebih lanjut, fakta dari FAO menyatakan bahwa produksi red seaweed dunia adalah 27 juta ton/tahun. Dari angka tersebut, Indonesia menghasilkan 11 juta ton/tahun. S e h i n g ga i d e nya a d a l a h , m e n e m u k a n mekanisme yang menangkap nilai lingkungan dari rumput laut dan mengirimkannya kembali ke masyarakat. “Apabila keduanya digabungkan, Blue Economy (Komunitas Biru) dan Red seaweed (alga merah) = Indigo Indonesia. Saya yakin bahwa wacana ini sangat menjanjikan dan tidak lama lagi dapat terwujud sehingga jika ada

MansyurRahim

SOCIAL MEDIA ENTHUSIAST

AndiHilmyENTREPRENEUR

Violet RishVICE CONSUL AUSTRALIA

Imran Lapong

BIOLOGIST

YandyLaurens

FILM MAKER

S

Foto

: Do

c. Y

ayas

an B

aKTI


m e n jad i b i o d i es e l a ka n m e n i m b u l ka n kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan keluarga. Selain mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel, perusahaan Genoil milik Hilmy dan beberapa kawannya juga memberdayakan lebih dari 30 mantan preman untuk mengumpulkan minyak bekas dengan penghasilan lebih dari satu juta rupiah perbulan. Minyak tersebut kemudian didistribusikan kepada nelayan yang seringkali kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kapalnya. Tagline yang diserukan Andi Hilmy adalah, “Tak ada limbah, tak ada yang tersisa”.

Pembicara terakhir adalah seorang sutradara yang lahir dan besar di Makassar dan saat ini aktif menjadi pengajar di Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Dia adalah Yandi Laurens yang mendapatkan penghargaan Gold Awards Indonesia di DigiCon6 Asia 18th di Jepang lewat Film Friend (2015). Yandi mengajak peserta SHOWCASE meningkatkan kesadaran semua orang bahwa kesenian yang seringkali dikesampingkan dan dipandang sebelah mata dibandingkan bidang lainnya seperti matematika dan sains, sebenarnya memegang peranan penting dalam membentuk masa depan. Hal ini karena

kesenian dapat membuat kita optimis, berinovasi, menghargai proses, berapresiasi dan dapat menyeimbangkan pikiran kita tentang dunia. Pemenang Piala FFI 2012 kategori film pendek terbaik berjudul Wan-An ini juga menggambarkan bahwa kesenian adalah sesuatu yang dapat membuat orang lain sadar dan bergerak serta dapat memberi ruang te r h ad a p p e r b e d a a n . H a l - h a l te rs e b ut merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk kehidupan di masa depan. Selain menghadirkan pembicara-pembicara inspiratif dan inovatif, SHOWCASE juga menampilkan beberapa performers seperti Wahyu Lahang, yang membuat para penonton terdiam saat menampilkan tarian pembuka di awal acara. Selain itu, ada Dakkochank “Nadya dan Tenri”, Band Indi asal makassar yang beraliran pop jazz, dan Rizcky de Keizer, seorang penyanyi yang tampil dengan konsep One Man Show. Di area mingling, ada DJ Rizkand yang membuat membuat suasana pagi itu semakin hidup.

Acara ini terbuka untuk umum dan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara para peserta tidak dipungut biaya. Karena misi utama SHOWCASE adalah menyebarkan ide-ide luar biasa ke khalayak luas. Wa l au p u n S H OWC A S E p e r t a m a ka l i diadakan di Makassar, acara ini juga bisa diselenggarakan di tempat lain oleh siapa saja yang memiliki misi yang sama: menyebarkan ide-ide luar biasa ke khalayak luas.

INFORMASI LEBIH LANJUTInformasi mengenai event SHOWCASE dapat menghubungi email [email protected]

Foto : Doc. Yayasan BaKTI


m e n jad i b i o d i es e l a ka n m e n i m b u l ka n kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan keluarga. Selain mengolah minyak jelantah menjadi biodiesel, perusahaan Genoil milik Hilmy dan beberapa kawannya juga memberdayakan lebih dari 30 mantan preman untuk mengumpulkan minyak bekas dengan penghasilan lebih dari satu juta rupiah perbulan. Minyak tersebut kemudian didistribusikan kepada nelayan yang seringkali kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kapalnya. Tagline yang diserukan Andi Hilmy adalah, “Tak ada limbah, tak ada yang tersisa”.

Pembicara terakhir adalah seorang sutradara yang lahir dan besar di Makassar dan saat ini aktif menjadi pengajar di Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Dia adalah Yandi Laurens yang mendapatkan penghargaan Gold Awards Indonesia di DigiCon6 Asia 18th di Jepang lewat Film Friend (2015). Yandi mengajak peserta SHOWCASE meningkatkan kesadaran semua orang bahwa kesenian yang seringkali dikesampingkan dan dipandang sebelah mata dibandingkan bidang lainnya seperti matematika dan sains, sebenarnya memegang peranan penting dalam membentuk masa depan. Hal ini karena

kesenian dapat membuat kita optimis, berinovasi, menghargai proses, berapresiasi dan dapat menyeimbangkan pikiran kita tentang dunia. Pemenang Piala FFI 2012 kategori film pendek terbaik berjudul Wan-An ini juga menggambarkan bahwa kesenian adalah sesuatu yang dapat membuat orang lain sadar dan bergerak serta dapat memberi ruang te r h ad a p p e r b e d a a n . H a l - h a l te rs e b ut merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk kehidupan di masa depan. Selain menghadirkan pembicara-pembicara inspiratif dan inovatif, SHOWCASE juga menampilkan beberapa performers seperti Wahyu Lahang, yang membuat para penonton terdiam saat menampilkan tarian pembuka di awal acara. Selain itu, ada Dakkochank “Nadya dan Tenri”, Band Indi asal makassar yang beraliran pop jazz, dan Rizcky de Keizer, seorang penyanyi yang tampil dengan konsep One Man Show. Di area mingling, ada DJ Rizkand yang membuat membuat suasana pagi itu semakin hidup.

Acara ini terbuka untuk umum dan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara para peserta tidak dipungut biaya. Karena misi utama SHOWCASE adalah menyebarkan ide-ide luar biasa ke khalayak luas. Wa l au p u n S H OWC A S E p e r t a m a ka l i diadakan di Makassar, acara ini juga bisa diselenggarakan di tempat lain oleh siapa saja yang memiliki misi yang sama: menyebarkan ide-ide luar biasa ke khalayak luas.

INFORMASI LEBIH LANJUTInformasi mengenai event SHOWCASE dapat menghubungi email [email protected]

Foto : Doc. Yayasan BaKTI

Lalu muncul ide untuk mengolah jahe mentah itu menjadi bahan minuman. Jahe dicampur dengan berbagai bahan lain seperti kapulaga, kayu manis, cengkeh, pandan wangi dan gula pasir. Hasilnya, bahan minuman dalam bentuk serbuk yang siap diseduh. Pertukaran informasi itu mendorong Kelompok Wanita Terampil Puncak Semaring untuk mengolah buah menjadi abon nangka dan memproduksi ekstrak jahe. Produksi memang belum terlalu banyak karena memang masih dalam tahap belajar. Untuk sementara penjualannya masih ditangani oleh lembaga bernama Gema Alam. Gema Alam sendiri bersama Rimbawan Muda Indonesia (RMI) adalah konsorsium yang berfokus mendampingi enam desa di Lombok Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan potensi desa dan mendorong peran aktif kaum perempuan di desa dampingan mereka dalam program pembangunan. Konsorsium Gema Alam - RMI juga salah satu penerima hibah Millenium Challenge Account Indonesia.

Pengembangan Ekowisata Konsorsium Gema Alam – RMI memilih tema besar pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan inisiasi ekowisata sebagai fokus utama. Pendampingan ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh G e m a A l a m , s e b e l u m b e ke r ja s a m a d e n ga n R M I . Pendampingan sebelumnya adalah peningkatan kapasitas dan advokasi warga untuk mendapatkan hak kelola hutan. Baru setelah bermitra dengan RMI mereka melebarkan fokus kepada ekowisata. Ekowisata dipil ih karena desa-desa dampingan konsorsium ini memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Di lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm), potensi seperti keindahan alam belum dikelola dengan baik. Mereka masih fokus pada pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu

(HHBK) seperti jahe dan nangka di Desa Mekarsari. D i Me k a rs a r i s e n d i r i p e n g e l o l a a n ekowisata juga sedang disiapkan. Hari itu beberapa pria desa sedang membangun rumah pohon di salah satu sudut desa. Dari atas rumah pohon itu pemandangan memang sangat indah, menghampar hijau sejauh mata memandang. Di desa ini juga terdapat air terjun, padang savana dan beberapa makam tua peninggalan kerajaan Selaparang. Potensi-potensi inilah yang coba dikelola menjadi paket ekowisata. Hampir sama dengan Mekarsari, beberapa pemuda Desa Suele, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur juga menginisiasi hal yang sama. Pemuda itu tergabung dalam kelompok bernama Forum Komunikasi Pemuda Suele (FORMULA).

8BaKTINews

ditumbuhi banyak pohon nangka dengan buah berlimpah. Sayangnya, warga Mekarsari kesulitan menemukan pembeli buah nangka yang berlimpah itu. Akibatnya nangka-nangka dibiarkan membusuk tak dikonsumsi. Suatu ketika, Kelompok Wanita Terampil Puncak Semaring mengadakan pertemuan dengan kelompok dari Desa Suele. Kelompok Perempuan di Desa Suele telah melakukannya, hanya saja mereka kesulitan bahan baku. Selain mengolah nangka menjadi abon nangka, perempuan Desa Mekarsari juga memproduksi ekstrak jahe. Desa mereka memang punya potensi jahe yang besar. Dalam setahun mereka bisa memproduksi 200 ton, namun sayangnya jahe itu tidak terserap oleh pasar. Sama seperti nangka.

elapan perempuan nampak sibuk di halaman sebuah rumah kayu, pagi menjelang siang itu. Ada yang sibuk di d e p a n a l u , m e n u m b u k nangka yang sudah dimasak. Ada pula yang sibuk di atas b a l a i - b a l a i b a m b u

memisahkan daging dan biji nangka. Mereka adalah anggota Kelompok Wanita Terampil (KWT) Puncak Semaring di Desa Mekarsari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa yang terletak di kaki Rinjani ini tertutup kabut sejak pagi. Hari itu mereka sedang mengolah buah nangka menjadi abon. Mekarsari memang

No. September - Oktober 2017 141 No. September - Oktober 2017 141

Perempuan

Berdaya di

Kaki Rinjani

Teks & Foto Oleh SYAIFULLAH

MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIAGREEN KNOWLEDGE ACTIVITY - GREEN PROSPERITY PROJECT

d

7 BaKTINews

Lalu muncul ide untuk mengolah jahe mentah itu menjadi bahan minuman. Jahe dicampur dengan berbagai bahan lain seperti kapulaga, kayu manis, cengkeh, pandan wangi dan gula pasir. Hasilnya, bahan minuman dalam bentuk serbuk yang siap diseduh. Pertukaran informasi itu mendorong Kelompok Wanita Terampil Puncak Semaring untuk mengolah buah menjadi abon nangka dan memproduksi ekstrak jahe. Produksi memang belum terlalu banyak karena memang masih dalam tahap belajar. Untuk sementara penjualannya masih ditangani oleh lembaga bernama Gema Alam. Gema Alam sendiri bersama Rimbawan Muda Indonesia (RMI) adalah konsorsium yang berfokus mendampingi enam desa di Lombok Timur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan potensi desa dan mendorong peran aktif kaum perempuan di desa dampingan mereka dalam program pembangunan. Konsorsium Gema Alam - RMI juga salah satu penerima hibah Millenium Challenge Account Indonesia.

Pengembangan Ekowisata Konsorsium Gema Alam – RMI memilih tema besar pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan inisiasi ekowisata sebagai fokus utama. Pendampingan ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh G e m a A l a m , s e b e l u m b e ke r ja s a m a d e n ga n R M I . Pendampingan sebelumnya adalah peningkatan kapasitas dan advokasi warga untuk mendapatkan hak kelola hutan. Baru setelah bermitra dengan RMI mereka melebarkan fokus kepada ekowisata. Ekowisata dipil ih karena desa-desa dampingan konsorsium ini memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Di lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm), potensi seperti keindahan alam belum dikelola dengan baik. Mereka masih fokus pada pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu

(HHBK) seperti jahe dan nangka di Desa Mekarsari. D i Me k a rs a r i s e n d i r i p e n g e l o l a a n ekowisata juga sedang disiapkan. Hari itu beberapa pria desa sedang membangun rumah pohon di salah satu sudut desa. Dari atas rumah pohon itu pemandangan memang sangat indah, menghampar hijau sejauh mata memandang. Di desa ini juga terdapat air terjun, padang savana dan beberapa makam tua peninggalan kerajaan Selaparang. Potensi-potensi inilah yang coba dikelola menjadi paket ekowisata. Hampir sama dengan Mekarsari, beberapa pemuda Desa Suele, Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur juga menginisiasi hal yang sama. Pemuda itu tergabung dalam kelompok bernama Forum Komunikasi Pemuda Suele (FORMULA).

8BaKTINews

ditumbuhi banyak pohon nangka dengan buah berlimpah. Sayangnya, warga Mekarsari kesulitan menemukan pembeli buah nangka yang berlimpah itu. Akibatnya nangka-nangka dibiarkan membusuk tak dikonsumsi. Suatu ketika, Kelompok Wanita Terampil Puncak Semaring mengadakan pertemuan dengan kelompok dari Desa Suele. Kelompok Perempuan di Desa Suele telah melakukannya, hanya saja mereka kesulitan bahan baku. Selain mengolah nangka menjadi abon nangka, perempuan Desa Mekarsari juga memproduksi ekstrak jahe. Desa mereka memang punya potensi jahe yang besar. Dalam setahun mereka bisa memproduksi 200 ton, namun sayangnya jahe itu tidak terserap oleh pasar. Sama seperti nangka.

elapan perempuan nampak sibuk di halaman sebuah rumah kayu, pagi menjelang siang itu. Ada yang sibuk di d e p a n a l u , m e n u m b u k nangka yang sudah dimasak. Ada pula yang sibuk di atas b a l a i - b a l a i b a m b u

memisahkan daging dan biji nangka. Mereka adalah anggota Kelompok Wanita Terampil (KWT) Puncak Semaring di Desa Mekarsari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Desa yang terletak di kaki Rinjani ini tertutup kabut sejak pagi. Hari itu mereka sedang mengolah buah nangka menjadi abon. Mekarsari memang


Perempuan

Berdaya di

Kaki Rinjani


MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT - INDONESIAGREEN KNOWLEDGE ACTIVITY - GREEN PROSPERITY PROJECT

d

7 BaKTINews

10BaKTINews

Hasilnya, para perempuan di desa dampingan Gema Alam menjadi lebih aktif saat menghadiri rapat-rapat perencanaan pembangunan desa. Dalam rapat tersebut, mereka mendorong perencanaan program pembangunan yang juga menyentuh kebutuhan kaum perempuan. Selain itu mereka juga aktif berorganisasi. Sejak Juli 2017, perempuan di desa-desa dampingan Gema Alam – RMI membentuk sebuah jaringan yang diberi nama Koalisi Nine Desa Kawasan. “Di dalam forum ini, para perempuan saling berbagi informasi dan pengetahuan”, kata Nani Mulyana, warga Desa Beririjarak yang juga ketua Koalisi Nine Desa Kawasan. Menurut Nani Mulyana, tujuan utama koalisi ini adalah untuk mengembangkan kesadaran kritis dan mendorong kerja sama. Meski baru berusia sebulan, koalisi ini menurut Nani Mulyana sebenarnya beranggotakan orang-orang yang sudah lama saling mengenal.

Di Desa Suele, para perempuannya berjejaring dalam Komunitas Perempuan Suele (KAPSUL). Beranggotakan 35 perempuan, jejaring ini telah melaksanakan beragam pelatihan mulai dari p e l at i h a n p e m b u at a n m a k a n a n ke c i l , pengorganisasian, gender, pengelolaan ekowisata, hingga pelatihan pengelolaan keuangan. Meski jalan masih sangat panjang, namun harapan besar membentang. “Semua program kita sinergiskan. Bagaimana supaya beberapa program ini bisa jalan sama-sama, saling memberikan kontribusi dan tidak saling bertabrakan,” pungkas Haiziah Gazali, Ketua Gema Alam.

p e n g h a s i l t e n u n k h a s Lombok. Menenun adalah kebiasaan turun temurun utamanya kaum perempuan di Desa Pringgasela. Dengan pendampingan dari konsorsium Gema Alam – RMI, m e r e k a m e n g e m b a n g k a n kembali penggunaan bahan pewarna alami, bergorganisasi, hingga menyiapkan Rumah Tenun. Rumah Tenun kelak akan menampilkan hasil tenun warga disamping juga menyedikan beragam informasi tentang tenun khas Pringgasela. Nine Tenun adalah nama kelompok penenun perempuan di Pringgasela Selatan. Nine adalah bahasa Sasak untuk perempuan. Lewat kelompok beranggotakan 20 orang itu, p a r a p e n e n u n b e l a j a r berorganisasi. Mereka belajar banyak bagaimana caranya mengembangkan pengetahuan, baik dari segi teknis menenun maupun dari sisi pengembangan bisnis pemasaran. P e n d a m p i n g a n d a r i konsorsium Gema Alam – RMI sebenarnya bukan hanya dari sisi itu saja. Mereka pun aktif memberikan pelatihan kajian kesetaraan gender. Pelatihan ini bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Para peserta diberi pengetahuan dasar tentang kajian gender, seks dan kesehatan reproduksi. Pe n d e k at a n k a j i a n g e n d e r j u ga ke ra p mengangkat sudut pandang agama. “Awalnya memang tidak gampang,” kata Muhammad Juaini dari Gema Alam. Budaya patriarki telah berakar kuat dalam pikiran sebagian besar warga. Akibatnya, kajian gender yang mengutamakan kesetaraan kadang menjadi hal yang ditolak mentah-mentah. Sebagian menganggapnya berbenturan dengan tradisi, ada pula yang menganggapnya bertentangan dengan ajaran agama. Gema Alam menggunakan pendekatan persuasif dan penuh kesabaran, pemikiran tentang kesetaraan p e r l a h a n - l a h a n d i b a n g u n b a i k l e w a t pertemuan informal maupun pertemuan resmi.

9 BaKTINews

Formula adalah tulang punggung dalam penyiapan ekowisata di Suele. Mereka mulai dengan mendata potensi ekowisata di sekitar desa mereka. Dari situ mereka baru kemudian menyusun konsep ekowisata yang akan ditawarkan kepada para wisatawan.Konsep ekowisata mereka adalah menginap di rumah warga, trekking dengan jalur melewati pinggiran desa, masuk ke hutan wisata dan bahkan menawarkan wisatawan untuk ikut memancing ikan. “Kami juga menawarkan atraksi kesenian tradisional,” kata Bustanul Arifin, Ketua FORMULA. Konsep itu memang masih terus digodok dan didiskusikan sambil mulai dipromosikan. Mereka menggunakan media website dan Facebook yang dinilai sangat efektif. Sampai saat ini memang belum ada wisatawan yang mengambil paket-paket yang ditawarkan, namun wisatawan yang datang secara mandiri sudah banyak. Hal yang sama juga terjadi di Desa Beririjarak, Kecamatan Suele, Lombok Timur. Pemuda di desa itu juga punya organisasi yang diberi nama G a b u n g a n P e m u d a U n t u k P e r u b a h a n (GAPURA). Sama seperti FORMULA, GAPURA juga sibuk menyiapkan desa mereka untuk menjadi salah satu tujuan ekowisata. Beririjarak punya potensi hutan Gawar Gong yang berada tidak jauh dari pusat desa. Potensi itu yang oleh pemuda desa akan dikembangkan menjadi area ekowisata. “Kami sebenarnya lebih menyebutnya sebagai eduforest,” kata Asroni, ketua GAPURA.Eduforest yang dimaksud oleh Asroni adalah kawasan hutan tempat wisatawan bisa belajar tentang hutan. Di sana mereka bisa dikenalkan dengan nama-nama pohon, fungsi dan tentu saja perihal merawat hutan. Selama ini tepian kawasan hutan Gawar Gong sudah menjadi salah satu kawasan perkemahan yang sering digunakan baik oleh Pramuka maupun institusi perguruan tinggi.

Mendorong Peran Aktif Kaum Perempuan J ika Mekarsari, Suele dan Beriri jarak m e n g e m b a n g k a n e k o w i s a t a d e n g a n keindahan alam sebagai jualan utamanya, maka Desa Pringgasela Selatan yang berada tidak jauh dari kota Selong, ibu kota Lombok Timur ini memilih berfokus pada wisata tenun. Desa ini memang termasuk salah satu


INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Penge tahuan H i jau d i Indones ia , s i l akan menghubung i [email protected]

10BaKTINews

Hasilnya, para perempuan di desa dampingan Gema Alam menjadi lebih aktif saat menghadiri rapat-rapat perencanaan pembangunan desa. Dalam rapat tersebut, mereka mendorong perencanaan program pembangunan yang juga menyentuh kebutuhan kaum perempuan. Selain itu mereka juga aktif berorganisasi. Sejak Juli 2017, perempuan di desa-desa dampingan Gema Alam – RMI membentuk sebuah jaringan yang diberi nama Koalisi Nine Desa Kawasan. “Di dalam forum ini, para perempuan saling berbagi informasi dan pengetahuan”, kata Nani Mulyana, warga Desa Beririjarak yang juga ketua Koalisi Nine Desa Kawasan. Menurut Nani Mulyana, tujuan utama koalisi ini adalah untuk mengembangkan kesadaran kritis dan mendorong kerja sama. Meski baru berusia sebulan, koalisi ini menurut Nani Mulyana sebenarnya beranggotakan orang-orang yang sudah lama saling mengenal.

Di Desa Suele, para perempuannya berjejaring dalam Komunitas Perempuan Suele (KAPSUL). Beranggotakan 35 perempuan, jejaring ini telah melaksanakan beragam pelatihan mulai dari p e l at i h a n p e m b u at a n m a k a n a n ke c i l , pengorganisasian, gender, pengelolaan ekowisata, hingga pelatihan pengelolaan keuangan. Meski jalan masih sangat panjang, namun harapan besar membentang. “Semua program kita sinergiskan. Bagaimana supaya beberapa program ini bisa jalan sama-sama, saling memberikan kontribusi dan tidak saling bertabrakan,” pungkas Haiziah Gazali, Ketua Gema Alam.

p e n g h a s i l t e n u n k h a s Lombok. Menenun adalah kebiasaan turun temurun utamanya kaum perempuan di Desa Pringgasela. Dengan pendampingan dari konsorsium Gema Alam – RMI, m e r e k a m e n g e m b a n g k a n kembali penggunaan bahan pewarna alami, bergorganisasi, hingga menyiapkan Rumah Tenun. Rumah Tenun kelak akan menampilkan hasil tenun warga disamping juga menyedikan beragam informasi tentang tenun khas Pringgasela. Nine Tenun adalah nama kelompok penenun perempuan di Pringgasela Selatan. Nine adalah bahasa Sasak untuk perempuan. Lewat kelompok beranggotakan 20 orang itu, p a r a p e n e n u n b e l a j a r berorganisasi. Mereka belajar banyak bagaimana caranya mengembangkan pengetahuan, baik dari segi teknis menenun maupun dari sisi pengembangan bisnis pemasaran. P e n d a m p i n g a n d a r i konsorsium Gema Alam – RMI sebenarnya bukan hanya dari sisi itu saja. Mereka pun aktif memberikan pelatihan kajian kesetaraan gender. Pelatihan ini bekerjasama dengan Universitas Indonesia. Para peserta diberi pengetahuan dasar tentang kajian gender, seks dan kesehatan reproduksi. Pe n d e k at a n k a j i a n g e n d e r j u ga ke ra p mengangkat sudut pandang agama. “Awalnya memang tidak gampang,” kata Muhammad Juaini dari Gema Alam. Budaya patriarki telah berakar kuat dalam pikiran sebagian besar warga. Akibatnya, kajian gender yang mengutamakan kesetaraan kadang menjadi hal yang ditolak mentah-mentah. Sebagian menganggapnya berbenturan dengan tradisi, ada pula yang menganggapnya bertentangan dengan ajaran agama. Gema Alam menggunakan pendekatan persuasif dan penuh kesabaran, pemikiran tentang kesetaraan p e r l a h a n - l a h a n d i b a n g u n b a i k l e w a t pertemuan informal maupun pertemuan resmi.

9 BaKTINews

Formula adalah tulang punggung dalam penyiapan ekowisata di Suele. Mereka mulai dengan mendata potensi ekowisata di sekitar desa mereka. Dari situ mereka baru kemudian menyusun konsep ekowisata yang akan ditawarkan kepada para wisatawan.Konsep ekowisata mereka adalah menginap di rumah warga, trekking dengan jalur melewati pinggiran desa, masuk ke hutan wisata dan bahkan menawarkan wisatawan untuk ikut memancing ikan. “Kami juga menawarkan atraksi kesenian tradisional,” kata Bustanul Arifin, Ketua FORMULA. Konsep itu memang masih terus digodok dan didiskusikan sambil mulai dipromosikan. Mereka menggunakan media website dan Facebook yang dinilai sangat efektif. Sampai saat ini memang belum ada wisatawan yang mengambil paket-paket yang ditawarkan, namun wisatawan yang datang secara mandiri sudah banyak. Hal yang sama juga terjadi di Desa Beririjarak, Kecamatan Suele, Lombok Timur. Pemuda di desa itu juga punya organisasi yang diberi nama G a b u n g a n P e m u d a U n t u k P e r u b a h a n (GAPURA). Sama seperti FORMULA, GAPURA juga sibuk menyiapkan desa mereka untuk menjadi salah satu tujuan ekowisata. Beririjarak punya potensi hutan Gawar Gong yang berada tidak jauh dari pusat desa. Potensi itu yang oleh pemuda desa akan dikembangkan menjadi area ekowisata. “Kami sebenarnya lebih menyebutnya sebagai eduforest,” kata Asroni, ketua GAPURA.Eduforest yang dimaksud oleh Asroni adalah kawasan hutan tempat wisatawan bisa belajar tentang hutan. Di sana mereka bisa dikenalkan dengan nama-nama pohon, fungsi dan tentu saja perihal merawat hutan. Selama ini tepian kawasan hutan Gawar Gong sudah menjadi salah satu kawasan perkemahan yang sering digunakan baik oleh Pramuka maupun institusi perguruan tinggi.

Mendorong Peran Aktif Kaum Perempuan J ika Mekarsari, Suele dan Beriri jarak m e n g e m b a n g k a n e k o w i s a t a d e n g a n keindahan alam sebagai jualan utamanya, maka Desa Pringgasela Selatan yang berada tidak jauh dari kota Selong, ibu kota Lombok Timur ini memilih berfokus pada wisata tenun. Desa ini memang termasuk salah satu




12BaKTINews

egelisahan Pak Dami sudah muncul sejak beliau masih duduk di bangku sekolah. B a ny a k t e m a n - t e m a n b e r m a i n n y a d i d e s a m e m u t u s k a n u n t u k bekerja atau menikah di u s i a d i n i d a r i p a d a melanjutkan sekolah ke

jenjang yang lebih tinggi. Mayoritas orangtua mereka masih berpikir, bahwa setinggi apapun anak mereka melanjutkan sekolah, anak perempuan mereka akan tetap berakhir di dapur. Sedangkan anak lelaki mereka, dirasa perlu cepat bekerja agar bisa membantu penghidupan keluarga. Pemikiran seperti inilah yang tumbuh dan terus berkembang bagai jamur di desa Kumpang Tengah. Tetapi tidak dengan Pak Dami. Kemauan yang keras untuk bisa keluar dari rantai kemiskinan memotivasi Pak Dami giat bersekolah sampai S1. Beliau menolak untuk berakhir sama dengan teman-temannya yang putus sekolah sehingga harus bekerja serabutan membanting tulang guna menghidupi keluarga kecilnya. Pak Dami percaya, pola ini akan terus berulang ke generasi berikutnya jika tidak ada yang mau keluar dari rantai tersebut. Oleh karena itulah, Pak Dami bersikeras untuk terus sekolah sampai berhasil mendapatkan bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak guna menyelesaikan studi D3 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Fisika dan S1 dengan jurusan yang sama di Universitas Satya Wacana . Banyaknya perkebunan yang membuka usaha di tanah Landak membuat Pak Dami semakin terpacu untuk mengajak warga desa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tujuannya agar warga yang merupakan penduduk asli tidak tergerus dan tidak hanya menjadi buruh serabutan di tanah sendiri. Pengalaman menempuh pendidikan di luar daerah dirasa Pak Dami semakin membuka pandangan beliau terhadap apa yang harus dilakukan untuk daerahnya. Pada tahun 2010, sekembalinya beliau dari menyelesaikan studinya, beliau kembali lagi ke Kumpang dan bekerja sebagai tenaga pendidik di SMAN 1 Sebangki sekaligus menjadi Kaur P e m e r i n t a h a n d i d e s a n y a . B e r b e k a l

pengalaman dan pemikiran beliau tentang pentingnya pendidikan, Pak Dami pun kemudian mencari teman untuk bertukar pikiran dan pendapat. Adalah Pak Martius, Kepala Desa Kumpang Tengah, yang menjadi teman sekaligus rekan Pak Dami dalam melancarkan idenya mengenai pendidikan tinggi bagi warga desa Kumpang Tengah. Pak Dami sadar betul, cita-citanya terhadap desa Kumpang Tengah hanya akan menjadi cita-cita semata jika tidak mendapat d u k u n g a n d a r i m a s y a r a k a t t e r u t a m a pemerintah itu sendiri. Bak gayung bersambut, usaha dan niat Pak Dami ini disambut dengan sangat baik oleh Kepala Desa. Kegelisahan yang sama rupanya telah dirasakan oleh Pak Kades beberapa tahun belakangan ini. Namun beliau kala itu belum tahu bagaimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Keduanya sadar betul, bahwa untuk bisa merubah keadaan di desanya, salah satu kunci utama adalah dengan pendidikan. “Buat apa punya tanah luas, punya warisan banyak, tapi buta huruf dan ndak bisa ngolahnya. Percuma, kan ?” ujar Pak Dami di satu kesempatan.

11 BaKTINews




Perubahan itubisa terjadi, jika ada

yang menghendaki

“

Damianus, Guru honor di SMAN 1 Sebangki

KOrang bijak mengatakan,

p r o s e s t i d a k a k a n

mengkhianati hasil. Berkat

kesungguhan usaha Pak Dami

dan Pak Kades, sejak tahun

2013 sampai dengan akhir

tahun ajaran 2016/2017, desa

Kumpang Tengah sudah

berhasil mengirimkan 40

anak dari desa mereka untuk

masuk berbagai PTN di

Indonesia dengan beasiswa

Bidik Misi.

Pak Dami sedang gelisah. Banyak pemuda-pemudi di desanya memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Tapi, siapakah Pak Dami? Damianus atau yang lebih sering dipanggil Pak Dami, adalah seorang guru honor di SMAN 1 Sebangki yang juga merangkap sebagai Kepala Urusan Pemerintahan dari Desa Kumpang Tengah, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

12BaKTINews

egelisahan Pak Dami sudah muncul sejak beliau masih duduk di bangku sekolah. B a ny a k t e m a n - t e m a n b e r m a i n n y a d i d e s a m e m u t u s k a n u n t u k bekerja atau menikah di u s i a d i n i d a r i p a d a melanjutkan sekolah ke

jenjang yang lebih tinggi. Mayoritas orangtua mereka masih berpikir, bahwa setinggi apapun anak mereka melanjutkan sekolah, anak perempuan mereka akan tetap berakhir di dapur. Sedangkan anak lelaki mereka, dirasa perlu cepat bekerja agar bisa membantu penghidupan keluarga. Pemikiran seperti inilah yang tumbuh dan terus berkembang bagai jamur di desa Kumpang Tengah. Tetapi tidak dengan Pak Dami. Kemauan yang keras untuk bisa keluar dari rantai kemiskinan memotivasi Pak Dami giat bersekolah sampai S1. Beliau menolak untuk berakhir sama dengan teman-temannya yang putus sekolah sehingga harus bekerja serabutan membanting tulang guna menghidupi keluarga kecilnya. Pak Dami percaya, pola ini akan terus berulang ke generasi berikutnya jika tidak ada yang mau keluar dari rantai tersebut. Oleh karena itulah, Pak Dami bersikeras untuk terus sekolah sampai berhasil mendapatkan bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak guna menyelesaikan studi D3 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Fisika dan S1 dengan jurusan yang sama di Universitas Satya Wacana . Banyaknya perkebunan yang membuka usaha di tanah Landak membuat Pak Dami semakin terpacu untuk mengajak warga desa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tujuannya agar warga yang merupakan penduduk asli tidak tergerus dan tidak hanya menjadi buruh serabutan di tanah sendiri. Pengalaman menempuh pendidikan di luar daerah dirasa Pak Dami semakin membuka pandangan beliau terhadap apa yang harus dilakukan untuk daerahnya. Pada tahun 2010, sekembalinya beliau dari menyelesaikan studinya, beliau kembali lagi ke Kumpang dan bekerja sebagai tenaga pendidik di SMAN 1 Sebangki sekaligus menjadi Kaur P e m e r i n t a h a n d i d e s a n y a . B e r b e k a l

pengalaman dan pemikiran beliau tentang pentingnya pendidikan, Pak Dami pun kemudian mencari teman untuk bertukar pikiran dan pendapat. Adalah Pak Martius, Kepala Desa Kumpang Tengah, yang menjadi teman sekaligus rekan Pak Dami dalam melancarkan idenya mengenai pendidikan tinggi bagi warga desa Kumpang Tengah. Pak Dami sadar betul, cita-citanya terhadap desa Kumpang Tengah hanya akan menjadi cita-cita semata jika tidak mendapat d u k u n g a n d a r i m a s y a r a k a t t e r u t a m a pemerintah itu sendiri. Bak gayung bersambut, usaha dan niat Pak Dami ini disambut dengan sangat baik oleh Kepala Desa. Kegelisahan yang sama rupanya telah dirasakan oleh Pak Kades beberapa tahun belakangan ini. Namun beliau kala itu belum tahu bagaimana caranya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Keduanya sadar betul, bahwa untuk bisa merubah keadaan di desanya, salah satu kunci utama adalah dengan pendidikan. “Buat apa punya tanah luas, punya warisan banyak, tapi buta huruf dan ndak bisa ngolahnya. Percuma, kan ?” ujar Pak Dami di satu kesempatan.

11 BaKTINews




Perubahan itubisa terjadi, jika ada

yang menghendaki

“

Damianus, Guru honor di SMAN 1 Sebangki

KOrang bijak mengatakan,

p r o s e s t i d a k a k a n

mengkhianati hasil. Berkat

kesungguhan usaha Pak Dami

dan Pak Kades, sejak tahun

2013 sampai dengan akhir

tahun ajaran 2016/2017, desa

Kumpang Tengah sudah

berhasil mengirimkan 40

anak dari desa mereka untuk

masuk berbagai PTN di

Indonesia dengan beasiswa

Bidik Misi.

Pak Dami sedang gelisah. Banyak pemuda-pemudi di desanya memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Tapi, siapakah Pak Dami? Damianus atau yang lebih sering dipanggil Pak Dami, adalah seorang guru honor di SMAN 1 Sebangki yang juga merangkap sebagai Kepala Urusan Pemerintahan dari Desa Kumpang Tengah, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

14BaKTINews


Penulis adalah Fasilitator Masyarakat KIATGuru Kabupaten Landak. Informasi lebih lanjut tentang Program KIATGuru silakan menghubungi [email protected]

13 BaKTINews

Pak Kades dengan keterbatasan waktu yang dimilikinya berusaha meyakinkan warga bahwa p e n d i d i k a n i t u p e n t i n g . B e l i a u j u g a memprioritaskan urusan surat-menyurat jika berkaitan langsung dengan warganya yang ingin melanjutkan sekolah. Saat ini terlihat tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan masih tergolong rendah. Maka dari itu, jika ada warga yang ingin mengurus administrasi guna keperluan sekolah anaknya, Pak Kades memprioritaskannya dan b e r u s a h a s e m a k s i m a l m u n g k i n a g a r pengurusan administrasi tersebut cepat selesai. Sedangkan Pak Dami, dengan bekal ilmu dan pengalamannya ketika berkuliah di Jawa, memanfaatkan hal tersebut dengan mencari

informasi sebanyak mungkin. Sampailah beliau kepada informasi terkait Beasiswa Bidik Misi. Informasi ini tidak disia-siakan oleh Pak Dami. Dengan lincah beliau langsung mencari informasi tambahan tentang apa-apa saja yang menjadi kebutuhan administrasi anak-anak yang mendaftar. Beliau juga selalu memotivasi anak-anak muridnya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, bahwa mempersiapkan masa depan itu penting. Seringkali di dalam kelas beliau bercerita tentang pengalaman dan keuntungannya dengan bersekolah di luar daerah. Pak Dami dan murid-muridnya dalam perjalanan menuju Pontianak untuk mengurus administrasi Bidik Misi Pak Dami juga menekankan pada murid-muridnya, bahwa


tidak apa-apa jika tidak ingin kuliah, tapi setidaknya harus punya satu keahlian tertentu. Maka dari itu, bagi anak-anak yang tidak ingin meneruskan kuliah, Pak Dami kemudian menggali kemampuan anak dan mencoba mengarahkan anak tersebut untuk kursus atau b e k e r j a s e s u a i d e n g a n m i n a t d a n kemampuannya. Berkat arahan Pak Dami, tidak sedikit murid-murid beliau yang akhirnya meneruskan ke kepolisian/militer, sekolah t inggi kesehatan, dan pengembangan-pengembangan keahlian lainnya. Orang bijak mengatakan, proses tidak akan mengkhianati hasil. Berkat kesungguhan usaha Pak Dami dan Pak Kades, sejak tahun 2013 sampai dengan akhir tahun ajaran 2016/2017,

D esa Ku m pa n g Te n ga h su d a h b e r h a s i l mengirimkan 40 anak dari desa mereka untuk masuk berbagai PTN di Indonesia dengan beasiswa Bidik Misi. Beberapa PTN tersebut antara lain Universitas Tanjungpura (Untan), Politeknik Untan, Universitas Udayana, Universitas Brawijaya, bahkan pada tahun ajaran ini ada anak yang berhasil lolos ke Universitas Indonesia. Walaupun begitu, pak Dami dan Pak Kades mengakui masih adanya kesulitan untuk ‘mengirimkan’ anak-anak desa Kumpang untuk kuliah di luar daerah, Karena meskipun tujuannya baik dan untuk kesejahteraan warga di masa depan, ternyata tidak semua warga berpikir demikian. Masih banyak warga yang menganggap bahwa setinggi apapun anak mereka bersekolah, pada akhirnya akan berakhir di dapur bagi para perempuan. Sedangkan bagi para laki-laki, masih banyak orangtua yang yakin bahwa tidak perlu sekolah t i n g g i u nt u k b i sa m e n d a p at ka n u a n g . Ketakutan-ketakutan akan daerah di luar desa mereka juga menjadi salah satu alasan te rs e n d i r i m e n ga pa su l i t s e ka l i u nt u k m e n y a k i n k a n m a s y a r a k a t a g a r m a u mengijinkan anaknya untuk bersekolah tinggi. Pertanyaan selanjutnya, dengan kesulitan yang mereka hadapi apakah kemudian semangat Pak Dami dan Pak Kades menjadi surut? Ternyata tidak. Mereka percaya, semangat perubahan itu menular dan tidak bisa dipaksakan. Namun jika dilakukan secara konsisten, perubahan itu pasti akan terjadi. Dan memang benar, perubahan itu bisa terjadi, jika ada yang menghendaki.

Pak Dami dan murid-muridnya di SMAN 1 Sebangki Desa Kumpang Tengah, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

14BaKTINews


Penulis adalah Fasilitator Masyarakat KIATGuru Kabupaten Landak. Informasi lebih lanjut tentang Program KIATGuru silakan menghubungi [email protected]

13 BaKTINews

Pak Kades dengan keterbatasan waktu yang dimilikinya berusaha meyakinkan warga bahwa p e n d i d i k a n i t u p e n t i n g . B e l i a u j u g a memprioritaskan urusan surat-menyurat jika berkaitan langsung dengan warganya yang ingin melanjutkan sekolah. Saat ini terlihat tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan masih tergolong rendah. Maka dari itu, jika ada warga yang ingin mengurus administrasi guna keperluan sekolah anaknya, Pak Kades memprioritaskannya dan b e r u s a h a s e m a k s i m a l m u n g k i n a g a r pengurusan administrasi tersebut cepat selesai. Sedangkan Pak Dami, dengan bekal ilmu dan pengalamannya ketika berkuliah di Jawa, memanfaatkan hal tersebut dengan mencari

informasi sebanyak mungkin. Sampailah beliau kepada informasi terkait Beasiswa Bidik Misi. Informasi ini tidak disia-siakan oleh Pak Dami. Dengan lincah beliau langsung mencari informasi tambahan tentang apa-apa saja yang menjadi kebutuhan administrasi anak-anak yang mendaftar. Beliau juga selalu memotivasi anak-anak muridnya mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, bahwa mempersiapkan masa depan itu penting. Seringkali di dalam kelas beliau bercerita tentang pengalaman dan keuntungannya dengan bersekolah di luar daerah. Pak Dami dan murid-muridnya dalam perjalanan menuju Pontianak untuk mengurus administrasi Bidik Misi Pak Dami juga menekankan pada murid-muridnya, bahwa


tidak apa-apa jika tidak ingin kuliah, tapi setidaknya harus punya satu keahlian tertentu. Maka dari itu, bagi anak-anak yang tidak ingin meneruskan kuliah, Pak Dami kemudian menggali kemampuan anak dan mencoba mengarahkan anak tersebut untuk kursus atau b e k e r j a s e s u a i d e n g a n m i n a t d a n kemampuannya. Berkat arahan Pak Dami, tidak sedikit murid-murid beliau yang akhirnya meneruskan ke kepolisian/militer, sekolah t inggi kesehatan, dan pengembangan-pengembangan keahlian lainnya. Orang bijak mengatakan, proses tidak akan mengkhianati hasil. Berkat kesungguhan usaha Pak Dami dan Pak Kades, sejak tahun 2013 sampai dengan akhir tahun ajaran 2016/2017,

D esa Ku m pa n g Te n ga h su d a h b e r h a s i l mengirimkan 40 anak dari desa mereka untuk masuk berbagai PTN di Indonesia dengan beasiswa Bidik Misi. Beberapa PTN tersebut antara lain Universitas Tanjungpura (Untan), Politeknik Untan, Universitas Udayana, Universitas Brawijaya, bahkan pada tahun ajaran ini ada anak yang berhasil lolos ke Universitas Indonesia. Walaupun begitu, pak Dami dan Pak Kades mengakui masih adanya kesulitan untuk ‘mengirimkan’ anak-anak desa Kumpang untuk kuliah di luar daerah, Karena meskipun tujuannya baik dan untuk kesejahteraan warga di masa depan, ternyata tidak semua warga berpikir demikian. Masih banyak warga yang menganggap bahwa setinggi apapun anak mereka bersekolah, pada akhirnya akan berakhir di dapur bagi para perempuan. Sedangkan bagi para laki-laki, masih banyak orangtua yang yakin bahwa tidak perlu sekolah t i n g g i u nt u k b i sa m e n d a p at ka n u a n g . Ketakutan-ketakutan akan daerah di luar desa mereka juga menjadi salah satu alasan te rs e n d i r i m e n ga pa su l i t s e ka l i u nt u k m e n y a k i n k a n m a s y a r a k a t a g a r m a u mengijinkan anaknya untuk bersekolah tinggi. Pertanyaan selanjutnya, dengan kesulitan yang mereka hadapi apakah kemudian semangat Pak Dami dan Pak Kades menjadi surut? Ternyata tidak. Mereka percaya, semangat perubahan itu menular dan tidak bisa dipaksakan. Namun jika dilakukan secara konsisten, perubahan itu pasti akan terjadi. Dan memang benar, perubahan itu bisa terjadi, jika ada yang menghendaki.

Pak Dami dan murid-muridnya di SMAN 1 Sebangki Desa Kumpang Tengah, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

alam Konvensi Hak Anak P a s a l 19 m e n j e l a s k a n t e n t a n g k e w a j i b a n p e m e r i n t a h d a l a m melindungi anak- anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera a t a u p e r l a k u a n

salah/pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi. Ada perbedaan mendasar antara perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Perlindungan disini lebih formalnya adalah untuk Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus.

Penafsiran Benchmark Keuangan Berikut penjelasan dari Bastian Tim Fasilitator Oxford Policy Management (OPM), ”Pada dasarnya benchmark keuangan adalah suatu indikator proxy dari kecukupan. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa hasil dari benchmark ini benar-benar menggambarkan suatu kecukupan anggaran untuk perlindungan anak secara keseluruhan tetapi memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah dialokasikan untuk perlindungan anak di suatu daerah”. Lalu, sumber daya itu tidak selalu tercermin atau diterjemahkan dalam bentuk layanan. Anggaran untuk masing-masing layanan memiliki karakteristik yang berbeda, misal kita berbicara pendidikan atau kesehatan maka komponen terbesar dari layanan itu ada di sumber daya manusianya, belanja gaji lebih besar untuk hal lain seperti infrastruktur. Perlu diperhatikan juga selain melihat ukuran dari anggaran tersebut juga melihat dari sisi efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Untuk mengetahui jumlah pengeluaran ini perlu m e n g i d e nt i f i ka s i l aya n a n u nt u k ch i l d protection”, lanjutnya.

Child Protection Financial Benchmarking sebagai indikator ringkasan Penjelasan tentang Child Protection Financial Benchmarking (CPFB) sebagai indikator ringkasan juga disampaikan oleh Bastian tim Fasilitator OPM. Pada dasarnya, yang kita lakukan adalah melihat jumlah pengeluaran yang dikeluarkan terkait kegiatan perlindungan anak yang telah distandarkan berdasarkan ukuran ekonomi dan juga jumlah anak sebagai beneficiary dari kegiatan. Disajikan sebagai indikator, disertai dengaan laporan narasi yang menjelaskan apa arti dari indikator tersebut, dan juga komponen-komponen yang menjadi bagian dari indikator tersebut. Jadi secara garis besar di perlihatkan bahwa belanja tahunan Child Protection oleh pemerintah per anak dilihat sebagai persentase dari total belanja pemerintah daerah per kapita. Ini adalah formula dari perhitungan CPFB atau benchmarking perlindungan anak. Jadi formula ini kita menghitungnya menggunakan rata-rata 2 tahun untuk meminimalisasi fluktuasi dari belanja tersebut. Misalnya di tahun 2017 yang kita gunakan adalah anggaran tahun 2015-1016 realisasi yang sudah diaudit dan kita ambil rata-ratanya dan rata-rata ini akan dihitung rasionya

16BaKTINews15 BaKTINews No. September - Oktober 2017 141 No. September - Oktober 2017 141

MENGHITUNG PERSENTASE ANGGARAN

UNTUK ANAK YANG MEMBUTUHKAN

PERLINDUNGAN KHUSUS

Oleh ARAFAH

DBenchmark (Tolak Ukur) Keuangan Perlindungan Anak

Foto

: Do

c. Y

ayas

an B

aKTI

alam Konvensi Hak Anak P a s a l 19 m e n j e l a s k a n t e n t a n g k e w a j i b a n p e m e r i n t a h d a l a m melindungi anak- anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera a t a u p e r l a k u a n

salah/pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, penganiayaan atau eksploitasi. Ada perbedaan mendasar antara perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Perlindungan disini lebih formalnya adalah untuk Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus.

Penafsiran Benchmark Keuangan Berikut penjelasan dari Bastian Tim Fasilitator Oxford Policy Management (OPM), ”Pada dasarnya benchmark keuangan adalah suatu indikator proxy dari kecukupan. Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa hasil dari benchmark ini benar-benar menggambarkan suatu kecukupan anggaran untuk perlindungan anak secara keseluruhan tetapi memberikan gambaran seberapa besar anggaran yang telah dialokasikan untuk perlindungan anak di suatu daerah”. Lalu, sumber daya itu tidak selalu tercermin atau diterjemahkan dalam bentuk layanan. Anggaran untuk masing-masing layanan memiliki karakteristik yang berbeda, misal kita berbicara pendidikan atau kesehatan maka komponen terbesar dari layanan itu ada di sumber daya manusianya, belanja gaji lebih besar untuk hal lain seperti infrastruktur. Perlu diperhatikan juga selain melihat ukuran dari anggaran tersebut juga melihat dari sisi efisiensi penggunaan anggaran tersebut. Untuk mengetahui jumlah pengeluaran ini perlu m e n g i d e nt i f i ka s i l aya n a n u nt u k ch i l d protection”, lanjutnya.

Child Protection Financial Benchmarking sebagai indikator ringkasan Penjelasan tentang Child Protection Financial Benchmarking (CPFB) sebagai indikator ringkasan juga disampaikan oleh Bastian tim Fasilitator OPM. Pada dasarnya, yang kita lakukan adalah melihat jumlah pengeluaran yang dikeluarkan terkait kegiatan perlindungan anak yang telah distandarkan berdasarkan ukuran ekonomi dan juga jumlah anak sebagai beneficiary dari kegiatan. Disajikan sebagai indikator, disertai dengaan laporan narasi yang menjelaskan apa arti dari indikator tersebut, dan juga komponen-komponen yang menjadi bagian dari indikator tersebut. Jadi secara garis besar di perlihatkan bahwa belanja tahunan Child Protection oleh pemerintah per anak dilihat sebagai persentase dari total belanja pemerintah daerah per kapita. Ini adalah formula dari perhitungan CPFB atau benchmarking perlindungan anak. Jadi formula ini kita menghitungnya menggunakan rata-rata 2 tahun untuk meminimalisasi fluktuasi dari belanja tersebut. Misalnya di tahun 2017 yang kita gunakan adalah anggaran tahun 2015-1016 realisasi yang sudah diaudit dan kita ambil rata-ratanya dan rata-rata ini akan dihitung rasionya

16BaKTINews15 BaKTINews No. September - Oktober 2017 141 No. September - Oktober 2017 141

MENGHITUNG PERSENTASE ANGGARAN

UNTUK ANAK YANG MEMBUTUHKAN

PERLINDUNGAN KHUSUS

Oleh ARAFAH

DBenchmark (Tolak Ukur) Keuangan Perlindungan Anak

Foto

: Do

c. Y

ayas

an B

aKTI

17 BaKTINews 18BaKTINews No. September - Oktober 2017 141 No. September - Oktober 2017 141

oleh benchmarking keuangan tersebut. Artinya dari benchmark keuangan ini kita akan dapat rasionya misal 0,01% berarti untuk satu unit mata uang yang dibelanjakan per orang per kapita dalam satu daerah satu sen dihabiskan untuk perlindungan per anak. Kalau di rupiahkan misalnya ada 10.000 rupiah, 0,01% dari 10.000 digunakan untuk kegiatan terkait dengan perlindungan anak.

Pengeluaran Perlindungan Anak A d a d u a t a h a p k e t i k a m e m u l a i m e n g h i t u n g p e n g e l u a r a n , y a i t u : menghitung layanan Perlindungan Anak yang memenuhi syarat, sesudah melakukan identifikasi dan list kegiatan perlindungan anak yang bisa disepakati bersama, melacak pengeluaran layanan, dilakukan pada bulan A g u s t u s 2 0 1 7 d e n g a n m e n g g u n a k a n dokumen publik, baik dari sisi anggaran dan d a t a p e n d u k u n g , w a w a n c a r a d e n g a n pemangku kepentingan utama. Wawancara cukup penting ketika berhadapan dengan a n g g a r a n y a n g t i d a k s e c a r a s p e s i f i k d i s e b ut ka n u nt u k p e r l i n d u n ga n a n a k . Sehingga perlu melakukan estimasi untuk memperkirakan dari anggaran yang sifatnya m a k r o . A l a t y a n g d i g u n a k a n u n t u k menghitung anggaran yaitu menggunakan

matriks identifikasi layanan yang akan disusun bersama, dan alat penghimpun data. UNICEF Melakukan Uji Coba Piranti Child Protection Financial Benchmarking Pada 2015 UNICEF menguji coba piranti child protection financial benchmarking atau acuan k e u a n g a n p u b l i k u n t u k a n a k y a n g membutuhkan perlindungan khusus, yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan p e n e l a n t a r a n a n a k a t a u a n a k y a n g membutuhkan perlindungan khusus. Acuan k e u a n g a n p u b l i k u n t u k a n a k y a n g membutuhkan perlindungan khusus melihat pengeluaran per anak untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan membandingkan pengeluaran per orang dalam tingkat pemerintahan tertentu. L a p o ra n i n i m e m b e r i k a n r i n g k a s a n indikator, yaitu acuan anggaran publik untuk perlindungan anak didefiniskan sebagai anggaran pemerintah untuk perlindungan per anak sebagai persentase dari anggaran utama pemerintah per kapita. Anggaran utama adalah anggaran belanja publik dikurangi hutang, yang merupakan ukuran sumber daya publik yang tersedia untuk membiayai barang dan jasa bagi masyarakat

Indonesia. Acuan ini memperhitungkan ukuran sumber daya negara yang terkait atas populasi mereka, serta indikator kecukupan anggaran yang terkait atas kebutuhan yang dapat dipenuhi. Uji coba juga dilakukan di Indonesia dengan alasan konteks desentralisasi. Indonesia memiliki populasi anak terbesar ketiga di dunia, d a n a n a k- a n a k i n i m e n g h ad a p i r i s i ko kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran yang besar. Pada saat yang sama pembiayaan dan pemberian layanan untuk m e n ce ga h d a n m e n a n ga n i ke ke ra s a n , perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Perhitungan tolak ukur untuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengatasi hambatan data ke akuntabilitas keuangan publik untuk melindungi anak-anak. L a p o ra n c h i l d p ro t e c t i o n f i n a n c i a l b e n c h m a r k i n g ( t o l a k u k u r k e u a n g a n pemerintah untuk perlindungan anak) telah diselesaikan pada 2016. Studi yang diuji coba di tingkat nasional maupun provinsi Jawa Tengah menemukan sebagai berikut: Di Indonesia, rata-rata untuk 2013 dan 2014, tolok ukur untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk pemerintah pusat diperkirakan 0,072%. Ini berarti bahwa untuk setiap Rp. 1.000 yang dihabiskan per orang di tingkat pusat, 72 sen per a n a k d i h a b i s k a n u n t u k a n a k y a n g membutuhkan perlindungan khusus. Di Jawa Tengah, acuan awal adalah Rp. 313 untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk setiap Rp. 1 .000 per orang yang dihabiskan oleh provinsi dan seluruh kota dan kabupaten.

Pemetaan Layanan Perlindungan Anak Latar belakang kegiatan ini adalah adanya ker jasama untuk melakukan f inancial benchmarking antara UNICEF dan Oxford Policy Management (OPM). Untuk menghitung benchmark masing-masing provinsi maka perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan dari apa saja yang menjadi fokus perlindungan anak yang perlu dimasukkan dalam benchmark keuangan. Masing-masing daerah memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda-beda dalam konteks perlindungan anak. Kegiatan ini memiliki beberapa proses: 1) dimulai dari bulan April 2017, ada orientasi yang

dilakukan di Jakarta, 2) melakukan lokakarya di dua lokasi yang menjadi lokasi study financial benchmarking yaitu Surabaya dan Sulsel, 3) setelah melakukan pemetaan kegiatan akan dibuatkan laporan awal untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi fokus f inancial benchmarking, 4) pada bulan Agustus 2017 tim OPM kembali ke masing-masing daerah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan untuk melakukan pengumpulan data kerjasama antara tim OPM dan tim yang ada didaerah, 5) pada bulan September 2017, pembuatan laporan seluruh kegiatan baik untuk Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang akan dibandingkan dengan daerah lain atau negara lain. Unt u k m e n g h i t u n g C h i l d p ro t ect i o n Financial Benchmarking dari masing-masing Provinsi, harus dilakukan identifikasi layanan perlindungan anak yang dilaksanakan di kabupaten dan provinsi. Sebagai titik awal untuk pemetaan ini adalah pengumpulan data keuangan di SKPD terkait yang ada di kabupaten/provinsi yang menjadi lokasi uji coba. Financial benchmarking penting karena kekerasan pada anak berdasarkan study yang dilakukan UNICEF di beberapa negara memiliki konsekuensi yang serius terhadap keuangan negara. UNICEF mendukung pemerintah Indonesia untuk melakukan kajian serupa di dua provinsi tambahan serta mendukung untuk penguatan kapasitas. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan tolak ukur keuangan pemerintah untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sebagai langkah awal, lokakarya untuk penyusunan matriks identifikasi layanan terkait anak yang membutuhkan perlindungan khusus telah dilakukan pada tanggal 2 Mei 2017 di Makassar, yang diikuti oleh 35 orang, laki-laki 10 orang dan perempuan 25 orang. Peserta berasal dari (Kabupaten Banteng 4 orang, Kabupaten Pinrang 4 orang, Provinsi Sulsel dan Kota Makassar 27 orang) yang mewakili SKPD masing-masing.


Informasi lebih lanjut tentang Program UNICEF-BaKTI, silakan menghubungi [email protected]

Foto

: Do

c. Y

ayas

an B

aKTI


oleh benchmarking keuangan tersebut. Artinya dari benchmark keuangan ini kita akan dapat rasionya misal 0,01% berarti untuk satu unit mata uang yang dibelanjakan per orang per kapita dalam satu daerah satu sen dihabiskan untuk perlindungan per anak. Kalau di rupiahkan misalnya ada 10.000 rupiah, 0,01% dari 10.000 digunakan untuk kegiatan terkait dengan perlindungan anak.

Pengeluaran Perlindungan Anak A d a d u a t a h a p k e t i k a m e m u l a i m e n g h i t u n g p e n g e l u a r a n , y a i t u : menghitung layanan Perlindungan Anak yang memenuhi syarat, sesudah melakukan identifikasi dan list kegiatan perlindungan anak yang bisa disepakati bersama, melacak pengeluaran layanan, dilakukan pada bulan A g u s t u s 2 0 1 7 d e n g a n m e n g g u n a k a n dokumen publik, baik dari sisi anggaran dan d a t a p e n d u k u n g , w a w a n c a r a d e n g a n pemangku kepentingan utama. Wawancara cukup penting ketika berhadapan dengan a n g g a r a n y a n g t i d a k s e c a r a s p e s i f i k d i s e b ut ka n u nt u k p e r l i n d u n ga n a n a k . Sehingga perlu melakukan estimasi untuk memperkirakan dari anggaran yang sifatnya m a k r o . A l a t y a n g d i g u n a k a n u n t u k menghitung anggaran yaitu menggunakan

matriks identifikasi layanan yang akan disusun bersama, dan alat penghimpun data. UNICEF Melakukan Uji Coba Piranti Child Protection Financial Benchmarking Pada 2015 UNICEF menguji coba piranti child protection financial benchmarking atau acuan k e u a n g a n p u b l i k u n t u k a n a k y a n g membutuhkan perlindungan khusus, yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan p e n e l a n t a r a n a n a k a t a u a n a k y a n g membutuhkan perlindungan khusus. Acuan k e u a n g a n p u b l i k u n t u k a n a k y a n g membutuhkan perlindungan khusus melihat pengeluaran per anak untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus dan membandingkan pengeluaran per orang dalam tingkat pemerintahan tertentu. L a p o ra n i n i m e m b e r i k a n r i n g k a s a n indikator, yaitu acuan anggaran publik untuk perlindungan anak didefiniskan sebagai anggaran pemerintah untuk perlindungan per anak sebagai persentase dari anggaran utama pemerintah per kapita. Anggaran utama adalah anggaran belanja publik dikurangi hutang, yang merupakan ukuran sumber daya publik yang tersedia untuk membiayai barang dan jasa bagi masyarakat

Indonesia. Acuan ini memperhitungkan ukuran sumber daya negara yang terkait atas populasi mereka, serta indikator kecukupan anggaran yang terkait atas kebutuhan yang dapat dipenuhi. Uji coba juga dilakukan di Indonesia dengan alasan konteks desentralisasi. Indonesia memiliki populasi anak terbesar ketiga di dunia, d a n a n a k- a n a k i n i m e n g h ad a p i r i s i ko kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran yang besar. Pada saat yang sama pembiayaan dan pemberian layanan untuk m e n ce ga h d a n m e n a n ga n i ke ke ra s a n , perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Perhitungan tolak ukur untuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengatasi hambatan data ke akuntabilitas keuangan publik untuk melindungi anak-anak. L a p o ra n c h i l d p ro t e c t i o n f i n a n c i a l b e n c h m a r k i n g ( t o l a k u k u r k e u a n g a n pemerintah untuk perlindungan anak) telah diselesaikan pada 2016. Studi yang diuji coba di tingkat nasional maupun provinsi Jawa Tengah menemukan sebagai berikut: Di Indonesia, rata-rata untuk 2013 dan 2014, tolok ukur untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk pemerintah pusat diperkirakan 0,072%. Ini berarti bahwa untuk setiap Rp. 1.000 yang dihabiskan per orang di tingkat pusat, 72 sen per a n a k d i h a b i s k a n u n t u k a n a k y a n g membutuhkan perlindungan khusus. Di Jawa Tengah, acuan awal adalah Rp. 313 untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk setiap Rp. 1 .000 per orang yang dihabiskan oleh provinsi dan seluruh kota dan kabupaten.

Pemetaan Layanan Perlindungan Anak Latar belakang kegiatan ini adalah adanya ker jasama untuk melakukan f inancial benchmarking antara UNICEF dan Oxford Policy Management (OPM). Untuk menghitung benchmark masing-masing provinsi maka perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan dari apa saja yang menjadi fokus perlindungan anak yang perlu dimasukkan dalam benchmark keuangan. Masing-masing daerah memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda-beda dalam konteks perlindungan anak. Kegiatan ini memiliki beberapa proses: 1) dimulai dari bulan April 2017, ada orientasi yang

dilakukan di Jakarta, 2) melakukan lokakarya di dua lokasi yang menjadi lokasi study financial benchmarking yaitu Surabaya dan Sulsel, 3) setelah melakukan pemetaan kegiatan akan dibuatkan laporan awal untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi fokus f inancial benchmarking, 4) pada bulan Agustus 2017 tim OPM kembali ke masing-masing daerah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan untuk melakukan pengumpulan data kerjasama antara tim OPM dan tim yang ada didaerah, 5) pada bulan September 2017, pembuatan laporan seluruh kegiatan baik untuk Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang akan dibandingkan dengan daerah lain atau negara lain. Unt u k m e n g h i t u n g C h i l d p ro t ect i o n Financial Benchmarking dari masing-masing Provinsi, harus dilakukan identifikasi layanan perlindungan anak yang dilaksanakan di kabupaten dan provinsi. Sebagai titik awal untuk pemetaan ini adalah pengumpulan data keuangan di SKPD terkait yang ada di kabupaten/provinsi yang menjadi lokasi uji coba. Financial benchmarking penting karena kekerasan pada anak berdasarkan study yang dilakukan UNICEF di beberapa negara memiliki konsekuensi yang serius terhadap keuangan negara. UNICEF mendukung pemerintah Indonesia untuk melakukan kajian serupa di dua provinsi tambahan serta mendukung untuk penguatan kapasitas. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan tolak ukur keuangan pemerintah untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sebagai langkah awal, lokakarya untuk penyusunan matriks identifikasi layanan terkait anak yang membutuhkan perlindungan khusus telah dilakukan pada tanggal 2 Mei 2017 di Makassar, yang diikuti oleh 35 orang, laki-laki 10 orang dan perempuan 25 orang. Peserta berasal dari (Kabupaten Banteng 4 orang, Kabupaten Pinrang 4 orang, Provinsi Sulsel dan Kota Makassar 27 orang) yang mewakili SKPD masing-masing.


Informasi lebih lanjut tentang Program UNICEF-BaKTI, silakan menghubungi [email protected]

Foto

: Do

c. Y

ayas

an B

aKTI


ujur, penataan batas itu memang harus dimulai dari desa, baru tingkat kecamatan t e r u s k a b u p at e n , ” k at a Panuturi Siahaan, Kepala Sub Bagian Adminstrasi K e w i l a y a h a n , B a g i a n

Pemerintah Setda Kabupaten Merangin, Jambi. Pernyataan itu diungkapkan Panuturi Siahaan menanggapi pertanyaan perihal program perencanaan tata guna lahan

partisipatif (PLUP). Program PLUP adalah sebuah program yang didukung oleh Millenium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia). Program ini menempatkan Jambi dan Sulawesi Barat sebagai pilot project sejak 2016. Ada empat kabupaten di dua provinsi itu yang jadi wilayah kerja program PLUP. Dua di Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa, serta dua di Jambi yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi.

Khusus untuk Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin yang menjadi salah satu daerah pelaksanaan memilih Kecamatan Jangkat Timur dengan 14 desa di dalamnya sebagai lokasi pelaksanaan program. “Untuk payung hukum, pertama kita membuat tim melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 232 Tahun 2015,” ujar P a n u t u r i S i a h a a n . P e r a t u r a n t i m i t u m e n u r u t nya m e n gac u p a d a Pe rat u ra n Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006

tentang penetapan dan penegasan batas desa. SK tim yang telah dibentuk kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau di Kabupaten Merangin “Tapi untuk urusan lapangan, kita tidak terlalu banyak terlibat. Ada tim konsultan yang bekerja di lapangan,” kata Panuturi lagi. Meski begitu, tim penentuan batas desa meminta agar konsultan melaporkan secara berkala perkembangan di lapangan, secara t e k n i s m a u p u n a d m i n i s t rat i f . H a l i n i dimaksudkan agar laporan tersebut bisa menjadi bahan rapat dan koreksi manakala ada batas desa yang belum disepakati. Program itu dianggapnya berhasil berjalan tanpa hambatan berarti, hingga lahirnya produk akhir dari program PLUP di Meragin di tahun 2016 lalu. Produk akhir yang dimaksud adalah Peraturan Bupati (Perbub) Merangin Nomor 55 Tahun 2016 yang ditandatangani 30 Desember 2016. Keputusan ini sekaligus mengesahkan tentang batas desa di 14 desa wilayah kerja dukungan MCA-Indonesia di Merangin. Pembuatan Perbub ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen) Nomor 45 Tahun 2016. Semua isinya mengacu pada Permendagri tersebut, dan semua citra satelit mengacu pada citra satelit hasil kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). “ Ta p i i n i b e l u m d i t e g a k k a n . Na n t i ditegakkan lagi oleh BIG,” tutur Panuturi Siahaan. Apa yang dilakukan dalam program PLUP ini memang baru sekadar menentukan batas desa saja, sementara citra satelit beresolusi tinggi dengan skala 1:10.000 akan dikeluarkan oleh BIG. Je n i s p ro d u k a k h i r d a r i K a b u p a t e n Merangin ini berbeda dengan produk hasil dari Kabupaten Mamuju. Kalau Merangin m e n g g u n a k a n P e r b u b, m a k a M a m u j u menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati. Perbedaan ini terjadi karena dasar yang digunakan juga berbeda. Merangin mengacu pada Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 s e m e n t a r a M a m u j u m e n g a c u p a d a Permendagri Nomor 27 Tahun 2006. Produk akhir dari program PLUP di Mamuju memang selesai lebih dahulu sebelum Permendagri tahun 2017 tersebut lahir.



j


ujur, penataan batas itu memang harus dimulai dari desa, baru tingkat kecamatan t e r u s k a b u p at e n , ” k at a Panuturi Siahaan, Kepala Sub Bagian Adminstrasi K e w i l a y a h a n , B a g i a n

Pemerintah Setda Kabupaten Merangin, Jambi. Pernyataan itu diungkapkan Panuturi Siahaan menanggapi pertanyaan perihal program perencanaan tata guna lahan

partisipatif (PLUP). Program PLUP adalah sebuah program yang didukung oleh Millenium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia). Program ini menempatkan Jambi dan Sulawesi Barat sebagai pilot project sejak 2016. Ada empat kabupaten di dua provinsi itu yang jadi wilayah kerja program PLUP. Dua di Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa, serta dua di Jambi yaitu Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi.

Khusus untuk Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin yang menjadi salah satu daerah pelaksanaan memilih Kecamatan Jangkat Timur dengan 14 desa di dalamnya sebagai lokasi pelaksanaan program. “Untuk payung hukum, pertama kita membuat tim melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 232 Tahun 2015,” ujar P a n u t u r i S i a h a a n . P e r a t u r a n t i m i t u m e n u r u t nya m e n gac u p a d a Pe rat u ra n Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006

tentang penetapan dan penegasan batas desa. SK tim yang telah dibentuk kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau di Kabupaten Merangin “Tapi untuk urusan lapangan, kita tidak terlalu banyak terlibat. Ada tim konsultan yang bekerja di lapangan,” kata Panuturi lagi. Meski begitu, tim penentuan batas desa meminta agar konsultan melaporkan secara berkala perkembangan di lapangan, secara t e k n i s m a u p u n a d m i n i s t rat i f . H a l i n i dimaksudkan agar laporan tersebut bisa menjadi bahan rapat dan koreksi manakala ada batas desa yang belum disepakati. Program itu dianggapnya berhasil berjalan tanpa hambatan berarti, hingga lahirnya produk akhir dari program PLUP di Meragin di tahun 2016 lalu. Produk akhir yang dimaksud adalah Peraturan Bupati (Perbub) Merangin Nomor 55 Tahun 2016 yang ditandatangani 30 Desember 2016. Keputusan ini sekaligus mengesahkan tentang batas desa di 14 desa wilayah kerja dukungan MCA-Indonesia di Merangin. Pembuatan Perbub ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permen) Nomor 45 Tahun 2016. Semua isinya mengacu pada Permendagri tersebut, dan semua citra satelit mengacu pada citra satelit hasil kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). “ Ta p i i n i b e l u m d i t e g a k k a n . Na n t i ditegakkan lagi oleh BIG,” tutur Panuturi Siahaan. Apa yang dilakukan dalam program PLUP ini memang baru sekadar menentukan batas desa saja, sementara citra satelit beresolusi tinggi dengan skala 1:10.000 akan dikeluarkan oleh BIG. Je n i s p ro d u k a k h i r d a r i K a b u p a t e n Merangin ini berbeda dengan produk hasil dari Kabupaten Mamuju. Kalau Merangin m e n g g u n a k a n P e r b u b, m a k a M a m u j u menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati. Perbedaan ini terjadi karena dasar yang digunakan juga berbeda. Merangin mengacu pada Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 s e m e n t a r a M a m u j u m e n g a c u p a d a Permendagri Nomor 27 Tahun 2006. Produk akhir dari program PLUP di Mamuju memang selesai lebih dahulu sebelum Permendagri tahun 2017 tersebut lahir.



j

BaKTINews21 BaKTINews 22 No. September - Oktober 2017 141 No. September - Oktober 2017 141

Proses yang Berbeda Penetapan batas wilayah di Merangin menurut Panuturi Siahaan adalah sebuah beban tersendiri. Selama ini, penetapan batas wilayah dimulai dari wilayah terbesar dulu yaitu kabupaten, baru kemudian mengerucut ke wilayah yang lebih kecil seperti kecamatan dan akhirnya desa. Proses penetapan dengan cara ini memakan waktu yang lama. Batas wilayah Kabupaten Merangin mulai dilaksanakan dari tahun 1992 dan baru selesai tahun 2016. Proses penetapan wilayah yang dilaksanakan dengan dukungan dari MCA-Indonesia mengubah proses yang ada sebelumnya. Batas wilayah mulai dilakukan dari satuan terkecil, yaitu desa. Metode kerjanya pun dibuat berbeda dengan lebih banyak mendorong partisipasi warga. Warga diajarkan kemampuan untuk melakukan pemetaan di lapangan, dari proses manual tanpa peralatan moderen hingga menggunakan peralatan seperti GPS. Model pemetaan dengan cara partisipatif sebenarnya bukan hal baru di Merangin. Pemetaan dan penegasan batas yang selama ini dikerjakan menurut Panuturi Siahaan juga selalu melibatkan warga, baik itu tokoh masyarakat, aparat desa maupun warga biasa. Namun, pemetaan yang dilakukan dengan dampingan dari konsultan MCA-Indonesia menurutnya memang lebih sempurna. Selain teknik pelaksanaan yang lebih moderen, program PLUP juga didukung oleh kelembagaan yang sengaja dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan program. D a l a m ko nt e k s p e m b a n g u n a n d e s a , pemetaan dan penetapan batas desa jadi salah satu faktor yang penting. Batas desa yang pasti akan memudahkan penyusunan profil desa, t e r m a s u k m e n g e n a l i p o t e n s i d e s a b e r s a n g k u t a n . E fe k ny a , p e re n c a n a a n pembangunan menjadi lebih mudah dan tepat sasaran. Hal ini juga menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Desa Tahun 2014. Selain itu, program PLUP yang menentukan batas desa ini menurut Panuturi Siahaan sangat berguna bagi mendukung program One Map Policy (kebijakan satu peta) yang menjadi dasar dari perencanaan dan perijinan dalam konteks pembangunan daerah. Peraturan kebijakan satu peta ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia lewat Instruksi Presiden bernomor 29 Tahun 2016.

Menyadari hal itu, pemerintah Kabupaten Merangin mendukung penuh pelaksanaan kegiatan PLUP di wilayahnya. “Bupati Merangin mengeluarkan keputusan untuk mendukung kegiatan PLUP ini. Salah satunya adalah memudahkan proses perijinan dengan menjadikannya satu pintu,” kata Andi Wijaya, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, BAPPEDA Kabupaten Merangin. Kemudahan itu menurutnya diberikan karena pemerintah daerah Merangin sadar betul akan pentingnya penentuan dan penetapan batas desa, apalagi akhirnya mereka bisa melihat langsung produk akhir dari kegiatan tersebut. Produk akhir yang dimaksud adalah keputusan bupati seperti yang tersebut di atas. Namun menurut Panuturi Siahaan, produk akhir itu masih akan difinalkan lagi dalam bentuk peta batas desa yang definitif, sehingga diharapkan akan ada batas wilayah Kabupaten Merangin yang definitif.

“Harapannya nanti kita akan tahu luas wilayah Kabupaten Merangin yang definitif, bukan yudikatif lagi,” tutur Panuturi Siahaan. Ketika disinggung perihal kemungkinan untuk mereplikasi program PLUP di desa dan kecamatan yang belum dipetakan, Panuturi Siahaan menjawab kalau hal tersebut mungkin saja dilakukan. Namun, menurutnya proses itu tidak mudah karena bergantung pada anggaran pemerintah daerah Merangin. “Ada skala prioritas (anggaran),” jelasnya. Menurutnya, agak sulit untuk melanjutkan program ini dengan sepenuhnya menggunakan APBD karena kabupaten punya prioritas anggaran sendiri. M e s k i b e g i t u , P a n u t u r i S i a h a a n mengatakan kalau saat ini pemerintah Me ra n g i n s e d a n g m e n g u s a h a k a n a ga r pembuatan peta desa bisa menggunakan A n g g a r a n D a n a D e s a ( A D D ) . Na m u n , penggunaan ADD untuk pembuatan peta itu tidak bisa serta merta dilakukan karena harus

menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Program PLUP di Kabupaten Merangin memang bisa dikatakan berhasil. Hingga saat ini hasil akhir berupa keputusan bupati sudah bisa dilihat langsung. Hal tersebut juga diakui oleh Andi Wijaya. “Dibanding program lainnya, program PLUP ini kami anggap berhasil,” katanya. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana proses pemetaan dan penetapan batas desa secara partisipatif itu bisa direplikasi di desa-desa lainnya.

Proses penetapan wilayah yang dilaksanakan dengan

dukungan dari MCA-Indonesia mengubah

proses yang ada sebelumnya. Batas

wilayah mulai dilakukan dari satuan terkecil, yaitu

desa. Metode kerjanya pun dibuat berbeda dengan

lebih banyak mendorong partisipasi warga.

Panuturi Siahaan, Kepala Sub Bagian Adminstrasi Kewilayahan, Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Merangin, Jambi.



BaKTINews21 BaKTINews 22 No. September - Oktober 2017 141 No. September - Oktober 2017 141

Proses yang Berbeda Penetapan batas wilayah di Merangin menurut Panuturi Siahaan adalah sebuah beban tersendiri. Selama ini, penetapan batas wilayah dimulai dari wilayah terbesar dulu yaitu kabupaten, baru kemudian mengerucut ke wilayah yang lebih kecil seperti kecamatan dan akhirnya desa. Proses penetapan dengan cara ini memakan waktu yang lama. Batas wilayah Kabupaten Merangin mulai dilaksanakan dari tahun 1992 dan baru selesai tahun 2016. Proses penetapan wilayah yang dilaksanakan dengan dukungan dari MCA-Indonesia mengubah proses yang ada sebelumnya. Batas wilayah mulai dilakukan dari satuan terkecil, yaitu desa. Metode kerjanya pun dibuat berbeda dengan lebih banyak mendorong partisipasi warga. Warga diajarkan kemampuan untuk melakukan pemetaan di lapangan, dari proses manual tanpa peralatan moderen hingga menggunakan peralatan seperti GPS. Model pemetaan dengan cara partisipatif sebenarnya bukan hal baru di Merangin. Pemetaan dan penegasan batas yang selama ini dikerjakan menurut Panuturi Siahaan juga selalu melibatkan warga, baik itu tokoh masyarakat, aparat desa maupun warga biasa. Namun, pemetaan yang dilakukan dengan dampingan dari konsultan MCA-Indonesia menurutnya memang lebih sempurna. Selain teknik pelaksanaan yang lebih moderen, program PLUP juga didukung oleh kelembagaan yang sengaja dibentuk untuk memudahkan pelaksanaan program. D a l a m ko nt e k s p e m b a n g u n a n d e s a , pemetaan dan penetapan batas desa jadi salah satu faktor yang penting. Batas desa yang pasti akan memudahkan penyusunan profil desa, t e r m a s u k m e n g e n a l i p o t e n s i d e s a b e r s a n g k u t a n . E fe k ny a , p e re n c a n a a n pembangunan menjadi lebih mudah dan tepat sasaran. Hal ini juga menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Desa Tahun 2014. Selain itu, program PLUP yang menentukan batas desa ini menurut Panuturi Siahaan sangat berguna bagi mendukung program One Map Policy (kebijakan satu peta) yang menjadi dasar dari perencanaan dan perijinan dalam konteks pembangunan daerah. Peraturan kebijakan satu peta ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia lewat Instruksi Presiden bernomor 29 Tahun 2016.

Menyadari hal itu, pemerintah Kabupaten Merangin mendukung penuh pelaksanaan kegiatan PLUP di wilayahnya. “Bupati Merangin mengeluarkan keputusan untuk mendukung kegiatan PLUP ini. Salah satunya adalah memudahkan proses perijinan dengan menjadikannya satu pintu,” kata Andi Wijaya, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, BAPPEDA Kabupaten Merangin. Kemudahan itu menurutnya diberikan karena pemerintah daerah Merangin sadar betul akan pentingnya penentuan dan penetapan batas desa, apalagi akhirnya mereka bisa melihat langsung produk akhir dari kegiatan tersebut. Produk akhir yang dimaksud adalah keputusan bupati seperti yang tersebut di atas. Namun menurut Panuturi Siahaan, produk akhir itu masih akan difinalkan lagi dalam bentuk peta batas desa yang definitif, sehingga diharapkan akan ada batas wilayah Kabupaten Merangin yang definitif.

“Harapannya nanti kita akan tahu luas wilayah Kabupaten Merangin yang definitif, bukan yudikatif lagi,” tutur Panuturi Siahaan. Ketika disinggung perihal kemungkinan untuk mereplikasi program PLUP di desa dan kecamatan yang belum dipetakan, Panuturi Siahaan menjawab kalau hal tersebut mungkin saja dilakukan. Namun, menurutnya proses itu tidak mudah karena bergantung pada anggaran pemerintah daerah Merangin. “Ada skala prioritas (anggaran),” jelasnya. Menurutnya, agak sulit untuk melanjutkan program ini dengan sepenuhnya menggunakan APBD karena kabupaten punya prioritas anggaran sendiri. M e s k i b e g i t u , P a n u t u r i S i a h a a n mengatakan kalau saat ini pemerintah Me ra n g i n s e d a n g m e n g u s a h a k a n a ga r pembuatan peta desa bisa menggunakan A n g g a r a n D a n a D e s a ( A D D ) . Na m u n , penggunaan ADD untuk pembuatan peta itu tidak bisa serta merta dilakukan karena harus

menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Program PLUP di Kabupaten Merangin memang bisa dikatakan berhasil. Hingga saat ini hasil akhir berupa keputusan bupati sudah bisa dilihat langsung. Hal tersebut juga diakui oleh Andi Wijaya. “Dibanding program lainnya, program PLUP ini kami anggap berhasil,” katanya. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana proses pemetaan dan penetapan batas desa secara partisipatif itu bisa direplikasi di desa-desa lainnya.

Proses penetapan wilayah yang dilaksanakan dengan

dukungan dari MCA-Indonesia mengubah

proses yang ada sebelumnya. Batas

wilayah mulai dilakukan dari satuan terkecil, yaitu

desa. Metode kerjanya pun dibuat berbeda dengan

lebih banyak mendorong partisipasi warga.

Panuturi Siahaan, Kepala Sub Bagian Adminstrasi Kewilayahan, Bagian Pemerintah Setda Kabupaten Merangin, Jambi.



23 BaKTINews BaKTINews 24 No. September - Oktober 2017 141 No. September - Oktober 2017 141

rtinya, kinerja DPRD pada u m u m n y a d a l a m menghasilkan perda yang berasal dari inisiatif DPRD dapat dikatakan sangat lemah. Secara kuantitas perda yang dihasilkan di beberapa kabupaten/kota

tiap tahunnya cukup tinggi. Namun perda-perda tersebut merupakan perda yang diajukan oleh eksekutif atau bupati/walikota. Rendahnya perda inisiatif dari DPRD menunjukkan lemahnya kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Padahal perda yang dibentuk dari inisiatif DPRD mempunyai beberapa kelebihan antara lain sebagai berikut.

Dilihat dari faktor kedekatan jarak hubungan dengan konstituen, anggota DPRD lebih memiliki kelebihan dalam hal menampung dan m e ny e r a p a s p i r a s i k o n s t i t u e n u n t u k diakomodasi dalam alternatif kebijakan daerah. Keberadaan anggota DPRD lebih dikenal oleh masyarakat daerah sehingga jarak perwakilan politik yang terbangun mestinya lebih intensif. Dengan situasi seperti itu, Raperda inisiatif DPRD lebih memiliki kemampuan dalam m e n ga t a s i s o l u s i p e r m a s a l a h a n y a n g berkembang sehingga daya manfaatnya juga lebih memenuhi sasaran. Misalnya raperda pelayanan publik atau raperda partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah, lebih tepat dihasilkan dari inisiatif DPRD karena menyangkut akuntabilitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Raperda inisiatif DPRD dibutuhkan untuk mengakomodasi kepentingan konstituen ke dalam isu kebijakan di tingkat daerah. Hal ini untuk mengimbangi raperda dari kepala daerah ya n g co n d o n g m e m e nu h i ke p e nt i n ga n birokrasi daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Dihasilkannya perda-perda inisiatif DPRD yang memenuhi unsur kepentingan rakyat dalam isu kebijakan sejatinya merupakan bagian dari makna representasi dalam proses politik. Sehingga hal ini harus menjadi t a n g g u n g jawa b a n g g o t a D P R D u n t u k memaksimalkan sumber daya yang dalam menghasilkan perda-perda inisiatif DPRD. D a l a m p e m b e n t u k a n p e r d a d i kabupaten/kota maupun di provinsi, sebagian besar merupakan perda yang terkait dengan retribusi, pajak, perijinan, dan perda-perda yang berhubungan dengan kepentingan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah. Perda-perda tersebut merupakan perda yang berasal dari eksekutif. Sulit sekali menemukan perda yang terkait d e n g a n k e p e n t i n g a n a t a u k e b u t u h a n masyarakat atau konstituen, seperti perda yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan,

pemberdayaan masyarakat, perlindungan sumber daya alam, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan s e b aga i nya . B e b e ra p a ka b u p ate n / ko t a membuat perda yang terkait dengan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, namun itu pun berasal dari eksekutif, sebagai realisasi dari janji politik walikota atau bupati. Dengan demikian berarti, masih banyak permasalahan terkait dengan kebutuhan dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan kelompok disabilitas dan minoritas, perlindungan sumber daya alam, dan sebagainya, yang menyisakan ruang kosong tanpa aturan hukum di tingkat kabupaten/kota. Ruang kosong ini merupakan peluang bagi anggota DPRD untuk membentuk Perda yang rancangannya berasal dari inisiatif anggota DPRD. Di beberapa kabupaten/kota, anggota DPRD telah menginisiasi perda yang terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat, seperti di D P R D P a r e p a r e y a n g m e n g i n i s i a s i

Mendorong Perda Inisiatif DPRD

A

Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K.

Dalam praktek selama ini mayoritas Peraturan Daerah (Perda) pada level provinsi maupun kabupaten/kota berasal dari eksekutif atau pemerintah daerah. Bahkan di kabupaten/kota tertentu, sampai tahun 2017 belum ada P e r d a a t a u R a n c a n g a n Peraturan Daerah (Raperda) yang dibentuk yang berasal dari inisiatif DPRD.

KIRI : Leonara E Farfar (tengah), anggota DPRD Ambon, salah satu inisiator Perda inisiatif. KANAN : Fitriani, anggota DPRD Maros, inisiator Perda PAUD. Foto : Dok. Yayasan BaKTI-MAMPU


rtinya, kinerja DPRD pada u m u m n y a d a l a m menghasilkan perda yang berasal dari inisiatif DPRD dapat dikatakan sangat lemah. Secara kuantitas perda yang dihasilkan di beberapa kabupaten/kota

tiap tahunnya cukup tinggi. Namun perda-perda tersebut merupakan perda yang diajukan oleh eksekutif atau bupati/walikota. Rendahnya perda inisiatif dari DPRD menunjukkan lemahnya kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Padahal perda yang dibentuk dari inisiatif DPRD mempunyai beberapa kelebihan antara lain sebagai berikut.

Dilihat dari faktor kedekatan jarak hubungan dengan konstituen, anggota DPRD lebih memiliki kelebihan dalam hal menampung dan m e ny e r a p a s p i r a s i k o n s t i t u e n u n t u k diakomodasi dalam alternatif kebijakan daerah. Keberadaan anggota DPRD lebih dikenal oleh masyarakat daerah sehingga jarak perwakilan politik yang terbangun mestinya lebih intensif. Dengan situasi seperti itu, Raperda inisiatif DPRD lebih memiliki kemampuan dalam m e n ga t a s i s o l u s i p e r m a s a l a h a n y a n g berkembang sehingga daya manfaatnya juga lebih memenuhi sasaran. Misalnya raperda pelayanan publik atau raperda partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di daerah, lebih tepat dihasilkan dari inisiatif DPRD karena menyangkut akuntabilitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Raperda inisiatif DPRD dibutuhkan untuk mengakomodasi kepentingan konstituen ke dalam isu kebijakan di tingkat daerah. Hal ini untuk mengimbangi raperda dari kepala daerah ya n g co n d o n g m e m e nu h i ke p e nt i n ga n birokrasi daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Dihasilkannya perda-perda inisiatif DPRD yang memenuhi unsur kepentingan rakyat dalam isu kebijakan sejatinya merupakan bagian dari makna representasi dalam proses politik. Sehingga hal ini harus menjadi t a n g g u n g jawa b a n g g o t a D P R D u n t u k memaksimalkan sumber daya yang dalam menghasilkan perda-perda inisiatif DPRD. D a l a m p e m b e n t u k a n p e r d a d i kabupaten/kota maupun di provinsi, sebagian besar merupakan perda yang terkait dengan retribusi, pajak, perijinan, dan perda-perda yang berhubungan dengan kepentingan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah. Perda-perda tersebut merupakan perda yang berasal dari eksekutif. Sulit sekali menemukan perda yang terkait d e n g a n k e p e n t i n g a n a t a u k e b u t u h a n masyarakat atau konstituen, seperti perda yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan,

pemberdayaan masyarakat, perlindungan sumber daya alam, perlindungan perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan s e b aga i nya . B e b e ra p a ka b u p ate n / ko t a membuat perda yang terkait dengan hak-hak dasar rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, namun itu pun berasal dari eksekutif, sebagai realisasi dari janji politik walikota atau bupati. Dengan demikian berarti, masih banyak permasalahan terkait dengan kebutuhan dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan kelompok disabilitas dan minoritas, perlindungan sumber daya alam, dan sebagainya, yang menyisakan ruang kosong tanpa aturan hukum di tingkat kabupaten/kota. Ruang kosong ini merupakan peluang bagi anggota DPRD untuk membentuk Perda yang rancangannya berasal dari inisiatif anggota DPRD. Di beberapa kabupaten/kota, anggota DPRD telah menginisiasi perda yang terkait kebutuhan dan kepentingan rakyat, seperti di D P R D P a r e p a r e y a n g m e n g i n i s i a s i

Mendorong Perda Inisiatif DPRD

A

Oleh M. GHUFRAN H. KORDI K.

Dalam praktek selama ini mayoritas Peraturan Daerah (Perda) pada level provinsi maupun kabupaten/kota berasal dari eksekutif atau pemerintah daerah. Bahkan di kabupaten/kota tertentu, sampai tahun 2017 belum ada P e r d a a t a u R a n c a n g a n Peraturan Daerah (Raperda) yang dibentuk yang berasal dari inisiatif DPRD.

KIRI : Leonara E Farfar (tengah), anggota DPRD Ambon, salah satu inisiator Perda inisiatif. KANAN : Fitriani, anggota DPRD Maros, inisiator Perda PAUD. Foto : Dok. Yayasan BaKTI-MAMPU


pembentukan Perda Kota Parepare No. 12/2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. D P R D Ko t a A m b o n ya n g m e n g i n i s i a s i p e m b e n t u k a n P e rd a 1 2 / 2 0 1 5 t e n t a n g Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. DPRD Kabupaten Maros dengan Perda Pendidikan Anak Usia Dini, dan DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda ini disahkan pada bulan Juli 2017. Perda inisiatif tersebut, inisiator utamanya adalah anggota DPRD perempuan. Di DPRD Parepare, pembuatan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak diinisiasi oleh Andi Nurhanjayani dan Hj. Apriyani Djamaluddin. Andi Nurhanjayani juga menjadi Ketua Pansus (panitia khusus) dari Perda tersebut. Di DPRD Ambon, pembentukan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diinisiasi oleh Elly Toisutta, Juliana Pattipeilohy, dan Leonara E. Farfar. Leonara E. Farfar menjadi Ketua Pansus perda tersebut. Di Kabupaten Maros, Haeriah Rahman dan Fitriani menjadi inisiator penyusunan Perda Pe n d i d i ka n A n a k Us i a D i n i d a n Pe rd a Kabupaten Layak Anak, sedangkan di Tana Toraja, Yosephine Maria Palamba, Beatris Palamba, Yariana Somalinggi, Selmi Sattu, dan Elis Batti menjadi inisiator pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Yosephine Maria Palamba dipercaya menjadi koordinator tim perancang Raperda tersebut.

L a h i r nya p e rd a i n i s i at i f D P R D ya n g inisiatornya perempuan merupakan salah satu langkah maju. Pasalnya perempuan adalah minoritas di parlemen, termasuk di DPRD kabupaten/kota. Perempuan anggota DPRD di empat kabupaten/kota yang menjadi inisiator Perda inisiatif hanya terdiri dari 4-7 perempuan atau 11-20 persen. Perda-perda inisiatif yang inisiator utamanya perempuan anggota DPRD umumnya untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak. Namun, perda-perda tersebut juga mendapat dukungan dari anggota DPRD laki-laki, serta DPRD secara kelembagaan, karena beberapa hal, sebagai berikut. Anggota DPRD, baik perorangan maupun secara kelembagaan, mendapatkan masukan berupa kertas posisi mengenai berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, yang dikemas dalam lima isu besar, yang merupakan isu Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Program MAMPU). Kertas posisi disusun oleh lembaga mitra Program MAMPU melalui penilaian, yang kemudian disampaikan kepada anggota DPRD dan DPRD melalui dengar pendapat. Isu tersebut juga diperoleh anggota DPRD dalam melakukan reses di konstituen. Ketika melakukan reses, anggota DPRD mendapatkan masukan berbagai permasalahan, termasuk persoalan-persoalan yang perlu ditindaklanjuti

dengan kebijakan, berupa Perda. Anggota DPRD yang melakukan reses dengan menggunakan metode Reses Partisipatif memperolah aspirasi yang lebih beragam, terutama aspirasi mengenai permasalahan sosial terkait dengan kemiskinan, perempuan, dan anak. Mendapat dukungan dari konstituen untuk mendorong lahirnya kebijakan. Permasalahan sosial serius telah disuarakan oleh berbagai kelompok konstituen untuk ditangani lebih serius dan komprehensif oleh pemerintah dengan membuat kebijakan. Dengan demikian, anggota DPRD mendapat dukungan dari konstituen untuk menginisiasi lahirnya Perda. Isu atau permasalahan tersebut juga menjadi perhatian dan kepedulian eksekutif, sehingga jika isu tersebut dimasukkan ke dalam Properda praktis juga mendapat dukungan dari eksekutif. Artinya, jika DPRD tidak merespon secara cepat, kemungkinan akan diajukan menjadi Properda yang rancangan perda-nya berasal dari eksekutif. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran mengenai lahirnya perda inisiatif DPRD. Namun, ada dua hal yang juga menjadi hambatan lahirnya perda inisiatif DPRD adalah terkait kapasitas anggota DPRD dalam merancang sebuah perda dan masalah dana. Kapasitas anggota DPRD dalam merancang sebuah perda umumnya tidak memadai, apalagi dukungan staf ahli untuk membantu kerja-kerja anggota DPRD juga kurang memadai.

Membentuk perda m e m b u t u h k a n p e n g e t a h u a n d a n ke t e ra m p i l a n te r ka i t d e n g a n l e g i s l a s i . Kemampuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ahli atau t e l a h t e r b i a s a melakukannya berulang-ulang. Di samping itu, dibutuhkan penguasaan t e r h a d a p m at e r i d a n

substansi mengenai tema atau masalah yang diperdakan. Pada kenyataannya banyak sekali perda yang telah disahkan, yang secara kualitas dipertanyakan. Selain kapasitas anggota DPRD, faktor dana juga menjadi hambatan dalam mendukung inisiat if DPRD dalam bidang legislasi . Pembentukan perda membutuhkan dana yang besar, antara lain dibutuhkan untuk penelitian, penyusunan naskah akademik, pembuatan draft raperda, sosialisasi draft raperda hingga konsultasi publik. Walaupun fungsi anggaran melekat di DPRD, tetapi eksekutif lebih kuat dan lebih siap dalam hal perencanaan pembentukan perda. Sementara anggota DPRD masih harus menyamakan persepsi mereka mengenai perda yang akan dibentuk. Namun pengalaman dan pembelajaran penting dari proses pembuatan perda inisiatif DPRD adalah, tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan perda.

PERSENTASE JUMLAH ANGGOTA DPRD

JUMLAH ANGGOTA DPRD

ANGGOTA DPRDPEREMPUAN

PAREPARE

MAROS

TANA TORAJA

AMBON (MALUKU)

KABUPATEN/KOTA

25

35

30

35

3

7

6

4

12%

20%

20%

11%

SU

LS

EL

Andi Nurhanjayani (tengah), anggota DPRD Parepare, inisiator Perda Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Foto : Dok. Yayasan BaKTI-MAMPU

Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI dan dapat dihubungi melalui email [email protected]



pembentukan Perda Kota Parepare No. 12/2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. D P R D Ko t a A m b o n ya n g m e n g i n i s i a s i p e m b e n t u k a n P e rd a 1 2 / 2 0 1 5 t e n t a n g Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. DPRD Kabupaten Maros dengan Perda Pendidikan Anak Usia Dini, dan DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Perda ini disahkan pada bulan Juli 2017. Perda inisiatif tersebut, inisiator utamanya adalah anggota DPRD perempuan. Di DPRD Parepare, pembuatan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak diinisiasi oleh Andi Nurhanjayani dan Hj. Apriyani Djamaluddin. Andi Nurhanjayani juga menjadi Ketua Pansus (panitia khusus) dari Perda tersebut. Di DPRD Ambon, pembentukan Perda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diinisiasi oleh Elly Toisutta, Juliana Pattipeilohy, dan Leonara E. Farfar. Leonara E. Farfar menjadi Ketua Pansus perda tersebut. Di Kabupaten Maros, Haeriah Rahman dan Fitriani menjadi inisiator penyusunan Perda Pe n d i d i ka n A n a k Us i a D i n i d a n Pe rd a Kabupaten Layak Anak, sedangkan di Tana Toraja, Yosephine Maria Palamba, Beatris Palamba, Yariana Somalinggi, Selmi Sattu, dan Elis Batti menjadi inisiator pembentukan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Yosephine Maria Palamba dipercaya menjadi koordinator tim perancang Raperda tersebut.

L a h i r nya p e rd a i n i s i at i f D P R D ya n g inisiatornya perempuan merupakan salah satu langkah maju. Pasalnya perempuan adalah minoritas di parlemen, termasuk di DPRD kabupaten/kota. Perempuan anggota DPRD di empat kabupaten/kota yang menjadi inisiator Perda inisiatif hanya terdiri dari 4-7 perempuan atau 11-20 persen. Perda-perda inisiatif yang inisiator utamanya perempuan anggota DPRD umumnya untuk mengatasi permasalahan perempuan dan anak. Namun, perda-perda tersebut juga mendapat dukungan dari anggota DPRD laki-laki, serta DPRD secara kelembagaan, karena beberapa hal, sebagai berikut. Anggota DPRD, baik perorangan maupun secara kelembagaan, mendapatkan masukan berupa kertas posisi mengenai berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, yang dikemas dalam lima isu besar, yang merupakan isu Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Program MAMPU). Kertas posisi disusun oleh lembaga mitra Program MAMPU melalui penilaian, yang kemudian disampaikan kepada anggota DPRD dan DPRD melalui dengar pendapat. Isu tersebut juga diperoleh anggota DPRD dalam melakukan reses di konstituen. Ketika melakukan reses, anggota DPRD mendapatkan masukan berbagai permasalahan, termasuk persoalan-persoalan yang perlu ditindaklanjuti

dengan kebijakan, berupa Perda. Anggota DPRD yang melakukan reses dengan menggunakan metode Reses Partisipatif memperolah aspirasi yang lebih beragam, terutama aspirasi mengenai permasalahan sosial terkait dengan kemiskinan, perempuan, dan anak. Mendapat dukungan dari konstituen untuk mendorong lahirnya kebijakan. Permasalahan sosial serius telah disuarakan oleh berbagai kelompok konstituen untuk ditangani lebih serius dan komprehensif oleh pemerintah dengan membuat kebijakan. Dengan demikian, anggota DPRD mendapat dukungan dari konstituen untuk menginisiasi lahirnya Perda. Isu atau permasalahan tersebut juga menjadi perhatian dan kepedulian eksekutif, sehingga jika isu tersebut dimasukkan ke dalam Properda praktis juga mendapat dukungan dari eksekutif. Artinya, jika DPRD tidak merespon secara cepat, kemungkinan akan diajukan menjadi Properda yang rancangan perda-nya berasal dari eksekutif. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran mengenai lahirnya perda inisiatif DPRD. Namun, ada dua hal yang juga menjadi hambatan lahirnya perda inisiatif DPRD adalah terkait kapasitas anggota DPRD dalam merancang sebuah perda dan masalah dana. Kapasitas anggota DPRD dalam merancang sebuah perda umumnya tidak memadai, apalagi dukungan staf ahli untuk membantu kerja-kerja anggota DPRD juga kurang memadai.

Membentuk perda m e m b u t u h k a n p e n g e t a h u a n d a n ke t e ra m p i l a n te r ka i t d e n g a n l e g i s l a s i . Kemampuan tersebut hanya bisa dilakukan oleh mereka yang ahli atau t e l a h t e r b i a s a melakukannya berulang-ulang. Di samping itu, dibutuhkan penguasaan t e r h a d a p m at e r i d a n

substansi mengenai tema atau masalah yang diperdakan. Pada kenyataannya banyak sekali perda yang telah disahkan, yang secara kualitas dipertanyakan. Selain kapasitas anggota DPRD, faktor dana juga menjadi hambatan dalam mendukung inisiat if DPRD dalam bidang legislasi . Pembentukan perda membutuhkan dana yang besar, antara lain dibutuhkan untuk penelitian, penyusunan naskah akademik, pembuatan draft raperda, sosialisasi draft raperda hingga konsultasi publik. Walaupun fungsi anggaran melekat di DPRD, tetapi eksekutif lebih kuat dan lebih siap dalam hal perencanaan pembentukan perda. Sementara anggota DPRD masih harus menyamakan persepsi mereka mengenai perda yang akan dibentuk. Namun pengalaman dan pembelajaran penting dari proses pembuatan perda inisiatif DPRD adalah, tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan perda.

PERSENTASE JUMLAH ANGGOTA DPRD

JUMLAH ANGGOTA DPRD

ANGGOTA DPRDPEREMPUAN

PAREPARE

MAROS

TANA TORAJA

AMBON (MALUKU)

KABUPATEN/KOTA

25

35

30

35

3

7

6

4

12%

20%

20%

11%

SU

LS

EL

Andi Nurhanjayani (tengah), anggota DPRD Parepare, inisiator Perda Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Foto : Dok. Yayasan BaKTI-MAMPU

Penulis adalah Database & Publikasi Media Officer MAMPU-BaKTI dan dapat dihubungi melalui email [email protected]


BaKTINews27 28BaKTINews

e m b a w a m i s i u n t u k b e k e r j a s a m a d a n mendukung pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam upaya peningkatan layanan garis depan dengan melakukan intervensi langsung pada

e m p a t k o m p o n e n u t a m a y a n g s a l i n g terintegrasi dan sinergis sebagai suatu pendekatan yaitu, penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas tata-kelola pemerintah kampong, pengembangan unit-unit penggerak dan pencegahan dan penanggulangan epidemi HIV-AIDS. Program KOMPAK-BaKTI LANDASAN Fase 2 di tingkat kabupaten bekerjasama dengan pemerintah 10 kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Jayapura, Boven Digoel, Asmat, Waropen, Lanny Jaya, dan 4 kabupaten di Papua Barat yaitu Kabupaten Sorong, Manokwari Selatan, Fakfak, Kaimana. Sampai saat ini, Landasan mendampingi 24 distrik, 205 kampung, 29 Puskesmas, 203 sekolah dasar dan 425 kader kampung terlatih di Papua dan Papua Barat.

Program ini merupakan per wujudan kerjasama bilateral antara Pemerintah Australia d a n P e m e r i n t a h I n d o n e s i a y a n g d i i m p l e m e n t a s i k a n m e l a l u i KO M PA K (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) dan dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat oleh Yayasan BaKTI bekerjasama dengan mitra pembangunan lainnya.

S o s i a l i s a s i d a n Pe ny u s u n a n S t a n d a r Pelayanan Minimum (SPM) Sosial isasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan di tujuh Kabupaten daerah intervensi Landasan II (Sorong, Kaimana, Nabire, Boven Digoel, Manokwari Selatan, Fakfak dan Lanny Jaya). Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas kepada semua unsur satuan pendidikan di sekolah-sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dasar. Kegiatan ini m e l i b a t k a n 1 3 8 S e k o l a h D a s a r d a n menghasilkan 138 profil SPM untuk akreditasi sekolah. Total peserta yang mengikuti kegiatan di 7 kabupaten tersebut adalah 555 orang terdiri dari laki-laki 412 dan perempuan 143 orang.

Pencegahan dan penanggulangan epidemi HIV-AIDS. Workhop Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tanah Papua dilaksanakan di dua Provinsi, Papua pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2017 di Jayapura dan Papua Barat pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2017 di Manokwari. Workshop di dua provinsi ini dilakukan dalam rangka penguatan sistem dan keterlibatan m a s y a r a k a t u n t u k p e n c e g a h a n d a n penanggulangan HIV dan AIDS yang menjadi s a l a h s at u ko m p o n e n u t a m a p ro g ra m LANDASAN II. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi suatu gerakan kolektif yang meluas dan memberi dampak sistemik dan positif di Tanah Papua. G e r a k a n k o l e k t i f i n i a d a l a h u n t u k m e m a s y a r a k a t k a n p e n c e g a h a n d a n penanggulangan HIV dan AIDS. Karena HIV dan AIDS sudah meluas sampai ke masyarakat miskin di kampung-kampung yang bahkan di kampung-kampung yang masyarakatnya belum m e n ge n a l d u n i a l u a r. O l e h ka re n a i t u pencegahan dan penanggulangan HIV dan A I D S m e m b u t u h k a n g e ra k a n ko l e k t i f masyarakat Papua yang meluas dan sistematis.

Sebelum pelaksanaan workshop ini, telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) di dua Provinsi yang mengundang aktor-aktor kunci untuk membahas persoalan-persoalan penanganan HIV dan AIDS di Tanah Papua selama 15 tahun terakhir serta praktek-praktek cerdas penanggulangan HIV dan AIDS baik dari aspek praktis maupun kebijakan. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan SOP Non-Teknis AKI/AKB dan Malaria di Papua, dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 10 hingga 15 Juli 2015. Kegiatan ini diikuti oleh 18 Puskesmas yang mewakili kabupaten Jayapura, Nabire, Waropen, Boven Digoel, Lanny Jaya dan Asmat, dan telah menghasilkan 87 draft SOP. Dengan adanya SOP ini diharapkan pekerjaan/ kegiatan/pelayanan di puskesmas dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan SOP menjadi relevan karena SOP menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Khusus dalam bidang kesehatan, SOP dapat membantu pusat layanan kesehatan tingkat distrik (Puskesmas) untuk memperoleh predikat akreditasi.

Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Pelatihan dan pendampingan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) yang dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Sorong, Fakfak, Kaimana dan Boven Digoel pada periode ini merupakan sebuah pengenalan instrumen yang aplikatif yang diberikan kepada


PROGRAM KOMPAK-BaKTI

LANDASAN


Program KOMPAK-BaKTI LANDASAN F a s e 2 a d a l a h p r o g r a m u n t u k perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola Pelayanan Dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. P e n i n g k a t a n p e l a y a n a n d a s a r me r u p a ka n s a l a h s at u d a r i t i ga st rateg i ut a m a d a l a m Re nca n a Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

M

Sampai saat ini, Landasan mendampingi 24 Distrik, 205 kampung, 29 Puskesmas, 203 sekolah dasar dan 425 kader kampung terlatih di Papua dan Papua Barat.

Foto

: Do

c. Y

ayas

an B

aKTI

/LAN

DASA

N

BaKTINews27 28BaKTINews

e m b a w a m i s i u n t u k b e k e r j a s a m a d a n mendukung pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam upaya peningkatan layanan garis depan dengan melakukan intervensi langsung pada

e m p a t k o m p o n e n u t a m a y a n g s a l i n g terintegrasi dan sinergis sebagai suatu pendekatan yaitu, penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas tata-kelola pemerintah kampong, pengembangan unit-unit penggerak dan pencegahan dan penanggulangan epidemi HIV-AIDS. Program KOMPAK-BaKTI LANDASAN Fase 2 di tingkat kabupaten bekerjasama dengan pemerintah 10 kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Jayapura, Boven Digoel, Asmat, Waropen, Lanny Jaya, dan 4 kabupaten di Papua Barat yaitu Kabupaten Sorong, Manokwari Selatan, Fakfak, Kaimana. Sampai saat ini, Landasan mendampingi 24 distrik, 205 kampung, 29 Puskesmas, 203 sekolah dasar dan 425 kader kampung terlatih di Papua dan Papua Barat.

Program ini merupakan per wujudan kerjasama bilateral antara Pemerintah Australia d a n P e m e r i n t a h I n d o n e s i a y a n g d i i m p l e m e n t a s i k a n m e l a l u i KO M PA K (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) dan dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat oleh Yayasan BaKTI bekerjasama dengan mitra pembangunan lainnya.

S o s i a l i s a s i d a n Pe ny u s u n a n S t a n d a r Pelayanan Minimum (SPM) Sosial isasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan di tujuh Kabupaten daerah intervensi Landasan II (Sorong, Kaimana, Nabire, Boven Digoel, Manokwari Selatan, Fakfak dan Lanny Jaya). Kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas kepada semua unsur satuan pendidikan di sekolah-sekolah dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dasar. Kegiatan ini m e l i b a t k a n 1 3 8 S e k o l a h D a s a r d a n menghasilkan 138 profil SPM untuk akreditasi sekolah. Total peserta yang mengikuti kegiatan di 7 kabupaten tersebut adalah 555 orang terdiri dari laki-laki 412 dan perempuan 143 orang.

Pencegahan dan penanggulangan epidemi HIV-AIDS. Workhop Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tanah Papua dilaksanakan di dua Provinsi, Papua pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2017 di Jayapura dan Papua Barat pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2017 di Manokwari. Workshop di dua provinsi ini dilakukan dalam rangka penguatan sistem dan keterlibatan m a s y a r a k a t u n t u k p e n c e g a h a n d a n penanggulangan HIV dan AIDS yang menjadi s a l a h s at u ko m p o n e n u t a m a p ro g ra m LANDASAN II. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi suatu gerakan kolektif yang meluas dan memberi dampak sistemik dan positif di Tanah Papua. G e r a k a n k o l e k t i f i n i a d a l a h u n t u k m e m a s y a r a k a t k a n p e n c e g a h a n d a n penanggulangan HIV dan AIDS. Karena HIV dan AIDS sudah meluas sampai ke masyarakat miskin di kampung-kampung yang bahkan di kampung-kampung yang masyarakatnya belum m e n ge n a l d u n i a l u a r. O l e h ka re n a i t u pencegahan dan penanggulangan HIV dan A I D S m e m b u t u h k a n g e ra k a n ko l e k t i f masyarakat Papua yang meluas dan sistematis.

Sebelum pelaksanaan workshop ini, telah dilakukan Focus Group Discussion (FGD) di dua Provinsi yang mengundang aktor-aktor kunci untuk membahas persoalan-persoalan penanganan HIV dan AIDS di Tanah Papua selama 15 tahun terakhir serta praktek-praktek cerdas penanggulangan HIV dan AIDS baik dari aspek praktis maupun kebijakan. Pelatihan dan Pendampingan penyusunan SOP Non-Teknis AKI/AKB dan Malaria di Papua, dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 10 hingga 15 Juli 2015. Kegiatan ini diikuti oleh 18 Puskesmas yang mewakili kabupaten Jayapura, Nabire, Waropen, Boven Digoel, Lanny Jaya dan Asmat, dan telah menghasilkan 87 draft SOP. Dengan adanya SOP ini diharapkan pekerjaan/ kegiatan/pelayanan di puskesmas dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan SOP menjadi relevan karena SOP menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya. Khusus dalam bidang kesehatan, SOP dapat membantu pusat layanan kesehatan tingkat distrik (Puskesmas) untuk memperoleh predikat akreditasi.

Sistem Administrasi dan Informasi Kampung Pelatihan dan pendampingan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) yang dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Sorong, Fakfak, Kaimana dan Boven Digoel pada periode ini merupakan sebuah pengenalan instrumen yang aplikatif yang diberikan kepada


PROGRAM KOMPAK-BaKTI

LANDASAN


Program KOMPAK-BaKTI LANDASAN F a s e 2 a d a l a h p r o g r a m u n t u k perbaikan dan peningkatan kualitas tata kelola Pelayanan Dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. P e n i n g k a t a n p e l a y a n a n d a s a r me r u p a ka n s a l a h s at u d a r i t i ga st rateg i ut a m a d a l a m Re nca n a Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

M

Sampai saat ini, Landasan mendampingi 24 Distrik, 205 kampung, 29 Puskesmas, 203 sekolah dasar dan 425 kader kampung terlatih di Papua dan Papua Barat.

Foto

: Do

c. Y

ayas

an B

aKTI

/LAN

DASA

N


kader pemberdayaan kampung. SAIK dibuat b e r d a s a r k a n s e n s u s k a m p u n g d a n dikembangkan sebagai sumber data dan informasi tingkat kampung dengan pelibatan warga secara partisipatif dan akuntabel. SAIK dikelola oleh kader-kader kampung yang telah dilatih tersebut. Pelatihan dan p e n ge m b a n ga n SA I K p e r ka m p u n g i n i diharapkan dapat membantu kampung untuk membuat prioritas program kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan HIV. Sampai saat ini telah dilatih dan didampingi sebanyak 101 kampung dan 202 kader.

Pelatihan Pembina Teknis Pendamping Desa Pelatihan Pembina Teknis Pendamping Desa dan sosialisasi Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PBMAD) Provinsi Papua dan Papua Barat, adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur distrik dan perangkat daerah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan dasar terutama dalam tahapan proses-proses review RKPDes dan RAPDes.

Kegiatan ini diberikan kepada apartur kecamatan dan aparatur unit layanan di kecamatan (UPT Pendidikan/kesehatan). Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari 23 Juli hingga 28 Juli 2017 di Sorong Papua Barat. Peserta berasal dari 2 Provinsi Papua dan papua Barat, 6 kabupaten dari provinsi Papua dan 4 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, dengan 14 distrik dari Provinsi Papua dan 10 distrik dari Provinsi Papua Barat. Sehingga Total Peserta sebanyak 65 orang dari lokasi Landasan II - KOMPAK di Provinsi Papua Barat dan Papua.

Menyusun Prosedur Operasional Standar Pada 8 September 2017 Tim KOMPAK-BaKTI LANDASAN II berkunjung ke tiga Puskesmas di tiga distrik Kabupaten Fakfak Papua Barat dalam rangka mendapatkan potret tindak lanjut setelah pelatihan SOP yang telah dilakukan pada Juni 2017 di Manokwari. Tim yang beranggotakan dr. Victor Eka Nugrahaputa (Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat), Julia C. Sagala (Health Specialist), Wilson Tule (Koordinator Kabupaten Fakfak) dan Andi

Rahayu (MoNev Officer) ini mengunjungi Puskesmas Werba, Puskesmas Sekban dan Puskesmas Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Saat tim berkunjung di Puskesmas Fakfak Tengah bukan saja berdiskusi dengan sejumlah responden (kepala dan staf Puskesmas) tetapi juga berkesempatan bersama seluruh staff Puskesmas membahas “SOP Pelaporan Sistim Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)” yang telah di susun. Keesokan harinya 9 September 2017 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak diadakan diskusi kelompok terbatas Penyusunan SOP Pelayanan Non-Teknis yang dibuka oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Fa k fa k , G o n d o Ad i t ya . S e l a i n d i i k ut i perwakilan dari tiga puskesmas dampingan, pertemuan ini dihadiri juga oleh dr. Benny, Tim Pe n d a m p i n g A k re d i t a s i P u s ke s m a s d i Kabupaten Fakfak dan Martin Ubra, Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak. Ada tiga SOP yang didiskusikan bersama sampai menjadi draft final yaitu “SOP Penerbitan Surat Keterangan Dokter”, “SOP Konseling HIV AIDS

Secara Sukarela” dan “SOP Rujukan Pasien Emergensi”. Rencana tindak-lanjut dari pertemuan ini adalah di tingkat Puskesmas akan dibuat draft final untuk SOP lainnya, uji coba SOP tersebut selama kurang lebih 1 bulan, pengesahan dan implementasi SOP. Semua SOP yang akan diimplementasikan disusun berdasarkan PerMenPan No. 35 Tahun 2012 dan rencananya sudah mulai diimplementaskan pada akhir Desember 2017. Puskesmas Sekban siap mensahkan dan mengimplementasikan 5 SOP; Puskesmas Werba siap mensahkan dan mengimplementasikan 3 SOP; dan Puskesmas Fa k f a k Te n g a h s i a p m e n s a h k a n d a n mengimplementasikan 6 SOP.

Foto : Doc.Yayasan BaKTI/LANDASAN


Untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang Program Kompak - BaKTI Landasan Fase 2, silakan menghubungi [email protected]


kader pemberdayaan kampung. SAIK dibuat b e r d a s a r k a n s e n s u s k a m p u n g d a n dikembangkan sebagai sumber data dan informasi tingkat kampung dengan pelibatan warga secara partisipatif dan akuntabel. SAIK dikelola oleh kader-kader kampung yang telah dilatih tersebut. Pelatihan dan p e n ge m b a n ga n SA I K p e r ka m p u n g i n i diharapkan dapat membantu kampung untuk membuat prioritas program kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan HIV. Sampai saat ini telah dilatih dan didampingi sebanyak 101 kampung dan 202 kader.

Pelatihan Pembina Teknis Pendamping Desa Pelatihan Pembina Teknis Pendamping Desa dan sosialisasi Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PBMAD) Provinsi Papua dan Papua Barat, adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur distrik dan perangkat daerah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan dasar terutama dalam tahapan proses-proses review RKPDes dan RAPDes.

Kegiatan ini diberikan kepada apartur kecamatan dan aparatur unit layanan di kecamatan (UPT Pendidikan/kesehatan). Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari 23 Juli hingga 28 Juli 2017 di Sorong Papua Barat. Peserta berasal dari 2 Provinsi Papua dan papua Barat, 6 kabupaten dari provinsi Papua dan 4 Kabupaten di Provinsi Papua Barat, dengan 14 distrik dari Provinsi Papua dan 10 distrik dari Provinsi Papua Barat. Sehingga Total Peserta sebanyak 65 orang dari lokasi Landasan II - KOMPAK di Provinsi Papua Barat dan Papua.

Menyusun Prosedur Operasional Standar Pada 8 September 2017 Tim KOMPAK-BaKTI LANDASAN II berkunjung ke tiga Puskesmas di tiga distrik Kabupaten Fakfak Papua Barat dalam rangka mendapatkan potret tindak lanjut setelah pelatihan SOP yang telah dilakukan pada Juni 2017 di Manokwari. Tim yang beranggotakan dr. Victor Eka Nugrahaputa (Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat), Julia C. Sagala (Health Specialist), Wilson Tule (Koordinator Kabupaten Fakfak) dan Andi

Rahayu (MoNev Officer) ini mengunjungi Puskesmas Werba, Puskesmas Sekban dan Puskesmas Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Saat tim berkunjung di Puskesmas Fakfak Tengah bukan saja berdiskusi dengan sejumlah responden (kepala dan staf Puskesmas) tetapi juga berkesempatan bersama seluruh staff Puskesmas membahas “SOP Pelaporan Sistim Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)” yang telah di susun. Keesokan harinya 9 September 2017 bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak diadakan diskusi kelompok terbatas Penyusunan SOP Pelayanan Non-Teknis yang dibuka oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Fa k fa k , G o n d o Ad i t ya . S e l a i n d i i k ut i perwakilan dari tiga puskesmas dampingan, pertemuan ini dihadiri juga oleh dr. Benny, Tim Pe n d a m p i n g A k re d i t a s i P u s ke s m a s d i Kabupaten Fakfak dan Martin Ubra, Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak. Ada tiga SOP yang didiskusikan bersama sampai menjadi draft final yaitu “SOP Penerbitan Surat Keterangan Dokter”, “SOP Konseling HIV AIDS

Secara Sukarela” dan “SOP Rujukan Pasien Emergensi”. Rencana tindak-lanjut dari pertemuan ini adalah di tingkat Puskesmas akan dibuat draft final untuk SOP lainnya, uji coba SOP tersebut selama kurang lebih 1 bulan, pengesahan dan implementasi SOP. Semua SOP yang akan diimplementasikan disusun berdasarkan PerMenPan No. 35 Tahun 2012 dan rencananya sudah mulai diimplementaskan pada akhir Desember 2017. Puskesmas Sekban siap mensahkan dan mengimplementasikan 5 SOP; Puskesmas Werba siap mensahkan dan mengimplementasikan 3 SOP; dan Puskesmas Fa k f a k Te n g a h s i a p m e n s a h k a n d a n mengimplementasikan 6 SOP.

Foto : Doc.Yayasan BaKTI/LANDASAN


Untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang Program Kompak - BaKTI Landasan Fase 2, silakan menghubungi [email protected]


enyum kesetaraan antara o ra n g t u a mu r i d d a n pendidik adalah harmoni y a n g m e m b e r i j a l a n p e r u b a h a n u n t u k p e r b a i k a n k u a l i t a s layanan pendidikan di

pelosok negeri. Rupanya, hubungan yang setara mampu mendorong harmonisasi kerjasama ya n g ba i k pad a t i ga ko m p o n e n ut a m a p e n d i d i k a n y a k n i p e m e r i n t a h , masyarakat/orangtua, dan institusi pendidikan. Sebagaimana yang tergambar pada suasana pertemuan antara masyarakat dan pendidik di D esa Po n g Na ra n g , ke ca m at a n Nd o s o, kabupaten Manggarai Barat. Penyerahan hasil penilaian Kesepakatan Layanan dari Kelompok Pengguna Layanan (KPL) kepada masing-masing Guru dan Kepala Sekolah SDI Kalo

disambut gempita oleh seluruh partisipan yang hadir. Senyum merekah dan tepuk tangan membahana di sebuah ruang kelas yang dijadikan tempat pertemuan antara masyarakat dan pihak sekolah, di penghujung Mei 2017. Hasil penilaian Kesepakatan Layanan tersebut begitu menggembirakan. Seluruh Guru-guru memperoleh nilai 100 pada sejumlah indikator penilaian. Demikian pula K e p a l a S e ko l a h , ko m i t m e n ny a u n t u k membuktikan perubahan mewujudkan janji layanan dibayar lunas dengan nilai yang maksimal. Menurut Koordinator Lapangan KIAT Guru kabupaten Manggarai Barat, Denta Sihombing, “Setelah berjalannya program rintisan KIAT Guru selama 8 bulan di SDI Kalo Desa Pong Narang memang telah ditemukan indikasi perubahan dalam kehadiran dan kualitas

layanan guru maupun keterlibatan dan komunikasi masyarakat dengan pihak sekolah atau penyedia layanan.” Menurut hasil survey, pada kondisi awal di 36 SD rintisan di Manggarai Barat, kemangkiran Guru mencapai 30%. Tidak ada perbedaan tingkat kemangkiran guru yang tinggal di luar desa dengan guru yang tinggal di dalam desa di mana sekolah yang bersangkutan berada. Selain itu, kemampuan dasar murid juga masih di bawah standar kurikulum nasional di mana hanya 3% murid memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan 2% pada bidang matematika.

Pertemuan Penilaian Kesepakatan Layanan Suasana siang itu seharusnya panas, namun cuaca di kampung Pong Narang pada hari itu sungguh berbeda. Bukan hanya mendung yang berujung hujan, tapi cuaca dalam ruangan kelas

Tidak ada yang paling pandai dan paling bodoh di dunia ini, karena

setiap yang pandai itu bisa menjadi bodoh dan setiap yang bodoh itu

bisa menjadi pandai.

Teks & Foto Oleh RAHMAN RAMLAN

SENYUM KESETARAAN DAN SELEMBAR HARAPAN BARU DI PONG NARANG

S


enyum kesetaraan antara o ra n g t u a mu r i d d a n pendidik adalah harmoni y a n g m e m b e r i j a l a n p e r u b a h a n u n t u k p e r b a i k a n k u a l i t a s layanan pendidikan di

pelosok negeri. Rupanya, hubungan yang setara mampu mendorong harmonisasi kerjasama ya n g ba i k pad a t i ga ko m p o n e n ut a m a p e n d i d i k a n y a k n i p e m e r i n t a h , masyarakat/orangtua, dan institusi pendidikan. Sebagaimana yang tergambar pada suasana pertemuan antara masyarakat dan pendidik di D esa Po n g Na ra n g , ke ca m at a n Nd o s o, kabupaten Manggarai Barat. Penyerahan hasil penilaian Kesepakatan Layanan dari Kelompok Pengguna Layanan (KPL) kepada masing-masing Guru dan Kepala Sekolah SDI Kalo

disambut gempita oleh seluruh partisipan yang hadir. Senyum merekah dan tepuk tangan membahana di sebuah ruang kelas yang dijadikan tempat pertemuan antara masyarakat dan pihak sekolah, di penghujung Mei 2017. Hasil penilaian Kesepakatan Layanan tersebut begitu menggembirakan. Seluruh Guru-guru memperoleh nilai 100 pada sejumlah indikator penilaian. Demikian pula K e p a l a S e ko l a h , ko m i t m e n ny a u n t u k membuktikan perubahan mewujudkan janji layanan dibayar lunas dengan nilai yang maksimal. Menurut Koordinator Lapangan KIAT Guru kabupaten Manggarai Barat, Denta Sihombing, “Setelah berjalannya program rintisan KIAT Guru selama 8 bulan di SDI Kalo Desa Pong Narang memang telah ditemukan indikasi perubahan dalam kehadiran dan kualitas

layanan guru maupun keterlibatan dan komunikasi masyarakat dengan pihak sekolah atau penyedia layanan.” Menurut hasil survey, pada kondisi awal di 36 SD rintisan di Manggarai Barat, kemangkiran Guru mencapai 30%. Tidak ada perbedaan tingkat kemangkiran guru yang tinggal di luar desa dengan guru yang tinggal di dalam desa di mana sekolah yang bersangkutan berada. Selain itu, kemampuan dasar murid juga masih di bawah standar kurikulum nasional di mana hanya 3% murid memiliki kemampuan bahasa Indonesia dan 2% pada bidang matematika.

Pertemuan Penilaian Kesepakatan Layanan Suasana siang itu seharusnya panas, namun cuaca di kampung Pong Narang pada hari itu sungguh berbeda. Bukan hanya mendung yang berujung hujan, tapi cuaca dalam ruangan kelas

Tidak ada yang paling pandai dan paling bodoh di dunia ini, karena

setiap yang pandai itu bisa menjadi bodoh dan setiap yang bodoh itu

bisa menjadi pandai.

Teks & Foto Oleh RAHMAN RAMLAN

SENYUM KESETARAAN DAN SELEMBAR HARAPAN BARU DI PONG NARANG

S


yang menjadi tempat pertemuan antara masyarakat dan pihak sekolah begitu sejuk, sangat ceria- dipenuhi canda tawa keakraban. Pada hari itu, sedang diselenggarakan Pertemuan bulanan dalam rangka Penilaian Kesepakatan Layanan antara Kelompok Pengguna Layanan (KPL) yang merupakan representatif masyarakat dan orang tua murid, dengan pemberi layanan yakni Kepala Sekolah dan Guru-guru SDI Kalo, Desa Pong Narang. Berdasarkan kepentingan bersama itu, P e m e r i n t a h D e s a P o n g Na r a n g t e l a h mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Kader Desa dan KPL. Bukan hanya itu, anggaran operasional bagi mereka juga telah dikeluarkan sebesar 12 juta rupiah untuk tahun 2017. Menurut Kepala Desa Pong Narang, Bapak Melkior Fon, dukungan itu adalah bukti komitmen Pemerintah Desa terhadap kemajuan pendidikan di desanya. Sementara itu, pada pertemuan Penilaian Kesepakatan Layanan, Kepala Sekolah SDI Kal, Bapak Rafael Drasus, menyampaikan rasa bahagianya. “Selama ini, kami merasa sendiri mengurusi pendidikan anak-anak, tapi sejak ada program KIAT Guru, semangat kebersamaan itu makin tumbuh. Terima kasih kepada KPL yang telah bekerja baik mendukung perbaikan di sekolah ini ,” tuturnya.

Salah seorang Guru agama SDI Kalo yang tinggal di luar desa mengakui, bahwa sebelum program KIAT Guru hadir, dia sebenarnya sudah datang tepat waktu, namun pulangnya lebih cepat, dan pada hari Sabtu jarang masuk. “Saya tinggal di Ruteng, jadi jam 4 subuh saya sudah berangkat ke sekolah, dan saya mesti cepat pulang untuk menghindari gelap”, ceritanya. Namun dengan kehadiran KPL sebagai r e p s e n t a s i m a s y a r a k a t , m e k a n i s m e pengawasan makin ketat, dan dia tidak bisa lagi datang dan pulang sesukanya. “Tapi, saya tidak terbebani. Ini memang tugas saya sebagai guru, saya telah memutuskan untuk menginap di desa ini,” akunya. Kebetulan di sekolah ada rumah

guru yang kosong, namun tidak terawat. Dengan kesediannya tinggal di situ, pihak sekolah dan masyarakat bergotong royong memperbaikinya. Senada dengan itu, tokoh adat yang juga a n g g o t a K P L b e r n a m a p a k M i c h a e l menyampaikan pujiannya kepada pihak sekolah yang terbuka menerima masukan dan kritikan. “Biarpun kami menyampaikan masukan yang baik, kalau pihak sekolah tidak terbuka, tentu sulit kita bisa bekerjasama. Semoga hubungan baik ini bisa terus terjalin,” harapnya. Hari itu, Bapak Michael mendapatkan giliran memberikan penilaian atas Janji Layanan Kepala Sekolah. Melalui 3 metode penilaian yang dilakukannya, seperti observasi langsung ke sekolah, wawancara beberapa guru dan anak sekolah, serta pengecekan dokumen, Pak Michael menilai bahwa Kepala Sekolah pada bulan Mei telah menunaikan janji layananannya dengan baik. “Total hasil penilaian saya adalah 100 untuk Kepala Sekolah,” ucapnya dengan nada gembira, dan disambut pula dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta pertemuan yang hadir. Bukan hanya pak Michael, seluruh anggota KPL yang berjumlah Sembilan orang s e c a ra b e r g i l i r m e m b ac a k a n c at at a n penilaiannya dan memberikan nilai yang sama “100” kepada masing-masing guru yang dinilai.

Selembar harapan perubahan. Hal yang menarik, bahwa Kader Desa yang menjadi pemandu pertemuan memberikan kesempatan kepada masing-masing Guru dan Kepala Sekolah untuk memberikan tanggapan t e r h a d a p h a s i l p e n i l a i a n . S e l a i n i t u , kesempatan memberikan penilaian bukan h a n y a s a t u a r a h . P i h a k s e k o l a h p u n m e m p e r o l e h k e s e m p a t a n u n t u k menyampaikan tanggapannya terhadap janji layanan masyarakat. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi dan umpan balik yang positif di antara keduanya, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dapat diukur perubahannya setahap demi setahap. Me n u r u t G u n awa n , S e n i o r C o m d e v Specialist KIAT Guru, sebenarnya bukan pada jumlah nilainya yang menjadi ukuran, tapi bagaimana proses penilaian itu dilakukan dengan metode yang disepakati, dan serta b a ga i m a n a m e n g ko m u n i k a s i k a n h a s i l penilaian secara bersama dengan pihak yang dinilai. “Apa yang tampak ini adalah dinamika yang berkembang di masyarakat, mereka sendiri yang menentukan cara penilaian dan cara penyampaiannya. Kita akan terus mengevaluasi metode penilaian ini, baik dari sisi penggunaan waktu, metode fasilitasi, dan mungkin dari sisi dampak perubahan”, ungkapnya di sela-sela pertemuan penilaian. Lembaran penilaian yang berupa FLG Formulir Layanan Guru serta Format Janji Layanan sesungguhnya hanya alat bantu dan pintu masuk bagi terjalinnya komunikasi yang interaktif bagi para pihak. Yang paling penting ad a l a h m e n i n g kat nya kesad a ra n a ka n penunaian tugas yang lebih bertanggungjawab sebagai amanah negara bagi para pendidik, dan tentunya juga tingkat kesadaran dan kepedulian d a r i o ra n g t u a d a n m a sya ra kat u nt u k mengambil peran aktif, serta perhatian dari pemerintah desa dalam mendukung kolaborasi i t u m e l a l u i r e g u l a s i d a n d u k u n g a n penganggaran yang dibutuhkan.


Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai Program KIATGuru dapat menghubungi [email protected]

Biarpun kami menyampaikan masukan yang baik, kalau pihak sekolah tidak terbuka, tentu sulit kita bisa bekerjasama. Semoga hubungan baik ini bisa terus terjalin.


yang menjadi tempat pertemuan antara masyarakat dan pihak sekolah begitu sejuk, sangat ceria- dipenuhi canda tawa keakraban. Pada hari itu, sedang diselenggarakan Pertemuan bulanan dalam rangka Penilaian Kesepakatan Layanan antara Kelompok Pengguna Layanan (KPL) yang merupakan representatif masyarakat dan orang tua murid, dengan pemberi layanan yakni Kepala Sekolah dan Guru-guru SDI Kalo, Desa Pong Narang. Berdasarkan kepentingan bersama itu, P e m e r i n t a h D e s a P o n g Na r a n g t e l a h mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Kader Desa dan KPL. Bukan hanya itu, anggaran operasional bagi mereka juga telah dikeluarkan sebesar 12 juta rupiah untuk tahun 2017. Menurut Kepala Desa Pong Narang, Bapak Melkior Fon, dukungan itu adalah bukti komitmen Pemerintah Desa terhadap kemajuan pendidikan di desanya. Sementara itu, pada pertemuan Penilaian Kesepakatan Layanan, Kepala Sekolah SDI Kal, Bapak Rafael Drasus, menyampaikan rasa bahagianya. “Selama ini, kami merasa sendiri mengurusi pendidikan anak-anak, tapi sejak ada program KIAT Guru, semangat kebersamaan itu makin tumbuh. Terima kasih kepada KPL yang telah bekerja baik mendukung perbaikan di sekolah ini ,” tuturnya.

Salah seorang Guru agama SDI Kalo yang tinggal di luar desa mengakui, bahwa sebelum program KIAT Guru hadir, dia sebenarnya sudah datang tepat waktu, namun pulangnya lebih cepat, dan pada hari Sabtu jarang masuk. “Saya tinggal di Ruteng, jadi jam 4 subuh saya sudah berangkat ke sekolah, dan saya mesti cepat pulang untuk menghindari gelap”, ceritanya. Namun dengan kehadiran KPL sebagai r e p s e n t a s i m a s y a r a k a t , m e k a n i s m e pengawasan makin ketat, dan dia tidak bisa lagi datang dan pulang sesukanya. “Tapi, saya tidak terbebani. Ini memang tugas saya sebagai guru, saya telah memutuskan untuk menginap di desa ini,” akunya. Kebetulan di sekolah ada rumah

guru yang kosong, namun tidak terawat. Dengan kesediannya tinggal di situ, pihak sekolah dan masyarakat bergotong royong memperbaikinya. Senada dengan itu, tokoh adat yang juga a n g g o t a K P L b e r n a m a p a k M i c h a e l menyampaikan pujiannya kepada pihak sekolah yang terbuka menerima masukan dan kritikan. “Biarpun kami menyampaikan masukan yang baik, kalau pihak sekolah tidak terbuka, tentu sulit kita bisa bekerjasama. Semoga hubungan baik ini bisa terus terjalin,” harapnya. Hari itu, Bapak Michael mendapatkan giliran memberikan penilaian atas Janji Layanan Kepala Sekolah. Melalui 3 metode penilaian yang dilakukannya, seperti observasi langsung ke sekolah, wawancara beberapa guru dan anak sekolah, serta pengecekan dokumen, Pak Michael menilai bahwa Kepala Sekolah pada bulan Mei telah menunaikan janji layananannya dengan baik. “Total hasil penilaian saya adalah 100 untuk Kepala Sekolah,” ucapnya dengan nada gembira, dan disambut pula dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta pertemuan yang hadir. Bukan hanya pak Michael, seluruh anggota KPL yang berjumlah Sembilan orang s e c a ra b e r g i l i r m e m b ac a k a n c at at a n penilaiannya dan memberikan nilai yang sama “100” kepada masing-masing guru yang dinilai.

Selembar harapan perubahan. Hal yang menarik, bahwa Kader Desa yang menjadi pemandu pertemuan memberikan kesempatan kepada masing-masing Guru dan Kepala Sekolah untuk memberikan tanggapan t e r h a d a p h a s i l p e n i l a i a n . S e l a i n i t u , kesempatan memberikan penilaian bukan h a n y a s a t u a r a h . P i h a k s e k o l a h p u n m e m p e r o l e h k e s e m p a t a n u n t u k menyampaikan tanggapannya terhadap janji layanan masyarakat. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi dan umpan balik yang positif di antara keduanya, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dapat diukur perubahannya setahap demi setahap. Me n u r u t G u n awa n , S e n i o r C o m d e v Specialist KIAT Guru, sebenarnya bukan pada jumlah nilainya yang menjadi ukuran, tapi bagaimana proses penilaian itu dilakukan dengan metode yang disepakati, dan serta b a ga i m a n a m e n g ko m u n i k a s i k a n h a s i l penilaian secara bersama dengan pihak yang dinilai. “Apa yang tampak ini adalah dinamika yang berkembang di masyarakat, mereka sendiri yang menentukan cara penilaian dan cara penyampaiannya. Kita akan terus mengevaluasi metode penilaian ini, baik dari sisi penggunaan waktu, metode fasilitasi, dan mungkin dari sisi dampak perubahan”, ungkapnya di sela-sela pertemuan penilaian. Lembaran penilaian yang berupa FLG Formulir Layanan Guru serta Format Janji Layanan sesungguhnya hanya alat bantu dan pintu masuk bagi terjalinnya komunikasi yang interaktif bagi para pihak. Yang paling penting ad a l a h m e n i n g kat nya kesad a ra n a ka n penunaian tugas yang lebih bertanggungjawab sebagai amanah negara bagi para pendidik, dan tentunya juga tingkat kesadaran dan kepedulian d a r i o ra n g t u a d a n m a sya ra kat u nt u k mengambil peran aktif, serta perhatian dari pemerintah desa dalam mendukung kolaborasi i t u m e l a l u i r e g u l a s i d a n d u k u n g a n penganggaran yang dibutuhkan.


Untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai Program KIATGuru dapat menghubungi [email protected]

Biarpun kami menyampaikan masukan yang baik, kalau pihak sekolah tidak terbuka, tentu sulit kita bisa bekerjasama. Semoga hubungan baik ini bisa terus terjalin.


Sekolah Berdaun

a b u p a t e n P o l e w a l i M a n d a r m e m u l a i pelaksanaan salah satu program Nasional yang dikenal dengan Program Adiwiyata atau Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan pada tahun

2014. Pada saat itu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar hanya mengusulkan dua sekolah untuk melaksanakan program tersebut, yaitu SD No. 019 Manding dan SMP Negeri 4 Polewali. Pada tahun yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan kedua sekolah ini menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Dari penetapan dua sekolah tersebut, memberikan inspirasi dan motivasi pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) selaku penanggung jawab teknis dari program Adiwiyata untuk mereplikasi dan mengembangkan program ini secara luas yang kemudian dikenal dengan inovasi Sekolah Berdaun (yang merupakan singkatan dari frasa 'sekolah bersih dapat uang').

Sekolah Berdaun dimaksudkan untuk mewujudkan sekolah menjadi tempat yang nyaman bukan hanya untuk melakukan proses belajar dan mengajar tetapi juga sekolah dapat m e n j a d i t e m p a t b a g i a n a k u n t u k mengembangkan kreatifitas dan belajar wirasusaha dengan melakukan beberapa pengelolaan mulai dari mengelola sampah organik maupun sampah anorganik yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Komponen yang dapat dikelola secara ekonomis itu berasal dari sampah anorganik yang sudah terpilah yang ada di Bank Sampah, sampah organik dari Rumah Kompos, tanaman ataupun bunga dari Greenhouse maupun kebun sekolah. Replikasi inovasi Sekolah Berdaun di mulai pada awal tahun 2015 di tujuh sekolah yakni SDN 029 Sumberjo, SDN 66 Pekkabata, SMPN 3 Polewali, SMPN 4 Polewali, SMA 1 Polewali, SMAN 3 Polewali, dan MAN 1 Polewali Mandar. Hasilnya, sekolah tersebut kemudian telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat

Provinsi. Selanjutnya pada bulan Maret 2016 Pemerintah Daerah melansir seratus sekolah menjadi target pelaksanaan Program Adiwiyata Sekolah Berdaun. Dengan kerjasama Tim yang terintegrasi dan solid, dilakukan pembinaan secara terus-menerus, dan hasilnya pada tahun 2016 terdapat lima sekolah yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Sekolah Adwiyata Nasional Sebelum inovasi dilakukan, ada banyak masalah yang dihadapi seperti volume sampah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik. Kesadaran warga akan kebersihan sekolah masih rendah. Sekolah belum menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa kareana disamping tidak besrsih dan nyaman, sekolah juga terasa gerah, panas dan gersang serta jauh dari kesan teduh. Masalah utama yang perlu diselesaikan diantaranya adalah bagaimana mengurangi vo l u m e sa m pa h d i s e ko l a h , baga i m a n a mengelola sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan menjadikan sampah tersebut bernilai ekonomis dan bagaimana menata

sekolah sehingga warga sekolah merasa nyaman dalam menjalankan aktifitas belajar mengajar.

Pendekatan Strategis Kerjasama yang solid dari berbagai unsur d a l a m m e l a k u ka n i nte r ve n s i p ro g ra m merupakan langkah yang paling menentukan keberhasilan langkah-langkah selanjutnya. Kerjasama yang solid ter wujud apabila didukung tim kerja yang proaktif dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Tim ini terdiri dari tim pembina, tim penilai dan tim sekolah. Komitmen bersama merupakan modal sosial yang sangat penting sebagai tekad bersama mewujudkan target indikator Sekolah Berdaun. Komitmen bersama dapat menjadi inspirasi yang menyentuh kesadaran semua pihak untuk mewujudkan Sekolah peduli lingkungan. Komitmen mewujudkan Sekolah Berdaun dilakukan melalui Rapat Koordinasi yang melibatkan semua unsur baik dari Pemerintah Daerah, Sekolah, Perguruan Tinggi, Media dan

Oleh HIKMAH IAN

K


Sekolah Berdaun

a b u p a t e n P o l e w a l i M a n d a r m e m u l a i pelaksanaan salah satu program Nasional yang dikenal dengan Program Adiwiyata atau Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan pada tahun

2014. Pada saat itu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar hanya mengusulkan dua sekolah untuk melaksanakan program tersebut, yaitu SD No. 019 Manding dan SMP Negeri 4 Polewali. Pada tahun yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan kedua sekolah ini menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Dari penetapan dua sekolah tersebut, memberikan inspirasi dan motivasi pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) selaku penanggung jawab teknis dari program Adiwiyata untuk mereplikasi dan mengembangkan program ini secara luas yang kemudian dikenal dengan inovasi Sekolah Berdaun (yang merupakan singkatan dari frasa 'sekolah bersih dapat uang').

Sekolah Berdaun dimaksudkan untuk mewujudkan sekolah menjadi tempat yang nyaman bukan hanya untuk melakukan proses belajar dan mengajar tetapi juga sekolah dapat m e n j a d i t e m p a t b a g i a n a k u n t u k mengembangkan kreatifitas dan belajar wirasusaha dengan melakukan beberapa pengelolaan mulai dari mengelola sampah organik maupun sampah anorganik yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Komponen yang dapat dikelola secara ekonomis itu berasal dari sampah anorganik yang sudah terpilah yang ada di Bank Sampah, sampah organik dari Rumah Kompos, tanaman ataupun bunga dari Greenhouse maupun kebun sekolah. Replikasi inovasi Sekolah Berdaun di mulai pada awal tahun 2015 di tujuh sekolah yakni SDN 029 Sumberjo, SDN 66 Pekkabata, SMPN 3 Polewali, SMPN 4 Polewali, SMA 1 Polewali, SMAN 3 Polewali, dan MAN 1 Polewali Mandar. Hasilnya, sekolah tersebut kemudian telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat

Provinsi. Selanjutnya pada bulan Maret 2016 Pemerintah Daerah melansir seratus sekolah menjadi target pelaksanaan Program Adiwiyata Sekolah Berdaun. Dengan kerjasama Tim yang terintegrasi dan solid, dilakukan pembinaan secara terus-menerus, dan hasilnya pada tahun 2016 terdapat lima sekolah yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Sekolah Adwiyata Nasional Sebelum inovasi dilakukan, ada banyak masalah yang dihadapi seperti volume sampah yang dihasilkan tidak dikelola dengan baik. Kesadaran warga akan kebersihan sekolah masih rendah. Sekolah belum menjadi tempat yang menyenangkan bagi siswa kareana disamping tidak besrsih dan nyaman, sekolah juga terasa gerah, panas dan gersang serta jauh dari kesan teduh. Masalah utama yang perlu diselesaikan diantaranya adalah bagaimana mengurangi vo l u m e sa m pa h d i s e ko l a h , baga i m a n a mengelola sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan menjadikan sampah tersebut bernilai ekonomis dan bagaimana menata

sekolah sehingga warga sekolah merasa nyaman dalam menjalankan aktifitas belajar mengajar.

Pendekatan Strategis Kerjasama yang solid dari berbagai unsur d a l a m m e l a k u ka n i nte r ve n s i p ro g ra m merupakan langkah yang paling menentukan keberhasilan langkah-langkah selanjutnya. Kerjasama yang solid ter wujud apabila didukung tim kerja yang proaktif dalam menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Tim ini terdiri dari tim pembina, tim penilai dan tim sekolah. Komitmen bersama merupakan modal sosial yang sangat penting sebagai tekad bersama mewujudkan target indikator Sekolah Berdaun. Komitmen bersama dapat menjadi inspirasi yang menyentuh kesadaran semua pihak untuk mewujudkan Sekolah peduli lingkungan. Komitmen mewujudkan Sekolah Berdaun dilakukan melalui Rapat Koordinasi yang melibatkan semua unsur baik dari Pemerintah Daerah, Sekolah, Perguruan Tinggi, Media dan

Oleh HIKMAH IAN

K


LSM peduli lingkungan. Dalam Rakor tersebut, disamping dilakukan pernyataan komitmen mewujudkan sekolah Berdaun, dilakukan pula orientasi Program Sekolah Berdaun dan Penajaman Strategi. Sejumlah rapat koordinasi dilakukan secara berkala apabila ditemui s e j u m l a h k e n d a l a m e n d a s a r , y a n g membutuhkan komitmen bersama untuk menyelesaikannya. Tim Pembina secara teratur dan sistematis melakukan pembimbingan dan pembinaan pada warga sekolah sesuai fokus pada tiap t a h a p a n y a n g t e l a h d i j a d w a l k a n . Pembimbingan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan pola pikir warga sekolah sehingga dapat bertindak proaktif dalam pemenuhan indikator Sekolah Berdaun. Tim Penilai secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan indikator Sekolah Berdaun. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi instrumen untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan rencana aksi untuk mempercepat kesatuan gerak langkah warga sekolah. Selanjutnya pada Momentum memperingati Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus dan Hari Jadi Kabupaten Polewali Mandar, 29 Desember, dilakukan penilaian Sekolah Berdaun dan kepada Sekolah-sekolah yang berprestasi terkait hal itu, diberikan penghargaan oleh Bupati Polewali Mandar. Kompetisi ini cukup berhasil mendorong terjadinya percepatan pemenuhan indikator Sekolah Berdaun pada seluruh sekolah yang mengikuti program tersebut.

Kreatif dan Inovatif Konsep Sekolah Berdaun ini sangat kreatif dan inovatif karena adanya Bank Sampah dan Pengomposan Mapaccing. Bank sampah dikelola oleh Direktur Bank Sampah Berdaun bersama jajarannya dengan bimbingan dari Bank Sampah Induk Sipamandaq dan guru pendamping. Bank Sampah ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekolah, sampah-sampah yang punya nilai ekonomi di jual ke bank sampah pada hari yang ditentukan dan setiap kelas diberikan buku tabungan sampah. Selanjutnya pengelola bank sampah sekolah akan menjualnya ke bank sampah Induk Sipamandaq yang dikoordinir oleh Satuan Kerja Lingkungan Hidup kabupaten. Sedangkan

hasil dari pengomposan dijual kepada kelas-kelas, para guru, masyarakat atau tamu yang datang. Sekolah Berdaun juga menimbulkan terbangunnya kreatifitas dan kewirausahaan siswa, antara lain mendaur ulang sampah menjadi karya-karya bernilai seni yang dapat dijual, pembuatan krupuk dan makanan ringan dari buah-buahan yang tumbuh di halaman sekolah, taman-taman yang indah dan asri di depan kelas, dan adanya lukisan-lukisan indah di dinding kelas membuat Sekolah menjadi bersih, indah, nyaman dan menyenangkan. Pola pikir dan Keterampilan wirausaha Siswa juga berkembang melalui pemanfaatan potensi yang ada di sekitar lingkungan mereka sehari-hari yang diolah dan kemudian bernilai ekonomis. Pembelajaran yang dapat diperoleh dengan adanya Sekolah Berdaun secara umum sekolah ya n g t e l a h m e l a k s a n a k a n i n i t e r l i h at peningkatan signifikan mulai dari tampilan fisik sekolah serta sarana dan prasarananya, sekolah menjadi hijau dan rindang karena

ditumbuhi oleh berbagai pohon, tanaman dan bunga-bunga. Pencegahan pencemaran dapat kita lihat dengan berbagai pengelolaan dan pengolahan limbah padat maupun cair yang ada di sekolah dan yang utamanya adanya sikap dan perilaku eduli lingkungan pada semua warga sekolah. Pada tingkat sekolah pembelajaran yang dapat dipetik adalah warga sekolah terlebih siswa sebagai pelanjut estafet kepemimpinan dan pengelola kehidupan di masa yang akan datang lebih mencintai lingkungan dan p e l e s t a r i a n nya . S e h i n g ga i d e t e nt a n g pembangunan berkelanjutan seperti yang selalu didengungkan lebih memungkinkan dapat dicapai. Dengan dilaksanakannya Sekolah Berdaun semua warga sekolah telah mendapatkan Pendididikan Lingkungan Hidup, sebagaimana dijelaskan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup adalah proses pembelajaran ya n g m e n i n g k at ka n p e n g e t a hu a n d a n kepedulian terhadap lingkungan dan hal-hal lain yang menjadi permasalahannya yang selanjutnya mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam mengatasi masalah tersebut, serta mengubah sikap, motivasi dan komitmen untuk membuat keputusan serta p e n e n t u a n s i k a p a t a u t i n d a k a n y a n g bertanggung-jawab.

Kelanjutan dan Replikasi Sekolah BERDAUN sebagai sebuah inovasi akan tetap dilanjutkan di secara umum pada

sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Begitu juga pada SMAN 3 Polewali. Hal ini tentunya disebabkan karena semua warga sekolah merasakan manfaatnya. Suasana sekolah yang lebih bersih, indah, teduh dan teratur tentunya merupakan hal yang harus selalu ada disekolah. Dengan demikian, akan tercipta suasana yang kondusif bagi proses belajar mengajar dan bagi pembentukan karakter siswa.Tentu harapannya adalah karakter siswa yang baik akan tercipta b e r s a m a a n d e n g a n c a p a i a n p r e s t a s i akademik.Sehingga motto sekolah, manarang anna malaqbiq (cerdas dan berkarakter) dapat diwujudkan. Penyesuaian-penyesuaian regulasi yang ada di sekolah, penambahan fasil itas yang diperlukan, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah lainnya dibarengi dengan pemberian reward and punishment secara berkeadilan akan dapat menjamin kelanjutan program di masa yang akan datang.


Tulisan Hikmah Ian pernah dimasukkan dalam lomba inovasi pelayanan publik pada awal tahun 2017. Penulis dapat dihubungi melalui : [email protected]

DARI KIRI-KANAN : Halaman sekolah, tanaman di depan kelas, Greenhouse. KIRI BAWAH : Hutan Sekolah. Foto : Hikmah Ian


LSM peduli lingkungan. Dalam Rakor tersebut, disamping dilakukan pernyataan komitmen mewujudkan sekolah Berdaun, dilakukan pula orientasi Program Sekolah Berdaun dan Penajaman Strategi. Sejumlah rapat koordinasi dilakukan secara berkala apabila ditemui s e j u m l a h k e n d a l a m e n d a s a r , y a n g membutuhkan komitmen bersama untuk menyelesaikannya. Tim Pembina secara teratur dan sistematis melakukan pembimbingan dan pembinaan pada warga sekolah sesuai fokus pada tiap t a h a p a n y a n g t e l a h d i j a d w a l k a n . Pembimbingan dan pendampingan dilakukan untuk memastikan terjadinya perubahan pola pikir warga sekolah sehingga dapat bertindak proaktif dalam pemenuhan indikator Sekolah Berdaun. Tim Penilai secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan indikator Sekolah Berdaun. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi instrumen untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan rencana aksi untuk mempercepat kesatuan gerak langkah warga sekolah. Selanjutnya pada Momentum memperingati Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus dan Hari Jadi Kabupaten Polewali Mandar, 29 Desember, dilakukan penilaian Sekolah Berdaun dan kepada Sekolah-sekolah yang berprestasi terkait hal itu, diberikan penghargaan oleh Bupati Polewali Mandar. Kompetisi ini cukup berhasil mendorong terjadinya percepatan pemenuhan indikator Sekolah Berdaun pada seluruh sekolah yang mengikuti program tersebut.

Kreatif dan Inovatif Konsep Sekolah Berdaun ini sangat kreatif dan inovatif karena adanya Bank Sampah dan Pengomposan Mapaccing. Bank sampah dikelola oleh Direktur Bank Sampah Berdaun bersama jajarannya dengan bimbingan dari Bank Sampah Induk Sipamandaq dan guru pendamping. Bank Sampah ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekolah, sampah-sampah yang punya nilai ekonomi di jual ke bank sampah pada hari yang ditentukan dan setiap kelas diberikan buku tabungan sampah. Selanjutnya pengelola bank sampah sekolah akan menjualnya ke bank sampah Induk Sipamandaq yang dikoordinir oleh Satuan Kerja Lingkungan Hidup kabupaten. Sedangkan

hasil dari pengomposan dijual kepada kelas-kelas, para guru, masyarakat atau tamu yang datang. Sekolah Berdaun juga menimbulkan terbangunnya kreatifitas dan kewirausahaan siswa, antara lain mendaur ulang sampah menjadi karya-karya bernilai seni yang dapat dijual, pembuatan krupuk dan makanan ringan dari buah-buahan yang tumbuh di halaman sekolah, taman-taman yang indah dan asri di depan kelas, dan adanya lukisan-lukisan indah di dinding kelas membuat Sekolah menjadi bersih, indah, nyaman dan menyenangkan. Pola pikir dan Keterampilan wirausaha Siswa juga berkembang melalui pemanfaatan potensi yang ada di sekitar lingkungan mereka sehari-hari yang diolah dan kemudian bernilai ekonomis. Pembelajaran yang dapat diperoleh dengan adanya Sekolah Berdaun secara umum sekolah ya n g t e l a h m e l a k s a n a k a n i n i t e r l i h at peningkatan signifikan mulai dari tampilan fisik sekolah serta sarana dan prasarananya, sekolah menjadi hijau dan rindang karena

ditumbuhi oleh berbagai pohon, tanaman dan bunga-bunga. Pencegahan pencemaran dapat kita lihat dengan berbagai pengelolaan dan pengolahan limbah padat maupun cair yang ada di sekolah dan yang utamanya adanya sikap dan perilaku eduli lingkungan pada semua warga sekolah. Pada tingkat sekolah pembelajaran yang dapat dipetik adalah warga sekolah terlebih siswa sebagai pelanjut estafet kepemimpinan dan pengelola kehidupan di masa yang akan datang lebih mencintai lingkungan dan p e l e s t a r i a n nya . S e h i n g ga i d e t e nt a n g pembangunan berkelanjutan seperti yang selalu didengungkan lebih memungkinkan dapat dicapai. Dengan dilaksanakannya Sekolah Berdaun semua warga sekolah telah mendapatkan Pendididikan Lingkungan Hidup, sebagaimana dijelaskan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup adalah proses pembelajaran ya n g m e n i n g k at ka n p e n g e t a hu a n d a n kepedulian terhadap lingkungan dan hal-hal lain yang menjadi permasalahannya yang selanjutnya mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam mengatasi masalah tersebut, serta mengubah sikap, motivasi dan komitmen untuk membuat keputusan serta p e n e n t u a n s i k a p a t a u t i n d a k a n y a n g bertanggung-jawab.

Kelanjutan dan Replikasi Sekolah BERDAUN sebagai sebuah inovasi akan tetap dilanjutkan di secara umum pada

sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Begitu juga pada SMAN 3 Polewali. Hal ini tentunya disebabkan karena semua warga sekolah merasakan manfaatnya. Suasana sekolah yang lebih bersih, indah, teduh dan teratur tentunya merupakan hal yang harus selalu ada disekolah. Dengan demikian, akan tercipta suasana yang kondusif bagi proses belajar mengajar dan bagi pembentukan karakter siswa.Tentu harapannya adalah karakter siswa yang baik akan tercipta b e r s a m a a n d e n g a n c a p a i a n p r e s t a s i akademik.Sehingga motto sekolah, manarang anna malaqbiq (cerdas dan berkarakter) dapat diwujudkan. Penyesuaian-penyesuaian regulasi yang ada di sekolah, penambahan fasil itas yang diperlukan, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah lainnya dibarengi dengan pemberian reward and punishment secara berkeadilan akan dapat menjamin kelanjutan program di masa yang akan datang.


Tulisan Hikmah Ian pernah dimasukkan dalam lomba inovasi pelayanan publik pada awal tahun 2017. Penulis dapat dihubungi melalui : [email protected]

DARI KIRI-KANAN : Halaman sekolah, tanaman di depan kelas, Greenhouse. KIRI BAWAH : Hutan Sekolah. Foto : Hikmah Ian

Update batukarinfo.com

Artikel

Tujuan penelitian ini adalah menyediakan informasi dasar tentang kebutuhan penyuluhan agroforestri untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan proyek agroforestri dalam rehabilitasi lahan di Sumba Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menerapkan pendekatan agroforestri dalam 2-3 tahun mendatang, khususnya di Kecamatan Haharu (wilayah dengan kondisi alam paling kritis di Sumba Timur), dan di Kabupaten Sumba Timur pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan masyarakat di 3 desa di Kecamatan Haharu (Wunga, Rambangaru dan Kadahang) dan dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan, untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan penyuluhan agroforestri dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rehabilitasi lahan di Kecamatan Haharu.

http://www.batukarinfo.com/referensi/seri-agroforestri-dan-kehutanan-di-sulawesi-kebutuhan-penyuluhan-agroforestri-untuk

Pada 08 September 2017 Tim KOMPAK-BaKTI LANDASAN II berkunjung ke tiga Puskesmas di tiga distrik Kabupaten FakFak Papua Barat dalam rangka mendapatkan potret tindak-lanjut setelah pelatihan SOP yang telah dilakukan pada Juni 2017 di Manokwari. Tim yang beranggotakan dr. Victor Eka Nugrahaputa (Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat), Julia C. Sagala (Heath Specialist), Wilson Tule (Koordinator Kabupaten Fakfak) dan Andi Rahayu (MoNev Officer) ini mengunjungi Puskesmas Werba, Puskesmas Sekban dan Puskesmas Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

http://www.batukarinfo.com/news/kunjungan-lapangan-fgd-penyusunan-standar-operating-prosedur-sop-pelayanan-non-teknis

ReferensiSeri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Kebutuhan Penyuluhan Agroforestri untuk Rehabilitasi Lahan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Para ahli memandang kepastian tenurial secara multi dimensi. Lebih dari sekadar pelimpahan kumpulan hak, namun mencakup pembentukan kelembagaan dan proses yang diperlukan agar hak lokal bisa diterapkan dan terjamin. Bagi mereka, kepastian tenurial mencakup dimensi tata kelola yang menjadi bagian proses implementasi, dan intervensi yang siap mempertinggi nilai/penghasilan dari hak yang dimiliki masyarakat. Pendorong utama kepastian tenurial di Maluku adalah: tata kelola daerah, anggaran pemerintah daerah, potensi wisata, hak dan lembaga adat, penguatan hak dan suara perempuan adat, konversi lahan dan tata ruang, peraturan lokal, pengetahuan masyarakat, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat.

http://www.batukarinfo.com/referensi/kepastian-hak-hak-tenurial-di-maluku-indonesia-menemukan-jalan-untuk-aksi-bersama

Kepastian hak-hak tenurial di Maluku, Indonesia: Menemukan jalan untuk aksi bersama

Batukarinfo.com adalah sebuah portal online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang beragam program pembangunan

di KTI. Media ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk registrasi menjadi member Batukarinfo dan informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi : www.batukarinfo.com

Kunjungan Lapangan & FGD Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Pelayanan Non-Teknis

Desa Kedondong masih jauh dari jangkauan penerangan PLN, di desa ini masyarakat mengandalkan mesin generator pribadi bagi yang mampu dan mesin generator yang dimiliki oleh desa. Walaupun demikian penerangan untuk desa tidak bisa dioptimalkan karena terbentur oleh biaya konsumsi bahan bakar yang cukup tinggi serta biaya perawatan dan lain-lainnya, sehingga penerangan pun dibatasi dan terbatas hanya bisa untuk beberapa jam saja setiap malamnya dan terkadang tidak jarang-tidak ada penerangan sama sekali untuk beberapa waktu.

h t t p : //w w w. b a t u k a r i n f o . c o m / k i a t - g u r u /c e r i t a -lapangan/cerdas-dalam-keterbatasan-catatan-seorang-ibu-rumah-tangga

Cerdas Dalam Keterbatasan - Catatan Seorang Ibu Rumah Tangga

Kegiatan di BaKTI

ertempat di AS Room BaKTI dilaksanakan BDiskusi Penyempurnaan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. Diskusi

dihadiri oleh pengurus AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Makassar, jurnalis, dan staf Program MAMPU BaKTI. Jurnalis yang hadir berasal dari media cetak, televisi, dan online. Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak disusun oleh AJI Makassar atas dukungan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI. Panduan ini dibuat atas dasar banyaknya berita mengenai perempuan dan anak yang bias dan merugikan. Beberapa berita media dianggap tidak mencerahkan dalam memberitakan perempuan dan anak. Panduan tersebut telah mendapat masukan dari berbagai pihak, baik akademisi, jurnalis, aktivis perempuan dan anak, sehingga diharapkan menjadi salah satu pedoman bagi jurnalis dalam menulis dan membuat berita tentang anak dan perempuan. Panduan ini akan digunakan oleh AJI Makassar dan Program MAMPU BaKTI untuk mengubah perspektif dan cara menulis jurnalis dan membuat berita tentang perempuan dan anak. Panduan ini juga diharapkan digunakan oleh pihak lain untuk meningkatkan kapasitas dan perspektif jurnalis mengenai perempuan dan anak.

4 September 2017Diskusi Penyempurnaan Panduan Jurnalis

omunitas Keluarga Kita, sebuah lembaga non Kprofit yang bergerak di bidang pendidikan keluarga mengadakan Kelas Kurikulum

Disiplin Positif, bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar. Kelas ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi Relawan Keluarga Kita (Rangkul) yang terdiri dari ibu-ibu dan orangtua dari wilayah Makassar, Sorowako dan Gowa. Kelas ini merupakan kelas kurikulum Keluarga Kita lanjutan, untuk mencari atau mempersiapkan relawan agar bisa menyebarkan kembali ilmu-ilmu parenting di daerah s e k i t a r nya m a s i n g - m a s i n g . H a d i r s e b a ga i narasumber Yulia Indriati dan Gita Kartabrata dari tim Keluarga Kita.

16 September 2017

Kelas Kurikulum Disiplin Positif

Filantropi Indonesia bekerja sama dengan Yayasan BaKTI menggelar kegiatan Philanthropy Learning Forum dengan

tema SDGs Sebagai Tools Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemitraan bertempat di Gedung BaKTI Makassar. Tujuan dari Forum ini adalah untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi lembaga filantropi lokal serta pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan SDGs. Selain itu, diharapkan melalui kegiatan ini akan dapat dirumuskan platform perluasan jaringan bagi lembaga filantropi lokal serta memperkuat peluang kemitraan antar berbagai pihak yang terlibat dalam sektor Filantropi. Hadir sebagai narasumber pada pertemuan ini adalah Muh. Yusran Laitupa Direktur Eksekutif BaKTI, Bapak Madjid Sallatu Akademisi dan Koordinator JiKTI, Bapak Hamid Abidin Direktur Filantropi Indonesia serta Bapak Muh. Amri Akbar dari Kabid Sosbud BAPPEDA Kota Makassar. Kegiatan dihadiri 92 peserta yang datang dari unsur lembaga filantropi di Makassar, NGO, pemerintah, komunitas, akademisi, mahasiswa dan swasta.

19 September 2017Philanthropy Learning Forum on SDGs

Update batukarinfo.com

Artikel

Tujuan penelitian ini adalah menyediakan informasi dasar tentang kebutuhan penyuluhan agroforestri untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan proyek agroforestri dalam rehabilitasi lahan di Sumba Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menerapkan pendekatan agroforestri dalam 2-3 tahun mendatang, khususnya di Kecamatan Haharu (wilayah dengan kondisi alam paling kritis di Sumba Timur), dan di Kabupaten Sumba Timur pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan masyarakat di 3 desa di Kecamatan Haharu (Wunga, Rambangaru dan Kadahang) dan dengan petugas penyuluh di tingkat kecamatan, untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan penyuluhan agroforestri dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rehabilitasi lahan di Kecamatan Haharu.

http://www.batukarinfo.com/referensi/seri-agroforestri-dan-kehutanan-di-sulawesi-kebutuhan-penyuluhan-agroforestri-untuk

Pada 08 September 2017 Tim KOMPAK-BaKTI LANDASAN II berkunjung ke tiga Puskesmas di tiga distrik Kabupaten FakFak Papua Barat dalam rangka mendapatkan potret tindak-lanjut setelah pelatihan SOP yang telah dilakukan pada Juni 2017 di Manokwari. Tim yang beranggotakan dr. Victor Eka Nugrahaputa (Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat), Julia C. Sagala (Heath Specialist), Wilson Tule (Koordinator Kabupaten Fakfak) dan Andi Rahayu (MoNev Officer) ini mengunjungi Puskesmas Werba, Puskesmas Sekban dan Puskesmas Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

http://www.batukarinfo.com/news/kunjungan-lapangan-fgd-penyusunan-standar-operating-prosedur-sop-pelayanan-non-teknis

ReferensiSeri Agroforestri dan Kehutanan di Sulawesi: Kebutuhan Penyuluhan Agroforestri untuk Rehabilitasi Lahan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Para ahli memandang kepastian tenurial secara multi dimensi. Lebih dari sekadar pelimpahan kumpulan hak, namun mencakup pembentukan kelembagaan dan proses yang diperlukan agar hak lokal bisa diterapkan dan terjamin. Bagi mereka, kepastian tenurial mencakup dimensi tata kelola yang menjadi bagian proses implementasi, dan intervensi yang siap mempertinggi nilai/penghasilan dari hak yang dimiliki masyarakat. Pendorong utama kepastian tenurial di Maluku adalah: tata kelola daerah, anggaran pemerintah daerah, potensi wisata, hak dan lembaga adat, penguatan hak dan suara perempuan adat, konversi lahan dan tata ruang, peraturan lokal, pengetahuan masyarakat, kesadaran dan pemberdayaan masyarakat.

http://www.batukarinfo.com/referensi/kepastian-hak-hak-tenurial-di-maluku-indonesia-menemukan-jalan-untuk-aksi-bersama

Kepastian hak-hak tenurial di Maluku, Indonesia: Menemukan jalan untuk aksi bersama

Batukarinfo.com adalah sebuah portal online yang menyediakan informasi dan pengetahuan tentang beragam program pembangunan

di KTI. Media ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Untuk registrasi menjadi member Batukarinfo dan informasi lebih lanjut, anda dapat menghubungi : www.batukarinfo.com

Kunjungan Lapangan & FGD Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Pelayanan Non-Teknis

Desa Kedondong masih jauh dari jangkauan penerangan PLN, di desa ini masyarakat mengandalkan mesin generator pribadi bagi yang mampu dan mesin generator yang dimiliki oleh desa. Walaupun demikian penerangan untuk desa tidak bisa dioptimalkan karena terbentur oleh biaya konsumsi bahan bakar yang cukup tinggi serta biaya perawatan dan lain-lainnya, sehingga penerangan pun dibatasi dan terbatas hanya bisa untuk beberapa jam saja setiap malamnya dan terkadang tidak jarang-tidak ada penerangan sama sekali untuk beberapa waktu.

h t t p : //w w w. b a t u k a r i n f o . c o m / k i a t - g u r u /c e r i t a -lapangan/cerdas-dalam-keterbatasan-catatan-seorang-ibu-rumah-tangga

Cerdas Dalam Keterbatasan - Catatan Seorang Ibu Rumah Tangga

Kegiatan di BaKTI

ertempat di AS Room BaKTI dilaksanakan BDiskusi Penyempurnaan Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak. Diskusi

dihadiri oleh pengurus AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Makassar, jurnalis, dan staf Program MAMPU BaKTI. Jurnalis yang hadir berasal dari media cetak, televisi, dan online. Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak disusun oleh AJI Makassar atas dukungan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan

Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI. Panduan ini dibuat atas dasar banyaknya berita mengenai perempuan dan anak yang bias dan merugikan. Beberapa berita media dianggap tidak mencerahkan dalam memberitakan perempuan dan anak. Panduan tersebut telah mendapat masukan dari berbagai pihak, baik akademisi, jurnalis, aktivis perempuan dan anak, sehingga diharapkan menjadi salah satu pedoman bagi jurnalis dalam menulis dan membuat berita tentang anak dan perempuan. Panduan ini akan digunakan oleh AJI Makassar dan Program MAMPU BaKTI untuk mengubah perspektif dan cara menulis jurnalis dan membuat berita tentang perempuan dan anak. Panduan ini juga diharapkan digunakan oleh pihak lain untuk meningkatkan kapasitas dan perspektif jurnalis mengenai perempuan dan anak.

4 September 2017Diskusi Penyempurnaan Panduan Jurnalis

omunitas Keluarga Kita, sebuah lembaga non Kprofit yang bergerak di bidang pendidikan keluarga mengadakan Kelas Kurikulum

Disiplin Positif, bertempat di ruang pertemuan BaKTI Makassar. Kelas ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi Relawan Keluarga Kita (Rangkul) yang terdiri dari ibu-ibu dan orangtua dari wilayah Makassar, Sorowako dan Gowa. Kelas ini merupakan kelas kurikulum Keluarga Kita lanjutan, untuk mencari atau mempersiapkan relawan agar bisa menyebarkan kembali ilmu-ilmu parenting di daerah s e k i t a r nya m a s i n g - m a s i n g . H a d i r s e b a ga i narasumber Yulia Indriati dan Gita Kartabrata dari tim Keluarga Kita.

16 September 2017

Kelas Kurikulum Disiplin Positif

Filantropi Indonesia bekerja sama dengan Yayasan BaKTI menggelar kegiatan Philanthropy Learning Forum dengan

tema SDGs Sebagai Tools Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemitraan bertempat di Gedung BaKTI Makassar. Tujuan dari Forum ini adalah untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi lembaga filantropi lokal serta pemerintah daerah dalam memahami dan mengimplementasikan SDGs. Selain itu, diharapkan melalui kegiatan ini akan dapat dirumuskan platform perluasan jaringan bagi lembaga filantropi lokal serta memperkuat peluang kemitraan antar berbagai pihak yang terlibat dalam sektor Filantropi. Hadir sebagai narasumber pada pertemuan ini adalah Muh. Yusran Laitupa Direktur Eksekutif BaKTI, Bapak Madjid Sallatu Akademisi dan Koordinator JiKTI, Bapak Hamid Abidin Direktur Filantropi Indonesia serta Bapak Muh. Amri Akbar dari Kabid Sosbud BAPPEDA Kota Makassar. Kegiatan dihadiri 92 peserta yang datang dari unsur lembaga filantropi di Makassar, NGO, pemerintah, komunitas, akademisi, mahasiswa dan swasta.

19 September 2017Philanthropy Learning Forum on SDGs

InfoBuku

Terima kasih kepada AKATIGA atas donasi buku untuk perpustakaan BaKTI. Buku-buku tersebut dapat dibaca di Perpustakaan BaKTI.

Kerumitan sektor informal yang diwarnai oleh perjanjian lisan, ketergantungan usaha kecil terhadap usaha yang lebih besar, kualitas sumber daya yang rendah, terciptanya buruh informal atau invisible, ketidakadilan pada jalur perdagangan, dan terkadang dipandang sebagai katup pengaman perekonomian, telah memunculkan karakter relasi buruh-majikan yang menguntungkan dan sekaligus tidak menguntungkan bagi perlindungan sosial-ekonomi buruhnya. Tiga studi kasus yang dibahas dalam buku ini menunjukkan kerumitan tersebut, yaitu di dalam relasi produksi subkontrak—yang mewakili proses informalisasi—serta relasi produksi perikanan bagan, dan perkebunan teh rakyat, yang mewakili kondisi sektor informal yang sudah lama ada atau sudah mentradisi.

Ruang partisipasi warga dibuka dalam berbagai bentuk, intensitas, fungsi, dan derajat keseriusannya oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pembukaan ruang tersebut disuarakan sebagai proses demokratisasi, baik dalam bentuk penguatan masyarakat sipil, pengorganisasian kelompok akar rumput, pembentukan forum-forum dialog, maupun reformasi di lingkungan pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah semua bentuk upaya tadi memberi manfaat kepada golongan masyarakat yang selama ini disisihkan, terpinggirkan, miskin, dan tidak berdaya?

Kejahatan dan Hukuman adalah novel yang menelusuri pergumulan paling sengit di relung jiwa terdalam seorang anak manusia. Kesepian hati, kepahitan hidup, keangkuhan, kemelaratan, dan cinta. Dostoyevsky sendiri menyusun ceritanya ini dalam struktur yang kokoh, dengan unsur-unsur bagiannya yang dijalin dalam ketegangan yang terjaga dan penuh kejutan. Ini semacam “cop story” yang ironik, yakni kisah kejahatan yang telah jelas pelakunya bagi pembaca, tetapi merupakan teka-teki bagi tokoh-tokohnya. Inilah sebabnya Alice Ten Eyck dapat meringkas novel ini menajdi semacam novel populer jenis kisah kepolisian, bukan jenis cerita detektif.

Dalam era 1950-1962 silam, sejumlah pamong praja muda asli Papua yang baru sekitar 20-an tahun telah memperlihatkan dedikasi dan integritas tinggi sebagai pelayan masyarakat. Menyeberangi sungai, lautan, dan rawa-rawa, menerobos hutan rimba, mendaki gunung, menuruni lembah terjal, bahkan mencegah perang suku-suku di pedalaman Papua. Diangkat dalam bentuk penuturan dengan gaya bahasa 'saya', pengalaman ini sarat nilai-nilai kemanusiaan yang penuh perjuangan, menegangkan, mengharukan, menggelikan, namun tetap mengandung pesan untuk direfleksikan. Buku ini layak dibaca oleh semua kalangan mulai dari akademisi, peneliti, sejarawan, pendidik, birokrat, aktivis LSM, dan mereka yang menyenangi kisah-kisah petualangan hingga masyarakat awam sekalipun.

Hubungan Perburuhan di Sektor Informal; Permasalahan dan ProspekPENULIS Anne Friday Safaria, Dadi Suhanda, dan Selly Riawanti

Membangun Forum Warga: Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil

PENULIS Eka Chandra,dkk

Kejahatan dan Hukuman

PENULIS Fyodor Dostoyevsky

Bakti Pamong Praja Papua di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia

PENULIS Leontine E.Visser dan Amapon Jos Marey

Documents

No. 141 September - Oktober 2017 Edisi 141.pdf · (organisasi, posisi, nomor HP, ... sesi ini menampilkan 2 pembicara. Pembicara pertama pada sesi ini adalah Andi Hilmy, seorang mahasiswa