Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Bahan Belajar
NILAI-NILAI PANCASILA
Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Mahir Daring
Disusun Oleh:
TIM PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
Dani Wardani
Rita Asmara
Raden Abdurrakhim
Euis Laelasari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
(PP PAUD dan Dikmas) Jawa Barat
Tahun 2017
i
Kata Pengantar Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Mahir dalam Jaringan dikembangkan untuk
memberikan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pendidikan namun
terhambat pada waktu dan jarak. Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket
C Mahir dalam Jaringan dirancang agar peserta didik mampu belajar mandiri sehingga
peserta didik dapat menentukan kebutuhan belajarnya, merumuskan tujuan
belajaranya, mengidentifikasi sumber belajar, memilih dan melaksanakan strategi
belajar serta mampu mengukur hasil belajarnya. Dengan kata lain, peserta didik dapat
menentukan bagaimana, kapan dan dimana dia akan belajar. Namun demikian untuk
membantu peserta didik dalam memperoleh sumber belajar, maka disediakan media
pembelajaran dalam bentuk modul dan audiovisual.
Modul dikembangkan untuk untuk tiga belas mata pelajaran, yaitu 1) Pendidikan
Agama Islam, 2) Pendidikan Kewarganegaraan, 3) Bahasa Indonesia, 4) Bahasa Inggris,
5) Matematika, 6) Sejarah Indonesia, 7) geografi, 8) ekonomi, 9) Sosiologi, 10) Sejarah
Peminatan, 11) Seni Budaya, 12) Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 13)
Keterampilan fungsional (house keeping). Modul ini diharapkan mampu
mempermudah penyajian pesan, mengatasi keterbatasan waktu dan ruang peserta
didik, serta mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggali dan
berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya.
Guna memudahkan peserta didik dalam mempelajari materi yang ada, modul memuat
deskripsi, petunjuk penggunaan modul, standar kompetensi, peta konsep dan kegiatan
belajar. Kegiatan Belajar yang memuat tujuan pembelajaran, uraian materi,
rangkuman dan latihan soal. Tugas dan kunci jawaban akan disampaikan terpisah
melalui aplikasi pembelajaran paket c dalam jaringan, paketcdaring.seamolec.org.
Semoga Bermanfaat.
Penulis
ii
Daftar Isi Kata Pengantar ................................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................................ ii
Petunjuk Penggunaan ...................................................................................................... iii
Pendahuluan ..................................................................................................................... 1
Kegiatan Belajar 1 PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA .................................................... 4
Kegiatan Belajar 2 KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEMENTERIAN ...................................... 10
Kegiatan Belajar 3NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN .............................................................................................................. 16
Daftar Pustaka ................................................................................................................. 21
iii
Petunjuk Penggunaan Bahan Belajar ini diperuntukkan bagi peserta didik Paket C Mahir dalam jaringan
derajat 1. Proses pembelajaran dikemas dalam bentuk modul, masing-masing modul
saling berurutan dan menjadi satu kesatuan pemahaman untuk dihayati dan
diamalkan. Cepat atau lambatnya penyelesaian modul tersebut sangat tergantung
pada kesungguhan dan kerajianan anda mempelajarinya.
A. Cara Belajar
Cara belajar anda akan menentukan penguasaan dan keberhasilan anda sebagai
peserta didik paket C Mahir dalam jaringan derajat 1. Ikutilah petunjuk belajar ini
agar anda dapat memahami isi bahan belajar ini dengan baik.
1. Yakinkan diri anda bahwa anda telah siap untuk belajar.
2. Tenangkan pikiran dan pusatkan perhatian anda pada bahan belajar yang akan
anda pelajari.
3. Berdoalah sejenak sesuai agama dan keyakinan anda dan sekarang anda siap
untuk belajar.
4. Baca dan pahami deskripsi isi dari setiap bahan belajar, agar anda dapat
mengetahui apa yang harus dipelajari dari isi bahan belajar.
5. Baca dan pahami secara mendalam tujuan yang harus dicapai setelah
melakukan pembelajaran
6. Bacalah uraian materi secara seksama. Tandai dan catat materi yang
belum/kurang anda pahami.
7. Diskusikan materi-materi yang belum dipahami dengan teman,
tutor/pendidik, dan/atau orang yang dianggap ahli dalam bidang ini melalui
chat, e-mail, forum diskusi atau bertanya langsung saat video converence.
8. Anda juga dapat mempelajari materi melalui media yang tersedia seperti
video, ppt, dan gambar. Media yang ada karena akan lebih memudahkan
anda mempelajari materi/isi yang diuraikan.
9. Carilah sumber atau bacaan lain yang relevan dengan untuk menunjang
pemahaman dan wawasan tentang materi yang sedang anda pelajari.
10. Kerjakan soal latihan /evaluasi dalam modul atau dalam aplikasi untuk
mengukur tingkat penguasaan materi sebagai hasil pembelajaran.
11. Kerjakan soal ujian modul sebagai syarat untuk membuka modul berikutnya.
12. Jika hasil anda belum memuaskan jangan putus asa, cobalah lebih giat lagi
belajar.
iv
B. Pengukuran kemampuan Belajar
1. Jawablah pertanyaan ujian modul dalam aplikasi setiap akhir modul
2. Jawaban benar atau salahakan terlihat langsung dalam setiap pertanyaan.
3. Hasil ujian modul akan langsung keluar setelah anda selesai menyelesaikan
seluruh soal.
Arti tingkat penguasaan yang capai:
90 - 100 = baiksekali
80 - 89 =baik
70 - 79 =cukup
- 69% =kurang
Jika anda mencapai tingkat penguasaan 70 atau lebih, maka anda dapat
melanjutkan dengan modul berikutnya.
Tetapi jika nilai anda di bawah 69, anda diharuskan untuk mengulang
mempelajari modul terutama pada bagian yang belum anda kuasai.
4. Setelah anda mempelajari seluruh modul pada setiap matapelajaran, cobalah
anda sekali lagi mengerjakan latihan pada setiap modul.
5. Jika secara keseluruhan anda telah mencapai tingkat penguasaaan 80 atau
lebih, maka anda sudah siap menempuh ujian naik derajat.
1
Pendahuluan
Selamat bertemu pada Modul Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Program Paket C
Mahir Dalam Jaringan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurikulum
2013. Modul ini disusun sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standari Isi
Kurikulum 2013. Masing-masing modul terdiri atas uraian singkat materi, fokus modul,
latihan, penugasan, dan refleksi.
Modul-modul Tersebut adalah:
KD 1. Kelas XI :
1. Topik 1: Konsep Pembagian Kekuasaan Negara
2. Topik 2: Kedudukan dan Fungsi Kementrian Negara
3. Topik 3: Nilai-nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1. Mengorganisasi nilai-
nilai Pancasila dalam
praktik
penyelenggaraan
pemerintahan Negara
1.1.1. Membangun nilai-nilai Toleran dalam
praktik penyelenggaraan pemerintahan
negara
1.1.2. Membangun nilai-nilai Kejujuran dalam
praktik penyelenggaraan pemerintahan
2
sebagai salah satu
bentuk pengabdian
kepadaTuhan Yang
Maha Esa
negara
2.1.Mengamalkan nilai-nilai
Pancasila dalam
kerangka praktik
penyenggaraan
pemerintah Negara
2.1.1. Membangun nilai-nilai Toleransi dalam
kerangka praktik penyenggaraan
pemerintah Negara
2.1.2. Membangun nilai-nilai Kejujuran dalam
kerangka praktik penyenggaraan
pemerintah Negara
3.1. Menganalisis nilai-Nilai
Pancasila dalam
kerangka praktik
penyelenggaraan
pemerintahan Negara
3.1.1. Menganalisis sistem pembagian
kekuasaan negara Republik Indonesia
3.1.2. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi
kementerian negara Republik Indonesia
dan lembaga pemerintahan non
departemen
3.1.3. Menganalisis kedudukan dan fungsi
pemerintahan daerah dalam kerangka
NKRI
3.1.4. Menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam
penyelenggaraan pemerintahan
4.1. Mengambil keputusan
bersama sesuai nilai-
nilai Pancasila dalam
kerangka praktik
penyelenggaraan
pemerintahan Negara
4.1.1 Menyaji hasil analisis tentang pengambilan
keputusan bersama sesuai nilai-nilai
Pancasila dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintahan Negara .
4.1.2 Mengkomunikasikan hasil analisis terkait
dengan pengambilan keputusan bersama
sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka
praktik penyelenggaraan pemerintahan
Negara
C. Deskripsi
Para ahli membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu:
legislative, eksekutif, dan federatif. Ahli yang lain membagi kekuasaan
negara menjadi legislative, eksekutif, dan yudikatif. Bagaimanakah
pembagian kekuasaan negara menurut UUD NRI 1945.Pada Bab 1 ini kita
akan membahas tentang pembagian kekuasaan pemerintahan negara.
3
D. Waktu : 2 Jam Pelajaran
E. Tujuan Akhir
1. Membangun nilai-nilai Toleran dan Kejujuran dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan negara
2. Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangkapraktik
penyelenggaraan pemerintahan
3. Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai
nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara
4. Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan
keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintahan Negara
4
Kegiatan Belajar 1 PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA
1. Tujuan Pembelajaran
Menyaji hasil analisis sistem pembagian kekuasaan pemerintahan negara
Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan system pembagian
kekuasaan terkait dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara
2. Uraian Materi
Selamat datang kepada anda semua, sebelum memulai materi pelajaran
marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa bahwa kita masih diberi kesehehatan sehingga kita semua masih punya
kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita.
Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi, anda diharapkan dapat :
1. Menjelaskan pengertian kekuasaan.
2. Mengidentifikasi macam-macam kekuasaan negara Republik Indonesia.
3. Menganalisis konsep pembagian kekuasaan di Indonesia.
4. Memberi contoh jenis kekuasaan secara horizontal
Anda saat ini akan segera memulai mempelajari tentang Nilai-nilai Pancasila dalam
kerangka praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
a. Macam-macam Kekuasaan Negara
Menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam
bukunya yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya (2006:273),
kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi tiga macam kekuasaan yaitu:
1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk
undang-undang
2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang,
termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-
undang
3) Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar
negeri.
Menurut Montesquie sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam
bukunya yang berjudul Negara Kesatuan; Konsep, Asas, dan Aplikasinya (2006:273)
1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk
undang-undang
2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
3) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-
undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap
undang-undang.
5
Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan
penyempurnaan dari pendapat John Locke.Kekuasaan federatif oleh Montesquieu
dimasukan ke dalam kekuasaan eksekutif dan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan
yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-
lembaga yang berbeda dan sifatnya terpisah. Oleh karena itu teori Montesquieu ini
dinamakan dengan Trias Politica.
b. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan
pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian
kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.
Mari kita amati gambar dibawah ini!
Siapa yang ada dalam gambar ini? Mereka adalah pejabat Negara yang disebut
pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara.
Sumber:www.merdeka.com
c. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia
1. Macam-Macam Kekuasaan Negara
Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang
untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang
dikehendaki atau diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara merupakan
kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai
keadilan dan kemakmuran, serta keteraturan.
2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia
a) Pembagian Kekuasaan Secara Horisontal
Pembagian kekuasaan secara horisontal yaitu pembagian kekuasaan
menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan
yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara
6
horisontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan
pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
1) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-
undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini
dipegang oleh Presiden.
3) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-
undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
4) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi
5) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara.
6) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah.
Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di
Indonesia
Pembagian kekuasaan secara horisontal pada tingkatan pemerintahan
daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat,
yaitu antara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah)
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada tingkat provinsi,
pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah provinsi
(Gubernur/Wakil Gubernur) dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat
kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah
Kabupaten/Kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota)
dan DPRD kabupaten/kota.
b) Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan
berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa
tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan
7
ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara
Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan
daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota). Pada
pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara
vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan antara
pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan
koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam
bidang administrasi dan kewilayahan, dengan diterapkanya asas
desentralisasi. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan
wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan
mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu
kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal.
3. Rangkuman
Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk
undang-undang
Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-
undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap
undang-undang.
Pembagian kekuasaan secara horisontal yaitu pembagian kekuasaanmenurut
fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif danyudikatif).
Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan
berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa
tingkatan pemerintahan.
8
Latihan
Jawablah soal di bawah ini dengan benar !
1. Di bawah ini macam-macam kekuasaan Negara, manakah kekuasaan negara yang
bukan menurut John Lock dibawah ini!
a. Kekuasaan legislatif
b. Kekuasaan eksekutif
c. Kekuasaan federatif
d. Kekuasaan moneter
2. Berikut ini merupakan macam-macam kekuasaan negara menurut para ahli:
1. Kekuasaan legislative
2. Kekuasaan eksekutif
3. Kekuasaan federtatif
4. Kekuasaan eksaminatif
5. Kekuasaan moneter
Yang termasuk macam-macam kekuasaan Negara menurut John Lock adalah...
a. 1 dan 3
b. 1, 2, dan 3
c. 2 dan 4
d. 4
3. Kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan
dan kemakmuran, serta keteraturan disebut...
a. Kekuasaan negara
b. Pembagian kekuasaan
c. Pemisahaan kekuasaan
d. Lembaga negara
4. Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang merupakan
pengertian dari...
a. Kekuasaan legislatif
b. Kekuasaan eksekutif
c. Kekuasaan federatif
d. Kekuasaan moneter
5. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (Legislatif,
Eksekutif dan Yudikatif) disebut dengan...
a. Pembagian kekuasaan secara vertikal
b. Pembagian kekuasaan secara horisontal
c. Kekuasaan konstitutif
d. Pembagian kekuasaan moneter
9
6. Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar di jalankan
oleh...
a. DPR
b. MPR
c. Presiden
d. Menteri
7. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan
pemerintahan negara dipegang oleh...
a. Presiden
b. BPK
c. Bank Indonesia
d. DPR
8. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang dijalankan oleh...
a. MPR
b. BPK
c. DPR
d. Bank Indonesia
e. Menteri
9. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan disebut...
a. Kekuasaan legislatif
b. Kekuasaan yudikatif
c. Kekuasaan eksaminatif
d. Kekuasaan konstitutif
10. Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan
antara beberapa tingkatan pemerintahan disebut...
a. Pembagian kekuasaan secara horizontal
b. Pembagian kekuasaan secara vertikal
c. Pembagian kekuasaan konstitutif
d. Pembagian kekuasaan eksaminatif
10
Kegiatan Belajar 2 KEDUDUKAN DAN FUNGSI KEMENTERIAN
1. Tujuan Pembelajaran
Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik
Indonesia dan lembaga pemerintahan non departemen.
Menyaji dan Mengkomunikasikan hasil analisis tentang pengambilan
keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik
penyelenggaraan pemerintahan Negara
2. Uraian Materi
Dari uraian sebelumnya anda sudah memahami bahwa kekuasaan pemerintahan
Indonesia menganut system kabinet Presidensil.Dalam system presidensil
kedudukan presiden sangat kuat karena merupakan kepalaNegara sekaligus kepala
pemerintahan, yang dalam penyelenggaraan tugasnya dibantu oleh para menteri.
Berikut ini kita akan membahas kedudukan dan funsi dari Kementerian Negara
Republik Indonesia.
a. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian
1) Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia
Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin
dikerjakan sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik
Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan
dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa
kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-
menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden
sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik
Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan:
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara
diatur dalam undang-undang.
Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap menteri
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.” Dengan kata lain, setiap
kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri. Adapun urusan
pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian negara adalah
sebagai berikut.
11
a) Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara
tegasdisebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
meliputiurusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
b) Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalamUUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama,hukum,
keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan,kebudayaan,
kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan,
energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi,
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,kelautan, dan perikanan.
c) Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi,
dansinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan
perencanaanpembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan
negara, badanusaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan
hidup, ilmupengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan
menengah,pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga,
perumahan,dan pembangunan kawasan atau daerah tertingga
b. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia
Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan
urusan pemerintahan yang ditanganinya.
1) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang
nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam
UUD NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.
a) Kementerian Dalam Negeri
b) Kementerian Luar Negeri
c) Kementerian Pertahanan
2) Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggarakan urusantertentu
dalam pemerintahan untuk membantu presiden
dalammenyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya
pencapaiantujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan
pembangunan nasional.Kementerian yang menangani urusan
pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun
1945 adalah sebagai berikut.
a) Kementerian Agama
b) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
c) Kementerian Keuangan
d) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
e) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
f) Kementerian Kesehatan
g) Kementerian Sosial
12
h) Kementerian Ketenagakerjaan
i) Kementerian Perindustrian
j) Kementerian Perdagangan
k) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
l) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
m) Kementerian Perhubungan
n) Kementerian Komunikasi dan Informatika
o) Kementerian Pertanian
p) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
q) Kementerian Kelautan dan Perikanan
r) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
danTransmigrasi
s) Kementerian Agraria dan Tata Ruang
3) Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusantertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden
dalammenyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan
fungsiperumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya,
koordinasidan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya,
pengelolaanbarang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya, danpengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.
Kementerian ini yangmenangani urusan pemerintahan dalam rangka
penajaman, koordinasi,dan sinkronisasi program pemerintah.
a) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
b) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi
c) Kementerian Badan Usaha Milik Negara
d) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
e) Kementerian Pariwisata
f) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
g) Kementerian Pemuda dan Olahraga
h) Kementerian Sekretariat Negara
c. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
Selain memiliki kementerian negara, Republik Indonesia juga memiliki
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya
Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah
NonKementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu
presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Keberadaan LPNK
diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
13
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-
Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non -Kementerian yang
ada di Indonesia.
1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi
MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2) Badan Informasi Geospasial (BIG).
3) Badan Intelijen Negara (BIN).
4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),di
bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan
danPerlindungan Anak.
6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah
koordinasiMenteri Koordinator Bidang Perekonomian.
7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL),
dibawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
9) Badan Narkotika Nasional (BNN).
10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia(BNP2TKI).
13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah
koordinasiMenteri Kesehatan.
14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah
koordinasiMenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di
bawahkoordinasi Menteri Lingkungan Hidup.
17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di
bawahkoordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS),dibawahkoordinasi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian.
19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam
Negeri.
20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian.
21) Badan SAR Nasional (BASARNAS).
14
22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri
Risetdan Teknologi.
23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi
MenteriRiset dan Teknologi.
24) Badan Urusan Logistik (BULOG), di bawah koordinasi Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi
MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah
koordinasiMenteri Riset dan Teknologi.
27) Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).
28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di
bawahkoordinasi Menteri Riset dan Teknologi.
30) Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), di bawah koordinasi
MenteriKoordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan.
31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), di bawah
koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Rangkuman
Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas
dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
nomenklatur kementeriannya secara tegasdisebutkan dalam UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, meliputiurusan luar negeri, dalam negeri,
dan pertahanan.
Kementerian Negara RepublikIndonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan
urusan pemerintahan yangditanganinya.
15
Latihan
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan termasuk Kementerian Koordinator
Bidang….
a. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
c. Bidang Perekonomian
d. Bidang Kemaritiman
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata termasuk
Kementerian Koordinator Bidang….
a. Bidang Kemaritiman
b. Bidang Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
c. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
d. Bidang Perekonomian
3. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan
HAM, Kementerian Pertahanan termasuk Kementerian Koordinator Bidang….
a. Bidang Kemaritiman
b. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
c. Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
d. Bidang Perekonomian
4. Lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan
tugas pemerintahan tertentu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari….
a. Lembaga Negara
b. Lembaga Pemerintahan
c. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
d. Lembaga Nasional
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah koordinasi Menteri….
a. Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
b. Kesehatan
c. Pendidikan dan Kebudayaan
d. Koordinator bidang Perekonomian
16
Kegiatan Belajar 3 NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1. Tujuan Pembelajaran
Menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-
nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara .
Mengkomunikasikan hasil analisis terkait dengan pengambilan keputusan
bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan
pemerintahan Negara
2. Uraian Materi
a. Sistem Nilai dalam Pancasila
Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yangsaling
berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita berbicaratentang
sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu danbersama-sama
menuju pada suatu tujuan tertentu.Pancasila sebagai nilai mengandung
serangkaiannilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan.Pancasila
sebagai nilai mengandung serangkaiannilai, yaitu: ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, keadilan.
1) Implementasi Pancasila
Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan
bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi
spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual
mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan
ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan
nilai dalam falsafah negara. Hal ini termasuk pengakuan bahwa atas
kemahakuasaan dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa perjuangan
Bangsa Indonesia merebut kemerdekaan terwujud. Dimensi kultural
mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara,
pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi
institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan
utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila
tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan
prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini
menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara
negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya,
di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya
17
dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi
juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhan di
dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang
tercermin dalam sila pertama tersebut sesungguhnya dapat memberikan
rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama
ketika dia harus melakukan korupsi, penyelewengan harta negara, dan
perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin
good governanceyang selama ini menjadi panduan dalam praktek
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masa kini. Nilai spiritual dalam
Pancasila ini sekaligus menjadi nilai lokalitas bagi Bangsa Indonesia yang
seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Sila
kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan Indonesia, dan Sila
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam permusayaratan
perwakilan merupakan gambaran bagaimana dimensi kultural dan
institusional harus dijalankan. Dimensi tersebut mengandung nilai
pengakuan terhadap sisi kemanusian dan keadilan (fairness) yang
nondiskriminatif; demokrasi berdasarkan musyawarah dan transparan
dalam membuat keputusan; dan terciptanya kesejahteraan sosial bagi
semua tanpa pengecualian pada golongan tertentu.
2) Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
a) Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang
Maha Esa.
Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan
beribadah menurut agamanya.
Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan
memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan
beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman
warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar
agama.
b) Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab
Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makluk
Tuhan. Karena manusia mempunyai sifat universal.
Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini
juga bersifat universal.
18
Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini
berarti bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan
dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu pelurusan dan
penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-
penyimpangan, karena Keadilan harus direalisasikan dalam
kehidupan bermasyarakat.
c) Nilai Sila Persatuan Indonesia
Nasionalisme
Cinta bangsa dan tanah air
Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan
dan perbedaan warna kulit.
Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan.
d) Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum,
yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama
secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini
terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan putusan bersama
secara bulat.
Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang
perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat
sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara
Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.
e) Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis
dan berkelanjutan.
Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi
kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat
bekerja sesuai dengan bidangnya.
3. Rangkuman
Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu rangkaian
yangsaling berkaitan antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika kita
berbicaratentang sistem nilai berarti ada beberapa nilai yang menjadi satu
danbersama-sama menuju pada suatu tujuan tertentu.
19
Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup
bernegara, dan sebagai dasar negara.
20
Latihan
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!
1. Urutan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain….
a. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan
b. Ketuhanan, kerakyatan, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan
c. Ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan
d. Ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, dan persatuan
2. Penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa
yaitu….
a. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah
menurut agamanya
b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa
c. Cinta bangsa dan tanah air
d. Nasionalisme
3. Penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai sila Persatuan Indonesia yaitu….
a. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah
menurut agamanya
b. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa
c. Cinta bangsa dan tanah air
d. Mengusahakan putusan bersama secara bulat
4. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat merupakan salah satu
penyelenggaraan negara yang sesuai dengan nilai sila….
a. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
b. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
c. Persatuan Indonesia
d. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
5. Dibawah ini yang termasuk nilai sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kecuali...
a. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk
agama sesuai hukum yang berlaku.
b. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
c. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi
antarumat dan dalam beragama.
d. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
21
Daftar Pustaka
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas X, Jakarta, Puskurbuk.