Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 1 Bidang Perencanaan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah
merupakan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Pembentukan DPMPTSP bertujuan untuk
mendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan
perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau setara dengan pejabat
Eselon II/b yang bertempat dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Kampar –
Bangkinang. Secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Kampar melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar dan secara fungsional bertanggung jawab
kepada publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan
bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang bersifat koordinasi lintas
sektor, dan merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan dan penanaman
modal sebagaimana diatur menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 53 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar.
Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan pembangunan
daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan
pembangunan kabupaten Kampar, diperlukan perencanaan yang komprehensif
terarah dan terpadu bertumpu pada pola perencanaan berbasis masyarakat, dengan
melibatkan peran stakeholders yang pada gilirannya diharapkan mampu
menjembatani dan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara
transparan, demokratis dan akuntabel.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
kedua undang-undang dimaksud mengamanatkan bahwa setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) termasuk
didalamnya Renstra OPD DPM-PTSP. Rencana strategis DPMPTSP merupakan
dokumen rencana pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 2 Bidang Perencanaan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,
kendala dan tantangan. Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara
mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan
yang realitas dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan
Renstra DPMPTSP Kabupaten Kampar berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2022 dan
kegiatannya bersifat indikatif. Dengan demikian tersusunya perencanaan strategis
DPMPTSP dapat sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Kampar sesuai dengan
RPJMD sekaligus untuk mendukung visi, misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode
tahun 2017 – 2022.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Kampar sebagai salah satu unit kerja/instnasi di lingkungan pemerintah Kabupaten
Kampar perlu mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mendukung visi, misi dan program tahunan yang sudah ditetapkan Kepala Daerah
terpilih dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar
periode tahun 2017 – 2022.
Amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan
untuk menyelenggarakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya. Dengan demikian terkait hal tersebut OPD menyusun rencana
pembangunan berupa ;
1. Rencana Strategis – Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD)
2. Rencana Kerja – Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD)
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra – OPD) berfungsi sebagai
dokumen perencanaan teknis operasional yang merupakan penjabaran teknis dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap unit kerja
daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program
setiap fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh
setiap OPD dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Kabupaten Kampar.
Adapun RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang
disampaikan pada saat pemilihan langsung kepala daerah yang berpedoman kepada
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 3 Bidang Perencanaan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan
RPJM provinsi Riau maupun RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan
keuangan daerah selama periode rencana, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, dan program-program pembangunan yang disertai dengan rencana-rencana
kegiatan, baik dalam kerangka anggaran maupun dalam kerangka regulasi.
Sedangkan RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua
puluh tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang akan
digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD setiap lima tahun sekali. Rencana
Kerja - Organisasi Perangkat Daerah (Renja – OPD) merupakan dokumen
perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai derivasi dari
Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya,
dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi
pembiayaan satu tahun kedepan.
Dengan demikian Renstra DPMPTSP Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2022
merupakan penjabaran dari RPJP Kabupaten Kampar tahun 2005 – 2025 dan RPJM
Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2022 untuk menjalankan kegiatan pemerintahan
dan pembangunan Kabupaten Kampar secara serasi, selaras dan berkelanjutan.
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2022 memuat visi, misi, arah kebijakan teknis
dan indikasi rencana program yang akan dilaksanakan DPMPTSP untuk kurun
waktu lima tahunan. Setiap tahunnya disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
dengan berpedoman kepada Renstra yang telah tersusun sebelumnya, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini :
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 4 Bidang Perencanaan
Pernyataan Misi
RENCANA STRATEGIS DPMPTSP KABUPATEN KAMPAR
BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
Rencana Kinerja Tahunan
Perumusan Sasaran
Perumusan Tujuan
Pernyataan Misi
Perumusan Tujuan
Gambar I.2 Sistem Penyusunan Rencana Strategis
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum untuk penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2022
merujuk kepada :
1. Pancasila sebagai landasan Idiologi,
2. Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional,
Cara Mencapai Tujuan / Sasaran : Kebijakan Program
PENGUKURAN KINERJA LKj
Nilai Luhur - Integritas. - Keinginan utk maju. - Agamis.
LKPJ BUPATI
- Analisis lingkungan strategis.
- Faktor kunci keberhasilan
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 5 Bidang Perencanaan
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah,
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
5. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
6. Undang Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
7. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara,
8. Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagai keseragaman pembangunan,
9. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai
landasan kewenangan daerah,
10. Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintahan Pusat dan Daerah,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang
Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan,
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2006 tentang
Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
15. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2006 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah,
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah,
19. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai landasan acuan pengukuran indikator kinerja,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah dirubah beberapa kali, Permendagri
Nomor 59 tahun 2007 dan Perkemendagri Nomor 21 tahun 2011,
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 tentang Sistem Pelayanan Publik
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 6 Bidang Perencanaan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengelolaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah,
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah,
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar tahun 2005
– 2025,
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar,
26. Peraturan Daerah Kampar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun
2012 – 2016,
27. Peraturan Bupati Kampar Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
1.3 Maksud dan Tujuan
Adapun maksud penyusunan perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2022 adalah
sebagai berikut :
1. Melaksanakan dan menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah,
2. Melaksanakan dan menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06
tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kampar,
3. Melaksanakan Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 tahun 2017 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar,
4. Untuk evaluasi hal-hal yang telah dilaksanakan (periode sebelumnya) dan
rasionalisasi untuk pencapaian tujuan di akhir periode tahun 2022,
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 7 Bidang Perencanaan
5. Untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan perencanaan
pembangunan, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP
Kabupaten Kampar lebih terarah untuk mencapai tujuan yang di inginkan lima
tahun kedepan dengan mengkoordinasikan instansi-instansi terkait.
Sedangkan tujuan penyusunan perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2022 adalah :
1. Sebagai pedoman dan tolok ukur bagi kepala OPD untuk mencapai visi – misi
yang telah ditetapkannya berdasarkan RPJMD dan sekaligus melaksanakan visi-
misi Bupati/Wakil Bupati terpilih selama satu periode (tahun 2017 – 2022).
2. Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dalam
bentuk implementasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang strategis
dengan sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Kampar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau periode 2017
– 2022.
3. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan
pembangunan Kabupaten Kampar, sekaligus sebagai acuan utama bagi aparatur
DPMPTSP untuk peningkatan pembangunan dan peningkatan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.
1.4 Sistimatika Penulisan
Sistimatikan penulisan dalam dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten
Kampar tahun 2017 - 2022 disajikan seperti berikut ini ;
BAB I Pendahuluan
Berisi uraian mengenai Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
1. Latar Belakang : Berisi uraian mengenai pengertian Renstra, fungsi Renstra
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses
penyusunan Renstra.
2. Landasan Hukum : Menjelaskan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,
kewenangan DPMPTSP.
3. Maksud & Tujuan : Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renstra
DPMPTSP.
4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan :
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 8 Bidang Perencanaan
Menjelaskan hubungan antar dokumen perencanaan yakni antara RPJPD dengan
RPJMD, RPJMD dengan RENSTRA OPD dan RKPD dengan RENJA OPD.
5. Alur Fikir Penyusunan Renstra :
Menjelaskan alur fikir dalam penyusunan Renstra dengan langkah-langkah atau
tahap-tahap penyusunannya.
6. Sistimatika Penulisan :
Menjelaskan pokok bahasan dalam penulisan Renstra serta garis besar isi
dokumen.
BAB II Gambaran Pelayanan OPD
Berisi uraian mengenai tugas dan fungsi, struktur organisasi, susunan kepegawaian
dan perlengkapan, capaian yang telah dihasilkan dari Renstra periode 2012 – 2016
dan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode 2012 – 2016 serta hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi Renstra
DPMPTSP periode 2017 – 2022.
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur
organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi
OPD ditujukan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana
OPD (proses, prosedur, mekanisme).
2. Sumberdaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Memuat penjelasan singkat tentang sumberdaya yang dimiliki OPD dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, asset/modal,
dan unit usaha yang masih operasional.
3. Kinerja Pelayanan OPD (DPMPTSP)
Bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target
Renstra OPD periode sebelumnya.
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan DPMPTSP
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RPJMD yang berimplikasi
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima
tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan
besaran kebutuhan pelayanan dan arahan objek pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan.
BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 9 Bidang Perencanaan
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD
beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan
visi, misi dan program kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih
3. Telaahan Renstra Bappenas dan Bappeda Kabupaten Kampar
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-
faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
Renstra OPD propinsi/kabupaten/kota.
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini menceritakan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong
dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau
dari implikasi RTRW dan KLHS.
5. Penentuan Isu – Isu Startegis
Bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi
permaslahan pelayanan OPD ditinjau dari :
a. Gambaran pelayanan OPD
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
c. Sasaran jangka menengah dari Renstra OPD propinsi/kabupaten/kota
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi
tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun
rencana.
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Startegi dan Kebijakan
Berisi uraian mengenai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan
tujuan yang lebih spesifik dan terukur berdasarkan pada hasil analisis lingkungan.
Selain itu di uraikan juga mengenai strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan
beserta kebijakan yang diambil dalam bentuk konfigurasi program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan.
1. Visi dan Misi OPD
Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi OPD
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
Bagian ini dikemukakan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah OPD
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 10 Bidang Perencanaan
3. Strategi dan Kebijakan OPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD
dalam lima tahun mendatang
BAB V. Rencana Progran dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
Berisi penjelasan atas program dan kegiatan serta indikasi pendanaan dan
sumbernya dalam periode lima tahunan, dan tahunan menurut (1) Program dan
Kegiatan Lokalitas Kewenangan OPD, (2) Program dan Kegiatan Lintas OPD dan (3)
Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan
BAB VI Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Diuraikan kaitan antara Renstra dengan penyusunan dan pelaksanaan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) dan Lima Tahunan, dan harapan keberhasilan rencana yang
terangkum dalam Renstra.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 11 Bidang Perencanaan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
Sebagaimana yang diatur menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar.
Dengan demikian tugas pokok yang dibebankan kepada DPMPTSP adalah
melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar bidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan meliputi ; (1) Merumuskan sasaran, (2)
Mengkoordinasikan, (3) Menyelenggarakan, (4) Membina, (5) Mengevaluasi, dan (6)
Melaporkan pelaksanaan tugas.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Penanaman
Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut ;
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
terdiri :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal dan Deregulasi; b. Seksi Promosi dan Investasi Penanaman Modal;
c. Seksi Verifikasi dan Evaluasi Pelayanan Penanaman Modal.
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dan Non Perizinan A terdiri dari :
a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I; b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II;
c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 12 Bidang Perencanaan
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdiri dari:
a. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I;
b. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II;
c. Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III.
6. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari
a. Seksi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan;
b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
c. Seksi Pelaporan, Evaluasi dan Peningkatan Layanan.
KEPALA DINAS
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KABID. PENANAMAN MODAL DAN
PROMOSI
KABID. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN A
KABID. PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN B
KABID. PENGADUAN,
PENGENDALIAN,KEBIJAKAN & PELAPORAN
LAYANAN
SUB.BAG
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB.BAG
KEUANGAN &
PERLENGKAPAN
SUB.BAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA SEKSI
PERENCANAAN
PENANAMAN MODAL
DAN DEREGULASI
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN A/I
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN B/I
KEPALA SEKSI PENGADUAN,
PENGENDALIAN DAN INFORMASI LAYANAN
KEPALA SEKSI
PROMOSI DAN
INVESTASI
PENANAMAN MODAL
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN A/II
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN B/II
KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN
PENYULUHAN
KEPALA SEKSI
VERIFIKASI DAN
EVALUASI PELAYANAN
PENANAMAN MODAL
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN & NON
PERIZINAN A/III
KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN
PERIZINAN & NON
PERIZINAN B/III
KEPALA SEKSI PELAPORAN EVALUASI
DAN PENINGKATAN LAYANAN
UPTD
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 13 Bidang Perencanaan
2.2 Sumberdaya OPD
Kepegawaian
Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kampar pada akhir Agustus 2017 tercatat sebanyak 84 (Delapan puluh
empat) orang yang terdiri dari : (1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak
50 orang dan (2) Status Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 34 orang, diluar
clening servis dan jaga malam.
Secara rinci kondisi sumberdaya aparatur DPMPTSP Kabupaten Kampar di uraikan
sebagai berikut ;
1. Tingkat Pendidikan Formal
Tingkat pendidikan pegawai/personil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Kampar dapat dilihat pada table berikut ini ;
Tabel 1
Kondisi Personil DPM-PTSP Kabupaten Kampar
Menurut Tingkat Pendidikan Per Agustus Tahun 2017
No Tingkat
Pendidikan
Formal
PNS
(Orang)
THL
(Orang)
Jumlah
(Orang)
% Tase
1 SD/Sederajat - - - -
2 SMP/Sederajat - - - -
3 SLTA/Sederajat 21 9 30 35,72
4 Akademi/Sarmud 2 3 5 5,95
5 Strata 1 22 22 44 52,38
6 Strata 2 5 - 5 5,95
Total 50 34 84 100
Dari tabel 1 tersebut diatas terlihat bahwa, tingkat pendidikan DPMPTSP sangat
didominasi oleh tamatan Strata 1 mencapai 52,38 % atau sejumlah 44 orang,
SLTA mencapai 35,72 % atau 30 orang, dan tamatan Strata 2 (S-2) hanya 5,95
% atau 5 orang. Sedangkan pegawai tamatan Akademi/Sarmud sebanyak 5
orang (5,95 %) dan tamatan SD/SMP tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa
tingkat pendidikan atau sumberdaya manusia pada DPMPTSP berasal dari
tamatan perguruan tinggi (Diploma/Sarmud, Strata 1 dan Strata 2) berjumlah
49 orang atau 58,33 porsen.
2. Pangkat/Golongan Personil
Kondisi kepangkatan / golongan pegawai Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada posisi per 10 April 2017
tergambar seperti table berikut ;
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 14 Bidang Perencanaan
Tabel 2
Kondisi Personil DPM-PTSP Kabupaten Kampar
Menurut Pangkat/Golongan Per Agustus Tahun 2017
No
Pangkat / Golongan
Jumlah (Orang)
Persentase (%)
1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1,19
2 Pembina Tingkat I (IV/b) - -
3 Pembina (IV/a) 6 7,14
4 Penata Tingkat I (III/d) 11 13,09
5 Penata (III/c) 9 10,71
6 Penata Muda Tingkat I (III/b) 8 9,52
7 Penata Muda (III/a) 3 3,57
8 Pengatur Tingkat I (II/d) 1 1,19
9 Pengatur (II/c) 7 8,33
10 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 2 2,38
11 Pengatur Muda (II/a) 1 1,19
12 THL (Non Golongan) 34 40,47
Total 84 100
Pada tabel 2 tersebut diatas, bila dilihat dari golongan/kepangkatan bahwa
didominasi oleh golongan III sebanyak 31 orang atau 36,90 % dan terdapat 7
orang golongan IV atau 8,33 %. Selebihnya sejumlah 11 orang masih berada
pada golongan II (13,09 %) dan sejumlah 34 orang lainnya masih tenaga
honorer (THL) atau 40,47 persen.
3. Pendidikan dan Latihan Penjenjangan
Pendidikan dan latihan (Diklat) penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar
posisi akhir tahun 2017 dapat dilihat seperti tabel berikut dibawah ini ;
Tabel 3
Kondisi Personil DPMPTSP Kabupaten Kampar Menurut Diklat Penjenjangan Per Desember Tahun 2017
No
Jenis Diklat Struktural
Jumlah (Orang)
Persentase (%)
1 SPAMEN (Diklat Pim. II) 1
2 SPAMA (Diklat Pim. III) 5
3 ADUMLA (Diklat Pim. IV) 6
4 ADUM / SPADA -
Total 12
Dari jumlah 50 pegawai (PNS)/personil DPMPTSP Kabupaten Kampar kelompok
golongan III dan IV ada 38 orang, dari kelompok tersebut telah memenuhi syarat
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan. Dari 38 orang yang
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 15 Bidang Perencanaan
sudah memenuhi syarat dimaksud baru sebanyak 12 orang atau 24 % yang
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
4. Pendidikan Teknis Fungsional
Pendidikan teknis fungsional yang telah diikuti oleh pegawai DPMPTSP
Kabupaten Kampar posisi Desember 2017 dapat dilihat seperti tabel berikut ;
Tabel 4 Kondisi Personil DPMPTSP Kabupaten Kampar
Menurut Pendidikan Teknis Fungsional Per Desember Tahun 2017
No
Jenis Pendidikan
Jumlah (Orang)
Persentase
(%)
1 Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
10
2 Kursus Manajemen Proyek (KMP) -
3 Kursus Bendaharawan -
4 Sertifikasi Nasional Pengadaan Barang &
Jasa
1
Total
Dari tabel 4 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak …. orang atau
…… persen dari total pegawai/personil Dinas Penananman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang telah mengikuti pendidikan dan
latihan teknis fungsional. Dari jumlah …. orang tersebut ….. % diantaranya
telah mengikuti Sertifikasi Nasional Barang & Jasa dan masing-masing ….. %
telah mengikuti pendidikan PTSP, KMP dan Bendaharawan.
5. Sarana dan Prasarana
Untuk mensukseskan program dan kegiatan dalam menunjang visi dan misi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kampar, sangat diperlukan sarana dan prasarana. Hingga kondisi saat ini
sarana dan prasarana yang tercatat adalah seperti tabel berikut ini :
Tabel 5 Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja
DPMPTSP Per Desember 2017
No Uraian Satuan Kuantitas Kondisi
1 Gedung kantor
- Luas Tanah M 2 ……….
- Luas Bangunan Unit 1 Baik
2 Kendaraan Roda Empat Unit 4 Baik
3 Kendaraan Roda Dua Unit - -
4 Sofware (System Of Line) Paket 1 Baik
5 Web Site Paket 1 Baik
6 LCD Proyektor Unit 1 Baik
7 Informasi dan Kotak Saran Buah 2 Baik
8 Meja Pelayanan/kerja biasa Buah 10 Baik
9 Meja ½ Biro Buah 20 Rusak Berat
10 Meja Biro Buah 1 Baik
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 16 Bidang Perencanaan
11 Meja Biro Kepala Buah 1 Baik
12 Lemari Besi Unit 4 Rusak Berat
13 Filling Kabinet Buah 8 4 Rusak/4 Baik
14 Kursi Tamu Set 3 Baik
15 Meja Komputer Buah 4 2 Rusak Berat
16 Kursi Lipat Set 12 1 Rusak Berat
17 Kursi Putar Kepala Set 1 Baik
18 Kursi Putar Kasi Set 8 3 Rusak Berat
19 Brankas Buah 1 Baik
20 Kursi Staf Biru Set 13 11 Rusak Berat
21 Telephone Unit 1 Baik
22 Faximile Unit 1 Rusak Berat
23 Komputer (Personal Komputer) Unit 11 2 Rusak Ringan
24 Lemari Kaca Buah 1 Baik
25 Asbak Rokok Tabung Buah 1 Baik
26 Air Condition (AC) Unit 7 Baik
27 White Board Buah 1 Baik
28 Neon Book Informasi Buah 4 Baik
29 Gudang Unit 1 Baik
30 TV.LCD 32 INC Buah 2 Baik
31 Digital Poster Unit 1 Baik
32 Camera Digital Unit 1 Baik
33 Banner Elektronik Unit 4 1 Rusak Berat
34 Meja Kerja (Work Station) Unit 5 Baik
35 Printer Unit 7 1 Rusak Berat
36 Calkulator Buah 4 Baik
37 UPS/Stabilizer Unit 2 Rusak Berat
Melihat tabel 5 tersebut diatas, perlengkapan dan peralatan utama untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dihitung secara kuantitas
cukup memadai. Akan tetapi bila dilihat dari sisi kualitas terdapat beberapa
sarana dan prasarana kerja memerlukan penggantian mengingat faktor usia
teknis maupun perkembangan teknologi agar dapat menciptakan suasana kerja
yang lebih nyaman dan presentatif. Untuk diketahui bahwa khusus untuk
mobilitas memang sangat minim sekali terutama kendaraan roda empat
termasuk roda dua.
2.3 Kinerja Pelayanan OPD
Analisis kinerja pelayanan DPMPTSP untuk tahun kedepan tidak terlepas dari
Indikator kinerja yang akan dicapai, baik itu indikator kinerja utama maupun
indikator kinerja penunjang lainnya. Adapun indikator kinerja pelayanan DPMPTSP
(khususnya kinerja pelayanan perizinan) adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 17 Bidang Perencanaan
1. Waktu Proses Pelayanan Perizinan
Waktu proses/lamanya perizinan merupakan salah satu target kinerja
pelayanan perizinan, sebanyak 163 jenis perizinan maupun non perizinan,
lamanya proses perizinan tidak ada yang sama antara sektor perizinan yang
satu dengan perizinan lainnya. Dalam teori pelayanan atau dalam standar
operasional prosedur ada yang lebih cepat proses izinnya, kerena proses izin
seperti ini sebagian tidak perlu kajian/ survey lapangan, dan bagi proses izinnya
harus memerlukan kajian/survey lapangan sudah barang tentu memerlukan
waktu yang lama. Sebagai gambaran kinerja pelayanan bila dikaitkan dengan
waktu/lamanya proses perizinan dapat dilihat seperti table berikut ini :
No. Sektor / Bidang Target Kinerja Sasaran (waktu/lamanya proses
izin)
1 Pemerintahan Daerah 7 hari
2 Penanaman Modal 7 hari
3 Perindustrian dan Perdagangan 3 – 7 hari
4 Kesehatan 7 hari
5 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7 hari
6 Perumahan dan Kawasan Pemukiman 7 hari
7 Pertanian dan Perkebunan 7 hari
8 Perhubungan 2 – 7 hari
9 Komunikasi dan Informatika 7 hari
10 Peternakan 7 hari
11 Sosial 7 hari
12 Tenaga Kerja 7 hari
13 Pendidikan 7 hari
14 Pertanahan 7 hari
15 Koperasi dan UKM 7 hari
16 Perikanan 7 hari
17 Pariwisata pemuda dan Olah Raga 7 hari
2. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan
Melihat tingkat kesadaran masyarakat untuk mempergunakan dokumen
perizinan sebagai salah satu syarat atau merupakan persyaratan dalam
pengajuan kredit melalui Bank (lembaga perkreditan) yang berguna sebagai
jaminan cukup antusias. Oleh kerena itu motivasi masyarakat tersebut sangat
respon untuk mendapatkan dokumen perizinan. Proses selanjutnya bila jaminan
sudah diterima pihak perbankan, maka modal kerja bagi pelanggan/masyarakat
dapat dipergunakan untuk membuka usaha dan dampaknya dapat pula
menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat secara umum. Sehingga kinerja
pelayanan dapat diilustrasi kepada jumlah dokumen izin dan non izin yang
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 18 Bidang Perencanaan
diterbitkan. Berikut ini perkembangan 2 tahun terakhir jumlah perizinan
maupun non perizinan yang diterbitkan dokumen izinnya adalah sebagai berikut
Realisasi Pelayanan Perizinan/Non Perizinan Tahun 2015 dan 2016.
No Jenis Izin/dan Non izin
Realisasi Perizinan
Tahun 2015
Tahun 2016
1. Izin Lokasi 0 0
2. Izin Gangguan (HO) 767 756
3. Izin Pemasangan Reklame 1.146 1.235
4. Izin Prinsip Penanaman Modal 0 4
5. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 0 0
6. Izin Usaha, Perluasan Usaha, Usaha Peng 0 0
Gabungan perusahaan penanaman modal
(Merger) dan usaha perubahan
7. Izin Usaha Industri (IUI) 0 3
8. Tanda Daftar Industri (TDI) 19 32
9. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 581 573
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 641 598
11. Tanda Daftar Gudang (TDG) 37 20
12. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) 0 0
13. Izin Praktek Dokter 177 216
14. Izin Praktek Bidan 94 70
15. Izin Pendirian Toko Obat 9 11
16. Izin Kerja Perawat 0 0
17. Izin Praktek Fisioterafis 0 0
18. Izin Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 0 0
19. Izin Apotek 0 0
20. Izin Klinik 0 0
21. Izin Optikal 0 0
22. Izin Mendirikan Bangunan Ruko 3 pintu/lebih 0 0
23. IMBB Ruko 1 s/d 3 pintu atau Rumah Tempat 0 0
Tinggal dengan Luas lahan kecil dari 1 Ha
24. IMBB Perumahan/Developer 0 4
25. IMBB di lokasi Gambut 0 0
26. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 0
27. Izin Usaha Perkebunan (IUP) 0 0
28. Izin Usaha Perkebunan – Budidaya (IUP-B) 0 1
29. Izin Usaha Perkebunan – Pengolahan (IUP-P) 0 1
30. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) 0 94
31. Persetujuan Perubahan Luas Lahan 0 0
32. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman 0 0
33. Persetujuan Perubahan Kapasitas Pengolahan 0 0
34. Persetujuan Diversifikasi Usaha 0 0
35. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 0 0
36. Izin Pemanfaatan Air Limbah (LA) 0 0
37. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan 0 0
Berbahaya dan Beracun (LB3)
38. Izin Lingkungan 0 0
39. Izin Operasi Angkutan Pariwisata 0 0
40. Izin Operasi Angkutan Lingkungan 0 0
41. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasi 0 0
litas parker untuk umum
42. Izin Usaha Mendirikan Diklat Mengemudi 0 0
43. Izin Trayek Angkutan Kota 0 0
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 19 Bidang Perencanaan
44. Izin Usaha Angkutan Barang 0 0
45. Daftar Ulang Izin Trayek 0 0
46. Izin Isedentil 0 0
47. Izin Pool dan Agen 0 0
48. Izin Usaha Ayam Ras Petelur > 10000 ekor Induk 0 0
49. Izin Usaha Ayam Ras Pedaging > 15000 ekor 0 0
50. Izin Usaha Peternakan Itik, Angsa dan Entok 0 0
Lebih dari 15000 ekor campuran
51. Izin Usaha Peternakan Kalkun >10000 ekor cam 0 0
52. Izin Usaha Peternakan Burung Puyuh Lebih dari 0 0
25000 ekor campuran
53. Izin Usaha Peternakan Burung Dara lebih dari 0 0
25000 ekor campuran
54. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba lebih 0 0
dari 300 ekor campuran
55. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong lebih dari 0 0
100 ekor campuran
56. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah lebih dari 0 0
20 ekor campuran
57. Izin Usaha Peternakan Kerbau > 75 ekor camp. 0 0
58. Izin Usaha Peternakan Kuda >50 ekor campuran 0 0
59. Izin Usaha Peternakan Kelinci lebih dari 1500 0 0
Ekor campuran
60. Izin Depot Obat Hewan (Obat Unggas & Vaksin) 0 0
61. Izin Usaha Penyedia Sarana Prod. Peternakan 0 0
(phoultry Shop)
62. Izin Toko Obat Hewan (Hewan Kecil & Besar) 0 0
63. Izin Rumah Potong Hewan (RPH Swasta) 0 0
64. Izin Mempekerjakan Wanita Malam Hari 0 0
65. Wajib Lapor Ketenagakerjaan 0 0
66. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa 0 0
Pekerja/Buruh
67. Izin Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan 0 0
Tenaga Asing) yang lokasi kerja dalam 1 daerah
66. Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 0 0
67. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Kerja 0 0
Swasta (LPTKS)
68. Rekomendasi Operasional Depot Air Minum 6 6
69. Rekomendasi Rumah Makan dan Restoran 7 6
70. Rekomendasi Jasa Boga/Catering 6 0
71. Rekomendasi Kedai Minuman 0 0
72. Layanan Informasi Penanaman Modal 0 0
73. Layanan Pengaduan (Help Desk) Masyarakat 0 0
Di Bidang Penanaman Modal
Jumlah 3.733 3.630
Untuk tahun 2017 penerbitan izin di estimasikan naik 10 % dari realisasi
tahun 2016 yakni berkisar : 3.750 – 3.993 dokumen.
3 Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat
Persentase tingkat kepuasan masyarakat (Indeks Kepuasan) “ dari target 100
persen teralisasi 85,76 persen. Penjelasannya bahwa nilai terendah berada pada
unsur ke 11, 12 dan ke 13 tercatat jumlah nilainya masing-masing unsur
dibawah 300 dengan rincian : (1) unsur ke 11 tentang kewajaran biaya jumlah
nilai 291. (2) unsur ke 12 tentang Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 20 Bidang Perencanaan
dengan jumlah nilai 283. (3) unsur ke 13 tentang Kenyamanan dilingkungan
unit pelayanan jumlah nilainya 298. Kesimpulan akhir dari indeks kepuasan
dapat dikatagorikan dengan nilai baik.
4 Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangannya
Sejak institusi/lembaga pelayanan perizinan menjadi lembaga resmi pemerintah
daerah Kabupaten Kampar sebagai lembaga penyelenggara pelayanan perizinan,
maka sejak itulah tercatat jumlah perizinan maupun nonperizinan yang
dilimpahkan oleh Bupati kepala daerah kepada kepala penyelenggara pelayanan
perizinan seperti terlihat pada tabel berikut ini :
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dilimpahkan
Tahun Jumlah Perizinan
Jumlah Non Perizinan
Instansi Penanggung jawab
2010 - 2013 11 2 Kantor Pelayanan
Terpadu
2013 - 2015 67 6 BPPT-PM
2015 - 2016 67 6 BPPT-PM
2017 -
sekarang
124 39 DPM-PTSP
5 Jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Tersusun
Standar Operasional Prosedur adalah merupakan bagian dari kinerja pelayanan
perangkat daerah termasuk didalamnya pelayanan perizinan. SOP sebagai tolok
ukur kinerja pelayanan untuk perjenis perizinan maupun non perizinan,
didalam SOP tersebut dapat mencakup mekanismenya dan sistem pelayanan.
Oleh sebab itu penyusunan SOP disesuaikan dengan jenis perizinannya. Berikut
ini penjelasan jumlah SOP yang telah tersusun dan yang akan disusun.
Jumlah perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan sampai dengan
tahun 2017 adalah berjumlah 160 perizinan/non perizinan, otomatis jumlah
SOP yang akan disusun berjumlah 160 jenis SOP. Akan tetapi pelimpahan izin
dan non izin ini bertahap dimulai dari tahun 2010 yang lalu sehingga SOPnya
juga telah disusun, dengan demikian sampai pada akhir tahun 2016 SOP telah
tersusun sebanyak 73 buah (disesuaikan dengan pelimpahan wewenang
perizinan) sisanya akan dilanjutkan penyusunannya pada tahun 2017 hingga
2018 berjumlah 87 jenis SOP.
Secara rinci rencana pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2017-2022 dapat dilihat
pada tabel Lampiran.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 21 Bidang Perencanaan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD
Analisis lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths,
Weaknesses, Opportunities, Threat). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan
diinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai
langkah awal dalam analisis, perlu diketahui awal dan kondisi yang diharapkan
oleh organisasi. Adapun tantangan yang merupakan kondisi awal DPMPTSP
Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cenderung bersikap
OPD teknis pengelola izin dan penanaman modal.
2. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi
manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandar dan
dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya.
4. Hubungan kerja/ koordinasi teknis antara sesama OPD pengelola izin belum
optimal.
5. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan serta
penanaman modal.
6. Belum terhimpunya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan
penanaman modal.
7. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal sebagai sumber
pendapatan daerah dan salah satu faktor pengungkit pembangunan ekonomi.
8. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat daerah, nasional
maupun internasional.
9. Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Menyelenggarakan pelayanan secara optimal ditengah keterbatasan sarana,
prasarana dan sumberdaya manusia.
11. Melaksanakan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal
12. Mewujudkan mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif kepada calon
investor
Dengan memperhatikan arah kecenderung perkembangan organisasi dan
penerapan desentralisasi serta otonomi daerah, maka situasi masa masa depan
yang merupakan peluang diharapkan adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 22 Bidang Perencanaan
1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan bidang penanaman
modal.
2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen.
3. Pelayanan perizinan dan penanaman modal yang akan dilaksanakan telah
terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standar biaya yang realistis.
4. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan semua OPD
pengelola izin.
5. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan penanaman modal.
6. Terhimpunnya data akurat dan aktual untuk mendukung kegiatan penanaman
modal.
7. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dalam peningkatan
pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi.
8. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga.
9. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk men delegasi
kan kewenangan pelayanan perizinan ke DPMPTSP
11. Semakin jelasnya aturan baik dari tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten
tentang pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan
di PTSP
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 23 Bidang Perencanaan
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan OPD
Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, maka DPMPTSP Kabupaten
Kampar telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal baik PMA maupun
PMDN. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Untuk lebih
akuratnya memperoleh isu-isu penting dalam penyelenggaraan tupoksi, maka perlu
melalui beberapa tahapan-tahapan adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dapat diperoleh dari hasil berbagai kumpulan data melalui
wawancara langsung, jawaban kuesioner baik yang dilakukan langsung di
DPMPTSP maupun instansi pendamping lainnya, maka dapat di identifikasi
masalah-masalah yang muncul dalam upaya optimalisasi pelayanan perizinan
maupun masalah terkait dengan investasi dalam peningkatan penanaman modal
adalah sebagai berikut :
1. Secara umum bahwa belum berkembangnya sektor hilir dari perkebunan
kelapa sawit dan masih sangat tergantung pada ekspor CPO, sehingga perlu
dipacu sektor hilirnya agar peluang investasi untuk pengembangan usaha
sektor hilir dapat berkembang.
2. Harga jual komoditi karet masih stabil, sehingga mengakibatkan kondisi
sektor perkebunan (komoditi karet) masih rentan
3. Kurangnya dukungan informasi dan data dari pihak yang terkait yang akan
dijadikan acuan dalam pemberian rekomendasi perizinan
4. Sarana dan Prasarana pendukung (gedung, meubelair dan perangkat
computer) yang relatif terbatas dan belum representatif.
5. Lemahnya pengelolaan database mengenai perizinan yang diterbitkan pada
waktu-waktu yang lalu, sehingga apabila muncul permasalahan dikemudian
hari akan sulit untuk di identifikasi
6. Belum seluruh aparatur/petugas pelayanan dapat bekerja secara
professional dalam memberikan pelayanan perizinan.
7. Masih kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan secara langsung dan
kontinyu
8. Semangat kerja aparatur/petugas yang fluktuatif (kurang stabil).
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 24 Bidang Perencanaan
2. Analisis Masalah (SWOT)
Dalam rangka upaya optimalisasi pelayanan perizinan dan peningkatan
investasi di Kabupaten Kampar tidak terlepas dari adanya kekuatan
penghambat yang merupakan kendala atau masalah-masalah dalam
pelaksanaan program, juga kekuatan pendorong yang dapat mendukung,
membantu serta mendorong kelancaran pencapaian tujuan. Kedua unsur
kekuatan tersebut sangat perlu di identifikasi serta dianalisa agar memperoleh
kesimpulan serta gambaran yang kongkrit sehingga kekuatan penghambat
semula diperkirakan timbul dapat di antisipasi sedini mungkin
Beberapa faktor untuk menentukan kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness)
dan peluang (Opportunities) serta ancaman (Threats) yang ada dalam upaya
optimalisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Kampar dapat di identifikasikan
sebagai berikut :
2.1. Identifikasi Faktor-faktor Internal
a. Kekuatan ( Strength )
1) Adanya uraian tugas, fungsi dan kewenangan OPD DPMPTSP yang
jelas melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
DPMPTSP. Hal ini dapat dijadikan kekuatan untuk melaksanakan
tugas, fungsi dan kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan
pengembangan penanaman modal.
2) Adanya Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
kepada Kepala DPMPTSP
3) Komitmen dari pimpinan untuk peningkatan pelayanan prima
dibidang perizinan dapat dilihat dari upaya untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat, ditandai dengan memperbaiki
sarana tempat pelayanan perizinan termasuk pelayanan pengaduan
yang responsif dan memenuhi kaidah-kaidah pelayanan.
4) Koordinasi dan pembinaan internal dalam upaya memacu semangat
kerja dan kontrol para pegawai atas pelaksanaan kegiatan pelayanan
perizinan melalui staff meeting ( Rapat Staf ) yang rutin setiap sebulan
sekali. Kegiatan ini juga merupakan suatu kekuatan untuk
meningkatkan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Kampar.
5) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didalamnya telah
diatur Standar Operasional Prosedur (SOP), sistem dan mekanisme
pelayanan perizinan. SPM, SOP, Sistem dan Mekanisme tersebut telah
di bakukan dan dibuat menjadi Booklet.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 25 Bidang Perencanaan
b. Kelemahan ( Weakness )
1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, sarana dan
prasarana yang kurang memadai untuk sebuah lembaga/institusi
PTSP merupakan salah satu kelemahan. sarana dimaksud antara lain:
- Gedung belum refresentatif
- Meubelair yang tersedia belum layak untuk sebuah lembaga
pelayanan
- Sarana komputer untuk melaksanakan pelayanan terpadu dan
menggunakan sistem aplikasi online banyak yang tidak layak pakai
2) Belum seluruh aparatur/petugas pelayanan dapat bekerja secara professional dalam memberikan pelayanan perizinan.
Sumberdaya manusia yang bekerja/melaksanakan tugas khususnya
di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, serta dibidang
pengembangan penanaman modal sangat diperlukan pelatihan dalam
rangka meningkatkan pengetahuan dan etos kerja. Pelatihan dimaksud lebih diarahkan kepada manajemen pelayanan prima dan
pelatihan sistem informasi pelayanan perizinan.
3) Lemahnya pengelolaan database mengenai perizinan yang diterbitkan
pada waktu-waktu yang lalu, sehingga apabila muncul permasalahan
dikemudian hari akan sulit untuk di identifikasi.
4) Masih kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan secara langsung dan
kontinyu. Sosialisasi langsung kepada masyarakat dunia usaha tentang
prosedur pelayanan masih sangat jarang dilakukan, sehingga masih
banyak masyarakat dunia usaha kurang memahami prosedur dan
mekanisme pelayanan
5) Semangat kerja aparatur/petugas yang fluktuatif (kurang stabil).
Dilihat dari semangat kerja para petugas masih fluktuatif, adakalanya
semangat kerjanya tinggi namun tak jarang semangat kerja itu
menurun. Hal ini disebabkan antara lain ; bahwa barang kali belum
diterapkannya Reward and Punishment secara profesional.
Berdasarkan penilaian dengan menggunakan profesional judgement yang
dimiliki (berdasarkan pengetahuan dan pengalaman), maka selanjutnya
diputuskan dan dipilih faktor-faktor internal DPMPTSP Kabupaten Kampar
masing-masing sebanyak 3 faktor seperti pada tabel berikut :
Tabel Faktor-Faktor Internal DPMPTSP Kabupaten Kampar
Kekuatan ( S )
Kelemahan ( W )
1. Adanya uraian tugas, fungsi dan Keterbatasan sarana dan
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 26 Bidang Perencanaan
kewenangan OPD DPMPTSP yang jelas
melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor
53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja DPMPTSP. Hal ini dapat
dijadikan kekuatan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang
pelayanan perizinan dan pengembangan
penanaman modal.
prasarana pendukung, sarana
dan prasarana yang kurang
memadai untuk sebuah
lembaga/institusi PTSP
merupakan salah satu
kelemahan.
2. Komitmen dari pimpinan untuk
peningkatan pelayanan prima dibidang perizinan dapat dilihat dari upaya untuk
memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat, ditandai dengan
memperbaiki sarana tempat pelayanan
perizinan termasuk pelayanan
pengaduan yang responsif dan memenuhi kaidah-kaidah pelayanan.
Belum seluruh aparatur/petugas
pelayanan dapat bekerja secara professional dalam memberikan
pelayanan perizinan.
3. Tersedianya Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang didalamnya telah diatur
Standar Operasional Prosedur (SOP),
sistem dan mekanisme pelayanan perizinan. SPM, SOP, Sistem dan
Mekanisme tersebut telah di bakukan
dan dibuat menjadi Booklet.
Masih kurangnya sosialisasi
prosedur pelayanan secara
langsung dan kontinyu.
2.2 Identifikasi Faktor-faktor Eksternal
a. Peluang ( Opportunities )
1) Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang pelayanan perizinan
dan non perizinan, kebijakan dimaksud diatur dalam Peraturan
Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten
Kampar
2) Adanya koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam
penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan. Koordinasi
teknis dimaksud diatur dalam Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-
90/I/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pembinaan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dengan tujuan dapat
melakukan hubungan kerja dengan dinas / instansi teknis terkait
khusus untuk perizinan maupun non perizinan yang memerlukan
rekomendasi teknis.
3) Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk memiliki surat izin bagi
usahanya cukup tinggi, hal ini ditandai dari banyaknya permohonan
izin yang masuk setiap hari.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 27 Bidang Perencanaan
4) Adanya teknologi informasi dan internet sangat mendorong dalam
optimalisasi pelayanan perizinan.
5) Adanya tuntutan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan
birokrasi. Masyarakat dengan kondisi sekarang ini telah mengalami
reformasi cukup pesat, sehingga masyarakat menjadi semakin tahu
dan kritis. Seiring dengan hal tersebut, maka pelayanan kepada
masyarakat juga harus ditingkatkan sehingga masyarakat akan
merasa puas. Hal ini bertujuan untuk menunjukan kepada
masyarakat bahwa pemerintah serius dalam memberikan pelayanan.
b. Ancaman ( Threats )
1) Adanya praktek percaloan atau perantara dalam pengurusan
pelayanan perizinan maupun non perizinan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih ada opini yang
berkembang di masyarakat tentang pelayanan pemerintah yang
dianggap berbelit-belit, mondar mandir dari instansi satu ke instansi
lain, persyaratan rumit, biaya yang tidak pasti dan waktu
penyelesaiannya cukup lama, sehingga layanan selama ini terkesan
tidak efektif dan efisien. Akibatnya masyarakat merasa enggan untuk
mengurus sendiri permohonan perizinan dan lebih senang
menggunakan jasa calo/ perantara meskipun biaya yang dikeluarkan
lebih banyak.
2) Kurangnya dukungan informasi dan data dari pihak terkait Dalam pemberian rekomendasi perizinan, sangat diperlukan informasi
dan data dari pihak terkait yang digunakan sebagai acuan untuk
menyetujui atau menolak permohonan izin yang diajukan. Namun
kerena keterbatsan waktu peninjauan lapangan serta kurangnya
kualitas petugas pelayanan pada dinas terkait, maka menyebabkan data dan informasi yang diberikan kurang lengkap sehingga
menyulitkan pemberian rekomendasi perizinan.
3) Belum adanya pengukuran indeks kepuasan masyarakat.
Pengukuran indeks kepuasan masyarakat berguna untuk memperoleh
informasi yang tepat guna meningkatkan pelayanan perizinan. Seyogyanya pengukuran indeks kepuasan masyarakat dilakukan
minimal satu kali setahun bagi instansi pelayanan publik.
4) Lemahnya penegakan sanksi pelanggaran di bidang perizinan dan non
perizinan. Sanksi yang diterapkan hanya sanksi administrasi dengan membayar
denda atau penahanan dokumen perizinan yang telah diterbitkan,
namun belum mengarah pada sanksi pidana.
5) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kelengkapan
persyaratan perizinan maupun non perizinan. Hal ini disebabkan pelaksanaan sosialisasi belum dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Kampar, sehingga masih
ada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perizinan di
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 28 Bidang Perencanaan
DPMPTSP belum dapat terlayani pada hari itu juga oleh kerena belum
memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan.
Berdasarkan penilaian dengan menggunakan profesional judgement yang
dimiliki (berdasarkan pengetahuan dan pengalaman), maka selanjutnya
diputuskan dan dipilih faktor-faktor internal DPMPTSP Kabupaten Kampar
masing-masing sebanyak 3 faktor seperti pada tabel berikut :
Tabel Faktor-Faktor Eksternal DPMPTSP Kabupaten Kampar
Peluang ( O )
Ancaman ( T )
1. Adanya kebijakan Pemerintah
Daerah tentang pelayanan perizinan
dan non perizinan,
1. Adanya praktek percaloan atau
perantara dalam pengurusan
pelayanan perizinan maupun non perizinan.
2. Adanya koordinasi teknis dengan
instansi terkait dalam
penyelenggaran pelayanan perizinan
dan non perizinan.
2. Kurangnya dukungan informasi
dan data dari pihak terkait
3. Adanya tuntutan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan birokrasi.
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kelengkapan
persyaratan perizinan maupun non
perizinan.
3. Penentuan Sasaran Strategis
3.1 Penilaian Faktor Internal dan Eksternal
Penilaian faktor Internal dan Eksternal dilakukan untuk menentukan
faktor-faktor yang paling dominan dari masing-masing S.W.O dan T
sehingga akan terpilih 4 faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) dan 4
faktor Eksternal (peluang dan ancaman). Berikutnya penilaian dilakukan
dengan mengguna kan analisis USG (Urgency, Serious, Growt ) dengan
menggunakan skala nilai 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) adalah sebagai
berikut :
a. Angka 3 memiliki USG yang relatif tinggi
b. Angka 2 memiliki USG yang relatif sedang
c. Angka 1 memiliki USG yang relatif rendah
Hasil analisis selanjutnya dapat disajikan dalam tabel berikut ini :
Analisis USG Faktor Internal dan Eksternal DPMPTSP Kabupaten Kampar
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 29 Bidang Perencanaan
Identifikasi Faktor Internal
No Faktor Kekuatan (S)
U S G Total
1 4. Adanya uraian tugas, fungsi dan
kewenangan OPD DPMPTSP yang jelas
untuk melaksanakan tugas, fungsi dan
kewenangan di bidang pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman
modal.
2 2 1 5
2 Komitmen dari pimpinan untuk
peningkatan pelayanan prima dibidang
perizinan
3 3 2 8
3 Tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didalamnya telah diatur
Standar Operasional Prosedur (SOP),
sistem dan mekanisme pelayanan
perizinan. SPM, SOP, Sistem dan
Mekanisme tersebut telah di bakukan dan dibuat menjadi Booklet.
2 2 2 6
Faktor Kelemahan (W)
1 Keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung, sarana dan prasarana yang
kurang memadai untuk sebuah
lembaga/institusi PTSP merupakan salah satu kelemahan.
2 1 2 5
2 Belum seluruh aparatur/petugas
pelayanan dapat bekerja secara
professional dalam memberikan
pelayanan perizinan.
2 2 2 6
3 Masih kurangnya sosialisasi prosedur
pelayanan secara langsung dan
kontinyu.
1 1 1 3
Identifikasi Faktor Eksternal
No Faktor Peluang (O)
U S G Total
1 Adanya kebijakan Pemerintah Daerah
tentang pelayanan perizinan dan non
perizinan
3 3 2 8
2 Adanya koordinasi teknis dengan instansi
terkait dalam penyelenggaran pelayanan
perizinan dan non perizinan.
2 2 1 5
3 Adanya tuntutan masyarakat untuk
meningkatkan pelayanan birokrasi.
3 2 2 7
Faktor Ancaman (T)
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 30 Bidang Perencanaan
1 Adanya praktek percaloan atau perantara
dalam pengurusan pelayanan perizinan
maupun non perizinan.
2 1 2 5
2 Kurangnya dukungan informasi dan data
dari pihak terkait
2 1 1 4
3 Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kelengkapan
persyaratan perizinan maupun non
perizinan.
3 2 2 7
3.2 Faktor Kunci strategis
Faktor kunci strategis adalah faktor yang memiliki total nilai bobot USG
yang terbesar diantara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran
yang akan dicapai. Untuk masing-masing analisis lingkungan baik
kekuatan (S) kelemahan (W), peluang (O) dan ancaman (T), diambil total
nilai bobot terbesar dan ini merupakan faktor kunci strategis.
Dari hasil analisis USG pada table 4 diatas dapat diketahui faktor-faktor
kunci strategis seperti tertera dalam table berikut ini :
Tabel Faktor-Faktor Kunci Strategis DPMPTSP Kabupaten Kampar
SWOT Faktor Kekuatan Kunci Strategis USG
Total
(1+2)
S
1) Komitmen dari pimpinan untuk peningkatan
pelayanan prima dibidang perizinan
2) Tersedianya Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang didalamnya telah diatur Standar
Operasional Prosedur (SOP), sistem dan
mekanisme pelayanan perizinan. SPM, SOP,
Sistem dan Mekanisme tersebut telah di bakukan dan dibuat menjadi Booklet.
8
6
14
W
1) Keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung, sarana dan prasarana yang
kurang memadai untuk sebuah
lembaga/institusi PTSP merupakan salah
satu kelemahan. 2) Belum seluruh aparatur/petugas pelayanan
dapat bekerja secara professional dalam
memberikan pelayanan perizinan.
5
6
11
O
1) Adanya kebijakan Pemerintah Daerah
tentang pelayanan perizinan dan non
perizinan 2) Adanya tuntutan masyarakat untuk
meningkatkan pelayanan birokrasi.
8
7
15
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 31 Bidang Perencanaan
T
1) Adanya praktek percaloan atau perantara
dalam pengurusan pelayanan perizinan
maupun non perizinan.
2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang kelengkapan persyaratan perizinan maupun non perizinan.
5
7 12
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih
Paradigma pemerintahan, secara umum Kabupaten Kampar mempunyai konsep
dalam menentukan kabupaten Kampar ke depan dengan Visi “ Menjadikan
Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Lingkungan Masyarakat
Agamis Tahun 2020 “ upaya untuk mencapai visi dimaksud, maka pemerintah
dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 2022 mempunyai konsep
untuk menentukan Kampar kedepan, sekaligus menjawab visi Kabupaten Kampar
dengan Visi “ Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan
Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya
dan Sejahtera. “ Untuk mencapai visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, maka
ditetapkanlah Misi sebagai jawaban dan penjabaran visi, adapun Misi yang akan
dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut ;
MISI TUJUAN SASARAN
1. Menyiapkan SDM yang Handal dan Profe sional
Meningkatan kualitas dan akses Pelayanan pendidikan
Meningkatnya pemerataan dan Kualitas tenaga pendidik
Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana pendidikan
Meningkatnya taraf pendidikan masya rakat
Berkembangnya pendidikan yang ber- basis potensi dan sumber daya lokal
Meningkatnya minat baca masyarakat
Meningkatnya partisipasi keluaga dan lingkungan dalam proses pendi dikan
Terintegrasinya pendidikan karakter kepemimpinan, dan pengembangan di ri sebagai bagian dari kurikulum pen - didikan maupun aktivitas ekstrakuri - kuler
Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan
Meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana kesehatan
Meningkatnya pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 32 Bidang Perencanaan
Meningkatnya aksebilitas masyarakat
miskin terhadap layanan kesehatan
Meningkatkan peran perempu- an dalam pembangunan
Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan
Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing
Tersedianya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah
Meningkatkan profesional dan kinerja aparatur melalui refor – masi birokrasi
Meningkatnya kapasitas aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik
Meningkatnya kualitas manajemen SDM aparatur
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
Berkembangnya sistem reward dan funishment berbasis kinerja
Meningkatnya kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan
Terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepo- tisme
Meningkatnya kualitas perencana an dan penganggaran daerah
2. Mengembangkan Pertanian yang mo - dern dan mening – katkan kualitas ling kungan hidup
Meningkatkan produksi dan pro duktivitas komoditas pertanian yang berwawasan lingkungan
Meningkatnya kapasitas dan kemam puan SDM petani
Meningkatnya akses petani terhadap sarana, prasarana, informasi dan tek- nologi yang ramah lingkungan
Meningkatnya akses petani terhadap permodalan
Meningkatnya akses lahan pertanian terhadap sistem pengairan
Terjaganya kelestarian bibit unggul lokal
Meningkatnya minat masyarakat untuk menekuni profesi pada sektor pertanian
Mengoptimalkan fungsi kawa - San sentra-sentra produksi per- Tanian dan perikanan
Berkembangnya kawasan agropolitan dan mina politan
Meningkatkan pemasaran komo ditas pertanian unggulan
Meningkatnya penerapan teknologi pasca produksi untuk meningkatkan nilai tambah
Meningkatnya akses petani terhadap informasi dan teknologi pemasaran
Melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Teralokasikannya lahan pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B)
Meningkatkan perlindungan da- erah aliran sungai dan daerah tangkapan air
Terjaganya kelestarian daerah ali- ran sungai dan daerah tangkapan air
Meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana
Terdiseminasikannya informasi publik wilaya-walayah rawan bencana yang mudah diakses
Terbangunnyaq fasilitas sarana-prasa- Rana pendudukung sistem penanggu- langan bencana
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 33 Bidang Perencanaan
Meningkatkan kualitas pengelolaan
kawasan-kawasan konservasi seca- ra kolaboratif
Tersedianya forum antar pihak penge-
lolaan kawasan konservasi
Berkurangnya kasus alih fungsi lahan Kawasan konservasi
Meningkatkan kelembagaan masya- rakat hukum adat
Meningkatnya pengakuan pemerintah daerah terhadap kelembagaan masya- rakat hukum adat
Meningkatnya ketertiban masyarakat Hukum adat dalam pengelolaan kawa- san
3. Membangun Infra – struktur Kab.Kampar Yang Berkualiats dan Profesional
Meningkatkan pemerataan dan kua litas pembangunan infrastruktur transportasi
Meningkatnya aksebilitas dalam dan Antar wilayah
Meningkatnya kualitas sistem jaringan
Jalan
Meningkatnya kualitas sistem jaringan Transportasi air
Mengembangkan Infrastruktur ka- wasan permukiman yang nyaman dan memadai
Meningkatnya penanganan kawasan Permukiman kumuh
Meningkatnya pembangunan infra – struktur air bersih
Meningkatnya akses masyarakat ter- hadap layanan energi listrik
Meningkatnya cakupan rumah tangga memiliki sanitasi layak
Meningkatnya cakupan jaringan tele- komunikasi seluler
Meningkatnya cakupan pelayanan per Sampahan
Tertata dan berkembangnya pasar-pa sar tradisional
4. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif
Meningkatkan kemudahan bekerja dan berusaha
Meningkatnya kemudahan prosedur Perizinan investasi dan usaha
Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik
Meningkatkan daya saing daerah Meningkatnya daya tarik investasi
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis
Menuatnya kesepahaman antara peme rintah daerah dan pengusaha melalui koordinasi yang intens
Mengembangkan koperasi usaha ke cil menengah (KUKM)
Meningkatnya keterampilan barusaha bagi KUKM
Meningkatnya akses dan skema pem- biayaan KUKM
Meningkatnya kualitas produk dan ak ses pemasaran KUKM
Meningkatnya kemitraan KUKM deng- an dunia usaha
Mengembangkan BUMD yang sehat dan profesional
Meningkatnya profesionalisme manaje Men dan SDM BUMD
5. Mengembangkan Kawasan Pariwisata dan Industri Pengolah an yang Maju
Mengoptimalkan potensi wisata yang berwawasan lingkungan, krea- tif, inovatif dan berkarakter lokal
Dimantapkannya destinasi wisata yang kreatif, inovatif dan berkarekter lokal dengan dengan infrastruktur ya- ng berkualitas dan memadai
Dimantapkannya destinasi wisata di Kawasan konservasi
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 34 Bidang Perencanaan
Terjaganya kelestarian lingkungan pa-
da kawasan destinasi wisata
Meningkatkan kualitas SDM pelaku wisata dan masyarakat sadar wisata
Terfasilitasi dan terbinanya masyara- kat lokal pengelola dalam pengemba- ngan destinasi wisata yang kreatif, ino vatif, dan berkarakter lokal
Terbentuknya jejaring komunikasi ke- lompok sadar wisata
Memperkuat sinergi masyarakat lo- kal dan pemerintah daerah dalam pengembangan event, dan destinasi wisata yang kreatif, inovatif, dan berkarakter lokal
Terbangunnya kerjasama antar masya rakat lokal dan pemerintah daerah da lam pengembangan destinasi wisata
Dikembangkannya event-event pariwi- sata daerah yang kreatif, inovatif, dan berkarakter loka lokal
Meningkatkan promosi pariwisata daerah
Meningkatnya publikasi dan ekspos pariwisata daerah
Meningkatkan kualitas dan pelaku industri pengolahan kecil dan mene ngah
Terciptanya produk-produk unggulan olahan rumah tangga, kecil dan mene ngah
Meningkatnya jumlah pelaku industri pengolahan rumah tangga, kecil dan
menengah
Mengembangkan kawasan industri Pengolahan yang berdaya saing
Terjalinya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan Industri pengolahan
Meningkatkan aksesibilitas pelaku Industri kecil dan menengah terha- dap permodalan dan pemasaran
Berkembangnya sumber-sumber per – modalan baik bank maupun non bank
Meningkatnya akses pasar produk-pro duk industri pengolahan
Meningkatkan kerjasama antara in- dustri kecil menengah dan industri besar
Terbangunnya keterkaitan usaha antara industri kecil menengah dan Industri besar
6. Memperkuat Citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau Yang Religius, Beradat dan Berbudaya
Menguatkan adat dan budaya lokal sebagai sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat
Meningkatnya aktivitas dan ekspresi Seni dan budaya lokal
Terdokumentasikannya warisan-wari san adat, seni, dan budaya lokal
Menguatnya pelaku serta komunitas seni dan budaya lokal
Terintegrasinya pengetahuan sejarah,
kesenian dan budaya lokal dalam ku- kulum pendidikan maupun aktivitas ekstrakurikuler
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat yang madani
Meningkatnya kerjasama dan kemitra- an antara pemerintah daerah dan tokoh agama serta lembaga sosial keagamaan dalam upaya pemberdaya- an masyarakat
Meningkatnya aktivitas pengajian dan pengamalan agama yang menumbuh- kan kerukunan dalam kehidupan ber- agama dan bermasyarakat
Meningkatnya peran islamic center kampar sebagai pusat pendidikan dan
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 35 Bidang Perencanaan
Pengembangan dakwa islam
Membangun karakter generasi muda yang berakhlak, beradat dan berbudaya
Terjaganya generasi muda dari bahaya Penyalahgunaan NAPZA, pergaulan bebas, dan radikallisme
Terciptanya lingkungan yang berkete- ladanan
Terbangunya iklim yang kondusif bagi Berkembangnya kreatifitas generasi Muda
Meningkanya pemenuhan hak teradap anak
3.3 Telaahan Renstra K/L Provinsi / Kabupaten / Kota
Renstra Kementrian/Lembaga merupakan acuan dan pedoman bagi daerah untuk
menyusun suatu perencanaan. Sejalan dengan itu, daerah (Kabupaten/Kota/dan
OPD) untuk menyusun Rencana Strategisnya selalu mempedomani Renstra atau
RPJMN. Adapun Renstra yang menjadi acuan dan pedoman bagi daerah adalah
Renstra Kementrian PPN/Bappenas. Untuk lima tahun kedepan Kementrian
PPN/Bappenas mempunyai tujuan yakni ; (1) Terwujudnya rencana pembangunan
nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas dan (2) Terlaksananya penugasan
lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.
Dua tujuan inilah yang akan dicapai dalam upaya mewujudkan visinya.
Mengacu kepada ukuran/indikator dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN tahun
2014 – 2019, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi
sasaran strategis untuk tujuan Bappenas periode 2014 – 2019 adalah sebagai
berikut ;
1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama adalah “ Terwujudnya rencana
pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN / RKP) yang
berkualitas “ diantaranya adalah ;
a). Tercapainya integrasi, singkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang,
antar waktu dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang di ukur dari (indikator) :
RPJMN/RKP tahun 2014 – 2019 memiliki tujuan, target, sasaran yang
jelas, dan terukur
Persentase kesesuaian antara muatan RPJMN dengan RPJPN
% tase kesesuaian antara RPJMN dengan visi, misi & program presiden
terpilih
% tase kesesuaian antara muatan RKP dengan RPJMN
Renstra Kementrian/Lembaga memiliki tujuan, target dan sasaran yang
jelas dan terukur serta sesuai dengan RPJMN 2014 – 2019
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 36 Bidang Perencanaan
Renja Kementrian/lembaga memiliki tujuan, target dan sasaran yang
jelas dan terukur serta sesuai dengan RKP
b). Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN
2014 – 2019 yang diukur dari :
Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN
Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan
c). Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP
diukur dari
Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP
Pendapat stakeholders tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.
2. Sasaran Startegis dari Tujuan Kedua adalah “ Terlaksananya penugasan
lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan
nasional “ yaitu Prosentase keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus
dari Pemerintah /Presiden).
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sampai dengan proses penyusunan Renstra OPD – DPMPTSP, Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Kampar masih dalam tahap revisi (prosesnya belum selesai), oleh sebab
itu telaahan Rencana Tata Ruang belum dapat ditampilkan/dilaksanakan.
3.5 Penetapan Isu – Isu strategis
Setelah memperhatikan beberapa telaahan Renstra dimulai dari Renstra tingkat
Kementrian, tingkat provinsi, rencana tata ruang wilayah dan permasalahan –
permasalahan yang di hadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
maka dapat disimpulkan beberapa isu permasalahan strategis seperti berikut ;
1. Kinerja Aparatur DPMPTSP
a. Jumlah Sumberdaya Manusia (PNS) kurang memadai dan terbatas
b. Profesionalisme personil yang belum memahami akan tupoksinya
c. Sarana dan prasarana pelayanan perizinan maupun pelayanan investasi yang
kurang, termasuk ruang pengelolaan pelayanan belum maksimal sebagaimana yang
tercantum dalam keputusan Permenpan RB tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2. Kualitas Pelayanan Perizinan
a. Interval waktu pengurusan perizinan masih cukup lama dan sulit dipastikan
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 37 Bidang Perencanaan
b. Belum tersusunnya standar operasional prosedur pelayanan yang baku dan
resmi yang dapat dipergunakan masyarakat sebagai acuan/pedoman
3. Pemahaman Masyarakat/Perusahaan Tentang Proses Perizinan
a. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan
pentingnya /manfaatnya mengurus perizinan
b. Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang yang
berkaitan dengan perizinan
BAB IV
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 38 Bidang Perencanaan
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 Pernyataan Visi dan Misi OPD
Kaitan dengan RPJMD :
Seiring dengan paradigma pemerintahan, secara umum Kabupaten Kampar
mempunyai konsep dalam menentukan Kampar kedepan dengan VISI :
“ Menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Lingkungan
Masyarakat Agamis Tahun 2025. “
Secara bertahap upaya untuk mencapai visi dimaksud, maka pemerintah Kabupaten
Kampar dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 – 2022 mempunyai
konsep untuk menentukan Kampar kedepan, sekaligus menjawab Visi Kabupaten
Kampar dengan rumusan VISI nya :
“ Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang
Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera. “
Dalam upaya pencapaian Visi tersebut, maka Misi yang diemban oleh Pemerintah
Kabupaten Kampar adalah :
1. Menyiapkan Sumberdaya Manusia yang handal dan profesional.
2. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan
hidup.
3. Membangun infrastruktur Kabupaten Kampar yang berkualitas dan
professional.
4. Menciptakan Iklim usaha yang kondusif.
5. Mengembangkan kawasan pariwisata dan industry pengolahan yang maju.
6. Memperkuat citra Kampar serambi mekkah Riau yang religious, beradat dan
berbudaya.
Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Kampar tersebut telah dituangkan dalam
rancangan awal RPJMD tahun 2017 – 2022 yang menjadi acuan penyusunan
rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Kampar untuk periode yang sama.
Mengacu pada rancangan awal RPJMD Kabupaten Kampar tahun 2017 – 2022,
maka dapat di Identifikasikan bahwa kontribusi DPMPTSP dalam upaya pencapaian
Visi pemerintah Kabupaten Kampar 2017 – 2022 berada dibawah Misi ke IV yakni “
Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif “ dengan alur sebagai berikut :
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 39 Bidang Perencanaan
Tujuan IV.1. Meningkatkan Kemudahan Bekerja dan Berusaha
SASARAN STRATEGI 1. Meningkatnya kemudahan prosedur
perizinan investasi dan usaha Meningkatkan kepastian hukum terkait investtasi dan usaha
2. Terwujudnya iklim ketenagakerjaan yang baik
Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam Memasuki pasar tenaga kerja secara global
Tujuan IV.2. Meningkatkan Daya Saing Daerah
SASARAN STRATEGI 1. Meningkatnya daya tarik investasi Mengembangkan investasi yang inklusif mela-
lui peningkatan promosi investasi didaerah yang dapat menciptakan investor awareness
and willingness untuk berinvestasi di daerah
2. Menguatnya kesepahaman antara pemerin tah daerah dan pengusaha melalui koordi nasi yang intens
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama in- vestasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha
V i s i :
Dalam upaya mendukung perwujudan Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Kampar,
maka penetapan Visi DPM-PTSP untuk periode 2017 – 2022 yang hendak dicapai
dengan rumusan sebagai berikut :
“ Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Berkontribusi Terdepan dalam
Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat.”
Dengan ditetapkannya Visi DPM-PTSP, diharapkan mampu memberikan pelayanan
perizinan terbaik bagi masyarakat, agar motivasi pihak Investor berinvestasi di
Kabupaten Kampar yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Adapun serangkaian tujuan dan makna penetapan visi dimaksud adalah sebagai
berikut :
1. Perizinan merupakan dokumen resmi dan syah yang di terbitkan untuk
dipergunakan oleh pihak tertentu dalam melaksanakan aksi dengan tujuan
dapat menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat
2. Pelayanan prima dan professional adalah melaksanakan suatu proses perizinan
dengan tepat waktu, akurat, transparan dan akuntabel
3. Sebagai fasilitator dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Kabupaten
Kampar, sehingga dapat membuka lapangan kerja sekaligus dapat menurunkan
angka pengangguran
4. Mempromosikan peluang dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Kampar ke
dunia internasional.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 40 Bidang Perencanaan
Rumusan Visi tersebut merupakan bagian integral kebutuhan stakeholders dalam
cita-citanya mewujudkan Visi Kampar tahun 2025. Sebagai Implementasi
penjabaran visi pembangunan, DPM-PTSP lebih lanjut mengaktualisasikan VISI
melalui pernyataan misi.
M i s i :
Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan apa yang harus dilaksanakan
oleh instansi DPMPTSP, agar Visi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.
Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok
dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan, maka DPMPTSP Kabupaten
Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus di emban yakni dalam bentuk Misi
atau yang disebut dengan Pernyataan Misi.
Pernyataan Misi sangat diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang
berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan DPMPTSP dalam
penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan.
Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu tindakan nyata dalam bentuk misi ( 6
misi ) yang harus dilaksanakan tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :
1. Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal di daerah, agar menjadi Investasi
Riil
2. Menjalin kerjasama Penanaman Modal dalam rangka peningkatan peluang
usaha
3. Mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah, agar menjadi peluang
investasi
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan
perizinan
5. Mengolah, memperbaiki database dan Sistem Informasi penanaman modal
6. Meningkatkan dan melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal
Misi yang telah diangkat dan akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar
tentu mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar dapat berjalan sesuai
dengan yang dikehendaki. Adapun nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah :
Keberpihakan pada rakyat
Bertindak cepat dan tepat
Kerjasama antar Tim
Mempunyai Integritas yang tinggi
Transparan dan akuntabel
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 41 Bidang Perencanaan
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP
Tujuan jangka menengah menggambarkan arah strategik organisasi dan meletakan
kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas
organisasi pada pencapaian misi.
Tujuan dapat disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan
yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DPMPTSP, artinya
organisasi telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman
sehingga tujuan yang ditetapkan lebih rasional.
Sedangkan sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan yaitu target yang
ingin dicapai dalam kurun waktu relaitf singkat.
Dalam perencanaan startegis dan searah dengan pernyataan misi dalam rangka
mewujudkan capaian misi DPMPTSP Kabupaten Kampar, maka ditetapkanlah tujuan
dan sasaran dengan rumusan tertentu yang nantinya diharapkan tercapai dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2017 – 2022 sebagai berikut :
MISI
TUJUAN SASARAN
1. Menetapkan Kebijakan Pena
naman Modal di Daerah, Agar Menjadi Investasi Riil
Meningkatkan Investasi di sega
la sektor
Meningkatnya daya tarik inves-
tasi
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan normatif
Meningkatnya koordinasi yang Intens antara pemerintah daerah dan pengusaha
2. Menjalin Kerjasama Penana man Modal Dalam Rangka Peningkatan Peluang Usaha
Meningkatkan kemitraan anta- ra usaha kecil, menengah dan besar
Meningkatnya jumlah pelaku usa ha kecil, menengah dan industri pengelolaan rumah tangga
Terjalinnya kemitraan dengan pa- ra pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan
3. Mempromosikan Potensi-po tensi Unggulan Daerah agar Menjadi Investasi
Mengoptimal fungsi kawasan Sentra-sentra produksi pertani- an, perikanan dan pariwisata untuk diangkat dan dipromosi-
kan
Terpromosikannya produk-prodk. Unggulan daerah, didalam mau pun diluar negeri
Meningkatnya promosi komoditi unggulan daerah dalam rangka membuka peluang investasi
4. Meningkatkan Kualitas Pe-
nyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Per- izinan
Meningkatkan profesionalitas
Penyelenggaran pelayanan per- Izinan dan pelayanan penana- man modal
Meningkatnya kemudahan prose-
dur perizinan investasi dan usaha
Meningkatnya kualitas pelayanan Melalui penerapan teknologi informasi
Tersedianya standar pelayanan, standar operasional prosedur dan mekanisme
5. Mengolah, Memperbaiki Da- Meningkatkan database penana Meningkatnya kualitas sistem
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 42 Bidang Perencanaan
ta base dan Sistem Informa
si Penanaman Modal
man modal melalui sistem infor
masi pelayanan penanaman modal
jaringan pelayanan
Menginformasikan data yang Akurat dan peluang investasi ke dunia usaha
Tersedianya data informasi peluang investasi (Fisability Study) yang lebih akurat
6. Meningkatkan dan Melaksa nakan Pengawasan Penana- man Modal
Meningkatkan kapasitas penga- wasan terhadap pelaku usaha Di Kabupaten Kampar
Tersedianya laporan kegiatan pe nanaman modal
Terlaksananya monitoring dan Evaluasi terhadap pelaku usaha (investor)
4.3 Strategi dan Kebijakan
Strategi :
Formulasi jangka menengah DPMPTSP kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022 dari
hasil analisa yang dilakukan dengan analisa Strength Weaknesses Opportunity
Threats (SWOT), dapat diketahui ada beberapa alternatif strategi yang diyakini
mampu mendorong mencapai tujuan dan sasaran, kemudian strategi tersebut
dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan DPMPTSP selama 5 (lima)
tahun mendatang sebagai berikut :
MISI I.
MENETAPKAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH, AGAR MENJADI INVESTASI RIIL.
Tujuan. I. 1. Meningkatkan Investasi di segala sektor
No. SASARAN STRATEGI 1.
Meningkatnya daya tarik investasi
Mengembangkan investasi yang inklusif
melalui peningkatan promosi investasi di daerah yang dapat menciptakan investor awareness and willingness untuk berin – vestasi di daerah
2. Terciptanya hubungan industrial yang Harmonis dan normatif
Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan collective bargaining dengan
pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja
3. Meningkatnya koordinasi yang Intens anta ra pemerintah daerah dan pengusaha
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha
MISI 2.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 43 Bidang Perencanaan
MENJALIN KERJASAMA PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKA TAN PELUANG USAHA
Tujuan. I.2 Meningkatkan Kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar
No. SASARAN STRATEGI 1.
Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan industri pengelolaan rumah tangga
Mempermudah dan menyederhanakan prosedur perizinan investasi dan usaha
2. Terjalinnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan
Mengembangkan kemitraan investasi ber- Basis keterkaitan usaha
MISI 3.
MEMPROMOSIKAN POTENSI-POTENSI UNGGULAN DAERAH AGAR MENJADI INVESTASI
Tujuan. I.3 Mengoptimalkan Fungsi Kawasan Sentra-Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Pariwisata untuk Diangkat dan Dipromosikan
No. SASARAN STRATEGI 1.
Terpromosikannya produk-produk Unggulan daerah, didalam mau pun diluar negeri
Meningkatkan keikutsertaan event-event Promosi baik dalam maupun luar negeri
Meningkatkan kualitas produk-produk unggulan dan mempublikasi melalui media-media
MISI 4.
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
Tujuan. I.4 Meningkatkan Profesionallitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Penanaman Modal
No. SASARAN STRATEGI 1.
Meningkatnya kemudahan prose- dur perizinan investasi dan usaha
Menyederhanakan prosedur perizinan dan non perizinan
Meningkatkan kualitas SDM penyeleng gara pelayanan perizinan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan Melalui penerapan teknologi informasi
Membangun sistem informasi perizinan melalui pelaksanaan sistem aplikasi pela- layanan perizinan
MISI 5.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 44 Bidang Perencanaan
MENGOLAH, MEMPERBAIKI DATABASE DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Tujuan. I.5 Meningkatkan Database Penanaman Modal Melalui Sistem Informasi
Pelayanan Penanaman Modal
No. SASARAN STRATEGI 1.
Meningkatnya kualitas sistem jaringan pelayanan
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana jaringan
Tujuan. 2.5 Menginformasikan Data yang Akurat dan Peluang Investasi ke Dunia
Usaha
No. SASARAN STRATEGI 1.
Tersedianya data informasi peluang investasi (Fisability Study) yang lebih
akurat
Melakukan pendataan untuk mengiden- tifikasi potensi investasi
MISI 6.
MENINGKATKAN DAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
Tujuan. I.6 Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Di
Kabupaten Kampar
No. SASARAN STRATEGI 1.
Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal
Meningkatkan frekwensi monitoring pelaksanaan penanaman modal
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha (Investor)
Meningkatkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaku usaha
Kebijakan :
Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak
terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan
atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun
masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pada tahun Renstra periode 2017 – 2022
sesuai dengan misi yang di emban, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar telah menetapkan Kebijakan dan strategi
untuk pencapaian tujuan antara lain :
MISI I.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 45 Bidang Perencanaan
MENETAPKAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH, AGAR MENJADI INVESTASI RIIL.
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi di daerah yang dapat menciptakan investor awareness and willingness untuk berinvestasi di daerah
Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif antara lain meliputi penyela rasan kegiatan Tourism Trade and Investment (TTI), pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu dan optimalisasi
peran kantor perwakilan investasi Kab.Kam- par di luar negeri
Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha
dengan pemerintah pusat/daerah
Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan collective bargaining dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja
Penguatan infrastruktur hubungan industrial dalam mewujudkan terselenggaranya desen- tralisasi hubungan industrial serta perbaikan kerangka hubungan industrial untuk mening kat perkembangan serikat pekerja berkualitas perundingan bersama
Pemberdayaan dan pembinaan serikat peker- ja, sehingga serikat pekerja dapat sepenuh – nya ikut serta dalam negosiasi-negisiasi bipar tit dalam kedudukan yang sejajar dengan pemberi kerja
Peningkatan kepatuhan perusahaan/ industri terhadap peraturan ketenagakerjaan, serta penegakan hukum bagi pelanggaran peratur- an yang dapat merugikan pekerja dan pembe- ri kerja
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha
Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta sebagai salah satu alternatif upaya pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberiakn pelayanan publik yang le- bih baik secara kualitas maupun kuantitas
Pendirian forum Investasi yang beranggota- kan lintas OPD dan lintas pemangku kepenti- ngan yang secara rutin mengadakan pertemu
an untuk memonitor, dan mencari solusi ter baik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor
MISI 2.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 46 Bidang Perencanaan
MENJALIN KERJASAMA PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKA TAN PELUANG USAHA
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Mempermudah dan menyederhanakan prose- dur perizinan investasi dan usaha
Penghapusan regulasi dan peraturan di daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusa- ha, termasuk modifikasi/penghapusan prose- dur regulasi yang memiliki celah untuk di sa- lah gunakan sebagai rente ekonomi yang me- nyebabkan tingginya biaya perizinan di Kabu- paten Kampar
Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha
Pengembangan mitra kerjasama antara pela- Ku usaha dengan masyarakat tempatan da-
Lam berbagai jenis usaha/komoditi
MISI 3.
MEMPROMOSIKAN POTENSI-POTENSI UNGGULAN DAERAH AGAR MENJADI INVESTASI
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan keikutsertaan event-event Promosi baik dalam maupun luar negeri
Menggali potensi-potensi unggulan didaerah Sekaligus mempromosikan ke percaturan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri
Meningkatkan kualitas produk-produk unggu lan dan mempublikasi melalui media-media
Pemberdayaan dan pembinaan kelompok/pe- laku usaha sehingga memperoleh kualitas produk yang dapat bersaing
MISI 4.
MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Menyederhanakan prosedur perizinan dan non perizinan
Menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah
Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pelayanan perizinan
Penguatan bimbingan teknis dalam rangka Peningkatan sumberdaya manusia
Membangun sistem informasi perizinan melalui pelaksanaan sistem aplikasi pela- layanan perizinan
Peningkatan sistem jaringan dan pelayanan terpadu dalam mengelola perizinan dan non perizinan
MISI 5.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 47 Bidang Perencanaan
MENGOLAH, MEMPERBAIKI DATABASE DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana jaringan
Peningkatan akses, pengembangan dan sarana prasarana komunikasi dan informasi Yang mudah diakses masyarakat
Melakukan pendataan untuk mengiden- tifikasi potensi investasi
Melakukan survey lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait
MISI 6.
MENINGKATKAN DAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL
STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan frekwensi monitoring pelaksanaan penanaman modal
Peningkatan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi dan BKPM RI dengan pemodal baik PMN maupun PMA
Meningkatkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaku usaha
Pengusulan dan ketersediaan anggaran yang normatif dalam melakukan kegiatan-kegiatan di instansi pelaksana penanam modal
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 48 Bidang Perencanaan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam upaya pencapaian Visi – Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kampar, serta upaya untuk mendukung pencapaian Visi-Misi
Pemerintah Kabupaten Kampar, maka dalam Rencana Strategis ini ditetapkan program
dan Indikatif kegiatan dalam periode tahun 2018 – 2022.
Dalam 5 (lima) tahun kedepan (2018-2022), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu memiliki prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :
Tahun 2017-2018 : 1 Pengembangan dan penyempurnaan jaringan teknologi
informasi berbasis Website DPMPTSP dan menyusun Standar
Opreasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta dapat di
aplikasikan melalui basis teknologi website.
2 Melakukan pendataan terhadap per Investasi PMDN/PMA dan
non Fasilitas
3 Pembentukan Tim Teknis, pembentukan ini dilakukan antara
lain dengan mobilisasi personil dari Dinas Terkait dan diatur
melalui Peraturan Bupati
4 Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur melalui
Bimtek/pelatihan dan atau didukung dengan melakukan Studi
Banding ke daerah lain yang telah menjadi best practice
pelayanan perizinan terpadu.
5 Pelimpahan kewenangan perizinan untuk seluruh jenis
perizinan
Tahun 2019-2020 : 1 Membangun fasilitas (sarana dan prasarana) perkantoran yang
lengkap dan memadai menurut logisnya sebuah kantor
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
2 Prioritas pada tahun – tahun ini adalah meningkatkan
pelayanan perizinan DPMPTSP terhadap masyarakat dan
perusahaan. Kesiapan DPMPTSP adalah modal utama, maka
pada tahap ini sosialisasi pada masyarakat dan perusahaan
dilakukan secara lebih intensif. Pada tahun 2019 dilakukan
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 49 Bidang Perencanaan
pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan dan
investasi serta pemeliharaannya.
Tahun 2021-2022 : 1. Pada tahun 2022 diharapkan Call Centre SMS Gateway
DPMPTSP
Berdasarkan tujuan-sasaran serta strategi-kebijakan yang telah ditetapkan, maka
program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar selama periode tahun 2017-2022 adalah seperti
Tabel-tabel terlampir.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 50 Bidang Perencanaan
BAB VI
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 tahap
penyempurnaan penyusunannya, namun telah tergambar pada visi misi Bupati/Wakil
Bupati terpilih period 2017-20122. Arah pembangunan RPJMD berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 ada dua, oleh kerena itu
RPJMD melalui dua tahap yaitu tahap RPJMD tahun 2017-2022 dan tahun 2023-2025,
adapun arah pembangunan tersebut adalah : (1) Peningkatan sumberdaya manusia yang
sehat, beriman, taqwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. (2)
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan penekanan
pada pencapaian daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang berbasis
kepada keunggulan kompotitif dan komperatif dengan dilandasi oleh sumberdaya alam
dan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan kemampuan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi. (3) Meningkatkan Investasi, Infrastruktur dan Industri
Berdasarkan kedua periode RPJMD tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menetapkan indikator kinerja yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah seperti tabel terlampir.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 51 Bidang Perencanaan
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
( DPMPTSP ) Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 20200 ini berisi pedoman pelaksananan
pelayanan dan ketentuan-ketentuan lain yang perpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar ( RPJMD ) Tahun 2017 – 2022 yang akan
digunakan sebagai acuan dalam pembuatan Rencana Kerja Tahunan DPMPTSP
Kabupaten Kampar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dapat tercapai
sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Kampar menjadi kenyataan sesuai dengan harapan kita semua.
Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kampar mempunyai kelenturan dalam
pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam proses pelayanan tersebut sejauh tidak
menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sehingga
diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar
instansi/lembaga terkait dalam memberikan pelayanan dan membangun investasi di
Kabupaten Kampar yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi serta
kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Kampar khususnya dan kemajuan bangsa
Indonesia secara umum.
Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program lima tahunan ini atau biasa
disebut Renstra ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang
terkait dengan perencanaan program, khususnya para pemangku kepentingan.
Demikian, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis
DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022 ini kami ucapkan terimakasih, seiring
dengan hal tersebut kami juga berharap untuk kritik dan sarannya bagi kesempurnaan
renstra ini.
Rencana Strategis OPD –DPM-PTSP 2017-2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR 52 Bidang Perencanaan