Naskah Bujuknik Ttg Pemberdayaan Tomas

KONFIDENSIAL

TENTARA NASIONAL INDONESIAMARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

BUKU PETUNJUK TEKNIK

tentang

PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT

BAB – I

PENDAHULUAN

1. Umum.

a. Binter sebagai fungsi utama TNI AD diarahkan guna menunjang mantapnya ikatan

batin yang kuat antara TNI dan rakyat sebagai modal pembangunan dalam penyiapan

pertahanan negara aspek darat, dengan melibatkan segenap komponen bangsa lainnya

melalui kegiatan yang terencana dan sistematis.

b. TNI AD sebagai pelaksana Binter dilapangan, menyadari keterbatasan kemampuan

untuk melaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat guna merebut hati dan

pikirannya. Disisi lain masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen,

tradisional dan masih mengedepankan kehidupan berkelompok serta memiliki tokoh-tokoh

yang dituakan sehingga guna menjamin tercapainya tugas TNI AD, maka perlu

memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat sebagai mitra.

c. Agar diperoleh keserasian dan keselarasan dalam memberdayakan tokoh masyarakat

diwilayah binaan masing-masing maka perlu disusun Buku Petunjuk Teknik tentang

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat yang mengalir dari Buku Petunjuk Lapangan sebagai

pedoman dalam melaksanakan tugas.

KONFIDENSIAL

Lampiran Surat Keputusan KasadNomor Skep / 179 / VII / 2005Tanggal 29 Juli 2005

2. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud. Sebagai pedoman anggota TNI AD dalam melaksanakan

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat

b. Tujuan. Untuk menyamakan persepsi setiap anggota TNI AD dalam

melaksanakan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat.

3. Ruang lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup Buku Petunjuk Teknik Pemberdayaan

Tokoh Masyarakat ini meliputi uraian pembahasan penyelenggaraan Pemberdayaan Tokoh

Masyarakat dengan tata urut sebagai berikut :

a. Pendahuluan.

b. Ketentuan umum.

c. Kegiatan yang dilaksanakan.

d. Hal-hal yang perlu diperhatikan.

e. Komando dan pengendalian.

f. Penutup.

4. Landasan.

a. Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/ 22 / XII / 2003 tanggal 4 Desember 2003

tentang Buku Petunjuk Operasi Binter PO : TER – 01.A tahun 2003

b. Skep Dan Kodiklatad No Skep 139/V/2004 tanggal 19 – 5 – 2004 tentang

Penyusunan dan Penerbitan Buku Petunjuk TNI AD.

5. Pengertian. (Sub Lampiran “A”)

4

BAB – II

KETENTUAN UMUM

6. Umum. Agar dalam pelaksanaan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dapat mencapai

hasil yang maksimal perlu adanya tujuan dan sasaran serta hal – hal lain yang diatur dalam

Ketentuan Umum.

7. Tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya komunikasi antara

Satuan Komando Kewilayahan dan Satuan Non Kowil serta masyarakat binaannya dengan

memanfaatkan peran tokoh masyarakat dalam rangka mewujudkan ikatan batin yang kuat antara

TNI – Rakyat untuk di dayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara aspek darat.

8. Sasaran. Sasaran penyelenggaraan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dalam

penyelenggaraan Binter terdiri dari sasaran fisik dan non fisik :

a. Sasaran fisik. Terjalinnya hubungan secara terus menerus dengan semua tokoh

masyarakat secara harmonis meliputi :

1) Tokoh Formal.

a) Presiden

b) Menteri

c) Gubernur

d) Bupati

e) Camat

f) Lurah

g) Ketua RW

h) Ketua RT

2) Tokoh Non Formal.

a) Tokoh Agama

b) Tokoh Adat

c) Tokoh Hukum

d) Tokoh Politik

5

e) Mantan pejabat pemerintahan.

f) Cendekiawan

g) Tokoh LSM

b. Sasaran Non Fisik.

1) Terwujudnya kesadaran para tokoh masyarakat sebagai mitra Satuan Kowil

dan Satuan Non Kowil dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Binter diwilyah

tugasnya untuk membantu mensukseskan kebijakan yang berkaitan dengan tugas

TNI AD serta sukesnya program pembangunan.

2) Terwujudnya kesamaan visi, misi dan persepsi dalam membantu program

pembangunan mental bangsa serta terwujudnya ikatan batin yang kokoh kuat antara

TNI dan rakyat dalam suasana kebersamaan.

3) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mendukung tugas TNI AD.

9. Sifat. Pemberdayaan Tokoh Masyarakat merupakan jabaran dari Pemberdayaan

Wilayah yang memiliki sifat :

a. Persuasif. Mengajak tokoh masyarakat yang ada diwilayahnya agar merasa ikut

terpanggil untuk menyamakan visi, misi dan persepsi sesuai dengan visi dan misi TNI AD

dalam upaya mewujudkan ikatan batin yang kuat antara TNI dan Rakyat guna kepentingan

pertahanan negara aspek darat.

b. Terkoordinir. Agar dalam pemberdayaan Tokoh masyarakat dapat di

laksanakan secara optimal dan mencapai hasil yang maksimal perlu adanya pengendalian

yang baik.

c. Terencana. Dalam Pemberdayaan Tokoh Msyarakat perlu direncanakan, dengan

memilih/menentukan petugas maupun tokoh yang tepat untuk menyampaikan visi dan misi

yang akan disampaikan kepada masyarakat.

6

d. Psikologis. Bahwa Pemberdayaan Tokoh Masyarakat memiliki dampak

psikologis terhadap masyarakat dan lingkungannya dalam bentuk sikap, perilaku, ketaatan

dan kepatuhan terhadap pernyataan pesan-pesan yang disampaikan.

10. Peranan.

a. Sebagai Mitra. Tokoh masyarakat merupakan mitra Satuan Kowil dan Satuan

Non Kowil dalam melaksanakan tugas.

b. Sebagai Komunikator. Tokoh masyarakat sebagai pembicara langsung dalam menyampaikan visi dan misi TNI AD.

c. Sebagai pembentuk opini ( Opinions Building ). Tokoh masyarakat sebagai pembentuk opini yang menguntungkan bagi TNI AD karena memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan masyarakat dan komunitasnya.

11. Pengorganisasian.

a. Organisasi. Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat

organisasinya melekat pada fungsi Komando.

b. Struktur Organisasi.

Keterangan :

Garis Komando

Garis Koordinasi

MABESAD

SAT KOWIL SAT NON KOWIL

7

12. Tugas dan Tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat adalah merupakan tugas dan tanggung jawab para Komandan

Satuan Komando Kewilayahan dan Komandan Satuan Non Komando Kewilayahan sedangkan Staf

masing-masing satuan membantu tercapainya tugas penyelenggaraan Pemberdayaan Tokoh

Masyarakat di wilayah tanggung jawabnya.

a. Di tingkat Mabesad (Kasad).

1) Tugas.

a) Memberikan petunjuk umum dan arahan kepada satuan Kowil dan

satuan non Kowil tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh

masyarakat yang harus dilaksanakan.

b) Melaksanakan koordinasi dan menjalin hubungan secara terus

menerus dengan para tokoh masyarakat tingkat nasional.

c) Menemukan permasalahan yang berhubungan dengan tugasnya di

tingkat nasional.

d) Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat tingkat nasional

e) Pada kesempatan tertentu dapat mendelegasikan wewenang

pemberdayaan tokoh masyarakat kepada Asisten Teritorial.

f) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan

tokoh masyarakat di jajaran TNI AD.

2) Tanggung jawab. Kepala Staf Angkatan Darat dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

8

b. Satuan Komando Kewilayahan.

1) Di tingkat Kodam (Pangdam).

a) Tugas.

(1) Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Komandan

Korem tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat

yang harus dilaksanakan oleh jajaran Korem.

(2) Melaksanakan koordinasi dan menjalin hubungan secara terus

menerus dengan para tokoh masyarakat tingkat propinsi di wilayah

tanggung jawabnya.

(3) Menemukan permasalahan yang berhubungan dengan

tugasnya di tingkat Propinsi.

(4) Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat tingkat

Propinsi di wilayah tanggung jawabnya.

(5) Pada kesempatan tertentu dapat mendelegasikan wewenang

kepada Aster Kasdam.

(6) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan

pemberdayaan tokoh masyarakat dibawah Komandonya.

b. Tanggung jawab. Panglima Kodam dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kasad.

2) Di tingkat Korem (Danrem).

a) Tugas.


Kodim tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat

yang harus dilaksanakan oleh jajaran Kodim.

9


menerus dengan para tokoh masyarakat yang berada di wilayah

tanggung jawab Korem.


tugasnya di tingkat Kabupaten/Kota.

(4) Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat yang berada

di wilayah tanggung jawab Korem.


kepada Kasiter Korem.


pemberdayaan tokoh masyarakat yang dilakukan Korem maupun

dijajaran Kodim.

b. Tanggung jawab. Komandan Korem dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Pangdam.

3) Di tingkat Kodim (Dandim).

a) Tugas.


Koramil tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh

masyarakat yang harus dilaksanakan oleh jajaran Koramil.


menerus dengan para tokoh masyarakat diwilayah tanggung

jawabnya baik ditingkat Kabupaten maupun Kota.


tugasnya di wilayah tanggung jawab Kodim baik ditingkat Kabupaten

maupun Kota.

10

(4) Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat yang berada

di wilayah tanggung jawab Kodim


kepada Pasiter Kodim.


pemberdayaan tokoh masyarakat yang dilakukan Kodim maupun di

jajaran Koramil.

b. Tanggung jawab. Komandan Kodim dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Danrem.

4) Di tingkat Koramil.

a) Danramil

1) Tugas.

(a) Memberikan petunjuk dan arahan kepada anggota

bawahannya (Babinsa) tentang kebijakan dan materi

pemberdayaan tokoh masyarakat yang harus dilaksanakan

oleh para Babinsa di desa binaannya.

(b) Melaksanakan koordinasi dan menjalin hubungan

secara terus menerus dengan para tokoh masyarakat tingkat

Kecamatan di wilayah tanggung jawabnya.

(c) Menemukan permasalahan yang berhubungan dengan

tugas di wilayah tanggung jawabnya.

(d) Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat

tingkat Kecamatan yang berada di wilayah tanggung

jawabnya.

11

(e) Pada kesempatan tertentu dapat mendelegasikan

wewenang kepada anggota bawahannya disesuaikan dengan

ketentuan syarat-syarat personel.

(f) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan

pemberdayaan tokoh masyarakat yang dilakukan Koramil

sendiri maupun yang dilakukan oleh para Babinsa.

2) Tanggung jawab. Komandan Koramil dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada Dandim.

b) Babinsa

1) Tugas.

(a) Melaksanakan koordinasi dan menjalin hubungan

secara terus menerus dengan para tokoh masyarakat desa di

wilayah tanggung jawabnya.

(b) Menemukan permasalahan yang berhubungan dengan

tugas di wilayah tanggung jawabnya.

(c) Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat desa

yang berada di wilayah tanggung jawabnya.

2) Tanggung jawab. Babinsa dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Danramil.

c. Satuan Non Komando Kewilayahan.

1) Kostrad.

a) Pangkostrad.

(1) Tugas.

(a) Memberikan petunjuk dan arahan kepada para

Pangdiv tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh

masyarakat yang harus dilaksanakan jajarannya.

12


terus menerus dengan para tokoh masyarakat di sekitar

kesatrian/markas.


tugasnya di sekitar kesatrian/markas.

(d) Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat di

sekitar Kesatrian/Markas.


wewenang kepada Aster Kaskostrad.



(2) Tanggung jawab. Pangkostrad dalam pelaksanaan tugasnya


b) Pangdiv.

(1) Tugas.


Danbrig tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh

masyarakat yang harus dilaksanakan jajarannya.



Kesatrian/Markas atau disekitar tempat tugas..


tugasnya di sekitar Kesatrian/Markas atau disekitar tempat

tugas.

13


disekitar Kesatrian/Markas atau disekitar tempat tugas.


wewenang kepada Aster Kasdivif Kostrad.



(2) Tanggung jawab. Pangdiv dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Pangkostrad.

c) Danbrig.

(1) Tugas.

(a) Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Danyon

tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat

yang harus dilaksanakan jajarannya.



Kesatrian/Markas atau disekitar tempat tugas.



tugas.




wewenang kepada Kasi Intel.

14



(2) Tanggung jawab. Danbrig dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Pangdiv.

c) Danyon.

(1) Tugas.

(a) Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Danki








tugas.




wewenang kepada para Danki.


pemberdayaan tokoh masyarakat yang dilakukan

Batalyonnya.

(2) Tanggung jawab. Danyon dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Danbrig.

15

2) Kopassus.

a) Dankopassus.

(1) Tugas


Dangrup tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh

masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masing-masing

Grup.






tugas.




wewenang kepada Asintel Kopassus.



(2) Tanggung jawab. Dankopassus dalam pelaksanaan tugasnya


b) Dangrup.

(1) Tugas.

(a) Memberikan petunjuk dan arahan kepada para Danyon


yang harus dilaksanakan jajaran Batalyon.

16



Kesatrian/Markas atau di sekitar tempat tugas.



tugas.




wewenang kepada Kasi Intel Grup



(2) Tanggung jawab. Dangrup dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Dankopassus.

c) Danyon.

(1) Tugas.


Danki /Komandan Detasemen tentang kebijakan dan materi

pemberdayaan tokoh masyarakat yang harus dilaksanakan

jajarannya.




17



tugas.




wewenang kepada para Danki atau Komandan Detasemen.


pemberdayaan tokoh masyarakat yang dilakukan Batalyon.

(2) Tanggung jawab. Danyon dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Dangrup.

3) Satuan Bantuan Tempur (Kavaleri, Arhanud, Armed).

a) Tugas. Masing-masing Batalyon memiliki tugas yang sama setelah

menerima petunjuk dan arahan dari Pangdam dalam pemberdayaan tokoh

masyarakat.


Kompi tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat



menerus dengan para tokoh masyarakat di sekitar Kesatrian/Markas

atau disekitar tempat tugas.


tugasnya di sekitar Kesatrian/Markas atau disekitar tempat tugas.

18

(4) Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat di sekitar



kepada para Komandan Kompi.



b) Tanggung jawab. Para Komandan Satuan Bantuan Tempur

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Komandan Atasan

masing-masing Satuan.

4) Eselon Balakpus, Eselon Lemdik dan Eselon Lembaga Pusat.

a) Tugas

(a) Para Komandan, Direktur, Kepala memberikan petunjuk dan

arahan kepada para pejabat yang terkait di satuannya masing-masing

tentang kebijakan dan materi pemberdayaan tokoh masyarakat yang

harus dilaksanakan oleh satuannya.

(b) Melaksanakan koordinasi dan menjaga hubungan secara terus

menerus dengan para tokoh masyarakat di sekitar kesatrian/markas.


tugasnya di sekitar kesatrian/markas.

(d) Melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat di sekitar

kesatrian/markas.

(e) Pada kesempatan tertentu dapat mendelegasikan wewenang

kepada pejabat yang ditunjuk.

b) Tanggung jawab. Para Komandan, Direktur, Kepala dalam

pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasad.

19

13. Syarat personel. Adapun syarat-syarat personel dalam Pemberdayaan Tokoh

masyarakat baik personel TNI AD maupun tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Personel TNI AD/Petugas.

1) Memiliki kecakapan dalam berkomunikasi.

2) Memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan inteligensi yang setara/

sebanding dengan Tomas.

3) Memiliki kepribadian dan mental prajurit yang baik.

4) Memiliki wawasan pengetahuan yang luas.

5) Memiliki postur prajurit yang prima.

b. Tokoh Masyarakat.

1) Memiliki pengaruh yang kuat dilingkungan masyarakat.

2) Diakui keberadaan dan kualitas kepribadiannya oleh lingkungan masyarakat.

3) Memiliki rasa nasionalisme.

4) Memiliki kesadaran bela negara.

14. Metode dan Teknik.

a. Metode. Metode yang digunakan dalam pemberdayaan tokoh masyarakat

adalah metode Komsos melalui :

1) Pendekatan kebudayaan. Merupakan cara bagi petugas dalam membina

tokoh masyarakat, diharapkan petugas mempunyai pengetahuan mengenai budaya

setempat mengingat bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, mempunyai

budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda, merupakan warisan nenek moyang

yang tidak tergoyahkan, sehingga diharapkan petugas dapat menjadi warga adat

setempat, syukur dapat diperlakukan sebagai yang dituakan karena sikap dan tingkah

lakunya sehingga mampu memberi arahan yang dapat diterima oleh tokoh

masyarakat dan masyarakat setempat pada umumnya.

2) Pendekatan sosio religius (keagamaan). Merupakan hal yang amat peka

dan dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Dalam

rangka pembinaan terhadap tokoh agama, pahami pengetahuan ilmu agama dengan

baik dan tidak menyimpang serta melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut

dengan baik dan benar, sehingga selalu mendapat penilaian positif sebagai penganut

agama yang soleh oleh tokoh agama.

20

Usahakan pengembangan toleransi antar umat beragama ditingkatkan serta dalam

menyelesaikan setiap permasalahan agama dilaksanakan dengan bijaksana dengan

selalu melibatkan tokoh-tokoh agama setempat.

3) Pendekatan hukum. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum,

mengharapkan tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dapat

terayomi dengan hukum yang berlaku. Penyelesaian masalah oleh petugas

diharapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk itu para petugas dituntut untuk

memahami masalah hukum dan perundang-undangan serta berbagai peraturan

termasuk hukum adat yang biasanya dalam penyelesaian suatu masalah secara

hukum dapat diterima oleh berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat yang

biasanya menjadi sandaran masyarakat baik secara formal maupun non formal.

4) Pendekatan melalui pelayanan untuk menarik simpati. Salah satu cara

pendekatan petugas kepada tokoh masyarakat, dengan menarik simpati atau

pelayanan yang baik tanpa mengurangi harga diri atau penampilan sebagai pembina

sehingga selalu mendapatkan kredibilitas/kepercayaan penuh dari masyarakat. Hal

ini mudah dikerjakan oleh jajaran TNI AD dengan berpedoman pada Sikap teritorial

yang selalu rendah hati.

b. Teknik. Beberapa teknik yang digunakan dalam Pemberdayaan Tokoh

Masyarakat adalah :

1) Ceramah. Di dalam mekanisme pelaksanaan dengan teknik ceramah perlu

direncanakan secara matang dan dipersiapkan yang baik dengan jalan :

a) Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tanggung jawabnya

diundang oleh Dansat Kowil maupun Non Kowil untuk berkumpul pada

waktu dan tempat yang telah ditentukan.

b) Dansat Kowil atau Dansat Non Kowil dalam melaksanakan

pemberdayaan tokoh masyarakat dapat mendelegasikan kepada personel

yang memiliki kemampuan akademik dan pengetahuan yang luas untuk

melaksanakan ceramah menyampaikan materi yang telah disiapkan.

2) Pertemuan tidak resmi. Materi atau pesan-pesan disampaikan kepada tokoh

masyarakat pada acara-acara yang tidak direncanakan pada saat Komandan Satuan

atau personel yang ditunjuk secara kebetulan bertemu dengan tokoh yang dimaksud.

21

3) Anjangsana. Komandan Satuan atau personel yang ditunjuk

menyampaikan materi atau pesan-pesan dengan cara bertandang atau bertamu ke

rumah tokoh masyarakat yang dimaksud, dalam rangka pemberdayaan tokoh

masyarakat.

4) Melalui surat menyurat. Dansat Kowil maupun Non Kowil atau

personel yang ditunjuk dalam menyampaikan materi atau pesan-pesan dilaksanakan

melalui surat menyurat.

5) Melalui komunikasi telpon. Dansat Kowil maupun Non Kowil atau

personel yang ditunjuk menyampaikan pesan-pesan singkat, padat dan jelas kepada

tokoh masyarakat melalui komunikasi telpon.

BAB – III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

15. Umum. Kegiatan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan

Komando Kewilayahan dan Satuan Non Kowil adalah untuk menyampaikan materi atau pesan

kepada tokoh masyarakat guna membantu memantapkan dan meningkatkan partisipasi serta

motivasi masyarakat dalam membantu Satuan Komando Kewilayahan dan Satuan Non Kowil

dalam penyelenggaraan Binter guna mewujudkan ikatan batin yang kuat antara TNI dan Rakyat

serta membantu meningkatkan Kesadaran Bela Negara yang meliputi Cinta Tanah Air, Kesadaran

Berbangsa dan Bernegara serta memantapkan Wawasan Kebangsaan dimasyarakat sehingga

terwujud ketahanan wilayah dalam rangka pertahanan negara aspek darat. (visualisasi pelaksanaan

pemberdayaan tokoh masyarakat dalam menyampaikan materi/pesan lihat lampiran)

16. Kegiatan. Menyampaikan materi Kesadaran Bela Negara. Tujuannya memantapkan

Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Cinta pada Tanah Air, keyakinan kepada Pancasila sebagai

Dasar Negara, Kerelaan Berkorban serta memiliki kemampuan awal Bela Negara :

a. Kegiatan Satuan Kowil dan Satuan Non Kowil.

1) Tahap Perencanaan.

a) Menghimpun materi yang berkaitan dengan perkembangan situasi.

b) Menyusun rencana kegiatan sesuai teknik yang akan digunakan.

c) Melaksanakan koordinasi dengan tokoh masyarakat sesuai

kepentingan.

d) Melaksanakan koordinasi rencana kegiatan dengan pihak terkait.

e) Menginvetarisir Tokoh masyarakat.

22

f) Membuat rencana pengamanan.

g) Membuat rencana waktu dan tempat pelaksanaan pemberdayaan

tokoh masyarakat dari petugas kepada tokoh masyarakat maupun dari tokoh

masyarakat kepada masyarakat.

h) Menginventarisir permasalahan.

j) Merencanakan Tokoh masyarakat yang hadir.

k) Merencanakan jumlah personel pendukung.

2) Tahap persiapan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan

adalah :

a) Menyiapkan personel/petugas dengan kriteria yang tepat untuk

disesuaikan dengan kemampuan tokoh masyarakat.

b) Menyiapkan materi yang akan disampaikan.

c) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait maupun tokoh yang

bersangkutan tentang kepastian rencana.

d) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.

e) Menyiapkan logistik yang dibutuhkan.

3) Tahap pelaksanaan.

a) Kegiatan Petugas kepada tokoh masyarakat. Menyampaikan materi

Kesadaran Bela Negara meliputi :

(1) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, tujuanya

memantapkan dalam bersikap, bertingkah laku dan berkehidupan

yang selalu berkaitan antara dirinya dengan pencapaian cita-cita dan

tujuan bangsa Indonesia yang harus disadari sepenuhnya akan

hakekat Negara Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17

Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diantaranya

meliputi :

(a) Kerukunan hidup

(b) Pembinaan dan pelestarian budaya bangsa

(c) Kebhineka tunggal ikaan.

(d) Sadar hukum.

(e) Persatuan dan kesatuan.

23

(2) Kecintaan Tanah Air. Tujuannya menumbuhkan kecintaan

masyarakat kepada tanah air,dalam kehidupan sehari-hari yang

meliputi Lingkungan Hidup, Pengenalan Tanah Air, Kewaspadaan

Nasional. Ini berarti cinta pada negara sebagai tempat memperoleh

sumber penghidupan dan kehidupan sampai akhir hayatnya serta

senantiasa berusaha agar negaranya tetap aman dan sejahtera.

(3) Keyakinan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya

memantapkan dan menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat

bahwa Pancasila itu sebagai falsafah, pandangan hidup dan tujuan

hidup bangsa Indonesia serta sebagai dasar negara Indonesia.

(4) Kerelaan berkorban untuk negara. Tujuannya menumbuhkan

semangat rela berkorban di dalam masyarakat baik waktu, tenaga,

pikiran dan harta benda untuk kepentingan negara sehingga pada

saatnya siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan negara serta

bakti tanpa pamrih yang diberikan kepada tanah airnya dengan penuh

kesadaran, keikhlasan dan tanggung jawab dalam mempertahankan

kelangsungan hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

(5) Memberikan kemampuan awal bela negara. Tujuannya agar

di dalam masyarakat baik secara psikis (mental) maupun phisik

(jasmani) memiliki sifat - sifat disiplin, ulet, kerja keras, mentaati

peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan

kemampuan sendiri, tahan uji, memiliki kemampuan atau

keterampilan jasmani yang bukan bersifat latihan militer, pantang

menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan

nasional.

b) Kegiatan tokoh masyarakat kepada masyarakat. Menyampaikan

materi Kesadaran Bela Negara kepada masyarakat yang telah diterima dari

Petugas TNI AD, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.

24

(1) Tokoh masyarakat mengumpulkan masyarakat di tempat dan

waktu yang telah ditentukan.

(2) Tokoh masyarakat menyampaikan materi atau pesan-pesan

kepada masyarakat baik secara formal maupun non formal.

(3) Masyarakat menyediakan waktu untuk mendengarkan materi

atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Tokoh masyarakat.

(4) Masyarakat menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada

Tokoh masyarakat selaku pembicara.

4) Tahap pengakhiran. Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan untuk

mengevaluasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan

pemberdayaan. tokoh masyarakat terhadap materi atau pesan yang disusun dalam

bentuk laporan.

a) Evaluasi Evaluasi yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui :

(1) Bagaimana sikap perilaku dan tanggapan para tokoh terhadap

suatu materi.

(2) Bagaimana kemampuan dan kecakapan serta ketepatan para

tokoh dalam menyampaikan materi.

(3) Bagaimana pendapat masyarakat terhadap materi yang

disampaikan oleh para tokoh.

(4) Bagaimana dampak psikologis berupa sikap dan tingkah laku

masyarakat terhadap suatu materi yang disampaikan oleh para tokoh

masyarakat.

b) Lapaoran. Hal-hal yang disusun dalam laporan pelaksanaan

Pemberdayaan Tokoh Masyarakat adalah mencakup seluruh proses kegiatan

serta hasil evaluasi terhadap keberhasilan maupun kelemahan dalam

pelaksanaan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat.

25

17. Kegiatan penyampaian materi Wawasan Kebangsaan. Tujuannya adalah untuk

meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa dalam menegakkan kedaulatan

NKRI dengan :

a. Kegiatan Satuan Kowil dan Satuan Non Kowil.

1) Tahap perencanaan




kepentingan.


e) Menginvetarisir Tokoh masyarakat.


g) Membuat rencana waktu dan tempat pelaksanaan dari petugas kepada

tokoh masyarakat maupun dari tokoh masyarakat kepada masyarakat.





adalah :

a) Menyiapkan personel/petugas dengan kriteria yang tepat sesuai

dengan kemampuan tokoh masyarakat.







a) Kegiatan Petugas kepada tokoh masyatakat. Menyampaikan materi

wawasan kebangsaan kepada tokoh masyarakat meliputi :

26

(1) Paham kebangsaan. Memberikan pemahaman Paham

Kebangsaan agar terbentuk pemahaman masyarakat terhadap bangsa

dan negara.

(2) Menumbuhkan rasa kebangsaan terhadap seluruh komponen

bangsa untuk menumbuhkan kesatuan tekad dan perasaan masyarakat

terhadap kondisi bangsanya untuk menjadi bangsa yang kuat,

dihormati dan disegani bangsa-bangsa lain.

(3) Menumbuhkan semangat kebangsaan guna membentuk rasa

kesetia kawanan sosial, rela berkorban, menumbuhkan jiwa patriotik

sehingga mampu menangkal setiap bentuk ancaman yang timbul.


materi Kesadaran Bela Negara kepada masyarakat yang telah diterima dari

Petugas TNI AD, sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.

(1) Tokoh masyarakat mengumpulkan masyarakat ditempat dan


(2) Tokoh masyarakat menyampaikan pesan-pesan kepada

masyarakat baik secara formal maupun non formal.





4) Tahap pengakhiran. Pada tahap ini adalah untuk mengevaluasi tentang

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pemberdayaan. tokoh masyarakat

terhadap materi atau pesan yang disusun dalam bentuk laporan.

a) Evaluasi Evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui :

27


suatu materi.

(2) Bagaimana kemampuan kecakapan dan ketepatan para tokoh

dalam menyampaikan materi.





masyarakat.

b) Laporan. Hal-hal yang disusun dalam laporan pelaksanaan




18. Kegiatan Pembinaan Mental. Bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan

keamanan, kedamaian dan ketentraman rakyat yang diakibatkan karena gejolak sosial melalui

pembinaan mental.

a. Kegiatan Satuan Kowil dan Satuan Non Kowil

1) Tahap perencanaan




kepentingan.


e) Menginventarisir Tokoh masyarakat.


g) Membuat rencana waktu dan tempat pelaksanaan dari petugas kepada

tokoh masyarakat maupun dari tokoh masyarakat kepada masyarakat.




28


adalah :

a) Menyiapkan personel/petugas dengan kriteria yang tepat disesuaikan

dengan kemampuan tokoh masyarakat.







a) Kegiatan petugas kepada tokoh masyarakat. Melaksanakan

pembinaan mental kepada tokoh masyarakat dengan materi :

(1) Persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa.

(2) Kerukunan hidup dalam bermasyarakat.

(3) Kerukunan hidup antar umat beragama.

(4) Semangat gotong royong.

(5) Satu tujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman,

(6) Penghayatan dan pengamalan agama untuk mempertebal

keimanan dan memahami hati nurani yang positif.

(7) Menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial.


pembinaan mental kepada masyarakat.

(1) Tokoh masyarakat mengumpulkan masyarakat ditempat dan


(2) Tokoh masyarakat menyampaikan materi pembinaan mental

yang telah diterima dari Petugas TNI AD kepada masyarakat baik

secara formal maupun non formal.

29





4) Tahap pengakhiran. Pada tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi

tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pemberdayaan. tokoh

masyarakat terhadap materi atau pesan yang disusun dalam bentuk laporan.

a) Evaluasi Evaluasi yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui :


suatu materi.

(2) Bagaimana kemampuan kecakapan dan ketepatan para tokoh

dalam menyampaikan materi.





masyarakat.

b) Laporan. Hal-hal yang disusun dalam laporan pelaksanaan




30

BAB – IV

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

19. Umum. Agar dalam pelaksanaan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat berjalan dengan

lancar dan aman, maka dalam perencanaan perlu adanya tindakan pengamanan maupun tindakan

administrasi.

20. Tindakan Pengamanan. Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat harus

memperhatikan tindakan pengamanan baik personel, materiil, berita maupun kegiatan

a. Pengamanan personel. Bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian dari

pihak personel TNI yang diakibatkan oleh diri sendiri maupun lingkungannya dalam


b. Pengamanan materiil. Bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian

materiil karena kelalaian, kealpaan atau karena pengaruh situasi lingkungan yang tidak

kondusif.

c. Pengamanan berita. Bertujuan agar dalam pelaksanaan Pemberdayaan

Tokoh Masyarakat dapat menyaring berita dan harus dapat membedakan antara materi yang

boleh diketahui oleh umum dengan materi yang bersifat terbatas atau bersifat rahasia.

d. Pengamanan kegiatan. Bertujuan agar dalam pelaksanaan pemberdayaan tokoh

masyarakat dapat mencegah adanya upaya yang akan menggagalkan atau menghambat

kegiatan pemberdayaan tokoh masyarakat.

21. Tindakan Admnistrasi Agar dalam pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat

berjalan lancar dan dapat mencapai hasil yang optimal, maka di dalam pelaksanaannya perlu

adanya prosedur administrasi.

a. Secara prosedural, yaitu adanya kebijakan/petunjuk/perintah dari Komando Atas

baik lisan maupun tertulis.

31

b. Adanya materi atau pesan dari Komando Atas baik lisan maupun tertulis.

c. Membuat rencana yang dituangkan dalam bentuk tulisan.

d. Mencari sendiri materi atau pesan berdasarkan perkembangan situasi dan

dilaporkan kepada Komando Atas.

BAB – V

KOMANDO DAN PENGENDALIAN

22. Umum. Agar pemberdayaan tokoh masyarakat dapat dilaksanakan secara baik dan

mencapai hasil yang optimal, perlu adanya Komando dan pengendalian.

23. Komando. Komanda dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tokoh masyarakat

berada pada para Komandan satuan Kowil maupun Satuan Non Kowil.

a. Kepala Staf Angkatan Darat memberikan petunjuk secara garis besar dalam

pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat serta mengatur jajaran Kowil dan Non Kowil

untuk melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat sesuai dengan wilayah tanggung

jawabnya.

b. Satuan Kowil. Pangdam memberikan petunjuk pada jajaran Komandonya secara

hirarki sampai dengan Danramil dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan tokoh

masyarakat.

c. Satuan Non Kowil. Para Komandan satuan Non Kowil memberikan petunjuk pada

jajaran Komandonya secara hirarki sampai dengan unsur kepala atau unsur Komandan

peleton pada Batalyon untuk melaksanakan pemberdayaan tokoh masyarakat secara terbatas

dilingkungan tugasnya.

24. Pengendalian. Dalam pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat dikendalikan

oleh Komandan Satuan satu tingkat diatasnya.

32

a. Kepala Staf Angkatan Darat mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

tokoh masyarakat yang dilakukan oleh satuan Kowil maupun Non Kowil.

b. Satuan Kowil.

1) Pangdam. Mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat

di jajaran Korem.

2) Danrem. Mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat

di jajaran Kodim.

3) Dandim. Mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat

di jajaran Koramil.

4) Danramil. Mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan tokoh masyarakat

yang dilakukan oleh para Babinsa di tingkat desa.

c. Satuan Non Kowil. Para Komandan Satuan Non Kowil secara hirarki

mengendalikan satuan dibawah Komandonya dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

tokoh masyarakat dilingkungan tugasnya.

BAB – VI

PENUTUP

25. Keberhasilan. Keberhasilan penggunaan Buku Petunjuk Teknik ini sangat

tergantung pada kesungguhan, semangat dan keterampilan serta peran para Komandan Komando

Kewilayahan dan Komandan Non Komando Kewilayahan dalam bidang tugas dan tanggung

jawabnya sehingga pelaksanaannya dirasakan bermanfaat bagi suksesnya pembangunan mental

bangsa dalam menunjang pembangunan pertahanan aspek darat.

33

26. Penyempurnaan. Penyempurnaan Buku Petunjuk ini sangat tergantung dari masukan

berbentuk saran dan tanggapan para Aparat Komando Kewilayahan dan Non Komando Kwilayahan

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Tokoh Masyarakat. Hal-hal yang

dirasakan perlu akibat adanya perkembangan tuntutan kebutuhan untuk penyempurnaan Buku

Petunjuk ini, agar disarankan kepada Komandan Kodiklat TNI AD melalui Komandan Pusat

Teritorial TNI AD.

A.n. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT

KOMANDAN PUSAT TERITORIAL

SYAMSUL MAPPAREPPA S.IPMAYOR JENDERAL TNI

KONFIDENSIAL

KONFIDENSIAL34 Lampiran Surat Keputusan Kasad

Nomor Skep / / / 2005Tanggal 2005

34


PENGERTIAN

a. Tokoh. Adalah orang terkemuka /kenamaan yang memiliki kelebihan

kewibawaan dan pengaruh sehingga menjadi panutan bagi masyarakat.

b. Masyarakat. Adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat

dengan ikatan – ikatan tertentu ( sesuai buku antropologi sosial oleh Prof Dr

Koentjoroningrat penerbit Dian Rakyat tahun 1990 ).

c. Tokoh Masyarakat. Adalah individu/perorangan yang memiliki kelebihan dan

pengaruh di bidang kekuasaan, kewibawaan, dan popularitas sehingga menjadi panutan

dan tempat berlindung bagi kelompoknya/masyarakatnya ( sesuai buku antropologi sosial

oleh Prof Dr Koentjoroningrat penerbit Dian Rakyat tahun 1990 ).

d. Pemberdayaan Tokoh Masyarakat. Adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Satuan Kowil dan Satuan Non Kowil. dalam penyelenggaraan Binter untuk menunjang

Tugas Pokok TNI AD dengan memanfaatkan kemampuan dan pengaruh yang dimiliki oleh

tokoh masyarakat.

e. Tokoh Formal. Adalah individu/perorangan dari pemerintahan yang memiliki

kedudukan, kekuasaan, kewibawaan dan pengaruh yang kuat di lingkungan masyarakat.

f. Tokoh Non Formal. Adalah Individu/perorangan di luar pemerintahan yang

memiliki kedudukan, kekuasaan, kewibawaan dan pengaruh yang kuat di lingkungan

masyarakat.

Sub Lampiran “A”Lampiran Surat Keputusan KasadNomor Skep / / / 2005Tanggal 2005

35

g. Satuan Kowil. Adalah satuan jajaran TNI AD mulai dari Kodam, Korem, Kodim

dan Koramil yang memiliki wilayah tanggung jawab dengan batas-batas wilayah yang jelas

dalam penyelenggaraan Binter.

h. Satuan Non Kowil. Adalah satuan di jajaran TNI AD mulai dari Satpur,

Satbanpur, Satbanmin, Eselon Balakpus, Eselon Lemdik dan Eselon Lembaga Pusat yang

memiliki wilayah Binter terbatas di lingkungan kesatrian atau ditempat tugasnya.

A.n. KEPALA STAF TNI ANGKATAN DARAT

KOMANDAN PUSAT TERITORIAL

SYAMSUL MAPPAREPPA S.IPMAYOR JENDERAL TNI

36

TENTARA NASIONAL INDONESIA MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN BUKU PETUNJUK TEKNIK

tentang

PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARATKOMANDAN PUSAT TERITORIAL

SYAMSUL MAPPAREPPA, S.IPMAYOR JENDERAL TNI

BUJUKNIK PEMBERDAYAAN

TOKOH MASYARAKAT

BUJUKLAP KODAMKOREMKODIMKORAMIL

Sub Lampiran “B”Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/ / / 2005Tanggal 2005

37


VISUALISASI PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN TOKOH MASYARAKAT

DALAM MENYAMPAIKAN MATERI/PESAN

Keterangan :

1. TNI AD sebagai komunikator menyampaikan materi atau pesan kepada tokoh masyarakat

sebagai komunikan dan komunikator.

2. Materi/pesan. Merupakan pokok permasalahan yang harus disampaikan petugas TNHI AD

dan tokoh masyarakat kepada masyarakat.

3. Tokoh masyarakat.

a. Bertindaksebagai komunikan saat menerima materi atau pesan dari petugas TNI AD.

b. Bertindak sebagai komunikator untuk menyampaikan materi atau pesan kepada

masyarakat.

4. Masyarakat. Sebagai komunikan menerima materi atau pesan yang di sampaikan oleh

tokoh masyarakat.

5. Feed Back. Masyarakat diharapkan memiliki perubahan pandangan , sikap dan tingkah

laku yang positif setelah menerima materi atau pesan yang disampaikan.

A.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARATKOMANDAN PUSAT TERITORIAL

SYAMSUL MAPPAREPPA, S.IPMAYOR JENDERAL TNI

Sub Lampiran “C”Lampiran Surat Keputusan KasadNomor Skep / / / 2005Tanggal 2005

TNI ADKomu -nikator

Materi / Pesan

TomasKomunikan/Komunikator

Materi / Pesan

MasyKomunikan

Feed Back

1 2 3 2 4

5

38

Documents

Naskah Bujuknik Ttg Pemberdayaan Tomas