Embed Size (px)
Citation preview
2/13/2015 Nasional Mensos : Peran Penyandang Disabilitas Masih Rendah dalam Proses Politik | RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional
http://www.rri.co.id/post/berita/136258/nasional/mensos_peran_penyandang_disabilitas_masih_rendah_dalam_proses_politik.html 1/3
⌂ HUBUNGI KAMI KBRN Pusat
HOME BERITA UTAMA EKONOMI OLAHRAGA TEKNOLOGI GAYA HIDUP INFO PUBLIK
HOME PROFIL MANAJEMEN PENGUMUMAN GALLERY AUDIO INDEX BERITA
Jum'at, 13 Pebruari 2015 10:30:49
29 January 17:262015
1 2 3 4 5
0 Votes (0)
Print Artikel� by Ria Saptawati 305 Pembaca
Mensos : Peran Penyandang Disabilitas Masih Rendah dalam ProsesPolitik
KBRN, Jakarta : Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Pemilu masih rendah. Hal ini disebabkan KPUdan partai politik jarang melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas untuk pengambilan kebijakan dan prosespolitik.
“Partisipasi adalah kunci bila dikaitkan hakhak politik penyandang disabilitas,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansasaat menutup pertemuan ketiga jaringan pemilihan umum untuk penyandang disabilitas di JS Luwansa Hotel andConvention Center Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Khofifah mengatakan, konvensi hakhak penyandang disabilitas jelas menyatakan, impairment dialami atau dimiliki individutidak serta merta membatasi partisipasi yang bersangkutan. Selain itu WHO mengestimasi 15 hingga 20 % penduduk adalahpenyandang disabilitas.
Di Asia Tenggara diperkirakan 90 juta orang mengalami disabilitas, Susenas 2012 BPS mencatat 6.008.661 orang Indonesiapenyandang disabilitas.
“Mereka mengalami hambatan pada kehidupan seharihari, termasuk kesulitan mewujudkan hak dasar sebagai warganegara, di antaranya hak untuk ikut serta dalam dinamika politik,” katanya.
Pada proses pelaksanaan Pemilu, banyak penyandang disabilitas tidak berpartisipasi secara penuh dikarenakan lokasipemilihan tidak mendukung, petugas Pemilu tidak dibekali kemampuan khusus melayani penyandang disabilitas, sertaminimnya sarana yang memungkinkan penyandang disabilitas berpartisipasi secara penuh.
Diakui Khofifah, dalam kehidupan politik, penyandang disabilitas memiliki banyak hambatan yang tidak memungkinkanberpartisipasi secara penuh dan efektif. Ia menyatakan, Amanatkan Konvensi Hakhak Penyandang Disabilitas Pasal 29,tentang partisipasi dalam kehidupan politik dan publik disebutkan, negara wajib menjamin agar mereka bisa berpartisipasisecara efektif dan penuh atas dasar kesamaan dengan orang lain, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih
Cari.. Go
KPK Pertanyakan "Penyataan" Menkopolhukam 13 February 2015, 08:21
NASIONAL ⌂ KEMBALI KE HOMEPAGE SUBSCRIBE RSS FEED
HOT TOPIC
Pengusaha Singapura TerimaPaparkan Agenda Poros Maritim RIKBRN, Jakarta : Menko Maritim Indrojono Soesilomemberikan arahan tentang kebijakan maritimIndonesia di depan komunitas Marina, YachtOperator dan Konservasi dari Singapore di Hotel… 32 Pembaca Baca Selengkapnya
Peralihan Sebagian SMA Olahraga ke Dispora 33
Pendapatan Bus Trans Metro Pekanbaru,TurunRp.10 Juta Per Hari 35
Warga Mulai Merasakan Perih Akibat Kabut Asap 55
Rupiah Merosot Tajam, JK Optimis Ekspor Menguat 31
Cegah DBD, Masyarakat Harus Galakkan 3M Plus 99
BERITA TERPOPULER
Terhitung Hari Ini,Badut di JamGadang…
6812 pembaca
BERITA TERFAVORIT
DKI akan Beli PohonRaksasa seharga Rp750…
1 2 3 4 5
2 Votes (5)
Breaking News
Mensos : Peran Penyandang Disabilitas MasihRendah dalam Proses Politik
00:00:00 / 00:00:00 Pilih Stasiun
2/13/2015 Nasional Mensos : Peran Penyandang Disabilitas Masih Rendah dalam Proses Politik | RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional
http://www.rri.co.id/post/berita/136258/nasional/mensos_peran_penyandang_disabilitas_masih_rendah_dalam_proses_politik.html 2/3
FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ LINKED IN COMMENT
secara bebas, termasuk hak dan kesempatan memilih dan dipilih.
Indonesia menegaskannya pada Perubahan Kedua Pasal 28 UndangUndang Dasar Tahun 1945 yang mengatur: Pasal28D Ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal 28H Ayat (2)menyatakan: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan danmanfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
Pasal 28I Ayat (2) menyatakan, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhakmendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” Undangundang Pemilu pasal 19 ayat (1) dan (2)menyatakan, bahwa “Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebihatau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
”Persyaratan anggota DPD (Pasal 12 Huruf d) dan DPR, DPRD (Pasal 50) yang mensyaratkan sehat jasmani dan rohani,(Pasal 50 ayat 1 huruf h dan ayat 2), tidak dimaksudkan membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yangmemiliki kemampuan melakukan tugasnya sebagai anggota DPR/DPRD. K Partisipasi penyandang disabilitas dalampemilihan umum masih rendah.
Hal ini disebabkan KPU dan partai politik jarang melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas untuk pengambilankebijakan dan proses politik. “Partisipasi adalah kunci bila dikaitkan hakhak politik penyandang disabilitas,” kata MenteriSosial Khofifah Indar Parawansa. Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas. Dimana, salahsatu agenda aksi adalah pemenuhan hak politik penyandang disabilitas meliputi:
Pertama, memperluas kesempatan penyandang disabilitas bekerja pada institusi pemerintah, parlemen dan terlibat dalamorganisasiorganisasi tingkat nasional. Kedua, melibatkan perwakilan penyandang disabilitas dalam rapat konsultasiperencanaan pembangunan di pemerintah dan parlemen, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ketiga, menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu dan Pemilukada yang mudah diakses penyandangdisabilitas. Keempat, mengakomodasi kepesertaan penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu danPemilukada.
Kelima, meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan penyandang disabilitas. Saat ini, RAN Penyandang Disabilitassedang diproses dan dipadukan dengan RANHAM 20152019. Sekaligus menjadi salah satu komponen aksi pemenuhanhak azasi manusia yang termuat dalam RANHAM tersebut.
“Kami mengajak semua pihak mengawal lahirnya Undangundang baru yang lebih menjawab upaya pemenuhan hakhakpenyandang disabilitas. Kita berharap DPR RI mengambil inisiatif agar bisa memposisikan RUU Penyandang Disabilitas inisebagai prioritas Prolegnas 2015,” ucapnya.
Kemensos juga mengapresiasi kegiatan pertemuan ketiga yang diselenggarakan oleh Jaringan Pemilihan Umum untukPenyandang Disabilitas ini. Melalui dialog yang digelar, bisa mendiskusikan berbagai praktek terbaik untuk meningkatkanakses politik dan kepemiluan bagi penyandang disabilitas di wilayah Asia Tenggara. (RS/Yus).
0 0 0 0 -
Penulis Editor
TENTANG PENULIS SCROLL KE ATASὌ� BERITA LAIN DARI PENULIS
RIA SAPTAWATI
Reporter Pusat Pemberitaan
⚏ BERITA TERKAIT
Tahun Depan, Gubenur Jambi Menyetujui Penerimaan PNS bagi Penyandang Disabilitas
Pemerhati Disabilitas: Jangan "Penjarakan" Kaum Disabilitas di Ruang Eksklusif
Disabilitas Dapat Kaki dan Tangan Palsu Gratis
Pengamat: DKI Tidak Sediakan Sarana Bermain untuk Anak Disabilitas
Pemerintah Didesak segera bentuk Komisi Nasional Disabilitas
Gubernur Jambi Akan Keluarkan Pergub Khusus Penyandang Disaabilitas
Bacaan TidakSenonoh Marak,Tantangan Berat…
1988 pembaca
Dahlan Iskan resmiPimpin “kembali”Serikat…
1663 pembaca
MensyariahkanSektor Pertanian
1592 pembaca
Tuna Netra mintaPerhatian Pemerintah
1417 pembaca
Foto Tiduran SambilMerokok di KapalTersebar,…
1021 pembaca
306 Atlet Kenshi ikutiGashuku Nasional…
1 2 3 4 5
1 Votes (5)
Kampus, Salah SatuMedia EfektifMempopulerkan…
1 2 3 4 5
1 Votes (5)
Fraksi PAN di AcehTengah KecewaTerhadap…
1 2 3 4 5
1 Votes (5)
Hadiri PengukuhanKKSS Kota Jambi,Kepsta…
1 2 3 4 5
1 Votes (5)
Gelar PasukanPengamananPresiden RI dan…
1 2 3 4 5
1 Votes (5)
2/13/2015 Nasional Mensos : Peran Penyandang Disabilitas Masih Rendah dalam Proses Politik | RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional
http://www.rri.co.id/post/berita/136258/nasional/mensos_peran_penyandang_disabilitas_masih_rendah_dalam_proses_politik.html 3/3
Submit commentPreviewYour name Email address
What would you like to write?
© 2013 Copyright LPP Radio Republik Indonesia. All Rights reserved.
Disabilitas di Dunia Kerja, ILO: Penyandang Disabilitas Bukan Kasihan
Untung ada Jamkesus di DIY
Penyandang Disabilitas di Mamuju Minta Diberdayakan
RRI Fasilitasi Kepentingan Penyandang Disabilitas
KPK Pertanyakan "Penyataan" Menkopolhukam 13 February 2015, 08:21 Breaking News
