Nama : Dr. Sakka Pati, S,H, M.H.

Dosen Fak. Hukum Unhas

Lahir Soppeng 11-2- 1971

- Kepala UPT. Unhas Prees

- Kepala Pusat Litbang Konflik,

Demokrasi, Hukum dan Humaniora

Unhas

- Tenaga ahli DPRD Makassar

- Penasihat Pemkot Makassar

- Makassar

- Dewan Smart City Makassar

- Staff Ahli Kapolda Sulsel

• HKI (Hak Kekayaan Intelektual) memberikan perlindungan hukum dan monopoli kepada inventor, penemu, pencipta untuk suatu masa tertentu dengan melarang pihak lain yang tidak terkait untuk memperbanyak, menjual, meniru hasil ciptaan yang didaftarkan

• Dimensi HKI memiliki nilai ekonomi, nilai moral dan manfaat sosial

• Dengan HKI maka kreasi, invensi dan inovasi dapat

dilindungi serta dikembangkan, merangsang

penelitian lebih lanjut

• Dengan HKI maka terdapat kepastian “hak milik”

suatu kreasi, invensi dan inovasi.

• Paten

• Perlindungan Varietas Tanaman

• Rahasia Dagang

• Disain industri

• Disain tataletak sirkuit terpadu

• Copyright/hak cipta

• Trademark/merek

TENTANG

POKOK-POKOK ISI

(PVT)

UU No. 29 Tahun 2000 PVT

Perlindungan Hak Intelektual atas Varietas Unggul

Nilai tambah komersial bagi

penelitian & industri benih

Mendorong upaya perbaikan

varietas secara terus menerus

Varietas unggul yang lebih baik

Daya saing komoditi meningkat

Kualitas hasil

terjamin

Produksi & kondisi

meningkat

Pendapatan petani

meningkat

Strategi

Untuk Mendorong Penemuan Varietas Baru

9

Menciptakan upaya kondusif

Pemberian insentif bagi penemu

Perlidungan Hukum (PVT) bagi penemu varietas unggul

Memperoleh manfaat ekonomis (sebagai penghargaan) sesuai

Pasal 55 UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Pertanian

• Dilakukan oleh pemerintah • Pemerintah wajib memberikan nama • Pendaftaran dan penggunaan di atur pemerintah

VARIETAS LOKAL MILIK MASYARAKAT DIKUASAI NEGARA

• Diberikan sekaligus, • Prosentase, • Dapat berbentuk gabungan:jumlah tertentu, sekaligus

dengan bonus, dan • Dapat berbentuk gabungan: Prosentase dengan

bonus/hadiah

PEMULIA PENGHASIL MENERIMA IMBALAN

Ps (7)

Ps (8)

• Memproduksi atau memperbanyak benih;

• Menyiapkan untuk tujuan propagasi;

• Mengiklankan;

• Menaarkan;

• Menjual atau memperdagangkan;

• Mengekspor;

• Mengimpor;

• Mencadangkan untuk keperluan tertentu.

Hak untuk menggunakan varietas meliputi kegiatan

a. UU No 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman;

b. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

c. UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;

d. PP Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, Pendaftaran dan

Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan

Esensial;

e. Permentan No 39 Tahun 2006 Tentang Produksi, Sertifikasi dan

Peredaran Benih Bina.

Banyaknya peraturan yang mengatur tentang varietas tanaman

mengakibatan ketidakefektifan pelaksanaan perlindungan

terhadap varietas tanaman itu sendiri, oleh sebab itu disarankan

untuk menggunakan prinsip omnibus law dalam pengaturan

perlindungan varietas tanaman

Serifikasi Liar

Pencurian Benih Jagung

Meniru Cara Bercocok Tanam Perusahaan

Pemalsuan Merek

Sebagai salah satu contoh yang terjadi pada Tahun 2005 silam, seorang petani

bernama Tukirin asal Kediri terkena jeratan hukum atas tuduhan sertifikasi liar

dan pencurian benih jagung milik PT. Bisi.

Padahal Tukirin hanya mencoba melakukan penyerbukan silang dari benih jagung yang

diperoleh dari benih yang dijual bebas secara sah melalui penyalur resmi. Ia kemudian

mengembangkan pengetahuannya terkait budidaya jagung yang dimilikinya, agar benih

jagung dapat digunakan kembali sebagai benih.

Setelah berhasil, Tukirin kemudian membagi pengetahuan dan benihnya pada petani lain

dengan tujuan mengurangi biaya pengeluaran petani dalam hal pembelian benih. Selain

itu, jagung hybrida yang dipanen tidak dapat dijadikan benih untuk musim tanam

berikutnya, karena apabila digunakan kembali, hasil panen benih tersebut akan buruk

Seharusnya negara mampu melindungi petani

dari jeratan-jeratan hukum tersebut dengan

adanya sistem perlindungan Sui Generis.

Selain itu, Petani juga dapat dilindungi melalui

Prinsip Exhaustion dan Prinsip Kepentingan

Umum

Terkait dengan PVT, terdapat prinsip Exhaustion yang disinggung dalam

Dokumen WIPO-UPOV Symposium on Intellectual Property Rights in Plant

Biotechnology yang rnenyatakan adanya farmer's privilege (pengecualian

untuk petani yang menyimpan benih untuk masa tanam berikutnya)

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilihat bahwa PVT pada satu sisi

digunakan untuk melindungi varietas tanaman yang merupakan hasil pemuliaan

tanaman, tetapi pada sisi lain juga tidak dimaksudkan untuk mempersulit para

petani yang akan menggunakan benih dari varietas tanaman yang dilindungi

tersebut.

Selain Prinsip Exhaustion, PVT di Indonesia juga

mengenal adanya prinsip kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan PVT, prinsip kepentingan umum tersebut diperlukan guna

memberikan jaminan agar Hak PVT tidak berbenturan dengan kepentingan

masyarakat secara luas

Prinsip kepentingan umum tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang PVT

yang pada bagian penjelasan umum menyebutkan bahwa " ... dalam

pelaksanaannya undang-undang ini dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang

mempertemukan keseimbangan kepentingan umum dan pemegang hak PVT.”

• Undang-Undang 29 tahun 2000 tentang Perlindungan

Varietas Tanaman diharapkan dapat memberikan

landasan hukum yang kuat bagi upaya mendorong

terciptanya varietas unggul baru dan pengembangan

industri pembenihan

• Pemberian perlindungan varietas tanaman ini bertujuan

untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia

usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek

pembangunan pertanian.

• Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas

unggul di Indonesia saat ini masih lebih banyak dilakukan

oleh lembaga penelitian pemerintah.

• Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat

semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman

yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan.

• Meski demikian, sasaran untuk memberikan peluang dan

mendorong peningkatan aspek pembangunan harusnya tidak

hanya difokuskan pada dunia usaha, melainkan juga kepada

petani lokal maupun petani kecil untuk meningkatkan

kreatifitasnya dalam dunia pertanian

• Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan

sistem agribisnis harus diarahkan untuk menggalang seluruh

potensi bangsa dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati

melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi

kesejahteraan petani dan masyarakat luas

• Mengingat pentingnya keberadaan UU PVT ini, maka terdapat

beberapa hal yang perlu diberikan perhatian khusus agar

dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak, bukan

hanya sekadar perlindungan bagi pemulia tanaman, namun

juga kepada petani kecil dan pihak lain yang memiliki ide-ide

kreatif dalam melakukan pengembangan varietas tanaman

khususnya yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam UU PVT

• Perlu ada keseimbangan antara hak pemulia dalam kaitan dihasilkannya suatu varietas tanaman baru berdasarkan perjanjian kerja maupun berdasarkan pesanan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU PVT sebagai berikut:

Ayat (2) bahwa Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia

Ayat (3) bahwa jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia

• Berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap varietas yang dihasilkan oleh pemulia yang didasarkan pada perjanjian kerja atau pesanan tidak lagi menjadi hak pemulia sehingga segala keuntungan yang diperoleh pemegang hak tidak dapat dinikmati oleh pemulia meskipun varietas tersebut merupakan hasil karyanya sendiri.

• Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) bahwa Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi, pasal ini memberikan ruang bagi pihak lain agar dapat menggunakan varietas yang telah dilindungi untuk kegiatan propagasi dengan persetujuan pemegang hak

• dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) UU PVT disebutkan bahwa Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT. Pasal ini berarti bahwa untuk menemukan varietas baru dari bibit varietas yang telah dilindungi harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak, meskipun bibit tersebut diperoleh dari cara-cara yang sah misalnya jual beli. Menurut penulis, hal ini kurang tepat karena tidak membuka ruang bagi masyarakat khususnya petani untuk melakukan penelitian menemukan varietas baru yang tujuannya adalah mengambangkan pertanian di Indonesia.

• Pasal 7 ayat (1) UU PVT bahwa “Varietas lokal milik

masyarakat dikuasai oleh Negara”, namun yang menarik

untuk dianalisis yaitu dalam penjelasannya disebutkan

bahwa varietas lokal adalah varietas yang telah ada

dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani,

serta menjadi milik masyarakat. Artinya petani tidak

diberikan kesempatan untuk mengembangkan

kreatifitasnya untuk menghasilkan varietas tanaman baru

berdasarkan varietas lokal.