MUSRENBANG Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. H. Andika Hazrumy ... · Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan Merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan

Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP.Gubernur Banten Wakil Gubernur Banten

MUSRENBANGRANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

SERANG, 14 APRIL 2020

BAPPEDA PROVINSI BANTEN

5 (LIMA) FOKUS KERJA PRESIDEN TAHUN 2019-2024(RAKORNAS DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

BOGOR-SENTUL, 13 NOVEMBER 2019)

2. Pembangunan Infrastruktur dengan prioritas utama:

Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan

distribusi;

Mempermudah akses ke kawasan wisata;

Mendongkrak lapangan kerja baru; dan

Mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DENGAN PRIORITS UTAMA:

Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis,

terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;

Mengundang kerja sama dengan talenta-talenta

global;

Mengoptimalkan kerja sama dengan industri; dan

Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke

seluruh pelosok negeri;


Lanjutan...

5. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi

kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seleluruh rakyat Indonesia.

4. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:

Pemangkasan prosedur dan birokrasi;Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan

jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan

Serius dalam penciptaan tujuan program pembangunan.

3. Penyederhanaan regulasi dengan peroritas utama

Menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan

Merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

VISI DAN MISI BANTEN TAHUN 2017-2022

VISIBANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

MISI 1 MISI 2 MISI 4 MISI 5MISI 3

MENCIPTAKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD

GOVERNANCE)

MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN

KUALITAS INFRASTRUKTUR

MENINGKATKAN AKSES DAN

PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

MENINGKATKAN AKSES DAN

PEMERATAAN PELAYANAN KESEHATAN

BERKUALITAS

MENINGKATKAN KUALITAS

PERTUMBUHANDAN PEMERATAAN

EKONOMI


TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN RPJMD PROV. BANTEN 2017 -2022

2020 2021 2022

T R RN T R RN T R RN T T T

IPM 71.35 71.42 70.81 71.77 71.95 71.39 72.20 72.44 71.92 72.75 73.21 73.68

LPE 5.70 5.71 5.07 6.00 5.82 5.17 6.20 5.53 5.02 5.80 5.95 6.10

Penduduk Miskin 5.25 5.59 10.12 5.13 5.25 9.66 5.00 4.94 9.22 5.12 5.06 5.00

TPT 8.69 9.28 5.50 8.45 8.52 5.34 8.20 8.11 5.07 8.19 8.03 7.84

Tingkat Inflasi 4.00 3.98 3.61 3.70 3.42 3.13 4.20 3.30 2.72 3.70 3.70 3.70

Gini Ratio 0.400 0.390 0.404 0.390 0.367 0.384 0.390 0.361 0.380 0.370 0.365 0.360

URAIAN INDIKATOR2017 2018 2019

Note: T=Target, R=Realisasi, dan RN=Realisasi Nasional 4 DARI 6 INDIKATOR MAKRO DIATAS CAPAIAN NASIONAL DAN TERBAIK DIANTARA 6 PROVINSI LAIN DI PULAI JAWA

Sumber : BPS Provinsi Banten


SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

Tingkat Kemiskinan

(persen)

5,06Capaian 2019: 4,94

Gini Rasio

(indeks)

0,365Capaian 2019: 0,361

Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) (persen)

8,03Capaian 2019: 8,11%

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) (nilai)

73,21Capaian 2019: 72,44

Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

5,95Capaian 2019: 5,53

3Sumber :1. RPJMD Prov. Banten 2017 -2022 2. BPS Provinsi Banten


RETARGETING DAMPAK COVID-19

PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

Tingkat Kemiskinan

(persen)

5,32

Gini Rasio

(indeks)

0,365

Tingkat PengangguranTerbuka (TPT) (persen)

8,75

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) (nilai)

73,21Pertumbuhan Ekonomi

(persen)

4,85

3

Asumsi Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Banten


ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

TRANFORMASI EKONOMI

DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR


RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2021

Rancangan Tema:“Akselerasi Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia dan Pemantapan Infrastruktur”

Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Manusia

yang berdaya saing

Melalui Pembangunan

Akses & Mutu Pelayanan

Kesehatan, Pendidikan

dan Life Skill

PP

Penguatan Daya

Saing

Perekonomian

Reformasi Birokrasi Melalui

Pemantapan 8 ( Delapan ) Area

Perubahan ( Manajemen

Perubahan, Panataan Peraturan,

Penataan dan Penguatan

Organisasi, Penataan

Tatalaksana, Penataan Sistem

Manajemen SDM , Penguatan

Akuntabilitas, Pengawasan,

dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik ).

PPRKPD 2021

BANTEN

PP PP

Penguatan

Interkonektivitas

melalui Pembanguan

Infrastruktur

*) PP= PRIORITAS PEMBANGUNAN

infocorona.bantenprov.go.id

10 LANGKAH PEMPROV BANTEN DALAM PENANGANAN COVID-19

PENETAPAN KEBIJAKANKLB

GUGUS TUGASBIDANG KESEHATAN

SFH/WFHBIDANG KEUANGAN

JPSPSBB

KOMUNIKASI RESIKO

PELAYANANBIDANG KESEHATAN

UPAYA PREVENTIF

REFOCUSING ANGGARAN

DAMPAK EKONOMI

JARING PENGAMAN SOSIAL

94 5 6 7 8321 10

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

BANTUAN PEMERINTAH PUSAT,

SWASTA DAN MASYARAKAT

PENYIAPAN LAHAN PEMAKAMAN

PENETAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

PENETAPAN KLB

PEMBENTUKAN

GUGUS TUGAS

Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 Tanggal 13

Maret 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) Di

Wilayah Provinsi Banten.


April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 Provinsi Banten (Pencabutan Keputusan

Gubernur Banten Nomor 443/Kep.120-Huk/2020 Tanggal 17 Maret 2020

tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Banten).

BIDANG KESEHATAN


Maret 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Infeksi

Emerging COVID-19 Di Provinsi Banten


WFH / SFHInstruksi Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 14 Maret 2020

tentang Waktu Libur Proses Mengajar Belajar di Sekolah

Instruksi Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2020 Tanggal 27 Maret 2020

tentang Perpanjangan Waktu Libur Proses Mengajar Belajar di Sekolah

Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 420/786-DINDIKBUD/2020 Tanggal 27

Maret 2020 tentang Proses Belajar Mengajar Selama Darurat COVID-19

kepada Kepala SMA/SMK/SKH

BIDANG KEUANGAN

Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 440/760-DINKES/2020 Tanggal 20 Maret

2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Dalam Rangka Penanganan Kejadian Luar

Biasa (KLB) Penyebaran COVID-19 Di Provinsi Banten

Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar

Satuan Harga Tahun Anggaran 2020

Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020

Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/1070-DINDIKBUD/2020

Tanggal 28 Maret 2020 tentang Perpanjangan Waktu Belajar di Rumah


SURAT GUBERNUR BANTEN KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIHAL

LAPORAN PENANGANAN COVID-19

SURAT GUBERNUR BANTEN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI PERIHAL

REFOCUSING ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGATAN 2020

BIDANG KEUANGAN

SURAT GUBERNUR BANTEN PERIHAL PERUBAHAN MEKANISME PENGELOLAAN

DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

SURAT GUBERNUR BANTEN KEPADA BUPATI/WALIKOTA PERIHAL

PENANGANAN BERSAMA COVID-19

SURAT GUBERNUR BANTEN KEPADA DPRD PROVINSI BANTEN PERIHAL

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN APBD DALAM PENANGANAN COVID-19


JARING PENGAMAN

SOSIAL

Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2020, Tanggal 20 Maret 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin Di Provinsi Banten.

PSBB

Surat Gubernur Banten kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

440/853-Dishub/2020 Tanggal 8 April 2020 Permohonan Penetapan

Pembatasan Sosial Bersekala Besar Wilayah Tangerang Provinsi Banten

LAINNYA

Surat Keputusan Bersama Tim Pembina SAMSAT Provinsi Banten antara Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Banten dengan Kepolisian Daerah Banten dan PT.

Jasa Raharja Nomor 973/24-BAPENDA/2020; B/653/III/2020/DITLANTAS;

KEP/8/2020 tentang Penutupan Sementara Layanan Kantor Bersama SAMSAT

dalam Upaya Pencegahan COVID-19

KOMUNIKASI RESIKO

SECARA LANGSUNG SECARA TIDAK LANGSUNG

SEMINAR TENAGA KESEHATAN

RAPAT KOORDINASI : FORKOMPINDA,

KEPALA DAERAH KAB/KOTA, ORGANIASI

PROFESI, DPRD, STACHOLDER

PENYULUHAN MASYARAKAT

MEDIA LUAR RUANG

MEDIA CETAK

MEDIA ELEKTRONIK/ONLINE

MEDIA SOSIAL

YOUTUBE

WEBSITE https://infocorona.bantenprov.go.id/

APLIKASI PENGADUAN

CALL CENTER

SMS

ELECTRONIK MAIL

VIDEO CONFERENCE

PELAYANAN BIDANG KESEHATAN

Puskesmas & Rumah Sakit

Menyiapkan 243 Puskesmas sebagaipenjaringan ODP dan Pemantauan Karantinarumah selama 14 hari

Menyiapkan 108 rumah sakit sebagaipenjaringan ODP dan PDP ringan sertakarantina RS untuk PDP ringan

Rumah Sakit Rujukan

2 rumah sakit rujukan Covid

SK Kemenkes : RS Kab. Tangerang & RS DP Kab. Serang

Penambahan 3 rumah sakit rujukan covid SK Gubernur : RS Balarja, RS Siloam Kelapa dua& RS Banten sebagai RS Khusus rujukan covid

Penambahan 1 RS rujukan covid SK Walikota : RSUD Kota Tangerang

Laboratorium

Mengusulkan Lab RSUD Kab. Tangerang menjadi Lab rujukan covid selain lab yang telah ditunjuk kemenkes

Mengusulkan Labkesda Provinsi Bantensebagai lab rujukan covid

PENYIAPAN FASILITAS KESEHATAN

1 2 3

PENETAPAN RS RUJUKAN COVID-10

SK Kementerian SK GUBERNUR SK WALIKOTA

• RSUD Kab.Tangerang

[10 tempat tidur]

• RSUD Kab. Serang

[10 tempat tidur]

• RSUD BANTEN

[250 tempat tidur]

• RSUD Balaraja

[11 tempat tidur]

• RSUD Siloam

[40 tempat tidur]

• RSUD Kota Tangerang

[26 tempat tidur]

TOTAL TT

348

TENAGA KESEHATAN

PERAWATPENUNJANG

MEDIS

• Karantina Hotel Le-dian & Le-Semar

• Makan 3x• Extra Fooding• Vitamin• Kendaraan antar jemput• Checkup berkala• Insentif

1 DOKTER UMUM 50.000.000

2 DOKTER SPESIALIS 75.000.000

3 TIM ADVOKASI DAN ETIK 27.000.000

4 KEPALA PERAWAT 27.000.000

5 PERAWAT ICU 20.000.000

6 KEPALA PERAWAT RUANGAN 22.000.000

7 PERAWAT RUANGAN 17.500.000

8 PENUNJANG MEDIS DAN NON MEDIS 15.000.000

9 SATPAM, OB & SUPPORTING STAFF 5.000.000

FASILITAS

INSENTIF

SURVAILAN

• Sistem kewaspadaandini dan respon cepat

• Pemetaan kasus ODP, PDP dan Confirm

TRACING KONTAK

• Anggota Keluarga KasusPositif COVID-19

• Petugas Kesehatan yang merawat Kasus PositifCOVID-19

• Teman dekat kasus PositifCOVID-19

PENJARINGAN

• Rapid test untuk ODP, PDP, Tenaga Kesehatankontak erat

MELAKUKAN PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI

HASIL PEMAKAIAN RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT) COVID-19 DI KABUPATEN / KOTA

SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 - April - 2020

NO TANGGAL LOKASI RDT SASARAN

JUMLAH HASIL RDT

INVALID SISAKETERSEDIAANREAKTIF NON REAKTIF

1 10/04/2020 Kabupaten Serang

- Kasus PDP

- Kasus ODP

- Tenaga kesehatan

(Kontak PDP dan

Konfirm)

1.260 4 490 0 766

2 09/04/2020 Kabupaten Tangerang 2.740 113 1057 0 1570

3 10/04/2020 Kabupaten lebak 800 2 96 1 701

4 10/04/2020 Kabupaten Pandeglang 1.240 3 218 9 1.010

5 09/04/2020 Kota Tangerang 5000 101 2658 5 2.236

6 10/04/2020 Kota Cilegon 560 2 247 3 308

7 10/04/2020 Kota Serang 840 0 283 2 555

8 10/04/2020 Kota Tangsel 2.740 35 921 1 1.783

JUMLAH 15.180 260 5.970 21 8.929

1. Kota Tangerang : Kunciran Indah, kec. Pinang-. Kelapa Indah. , kec. tangerang-. Poris Plawad Indah, kec. Cipondoh

2. Kab. Tangerang : Pagedangan, kec. Pagedangan-. Gelam Jaya, kec. Pasar Kemis-. Bencongan, kec. Kelapa dua

3. Kota Tangsel : Pondok Aren, kec. Pondok Aren-. Jombang, kec. Ciputat -. Lengkong gudang timur, kec. Serpong

4. Kota Serang : Unyur, kec. Serang- Banjar Agung, kec. Cipocok Jaya

5. Kab. Serang : Nambo Ilir, kec. Kibin

RENCANA RAPID TEST MASAL

Pelaksanaan : Sabtu 18 April 2020, lokasi :

1. Lokasi pasien positif meninggal [Tangerang Raya]

2. Lokasi pasien pesebaran kasus positif terbanyak [Tangerang Raya]

3. Lokasi pasien positif [Kab. dan Kota Serang]

Pertimbangan pemilihanlokasi rapid test

KENDALA DALAM RESPON PENGENDALIAN COVID-19 DI PROVINSI BANTEN

Sulitnya mendapatkan masker N95

Terbatasnya obat chloroquine, oseltamivir, BHP dan

harga yang tidak rasional/berubah setiap saat

Terbatasnya sarana pengambilan spesimen dan

ketersediaan reagen

Lamanya proses pemeriksaan hasil lab di Litbangkes dan BBTKL

Belum tersedianya ambulance yang sesuai dengan

standar kegawatdaruratan

UPAYA PREVENTIF

PENYEMPROTAN DESINFEKTAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN BAHAN PANGAN APRIL S.D OKTOBER

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Beras Gula Pasir*) Minyak Goreng Daging Sapi Daging Ayam Telur Ayam Susu**) Sayuran danBuah-Buahan

LPG Garam***)

APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

1. Ketersediaan Pangan sampai 3

Bulan Kedepan Aman.

2. Panen Bulan April, diproyeksikan

s.d Oktober surplus beras

160.132 Ton.

3. Stok beras Bulog DKI-Banten

Sebesar 85.803 Ton.

4. Bulog hanya dapat menyerap

17.000 Ton Beras Petani (7,05%).

INDUSTRI

INDUSTRI KECIL MENENGAH/IKM

PUSAT PERBELANJAAN

(MALL)

SEKTOR PARIWISATA

PERHOTELAN DAN

RESTAURANT

SEKTOR INFORMAL

PASAR TRADISIONAL

20 Mall Tutup

31.487 org dirumahkan

3.109 org PHK

120 unit tutup

400 tenaga kerja

Rp 377.138 kerugian

5.164 PHK

41.995 dirumahkan

Harga sembako naik

Pembeli menurun 60%

Omset menurun

hingga 40%

Okupansi menurun

hanya 5-10%

DAMPAK

COVID-19

50% tdk bekerja

5500 Tenaga Kerja

DAMPAK COVID-19 TERHADAPEKONOMI BANTEN


DATA KARTU PRA KERJA

SEKTOR INDUSTRI

9.180 ORANG

SEKTOR RETAIL

34.596 ORANG


REFOCUSING ANGGARAN TAHAP I

1,071

TRILYUN

PENANGANAN KESEHATAN

105,15 MILYAR

JARING PENGAMAN

SOSIAL

934,60

MILYAR

- OBAT

- APB

- BHP

- INSENTIF TENAGA MEDIS

- MAKAN MINUM PASIEN & PETUGAS

- TEMPAT TINGGAL PETUGAS

ALOKASI UNTUK :

- 670.000 KK Rp. 500.000 selama 2

bulan = 670.000.000.000, dan

- Rp264.603.153.218,00 untuk 1 (satu)

bulan berikutnya.

PENANGANAN DAMPAK

EKONOMI

32 MILYAR

STIMULAN PEMULIHAN EKONOMI

2.050 IKM/UKM SEBESAR

Rp32.950.000.000

TOTAL DANA COVID

MENJADI

1,22 T

REFOCUSING ANGGARAN TAHAP II


ALOKASI REFOCUSING ANGGARAN DALAM RANGKA

PENANGANAN COVID-19 (DALAM MILYAR RUPIAH)

934.60

161.26105,15

32,00


PENGARUH PENURUNAN DANA TRANSFER PUSAT KE

PROVINSI BANTEN1. Semula : Rp4.4 Trilyun

2. Turun : Rp339.4 Milyar (34%)

3. Menjadi : Rp4.06 Trilyun

Penurunan tersebut berpengaruh terhadap postur APBD Provinsi Banten Tahun 2020.

Mengalokasikan Social Safety net/jaring pengaman sosial(baru 3 bulan) sebesar Rp934,6 Milyar yaitu mengcover670 ribu KK sebesar Rp. 500 ribu per bulan.

Penyaluran dana jaring pengamanan social direncanakanakan diberikan dalam bentuk BANTUAN LANGSUNG TUNAI lebih aman,efektif dan efisien, dan diharapkanada multi player efek dalam menggerakan ekonomi

Saat ini Pemerintah Provinsi Banten sedangmerekonstruksi APBD TA. 2020, seiring denganpenurunan dana transfer pusat tersebut dan juga penurunan dari PAD yang diprediksi sebesar 21,39%

PENDAPATAN BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH

12.609.363.396.38813.214.391.206.388

605.027.810.000

10.520.978.406.277

11.415.816.012.535

894.837.606.258

STRUKTUR P-APBD PROVINSI BANTEN TA 2020

Refocusing Tahap 1 Refocusing Tahap 2

(2.088.384.990.111)

-16,56%

(1.798.575.193.853)

-13,61%

289.809.796.258

47,90%

PENAMBAHAN /

(PENGURANGAN)


PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

8.154.745.690.388

4.404.115.987.000

50.501.719.000

6.410.258.578.376

4.064.648.280.801

46.071.574.100

TARGET PENDAPATAN DAERAH


(1.796.942.861.117)(1.744.487.112.012)

-21,39%

(339.467.706.199)

-7,71%

430.171.900

8,77%

PENAMBAHAN /

(PENGURANGAN)

*Angka dalam proses


BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

8.228.455.725.428

4.985.935.480.960

8.811.161.384.656

2.604.654.627.879

ALOKASI BELANJA DAERAH


Perubahan Belanja dalam Rangka

Penanganan Covid 19

582.705.659.228

7,08%

(2.381.280.853.081)

-47,76%

PENAMBAHAN /

(PENGURANGAN)


PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

655.027.810

50.000.000.000

924.837.606.258

30.000.000.000

ALOKASI PEMBIAYAAN DAERAH


269.809.796.258

47,90%

20.000.000.000

40%

PENAMBAHAN /

(PENGURANGAN)


STRUKTUR PERUBAHAN PENJABARAN APBD TA 2020

KODE URAIAN PERDA

APBD TA 2020

HASIL PERGESERAN

APBD TAHAP II

BERTAMBAH/

(BERKURANG) PERSEN

1 2 3 4 5 = 4 -3 6 = 5 / 3 *100

4 PENDAPATAN 12.609.363.396.388 10.520.978.406.277 (2.088.384.990.111) (16,56)

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.154.745.690.388 6.410.258.578.376 (1.744.487.112.012) (21,39)

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 7.748.115.000.000 6.139.342.201.412 (1.608.772.798.588) (20,76)

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 20.700.708.000 10.350.354.000 (10.350.354.000) (50,00)

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 51.511.432.000 49.966.089.040 (1.545.342.960) (3,00)

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 334.418.550.388 210.599.933.924 (123.818.616.464) (37,03)

4.2 DANA PERIMBANGAN 4.404.115.987.000 4.064.648.280.801 (339.467.706.199) (7,71)

4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 510.061.378.000 392.747.261.060 (117.314.116.940) (23,00)

4.2.2 Dana Alokasi Umum 1.159.302.397.000 1.043.372.157.300 (115.930.239.700) (10,00)

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 2.734.752.212.000 2.628.528.862.441 (106.223.349.559) (3,88)

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.501.719.000 46.071.547.100 (4.430.171.900) (8,77)

4.3.1 Pendapatan Hibah 6.200.000.000 6.200.000.000 - -

4.3.2 Dana Insentif Daerah 44.301.719.000 39.871.547.100 (4.430.171.900) (10,00)


KODE URAIAN PERDA

APBD TA 2020

HASIL PERGESERAN

APBD TAHAP II

BERTAMBAH/

(BERKURANG) PERSEN

1 2 3 4 5 = 4 -3 6 = 5 / 3 *100

5 BELANJA DAERAH 13.214.391.206.388 11.415.816.012.535 (1.798.575.193.853) (13,61)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.228.455.725.428 8.811.161.384.656 582.705.659.228 7,08

5.1.1 Belanja Pegawai 2.483.527.717.300 2.483.527.717.300 - -

5.1.4 Belanja Hibah 2.333.530.401.200 2.333.530.401.200 - -

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 80.979.000.000 66.979.000.000 (14.000.000.000) (17,29)

5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota 2.783.518.606.928 2.200.707.140.938 (582.811.465.990) (20,94)

5.1.7Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah

Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik 501.900.000.000 501.900.000.000 - -

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 45.000.000.000 1.224.517.125.218 1.179.517.125.218 2.621,15

5.2 BELANJA LANGSUNG 4.985.935.480.960 2.604.654.627.879 (2.381.280.853.081) (47,76)

2.2.1 Belanja Pegawai 76.746.725.000 76.746.725.000 - -

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.428.063.605 1.938.968.399.887 (941.459.663.718) (32,68)

2.2.3 Belanja Modal 2.028.760.692.355 671.703.474.992 (1.357.057.217.363) (66,89)

SURPLUS/(DEFISIT) (605.027.810.000) (894.837.606.258) (289.809.796.258) 47,90

6 PEMBIAYAAN DAERAH 605.027.810.000 894.837.606.258 289.809.796.258 47,90

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 655.027.810.000 924.837.606.258 269.809.796.258 41,19

6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya 655.027.810.000 924.837.606.258 269.809.796.258 41,19

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50.000.000.000 30.000.000.000 (20.000.000.000) (40,00)

6.2.1 Penyertaan Modal 50.000.000.000 30.000.000.000 (20.000.000.000) (40,00)

SILPA / (SIKPA) - - - #DIV/0!


PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR

HK.01.07/MENKES/249/2020 TANGGAL 12

APRIL 2020 TENTANG PENETAPAN

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI

WILAYAH KABUPATEN TANGERANG, KOTA

TANGERANG DAN KOTA TANGERANG

SELATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN

PENANGANAN COVID-19

Sosialisasi Bahaya

Mudik dan Physical

Distancing

Penyediaan Fasilitas

Kesehatan di Transportasi

Pengawasan Lapangan

Menghambat

Penyebaran

COVID-19

Sarana dan

Prasarana

Transportasi

Penegak Hukum

PENGENDALIAN MUDIK


CONTOH PHYSICAL DISTANCING DI KENDARAANKABIN PESAWAT KERETA API BUS/KAPAL MINI BUS MOBIL DAN MOTOR

7 SEAT

5 SEAT


0

100

200

300

400

500

600

Terminal Rangkasbitung

Kend Datang Pnp Datang Kend Brkt Pnp Brkt

0

100

200

300

400

500

600

700

Terminal Labuan

Kend Datang Pnp Datang Kend Brkt Pnp Brkt

DATA KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN PENUMPANG


Kendaraan

-

50.000

100.000

150.000

Lalulintas Kendaraan Di Jalan Tol Tangerang - Merak

Kendaraan

ARUS LALULINTAS KENDARAAN


PEMBATASAN PELAYANAN ANGKUTAN KERETA API

1. Penghentian Operasional KA Lokal

Rangkasbitung – Merak (Mulai 1 April)

2. Pengurangan Waktu Operasi KRL Rangkasbitung –

Tanah Abang (Mulai 6 April)


#BANTENLAWANCOVID-19

TERIMA KASIH

Documents

MUSRENBANG Dr. H. Wahidin Halim, M.Si. H. Andika Hazrumy ... · Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan Merevisi undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan