MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM (MSDA)

MANAJEMEN STRATEGIK DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN

Oleh:Bambang Heru

Materi Perkuliahan :

1. Konsep dasar kebijakan dan Implementasi Kebijakan Publik

2. Analisis Lingkungan dan Alternatif Strategi3. Diskusi Kelas

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Mazmanian dan Sabatier: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula

dalam bentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau kepuusan badan peradilan.

Implementasi merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (output), dampak (outcome) dan

manfaat (benefit) yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (target group)

Beberapa faktor Implementasi KebijakanMenurut Van Meter dan Van Horn :1. Ukuran dan tujuan2. Sumber-sumber kebijakan3. Komunikasi antar organisasidan kegiatan pelaksanaan4. Ciri-ciri pelaksana5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik6. Sikap para pelaksana

Menurut Edward III :7. Komunikasi8. Sumberdaya9. Disposition10. Struktur birokrasi

Grindle :1. Isi kebijakan2. Lingkungan kebijakan

Maarse dalam Hoogerwerf :3. Isi kebijakan4. Informasi5. Dukungan6. Pembagian potensi

What is Policy Implemantation?

• Presman and Wildavsky (1997) : Implementatition as to carry out, accomplish, fulfil, produce, complete.

• Webster (Wahab: 2002): Implementation “to provide the means for carrying out, to give practical effects to”

• Mazmanian and Sabatier (1983) : implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decision.

• Howlet and Ramesh (2003) “Its is defined as the process whereby programs or policies are carried out; it do notes the translation of plans into practice”

• Udoji (Wahab: 2002): “The execution of policies is as important than policy- making. Policy will remains dreams or blue prints in jacket unless they are implemented”.

Approach to Public Policy Implementation

• Approach commonly used in understand the implementation of public policy: Top Down and Bottom Up.

• Pulz and Treib (Fischer: 2007) : Theoretical approach to the study of implementation:1. Top-down models put their main amphasis on the ability of decision

makers’ to produce unequivocal policy objectives and on controlling the implementation stage.

2. Bottom-up critiques view local bureaucrats as the main actors in policy delivery and conceive of implementation as negotiation procecesses within networks of implementers.

3. Hybrid theories try to overcome the devided between the other two approaches by incorporating elemens of top-down, bottom-up and other theoretical models.

Model Proses Implementasi Kebijakan Oleh Van Meter dan Van Horn(Sumber: Wahab, 2002:80)

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan

pelaksanaan

Ukuran dan Tujuan

Ciri-ciri Pelaksanaan

Sikap Para Pelaksana

Prestasi Kerja

Sumber-Sumber

Kebijakan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan

Politik

Top-down Theories Bottom-up Theories

ResearchStrategy

Top-down :From political decision to administrative execution

Bottom-up :From Individual bureaucrats to administrative networks

Goal of Analysis Prediction / policy recommendation Description / explanation

Model of Policy Process Stagist Fusionist

Character of Implementation Process Hierarchical guidance Decentralized problem-solving

Underlying Model of Democracy Elitist Participatory

Top-down and Bottom-up Theories Compared

Sumber: Pulz and Treib (dalam Fischer, 2007:94)

Policy Implementation Model

Van Meter and Van Horn Model• Model policy implementations developed by the referred to as Van Meter

and Van Horn (1975) : A Model of The Policy Implementation Prosess:

Model Proses Implementasi Kebijakan Oleh Van Meter dan Van Horn(Sumber: Wahab, 2002:80)

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Ukuran dan Tujuan

Ciri-ciri Pelaksanaan

Sikap Para Pelaksana Prestasi Kerja

Sumber-Sumber Kebijakan Lingkungan

Ekonomi, Sosial dan Politik

• Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas itu adalah:

• Van Meter and Van Horn adduce that the linking between policies and work achievements delimited by the indefendent variabel of the interwinded. 1. Ukuran dan tujuan kebijakan /Size and purposes policy.2. Sumber-sumber kebijakan / Sources of policy.3. Ciri-ciri atau sifat Badan/instansi pelaksana/Characterize or

nature of the organization4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan

pelaksanaan/communications between relevant organizations and the activities of the implementation

5. Sikap para pelaksana/attitude executory6. Lingkungan ekonomi, social, dan politik/ economic, social, and

politic environment.

George Edward III Model• Edward III: “Four critical factors or variables in implementing

public policy: communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure.”

Communication

Resources

Bureaucratic Structure

Dispositions

Direct and indirect impact on implementation(Sumber: Edward III, 1980:148)

Communication

Hogwood and Gunn Model

• Model is known to The Top Down Approach. Questions Gunn is very imfortant : Why is implementation so difficult ?

• Menurutnya terdapat sepuluh kondisi yang bias dikatakan dapat menjadi dasar kerangka pertanyaan : Hogwood and Gunn: there are 10 conditions bias my be basic of the framework of questions:1. Circumstances external to the implementing agency do not

impose crippling constrains.2. Adequate time and sufficient resources are made available to

the programme.3. Not only are there no constraints in terms of overall resources,

but also at each stage in the implementation process the required combination of resources is actually available.

4. The policy to be implemented is based on a valid theory of cause and effect.

5. The relationship between cause and effect is direct and there are few, if any, interventing links.

6. There is a single implementation agency which neet not depend upon other agencies for success. If other agencies must be involved, the dependency relationships are minimal in number and importance.

7. There is complete understanding of and agreement upon the objectives to be achieved, and these conditions persist thought the implementation process.

8. In moving towards agreed objectives it is possible to specify, in complete detail and perfect sequence, the tasks to be performed by each participant.

9. There is perfect communication among, and coordinations of, the various elements or agencies involved in the programe.

10. Those in authority can demands and obtain perfect obedience.

KEBIJAKAN PUBLIK

Apa yang dimaksud dengan Kebijakan dan Kebijaksanaan?

Kebijakan = Policy sedangkan Kebijaksanaan= Wisdom

Kebijakan :Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan ( J.E Anderson)

Kebijaksanaan :adalah fleksibilitas dari kebijakan

Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah.

Edward dan Sharkansky sebagaimana dikutif Islamy (1991) “ Public Policy is what governments say to do or not to do. It is the goals of purpose of government program”

Thoha (1999) mengutif pendapat Anderson, terdapat implikasi dari adanya pengertian kebijakan publik tersebut, yaitu:

1. Kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.

2. Kebijakan itu berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

3. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melaksanakan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.

4. Kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

5. Kebijakan pemerintah setidak tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandasi pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Kesimpulan :

Kebijakan publik merupakan produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan

pemerintah , mempunyai tujuan tertentu dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan lingkungan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan melestarikan lingkungan.

Ada berapa tahapan kebijakan itu?

1. Tahapan Formulasi kebijakan

2. Tahapan Implementasi kebijakan

3. Tahapan evaluasi kebijakan

Tahapan Formulasi

Kebijakan negara dibuat bukan untuk kepentingan politis (misalnya guna mempertahankan status –quo pembuat keputusan ) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan

Lima langkah formulasi kebijakan menurut W.N. Dunn:

1. Penyusunan agenda

2. Formulasi kebijakan

3. Adopsi kebijakan

4. Implementasi kebijakan

5. Penilaian kebijakan

Enam langkah perumusan kebijakan public menurut Islamy:

1. Perumusan masalah kebijakan public

2. Penyusunan agenda pemerintah

3. Perumusan usulan kebijakan public

4. Pengesahan kebijakan public

5. Pelaksanaan kebijakan public

6. Penilaian kebijakan public

TINGKATAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PUBLIKShafrizt dan Russel (2005) mengemukan bahwa kebiakan sifatnya hirerkis, dari kebijakan yang sifatnya umum pada level yang lebih tinggi menjadi kebijakan yang lebih fokus pada hierarki yang lebih rendah.

Dunn (1977) telah menggolongkan kebijakan menjadi beberapa katagori yakni:

1. Mayor policy, yang disusun bersama oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang yakni lembaga legislatif dan eksekutif.

2. Excutive policy, adalah keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh lembaga eksekutif.

3. Functional policy adalah kebijakan pemerintahan di bidang fungsional atau khusus misalnya kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Gladden (dalam Tjokroaminoto; 1990) terdapat beberapa tingkatan kebijakan, yaitu:

1. Political policy (kebijakan politis)

2. Executive policy (kebijakan eksekuti)

3. Administrative policy (kebijakan administratif)

4. Technical policy (kebijakan teknis)

FORMULASI KEBIJAKAN

Formulasi kebijakan adalah membentuk rangkaian tindakan yang mengarah pada pembuatan keputusan, penetapan tindakan pemerintah bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat dan suatu sistem politik bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

PENDEKATAN FORMULASI KEBIJAKAN

Menurut Parson (1997)

1. Power (pendekatan kekuasaan)

2. Rationality (Pendekatan Rasionalitas)

3. Public choice and its alternatives (Pendekatan pilihan publik untuk pembuatan keputusan)

4. Institutional (Pendekatan institutional)

Personality cognition and information processing in decision making ( pendekatan personalitas, kognisi dan

pengolahan informasi dalam pembuatan keputusan)

MODEL-MODEL FORMULASI KEBIJAKAN

Model merupakan representasi teori yang disederhanakan. Thoha (1992) mendefinisikan model adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan.

Model formulasi kebijakan dianalisis dari sudut proses:

1. Model institusional (Model kelembagaan)

2. Model Elit-Massa

3. Model kelompok

4. Model sistem politik