MP3EI disiapkan untuk menjawab tantangan global dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025

dengan pendapatan per kapita USD 14.250 – USD 15.500

2010

2025

2045

• GDP: USD 700

Billion

• GDP per capita USD

3.000

• GDP: ~USD 4 - 4,5 Trillion

• GDP per capita ~USD 14.250 - 15.500

• GDP: ~USD 15 - 17,5

Trillion

• GDP per capita ~USD

44.500 - 49.000

Ranking ke-8Ranking ke-18 Ranking ke-12

Lansekap Ekonomi Indonesia

Penyebaran/Perluasan Ekonomi adalah keniscayaan untuk daya saing dan daya tahan perekonomian – membutuhkan perbaikan konektivitas/sistem

logistik nasional yang handal

Infrastruktur menjadi salah satu kendala utama dalam perluasan pembangunan Indonesia, hal ini yang menyebabkan biaya logistik

Indonesia relatif tinggi sehingga menurunkan daya saing

Berdasarkan Laporan World Economic Forum, Infrastruktur adalah masalah utama Indonesia

90

51

104 93

Quality of roadsQuality of Railroad InfrastructureQuality of Port InfrastructureQuality of electricity Supply

Indonesia Infrastructure Rank

Sumber: Global Competitiveness report 2012-2013

Keterbatasan Infrastruktur menyebabkan biaya logistik Indonesia

mencapai 27% dari GDP

9.8

10.6

16.3

27

Amerika Serikat

Jepang

Korea Selatan

Indonesia

Logistic Cost (% of GDP)

Sumber: diolah dari Perpes 26 tahun 2012

Sukses MP3EI bergantung pada 3 strategi utama: Pembangunan Koridor Ekonomi, Penguatan Konektivitas Nasional dan Penguatan

SDM & IPTEK

Untuk menjawab tantangan infrastruktur tersebut, MP3EI mencoba mengintegrasikan SISLOGNAS, SISTRANAS, RPJMN/RTRWN dan ICT

untuk memperkuat Konektivitas Nasional

ICT sebagai tulang punggung ekonomi modern, juga merupakan salah satu fokus penguatan konektivitas nasional...

Kebutuhan lalu lintas data (traffic) meningkat drastis ...

... begitu pula dengan jaringan.

...Oleh karena itu, telah dicanangkan target-target infrastruktur ICT nasional sebagai acuan

Palapa Ring

10 of 17

STATUS KEMAJUAN PENYEMPURNAAN REGULASI PENDUKUNG MP3EI

NO JENIS REGULASITELAH

DIPERBAIKIJENIS REGULASI

SEDANG DIPERBAIKI

AKAN DIPERBAIKI

1.Undang-Undang(UU)

1Rancangan Undang-Undang(RUU)

2 0

2.Peraturan Pemerintah (PP)

8Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

4 0

3.Peraturan Presiden (Perpres)

16Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)

0 0

4.Keputusan Presiden (Keppres)

1Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres)

0 1

5.Instruksi Presiden (Inpres)

1Rancangan Instruksi Presiden (RInpres)

0 0

6.Peraturan Menteri/Kepala

8Rancangan Peraturan Menteri/Kepala

0 1

TOTAL 35 TOTAL 6 2

Catatan: Status per September 2012

Kebijakan Regulasi : Percepatan dan Terobosan

PERCEPATAN• Kebijakan infrastruktur bersama yang belum optimal• Efisiensi dalam sistem penomoran pengguna seluler

• Frequency Refarm• Perlunya Akselerasi Aplikasi E-Government

TEROBOSAN• Right of Way terkait penggunaan aset Negara (Pusat, Daerah, dan

BUMN)• Pemanfaatan PNBP USO dan NON USO (Frekuensi, Sertifikasi perangkat)

untuk pembiayaan Broadband (sedang disiapkan)

Strategi dan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ke depan

• Memperkuat kerangka kerja konektivitas nasional

• Reformasi kebijakan dan regulasi yang terkait– Pembebasan lahan

• Telah diterbitkannya Perpres 71/2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah

• RPP tentang Reforma Agraria– Kebijakan Keuangan Negara

• APBN diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dalam rangkadebottlenecking, pelayanan dasar publik, dan kebutuhan akses (perintis)

– Birokrasi• Menciptakan birokrasi yang efektif dan menciptakan komitmen kepada

penerapan good governance

• Mendorong investasi swasta, termasuk melalui mekanisme PPP

• Meningkatkan kualitas SDM terkait konektivitas, misalnya logistik dan ICT

Sumber : paparan “Penguatan Konektivitas Nasional”, Tim Kerja Konektivitas KP3EI