1

MORAL HAZARD DAN PENCEGAHANNYA PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

Oleh:

Taswan Ibrahim1 dan Ragimun2

Abstract

This paper is concerned with asymmetry information and moral hazard issues. A

major characteristic of government deposit insurance is information asymmetry that may lead to phenomena such as adverse selection and moral hazard. This paper posits that, information asymmetry, lag regulation, fixed-rate deposit insurance leads to moral hazard which takes many forms. These include not only the usual notion of risk-taking in the asset portfolio, but also mismanagement, management conflict, malfeasance, and reduced incentives for depositor monitoring. This paper proposes a framework to reduce moral hazard with risk adjusted premium design, strong regulation, market discipline, and low contrentation ownership.

Key word: asymmetry information, moral hazard, depositor monitoring

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Industri perbankan adalah industri yang unik bila dibandingkan dengan

industri lainnya. Seperti industri lainnya yang berorientasi laba (profit oriented),

industri ini juga menjalankan peran pengawasan (monitoring) terhadap debitur,

di sisi lain industri ini juga di-monitor oleh deposan, termasuk oleh regulator

dan lembaga penjamin simpanan. Deposan tidak memonitor secara langsung

penggunaan dana yang ditempatkan ke debitur, namun lembaga perbankan

yang memonitor debitur sebagai amanat deposan atau penyimpan dana di bank.

Monitoring atau kontrol ini akan berjalan sebagaimana mestinya ketika mereka

memiliki kepentingan yang selaras. Bila tidak terjadi keselarasan insentif dan

1 Alumni Program S3 FEB UGM 2 Peneliti pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal

2

kepentingan diantara mereka, maka akan terjadi konflik kepentingan (conflict

interest) dan pada gilirannya akan menyulitkan fungsi monitoring, bahkan

pemegang saham dapat melakukan pengambilan risiko tinggi atas beban

pemegang saham lain, deposan dan atau lembaga penjamin simpanan. Oleh

karena itu peran regulasi berfungsi sebagai representasi publik terkait dengan

monitoring pada industri perbankan. Kasus pembobolan dana nasabah Citibank

yang dilakukan oknum tertentu baik nama pribadi atau persekongkolan tertentu

merupakan contoh nyata moral hazard dunia perbankan di Indonesia.

Pada industri ini, kesulitan utama dalam pengawasan (monitoring) adalah

karena adanya asimetri informasi (asymmetry information) atau ketidak selarasan

informasi, yang menjadikan industri ini rawan masalah moral hazard.

Kepentingan pemegang saham dapat mengorbankan pihak lain (misal deposan,

lembaga penjamin atau pemegang saham minoritas) untuk keuntungan dirinya,

kepentingan manajemen bisa mengorbankan kepentingan pemegang saham,

kepentingan debitur dapat mengorbankan kepentingan bank. Pada Industri

perbankan ini, para agen atau bankir sering mempunyai informasi yang lebih

baik mengenai bisnis tersebut daripada pihak principal (pendiri), para agen bisa

memaksimumkan utilitasnya atas beban pihak lain, atau paling sedikit agen

tidak menanggung secara penuh atau sepadan dengan kerugian bila terjadi. Para

pemegang saham dan manajemen bisa mempunyai agenda tersembunyi yang

bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip pengelolaan perbankan yang

sehat karena kegagalan bank akan menjadi beban penjamin simpanan dan atau

deposan.

Sangat wajar kalau industri perbankan di Indonesia ini senantiasa

diarahkan agar menjadi bank yang sehat serta dijaga stabilitas dan

performancenya dari berbagai goncangan dan dampak buruk karena perilaku

buruk para bankir, pemilik maupun para deposannya. Hal ini merupakan

konsekuensi menjaga industri perbankan nasional yang pada hakekatnya akan

3

mendukung perkembangan ekonomi Indonesia selaku intermediator penyaluran

berbagai skim pendanaan. Efektifitas perbankan yang sehat akan mempengaruhi

dan mendukung berbagai kebijakan fiskal yang diluncurkan pemerintah. Tentu

saja dengan timbulnya moral hazard mempunyai implikasi kebocoran dan

mengakibatkan biaya fiskal yang mahal.

Data terakhir menunjukkan, jumlah perbankan di Indonesia sekarang ini

berjumlah 102 bank umum dan 11 badan usaha syariah, 23 unit usaha syariah,

serta 146 BPRS dengan jaringan kantor sebanyak 1.625 yang menjangkau 89

kabupaten dan 33 propinsi (data Bank Indonesia per April 2011). Berkembang

pesatnya industri perbankan nasional harus dikelola dengan baik yang

membutuhkan koordinasi baik otoritas moneter dalam hal Bank Indonesia

maupun pemerintah sebagai pengambil kebijakan di bidang fiskal serta otoritas

jasa keuangan agar moral hazard dapat diminimalisasi.

2. Perumusan Masalah

Masalah moral hazard sebagai bentuk penyimpangan akan menyangkut

siapa yang akan menyimpang, mengapa menyimpang dan siapa yang dirugikan

akibat tindakan tersebut. Oleh karenanya bahaya moral hazard perlu dicegah.

Persoalannya bagaimana mencegahnya.

Tulisan ini memfokuskan pada masalah moral hazard pada korporasi

perbankan yang dilakukan oleh pemegang saham dan manajemen untuk dan

atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi berdasarkan hubungan

kerja dalam lingkup usaha korporasi perbankan, baik diri sendiri atau bersama-

sama. Pencegahan-pencegahan ataupun reduksi ataupun minimalisasi moral

hazard perlu dilakukan. Tulisan ini banyak membahas mengenai pencegahan

moral hazard dalam perspektif ilmu keuangan dan perbankan.

4

3. Tujuan Penelitian

Tujuan tulisan ini antara lain adalah untuk mengetahui pihak-pihak yang

melakukan penyimpangan atau moral hazard dalam industri perbankan di

Indonesia kemudian penyimpangan-penyimpangan apa saja yang biasanya

dilakukan dalam industri perbankan. Dari penyimpangan-penyimpangan

tersebut dapat diambil pencegahan terhadap moral hazard yang dapat dilihat

dari perspektif ilmu keuangan dan perbankan.

4. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini metode yang digunakan adalah metode deskriftif

analitis. Metode deskriptif analitis merupakan pengembangan dari metode deskriptif,

yakni metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat

kritis. Sedangkan metode deskriptif analitis, seperti dikemukakan oleh Suriasumantri

(2009), yaitu metode yang dipergunakan untuk meneliti gagasan atau produk pemikiran

manusia yang telah tertuang dalam bentuk media cetak, baik yang berbentuk naskah

primer maupun naskah sekunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya. Fokus

penelitian deskriptif analitis adalah berusaha mendeskripsikan, membahas, dan

mengkritik gagasan primer yang selanjutnya dikonfrontasikan dengan gagasan primer

yang lain dalam upaya melakukan studi yang berupa perbandingan, hubungan, dan

pengembangan model. 3

II. Tinjauan Pustaka

1. Makna Moral Hazard Dalam Dunia Perbankan

Pengambilan risiko perbankan yang bersifat spekulatif ketika bank tidak

sehat, dapat dianggap juga sebagai masalah moral hazard. Moral hazard sering

dipergunakan dalam istilah bisnis asuransi, yang menjelaskan kemungkinan

pemegang asuransi dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan

terhadap barang yang diasuransikannya dengan harapan akan mendapatkan

3 Jujun S.Suriasumantri,2009. Ilmu dalam Perspektif, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

5

klaim penggantian dari perusahaan asuransi. Pemegang polis asuransi menjadi

tidak hati-hati (imprudent) karena bila pemegang polis mengalami kerugian akan

ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kata moral hazard kemudian

dipergunakan dalam perspektif perbankan yang merujuk pada perilaku pihak-

pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Krugman (1999) menyebutkan bahwa konsep moral hazard telah luas

dipergunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku debitur (borrower) dan

pemberi kredit (kreditur/bank) yang berani mengambil risiko tinggi selama

krisis keuangan terjadi di Asia Tenggara pada tahun 1997 -1998. Moral hazard

merupakan perilaku pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) misalnya

pihak bank (pemegang saham dan manajemen) atau debitur perbankan yang

menciptakan insentif untuk memiliki agenda dan tindakan tersembunyi yang

berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku untuk keuntungan

dirinya (Luiz, Silva dan Masaru, 2001). Pihak-pihak yang berkepentingan

tersebut atas nama korporasi, atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan

hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha

korporasi, baik diri sendiri atau bersama-sama.

Luiz et all (2001) menyebutkan ada beberapa penyebab terjadinya moral

hazard antara lain (a) adanya regulasi prudensial perbankan yang belum diikuti

juklak yang jelas atau aturan itu lemah, sehingga bank dapat memberikan kredit

yang sangat agresif, melakukan adverse selection 4dan moral hazard; (b). adanya

4 Menurut Anwar Nasution dalam tulisannya yang berjudul “Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia”, Adverse Selection merupakan salah satu bentuk asimetri, informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan karena peminjam dengan kualitas rendah (memiliki risiko kredit tinggi) biasanya akan mencari pinjaman dengan bunga tinggi. Dari masalah adverse selection inilah sebagian besar dari pinjaman biasanya merupakan kredit bermasalah. Asimetri informasi ini juga menggambarkan dampak lanjutan dari krisis finansial pada perekonomian misalnya dalam kondisi suku bunga naik, mungkin berakibat pada adverse selection sehingga mengakibatkan penurunan penawaran kredit oleh bank. Demikian pula kondisi penurunan nilai agunan yang menyebabkan timbulnya debitur dengan net worth yang rendah. Akhirnya bila terjadi bank runs, bank yang sehat dapat memproteksi dirinya dengan mencadangkan lebih banyak likuiditas yang berakibat kontraksi dari sisi pemberian kreditnya.

6

penjaminan simpanan atau asuransi deposito, ini bisa memberikan dorongan

bank untuk memberikan kredit secara tidak hati-hati karena adanya penjaminan

simpanan oleh pemerintah atau lembaga penjamin simpanan; (c). adanya

penjaminan kredit, maka akan menimbulkan bank sangat agresif memperluas

pemberian kredit yang berisiko tinggi; (d). Adanya Bank Sentral yang

memberikan jaminan bagi bank, maka bank akan memberikan kredit secara

agresif karena bank akan diselamatkan bila terjadi krisis secara sistemik, begitu

juga bagi debitur akan berupaya meminjam melampau kebutuhannya apabila

Bank Sentral mengikuti kebijakan penyelamatan melalui program restrukturissi

kredit; (e). Adanya lembaga asing yang menjamin pemberian kredit, maka bank

asing akan memberikan kredit berlebihan apa bila ada jaminan secara resmi atau

tidak resmi dari lembaga tersebut di negaranya; (f) Adanya Pemberlakuan

regulasi prudensial secara internasional, bank asing akan memberikan kredit

yang berlebihan bila regulasi prudensial internasional belum diikuti atau belum

ada pedoman yang jelas di negara tempat beroperasi bank tersebut, misalnya

regulasi prudensial terhadap eksposur risiko serta (g) adanya undang-undang

kepailitan yang lemah sehingga bisa disimpangi oleh debitur dalam hal terjadi

kebangkrutan. Dalam hal ini, secara singkat penyebab moral hazard adalah

persoalan regulasi dan perundang-undangan yang lemah, aspek penjaminan

simpanan dan aspek penjaminan kredit.

Berbeda dengan Silva Et All (2001), sebelumnya Saunders (2000)

menyatakan bahwa moral hazard terjadi karena lemahnya regulasi, faktor

struktur kepemilikan, aspek penjaminan simpanan dan disiplin pasar yang

lemah. Regulasi yang baik memang harus tidak mudah disimpangi, bisa

dilaksanakan oleh yang diatur, tidak menimbulkan konsentrasi kekuatan

ekonomi, memiliki fleksibilitas dalam menumbuhkan industri perbankan, serta

dapat membedakan bank yang sehat dan bank tidak sehat. Bila tidak memenuhi

syarat ini, sangat berpotensi menimbulkan moral hazard. Begitu juga dalam hal

7

menyangkut struktur kepemilikan, yang tercermin dari tingkat konsentrasi

kepemilikan itu dapat menimbulkan moral hazard baik oleh manajemen

maupun oleh pemegang saham. Dalam hal terjadi penjaminan simpanan, potensi

melemahnya disiplin pasar juga akan mendorong bank melakukan moral

hazard.

Pendapat yang sangat simpel dikemukakan oleh Caprio dan Levine

(2007). Ia menegaskan bahwa bisnis perbankan adalah sektor usaha yang sangat

besar potensinya dalam masalah moral hazard, karena adanya asimetri informasi

dalam bisnis ini. Dalam hal terjadinya asimetri informasi, prinsipal tidak dapat

sepenuhnya me-monitor tindakan-tindakan agen. Pemegang saham sangat sulit

mengetahui kegiatan yang dilakukan manajer dan pekerjanya secara

keseluruhan. Demikian juga dengan adanya asimetri informasi yang tinggi,

maka deposan (sebagai principle) tidak dapat memonitor bank (pemegang

saham) secara cukup. Jika tindakan agen tidak dapat diamati dengan baik, maka

pemegang saham atau prinsipal tak dapat mendesain kontrak yang

mendasarkan tindakan itu secara fair. Dalam konteks ini manajer akan

menggunakan hal tersebut untuk kepentingan pribadi atas beban pemegang

saham. Demikian juga pemegang saham bisa menggunakan asimetri informasi

itu untuk kepentingannya atas beban deposan atau pihak lain, debitur

menggunakan asimetri informasi untuk kepentingan dirinya atas beban bank.

2. Moral Hazard, Penyebab Krisis Ekonomi 1998 dan Krisis Ekonomi Global

2008

Beberapa pendapat ekonom mengatakan bahwa salah satu diantara

penyebab krisis ekonomi di berbagai negara adalah karena adanya tindakan

moral hazard dari pemilik perbankan maupun pemilik kapital. Krisis ekonomi

yang terjadi di tahun 1998 dan krisis ekonomi global tahun 2008 salah satu

penyebabnya adalah karena tindakan moral hazard. Berbeda dengan krisis 1998,

8

krisis ekonomi global tahun 2008 bersumber dari kredit macet perumahan di

Amerika Serikat. Pada tahun 2008, krisis ekonomi global tersebut terjadi yang

ditandai dengan beberapa indikator penting yaitu adanya penurunan ekonomi

di seluruh dunia. Indikator tersebut terkait tingginya harga minyak dunia, yang

menyebabkan krisis pangan dunia dan inflasi di berbagai negara terutama

karena adanya kenaikan bahan pangan. Karena ketergantungan produksi

makanan terhadap minyak, dan juga penggunaan bahan makanan sebagai

alternatif minyak bumi, sehingga menimbulkan inflasi tinggi. Demikian juga

terjadi krisis kredit macet yang menyebabkan bangkrutnya beberapa bank besar

serta lembaga keuangan non bank, yang kemudian meningkatnya pengangguran

dan menciptakan resesi global.

Bila diamati krisis 2008 ini ada kemiripan dengan krisis yang terjadi di

Indonesia dan beberapa negara Asia pada tahun 1997/1998. Krisis saat itu lebih

banyak disebabkan oleh kegagalan pembayaran rutin utang-utang luar negeri.

Krisis ekonomi ini menambah panjang penderitaan rakyat Indonesia. Para

konglomerat saat itu beramai-ramai menggunakan bank miliknya sebagai

pengumpul dana masyarakat. Setelah terkumpul uang tersebut digunakan

sebagai kredit untuk membesarkan perusahaan mereka yang lain. Ketika

akhirnya kredit tersebut macet maka pemerintah kita pun akhirnya yang

membeli semua aset macet perusahaan para konglomerat itu. Hal ini juga sama

dengan keadaan di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia saat itu juga

berargumen, bila kondisi semacam ini tidak diselamatkan maka sistem keuangan

kita akan kolaps dan ekonomi akan hancur. Pada akhirnya, pemerintah kita

merugi karena melakukan pembelian aset macet dengan harga sangat tinggi

namun menjualnya dengan harga dibawah harga pasar.

Krisis keuangan global 2008 dimulai dari Amerika. Berbeda dari krisis

keuangan 1998 yang berdampak lokal, krisis 2008 meluas ke hampir seluruh

9

belahan dunia. Bursa saham berjatuhan. Perusahaan-perusahaan keuangan

multinasional bangkrut. Banyak perusahaan di Amerika Serikat melakukan

pengurangan pekerja. Efeknya yang luar biasa antara lain menyebabkan pasar

modal dunia di Bursa Efek negara dunia turun drastis dan bahkan Bursa Effek

Indonesia sempat menutup kegiatan bursa yang ada demi menyelamatkan pasar

dari ulah spekulan saham ataupun tindakan moral hazard lainnnya. Saat itu,

informasi dari Dow Jones Wilshire 5000, bursa saham Amerika Serikat telah

kehilangan nilai saham sebesar $2,4 triliun hanya dalam satu pekan terakhir

dengan total $8,4 triliun sepanjang tahun 2008. Untuk itu, pemerintah Amerika

Serikat juga telah melakukan sejumlah usaha penyelamatan keuangan dalam

negeri demi menyelamatkan keuangan dunia. Setelah usulan RUU bailout atau

penyelamatan aset macet dengan cara membeli aset tersebut gagal dilakukan

akibat sebagian besar anggota Senat Amerika Serikat menolak usul tersebut,

akhirnya Amerika Serikat mengesahkan undang-undang dana talangan sebesar

$700 miliar serta membeli surat berharga $900 miliar. Langkah ini diikuti oleh

negara-negara G7 (Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan Jepang).

Pemerintah Inggris telah memberi pinjaman kepada perbankan mereka dengan

suntikan dana segar sebesar 500 miliar poundsterling serta menjamin semua

utang bank. Argumen pemberian bailout oleh pemerintah banyak ditentang.

Karena keputusan mengesahkan bailout ini juga akan berdampak besar terhadap

moral hazard.

Di Indonesia, dampak krisis mulai berpengaruh pada saat menjelang

akhir tahun 2008. Setelah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen

sampai dengan triwulan ke tiga 2008, perekonomian Indonesia mulai mendapat

tekanan berat pada triwulan keempat 2008. Hal itu terbukti terjadinya

perlambatan ekonomi secara signifikan terutama karena turunnyaa kinerja

ekspor. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia mengalami peningkatan

10

defisit dan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan. Di pasar

keuangan, selisih risiko (risk spread) dari surat-surat berharga Indonesia

mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang mendorong arus modal

keluar dari investasi asing di bursa saham, Surat Utang Negara (SUN), dan

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Walaupu posisi Indonesia secara umum

bukanlah yang terburuk di antara negara-negara lain. Perekonomian Indonesia

masih dapat tumbuh saat itu sebesar 6,1 persen pada tahun 2008. Sementara

kondisi fundamental dari sektor eksternal, fiskal dan industri perbankan juga

cukup kuat untuk menahan terpaan krisis global. 5

III. Pembahasan

1. Moral Hazard Industri Perbankan di Indonesia

Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai moral hazard, terlebih dahulu kita

lihat perkembangan perbankan di Indonesia yang cukup menarik terutama pada

era 80an dan 90an. Pada Era ini belum ada pemisahan sisi pengambil kebijakan

moneter dengan otoritas pengambil kebijakan di bidang fiskal. Beberapa

kebijakan deregulasi di dunia perbankan dikeluarkan saat itu, dan deregulasi

perbankan ini sangat tinggi potensinya menimbulkan tindakan moral hazard.

Pada saat itu pemerintah mengeluarkan aturan kemudahan pendirian perbankan

seperti halnya isi dari Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan kebijakan

uang ketat seperti pada Paket Nopember 1991 (Paknop).

Sasaran Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 ini pertama adalah peningkatan

dana masyarakat yang ditempuh dengan cara memberikan kemudahan

pendirian suatu bank dan kantor cabangnya. Demikian juga pendirian lembaga

keuangan non bank (LKNB), pemberian kebebasan penyelenggaraan program

penabungan dan izin pengeluaran sertifikat deposito oleh LKNB. Paket ini

5 Yopie Hidayat: Tajuk Kontan, 29 September 2008 dan headline Harian Kompas, 12 Oktober 2008.

11

mengijinkan dibukanya bank baru dengan modal hanya Rp10 miliar. Demikian

juga bank asing dapat mendirikan kantor cabang di 6 kota besar di Indonesia.

Kedua, paket ini juga bertujuan untuk meningkatkan ekspor non migas

yang ditempuh dengan cara memberi kemudahan bagi bank untuk menjadi bank

devisa. Ketiga, dalam rangka peningkatan kemampuan pengendalian

pelaksanaan moneter yang ditempuh dengan cara penurunan Reserve

Requirement dari 15 persen menjadi 2 persen serta perpanjangan jatuh tempo

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari sebelumnya 7 hari menjadi 30 sampai dengan

180 hari. Tujuan keempat adalah dalam rangka pengembangan pasar modal

dengan cara pengenaan pajak terhadap bunga deposito sebesar 15 persen.

Berbagai kemudahan dan deregulasi dari sisi regulator tersebut

mendorong beberapa bank berlomba mendirikan bank baru maupun menambah

kantor cabang baru. Sebagaimana data per Maret 1990 sebagai berikut :

Tabel 1

Perkembangan Perbankan adanya Deregulasi Perbankan

No Bank Sebelum Pakto 88 Setelah Pakto 88

Jumlah Kantor Cabang Jumlah Kantor Cabang

1 Bank BUMN 5 796 5 892

2 Bank Swasta 64 512 91 1472

Sumber : Bank Indonesia, diolah

Masalah mendasar pesatnya perkembangan perbankan di era tersebut

tidak diimbangi dengan keahlian para manajer yang dimiliki bank. Disamping

itu karena adanya ketentuan penurunan Reserve Requirement maka bank-bank

memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah kreditnya secara luar biasa. Kedua

hal ini menimbulkan booming pada sektor perbankan berupa ekspansi kredit

besar-besaran yang kemudian menyebabkan inflasi tinggi. Kondisi semacam ini

12

sangat berpotensi munculnya kecenderungan terjadinya penyimpangan dalam

industri perbankan, berupa moral hazard.

Kemudian pada kondisi terjadi over heating karena jumlah uang beredar

sangat tinggi, akhirnya pemerintah melakukan kebijakan uang ketat (tight money

policy). Kebijakan ini menunjukkan kelemahan dari sektor perbankan, yaitu

hampir semua bank memiliki Loan to Deposit Ratio (LDR) atau ratio antara jumlah

kredit yang disalurkan bank dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga (DPK) di

atas 100 persen. Berubahnya kebijakan ini kemudian mengakibatkan beberapa

bank kolap. Salah satu penyebabnya adalah karena moral hazard bankir,

deposan ataupun pemiliknya.

Dengan memperhatikan penyebab moral hazard, maka masalah moral

hazard pada lembaga perbankan yang dapat diidentifikasi, antara lain:

(a) Moral hazard pemegang saham (bank) terhadap deposan. Moral hazard ini

dimanifestasikan dalam bentuk penempatan dana pada proyek-proyek yang

berisiko tinggi dengan mengabaikan kepentingan deposan. Bank melakukan

adverse selection. Ini jelas mengkawatirkan deposan karena bila proyek gagal,

klaim deposan akan gagal terbayarkan. Sebaliknya bila penempatan dana

pada proyek tersebut berhasil maka pemegang saham yang menikmati

keuntungan paling besar. Dalam hal ini ada transfer kekayaan dari deposan

ke pemegang saham. Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri

informasi yaitu:

Adverse selection, yaitu bahwa pemegang saham serta orang-orang dalam

lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek

perusahaan dibandingkan deposan/pihak luar. Dan faktanya dapat

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut

tidak disampaikan informasinya kepada deposan.

13

Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham

bank tidak seluruhnya diketahui oleh deposan. Sehingga pemegang dapat

melakukan tindakan diluar pengetahuan deposan yang melanggar kontrak

dan sebenarnya secara etika atau norma tidak layak dilakukan. 6

(b) Moral Hazard pemegang saham terhadap penjamin simpanan. Moral hazard

ini ditunjukkan sebagai risiko rugi yang dihadapi lembaga penjamin

simpanan (LPS) karena skema penjaminan atau asuransi deposito telah

memberikan insentif bank untuk mengambil tingkat risiko yang berlebihan

(Saunders, 2008). Bank yang mempunyai sumber dana publik atau hutang

relatif tinggi memiliki dorongan kuat untuk menempatkan dana pada

investasi yang berisiko tinggi. Dalam hal ini bank tidak perlu lagi memonitor

peminjam, karena monitoring didelegasikan ke lembaga penjamin simpanan.

Jika investasi yang berisiko tinggi itu gagal, maka lembaga penjamin yang

paling besar menanggungnya atau membayar simpanan pihak deposan.

(c) Moral hazard manajer terhadap pemegang saham. Manajer bank dapat

melakukan moral hazard karena manajer bukan pemilik, bukan penanggung

risiko namun mereka adalah pengambil keputusan bisnis di lembaga

perbankan. Manajer dapat mengambil keputusan yang berisiko tinggi, pada

umumnya risiko tinggi potensi return juga tinggi. Bila keputusan berhasil

mendatangkan return tinggi maka manajer itu akan dinilai berkinerja tinggi

dan konsekuensinya adalah kompensasi materiil dan non materiil. Namun,

bila keputusan gagal maka penanggung risiko adalah pemegang saham.

Menurut Scott (2000), Moral hazard manajer bank terhadap pemegang saham,

yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh manajer bank tidak seluruhnya

diketahui oleh pemegang saham. Sehingga manajer bank dapat melakukan

6MMuuhh.. AArriieeff UUjjiiyyaanntthhoo,, ddaallaamm mmaakkaallaahhnnyyaa bbeerrjjuudduull AAssiimmeettrrii IInnffoorrmmaassii ddaann MMaannaajjeemmeenn LLaabbaa:: SSuuaattuu

TTiinnjjaauuaann ddaallaamm HHuubbuunnggaann KKeeaaggeennaann ((www.freewebs.com/stiemuhpekl/asimetri%20informasi.doc)

14

tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan

sebenarnya secara etika atau norma tidak layak dilakukan.

(d) Moral hazard pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham

minoritas. Tipe moral hazard ini terjadi ketika konsentrasi kepemilikan bank

relatif tinggi. Pada konsentrasi kepemilikan tinggi, konflik keagenan

bergeser dari pemegang saham dengan menajer ke pemegang saham

mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Manajemen akan tunduk

pada kepentingan pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham

mayoritas bisa mengendalikan manajemen atau manajer secara powerful

untuk kepentingannya atas beban pemegang saham minoritas. Pemegang

saham mayoritas bisa melakukan tindakan demi kepentingan tersembunyi

yang bertentangan dengan etika bisnis atas beban pemegang saham

minoritas. Bila ini dilakukan, maka terjadi moral hazard pemegang saham

mayoritas terhadap pemegang saham minoritas.

Menurut Sleifer dan Vishny (1997); Shuang (2000); serta Wiwattanakantang

(2001) menyebutkan bahwa struktur kepemilikan modal saham

terkonsentrasi seperti halnya di Jepang, Eropa, dan lain sebagainya,

pemegang saham mayoritas dapat melakukan monitoring dan kontrol

terhadap manajemen perusahaan perbankan, sehingga mempunyai pengaruh

positif terhadap kinerja perusahaan. Namun, di Negara-negara berkembang

seperti Indonesia dan negara Asia lainnya, struktur kepemilikan

terkonsentrasi secara umum didominasi oleh keluarga pendiri serta adanya

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas yang lemah

menimbulkan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan

pemegang saham minoritas. Kondisi ini sesuai pernyataan Prowsen (1998),

bahwa konflik keagenan utama yang terjadi di Indonesia adalah antara

pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

15

(e) Moral hazard peminjam (debitur) terhadap bank. Moral hazard yang dilakukan

peminjam umumnya disebabkan oleh asimetri informasi yang sangat tinggi.

Bank dapat saja hanya mengetahui sedikit informasi tentang kemampuan

dan kemauan peminjam untuk membayar dibandingkan dengan

pengetahuan dari peminjam itu sendiri. Pada tingkat asimetri informasi yang

tinggi, bank tidak dapat mendesain kontrak yang dapat mengamankan

secara penuh dana yang ditempatkan pada debitur. Secara prosedural

pemberian kredit memang telah melalui proses analisis yang cermat, bahkan

untuk saat ini keputusan pemberian kredit dilakukan oleh komite

perkreditan bukan oleh orang tertentu atau analis kredit. Namun demikian,

peminjam dapat berubah perilakunya setelah mendapatkan pinjaman bank

misalnya dengan memilih kegiatan yang tidak disetujui oleh bank, misalnya

digunakan untuk bisnis yang berisiko sangat tinggi. Kredit tersebut akan

memberikan manfaat melebihi tingkat bunga yang dibayarkan, namun bila

usaha debitur bangkrut maka bank yang ikut menanggungnya. Debitur bisa

berpandangan bahwa ”bila untung buat kami, bila rugi kita tanggung

bersama”. Peminjam sangat mungkin melakukan transfer kekayaan dari

pihak bank.

Menurut Frederic S. Mishkin (2001), permasalahan moral hazard peminjam

(debitur) terhadap bank tersebut juga disebabkan karena asimetri informasi.

Dua permasalahan pokok yakni terkait adverse selection dan moral hazard,

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :7

Adverse selection dimaksudkan sebagai satu bentuk masalah asimetri

informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan, karena

7 Frederic S. Mishkin, 2001, Prudential Supervision Whal Works and What Doesn’t, NBER Conference Report, The

University of Chicago Press, Chicago.

16

peminjam dengan kualitas yang rendah (memiliki resiko kredit tinggi), pada

umumnya akan mencari pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.

Moral hazard, merupakan permasalahan asimetri informasi yang terjadi

sesudah transaksi kredit dilakukan. Hal ini memberikan kedudukan kepada

pemberi kredit/bank untuk berada dalam posisi penerima resiko dari usaha

yang dilaukan pihak peminjam. Permasalahan moral hazard dapat terjadi,

karena peminjam memperoleh keuntungan untuk mengalihkan proyeknya

pada proyek beresiko tinggi, yang tidak dikehendaki oleh pemberi

pinjaman. Oleh karena itu, apabila berhasil dapat memberikan keuntungan

besar, tetapi apabila mengalami kegagalan akan ditanggung oleh pemberi

pinjaman (kredit yang diberikan tidak kembali).

Setiap pemberian kredit oleh bank kepada para pengusaha dan masyarakat,

selalu memiliki resiko sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka

memberikan kredit, bank harus menerapkan asas-asas perkreditan yang

sehat. Untuk menghindari resiko-resiko yang akan dialami oleh bank

sebagai pemberi kredit, maka bank dapat menerapkan metode agunan

sebagai jaminan tambahan yang diperlukan dalam pemberian kredit.

Walaupun demikian, permasalahan asimetri informasi selalu membayang-

bayangi bank sebagai pemberi kredit. Selain itu, permasalahan Asimetri

informasi dapat berakibat krisis finansial pada perekonomian. Seperti,

kondisi suku bunga naik yang dapat berakibat pada adverse selection

sehingga mengakibatkan penurunan penawaran kredit oleh bank. Selain itu,

kondisi penurunan nilai agunan dapat berakibat pada penurunan debitur

dengan net worth yang rendah. Oleh karena itu, apabila terjadi kondisi bank

rush (penarikan dana besar-besaran), bank yang sehat dapat memproteksi

dirinya dengan mencadangkan lebih banyak likuiditas yang berakibat

kontraksi dari sisi pemberian kreditnya.

17

Permasalahan dunia perbankan di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998,

sebagian besar analis menyatakan, krisis perbangkan yang terjadi,

disebabkan oleh pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kedit (BMPK),

karena sebagian besar pengurus perbankan telah menyalurkan kredit

kepada pihak-pihak melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

dijelaskan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan

Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau

pembiayaan.

Kondisi krisis yang terjadi pada tahun 1998 telah membebani perekonomian

secara nasional. Oleh karena itu, pemerintah saat itu mengambil tindakan

melikuidasi 16 bank swasta nasional. Hal ini berdampak pada penurunan

kepercayaan masyarakat terhadap bank (terjadinya rush), peningkatan

tingkat pengangguran (PHK pegawai-pegawai bank yang dilikuidasi),

terhentinya kegiatan sektor riil nasabah, serta penurunan jumlah uang yang

beredar8. Demikian juga pada saat krisis 2008 Bank Indonesia sebagai

otoritas moneter terus memperkuat likuiditas perbankan.

(f) Moral hazard peminjam (debitur) terhadap lembaga penjamin kredit atau

lembaga asuransi kredit. Lembaga perbankan dapat melakukan transfer

risiko kredit melalui penjaminan kredit. Penjaminan kredit adalah suatu

kegiatan pemberian jaminan kepada kreditur (bank) atas kredit atau

pembiayaan kepada debitur akibat tidak terpenuhinya syarat agunan

sebagaimana yang ditetapkan bank. Dengan demikian penjaminan kredit

merupakan pelengkap perkreditan yang menitikberatkan pada

pengambilalihan kewajiban debitur (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang

8 http://hukumpositif.com/node/46

18

bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada bank

(sebagai penerima jaminan) sesuai waktu yang diperjanjikan.

Tujuan penjaminan kredit adalah untuk mengamankan kepentingan

terjamin dari sisi penggantian agunan dan kepentingan penerima jaminan

dalam menyalurkan kredit. Persoalannya, semakin tinggi plafound

penjaminan kredit, akan semakin tinggi moral hazard debitur. Sebaliknya

semakin kecil plafound penjaminan atau berarti semakin besar nilai agunan

kredit pihak peminjam, maka debitur semakin hati-hati atau semakin kecil

moral hazard. Dengan penjaminan kredit, debitur akan berupaya

mendapatkan pinjaman yang berisiko tinggi secara berlebihan. Debitur yang

dijamin akan melakukan penyimpangan sebagai konsekuensi bahwa

kegagalan debitur juga kegagalan kredit. Kegagalan kredit akan ditanggung

oleh lembaga penjamin. Hal yang sama bisa terjadi dalam hal terdapat

asuransi kredit. Penjaminan kredit dengan asuransi kredit adalah dua hal

yang berbeda. Misi asuransi kredit yang utama adalah mengganti kerugian

jika terjadi kerugian. Tujuan utama asuransi kredit untuk melindungi

kepentingan pihak tertanggung atas kerugian yang mungkin terjadi.

Meskipun berbeda antara penjaminan kredit dengan asuransi kredit, namun

keduanya memberikan insentif bagi debitur untuk melakukan moral hazard

atas beban lembaga tersebut.

Tulisan ini memfokuskan pada masalah moral hazard korporasi

perbankan yang dilakukan oleh oleh pemegang saham terhadap deposan,

manajemen terhadap pemegang saham, pemegang saham dan manajemen

terhadap deposan dan lembaga penjamin simpanan atau terhadap

pemegang saham minoritas. Dalam bertindak selaku agen, mereka adalah

pihak-pihak yang untuk dan atas nama lembaga perbankan, atau demi

kepentingan korporasi perbankan berdasarkan hubungan kerja dalam

lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri atau bersama-sama bisa

19

melakukan moral hazard karena mereka lebih banyak mengetahui seluk-

beluk bisnis perbankan daripada pihak pemberi amanah.

Pemegang saham (dilihat dari sudut sebagai pemilik bank) bisa

menghadapi asimetri informasi ketika menempatkan dana atau memberikan

kredit kepada debitur, karena debitur mengetahui informasi bisnisnya lebih

baik daripada bank. Di pihak lain, deposan selaku kreditur atau prinsipal

juga bisa mengalami kesulitan memonitor bank karena tidak mendapat

informasi yang fair dan berkualitas. Persoalan asimetri informasi menjadi

sumber masalah moral hazard dan kontrol perbankan. Fenomena asimetri

informasi yang tinggi di Indonesia bisa karena lemahnya regulasi sistem

keuangan, lemahnya loan officer dan risk assessment oleh pihak bank (Hahm

dan Miskhin, 2000) dan ketiadaan lembaga rating independen atau belum

bekerjanya lembaga rating independen di Indonesia untuk melakukan

pemeringkatan terhadap kredit atau pinjaman yang diberikan (Marciano,

2008).

Dalam perspektif kepemilikan bank, pemegang saham menyerahkan

pengelolaan bank kepada manajer untuk melaksanakan operasional bank

dan mengamankan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham

berkepentingan untuk mengendalikan manajemen agar bekerja secara hati-

hati dan mampu meningkatkan kemakmurannya atau nilai sahamnya.

Persoalannya tidak selalu kepentingan dan tujuan manajer selaras dengan

kepentingan dan pemegang saham. Para manajer bisa melakukan tindakan

yang menguntungkan dirinya sendiri atas beban pemegang saham. Manajer

dapat mengambil keputusan yang berisiko tinggi karena penanggung risiko

adalah pemegang saham. Di sisi lain, pemegang saham sebenarnya juga

menjalankan amanah pemilik dana (deposan) untuk menggunakan dana

tersebut secara hati-hati. Dalam hal ini pemegang saham bertindak sebagai

agen dan deposan bertindak sebagai prinsipal. Pemegang saham sebagai

20

agen yang memiliki hak kontrol di lembaga perbankan juga dapat

melakukan ekspropriasi terhadap pihak lain misalnya pemegang saham

minoritas, deposan, lembaga penjamin simpanan dan bahkan dapat kontra

kepentingan dengan pihak regulator.

Dalam hal menyangkut aspek kepemilikan bank, terdapat argumen

konvergensi dan argumen entrenchment. Dalam argumen konvergensi,

pemegang saham mengontrol manajer agar melakukan keputusan sesuai

kepentingannya untuk mengambil risiko rendah. Semakin besar

kepemilikan saham maka pemegang saham tersebut semakin powerful dalam

mengendalikan manajer, sebaliknya semakin kecil kepemilikannya maka

semakin lemah dalam mengendalikan manajer. Dengan kata lain, semakin

besar kepemilikan saham atau semakin terkonsentrasi kepemilikan bank

maka kendali oleh pemegang saham semakin kuat. Argumen ini

menyatakan bahwa pemegang saham tidak akan melakukan moral hazard

(Demsetz dan Saidenberg, 1997). Kontra argumen konvergensi adalah

argumen entrenchment. Dalam argumen entrenchment bahwa kepemilikan

yang semakin tinggi dari satu pihak akan mendorong pihak tersebut

menggunakan kepemilikan dan kendali yang dimiliki untuk

kepentingannya dan merugikan pemegang saham minoritas, deposan atau

lembaga penjamin simpanan (Vishny, 1995). Tindakan pihak tertentu yang

merugikan pemegang saham lain, deposan dan lembaga penjamin simpanan

disebut moral hazard atau wealth transfer hypothesis (Anderson dan Fraser,

1999).

Secara normatif, penjelasan-penjelasan dalam argumen konvergensi

menekankan bahwa pemegang saham melakukan kontrol karena sebagai

penanggung risiko. Perspektif ini kontradiktif dengan argumen entrenchment

yang menekankan bahwa pemegang saham mengambil risiko tinggi untuk

kepentingan dirinya atas beban pihak lain. Dalam pandangan Demsezt dan

21

Saidenberg (1997), pemegang saham akan bertindak sesuai argumen

konvergensi atau entrenchment itu sangat tergantung dari insentif mereka

dalam pengambilan risiko. Dalam perspektif perbankan bahwa charter value9

telah menjadi insentif pemegang saham untuk mengambil risiko tinggi atau

sebaliknya mereduksi risiko. Secara khusus pengambilan risiko tinggi yang

dilakukan karena insentif charter value merupakan indikasi terjadinya moral

hazard pemegang saham terhadap pihak lain. Dalam perspektif perbankan,

fungsi kontrol pemegang saham berjalan kalau bank tersebut memiliki

prospek laba yang tinggi. Demsetz dan Saidenberg (1997) menyebutnya

sebagai charter value yaitu nilai yang menunjukkan prospek laba bank

sebagai konsekuensi bank mampu memelihara kelangsungan lembaganya,

mempertahankan pangsa pasarnya, memelihara reputasinya, memelihara

informasi privat-nya serta menjaga efisiensinya. Pada posisi ini, pemegang

saham mayoritas (yang diidentikan dengan konsentrasi kepemilikan tinggi)

lebih memilih untuk melakukan kontrol dan mengambil risiko rendah demi

mempertahankan charter value yang dapat mengamankan investasinya.

Alasan-alasan ini menjadikan kontrol perbankan lebih berlaku pada bank-

bank yang memiliki charter value tinggi.

Dalam perspektif struktur kepemilikan, di Indonesia terdapat

kepemilikan bank (pemegang saham) oleh keluarga dan individual atau

group, sehingga konsentrasi kepemilikan terjadi. Penyebaran kepemilikan

relatif rendah, dengan demikian keputusan-keputusan bisnis lebih banyak

ditentukan oleh sedikit pemilik bank. Kepemilikan seperti ini sering disebut

kepemilikan terkonsentrasi secara ekstrim, yaitu sedikit pemilik tapi mampu

mengendalikan manajemen dalam mengambil risiko. Konsentrasi

9. Anderson dan Fraser (1999) menyebutkan charter value adalah identik dengan kesehatan bank atau

prospek laba bank sebagai konsekuensi kemampuan bank mempertahankan pangsa pasar,

reputasi, skala ekonomi, keunggulan informasi dan efisiensinya.

22

kepemilikan seperti ini malahan didukung melalui kebijakan kepemilikan

tunggal sesuai dengan PBI No. 8/16/PBI/2006. BI sejak Oktober 2006

melakukan kebijakan kepemilikan tunggal (single presence policy) pada

perbankan Indonesia untuk penataan kembali struktur kepemilikan

perbankan sebagai faktor penting dalam mendukung keefektifan

pengawasan bank. Dengan demikian struktur perbankan di Indonesia

ditandai dengan kepemilikan yang semakin berkonsentrasi.

2. Kelemahan Regulasi Perbankan

Bank Indonesia tampak mengabaikan UU No. 5/1999 tentang Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha (UU Antimonopoli), karena UU ini

memberikan hak otonomi kepada setiap pelaku usaha atau seseorang untuk

mengembangkan usahanya. Kondisi struktur industri perbankan yang mengarah

pada struktur oligolistik dengan penguasaan lebih dari 70% pangsa pasar oleh 13

bank terbesar (direktori perbankan Indonesia 2001-2008), penerapan kepemilikan

tunggal akan mengarahkan pada struktur kepemilikan bank semakin terkonsentrasi

dan ini berarti bertentangan dengan semangat larangan monopoli. Konsentrasi

kepemilikan bank yang semakin tinggi dan kontroversi dengan masalah keadilan

malahan akan membuka peluang bagi pemegang saham untuk melakukan moral

hazard ketika di negara tersebut menerapkan penjaminan simpanan, baik pada

skema penjaminan implisit maupun skema penjaminan eksplisit. Maknanya bahwa

kebijakan kepemilikan tunggal di Indonesia berpotensi mendorong pemegang

saham untuk mengambil risiko yang eksesif.

Dalam kaitannya dengan kepemilikan, memang terdapat bank-bank yang

menjadi bank terbuka (go public). Tindakan bank menjadi bank terbuka (go public) ini

memberi kontribusi pada penyebaran kepemilikan di Indonesia, atau sebaliknya

bisa memicu pergeseran konflik dalam struktur kepemilikan yaitu antara

23

kepemilikan mayoritas dan minoritas. Struktur seperti ini memberikan peluang

pemegang saham mayoritas untuk melakukan moral hazard terhadap pemegang

saham minoritas. Pemegang saham mayoritas lebih mendominasi keputusan-

keputusan bisnis yang menguntungkannya termasuk dalam pengambilan tingkat

risiko bank. Dengan demikian pemilik saham minoritas bisa dirugikan dengan

kondisi ini. Sebaliknya bila kepemilikan minoritas benar-benar menyebar atau tidak

terkonsentrasi, maka potensi moral hazard yang terjadi adalah moral hazard

manajer terhadap pemegang saham.

Bila memperhatikan potensi konsentrasi kepemilikan bank dapat

menimbulkan moral hazard, maka perlu ada pembatasan kepemilikan bank.

Pemerintah perlu segera mengkakhiri ketentuan yang mengatur kepemilikan asing

sampai dengan 99%, perlu diakhiri ketentuan kepemilikan tunggal yang berpotensi

menimbulkan konsentrasi kepemilikan pada segelintir pemilik. Pembatasan-

pembatasan kepemilikan dapat mengurangi kekuasaan (power) pemegang saham

untuk mengambil risiko. Di samping itu, keterlibatan kepemilikan oleh manajemen

juga akan mendorong manajer untuk bertindak lebih hati-hati sebagai konsekuensi

ikut menanggung risiko perbankan.

Kontrol dan pencegahan moral hazard melalui penguatan regulasi perbankan.

Lembaga perbankan berkepentingan untuk mematuhi regulasi, agar proses internal

tidak terganggu. Peningkatan pemenuhan regulasi dapat mengarahkan bank untuk

melakukan diversifikasi investasi atau menekan risiko (Koehn dan Santomero,

1980), bahkan temuan Prowse (1997) bahwa control moral hazard yang paling kuat

adalah melalui penerapan regulasi secara ketat. Dengan regulasi dapat mencegah

atau meminimalkan risiko dan memberikan perlindungan kepada deposan.

Deposan sering tidak mempunyai akses dan insentif untuk mengawasi bank secara

optimal, sehingga regulator bertindak untuk mewakili kepentingan deposan

tersebut dalam bentuk menerapkan regulasi. Regulasi merupakan bagian tak

terpisahkan dalam kontrol moral hazard. Kepentingan regulator atau publik ini

24

tidak berkaitan langsung dengan tujuan maksimisasi laba bank, namun kalau

kepentingan publik atau kepentingan eksternal tidak diperhatikan maka berdampak

pada kepentingan internal. Kepentingan publik adalah bagian tidak terpisahkan

dalam industri perbankan.

3. Pencegahan Moral Hazard pada Industri Perbankan

Pencegahan moral hazard bisa dilakukan melalui penerapan manajemen risiko

perbankan. Dalam penerapannya, perlu tunduk pada prinsip (a) Transparansi,

kebijakan pengelolaan risiko harus transparan. Dengan demikian seluruh potensi

risiko harus dipaparkan secara terbuka. Risiko yang disembunyikan akan menjadi

sumber masalah besar; (b). Assessment yang tepat. Maksudnya harus didasarkan

pada metodologi assessment yang akurat. Perusahaan perlu melakukan investasi

berkesinambungan untuk menyusun berbagai konsep, metodologi, alat dan teknik

secara terus-menerus untuk membangun pengelolaan risiko yang kuat ; (c) Adanya

informasi yang berkualitas dan tepat waktu, sebab ini akan mendukung akurasi

assessment dan pengukuran yang berkualitas guna pengambilan keputusan; (d)

Diversifikasi. Konsentrasi risiko berbahaya bagi bank; (e) Independensi, maksudnya

pengelolaan risiko harus berpijak pada independensi dalam hubungan antara

masing-masing unit di organisasi; (f) adanya pola keputusan yang disiplin.

Maksudnya sebaik apapun konsep, metodologi, alat dan teknik yang digunakan,

kualitas keputusan atas risiko tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan

cara terbaik untuk menggunakan konsep, metodologi, alat dan teknik yang tersedia.

Oleh karena itu proses pengambilan keputusan harus mengacu pada suatu pola

baku yang diikuti oleh disiplin tinggi; (g) Perlu adanya penetapan limit dan

toleransi risiko perbankan; Penetapan limit akan memberikan kepastian maksimum

pengambil risiko dan mempersempit peluang untuk melakukan moral hazard (h)

Implementasi Internal kontrol pada setiap transaksi.

25

Kontrol dan pencegahan moral hazard juga bisa dilakukan oleh deposan. Hal

ini sering dikenal sebagai berlakunya disiplin pasar perbankan. Pada lembaga

perbankan, hutang menjadi sumber dana utama bagi bank yang terindikasi dari

rasio hutang terhadap modal bank umumnya relatif besar. Sebagian besar

penempatan dana bank dibiayai oleh dana pihak ketiga (tabungan, deposito

masyarakat). Dengan demikian peran hutang bagi bank sangat besar. Namun

demikian, penggunaan hutang oleh pemegang saham dan manajer bisa menghadapi

biaya tinggi karena penempatanya pada investasi berisiko tinggi atas beban pijak

deposan. Cebenoyan, Cooperman dan Register (1995) menyebutnya sebagai

hipotesis transfer kekayaan (wealth transfer hypothesis), Demsezt dan Saidenberg

(1997) menyebutnya sebagai moral hazard bank terhadap pihak deposan atau

lembaga penjamin simpanan (LPS). Secara teoritis, peningkatan hutang akan

berdampak pada kinerja yang tinggi karena adanya peran monitoring pihak

kreditur (deposan). Dalam konteks ini deposan-deposan yang memiliki akses

informasi, bisa mengevaluasi informasi untuk menjalankan tugasnya dengan

ancaman untuk menarik dananya pada bank-bank yang berisiko tinggi, atau tetap

bertahan namun dengan mensyaratkan bunga tinggi sebagai kompensasi premi

risiko pada bank-bank yang mengambil risiko tinggi. Namun demikian disiplin

pasar ini akan berlaku bila deposan memiliki informasi yang cukup dan

kemampuan informasi itu untuk menilai pengambilan risiko oleh bank. Oleh

karena itu pencegahan moral hazard perlu diikuti adanya transparansi informasi

dan edukasi perbankan bagi masyarakat perbankan.

Moral hazard pemegang saham terhadap deposan atau lembaga penjamin

simpanan bisa dicegah melalui kontrol yang dilakukan deposan atas dana yang

ditempatkan di bank tersebut, namun dengan adanya penjaminan simpanan maka

disiplin pasar dapat melemah karena sebagian kontrol telah diserahkan kepada

pihak lembaga penjamin simpanan. Kondisi ini akan semakin buruk ketika skema

penjaminan dilakukan secara penuh atau setidaknya terbatas namun dengan cover

26

jaminan yang relative tinggi yang disertai pembebanan premi flat bagi semua bank

untuk penjaminan deposito diterapkan, tidak membedakan antara bank sehat

dengan bank tidak sehat. Di sisi lain, pemegang saham mempunyai insentif untuk

mengambil risiko eksesif, karena kegagalan bank akan ditanggung lembaga

penjamin simpanan. Semestinya lembaga penjamin melakukan kontrol terhadap

bank, namun bila lembaga penjamin gagal mengontrol bank, maka berakibat pada

pembayar pajak yang menanggungnya (Kane, 1986). Oleh karenai itu agar kontrol

risiko oleh deposan dapat dilakukan, perlu adanya transparasi informasi dan

penurunan nilai penjaminan simpanan.

Kontrol dan pencegahan moral hazard oleh lembaga penjamin simpanan

bisa dilakukan melalui penetapan premi dan skema penjaminan yang berlaku.

Premi penjaminan simpanan yang efektif untuk mencegah moral hazard adalah

premi berbasis risiko. Penentuan premi yang mengkaitkan dengan tingkat

pengambilan risiko oleh bank. Dengan demikian premi tersebut lebih fair. Kita bisa

lihat pada gambar 1 bahwa antara bank A dan bank B seharusnya membayar premi

yang berbeda. Bank A tampak mengambil risiko yang lebih tinggi daripada bank B

sehingga bank A harus membayar premi yang lebih tinggi sesuai peningkatan risiko

yang diambil bank A. Dengan demikian premi berbasis risiko akan mendorong

pemegang saham dan manager untuk bertindak hati-hati dalam mengambil tingkat

risiko. Moral hazard akan muncul ketika lembaga penjaminan menetapkan tingkat

premi flat sepanjang periode penjaminan. Premi flat tidak membedakan tingkat

risiko yang diambil bank, sehingga baik bank yang berisiko tinggi maupun bank

berisiko rendah akan membayar premi yang sama.

27

Gambar 1. Keterkaitan Premi dan Tingkat Risiko Perbankan

Implementasi dari penerapan premi penjaminan simpanan berbasis risiko

adalah Lembaga Penjamin Simpanan perlu berkoordinasi dengan Bank Indonesia

untuk mendesain premi penjaminan berbasis risiko dengan merujuk pada penilaian

kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank perlu dirumuskan kembali dalam desain

yang bisa mencerminkan posisi risiko terkait kewajiban pembayaran premi. Bank

Indonesia dan LPS bisa merumuskan beberapa kategori tingkat kesehatan bank.

Masing masing bank yang masuk kelompok kategori kesehatan bank tersebut bisa

dikenakan premi penjaminan yang berbeda. Semakin sehat suatu bank semakin

rendah premi penjaminannnya dan sebaliknya, sehingga ini bisa menjadi insentif

bagi bank untuk bekerja hati-hati dan tidak melakukan moral hazard.

Penerapan premi penjaminan simpanan perlu dibarangi dengan penurunan

jumlah nilai penjaminan simpanan. Penjaminan yang terlalu besar akan

melemahkan kontrol publik terhadap bank. Mereka sudah merasa dijamin sehingga

merasa aman dan kurang sensitif terhadap pengambilan risiko bank. Sebagai

contoh, bila LPS saat ini menetapkan nilai penjaminan Rp 2.000.000.000, rekening

yang ter-cover 99,8% dan dana yang tercover setara dengan 61%, maka bila

diturunkan ke Rp 500.000.000, rekening yang ter-cover masih 99,44% sedangkan

Premi berbasis risiko

Premi flat

Risiko Perbankan

Tingkat Premi

0

P

Bank B Bank A

28

dana yang ter-cover masih 33% dari total dana perbankan per Januari 2011 sebesar

Rp 2.303 triliun (infobank, April 2011). Makna dari penurunan nilai penjaminan ini

adalah akan meningkatkan disiplin pasar, deposan pemilik dana sebesar 67% dari

dana perbankan ini yang tidak dijamin akan sensitif terhadap pengambilan risiko

perbankan. Mereka tidak dijamin, sehingga akan bertindak atas dasar informasi

untuk mengendalikan bank dari masalah moral hazard.

Persoalan bunga penjaminan simpanan, juga perlu ditinjau secara konsisten

setiap periodik tertentu dengan mengikuti perkembangan bunga pasar atau tingkat

inflasi. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tingginya bunga penjaminan yang

mengikuti perkembangan bunga pasar juga harus diwaspadai konsekuensinya.

Tingkat bunga penjaminan yang semakin tinggi bisa memicu terjadinya adverse

selection. Bank akan menempatkan sumber dana biaya tinggi itu pada kredit

berbunga tinggi. Dalam hal ini memang bank bisa mendasarkan asimetri informasi

yang tinggi pada kelompok debitur spekulatif (berkualitas buruk) dan kemudian

menetapkan bunga kredit tinggi. Tingkat bunga yang tinggi tersebut kemudian

dikenakan kepada semua calon debitur, akibatnya debitur yang sehat akan

menolaknya dan pada akhirnya penempatan kredit tersalurkan pada kelompok

debitur berkualitas rendah. Hal ini identik dengan bunga tinggi adalah risiko tinggi.

Apakah moral hazard bisa dihilangkan? Untuk menjelaskan ini kita bisa

meggunakan pendekatan Option Pricing Model (OPM) seperti pada gambar 2, yang

memandang provision of deposit insurance identik dengan put option untuk asset bank

yang membeli asuransi deposito. Dalam kerangka ini, lembaga asuransi deposito

mengenakan sejumlah premi kepada bank sebesar OP untuk menjamin simpanan

sebesar OD di bank. Jika lembaga perbankan adalah sehat dan nilai pasar asset bank

tersebut lebih besar dari OD, maka net worth positif dan ini berarti pemegang saham

dapat meneruskan bisnisnya. Lembaga asuransi deposito akan memastikan premi

yang dibayar oleh lembaga perbankan sebesar OP. Jika lembaga perbankan

bangkrut, kemungkinan karena portofolio asset yang buruk atau risiko portofolio,

29

sehingga nilai asset bank menurun dibawah OD (katakanlah menjadi OA), dan ini

berarti net worth menjadi negatif, maka pemegang saham bank akan meninggalkan

bank dan mengembalikan ke lembaga penjaminan deposito. Jika ini terjadi, maka

lembaga asuransi atau penjamin deposito akan membayar kepada deposan yang

diasuransikan sejumlah OD dan akan melikuidasi asset bank sebesar OA.

Akibatnya, lembaga penjamin akan menghadapi biaya kebangkrutan (negative net

worth) sama dengan (OD – OA) dikurangi premi asuransi yang dibayar oleh bank

sebesar OP.

Gambar 2. Asuransi Deposito dan Option Pricing Model

Dengan keberadaan deposit insurance yang dapat dipandang sebagai put

option, maka moral hazard tetap tidak dapat dihilangkan karena pemegang saham

dan manager memperoleh insentif untuk melakukan pengambilan risiko tinggi

karena ada yang menjamin simpanan nasabah. Pemegang saham bank memiliki

kebebasan untuk mengeksekusi opsi tersebut. Dalam hal ini pemegang saham

mengeksekusinya ketika tidak mampu mengembalikan dana deposan.

Premi

0

Kerugian

D

Nilai Aset Bank

A

Pembayaran kepada Lembaga Asuransi Deposito

P

30

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Moral hazard merupakan bentuk insentif yang memiliki agenda dan

tindakan tersembunyi yang berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang

berlaku karena untuk keuntungan dirinya. Biasanya pihak-pihak yang

berkepentingan tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau demi

kepentingan korporasi berdasarkan hubungan kerja, dalam lingkup usaha

korporasi perbankan, baik diri sendiri atau bersama-sama.

Moral hazard terjadi karena regulasi yang lemah, penjaminan simpanan,

penjaminan kredit, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dan lemahnya

disiplin pasar.

Pada kondisi bank tidak sehat, terdapat kecenderungan akan memperkuat

insentif untuk melakukan moral hazard. Untuk mencegah moral hazard

tersebut, perlu penguatan regulasi, penurunan nilai penjaminan, penerapan

premi penjaminan berbasis risiko, perlu adanya pembatasan kepemilikan bank,

penguatan disiplin pasar dapat dilakukan melalui transparansi informasi dan

penurunan nilai penjaminan simpanan serta penerapan manajemen atau

pengawasan berbasis risiko.

2. Saran

Moral hazard terjadi karena adanya regulasi yang lemah, oleh karenanya

regulator moneter seperti Bank Indonesia hendaknya selalu memperkuat

regulasinya dengan senantiasa melakukan evaluasi dan penyempurnaan

peraturan perbankan Indonesia khusunya dalam sistem pengawasannya.

Pengawasan akan efektif diperlukan koordinasi antar lembaga baik otoritas

moneter dengan otoritas fiskal serta otoritas jasa keuangan. Oleh karena itu perlu

dikaji penyusunan perangkat hukum yang jelas dan tegas yang mengatur segala

aspek mengenai mekanisme koordinasi yang efektif. Demikian juga mengatur

31

mengenai standar dan arah atau keselarasan pengaturan yang kondusif bagi

perbankan dan lembaga-lembaga bukan bank termasuk Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS).

Pada kenyataannya moral hazard sulit dihilangkan. Karena moral hazard

sulit dihilangkan maka salah satu cara untuk menurunkannya adalah dengan

pengawaasan dari nasabah atau deposan. Secara teoritis bahwa semakin

diperkecil nilai penjaminan semakin sensitif deposan mengawasi uang yang ada

di bank karena resikonya semakin besar. Oleh karena itu LPS sebagai penjamin

simpanan dapat menurunkan penjaminan simpanannya atau menaikan dan atau

menurunkan yang dipandang optimal sesuai kondisi ekonomi.

32

DAFTAR PUSTAKA Anderson, Ronald C. and David M. Reeb, 2003, “Founding-Family Ownership and Firm

Performance: Evidence from the S&P 500,” Journal of Finance 58, 1301-1328. Anderson, RC and Donal R. Fraser , 2000, Corporate Control, Bank Risk and the health

of banking industry, Journal of Banking and Finance 24 (2000),p.1383-1398 Anderson, CW, A.K. Makhija, M. Spiro, 1997, Foreign Ownership and efficiency, journal

of Money, Credit and Banking 33(4):926-54, pp.219-239 Anderson, CW and A.K. Makhija, 1999, Deregulation and Agency cost of debt:

Evidence from Japan, Journal of Financial Economics 51, 309-339 Cebenoyan, A. Sinan., Elizabeth S. Cooperman and Charles A. Register, 1995,

Deregulation, Reregulation, Equity Ownership, and S&L Risk-Taking, Financial Management, Vol, 24.

Caprio, G., L. Laeven, and R. Levine. 2007. “Ownership and Bank Valuation.” Journal of

Financial Intermediation 16, 584-617. Dewatripont, M. and J. Tirole, 1994, The Prudential Regulation of Banks (MIT Press,

Cambridge, MA). Demirguc-Kunt, Asli and Enrica Detragiache, 1999, “Does Deposit Insurance Increase

Banking System Stability?: An Empirical Investigation,” World Bank Policy Research Working Paper No. 2247 (Washington: World Bank).

Demirgüç-Kunt, A. and H. Huizinga (1999) . “Market discipline and financial safety net

design.” Policy Research Working Paper No. 2183. World Bank. Demirgüç-Kunt, Asli and Edward Kane (2002). "Deposit Insurance Around the Globe:

Where Does it Work? " Journal of Economic Perspectives, 16:2, 175-195. Demirguc-Kunt, A. and E. Detragiache, 2002, “Does Deposit Insurance Increase Banking

System Stability? An Empirical Investigation,” Journal of Monetary Economics 49, 1373-1406.

Demirgüç-Kunt, Asli., and Harry Huizinga, 2003. Market discipline and deposit

insurance, Journal of Monetary Economics, forthcoming.

33

Demirguc-Kunt, A., E. Kane, and L. Laeven, 2008, Deposit Insurance around the World: Issues of Design and Implementation, Cambridge, MIT Press.

Demsezt, Rebecca S, Marc R. Saidenberg & Philip E. Strahan, 1997, Agency Problem and

Risk Taking at banks, Banking Studies Departement, Federal Reserve Bank of New York.

Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial

Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3. hal. 305-360.

Koehn, M. and A. Santomero, 1980, “Regulation of Bank Capital and Portfolio Risk,”

Journal of Finance 35, 1235-1244. Krugman, P., 1999, What happened to Asia?, Conference paper in Japan, South Western

Publishing. Luiz A. Pereira, Silva & Masaru Yoshitomi, 2001, Can “Moral Hazard” Explain the

Asians Crises?, ADB Institute, Tokyo Marciano, D, 2008, Pengaruh Asimetri Informasi, Moral hazard dan Struktur

Pendanaan dalam penentuan harga pinjaman korporasi dalam bentuk US Dollar: Studi Empiris Indonesia periode 1990 -1997, Disertasi S3 UGM, Tidak terbit.

Mishkin, F. and J. Hahm, (2000) “Causes of the Korean Financial Crisis: Lessons for

Policy,” NBER Working Paper Mishkin, S. Frederic., 2001, Prudential Supervision Whal Works and What Doesn’t, NBER

Conference Report, The University of Chicago Press, Chicago Nasution, Anwar, 2003, dalam makalahnya yang berjudul “Masalah-masalah Sistem

Keuangan dan Perbankan Indonesia.” Prowse, S, 1995, Alternative Methods of Corporate Control in Commercial Banks,

Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review, Third Quarter, p. 24-36. Prowse, S., 1997, Corporate Control in Commercial Banks, The Journal of Financial

Research, Vol XX, p. 509-527. Prowsen, S, 1998, Corporate Governance, Emerging Issues and Lesson from East Asia,

http://www.worldbank.org

34

Saunders, A., E. Strock, N.G. Travlos, 1990, “Ownership Structure, Deregulation, and

Bank Risk Taking”, Journal of Finance 45, 643-654.

Saunders, A., F. Strock, and N. Travlos, 1990. Ownership structure, deregulation, and bank risk-taking, Journal of Finance 45, 643-654.

Saunder, Anthony dan Marcia Millon Cornett, 2000, 2008, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, McGraw Hill, Toronto, International Edition.

Scott, William R. (2000). Financial Accounting Theory. Second edition. Canada: Prentice Hall.

Sleifer, A. and R.W. Vishny, 1997, A Survey of Corporate Governance, The Journal Finance, 737-782

Suriasumantri, S., Jujun, 2009. “Ilmu dalam Perspektif,” Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Taswan, 2010, Manajemen Risiko Perbankan, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Unisbank, Semarang.

Taswan, 2010, Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik & Aplikasi, UPP STIM YKPN,

Yogyakarta Wiwattanakantang, Yupana, 1999, An Empirical Study on the Determinants of Capital

Structure of Thai Firms, Pasific Finance Basin Journal, 371-403

http://biru-hati.blogspot.com/2008/10/moral-hazard-krisis-keuangan-global.html

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian +Indonesia/lpi_2008.htm http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_ekonomi_2008