KAMIS, 20 JULI 2017POLITIK & HUKUM 5

Densus Antikorupsi Polri Tiru Konsep KPK

ASTRI NOVARIAastri@mediaindonesia.com

KETUA Dewan Kehormat-an PAN Amien Rais batalmembeberkan data kritis yang dimilikinya sebagai

bahan masukan terkait kinerja KomisiPemberantasan Korupsi. Ia diminta Ketua Umum Partai Amanat Nasio-nal Zulkifl i Hasan untuk menunggu momentum yang pas dalam beberapa hari ke depan.

“Saya datang atas inisiatif sendiri, namun Ketua Umum PAN (Zulkifli Hasan) mengatakan agar saya me-nunggu momentum sebentar lagi ka-rena apa yang saya sampaikan akan menggebrak KPK, nanti menambahgaduh,” kata Amien di Gedung Nusan-tara, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dirinya memiliki data-data yang kuat dan dirinya memiliki tanggung jawab moral sebagai warga negara untuk menyampaikannya ke-pada pansus.

“Cuma momentumnya lebih tepat beberapa hari lagi dan Pak Novanto menjadi tersangka. Saya tahu apayang terjadi di negeri ini. Masak saya diam saja,” ujarnya.

Amien mengatakan dirinya akanmelengkapi beberapa dokumen yangdibawanya dan akan kembali untuk diberikan kepada Pansus Angket. Dia menilai selama ini KPK sebagai lembaga ad hoc sudah agak kelewatan karenaproses penyidikan dan penyelidikan yang dijalankannya cenderung tebang pilih.

“Jangan katakan ini melemahkan KPK, karena KPK itu memang lemah. Kalau KPK kuat, kasus Bantuan Li-kuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, Sumber Waras selesai, tapi ini tidak,” katanya.

Menurut dia, kalau KPK kuat, semuakasus tersebut selesai dan operasitangkap tangan (OTT) tidak hanya sekitar Rp10 juta dan Rp400 juta.

Wakil Ketua Pansus Angket KPKTeuku Taufiqulhadi mengapresiasi inisiatif kehadiran Amien Rais ke

Pansus Hak Angket KPK mengingatkehadirannya untuk mendukungpansus.

“Tidak ada yang dikira-kira karena beliau yang datang sendiri. Kami tidak ada agenda untuk tanyakan sesuatu.Terserah beliau mau katakan apa,” ujar Taufi qulhadi.

MenjembataniKemarin, Pansus Hak Angket KPK

juga melakukan audiensi denganWakil Kepala Polri Komjen Syafrud-din. Ia hadir untuk menjelaskan posisi institusinya sebagai aparat Penegak Hukum, dalam Rapat Kerja denganPanitia Khusus Hak Angket DPR ter-kait Tugas dan Kewenangan KPK.

“Saya diundang terkait posisi Polri sebagai sesama Aparat Penegak Hu-kum, kami dimintai pendapat oleh Pansus terkait itu,” kata Syafruddin.

Selain itu Syafruddin mengatakan Polri siap menjadi jembatan bagi se-mua institusi khususnya antara DPR dengan KPK. “Diminta tidak diminta siap, selaku pribadi dan institusi Polri siap. Kebetulan kami punya hubunganemosional baik antara Polri-DPR, Polri-KPK. Polri dan KPK punya hubungan erat,” kata Syafurddin.

Dia menyerukan untuk tidak mem-pertentangkan antara KPK dan Polri, begitupun dengan DPR karena ketiga lembaga ini memiliki tugas kenega-raan yang saling berkaitan.

Dari ketiga lembaga itu, mereka perlu untuk menyamakan pemaham-an sehingga tidak ada pertenta-ngan antarsesama. “Jangan kita pertentang-kan antara posisi KPK dan posisi DPR kemudian posisi Polri. Semua ini tugaskenegaraan,” jelasnya.

Pansus Angket KPK juga menerima audiensi dari Komite Persiapan Kong-res Pemuda Islam dan Ikatan Maha-siswa Fisipol se-Indonesia. Mereka menyampaikan pandangan bahwaKPK tidak boleh menjadi lembaga yang sangat absolut, tidak boleh ada kekuasaan yang tunggal yang tak bisa diawasi. (Ant/P-4)

Menurut Amien, KPK itu memang lemah. Karena, jika KPK benar-benar kuat, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Bank Century, Sumber Waras akan bisa diselesaikan.

Amien RaisTunggu Momentum

PUTUSAN UJI MATERI KEWAJIBAN CUTI PETAHANA: Hakim Konstitusi menggelar sidang putusanuji materi Pengujian UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Pasal 70 ayat (3) perihal kewajiban cuti petahana saat menjalani kampanye di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Hakim Konstitusi menolak uji undang-undang yang diajukan pemohon.

MI/RAMDANI

POLISI Republik Indonesia (Polri) akan membentuk Densus Antikorupsi yang sistem organisasi detasemen baru ini akan meniru Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni penyidik dan jaksa akan satu atap. Polri pun memastikan tidak akan terjadi perebutan kasus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wa-sisto mengungkapkan, dengan adanya Densus Antikorupsi, diharapkan prosespenanganan kasus korupsi bisa lebih cepat karena ditangani bersama de-ngan Kejaksaan Agung.

“Kalau Dittipidkor berhubungan de-ngan kejaksaan secara biasa, mengaju-kan berkas tahap satu, tahap dua, kalau diterima P21, kalau ditolak P19, bolak-balik. Nah, kalau ada Densus nantimungkin bisa lebih cepat ketika kitamenangani kasus karena jaksa sudah mulai menyupervisi juga,” tuturnya.

Ia menambahkan, bila Densus Anti-korupsi ini sudah terbentuk, Direktorat Tindak Pidana Korupsi akan dihapus-kan dari struktur Bareskrim Polri.Nantinya Densus Antikorupsi ini akan berkantor di Polda Metro Jaya.

Sementara terkait adanya pandangan bahwa Densus akan bersaing dengan KPK, ia memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. “Tidak untuk menyaingi KPK, tetapi kami ingin bersinergi de-ngan KPK. Dalam artian, kami tetap melibatkan KPK sebagai barometer, apa yang diproses oleh Polri, nanti akan disampaikan ke KPK. Korupsi itu keja-hatan yang luar biasa. Oleh karena itu, mengantisipasinya harus dengan cara yang tidak biasa,” paparnya.

Pihaknya pun menegaskan tidakakan terjadi perebutan kasus yang ditangani antara Densus Antikorupsi dan KPK. “Kan ada limitasi kasus se-hingga yang tidak ditangani KPK, kami tangani,” ucapnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegas-kan KPK siap untuk bersinergi dengan Densus Antikorupsi untuk memberan-tas korupsi di Indonesia. Agus yakinkehadiran Densus Antikorupsi tidak akan mengganggu kinerja KPK dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, berdasarkan aturan, Polri dan Kejaksaan Agung masih me-miliki kewenangan untuk menangani korupsi. “Kan sampai hari ini Polri me-mang masih menangani kasus korupsi, kejaksaan juga. Undang-undangnya kan begitu, bukan KPK satu-satunya,” ujarnya. (Nic/Deo/Ant/P-4)

MK Tegaskan Cuti Kampanye untuk Hindari PenyalahgunaanMAHKAMAH Konstitusi mengeluarkan putusan terkait uji materi Undang-undang (UU) Nomor10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un-dang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemi-lihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Pasal 70 ayat (3).

“Permohonan tidak beralasan berdasarkanhukum,” ucap Ketua MK Arief saat membacakan putusan atas gugatan yang dimohonkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Rabu (19/7).

Dalam persidangan tersebut, MK menilai permo-honan terkait cuti kepala daerah merupakan suatu hal yang diharuskan demi menghindari risikopenyalahgunaan jabatan dan fasilitas petahana. Akan tetapi, MK menilai tidak tepat menggene-ralisasi hal tersebut.

Mahkamah sebenarnya tidak setuju denganpendapat yang menyatakan petahana yang cutisudah pasti akan melakukan penyalahgunaan jabatan. Kasus penyelewengan jabatan demikian memang banyak terjadi.

“Hukum tidak boleh hanya mengatur yang

sudah terjadi, tetapi juga harus sebagai langkah antisipatif. Oleh karena itu, adanya norma hukumyang tegas memisahkan antara seorang kepaladaerah yang sedang menjabat dan petahana untukmemberikan kesetaraan dengan calon yang bukan petahana dan mengikis kekhawatiran penyalah-gunaan fasilitas petahana,” terang Anwar Usman membacakan pertimbangan MK.

Meskipun tidak memandang cuti merupakan hal yang bertentangan dengan UUD 1945, MKmeminta segala program yang terkendala selama masa cuti tidak dijadikan alasan untuk menye-rang bahkan mendeligitimasi calon kepala daerahpetahana. Segala bentuk pertanggungjawaban program yang tidak terlaksana selama massa cuti tidak boleh dibebankan kepada petahana.

Sebelumnya, dalam pengajuan itu Ahok me-nilai kewajiban cuti membuat masa jabatannya terpotong. Hal itu jelas mengganggu kinerjanya untuk memberikan pelayanan kepada masyara-kat DKI Jakarta.

Selain itu, isu krusial yang diangkatnya ialah adanya pembahasan program-program pentingsaat dirinya menjalani masa cuti. Salah satunya ialah pembahasan APBD DKI Jakarta. (Ric/P-4)

Media Indonesia, 20 Juli 2017