Modul Perencanaan Partisipatif-Identifikasi Dan Analisa Stakeholders

IDENTIFIKASI & ANALISA STAKEHOLDER

1 PENYIAPAN & PENGENALAN

A. PERENCANAAN PARTISIPATIF Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang demokratis, Pemerintah Daerah tidak lagi diharapkan untuk dapat bekerja sendiri. Peranan pemerintah yang bergeser pada peran fasilitator, menuntut pemerintah untuk tidak mungkin lagi menentukan secara sepihak berbagai kebijakan yang dihasilkan, akan tetapi bersama-sama dengan berbagai konstituen pembangunan yang ada. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan, maka keputusan tersebut semakin berkualitas dan terakui (legitimate). Peran institusi non pemerintah baik kelompok maupun individu seperti LSM, ORMAS, Organisasi Profesi, Tomas, dll., harus diperhatikan sebagai mitra pemerintah dalam membangun daerahnya.

Banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program pembangunan ditentukan oleh perencanaan yang tepat. Dalam hubungan ini, perencanaan yang tepat itu lebih mengacu pada: untuk dan oleh siapa rencana tersebut disusun. Jadi bukan mengacu pada panjang pendeknya rencana, lengkap tidaknya rencana, serta bukan pula pada jenis yang direncanakan. Oleh sebab itu, yang perlu mendapat perhatian di sini adalah pada subyek rencana pembangunan: Siapa pelaku utamanya? Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sesungguhnya yang paling mengetahui kebutuhan masyarakat atau kelompok masyarakat tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Bukan orang lain atau lembaga lain. Dengan demikian, merekalah yang paling tepat dalam menentukan kebutuhan serta kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu tahap pertama dalam perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, perlu dikenali terlebih dahulu siapa-siapa saja (pelaku) yang selayaknya terlibat. Untuk lebih mengenali secara lebih jauh siapa subyek dalam perencanaan partisipatif ini, setidaknya ada empat isu krusial yang menjadi titik perhatian, yakni: 1. Terkumpulnya informasi berkaitan dengan stakeholders (pelaku berikut lembaganya) 2. Dipahaminya konstelasi sosial politik lokal 3. Teridentifikasi minat stakeholders terhadap perencanaan pembangunan yang

partisipatif 4. Tergalinya berbagai pengalaman dan harapan yang berkaitan dengan mekanisme

perencanaan pembangunan yang partisipatif. PDPP (Program Dasar Pembangunan Partisipatif) sebagai perangkat metodologi dalam konteks mengembangkan kapasitas (capacity building), akan menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun secara partisipatif dan operasional. Dikarenakan penyusunan PDPP harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada, maka

Perencanaan yang tepat itu lebih mengacu

pada: untuk dan oleh siapa rencana tersebut

disusun

I PENDAHULUAN



analisa stakehoder yang menjadi konstituen pembangunan perlu dilakukan dengan baik sejak awal. Dengan keterlibatan seluruh masyarakat tersebut, maka masyarakat akan merasa ikut memiliki dokuken PDPP yang menjadi acuan investasi pembangunan di berbagai bidang. Meskipun modul Analisa Stakeholder ini diperuntukkan pada proses penyiapan PDPP, tetapi substansi yang termuat dalam modul ini dapat digunakan untuk program/proyek lainnya. Adapun pengguna dari modul ini pun tidak hanya terbatas pada pemerintah daerah saja, tetapi terbuka bagi siapa pun yang ingin melakukannya. B. MEMAHAMI MASYARAKAT Pemahaman sistematis atas kondisi nyata masyarakat menjadi sebuah prasyarat penting dalam perencanaan partisipatif dan siklus program pembangunan. Tahapan awal ini harus dipahami sebagai sebuah nilai atas penghargaan peran para pelaku pembangunan itu sendiri. Sebagaimana slogan pembangunan yang sering didengungkan: dari, untuk dan oleh masyarakat. Dengan pemahaman yang cukup, maka para pelaku pembangunan akan memiliki panduan tentang gambaran yang komprehensif atas kondisi dan situasi yang terjadi. Hal ini akan mempermudah dalam menyusun langkah perubahan ke arah yang lebih baik bersama masyarakat. Sebagaimana dipahami, bahwa masyarakat tersusun atas beragam dimensi, yang meliputi tatanan sosial, politik dan nilai-nilai budaya. Di sana juga terkandung potensi dan motivasi yang bisa dimanfaatkan dalam perencanaan partisipatif. Proses memahami masyarakat ini lazim disebut sebagai analisa stakeholder (stakeholder analysis). Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap atas kondisi masyarakat, maka ada sejumlah karakteristik masyarakat yang perlu dilihat dan diperhatikan. Karakteristik tersebut meliputi bidang yang sangat luas, antara lain: Struktur administrasi/ politik Gambaran demografis masyarakat dan karakteristiknya Aktifitas ekonomi Stratifikasi sosial dan hubungan kekuasaan Organisasi dan fungsi-fungsinya Pola kepemimpinan, nilai atau norma budaya, dll.

Masyarakat tersusun atas beragam dimensi, yang meliputi tatanan sosial, politik dan nilai-nilai budaya



A. PENGERTIAN ANALISA STAKEHOLDER Apa itu stakeholder? Stakeholder adalah siapa saja yang berkepentingan atau terkena dampak atas suatu proyek/program, di mana informasi dan peran aktif mereka sangat diperlukan termasuk dalam menjalankan fungsi kontrol atas pelaksanaan proyek/program tersebut. Mengapa diperlukan analisa stakeholder? Analisa stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat ataupun terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasayarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Untuk memperoleh gambaran lengkap dan jelas, analisa stakeholder ini harus menguji dan mengidentifikasi berbagai dimensi yang berbeda-beda. Misalnya analisa ini harus mampu memisahkan antara kelompok yang relevan dengan kelompok yang berkepentingan dalam sektor umum, swasta dan organisasi. Dengan pemisahan itu akan terlihat jelas potensi mereka sehingga tingkat keterwakilan bisa lebih proporsional, misalnya terkait dengan masalah jender, etnis, kemiskinan dan sebagainya. Namun perlu segera disadari bahwa analisa stakeholder ini hanya menyediakan alat untuk mengidentifikasi potensi stakeholder, dan tidak menjamin bahwa mereka akan terlibat secara aktif di dalamnya. Untuk alasan penyederhanaan, dalam panduan ini stakeholders non pemerintah akan disebut NGS (Non Government Stakeholders) sedangkan stakeholders pemerintah disebut GS (Government Stakeholders). B. TUJUAN ANALISA STAKEHOLDER 1. Untuk mengidentifikasi berbagai stakeholder yang relevan dengan

perencanaan pembangunan. Hal tersebut ditujukan untuk menjamin keberhasilan dalam pengambilan keputusan atas perencanaan secara partisipatif, juga menjamin keadilan dan kesamaan hak atas proses pembangunan. Banyak kasus menunjukkan bahwa apabila mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, menyusun prioritas, dan langkah kegiatan, maka yang dihasilkan adalah berupa strategi dan langkah kegiatan yang kurang tepat, akibatnya masyarakat juga kurang menerima manfaat dari pembangunan, atau justru terkena dampak negatifnya. Prinsip keterlibatan ini juga bermakna mencakup pihak-pihak yang biasanya diabaikan, seperti kelompok marjinal dan tersisih: orang miskin, perempuan, orang tua, orang muda, cacat.

Stakeholder adalah siapa saja yang

berkepentingan atau terkena dampak atas

suatu perencanaan, di mana informasi dan peran aktif mereka sangat diperlukan.

II KONSEP DASAR



2. Memetakan peran dan kontribusi stakeholder dalam pembangunan. Pemetaan stakeholder merupakan kebutuhan untuk dapat melibatkan stakeholder secara aktif sesuai dengan paradigma sekarang. Analisis stakeholder merupakan perangkat awal yang dapat membantu stakeholders daerah untuk melibatkan diri dalam perencanaan pembangunan daerah. 3. Untuk memaksimalkan peran dan kontribusi setiap stakeholder. Dengan luasnya peran dan kontribusi setiap stakeholder, maka keberhasilan aktifitas perencanaan menjadi lebih baik dan mendapat dukungan banyak fihak. Analisa stakeholder ini akan mampu memberikan peta peran dan masukan dari stakeholders potensial. Selanjutnya akan dikenali letak masalah yang menghambat potensi atau kontribusi mereka. C. MANFAAT ANALISA STAKEHOLDER Beberapa manfaat yang bisa dipetik dari analisa stakeholder ini adalah: 1. Memberikan gambaran jelas tentang stakeholders yang ada pengalaman dengan

proses perencanaan partisipatif. 2. Memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika

masyarakat. 3. Memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran dan teknis

pelaksanaan perencanaan pembangunan 4. Menyediakan data dasar bagi kepentingan evaluasi dan monitoring perencanaan

partisipatif D. PRINSIP ANALISA STAKEHOLDER Adapun prinsip analisa stakeholder adalah: 1. Keterlibatan semua pihak. Mencakup semua pihak dalam strata yang luas, mulai dari

kelompok marjinal sampai pada kelompok elit. 2. Relevan. Keterlibatan tidak berarti mencakup semuanya, tapi hanya pada perwakilan

stakeholder yang relevan yakni mereka yang memiliki peran penting dalam proses. 3. Kepekaan jender. Baik laki-laki maupun perempuan harus memilki akses yang sama

dalam proses pengambilan keputusan.

E. WAKTU DAN DURASI PELAKSANAAN ANALISA STAKEHOLDER Sebaiknya, analisa stakeholder dilakukan sebelum kegiatan PDPP/ perencanaan partisipatif dimulai. Dan informasi yang diperoleh dapat diperbaharui secara berkala (seperti setiap 6 bulan sekali). Adapun durasi pelaksanaan dari aktifitas analisa stakeholder ini idealnya tidak lebih dari 1 bulan.

F. PELAKSANA IDENTIFIKASI DAN ANALISA Pelaksana identifikasi dan analisa stakeholder adalah tim yang terdiri dari PPA, Pokja PBM dan Mitra Lokal yang ditetapkan oleh daerah dan sudah mendapatkan pelatihan.

Prinsip analisa stakeholder: 1. Keterlibatan

semua pihak 2. Relevansi 3. Kesetaraan

jender



G. SUMBER INFORMASI Sumber informasi untuk keperluan analisa stakeholder bisa berupa orang, baik individu maupun kelompok, serta dokumen tertulis. Biasanya kita bisa memulainya dengan sumber tertulis, seperti laporan atas hasil perencanaan atau proyek/program sebelumnya maupun publikasi di media masa. Berdasarkan sumber tertulis tersebut, arah dan sasaran sumber berikutnya bisa lebih jelas dan spesifik. Sumber informasi selain dokumen tertulis, sekaligus kita kelompokkan dalam partisipan stakeholder. Adapun berbagai sumber informasi bisa diperoleh dari: 1. Dokumen pemerintah/ LSM 2. Laporan atas hasil penelitian yang relevan 3. Anggota masyarakat 4. Tokoh masyarakat 5. Pelaku usaha 6. Aparat pemerintah atau pemimpin formal 7. Aktifis LSM 8. Tokoh politik Dalam kaitannya dengan PDPP, maka sumber informasi meliputi kelompok pemerintah, legislatif, dunia usaha dan masyarakat. Secara lebih rinci, sumber informasi untuk analisa stakeholder tersebut meliputi: 1. Eksekutif

a. Ketua Bappeda beserta seluruh Kabidnya b. Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) atau nama lainnya c. Sekda d. Kepala Dinas Kesejahteraan dan Pembangunan atau nama lainnya e. Kepala Dinas PU/ Praswil

2. Legislatif a. Ketua DPRD b. Ketua/ wakil ketua setiap komisi

3. Dunia usaha a. Ketua Kadin b. Salah satu Ketua BUMD c. Asosiasi profesi (bila ada)

4. Masyarakat

a. LSM b. Ormas c. Perguruan Tinggi d. Lembaga Adat

Sebagaimana telah disebutkan dalam tujuan dan prinsip stakeholder, maka pemilihan sumber informasi ini harus mempertimbangkan keadilan dan kesamaan hak sebagai stakeholder. Artinya, sumber informasi harus merepresentasikan kesetaraan jender, variasi berbagai kelompok dan strata sosial.

sumber informasi dalam PDPP

meliputi kelompok pemerintah,

legislatif, dunia usaha dan

masyarakat



A. MENGIDENTIFIKASI STAKEHOLDER DAERAH Partisipan yang melakukan analisa stakeholder dapat melakukan identifikasi awal melalui data LSM, Ormas, Orpol, Asosiasi Profesi, yang ada di daerah. Seringkali data yang ada di daerah tidak sesuai dengan kondisi nyata terutama stakeholder di luar pemerintah, oleh karena itu partisipan yang akan mengidentifikasi perlu melakukan cek ulang terhadap data tersebut. Para pelaku yang dianggap memiliki komitmen tinggi pada pembangunan daerah diberi catatan khusus untuk menjadi sumber informasi atau responden pada penggalian lebih lanjut. Di samping itu, dibutuhkan pula identifikasi terhadap Government Stekeholder kunci yang di pemerintah daerah dan DPRD. B. MERUMUSKAN ISU YANG HENDAK DIBAHAS Pengertian stakeholder harus dimengerti dan selalu dikaitkan dengan isu khusus, di mana biasanya orang akan terkelompok dalam isu-isu khusus. Dengan demikian, proses identifikasi stakeholder harus pula dikaitkan dengan isu khusus yang sesuai dengan kondisi daerah. Sebagai contoh adalah isu: Pemulihan ekonomi Pengentasan kemiskinan Pemberdayaan masyarakat Pengembangan kawasan Untuk memudahkan pengaturan dan penanganan selanjutnya, isu-isu tersebut bisa dikelompokkan ke dalam: Kelompok isu ekonomi dan pembiayaan pembangunan. Kelompok isu fisik prasarana, penataan ruang dan lingkungan hidup. Kelompok isu pelayanan umum, sosial, kependudukan, budaya dan administrasi. C. MEMBUAT DAFTAR PANJANG Stakeholder yang telah diidentifikasi dan di cek ulang dimasukkan ke dalam daftar panjang. Merekalah para stakeholder daerah yang dianggap memiliki peran dalam pembangunan daerah. Berdasarkan rumusan isu apa yang telah ditentukan di atas, maka disusunlah daftar partisipan yang dianggap sebagai stakeholder. Siapa yang menjadi stakeholder bisa dibedakan berdasarkan: Yang terkena dampak Yang sangat terkena dampak Yang memiliki informasi, pengetahuan dan keahlian atas isu

Tahap analisa stakeholder: 1. Perumusan isu 2. Membuat daftar

panjang 3. Pemetaan

stakeholder 4. Melakukan

identifikasi 5. Verifikasi analisa 6. Strategi

mobilisasi stakeholder

III TAHAP KEGIATAN



Sumber: adaptasi dari Tools to Support Participatory Urban Decision Making, UNCHS Habitat, Kenya, 2001

Yang memiliki kontrol/pengaruh atas isu Teknis operasionalnya adalah dengan menyiapkan berbagai instrumen, seperti: daftar alamat lengkap ornop, perguruan tinggi dan asosiasi yang ada di daerah

bersangkutan daftar pimpinan legislatif daftar alamat lengkap Bappeda, Sekda, PMD, Kesbang dan Praswil/PU. D. PEMETAAN STAKEHOLDER Dengan daftar panjang di atas bisa dikelompokkan dalam berbagai kategori sesuai dengan tingkat kepentingan, kapasitas, relevansi atas pembangunan. Berikut adalah contoh pemetaan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan pada perencanan pembangunan di suatu kabupaten:

Pengaruh Rendah

Pengaruh Tinggi

Kepentingan rendah

Kelompok stakeholder yang paling rendah prioritasnya

Kelompok yang bermanfaat untuk merumusan atau menjembatani keputusan dan opini

Kepentingan tinggi

Kelompok Stakeholder yang penting namun barangkali perlu pemberdayaan

Kelompok stakeholder yang paling kritis

Dengan pemetaan stakeholder, maka akan didapat profil stakeholder yang diperlukan. Profil stakeholder yang diharapkan berupa: 1. Profil para pelaku utama (nama orang/ lembaga, alamat lengkap, lingkup kegiatan,

profesi) 2. Minat para pelaku utama terhadap proses perencanaan partisipatif 3. Pengalaman dalam mengupayakan perencanaan partisipatif 4. Gambaran kondisi aktual mengenai proses perencanaan pembangunan di daerah

bersangkutan. Sebagai suatu alternatif, secara lebih rinci pemetaan stakeholder bisa dilakukan dengan memberi skor dengan melihat peran, pengaruh stakeholders pada perencanaan daerah.

Yang paling baik identifikasi

dilakukan dengan wawancara

langsung, tetapi hal ini tidak dapat

dilakukan tanpa dana survey.



Contoh matrik analisa stakeholder Tentang Penanganan Isu Pengurangan Kemiskinan di suatu Kabupaten

Kelompok stakeholder

Peran dalam kegiatan Pelaksana Pengorganisir Pembuat keputusan Pemanfaat Pengontrol Pendukung Penentang

Pengaruh kegiatan terhadap kepentingan stakeholder T = tidak dikenal 1 = sedikit/ tidak penting 2 = agak penting 3 = sedang 4 = sangat penting 5 = pemain kunci

Pengaruh stakeholder terhadap keberhasilan kegiatan T = tidak dikenal 1 = sedikit/ tidak penting 2 = agak penting 3 = sedang 4 = sangat penting 5 = pemain kunci

Tahap penyiapan

Tahap pelaksanaan kegiatan

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengorganisir dan pengontrol

4 5 5

DPRD Kabupaten/Kota

Pembuat keputusan 4 5 4

Warga Pelaksana dan Pengontrol

5 3 5

BPR Pendukung 3 2 4 Kadin Pendukung 3 2 3 LKMD Pelaksana 5 4 5 Pemerintah Propinsi

Pendukung 3 3 2

LSM pengembangan masyarakat

Pelaksana 5 5 5

Asosiasi Nelayan Pemanfaat 4 4 5 Sumber format: LGA Romania, RTI, 2001

Dari matrik di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. DPRD adalah pembuat keputusan: peran penting mereka harus dikenali sejak awal. DPRD harus diberi tahu secara jelas dan lengkap mengenai rencana kegiatan pengurangan kemiskinan ini. Pengelola kegiatan ini harus sering mengadakan pertemuan dengan mereka.

2. Warga punya kepentingan yang kuat terhadap pelaksanaan kegiatan pengurangan kemiskinan ini. Karena mereka nantinya yang akan membantu melaksanakannya, sehingga perlu mengetahui informasi dengan lengkap. Perlu dilakukan FGD (focus group discussion) untuk mengetahui apa saja yang ingin diketahui warga, berikut cara apa yang paling efektif agar mereka memperoleh informasi.

3. BPR (Bank Perkreditan Rakyat) memiliki kepentingan atas kegiatan pengurangan kemiskinan, sebab berbagai aksi dari kegiatan ini akan secara langsung terkait dengan mereka. Sesi curah pendapat dengan demikian perlu dilakukan untuk mengantisipasi strategi ke depan dan mengembangkan gagasan untuk mengurangi masalah.

4. Pemerintah Propinsi tampaknya mendukung kegiatan ini. Wawancara dengan tokoh kunci di Bappeda tingkat Propinsi tersebut barangkali penting untuk mendapatkan gagasan. Apabila Kepala Bappeda Propinsi merasa perlu



menyebarkan informasi terkait dengan rencana kegiatan sejenis di wilayahnya, maka akan bisa sangat membantu.

5. Peran LSM Pengembangan Masyarakat sangatlah jelas. Dukungan mereka atas kegiatan ini sangat bermanfaat. Beberapa pimpinan LSM bisa diwawancarai untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman serta upaya yang perlu dilakukan terkait dengan kegiatan ini di daerahnya.

6. Peran Asosiasi Nelayan juga sangat penting, karena mereka lah yang nantinya akan memanfaatkan hasil dari kegiatan pengurangan kemiskinan. Kebutuhan serta kepentingan mereka perlu digali, baik melalui wawancara maupun FGD guna memperoleh data dan informasi yang akurat dan tersepakati oleh mereka.

E. MELAKUKAN IDENTIFIKASI Ada berbagai teknik yang biasa digunakan dalam identifikasi analisa stakeholder. Teknik tersebut meliputi: 1. Kuesioner 2. Wawancara 3. Diskusi 4. Observasi 5. Studi dokumen Namun dalam kaitan PDPP, kita akan banyak menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Dengan kedua teknik tersebut, maka instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan panduan pertanyaan. Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang perbedaan kedua teknik yang digunakan, termasuk keuntungan dan kerugiannya, bisa dilihat pada matrik berikut ini:

TEKNIK KEUNTUNGAN KERUGIAN Wawancara Bisa diterapkan kepada kelompok buta

huruf atau yang melek huruf Memberikan kesempatan untuk

memperoleh data yang lebih banyak Menghasilkan informasi yang tidak

biasa Luwes dan bisa disesuaikan menurut

responden yang diwawancarai Lebih mudah dalam mengatasi salah

pengertian informasi

Bisa muncul bias dalam pilihan pertanyaan

Memakan banyak waktu dan biaya Perlu keahlian khusus dalam menggali

informasi Hanya bisa meliput sedikit responden Responden bisa terjebak mengikuti

jawaban yang dikehendaki pewawancara

Responden tidak lagi bersifat anonim, tapi bisa dikenali

Kuesioner Bisa meliput banyak responden Murah dalam pembuatannya Memberikan ruang kebebasan bagi

responden dalam menyampaikan informasi, tanpa diiringi rasa takut atau sungkan

Data yang diperoleh lebih mudah disimpulkan.

Lebih mudah dalam melakukan revisi dari program ke program

Sulit dalam menyusun pertanyaan agar tidak menyinggung perasaan

Bisa jadi responden tidak serius dalam mengerjakan kuesioner

Tidak cocok untuk mereka yang buta huruf

Perlu waktu lama untuk melengkapi isian kuesioner.

Sumber: Center for International Education, University of Massachusetts

Dalam kaitan PDPP, teknik identifikasi yang digunakan

adalah kuesioner dan wawancara.



Dilihat dari efisiensi waktu dan biaya, terlihat bahwa teknik kuesioner lebih baik daripada teknik wawancara. Namun harus diingat bahwa kuesioner ini agak kurang diterima oleh masyarakat awam. Ada semacam kecenderungan dari masyarakat awam untuk tidak percaya atau menyembunyikan informasi apabila ada petugas pengumpul informasi yang membawa berkas-berkas kuesioner. Untuk menyiasati kelemahan teknik kuesioner, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Pada saat kuesioner diisi sebaiknya petugas ada di samping responden, untuk

mengantisipasi jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau bias. 2. Kembangkan hubungan baik dengan responden. 3. Buatlah mereka mengerti betapa pentingnya informasi yang diberikan. 4. Libatkan responden dalam proses pengumpulan informasi. 5. Yakinkan responden untuk selalu di bawah kontrol dalam proses pengumpulan

informasi. Untuk teknik wawancara, sebaiknya berlangsung dalam suasana informal. Wawancara bisa diawali dengan dialog yang menarik dengan responden, yaitu mengupayakan adanya common ground (kesamaan topik pembicaraan di awal dialog) agar lebih mudah untuk masuk pada wawancara inti. Dengan taktik ini, responden bisa jadi tidak merasa telah diwawancarai. Instrumen wawancara bisa berupa daftar pertanyaan rinci atau hanya berupa garis besar pertanyaan. Dengan daftar pertanyaan rinci, maka tidak akan ada pertanyaan penting yang terlewatkan. Namun teknik ini tidak memberikan ruang kebebasan antara pewawancara dengan responden sehingga terkesan kaku dan formal. Teknik tersebut cocok untuk mereka yang belum berpengalaman dalam wawancara. Untuk mereka yang sudah berpengalaman dalam wawancara, biasanya memilih panduan pertanyaan yang memuat garis besar saja. Teknik ini lebih mendukung hubungan harmonis dan informal antara pewawancara dan responden, sehingga informasi yang diberikan bisa lebih terbuka dan jujur. Dengan teknik ini pula, akan banyak informasi tak terduga yang mengalir dan muncul dari responden. Berdasarkan berbagai teknik yang ada, dengan berbagai keuntungan dan kerugiannya, maka kita sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada teknik yang paling baik. Cara yang paling baik adalah menggunakan berbagai teknik dengan cara mengkombinasikannya. Validitas informasi akan lebih baik apabila diperoleh dari berbagai sumber dan teknik Berikut ini adalah contoh panduan wawancara yang memuat garis besar pertanyaan. Poin penting dalam panduan pertanyaan adalah bahwa pertanyaan tersebut harus menggali kebutuhan akan: Identitas stakeholder Peran dan kontribusi stakeholder Minat dan kepentingan stakholder Pengalaman dan potensi stakeholder dalam isu khusus



Contoh form kuesioner bisa dilihat pada halaman 16

Panduan wawancara No Substansi Informan Hasil yang Diharapkan 1. Pertanyaan berkaitan dengan kondisi riil stakeholder

(Nama, latar belakang berdiri, konsentrasi kegiatan, wilayah kerja, cakupan program).

Pemerintah daerah dan tokoh lokal yang dipilih secara purposif

Tersusunnya profil institusi dan personal potensial sebagai calon anggota forum-forum stakeholder.

2. Pertanyaan menyangkut hubungan antara NGS dengan Pemerintah Daerah, lembaga legislatif dan lain-lain.

Semua NGS (LSM, Parpol, tokoh lokal, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, media massa, ormas) dan legislatif

Diperoleh informasi dasar tentang konstelasi sosial politik dan dinamika kehidupan sosial politik di kabupaten/kota.

3. Kendala/hambatan (eksternal dan internal) bagi NGS dalam melakukan aksi/ mendesakan kepentingan masyarakat

Semua NGS dan legislatif

Sda

4. Peluang-peluang, dukungan, dan hambatan yang diperoleh ornop (organisasi nonpemerintah) dalam mengimplementasikan program pemberdayaan dan mendesakan isu demokratisasi di daerah

Ornop Sda

5. Persepsi tentang pembangunan daerah secara keseluruhan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat dalam siklus manajemen pembangunan daerah, otonomi, pemerintahan nagari dan lain-lain.

Semua NGS dan legislatif

Sda

6. Hubungan ornop dengan ornop lain, lokal maupun nasional.

LSM Sda

7. Artikulasi kepentingan masyarakat melalui Parpol dan DPRD, isu, model dan follow up

Parpol dan DPRD Diperoleh informasi dasar tentang konstelasi sosial politik dan dinamika kehidupan sosial politik di kabupaten/kota dan dipahami model Assesment yang tepat terhadap kebutuhan komunitas

8. Kontribusi NGS terhadap proses pembangunan daerah NGS dan Pemerintah Daerah

Sda

9. Model hubungan yang diinginkaan antara NGS dengan pemerintah daerah

NGS dan Pemerintah Daerah

Tersusun draf beberapa skenario dan strategi pembentukan dan penguatan forum stakeholder di kabupaten/kota

Catatan: Pertanyaan bisa lebih dikembangkan sepanjang tidak keluar dari substansi dan tujuan kegiatan. Pengejaran informasi bisa dihentikan (dicukupkan) apabila telah terjadi pengulangan-pengulangan informasi dari sumber yang berbeda.



F. VERIFIKASI ANALISA DAN PENJAJAKAN STAKEHOLDER Sebagaimana dikenal dalam metodologi penelitian, mungkin diperlukan triangulasi sumber informasi. Misalnya dengan memanfaatkan sumber informasi lain atau data yang lain, untuk memastikan tidak ada stakeholder kunci dan relevan yang terlewatkan. G. MENYUSUN STRATEGI UNTUK MENDORONG SERTA MEMELIHARA

PARTISIPASI STAKEHOLDER Strategi ini harus dicocokkan dengan setiap kelompok yang berbeda terhadap stakeholder yang telah dianalisa dan diklasifikasikan. Output dari strategi ini adalah munculnya langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas kepentingan dan pengaruh stakeholder. Misalnya dengan mengacu pada hasil pemetaan di atas, di mana stakeholder dengan kepentingan tinggi tapi dengan pengaruh rendah, maka strategi yang tepat adalah dengan pemberdayaan. Berikut ini adalah contoh alur strategi untuk mendorong serta memelihara partisipasi stakeholder melalui pembentukan forum stakeholder.

PERENCANAAN PARTISIPATIF

SKEMA ANALISA STAKEHOLDER

Prinsip analisa stakeholder Keterlibatan semua Relevan Kepekaan jender

Stakeholder: Siapa saja yang berkepentingan atau terkena dampak atas suatu penanganan terhadap suatu

isu.

Peta stakeholder: Profil Potensi Kontribusi Input Peran dan akses

Teknik identifikasi: Wawancara kuesioner



Pengumpulan dokumenDiskusi informal di lapangan

Sudah

Terkumpul dokumen dan informasi yang memadaitentang kondisi stakeholder saat ini

Belum

Identifikasi institusi potensial untuk forum stakeholder Mencermati dan memahami konstelasi sosial politik lokal

Sudah Belum

Teridentifikasi balon anggota forum stakeholderdan institusi potensial dan dipahaminya dinamika sosial politik lokal

Merancang strategi pembentukan dan penguatan forum stakeholder

SudahBelum

tersusun draf pembentukan dan strategi Forum stakeholder

Selesai

Mulai



Sebuah program pembangunan yang berdampak pada orang banyak tidak bisa disusun secara arogan - dengan mengesampingkan pihak-pihak yang justru akan terkena dampak langsung terhadap program pembangunan. Sebaliknya, untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan tidak boleh asal tunjuk. Identifikasi dan analisa stakeholder merupakan perangkat (tools) yang vital untuk memperoleh pemahaman mengenai siapa saja para stakeholder yang terlibat dalam pembangunan. Dengan pemahaman itu akan diketahui peran dan kontribusi potensial mereka. Peran dan kontribusi itulah yang menjadi dasar dari keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Banyak pengalaman yang menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program pembangunan ditentukan oleh perencanaan yang tepat. Dalam hubungan ini, perencanaan yang tepat itu lebih mengacu pada: untuk dan oleh siapa rencana tersebut disusun. Jadi bukan mengacu pada panjang pendeknya rencana, lengkap tidaknya rencana, serta bukan pula pada jenis yang direncanakan. Oleh sebab itu, yang perlu mendapat perhatian di sini adalah pada subyek rencana pembangunan: Siapa pelaku utamanya? Dalam mengidentifikasi pelaku pembangunan harus selalu memegang prinsip keterlibatan semua pihak yang relevan dan kesetaraan jender. Untuk itu diperlukan beberapa langkah, identifikasi dan analisa sbb: merumuskan isu yang hendak dibahas, membuat daftar panjang, pemetaan stakeholder, teknik idientifikasi, verifikasi analisa dan penjajakan stakeholder, dan terakhir menyusun strategi mobilisasi dan memelihara partisipasi stakeholder. Referensi: 1. Eric Chetwynd, Jr dan Frances J. Chetwynd, A practical Guide to Citizen

Participation in Local Government in Romania, RTI, 2001 2. Gulelat Kebede at.al., Tools to Support Participatory Urban Decision Making,

UNCHS Habitat, Nairobi, 2001 3. Stanley Gajayanake & Jaya Gajayanake, Community Empowerment: A Participatory

Training Manual on Community Project Development, Illionis, 1993

IV KESIMPULAN



LAMPIRAN 1 OUTLINE IDENTIFIKASI DAN ANALISA STAKEHOLDERS

Out-line Identifikasi dan Analisa Stakeholder

No Bab Sub Bab Isi I II III

C o v e r PENDAHULUAN KONDISI PARTISIPASI LAMPIRAN

Mengurai secara singkat peran pelaku pembangunan baik GS maupun NGS dan menjelaskan manfaat memiliki data pelaku pembangunan (stakeholder daerah). Menjelasakan secara singkat tujuan diadakan identifikasi dan analisa pelaku Menjelaskan komitmen daerah (perda-perda yang sudah dibuat berkaitan dengan partisipasi masyarakat) Menjelaskan gambaran GS dalam membangun partisipasi Menjelaskan gambaran NGS dalam membangun partisipasi Matrik pelaku GS dan NGS Daftar isian (terpisah)

Contoh outline laporan Identifikasi dan Analisa Stakeholder DAFTAR ISI Pengantar Daftar isi BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang I.2 Tujuan & Sasaran I.3 Ruang Lingkup BAB II KONDISI PARTISIPASI PEMBANGUNAN II.1 Peran Pemerintah dalam Pengembangan Partisipasi II.2 Peran NGS dalam Pembangunan II.3 Perda tentang partisipasi BAB III Perkembangan Partisipasi dalam PDPP III.1 Jaring Aspirasi III.2 Musyawarah Desa III.3 Dialog NGS dalam PDPP LAMPIRAN

Matrik kuisioner Data NGS Lain-lain



LAMPIRAN 2 Contoh form kuesioner Non Government stakeholder DATA NON GOVERNMENT STAKEHOLDER Kota/Kabupaten : .. Tanggal : Profil lembaga Nama Lembaga : . Nama Pimpinan : 1. 2. ... Alamat : ...

...................

Telephone : ... Facsimile : .......... E-mail : . Tanggal berdiri : ...... No. Akta (bila ada): ... Struktur Organisasi:

Ada (terlampir) Tidak ada Jenis organisasi : Yayasan Ormas Orpol Asosiasi CBO Koperasi . Tipe kegiatan : Penelitian Advokasi Info-com Pendanaan Pendidikan & lat. B. Kemanusiaan ... Bidang kegiatan : Pertanian Sosial Kebudayaan Perburuhan Lingkungan hidup Ibu & anak Ek. Masyarakat Gizi & makanan Industri Tek. Tepat guna Masy. Adat Gender Industri kecil Hak asasi manusia Ketrampilan



.. .. Wilayah Kegiatan: Desa/Kel. Kab. Kota. Propinsi Nasional Internasional Sumber Dana: Modal sendiri Iuran anggota Pemerintah Donor Dlm. Neg. Donor LN Usaha sendiri .. .. Mitra Kerja : Instansi Pemerintah

No. Nama Instansi Nama Program Waktu Keterangan

LSM/ORNOP No. Nama LSM/ORNOP Nama Program Waktu Keterangan

Lembaga Internasional No. Nama Lembaga Int. Nama Program Waktu Keterangan

Masyarakat

No. Nama kelompok Nama Program Waktu Keterangan



Peran Dalam Perencanaan Partisipatif 1. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan? 2. Keterlibatan institusi Anda dalam perencanaan bersama dalam masyarakat.

sering pernah tidak pernah Penjelasan rinci: 3. Jika Anda pernah terlibat, dimana tingkat keterlibatannya:

Kelurahan Kab./kota Propinsi Nasional Penjelasan rinci: 4. Bentuk keterlibatan institusi Anda dalam perencanaan pembangunan

konsultasi persetujuan pelaksanaan 5. Apa tugas layanan masyarakat yang dilakukan lembaga Anda dalam

pelaksanaan proyek/program? memfasilitasi melatih mendampingi

mengawasi mengevaluasi

Penjelasan:

Perencanaan Yang Partisipatif 1. Pendapat mengenai sistem partisipasi masyarakat di wilayah Anda selama ini

sudah baik cukup baik tidak baik



Alasan: 2. Bila ada, apa hambatan utama tidak jalannya partisipasi masyarakat? 3. Pendapat tentang peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan:

sudah baik cukup baik tidak baik Penjelasan: 4. Usulan perbaikan/peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 5. Perlukah pelaku pembangunan (stakeholder) membentuk sebuah forum dialog

pembangunan perlu tidak perlu tidak tahu

mengapa: 6. Bila perlu, bentuk yang paling baik menurut anda adalah

forum dialog NGS & GS forum NGS saja tidak tahu Penjelasan: 7. Bila perlu, siapa yang harus memfasilitasi pertemuan

pemda NGS . tidak tahu Penjelasan:



LAMPIRAN 3 Contoh form kuesioner Government stakeholder

DATA GOVERMENT STAKEHOLDER Kota/Kabupaten : .. Tanggal : Profil lembaga Nama Dinas/Inst.: Nama Pimpinan: 1. . 2. . Alamat :

Telephone : ... Facsimile : E-mail : . Struktur Organisasi : Ada (terlampir) Tidak ada Tipe kegiatan : .

.. Mitra Kerja : Pengusaha No. Nama Perusahaan Nama Program Waktu Keterangan

LSM/ORNOP No. Nama LSM/ORNOP Nama Program Waktu Keterangan

Lembaga Internasional No. Nama Lembaga Int. Nama Program Waktu Keterangan



Kelompok Masyarakat No. Nama kelompok Nama Program Waktu Keterangan

Peran Dalam Perencanaan Partisipatif 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang benar menurut

Anda apabila masyarakat mengetahui ikut dalam setiap proses ada sosialisasi ikut memilih dan menetapkan

...........................................

2. Keterlibatan institusi Anda dalam perencanaan bersama masyarakat.

sering pernah tidak pernah Penjelasan: 3. Batas keterlibatan institusi Anda dalam perencanaan pembangunan

konsultasi persetujuan pelaksanaan Penjelasan:

4. Apa tugas layanan masyarakat yang dilakukan dinas/instansi dalam

pelaksanaan proyek/program? memfasilitasi melatih mendampingi

memobilisasi mengawasi mengevaluasi



Penjelasan:

Perencanaan Yang Partisipatif 1. Pendapat mengenai mekanisme partisipasi masyarakat di wilayah Anda selama

ini sudah baik cukup baik tidak baik

Alasan: 2. Adakah hambatan pelaksanaan partisipasi pembangunan bersama

masyarakat? ada tidak ada Bila ada, apa hambatan utama tidak jalannya partisipasi masyarakat?

3 Usulan perbaikan/peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 4. Perlukah pelaku pembangunan (stakeholder) membentuk sebuah forum dialog

pembangunan perlu tidak perlu tidak tahu

mengapa: 5. Bila perlu, bentuk yang paling baik menurut anda adalah:

forum dialog NGS & GS forum NGS saja tidak tahu



Penjelasan: 6. Bila perlu, siapa yang harus memfasilitasi pertemuan

pemda NGS tidak tahu Penjelasan:

Documents

Modul Perencanaan Partisipatif-Identifikasi Dan Analisa Stakeholders