Modul ke:

Fakultas

Program Studi

FAKULTAS TEKNIK

ELEKTRO

Yustiarti, M.Ikom

KewarganegaraanMengetahui Unsur, Fungsi Negara dan Pemerintahan yang berjalan

www.mercubuana.ac.id

Kontrak Perkuliahan Kewarganegaraan (2 SKS) Rabu 19.30 - 21.10

Jadwal Kuliah Tatap Muka :Rabu 19.30 – 21.10 (Minggu 12.00 – 13.40)TM 1,TM 7 TM 15

Ujian Tengah Semester Open Book / Presentation

Ujian Akhir Semester Open Book / Presentation

Kontrak Perkuliahan

• Disiplin Hadir – 15 Menit : Nilai Disiplin Hadir

– >15 Menit : Mengurangi Nilai Disiplin Hadir

Kontrak Perkuliahan

Kontrak Perkuliahan

• RAPEM Kewarganegaraan

• PEMBENTUKAN KELOMPOK

Satu Kelompok terdiri dari 10 orang MahasiswaUntuk Tugas Kewarganegaraan

Etika Berkewarganegaraan

• Pengertian Negara Berdasarkan Pendapat Para Ahli :• - Roger F. Soltau : Negara adalah alat atau wewenang

yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

• - Georg Jellinek : Negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.

• - Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama

Etika Berkewarganegaraan

Kata Negara berasal dari state(Inggris), staat(Belanda) dan etat (Perancis). Secara etimologi(bahasa) Negara berarti keadaan yang berdiri tegak (kokoh), lurus (tak tergoyahkan) termasuk mengandung unsur ketetapan akan kebaikan dan kebenaran. Dari kata itu pula lahirlah status, statum, dan yang terakhir standing. Dari pengertian yang terakhir itu juga mengarah pada kedudukan, tempat berdiri yang tetap, konsisten dan jelas. Negara menjadi sesuatu pijakan yang kuat, tegak dan benar terutama tentunya sesuai dengan kehendak orang atau sekelompok orang yang mendiami.

Etika Berkewarganegaraan

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

Etika Berkewarganegaraan

• Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara

Etika Berkewarganegaraan

• Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

• A. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis• - Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan

adanya ikatan hukum anatara orang-orang dengan negara.

• B. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosionak, seperti ikartan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.

Etika Berkewarganegaraan

• Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

• A. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis• - Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan

adanya ikatan hukum anatara orang-orang dengan negara.

• B. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosionak, seperti ikartan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.

• Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.

• Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta anti korupsi.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

• Menurut Somantri (2001 : 166) memberikan pemaparan mengenai fungsi PKn sebagai berikut :

• Usaha sabar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar menjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan Kewarganegaraan untuk melandasi tujuan nasional yang diwujudkan dalam intergritas pribadi dan perilaku sehari – hari.

•

• Berdasarkan pada fungsi di atas Pendidikan Kewarganegaraan harus dinamis dan mampu menarik perhatian siswa yaitu dengan cara guru membantu mengembangkan pemahaman baik materi maupun ketrampilan intelektual dan partisipasi yang menghasilkan pemahaman tentang arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

• Uraian diatas menegaskan bahwa materi PKn dapat diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki kualifikasi untuk dijadikan ajar yang tidak menyimpang dari kurikulum yang telah ditentukan. Menurut Depdiknas (2007: 2) aspek – aspek kompetensi dalam pendidikan kewarganegaraan adalah

• 1. Pengetahuan Kewarganegaraan (Civic Knowledge)• Menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang

dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran PKn merupakan bidang kajian multi disipliner. secara terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga Negara, hak asasi manusia, prinsip –prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi serta nilai – nilai dan moral dalam masyarakat

• 2. Keterampilan Kewarganegaraan (Civic Skills)• Meliputi keterampilan intelektual (intellectual

skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. contoh ketrampilan intelektual adalah ketrampilan dalam merespon berbagai persoalan politik, misalnya merancang dialog dengan DPR contohnya keterampilan berpartisipasi menggunakan ketrampilannya menggunakan hak dan kewajibannya dibidang hukum, misalnya melaporkan kepada polisi atas tindak kejahaatan yang diketahui.

• 3. Watak Kepribadian Kewarganegaraan (civic disposition)

• Watak kepribadian kewarganegaraan sesungguhnya merupakan dimensi yang paling subtansif dan essensial dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dimensi watak atau karakter kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan pelajaran ini ditandai dengan penekanan dengan dimensi watak, karekter, sikap dan pontensi lain yang bersifat afektif.

• Unsur-unsur negara adalah:

1. Memiliki Wilayah2. Memiliki Rakyat3. Pemerintahan Yang Berdaulat4. Pengakuan Dari Negara Lain

Fungsi-Fungsi Negara :1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat2. Melaksanakan ketertiban3. Pertahanan dan keamanan4. Menegakkan keadilan

• Setiap Negara mempunyai tujuan yaitu tujuan bangsa itu sendiri dalam hidup bernegara. Tujuan Negara berbeda-beda sesuai dengan pandangan masyarakat pada bangsa tersebut serta pandangan hidup yang melandasinya. Pada umumnya, tujuan Negara ditetapkan dalam konstitusi atau hukum dasar Negara yang bersangkutan

• Ada beberapa tujuan Negara yakni:• 1. Tujuan Negara adalah memungkinkan

rakyatnya berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin.

• 2. Tujuan Negara adalah menciptak. an keadaan yang baik agar rakyatya dapat mencapai keinginan secara maksimal.

• 3. Tujuan Negara adalah menciptakan persamaan dan kebebasan bagi warganya.

• 2. Klasifikasi Negara1. Berdasarkan jumlah orang: Monarkhi,

Aristokrasi, Demokrasi, Tirani, Oligarkhi, Mobokrasi.2. Bentuk negara modern; Negara Kesatuan dan Federasi3. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan: Ekonomi (negara agraris, industri, industri maju); Politik (demokratis, otoriter dll); Sistem Pemerintahan (presidensial, parlementer dll), Idiologi (sosialis, liberal, komunis dll)

• Bentuk-bentuk negara dan pemerintahan :1. Negara kesatuan : Suatu negara berdaulat, yang berkuasa satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah secara totalitas. Bentuk negara ini tidak terdiri atas beberapa negara, yang menggabungkan diri sedemikian rupa hingga menjadi satu negara yang negara-negara itu mempunyai status bagian-bagian.

2. Negara Serikat (Federasi) : Suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asala mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dengan negara serikat, berarti ia telah melepaskan sebagian kekuasaanna dengan menyerahkan kepada negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (limiatif) yang merupakan kekuasaan yang didelegasikan.

• BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI (KERAJAAN) • Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit

Constitutional membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara bentuk pemerintahan “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun – temurun, maka kita berhadapan dengan Monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun –temurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan Republik.

• BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK

• Dalam pelaksaaan bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik kontitusional, dan republik parlementer.

Terima KasihYustiarti, M.Ikom